A. PENDAHULUAN
Rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Ketentuan Hukum rekam medis ditetapkan dalam Permenkes No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. Keberadaan rekam medis diperlukan dalam sarana pelayanan kesehatan,baik ditinjau dari segi pelaksanaan praktek pr aktek pelayanan pela yanan kesehatan maupun mau pun dari aspek aspe k hukum. Peraturan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan mencakup aspek hukum pidana, huku hukum m perdata dan hukum administrasi. Dari aspek hukum, rekam medis dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan perkara hukum. huku m. Bagian penting dalam hubungan dokter pasien adalah kepercayaan. Untuk menerima perawatan medis, seorang pasien harus membuka rahasia kepada dokter mengenai informasi yang mungkin tidak ingin diketahui orang lain. Mereka memiliki alasan yang kuat mempercayai dan mempercayakan dirinya pada dokter, hal ini terjadi karena dokter telah dinyatakan sebagai seorang professional. Kepercayaan ini mengandalkan kompetensi dan kesediaan dokter untuk memperdulikan pasien, sehingga seorang pasien harus bias dengan perasaan lega dan aman serta tidak khawatir menaruh kepercayaan kepada dokternya, bahwa rahasia yang yang diceritakan kepada dokter tidak akan akan
diungkapkan lebih lanjut
olehnya. Dengan demikian ia bebas dan sejujurnya mau menceritakan segala sesuatu yang dirasakan kepada dokter. Hak atas rahasia medis adalah hak pasien untuk meminta agar rahasia yang diceritakan kepada dokter tidak diungkapkan lebih lanjut. Namun pasien juga bisa mengizinkan
sang
dokter
untuk
mengungkapkan
kepada
pihak
yang
berkepentingan. Pasien pun bias melepaskan haknya h aknya untuk u ntuk memperoleh informasi inform asi sehingga memutuskan untuk tidak diberitahukan penyakit apa yang dideritanya. Salah satu alasan mengapa Menteri Kesehatan menerbitkan Peraturan Tentang Rekam medis adalah adalah : Peraturan Pemerintah Nomor
10
Tahun1966 Tentang
Wajib Simpan Rahasia kedokteran. Pada penjelasannya disebutkan bahwa Setiap orang harus dapat meminta pertolongan kedokteran dengan perasaan aman dan
1
bebas. Ia harus dapat menceritakan dengan hati terbuka segala keluhan yang mengganggunya, baik
bersifat jasmaniah maupun rohaniah, dengan keyakinan
bahwa hak itu berguna untuk menyembuhkan dirinya. Ia tidak boleh merasa khawatir bahwa segala sesuatu mengenai keadaannya akan disampaikan kepada orang lain, baik oleh dokter maupun oleh petugas kedokteran yang bekerjasama dengan dokter tersebut. Pada dasarnya informasi yang bersumber dari
rekam medis dapat
dibedakan dalam dua kategori, antara lain1: 1. Informasi yan gmengandung nilai kerahasiaan Informasi yang mengandung nilai kerahasiaan disini meliputi semua laporan atau catatan yang terdapat dalam berkas rekam medis sebagai hasil pemeriksaan, pengobatan, observasi atau wawancara dengan pasien. Informasi ini tidak boleh disebarluaskan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang, karena menyangkut individu langsung yaitu si pasien. Walaupun begitu, perlu diketahui pula bahwa pemberitahuan keadaan pasien kepada pasien maupun keluarganya oleh pihak rumah sakit selain dokter sama sekali tidak diperkenankan. Pemberitahuan menyangkut penyakit pasien
kepada pasien/keluarga menjadi tanggung jawab dokter
