SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
3.1. 3.1. DEFINI DEFINISI SI UMUM UMUM BENCA BENCANA NA DAN DAN BANJI BANJIR R Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menggangg mengganggu u kehidupan kehidupan dan dan penghidup penghidupan an masyara masyarakat, kat, baik baik yang disebabka disebabkan n oleh oleh fakto faktorr alam alam dan/ dan/ata atau u fakt faktor or non nonal alam am mau maupu pun n fakt faktor or manu manusi sia a sehi sehing ngga ga mengakibatkan timbulnya timbulnya korban jiwa jiwa manusia, kerusakan kerusakan lingkungan, kerugian harta harta benda, benda, dan dampa dampak k psiko psikolog logis. is. Bencan Bencana a alam alam adalah adalah benca bencana na yang yang diakibatkan oleh peristiwa peristiwa atau serangkaian peristiwa yang yang disebabkan disebabkan oleh alam alam anta antara ra lain lain beru berupa pa gemp gempa a bumi bumi,, tsun tsunam ami, i, gunu gunung ng mele meletu tus, s, banj banjir ir,, keke kekeri ring ngan an,, angi angin n topa topan, n, dan dan tana tanah h long longso sor. r. Banjir merupakan proses meluapnya air sungai ke daratan sehingga dapat menimbulkan kerugian harta benda penduduk serta dapat menimbulkan korban jiwa. Banjir dapat merusak bangunan, sarana dan prasarana, lingkungan hidup serta merusak tata kehidupan masyarakat, maka sudah semestinya dari berbagai berbagai pihak pihak perlu memperh memperhatika atikan n hal-hal hal-hal yang dapat dapat mengakiba mengakibatkan tkan banjir banjir dan sedini mungkin diantisipasi, untuk memperkecil kerugian yang ditimbulkan. Bencana banjir dapat terjadi karena faktor alamiah maupun pengaruh perlakuan masyarakat terhadap alam dan lingkungannya. Pada diagram mekanisme terjadinya banjir dan bencana, terlihat bahwa faktor alamiah yang utama adalah curah hujan. Faktor alami lainnya adalah erosi dan sedimentasi kapasitas sungai, kapasitas drainase yang tidak memadai, pangaruh air pasang, perubahan kondisi daerah pengaliran sungai (DPS), dll. Sedangkan faktor non-alamiah penyebab banjir adalah adanya pembangunan kompleks
DINAS PEKERJAAN PEKERJAAN UMUM UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-1
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
perumahan atau pembukaan suatu kawasan untuk lahan usaha yang bertujuan baik
sekalipun,
tanpa
didasari
dengan
pengaturan
yang
benar
akan
menimbulkan aliran permukaan yang besar atau erosi yang menyebabkan pendangkalan aliran sungai. Akibatnya, debit pengaliran sungai yang terjadi akan lebih besar dari pada kapasitas pengaliran air sungai sehingga terjadilah banjir. 3.2. PENYEBAB PENYEBAB TERJADINYA TERJADINYA BENCANA BENCANA BANJIR BANJIR Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya banjir. Namun secara umum penyebab terjadinya banjir dapat diklasifikasikan dalam 2 kategori, yaitu banjir yang disebabkan oleh sebab-sebab alami dan banjir yang diakibatkan oleh tindakan manusia. 3.2.1. 3.2.1. Penyebab Penyebab Banjir Banjir Secara Secara Alami Alami Indonesia mempunyai mempunyai iklim tropis sehingga sehingga sepanjang sepanjang tahun mempunyai dua musim yaitu musim hujan umumnya terjadi antara bulan Oktober sampai bulan Maret, dan musim kemarau terjadi antara bulan April sampai bulan September.
Pada
musim
penghujan,
curah
hujan
yang
tinggi
akan
mengakibatkan banjir di sungai dan bilamana melebihi tebing sungai maka akan timbul banjir atau genangan. a)
Pengaruh Fi Fisiografi Fisiografi atau geografi fisik sungai seperti bentuk, fungsi dan kemiringan
daerah pengaliran sungai (DPS), kemiringan sungai, geometrik hidrolik (bentuk penampang seperti lebar, kedalaman, potonan memanjang, material dasar sungai), lokasi sungai dll. Merupakan hal-hal yang mempengaruhi terjadinya banjir. b)
Erosi dan Sedimentasi Erosi di DPS berpengaruh terhadap pengurangan kapasitas penampang
sungai. Erosi menjadi problem klasik sungai-sungai di Indonesia. Besarnya sedimentasi akan mengurangi kapasitas saluran, sehingga timbul genangan
DINAS PEKERJAAN PEKERJAAN UMUM UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-2
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
dan banjir di sungai. Sedimentasi juga menjadi masalah besar pada sungaisungai di Indonesia. c)
Kapasitas Sungai Pengurangan kapasitas aliran baniir pada sungai sungai dapat disebabkan oleh
pengendapan berasal dari erosi DPS dan erosi tanggul sungai yang berlebihan dan sedimenta sedimentasi si di sungai sungai itu karena tidak tidak adanya adanya vegetasi vegetasi penutup penutup dan adanya penggunaan lahan yang tidak tepat. d)
Kapa Kapasi sita tas s Drai Draina nase se Yan Yang g Tida Tidak k Mem Memad adai ai Hampir semua kota-kota di Indonesia mempunyai drainase daerah
genangan yang tidak memadai, sehingga kota-kota tersebut sering menjadi langganan langganan banjir banjir di musim hujan. hujan. e)
Pengaruh Air Pasang Air pasang laut memperlambat aliran sungai ke laut. Pada waktu banjir
bersamaan dengan air pasang yang tinggi maka tinggi genangan atau banjir menjadi menjadi besar karena karena terjadi aliran aliran balik (backwater). 3.2.2. 3.2.2. Penyebab Penyebab Banjir Banjir Akibat Akibat Tindakan Tindakan Manusia Manusia a)
Perubahan Kondisi DPS Perubahan DPS seperti pengundulan hutan, usaha pertanian yang kurang
tepat , perluasan kota, kota, dan perubahan tataguna lainnya lainnya dapat dapat memperburuk masalah banjir karena meningkatnya aliran banjir. Dari persamaan-persamaan yang ada, perubahan tata guna lahan memberikan konstribusi yang besar terhadap naiknya kuantitas dan kualitas banjir. b)
Kawasan Kumuh Perumahan kumuh yang terdapat di sepanjang sungai, dapat merupakan
penghambat aliran. Masalah Masalah kawasan kawasan kumuh kumuh dikenal dikenal sebagai faktor penting terhadap masalah banjir daerah perkotaan.