pasien, pihak lain tidak memiliki hak sama sekali. 2. Informasi yang tidak mengandung nilai kerahasiaan Informasi yang tidak mengandung nilai kerahasiaan yang dimaksud adalah perihal identitas (nama, alamat, dan lain-lain) serta informasi yang tidak mengandung informasi riwayat medis. Lazimnya, informasi ini terdapat dalam lembaran paling depan berkas rekam medis rawat jalan maupun rawat inap. Dokter sebagai pemegang peran dalam pelayanan kesehatan wajib merahasiakan segala sesuatu yang dilihat, didengar, dimengerti, atau dijabarkannya mengenai pasiennya (Pasal 51 huruf c). Hak atas rahasia pada hakekatnya milik pasien. Dokter harus menghormati informasi rahasia milik pasien. Isi rekam medis
1
DepartemenKesehatanRI, Pedoman PengelolaanRMRumah SakitDi Indonesia,DirjenPelayananMedik,Jakarta, 1997
hakikatnya didalamnya terdapat rahasia medis adalah hak pasien (Pasal 52 huruf e Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004). Dokter tidak memiliki hak atas rahasia medis melainkan mempunyai kewajiban untuk berdiam diri bila ia dipanggil selaku saksi dipengadilan. Didepan hakim ia mempunyai hak undur diri mengenai apa yang ia harus rahasiakan. Rahasia kedokteran hanya dapat dibuka untuk
kepentingan kesehatan
pasien ,memenuhi aparatur penegak hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan Undang-undang,
merupakan pengecualian kewajiban
dokter terhadap kerahasiaan informasi pasien. Wajib simpan rahasia adalah suatu perintah yang diperoleh atas jabatan yang diemban. Namun manakala keadaan menentukan lainmaka perintah ini pun bias berubah dan disimpangi. Rahasia kedokteran ini dijaga sangat baik oleh pelaku profesi tidak semata-mata untuk kepentingan jabatan saja tetapi untuk menghindarkan pasien dari hal-hal yang merugikan karena terbongkarnya informasi kesehatannya. Beberapa kewajiban pokok yang menyangkut isi rekam medis berkaitan dengan aspek hukum adalah: 1. Segala gejala atau peristiwa yang ditemukan harus dicatat secara akurat dan langsung; 2. Setiap tindakan yang dilakukan tetapi tidak ditulis, dianggap tidak dilakukan; 3. Rekam medis harus berisikan fakta dan penilaian klinis; 4. Setiap tindakan yang dilakukan terhadap pasien harus dicatat dan dibubuhi paraf; 5. Tulisan harus jelas dan dapat dibaca : a. Kesalahan yang diperbuat oleh tenaga kesehatan lain karena salah baca dapat berakibat fatal. b. Tulisan yang tidak bisa dibaca, dapat menjadi bukti yang memberatkan di pangadilan. 6. Jangan menulis tulisan yang bersifat menuduh atau mengkritik teman sejawat atau tenaga kesehatan yang lainnya; 7. Jika salah menulis, apabila terjadi salah tulis maka coretlah dengan satu garis dan diparaf, sehingga yang dicoret masih bisa dibaca;
3
8. Jangan melakukan penghapusan, menutup dengan tip-ex atau mencorat-coret sehingga tulisan yang salah tidak bisa dibaca ulang; 9. Bila melakukan koreksi dikomputer, diberi space untuk perbaikan tanpa menghapus isi yang salah; 10. Jangan merubah catatan rekam medis dengan cara apapun karena dapat diancam pidana karena tindakan pemalsuan.
B. RUMUSAN MASALAH
Keberadaan rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan berhubungan dengan akibat hokum yang dapat terjadi dalam setiap praktek pelayanan kesehatan. Beberpa hal yang berhubun gan langsung antara rekam medis dengan hokum adalah sebagai berikut : 1. Kepemilikan rekam medis dan konsekuensi Hukumnya; 2. Penanggung jawab atas rekam medis; 3. Sanksi pelanggaran atas ketentuan rekam medis; 4. Fungsi rekam medis dalam pembuktian perkara hokum di pengadilan. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan alat tukarnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.2 R Soesilo dalam
bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta
Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya.3 Dari pendahuluan dan sebab-sebab di atas, maka dapat dicari perumusan masalahnya yaitu: “Bagaimana akibat hukum pemalsuan isi rekam medis oleh dokter yang disengaja?”
2
Ibid
3
R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor.
5
C. PEMBAHASAN
Rekammedisterkait denganstandarpelayananrumahsakit dan pelayanan
kesehatan. Penyediaan fasilitas rekam medis merupakan
alat
buktidalamprosespelayanankesehatanyang telahdiberikan padapasien. Ketentuan rekammedisditetapkandalamrangkauntukmembina
organisasi
danmanagement rumahsakit. Dasarpertimbangan
perlunyapenyediaanrekammedismenurut
PermenkesRekamMedisadalahdalamrangkamewujudkan
derajat
kesehatanyangoptimalbagimasyarakatperluadanyapeningkatan pelayanankesehatan.Disamping kesehatanharusdisertai
itu,dalampeningkatan
mutu mutupelayanan
adanyasaranapenunjangyangmemadai,antara
melaluipenyelenggaraan
lain
rekammedispadasetiapsaranapelayanan
kesehatan.Dengandemikian,
rekammedis
merupakanhakbagipasienyang
perludisediakanterutamauntukkepentinganpelayanan yangoptimal. Definisi
rekammedis
kumpulan
menurutYusufHanafiah&AmriAmir
adalah
keterangantentangidentitas,hasilanamnesis,pemeriksaandan
catatansegalakegiatan
parapelayanan
kesehatanataspasiendariwaktuke
waktu.(1999:59). Menurut
Sofwan Dahlan latar belakang
medisadalah
perlunya
untukmendokumentasikansemuakejadian
dibuat rekam yangberkaitan
dengankesehatanpasiensertamenyediakanmediakomunikasi tenagakesehatanbagikepentingan
diantara
perawatanpenyakitnyayangsekarang
maupunyangakandatang(2000:73). Hal-halyangharusdicantumkan dalamrekammedisadalahsebagai berikut: - Identitaspenderita; - Riwayatpenyakit; - Laporanpemeriksaanfisik; -
Instruksi diagnostik
dan
terapeutik
yangberwenang; - Catatanpengamatanatauobservasi; - Laporantindakandanpenemuan;
yang
ditandatangani
oleh
dokter
-
Ringkasanriwayatpadawaktupasienmeninggalkansaranapelayanan kesehatan;
- Kejadian-kejasianyangmenyimpang Pasal13PermenkesRekamMedismenyatakan:Rekammedisdapat dipakaisebagai: a. Pemeliharaankesehatandanpengobatanpasien; b. Alatbuktidalamprosespenegakanhukum; c. Keperluanpenelitiandanpendidikan; d.
Dasarpembayarbiayapelayanankesehatan.
e.
Datastatistikkesehatan. IDI jugamenerbitkanfatwaIDItentangRM,dalamSK No.315/PB/A.4/1988 yangmenekankanbahwapraktekprofesikedokteran
harusmelaksanakan
RM.Fatwainitidaksajauntukdokteryangbekerja
di
rumahsakit,tetapijugauntukdokterpraktekpribadi(JusufHanafah& AmriAmir,1999:58). DaripernyataanIDI
tersebut,penyediaanfasilitasrekammedis
bersifatwajib.Sanksiyangdapatdijatuhkanataspelanggaraan
penyediaan
rekammedisadalahsebagaiberikut: -
Pasal17PermenkesRekamMedismenyatakan:pelanggaranterhadap ketentuan
ketentuan-
dalamperaturaninidapatdikenakansanksi
administratifmulaidariteguranlisansampaipencabutansuratijin; -
Pasal79hurufbUUPraktekKedokteran
menyatakan
:dipidanadengan
pidanakurunganpalinglama1(satu)tahunataudendapalin gbanyak
Rp.
50.000.000,-(Limapuluhjutarupiah),setiapdokterataudoktergigi yang sengaja
tidak
membuat
rekam
medis
dengan
sebagaimana
dimaksuddalamPasal46ayat (1). Beberapakewajibanpokokyangmenyangkutisirekammedisberkaitan
dengan
aspek hukumadalah: 1. Segalagejalaatauperistiwayangditemukanharusdicatatsecaraakurat dan langsung 2.