DINAS PEKERJAAN PEKERJAAN UMUM UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-3
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
c)
Sampah Disiplin masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang
ditentukan tidak baik, umumnya mereka langsung membuang sampah ke sungai. sungai. Di kota-kota kota-kota besar besar hal ini ini sangat sangat mudah mudah dijumpai. dijumpai. Pembuanga Pembuangan n sampah di alur sungai dapat meninggikan muka air banjir karena menghalangi aliran. d)
Drainase Lahan Drainase perkotaan dan pengembangan pertanian pada daerah bantuan
banjir akan mengurangi kemampuan bantaran dalam menampung debit air yang tinggi. e)
Bendung da dan ba bangunan ai air Bendung Bendung dan bangunan bangunan air seperti seperti pilar jembatan jembatan dapat meningka meningkatkan tkan
elevasi muka air banjir karena efek aliran balik (backwater). f)
Keru Kerusa saka kan n bang bangun unan an peng pengen enda dali li banj banjir ir Pemeliharaan yang kurang memadai dari bangunan pengendali banjir
sehingga menimbulkan kerusakan dan akhirnya tidak berfungsi dapat meningkatkan kuantitas banjir. g)
Pere Perenc ncan anaa aan n sis siste tem m peng pengen enda dali lian an banj banjir ir tidak tidak tepat tepat Beberapa sistem pengendalian banjir memang dapat mengurangi
kerusakan akibat banjir kecil sampai sedang, tetapi mungkin dapat menambah kerusakan selama banjir-banjir yang besar. 3.3. DAMPAK DAMPAK BANJIR BANJIR DALAM DALAM KEHIDU KEHIDUPAN PAN SOSIAL SOSIAL DAN EKONOMI EKONOMI MERUGIKAN SECARA UMUM Banjir Banjir yang terjadi selalu selalu menimbulkan menimbulkan kerugian kerugian bagi mereka mereka yang terkena terkena banjir baik baik secara secara langsung langsung maupun maupun tidak langsung langsung yang yang dikenal dikenal sebagai sebagai dampak banjir.
DINAS PEKERJAAN PEKERJAAN UMUM UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-4
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
Dampak banjir akan dialami langsung oleh mereka yang rumah atau lingkungannya terkena air banjir. Jika banjir berlangsung lama akan sangat merugikan karena aktivitas akan banyak terganggu. Segala aktivitas tidak nyaman dan lingkungan menjadi kotor yang berdampak kurangnya sarana air bersih dan berbagai penyakit mudah sekali menjangkiti warga yang terserang banjir.
Penyakit Yang Timbul Sebagai Dampak Banjir Dampak banjir yang terjadi sering kali menganggu kesehatan lingkungan
dan kesehatan warga. Lingkungan tidak sehat karena segala sampah dan kotoran yang hanyut seringkali mencemari lingkungan . Sampah-sampah terbawa air dan membusuk mengakibatkan penyakit gatal-gatal di kulit, dan lalat banyak beterbangan karena sampah yang membusuk sehingga sakit perut juga banyak terjadi. Sumber air bersih tercemar sehingga mereka yang terkena banjir kesulitan air bersih dan mengkonsumsinya karena darurat, sebagai penyebab diare.
Mematikan Usaha Dampak banjir memang luar biasa luas.Rumah bisa rusak gara-gara
terendam banjir. Barang-barang perabotan rumah tangga jika tidak segera diselamatkan bisa hanyut dan rusak pula. Yang lebih parah jika penduduk yang memiliki usaha rumahan bisa terganggu aktivitas produksinya sehingga mengakibatkan kerugian. Kerugian akibat tidak bisa produksi berdampak pada karyawan yang bergantung nasib pada usaha tersebut. Kerugian tidak berjalannya produksi bisa kehilangan pelanggan, kemacetan modal serta kerusakan alat gara-gara banjir. Jika terus menerus situasi terjadi demikian mengakibatkan macetnya ekonomi kerakyatan yang kemudian berdampak pada semakin meningkatnya masalah sosial di lingkungan masyarakat yang sering di landa banjir.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-5
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
Kerugian Administratif Sering kali dampak banjir ini bukan sekedar membawa dampak kerugian
material. Akibat banjir sering kantor, sekolah atau instansi bahkan pribadi harus kehilangan dokumen penting kependudukan dan sejenisnya. Akibat banjir sering kali sekolah harus diliburkan paksa dari aktivitas belajar. Seluruh siswa dan dan guru tidak bisa beraktivitas rutin, bahkan terkadang banyak berkas dan data penting yang disimpan sekolah rusak terendam banjir. Banjir memang tidak bisa diketahui kapan datangnya, namun juga dapat diantisipasi dengan menyiapkan diri menyelamatkan dokumen penting ke tempat yang lebih tinggi . Membuat bangunan khusus yang bertingkat yang aman untuk meletakkan dokumen penting serta alat-alat belajar yang rentan rusak bila terendam banjir bagi sekolah yang berada di daerah rawan banjir adalah perlu.
Kembali Ke Titik Nol Dampak
banjir sering
menjadikan seseorang, keluarga,
lingkungan
masyarakat, instansi, sekolah dan siapa saja mengalami kerugian. Tidak jarang pula keluarga harus kehilangan segala-galanya. Kehilangan orang-orang yang dicintai, keluarga, rumah dan segala isinya, juga pekerjaan. Berada dititik nol istilah yang tepat, Semua habis dan hilang seketika. Tidak jarang mereka yang mengalami musibah banjir ini harus kehilangan ingatan pula karena mengalami depresi yang berat akibat tidak kuat menanggung beban dampak banjir untuk dirinya. 3.4. TIPOLOGI KAWASAN BANJIR Kawasan rawan banjir merupakan kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir sesuai karakteristik penyebab banjir, kawasan tersebut dapat dikategorikan menjadi empat tipologi sebagai berikut :
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-6
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
a)
Daerah Pantai Daerah pantai merupakan daerah yang rawan banjir karena daerah
tersebut merupakan dataran rendah yang elevasi permukaan tanahnya lebih rendah atau sama dengan elevasi air laut pasang rata-rata (mean sea level) dan tempat bermuaranya sungai yang biasanya mempunyai permasalahan penyumbatan muara. b)
Daerah Dataran Banjir (Floodplain A rea) Daerah dataran banjir (Floodplain Area) adalah daerah di kanan-kiri
sungai yang muka tanahnya sangat landai dan relatif datar, sehingga aliran air menuju sungai sangat lambat yang mengakibatkan daerah tersebut rawan terhadap banjir baik oleh luapan air sungai maupun karena hujan local. Kawasan ini umumnya terbentuk dari endapan lumpur yang sangat subur sehingga
merupakan
perkotaan,
pertanian,
daerah
pengembangan
permukiman
dan
(pembudidayaan)
pusat
kegiatan
seperti
perekonomian,
perdagangan, industri dan lain-lain. c)
Daerah Sempadan Sungai Daerah ini merupakan kawasan rawan banjir, akan tetapi, di daerah
perkotaan
yang
padat
penduduk,
daerah
sempadan
sungai
sering
dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat hunian dan kegiatan usaha sehingga apabila terjadi banjir akan menimbulkan dampak bencana yang membahayakan jiwa dan harta benda. d)
Daerah Cekungan Daerah cekungan merupakan daerah yang relatif cukup luas baik di
dataran rendah maupun di dataran tinggi. Apabila penatan kawasan tidak terkendali dan sistem drainase yang kurang memadai, dapat menjadi daerah rawan banjir. Kawasan-kawasan tersebut diilustrasikan dalam Gambar sebagai berikut :
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-7
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
Gambar 3.1 Tipologi Kawasan Rawan Banjir Wilayah-wilayah yang rentan banjir biasanya terletak pada daerah datar, dekat dengan sungai, berada di daerah cekungan dan di daerah pasang surut air laut. Sedangkan bentuk lahan bentukan banjir pada umumnya terdapat pada daerah rendah sebagai akibat banjir yang terjadi berulang-ulang, biasanya daerah ini memiliki tingkat kelembaban tanah yang tinggi dibanding daerahdaerah lain yang jarang terlanda banjir. Kondisi kelembaban tanah yang tinggi ini disebabkan karena bentuk lahan tersebut terdiri dari material halus yang diendapkan dari proses banjir dan kondisi drainase yang buruk sehingga daerah tersebut mudah terjadi penggenangan air. 3.5. TIPE BANJIR Pada wilayah yang bertopografi datar banyak menghadapi masalah banjir dan pembuangan air (hujan). Ada dua tipe banjir yaitu sebagai berikut :
Banjir dari air hujan setempat yang menggenang karena drainase pada lokasi tersebut tidak baik.
Banjir dari luapan air hulu sungai yang mengalir dari daerah hulu. Banjir ini biasanya terjadi apabila terjadi hujan pada daerah setempat dan daerah hulu secara bersamaan. Dilihat
dari
aspek
penyebabnya,
jenis
banjir
yang
ada
dapat
diklasifikasikan menjadi 4 yaitu :
Banjir yang disebabkan oleh hujan yang lama, dengan intensitas rendah (hujan siklonik atau frontal) selama beberapa hari. Dengan kapasitas penyimpanan air yang dimiliki oleh masing-masing Satuan Wilayah Sungai (SWS) yang akhirnya terlampaui, maka air hujan yang terjadi akan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-8
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
menjadi limpasan yang selanjutnya akan mengalir secara cepat ke sungaisungai terdekat, dan meluap menggenangi areal dataran rendah di kirikanan sungai. Jenis banjir ini termasuk yang paling sering terjadi di Indonesia.
Banjir karena salju yang mengalir, terjadi karena mengalirnya tumpukan salju dan kenaikan suhu udara yang cepat di atas lapisan salju. Aliran salju ini akan mengalir dengan cepat bila disertai dengan hujan.
Banjir Bandang (flash flood), disebabkan oleh tipe hujan konvensional dengan intensitas yang tinggi dan terjadi pada tempat-tempat dengan topografi yang curam di bagian hulu sungai. Aliran air banjir dengan kecepatan tinggi akan memiliki daya rusak yang besar, dan akan lebih berbahaya bila disertai dengan longsoran, yang dapat mempertinggi daya rusak terhadap yang dilaluinya.
Banjir yang disebabkan oleh pasang surut atau air balik (back water) pada muara sungai atau pada pertemuan dua sungai. Kondisi ini akan menimbulkan dampak besar, bila secara bersamaan terjadi hujan besar di daerah hulu sungai yang mengakibatkan meluapnya air sungai di bagian hilirnya, serta disertai badai yang terjadi di lautan atau pantai.
3.6. PENGENDALIAN BANJIR Pada hakekatnya pengendalian banjir merupakan suatu yang kompleks. Dimensi rekayasanya (engineering) melibatkan banyak disiplin ilmu teknik antara lain; hidrologi, hidraulika, erosi DAS, teknik sungai, morphologi & sedimentasi sungai, rekayasa sistem pengendalian banjir, sistem drainase kota, bangunan air dan lain-lain. Di samping itu suksesnya program pengendalian banjir juga tergantung dari aspek lainnya yang menyangkut sosial, ekonomi, lingkungan, institusi, kelembagaan, hukum dan lainnya. Ada 4 (empat) strategi dasar untuk pengelolaan daerah banjir yang meliputi :
Modifikasi kerentanan dan kerugian banjir (penentuan zona atau pengaturan tata guna lahan).
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-9
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
Modifikasi banjir yang terjadi (pengurangan) dengan bangunan pengontrol (waduk) atau normalisasi sungai.
Modifikasi dampak banjir dengan penggunaan teknik mitigasi seperti asuransi, penghindaran banjir (flood proofing).
Pengaturan peningkatan kapasitas alam untuk dijaga kelestariannya seperti penghijauan. Alat (tools) untuk empat strategi dasar di atas digambarkan berikut ini:
Sumber: Robert J. Kodoatie dan Sugiyanto(2002)
Gambar 3.2 Diagram Pengendalian Banjir dengan Metode Struktur dan Non-Struktur
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-10
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
Untuk mereduksi kerugian akibat banjir, maka lebih dulu harus diketahui secara pasti daerah rawan banjir. Daerah rawan banjir dapat dikenali berdasarkan karakter wilayah banjir yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:
limpasan dari tepi sungai, wilayah cekungan,
banjir akibat pasang surut
daerah dataran banjir Pembagian daerah rawan banjir digunakan sebagai bahan acuan
penataan ruang wilayah perkotaan sehingga diketahui resiko banjir yang akan terjadi. Dengan mengikuti pemetaan daerah rawan banjir yang telah diperbaiki maka tingkat resiko terjadi bencana/kerusakan/kerugian akibat genangan banjir yang diderita oleh masyarakat menjadi minimal. Dalam menentukan (delineasi) daerah rawah banjir perlu didefinisi apakah lokasi tersebut membutuhkan penanganan khusus. Untuk penataan kondisi daerah yang telah terbangun perlu
adanya
kebijakan
dan
pengawasan
yang
ketat
sehingga
tidak
berkembang melebihi daya dukung wilayah tersebut. 3.7. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN RAWAN BANJIR Pola
pemanfaatan
ruang
kawasan
lindung
sangat
mendukung
pemanfaatan ruang di kawasan banjir. Bentuk pengendalian pemanfaatan ruang, baik pada bagian kawasan hulu maupun hilir, harus bersinergi satu sama lain, sebagai kesatuan paket kebijakan. Tujuan kebijakan pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana banjir:
Pengendalian ruang untuk pemanfaatan, yang sangat terkait dengan pola pengelolaan kawasan di sebelah hulu.
Meminimumkan korban jiwa dan harta benda, apabila terjadi bencana banjir. Sedangkan sasaran yang diharapkan adalah tersedianya acuan bagi
pemerintah daerah dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan yang mempunyai potensi terhadap bahaya banjir.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-11
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
Arahan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir baik untuk pengembangan budidaya, dan prasarana transportasi didasarkan
pada
tipologi
kawasan.
Arahan
terhadap
masing-masing
pengembangan diklasifikasikan menjadi:
Dapat dibangun/dikembangkan dengan syarat;
Dapat dibangun/dikembangkan secara sederhana ;
Tidak layak dibangun/dikembangkan.
3.8. KONSEP PENANGANAN KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR
a) Keseimbangan Ekosistem Pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana banjir dengan upaya penanganan masalah harus merupakan satu kesatuan penataan ruang yang terpadu dan seimbang, sehingga kawasan tersebut dapat dibudidayakan seoptimal mungkin, antara aspek pendayagunaan, perlindungan (konservasi) sumberdaya alam yang ada. Keseimbangan ekosistem sangat terkait dengan limitasi atau batasan terhadap pemanfaatan, dalam rangka menghindari terjadinya eksploitasi sumber daya secara besar-besaran. Prosedur penetapan jenis-jenis kegiatan pemanfaatan ruang kawasan yang dipilih dalam penanganan banjir harus melalui pemahaman kondisi setempat dan wilayah terkait, proses kajian penyebab/tipologi dan akhirnya arahan pemanfaatan ruang, yang mencakup upaya preventif dan mitigasi dengan pertimbangan keseimbangan ekosistem dan lingkungan, sehingga terhindar dari bencana atau paling tidak mengurangi dampaknya, yang sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat. Beberapa
faktor
berpengaruh
terhadap
keseimbangan
ekosistem,
meliputi:
Bio Fisik, terkait dengan jenis dan struktur tanah, morfologi, dan aspek hayati;
Hidrologi, menyangkut kondisi dan faktor iklim, tata air, serta sistem pengendalian;
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-12
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
Sosial Ekonomi/Kependudukan, meliputi aspek kepadatan, kuantitas, kualitas, serta perilaku;
Penggunaan Lahan, merupakan tutupan atau pemanfaatan lahan pada kawasan tertentu.