Setiaptindakanyangdilakukantetapitidakditulis,secarayuridisdianggap
tidak
dilakukan 3. Rekammedis harus berisikanfakta dan penilaian klinis
7
4. Setiaptindakanyangdilakukanterhadappasienharusdicatatdandibubuhi paraf 5. Tulisan harus jelas dan dapat dibaca (juga oleh orang lain) a. Kesalahan yang diperbuat oleh tenaga kesehatan lain karena salah baca dapat berakibat fatal. b.
Tulisan yang tidak bisa dibaca, dapat menjadi bumerang bagi si penulis, apabila rekam medis ini sampai ke pangadilan.
6. Jangan menulis tulisan yang bersifat menuduh atau mengkritik teman sejawat atau tenaga kesehatan yang lainnya. 7.
Jikasalahmenulis,coretlahdengansatugarisdandiparaf,sehinggayang dicoret masih bisa dibaca.
8. Janganmelakukanpenghapusan,menutupdengantip-exataumencorat- coret sehingga tidak bisa dibaca ulang. 9. Bilamelakukankoreksidikomputer,diberispaceuntukperbaikantanpa menghapus isi yang salah. 10.
Janganmerubahcatatanrekammedisdengancaraapapunkarenabisa
dikenai
pasal
penipuan. Pemalsuan surat juga diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 s.d 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni: a. Pemalsuan surat pada umumnya (263) b. Pemalsuan surat yang diperberat (264) c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (266) d. Pemalsuan surat keterangan dokter (267, 268) e. Pemalsuan surat-surat tertentu (269, 270 dan 271) f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (274) g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (275). Perbuatan
pemalsuan
merupakan
suatu
jenis
pelanggaran
terhadap
kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan alat tukarnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat
tersebut.4 R Soesilo dalam
bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lainlainnya.5 Perbuatanpemalsuanternyatamerupakansuatu jenispelanggaranterhadap dua norma dasar : a. Kebenaranataukepercayaanyangpelanggarannyadapattergolongdalam kelompok kejahatan penipuan. b. Ketertibanmasyarakatyangpelanggarannyatergolongdalamkelompok
kejahatan
terhadap Negara/ ketertiban umum. Perbuatanpemalsuansesungguhnyabarudikenaldidalam
suatumasyarakat
yangsudah maju,dimanasurat,uanglogam,merekatau tandatertentu dipergunakan untuk mempermudahlalu-lintas hubungan didalammasyarakat. Perbuatanpemalsuandapatdigolongkanpertama-tamadalam kejahatan“penipuan”,
tetapitidak
kelompok
semuaperbuatanpenipuanadalahpemalsuan.
Perbuatanpemalsuantergolongkelompokkejahatanpenipuan,apabila
seseorang
memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakanakan
asliatau
kebenaran
tersebutdimilikinya.Karenagambaraniniorang
lainterpedayadanmempercayaibahwakeadaanyangdigambarkanatasbarang/ surattersebutituadalahbenaratauasli. Pemalsuanterhadaptulisan/suratterjadiapabila isinya atassuratituyang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hinggadapat termasuk semua jenis penipuan.
Menurut
seorang sarjana, kriteria untuk pemalsuan
harus dicari didalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Dalam berbagai jenis perbuatanpemalsuan yang terdapatdalamKUHP dianut azas: a.
Disampingpengakuanterhadap azashakatasjaminankebenaran/keaslian sesuatu tulisan/surat,perbuatanpemalsuan terhadapsurat/tulisan tersebut harus dilakukan
4
Op Cit
5
Op Cit
9
dengan tujuan jahat. b.
Berhubungtujuanjahatdianggapterlaluluasharusdisyaratkanbahwa pelakuharusmempunyainiat/maksuduntuk menciptakananggapanatas sesuatu yang dipalsukansebagai yang asliatau benar. Untuk perbuatan pemalsuan yang dapatdihukum, pertama-tamadisyaratkan
bahwayangdipalsutelahdipergunakandanbahwa“niat/maksud”nyaharus
ter diriatas
“untukdipergunakan”. “Niatataumaksud”untukmempergunakan barang yang dipalsu membedakan
tindak
pidana
pidanaterhadapkekayaan.Dalam suatuniat/
pemalsuan
dari
jenis
tindakpidanaterhadapkekayaanharusterdapat
maksudpadapelakuuntukmenguntungandirinyaatau
bagioranglain.Dalam
tindak
pemalsuan
suatukerugian
uangdantulisan/surat,unsurniat/maksudatau
unsurkerugiantidakmerupakanmasalahyangpenting.Setiappebuatanyang dihukum
harus
terdiri
pertama-tama
atas
pelanggaran
dapat
terhadap
hak-hak
kekayaanseseorangsebagaitujuandaripelaku,sedangkandalampemalsuantidak demikianhalnya,berhubungperbuatanpemalsuandianggapsebagaimenimbulkan bahaya umum. Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaanterhadap jaminan/ kepercayaan dalamhal mana: a. Pelakumempunyainiat/maksudmempergunakansesuatubarangyang
tidakbenar
denganmenggambarkankeadaanbarangyangtidakbenaritu seolah-olah benaratau mempergunakansesuatubarangyangtidak
asli
seolah-
olahasli,hinggaoranglainpercayabahwabarangtesebutadalah b. Benar
dan
asli
dan
karenanya
orang
lain
terpedaya.Unsurniat/maksudtidakperlumeliputiunsurmenguntungkandirisendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan). c. Tetapiperbuatantersebutharusmenimbulkansuatubahayaumumyang khususdalam pemalsuantulisan/suratdansebagainyadirumuskandengan “k emungkinan
ker ugian”
dihubungkan
dengan
mensyaratkan sifat daripada tulisan/
surattersebut. KejahatanpemalsuanyangdimuatdalamKUHPdigolongkanmenjadi4 golongan, yakni:
a. Kejahatan sumpahpalsu. b. Kejahatan pemalsuan uang. c. Kejahatan pemalsuanmaterai dan merk. d. Kejahatan pemalsuan surat. Membuatsuratpalsu adalahmembuatsebuahsuratyangseluruh atau sebagian isinyapalsu.
Palsuartinyatidakbenarataubertentangandenganyang
sebenarnya.Membuat surat palsu inidapat berupa: a. Membuatsebuahsuratyangsebagianatauseluruhisisurattidaksesuaiatau bertentangan dengan kebenaran.
Membuat
surat yang
demikian disebut
denganpemalsuanintelektual. b. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut denganpemalsuanmateril. Palsunya suratatautidakbenarnyasuratterletak pada asalnya atau si pembuat surat.6
Disampingisinyadan asalnyasurat yangtidak benardari pembuatsurat palsu, dapatjuga tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalamhal misalnya: a. Membuatdenganmenirutandatanganseseorangyangtidakadaorangnya, sepertiorangyangtelahmeninggalduniaatausecarafiktif (dikarang- karang). b. Membuat
dengan
meniru
tanda
tangan
orang
lain
baik
dengan persetujuannyaataupun tidak. Sedangkan dengancara
perbuatan
memalsusuratadalah
bagaimanapunolehorangyangtidakberhak
berakibatsebagianatau
berupaperbuatanmengubah atassebuah
seluruhisinyamenjadilain/berbedadengan
suratyang isisurat
semula.Tidakpentingapakahdenganperubahanitulaluisinyamenjadibenar atau tidak ataukah bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidakberhak itu adalah orangselain si pembuat surat. Didalam
suratterkandungartiataumaknatertentudarisebuahpikiran,yang
6
AdamiChazawi, KejahatanTehadapPemalsuan,GrafindoPersada,Jakarta,2002,hal 100
11
kebenarannyaharusdilindungi.Diadakannya
kejahatanpemalsuansuratini