b) Pengelolaan Ruang Kawasan Rawan Banjir Bencana Banjir Tahapan pengelolaan ruang kawasan rawan bencana banjir, adalah meliputi:
Analisis dan identifikasi penyebab utama kawasan rawan bencana banjir Analisis
dilakukan
berdasarkan
rona
wilayah
untuk
mengetahui
permasalahan, potensi, peluang dan ancaman terhadap pengembangan kawasan rawan banjir. Adapun lingkup kegiatan rona kawasan/wilayah yang dilakukan meliputi:
Rona Sosial Berkaitan dengan jumlah dan kualitas kependudukan, social management, sosial ekonomi, dan kebutuhan dasar (basic needs).
Rona Ekonomi dan Kegiatan Pola Usaha Berkaitan dengan struktur dan perkembangan ekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakat, fasilitas perdagangan dan jasa, kesempatan kerja, ketersediaan bahan pangan, keadaan industri kecil, dan sebagainya.
Rona Fisik dan Lingkungan Keadaan fisik berupa topografi wilayah, iklim, geologi tata lingkungan/ struktur batuan, erosi, abrasi dan sebagainya, ketersediaan air permukaan dan air tanah, keadaan kelestarian lingkungan, dan keadaan sumberdaya alam, bahan galian dan mineral.
Rona Infrastruktur Meliputi kondisi jaringan jalan, saluran drainase dan persampahan.
Tipologi kawasan rawan bencana banjir Tipologi kawasan rawan bencana banjir merupakan klasifikasi kawasan berdasarkan penyebab, sehingga arahan/usulan pengelolaan atau pemanfaatan ruang dapat lebih praktis.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-13
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
Identifikasi sebaran kawasan rawan bencana banjir dan garis pengaruh Penanganan kawasan rawan bencana banjir harus dilakukan dalam satu kesatuan wilayah, mulai yang menyebabkan terjadinya banjir hingga yang menerima dampak. Terkait dengan hal tersebut perlu diidentifikasi sebaran kawasan dan daerah pengaruhnya, atau pembuatan batasan wilayah banjir yang dituangkan dalam bentuk peta banjir.
Arahan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana banjir. Arahan pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana banjir, baik untuk pengembangan budidaya, dan prasarana transportasi didasarkan pada
tipologi
kawasan.
Arahan
terhadap
masing-masing
pengembangan diklasifikasikan menjadi:
Dapat dibangun/dikembangkan dengan syarat;
Dapat dibangun / dikembangkan secara sederhana;
Tidak layak dibangun/dikembangkan.
Identifikasi upaya pengelolaan ruang kawasan rawan bencana banjir Upaya pengelolaan ruang kawasan rawan bencana banjir mengatur berbagai
tindakan
pemanfaatan
yang
ruang,
diperlukan
termasuk
untuk
penetapan
mengaplikasi beberapa
arahan kebijakan
pengendalian pemanfaatan ruang. 3.9. PENGELOLAAN PERMASALAHAN BANJIR Masalah banjir secara garis besar disebabkan oleh keadaan alam dan ulah campur tangan manusia sehingga dalam pemecahannya tidak hanya dihadapkan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan kepadatan penduduk yang melampaui batas. Yang dimaksud dengan keadaan iklim disini adalah kondisi kota-kota pantai yang umumnya terletak di dataran pantai yang cukup landai dan dilalui oleh sungai-sungai sehingga ketika pasang naik sebagian wilayah tersebut akan berada dibawah permukaan air laut. Selain itu curah hujan yang cukup tinggi dan fenomena kenaikan paras muka air laut (sea level rise) juga merupakan sebab-sebab yang mengakibatkan peningkatan frekuensi dan intensitas banjir.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-14
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
Analisis Bahaya Banjir Analisis bahaya banjir ditujukan untuk mengidentifikasi daerah yang akan
terkena genangan banjir. Daerah bahaya banjir/peta bahaya banjir tersebut dapat diidentifkasi melalui 2 (dua) metode :
Mensimulasikan intensitas serta tinggi curah hujan, tataguna lahan, luasan daerah tangkapan air, debit aliran permukaan, kondisi aliran sungai dan saluran drainase lainnya serta kondisi pasang surut kemudian dioverlaykan dengan peta topografi di daerah hilir.
Memetakan hubungan antara intensitas serta tinggi curah hujan dengan lokasi yang tergenang berdasarkan sejarah terjadinya banjir.
Untuk mendukung upaya tersebut diperlukan serangkaian data tentang kondisi topografi, geologi, tata guna lahan daerah tangkapan air, kondisi pasang
surut,
kondisi
aliran
sungai,
dan
prakiraan
intensitas
curah
hujan.Secara rinci informasi yang perlu dimunculkan dalam peta bahaya banjir tersebut meliputi antara lain:
Intensitas curah hujan pemicu terjadinya banjir
Kedalaman banjir (contoh: 0 – 0.5 meter, 0.5-1.0 meter, >1.0 meter)
Lokasi serta luasan yang akan tergenang berdasarkan curah hujan tertentu
Lama waktu terjadinya genangan serta kecepatan alirannya, dan
Sumber banjir
Pengendalian Banjir Pada hakekatnya pengendalian banjir merupakan suatu yang kompleks.
Dimensi rekayasanya (engineering) melibatkan banyak disiplin ilmu teknik antara lain; hidrologi, hidraulika, erosi DAS, teknik sungai, morphologi & sedimentasi sungai, rekayasa sistem pengendalian banjir, sistem drainase kota, bangunan air dll. Di samping itu suksesnya program pengendalian banjir juga tergantung dari aspek lainnya yang menyangkut sosial, ekonomi, lingkungan, institusi, kelembagaan, hukum dan lainnya.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-15
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
Ada 4 strategi dasar untuk pengelolaan daerah banjir yang meliputi (grigg, 1996) :
Modifikasi kerentanan dan kerugian banjir (penentuan zona atau pengaturan tata guna lahan).
Modifikasi banjir yang terjadi (pengurangan) dengan bangunan pengontrol (waduk) atau normalisasi sungai.
Modifikasi dampak banjir dengan penggunaan teknik mitigasi seperti asuransi, penghindaran banjir (flood proofing).
Pengaturan peningkatan kapasitas alam untuk dijaga kelestariannya seperti penghijauan.