ditujukanpadaperlindunganhukumterhadapkepercayaanmasyarakatterhadap kebenaran akan isi surat. PemalsuansuratdiaturdalamBabXIIbukuIIKUHP,dariPasal263s.d 276, yang dapat dibedakan menjadi 7macamkejahatan pemalsuansurat,yakni: a. Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP)7 Kejahatan
pemalsuan
surat
umumnya
adalah
berupa
pemalsuan
surat
dalambentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalamPasal 263, yaitu: (1)Barang siapa membuat surat palsu
atau memalsukan surat yang dapat
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebanan hutang, atau yang diperuntukkansebagai
buktidaripadasesuatu
haldengan
maksuduntuk
memakai ataumenyuruh orang lainmemakaisurat tersebut seolah-olah isinyabenar
dantidak
menimbulkankerugian,
dipalsu,dipidanajika
pemakaiantersebutdapat
karenapemalsuansurat,dengan
pidanapenjara
palinglama6tahun. (2)Dipidanadenganpidana
yangsama,barangsiapa
dengansengajamemakai
suratpalsuatauyangdipalsukanseolah-olah asli, jikapemakaiansurat itu dapat menimbulkan kerugian. Membuatsuratpalsu, memalsusurat dapatterjadiselainterhadapsebagian atau seluruhisi surat, dapat juga padatanda tangansi pembuat surat. Misalnya: 1.
Amembuatsuratseolah-olahberasaldariBdanmenandatanganisuratitu dengan meniru tanda tangan B
2. AmengisikertaskosongyangsudahadatandatangandariBdisebut blanco-sein. 3. Amembuatsuratmenandatanganiyasendiri tetapi isinya tidak benar. Dalam arrestHR(14-4-1913)yangmenyatakanbahwa:barangsiapadi bawah suatu tulisan
membubuhkan tanda tangan orang
lain
sekalipun atas perintah
danpersetujuanorang tesebut telah memalsukantulisanitu. Perbedaanprinsipantaraperbuatan
membuatsuratpalsudanmemalsu
surat,adalahbahwamembuatsuratpalsuataumembuatpalsusurat, 7
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
sebelum
perbuatandilakukan,belumadasurat,kemudiandibuatsuatusuratyangisinya
sebagian
atau seluruhnya adalah bertentangandengan kebenaran atau palsu. Seluruhtulisandalam surat itudihasilkanolehperbuatanmembuatsuratpalsu. Suratyang
demikiandisebutdengansuratpalsuatausurat
denganperbuatanmemalsusurat,sebelum
perbuatanitu
tidak
asli.
Berbeda
dilakukan,
sudahada
sebuahsurat(disebutsuratasli).Kemudianpadasuratyangasliini,terhadap
isinya
(termasuktandatangandannamasipembuatasli)dilakukanperbuatan memalsuyangakibatnyasuratyangsemulabenarmenjadisuratyangsebagian atauseluruhisinyatidakbenardanbertentangandengankebenaranataupalsu.Surat
yang
demikian disebut dengan surat yang dipalsu. Unsurkesalahandalam
pemalsuansuratpadaayat(1),yaknidengan
maksud
untukmemakai atau menyuruh orang lain memakaisurat palsu atau surat dipalsuituseolah-olahisinyabenardantidakdipalsu.Maksudyangdemikian harussudahadasebelum atausetidak-tidaknyapadasaatakanmemulaiperbuatan itu. Pada unsur atau kalimat “seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” mengandungmakna: (1)Adanyaorang-orangyangterperdayadengandigunakannyasurat-surat yang demikian (2)Suratituberupaalatyangdigunakanuntukmemperdayaorang,orang manaadalahorangyang
menganggapsuratituaslidan
tidak
palsu,yakni
orangterhadapsiapamaksudsurat itudigunakan,bisaorang-orangpada umumnya dan bisajugaorang tertentu. Unsurlaindaripemalsuansuratdalam
ayat(1),ialahjika
pemakaisurat
palsuatausuratdipalsu tersebutdapatmenimbulkankerugian.Kerugianyang timbultidak perlu
diinginkan
atau
dimaksudkan
ukurantertentuuntukmenentukanakanadanya palsuatau
suratdipalsu
itu
dipakai,
petindak.