Daerah rawan banjir dapat dikenali berdasarkan karakter wilayah banjir yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:
Limpasan dari tepi sungai,
wilayah cekungan,
Banjir akibat pasang surut
Daerah dataran banjir
Dalam menentukan (delineasi) daerah rawan banjir perlu didefinisi apakah lokasi tersebut membutuhkan penanganan khusus. Untuk penataan kondisi daerah yang telah terbangun perlu adanya kebijakan dan pengawasan yang ketat sehingga tidak berkembang melebihi daya dukung wilayah tersebut 3.10.PENDEKATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK IDENTIFIKASI KERAWANAN KAWASAN BANJIR
3.10.1.Sistem Informasi Geografi Sistem Informasi Geografi (SIG) atau biasa disebut Geographical Information System (GIS) merupakan komputer yang berbasis pada sistem informasi yang digunakan untuk memberikan bentuk digital dan analisa terhadap permukaan geografi bumi. Defenisi GIS selalu berubah karena GIS merupakan bidang kajian ilmu dan teknologi yang relative masih baru. Beberapa defenisi dari GIS adalah:
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-16
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
a)
Definisi GIS (Rhind, 1988 dalam Husein., 2006): GIS is a computer system for collecting, checking, integrating and analyzing information related to the surface of the earth.
b)
Definisi GIS yang dianggap lebih memadai (Marble & Peuquet., 1983) and (Parker, 1988; Ozemoy et al., 1981; Burrough, 1986): GIS deals with space-time data and often but not necessarily,employs computer hardware and software.
c)
Definisi GIS (Purwadhi., 1994) SIG merupakan suatu sistem yang mengorganisir perangkat keras
(hardware),
perangkat
lunak
(software),
dan
data,
serta
dapat
mendayagunakan system penyimpanan, pengolahan, maupun analisis data secara simultan, sehingga dapat diperoleh informasi yang berkaitan dengan aspek keruangan. SIG merupakan manajemen data spasial dan non-spasial yang berbasis komputer dengan tiga karakteristik dasar, yaitu: (i) mempunyai fenomena aktual (variabel data non-lokasi) yang berhubungan dengan topic permasalahan di lokasi bersangkutan; (ii) merupakan suatu kejadian di suatu lokasi; dan (iii) mempunyai dimensi waktu. Dari definisi-definisi diatas, Sistem Informasi Geografi dapat disimpulkan merupakan konfigurasi dari hardware dan software digunakan untuk compiling , storing , managing , manipulasi, analisis, dan pemetaan (sebagai tampilan) informasi keruangan. Ini mengkombinasikan fungsional dari program komputer grafis, peta elektronik, dan basis data (Haestad & Durrant., 2003). Dua keistimewaan analisa data berdasarkan SIG (Husein., 2006) yaitu :
A nalis a Proxi mity Analisa Proximity merupakan suatu geografi yang berbasis pada jarak antar layer. Dalam analisis proximity GIS menggunakan proses yang disebut dengan buffering membangun lapisan pendukung sekitar layer dalam jarak tertentu untuk menentukan dekatnya hubungan antara sifat bagian yang ada.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-17
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
A nalis a Overlay Proses integrasi data dari lapisan-lapisan layer yang berbeda disebut dengan overlay. Secara analisa membutuhkan lebih dari satu layer yang akan ditumpang susun secara fisik agar bisa dianalisa secara visual.
3.10.2.Data Geometrik Sistem Informasi Geografi menggunakan perangkat untuk mendigitasi atau menggambarkan peta, menghasilkan
data serta menganalisanya.
Digitizing tools dapat mengkonversi peta hard copy kedalam format soft copy atau elektronik. Format peta ini juga dapat dikonversi ke dalam program teknik, seperti CAD atau program teknik lainnya. Input Data Geometrik berupa :
Fitur yaitu points (titik), lines (garis), polig on dan teks. Fitur geografi di representasikan pendekatan serupa dari rupa bumi. Fitur
geografi berupa naturalseperti vegetasi, sungai tanah dan sebagainya, berupa konstruksi atau buatan manusia seperti bangunan, jembatan, pipa dan sebagainya, dan bagian lainnya dari objek rupa bumi seperti batasnegara, politik, dan sebagainya. Objek-objek tersebut direpresentasikan sebagai titik (points), garis(lines) dan luasan area (polygons)
Points . Didefinisikan untuk objek-objek yang terlalu kecil dan tidak dapat
direpresentasikan oleh garis dan poligon. Points memiliki satu titik koordinat (X,Y,Z)
saja.
Contoh seperti
lokasi sumur,
stasiun hujan,
point
juga
merepresentasikan titik koordinat dari GPS, atau titik ketinggian, dan sebagainya.
Gambar 3.3 Fitur berupa titik (points).,(Sumber : ArcGIS User’s Guide, 2002) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-18
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
Lines Merepresentasikan objek geografi yang berupa garis yang memiliki dua
koordinat (X,Y,Z) yang dihubungkan. Contoh objek yang berupa garis (lines) adalah jalan raya, sungai, jaringan drainse dan sebagainya
Gambar 3.4
Fitur berupa garis (lines)., (Sumber : ArcGIS User’s Guide, 2002)
Poligon Adalah area tertutup yang berupa lokasi homogen seperti administrasi,
jenis tanah, jenis penggunaan lahan, dan sebagainya.
Gambar 3.5
Fitur berupa Area ( polygons)., (Sumber : ArcGIS User’s Guide, 2002).
Atribut Berupa informasi yang terkait dengan fitur, dan dihubungkan dengan
simbol warna dan label. Didalam Sistem Informasi Geografi atribut diatur didalam tabel yang terkait dengan konsep database.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-19
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
Gambar 3.6
Attribut berupa baris dan kolom
Deskripsi dari data diorganisir ke dalam tabel, tabel memiliki baris, dan semua baris pada tabelmemiliki kolom. Kolom memiliki tipe unik seperti integer, batas desimal, karakter dan lain-lain.
Imagery Terdiri dari struktur data raster yang terdiri dari baris dan kolom. Nilai yang
di hitung adalah nilai pixel, dimana objek akan memberikan sinyal ke sensor, kemudian diterjemahkan dalam nilai pixel.
Gambar 3.7 Konsep imagery berupa nilai piksel (Sumber : ArcGIS User’s Guide, 2002).
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-20
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
Imagery juga umum digunakan untuk menetukan objek yang terlihat dan tidak terlihat dengan menggabungkan (composite) saluran (bands) dimana tiap saluran memiliki sensor dengan panjang gelombang yang berbeda. Ini memungkinkan untuk penelitian terapan untuk ilmu kebumian seperti hydrologi , geologi, dan sebagainya.
Gambar 3.8 Contoh jenis-jenis imagery ., (Sumber : ArcGIS User’s Guide, 2002).
Surfaces Surface erat kaitannya dengan data model medan, yang terdiri dari
beberapa
macam,
diantaranya:
Garis
Kontur.
Garis
imajiner
yang
menghubungkan titik-titik ketinggian di rupa bumi yan memiliki nilai sama.
Gambar 3.9 Garis Kontur., (Sumber : ArcGIS User’s Guide, 2002).
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-21
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
R as ter Datas et Seperti konsep imagery namun, lebih menekan kan nilai pixel dengan
ketinggian medan. Contohnya untuk pembuatan DEM (Digital Elevation Model ) untuk merepresentasikan bentuk rupa bumi.
Gambar 3.10 Digital Elevation Model (DEM), (Sumber : ArcGIS User’s Guide, 2002).
TIN Layer Model TIN (Triangulated Irregular Network ) yaitu data struktur yang terdiri
dari titik seperti elevasi muka bumi yang dihubungkan oleh jaringan segitiga. Sama halnya dengan DEM tapi TIN merupakan model dengan pendekatan interpolasi dari beberapa titik yang memiliki nilai ketinggian.
Gambar 3.11 Triangulated Irregular Network , (Sumber : ArcGIS User’s Guide, 2002). Kemampuan dalam menerjemahkan fenomena spasial dan analisis data menggunakan Sistem Informasi Geografi membantu juga dalam mengevaluasi model responsibility seperti aliran permukaan, terhadap saluran drainase.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-22
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
3.10.3.Konsep dasar dalam menggunakan Global Position System (GPS) Konsep dasar penentuan posisi dengan GPS adalah reseksi jarak, yaitu dengan pengukuran jarak secara simultan ke beberapa satelit GPS yang koordinatnya telah diketahui. Pada pengamatan dengan GPS, yang dapat diukur adalah jarak antara pengamat dengan satelit (bukan vektornya), agar posisi pengamat dapat ditentukan maka dilakukan pengamatan terhadap beberapa satelit sekaligus secara simultan Secara garis besar metode penentuan posisi dengan GPS dapat dikelompokkan atas metode yaitu absolute dan defferensial. Penentuan posisi secara absolut umumnya disebut point positioning adalah metode penentuan posisi secara instan dengan menggunakan satu receiver dan tipe navigasi, metode ini tidak dimaksudkan untuk aplikasi-aplikasi yang menuntut ketelitian posisi yang tinggi. Umumnya digunakan untuk pelayanan navigasi. Penentuan posisi secara defferensial, posisi suatu titik ditentukan relatif terhadap titik lainnya yang telah diketahui koordinatnya. Penentuan posisi secara differensial hanya dapat dilakukan minimal menggunakan dua receiver dan tipe pemetaan ataupun tipe geodetik. Penentuan posisi dengan menggunakan GPS memiliki karakteristik sebagai berikut:
•
Posisi yang diberikan adalah posisi 3-D, yaitu (X,Y,Z) atau (L,B,H)
•
Tinggi yang diberikan oleh GPS adalah tinggi ellipsoid
•
Datum dan posisi yang diperoleh adalah WGS (World Geodetic Systems) 1984 yang menggunakan ellipsoid referensi GRS 1980, yang kemudian dikonversi kesatuan proyeksi UTM Mercator Zona 51 South.
•
Ketelitian posisi yang diperoleh tergantung pada metode penentuan posisi, geometri satelit, tingkat ketelitian data dan metode pengolahan data
•
Penentuan posisi dapat dilakukan dengan beberapa metode absolute positioning dan differential positioning
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-23
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
•
Posisi titik dapat ditentukan terhadap pusat massa bumi ataupun terhadap titik lainnya yang telah diketahui koordinatnya
•
Spektrum ketelitian posisi yang diberikan berkisar dan sangat teliti (orde: mm) sampai kurang teliti (orde: puluhan meter).
3.10.4.Pengukuran Kerangka Dasar Horizontal Pada dasarnya ada beberapa macam cara untuk melakukan pengukuran titik
kerangka
dasar
honzontal,
diantaranya
yaitu
dengan
melakukan
pengukuran dengan menggunakan satelit GPS (Global Positioning System) dan dengan pengukuran poligon. Keuntungan menggunakan metoda GPS untuk penentuan titik kerangka dasar honzontal yaitu:
• • • •
Waktu pelaksanaan lebih cepat. Tidak perlu adanya keterlihatan antar titik yang akan diukur Dapat dilakukan setiap saat (real time), baik siang maupun malam Memberikan posisi tiga dimensi yang umumnya bereferensi ke satu datum global yaitu World Geodetic System 1984 yang menggunakan ellipsoid referensi Geodetic Reference System 1980
• •
Proses pengamatan relatif tidak tergantung pada kondisi terrain dan cuaca Ketelitian posisi yang diberikan relatif tinggi. Sedangkan kerugiannya antara lain:
•
Datum untuk penentuan posisi ditentukan oleh pemilik dan pengelola satelit.
•
Pemakai harus menggunakan datum tersebut, atau kalau tidak, ia harus mentransformasikannya ke datum yang digunakannya (transformasi datum)
•
Pemakai tidak mempunyai kontrol dan wewenang dalam pengoperasian sistem. Pemakai hanya mengamati satelit sebagaimana adanya beserta segala konsekuensinya.
•
Pemprosesan data satelit untuk mendapatkan hasil yang teliti, relatif tidak mudah. Banyak faktor yang harus diperhitungkan dengan baik dan hati hati.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-24
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
3.11. METODOLOGI PELAKSANAAN 3.11.1. Persiapan, bertujuan untuk :
Konsolidasi ke dalam (Internal) Persiapan internal dimaksudkan sebagai sarana untuk mengkoordinasikan
dan mengkonsolidasikan seluruh tim pelaksana pekerjaan dengan tujuan sebagai berikut:
Memobilisasikan tenaga pelaksana pekerjaan baik untuk tenaga ahli, tenaga surveyor dan tenaga pendukung sesuai
dengan jadwal penugasan personil.
Melaksanakan diskusi dengan seluruh tim guna menyamakan persepsi terhadap teknis pelaksanaan dan hasil pekerjaan.
Mengidentifikasikan tugas dan tanggung jawab dari masing masing anggota tim sesuai dengan ketentuan yang terdapatpada kerangka acuan.
Mengidentifikasikan data primer dan data sekunder yang harus dikumpulkan, serta mengidentifikasi instansi instansi sumber data untuk keperluan koordinasi.
Mengidentifikasikan
jenis
survey
dan
pelaporan
yang
harus
dilaksanakan oleh tim.
Mengimplementasikan rencana kegiatan dan jadwal penugasan yang telah disusun dan disepakati oleh pemberi kerja kedalam tahapantahapan yang lebih detail.
Koordinasi keluar (eksternal) Persiapan eksternal dimaksudkan
sebagai
sarana
koordinasi dan
konsolidasi antara tim pelaksanaan pekerjaan dengan pemberi tugas dengan tujuan sebagai berikut:
Menyamakan persepsi dan interpretasi antara tim konsultan dengan pemberi tugas mengenai pekerjaan secara keseluruhan.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-25
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
Mendiskusikan rencana kerja yang diusulkan tim konsultan dengan pemberi tugas menc akup hal hal sebagai berikut :
Inventarisasi kebutuhan data primer dan sekunder.
Mekanisme dan prosedur konsultasi dan asistensi selama masa pelaksanaan.
3.11.2. Pengumpulan Data
Pengumpulan Data Sekunder / Survey Institusional, bertujuan untuk: Pengumpulan data kondisi dan situasibanjir yang meliputi waktu, lama
banjir, frekuensi banjir, ketianggian banjir, luasan banjir, potensi sumber air luapan, dan lain sebagainya. Untuk memperoleh data dan informasi tersebut dilakukan dengan cara antara lain :
Menghubungi instansi terkait untuk mengetahui lokasi dan cakupan banjir dan kerugiannya.
Menghubungi masyarakat untuk menggali informasi secara mendalam
Pengumpulan data primer, bertujuan untuk :
Penentuan / penetapan titik lokasi banjir.
Pengukuran posisi horizontal.
Pengukuran posisi vertikal.
Pengukuran penampang melintang.
Pengukuran situasi lokasi banjir
Pengumpulan dan pengamatan data penggunaan lahan.
Pengumpulan dan pengamatan batas area banjir.
Pengambilan dokumentasi.