Tidak
adaukuran-
kemungkinankerugian
hanyabedasarkan
jikasurat
padaakibat-akibatyang
dapatdipikirkanolehorang-orangpadaumumnyayangbiasanyadapatterjadidari adanyapenggunaansuratsemacamitu.Tidakpentingbagisiapakerugianyang
dapat
timbul akibat pemakaian surat palsu atau surat yang dipalsu itu. Oleh
karena dipisahnya antara kejahatan
membuat surat palsu
dan 13
memalsusuratdengan memakaisuratpalsu atausuratdipalsu,makaterhadaphal yang demikian
dapatterjadipelanggaran
dilakukanolehorang
ayat(1)dan
pelanggaran
ayat(2)dapat
yangsama.Artinyapetindakmenghendaki
melakukan
perbuatanmemakai,iasadarbahwa suratyangiagunakanituadalahsuratpalsu atausurat dipalsu, ia sadarataumengetahui bahwapenggunaansurat ituadalah seolah-olah pemakaian
surat
asli
dan
tidak
dipalsu,
ia
sadar
atau
mengetahui
bahwapenggunaansuratitudapatmenimbulkankerugian.Unsurkesengajaan
yang
demikian harus dibuktikan. IsiPasal263 KUHP tentang pemalsuan dokumenmengandung duaunsur yaitumembuatsuratpalsudanmemalsukan ataumembuatpalsusurat,sebelum
surat.Perbuatan
membuatsuratpalsu
perbuatandilakukan,belum
kemudiandibuatsuatusuratyangisinya
adasurat,
sebagianatauseluruhnyaadalah
bertentangandengankebenaranataupalsu.Seluruhtulisandalam surat olehperbuatanmembuatsuratpalsu.Suratyangdemikiandisebut palsuatausurattidakasli.Berbedadenganperbuatanmemalsusurat,
itu dihasilkan dengansurat sebelum
perbuatanitudilakukan,sudahadasebuahsurat(disebutsuratasli). Kemudianpadasuratyangasli namasipembuatasli)dilakukan semulabenarmenjadisuratyang
ini,
terhadapisinya(termasuktanda
perbuatan
memalsu
tangandan
yangakibatnyasuratyang
sebagianatauseluruhisinyatidakbenardan
bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat yang dipalsu. D. KESIMPULAN
1. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan alat tukarnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. 2. Keberadaan rekam medis pada sarana pelayanan kesehatanberhubungan denganakibathukumyangdapatterjadidalamsetiappraktek pelayanankesehatan 3. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan alat tukarnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.
4.
dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya 5. Pemalsuan isi rekam medis oleh dokter yang disengaja dapat dikategorikan di dalam pemalsuan surat pada umumnya. 6. Pemalsuan isi rekam medis dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263, yaitu: (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebanan hutang, atau yang diperuntukkansebagai buktidaripadasesuatu haldengan maksuduntuk memakai ataumenyuruh orang lainmemakaisurat tersebut seolah-olah isinyabenar dantidak dipalsu,dipidanajika pemakaiantersebutdapat menimbulkankerugian, karenapemalsuansurat,dengan pidanapenjara palinglama6tahun. (2) Dipidanadenganpidana yangsama,barangsiapa dengansengajamemakai suratpalsuatauyangdipalsukanseolah-olah asli, jikapemakaiansurat itu dapat menimbulkan kerugian. R Soesilo
15
AKIBAT HUKUM PEMALSUAN ISI REKAM MEDIS OLEH DOKTER YANG DISENGAJA DIBUAT UNTUK MEMENUHI TAKE HOME EXAM MATA KULIAH HUKUM REKAM MEDIK DAN INFORMED CONSENT
Pengampu: DR. HADI SULISTYANTO, SPPD, M.H.KES, FINASIM
Oleh: RIZQI AMANULLAH, S.KM NIM: 15.C2.0045
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG 2017