Data primer pengumpulannya dilaksanakan dengan cara melakukan survai pengukuran/pengamatan/pencatatan dan dokumentasi foto langsung di lokasi pekerjaan yang bersangkutan. Survey lapangan di laksanakan dengan maksud untuk memetakan dan mencatat situasi pada tapak, guna lahan, dan batas-batas penggunaan lahan.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-26
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
Tata cara dan jenis survey lapangan yang dilakukan dalam konteks pekerjaan ini mencakup: a)
Pengukuran Situasi Lokasi Banjir Untuk mendapatkan peta situasi lokasi banjir dilakukan pengukuran
seperti pengukuran areal banjir jika diperlukan karena dapat diidentifikasi melalui peta citra satelit. Pengukuran tersebut harus mempunyai titik ikat yang koordinatnya satu sistem dengan sistem koordinat lokasi banjir. b)
Pencatatan Penggunaan Lahan Untuk mendapatkan catatan jenis kegiatan yang dilakukan pada lahan
dilakukan dengan mengadakan pengamatan visual dan koordinasi dengan instansi terkait. Pengamatan dan pencatatan penggunaan lahan dilakukan terhadap :
pemanfaatan lahan jenis bangunan
fungsi lokasi
kepadatan lokasi
jenis infrastruktur pendukug banjir Hasil pengamatan lapangan dikonfirmasikan dan diklarifikasikan dengan
data sekunder dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi - Selatan dan instansi terkait. c)
Pengambilan Foto Dokumentasi Pengambilan foto dokumentasi pemetaan lokasi dilakukan per satuan luas
dan/atau menurut jenis klasifikasi banjir. d)
Pengolahan Data Lapangan Selama kegiatan survey lapangan berlangsung, semua data hasil
pengamatan dan pengukuran yang telah dikumpulkan setiap harinya harus segera diolah di kantor atau di basecamp. Pengolahan data lapangan tersebut meliputi :
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-27
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
Proses entry dan digitasi data hasil pengukuran dan pengamatan dari berbagai muatan informasi obyek bangunan. Kegiatan ini dilaksanakan langsung oleh surveyor, dengan cara memberikan atribut pada setiap obyek.
Atribut- atribut tersebut sesuai dengan data- data bangunan yang diamati di lapangan termasuk data foto.
Proses adjustment hasil entry dan digitasi data tersebut ke dalam Peta Dasar Digital (Master Maps) yang telah terdigitasi sebelumnya dalam komputer.
Digitasi peta hasil kompilasi data lapangan ( primary data) dan data pendukung (secondary data) kedalam bentuk master filebasis data grafis (SIG) dengan menggunakan aplikasi software Arc GIS 10.3.
e)
Pengolahan Data Akhir/Finishing Pengolahan data untuk pekerjaan ini meliputi :
Verifikasi dan validasi data lapangan.
Pembangunan sistem database kerawanan banjir. Pembangunan sistem informasi pemetaan hasil survey investigasi desain
pengendalian banjir Kota Pangkajene berbasis GIS dapat dibagi dalam dua tahapan,
yang
satu
dengan
lainnya
merupakan
kegiatan
yang
tidak
terpisahkan. Kedua tahapan ini adalah tahap kompilasi, termasuk interpretasi citra satelit dan tahap penyusunan format SIG dan analisis f isik lokasi kajian. 3.11.3. Pengolahan Data dan Analisis Hidrologi a)
Pengolahan Data Curah hujan Data hujan yang dipergunakan untuk analisa, dari Stasiun hujan yang
berada di dalam dan disekitar daerah pengaliran setempat dengan lama pengamatan lebih dari 10 tahun. Sebagai input analisa curah hujan perencanaan, dipilih hujan harian maksimum tahunan (annual maximum daily rainfall ), untuk masing - masing stasiun penakar hujan yang ada.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-28
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
Data curah hujan harian maksimum dalam setahun yang dinyatakan dalam mm/ hari, untuk stasiun curah hujan yang terdekat dengan lokasi sistem drainase, jumlah data curah hujan paling sedikit dalam jangka waktu 10 tahun berturut-berturut. Stasiun hujan kadang tidak mempunyai data yang lengkap, jika ditemui data yang kurang, perlu dilengkapi dengan melakukan pengisian data terhadap stasiun yang tidak lengkap atau kosong, dengan beberapa metode antara lain:
♦
Bila perbedaan hujan tahunan normal di stasiun yang mau dilengkapi tidak lebih dari 10%, untuk mengisi kekurangan data dapat mengisinya dengan harga rata-rata hujan dari stasiun-stasiun disekitarnya.
♦
Bila perbedaan hujan tahunan lebih dari 10 %, melengkapi data dengan metode Rasio Normal, yakni dengan membandingkan data hujan tahunan stasiun yang kurang datanya terhadap stasiun disekitarnya dengan cara sebagai berikut :
r =
1 R × r A
n
R A
+
R × r B R B
+
R × r C RC
dimana : n = jumlah stasiun hujan r = curah hujan yang dicari (mm) R = curah hujan rata-rata setahun di tempat pengamatan R yang datanya akan dilengkapi r A, r B, r C
= curah hujan di tempat-tempat pengamatan A, B, dan C
R A, RB, RC
= curah hujan rata-rata setahun di stasiun A, B, dan C
Karakteristik hujan menunjukkan bahwa hujan yang besar tertentu mempunyai kala ulang tertentu, kala ulang rencana untuk saluran mengikuti standar yang berlaku seperti tabel berikut :
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-29
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
Tabel 3.1 Kala Ulang Berdasarkan Tipologi Kota & Luas Daerah Pengaliran Catcment Area ( Ha ) Tipologi Kota < 10 10 - 100 100 - 500 > 500 Kota Metropolitan
2 thn
2 - 5 thn
5 - 10 thn
Kota Besar Kota Sedang / Kecil
2 thn 2 thn
2 - 5 thn 2 - 5 thn
2 - 5 thn 2 - 5 thn
10 - 25 thn 5 - 20 thn 5 - 10 thn
Sumber : Buku Panduan Sistem Drainase Perkotaan Jilid I, 2012
b) Analisa Hidrologi Analisis hidrologi adalah kumpulan keterangan atau fakta mengenai fenomena hidrologi. Fenomena hidrologi sebagai mana telah dijelaskan di bagian sebelumnya adalah kumpulan keterangan atau faktmengenai fenomena hidrologi.
Fenomena
hirologi
seperti
besarnya
curah
hujan,
temperatur,penguapan, lama penyinaran matahari, kecepatan angin, debit sungai, tinggi muka air, akan selalberubah menurut waktu. Untuk suatu tujuan tertentu
data-data
hidrologi
dapat
dikumpulkan,
dihitung,disajikan,
dan
ditafsirkan dengan menggunkan prosedur tertentu. Analisa curah hujan diperlukan untuk menentukan besarnya intensitas yang digunakan sebagaprediksi timbulnya aliran permukaan wilayah. Curah hujan yang digunakan dalam analisis adalaH curah hujan harian maksimum dalam satu tahun yang telah dihitung oleh badan meteorologi. 1) Metode Normal Pada garis besarnya, langkah penyelesaian distribusi Metode Normal adalah sebagai berikut : (1) Menentukan harga tengahnya (R) : R
=
∑ R
i
n
(2) Menentukan harga penyimpangan standard (Sx) :
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-30
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
∑ ( R − R) S =
2
i
n −1
x
(3) Menentukan faktor frekuensi (K T ) :
K T
=
X T
− X
S n
dimana : Ki
= faktor frekuensi, merupakan fungsi dari peluang atau periode ulang dan tipe model matematik distribusi peluang yang digunakan untuk analisi peluang. (Nilai variabel reduksi Gauss dapat dilihat pada (Tabel 3.2)
XT = perkiraan nilai yang diharapkan terjadi dengan periode ulang Ttahunan X = nilai rata-rata hitung variant
Sx = deviasi standart nilai variant (4) Menentukan curah hujan rencana dengan waktu ulang yang dipilih, dengan rumus:
Rt
= R + K T .S x Tabel 3.2 Nilai Variable Reduksi Gauss Periode Ulang, T Peluang KT (Tahun) 1,001
0,999
-3,05
1,005
0,995
-2,58
1,010
0,990
-2,33
1,050
0,950
-1,64
1,110
0,900
-1,28
1,250
0,800
-0,84
1,330
0,750
-0,67
1,430
0,700
-0,52
1,670
0,600
-0,25
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-31
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
Periode Ulang, T (Tahun)
Peluang
KT
2,000
0,500
0
2,500
0,400
0,25
3,330
0,300
0,52
4,000
0,250
0,67
5,000
0,200
0,84
10,000
0,100
1,28
20,000
0,050
1,64
50,000
0,020
2,05
100,000
0,010
2,33
200,000
0,005
2,58
500,000
0,002
2,88
1000,000
0,001
3,09
Sumber : Bonnier, 1980
2) Metode Log Normal Pada garis besarnya, langkah penyelesaian distribusi Metode Log Normal adalah sebagai berikut : (1) Mentransformasikan data curah hujan harian maksimum kedalam harga logaritmanya : R 1, R 2, ...., R n menjadi log R 1, log R 2, ...., log R n (2) Menghitung harga tengahnya ( log R ) : log R =
∑ LogR n
(3) Menentukan harga penyimpangan standard (Sx) :
∑ ( R − R) S =
2
i
n −1
x
(4) Menentukan faktor frekuensi (K T ) :
K T
=
X T − X S n
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-32
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
dimana : Ki = faktor frekuensi, merupakan fungsi dari peluang atau periode ulang dan tipe model matematik distribusi peluang yang digunakan untuk analisi peluang. XT = perkiraan nilai yang diharapkan terjadi dengan periode ulang Ttahunan X = nilai rata-rata hitung variant
Sx = deviasi standart nilai variant (5) Menghitung besarnya logaritma hujan rencana dengan waktu ulang yang dipilih, dengan rumus :
LogRt
= LogR + K T .S x
dimana : R
= tinggi hujan rata-rata daerah
Sx = standar deviasi K
= faktor frekuensi
3) Metode Log Pears on Type III Pada garis besarnya, langkah penyelesaian distribusi log Pearson Type III adalah sebagai berikut : (1) Mentransformasikan data curah hujan harian maksimum kedalam harga logaritmanya : R 1, R 2, ...., R n menjadi log R 1, log R 2, ...., log R n (2) Menghitung harga tengahnya ( log R ) : log R =
∑ LogR n
(3) Menghitung harga penyimpangan standar (S x ):
S x
=
∑ ( LogR
− LogR ) n −1
2
i
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-33
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
(4) Menghitung koefisien asimetri (C s) : C s
=
∑ ( LogR − log R )
n.
3
i
( n − 1)( n − 2 ) S x 3
(5) Menghitung besarnya logaritma hujan rencana dengan waktu ulang yang dipilih, dengan rumus :
LogR t
= LogR + K .S x
dimana : R
= tinggi hujan rata-rata daerah
n
= jumlah tahun pengamatan data
Cs = Koefisien penyimpangan Sx = standar deviasi K
= faktor kekerapan Log Pearson Tipe III
(6) Menentukan nilai K untuk metode Log Pearson Tipe III 4) Metode G umbel Parameter-parameter statistik yang diperlukan oleh distribusi harga ekstrim gumbel adalah : (1) Menentukan harga tengahnya (R) :
R
=
∑ R
i
n
(2) Menentukan harga penyimpangan standard (Sx) :
∑ ( R − R) S =
2
i
n −1
x
(3) Menentukan faktor frekuensi (K ) :
K =
Y t − Y n S n
dimana : K
= faktor frekuensi
Yt = Reduced Variable (lihat tabel 4.3 hubungan antara waktu ulang T dengan Yt) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-34
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
Yn = Reduced Mean (lihat tabel 4.3 hubungan antara lamanya pengamatan n dengan Yn) Sn = Reduced Standard Deviation (lihat tabel 4.4 hubungan antara n dengan Sn) Ri = Curah hujan n
= Jumlah data
(4) Menentukan curah hujan rencana dengan waktu ulang yang dipilih, dengan rumus:
R t
= R + K .S x
(5) Menentukan data variasi fungsi kala ulang (Yt) (6) Menentukan data nilai Yn dan Sn yang tergantung pada n c) Uji Konsistensi Data Hujan 1) Metode C hi-Square Parameter-parameter statistik yang diperlukan untuk uji data Metode ChiSquare adalah : (1) Urutkan data pengamatan (dari besar ke kecil atau sebaliknya) (2) Kelompokkan
data
menjadi
G
sub-grup
yang
masing-masing
beranggotakan minimal 4 data pengamatan (3) Jumlahkan data pengamatan sebesar Oi tiap-tiap sub-grup (4) Jumlahkan dara dari persamaan distribusi yang digunakan sebesar Ei (5) Pada setiap sub-grup hitung nilai
( Oi − Ei )
2
dan
( Oi − Ei ) 2 Ei
(6) Jumlah seluruh G sub-grup nilai
( Oi − Ei ) 2 Ei
untuk menentukan nilai chi-
kuadrat hitung (7) Tentukan derajad kebebasan dk = G-R-1, (nilai R=2 untuk distribusi normal dan binominal) Interpretasi hasil uji adalah, sebagai berikut :
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-35
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
(1) Apabila peluang lebih dari 5%, maka persamaan distribusi yang digunakan dapat diterima (2) Apabila peluang kurang dari 1%, maka persamaan distribusi yang digunakan dapat diterima (3) Apabila peluang berada diantara 1-5%, maka tidak mungkin mengambil keputusan, missal perlu data tambahan 2) Metode S mirnov-K olmog orov Uji kecocokan Smirnov-Kolmogorov sering juga disebut juga uji kecocokan non parametik, karena pengujinya tidak menggunakan fungsi distribusi tertentu, parameter-parameter statistik yang diperlukan adalah sebagai berikut : (1) Urutkan data pengamatan (dari besar ke kecil atau sebaliknya) dan tentukan besarnya peluang dari masing-masing data tersebut X 1 = P(X 1 ), X 2 = P(X 2 ), X 3 = P(X 3 ) dan X n = P(X n ) (2) Urutkan nilai masing-masing peluang teoritis dari hasil penggambaran data (persamaan distribusinya) X 1 = P(X 1 ), X 2 = P(X 2 ), X 3 = P(X 3 ) dan X n = P(X n ) (3) Dari kedua nilai peluang tersebut, tentukan selisih terbesarnya antara peluang pengamatan dengan peluang teoritis D = maksimum (P(Xn)-P’(Xn)) (4) Berdasarkan Tabel Nilai Kritis Smirnov-Kolmogorov tentukan harga Do Tabel 3.3 Nilai Kritis Do untuk Uji Smirnov-Kolmogorov N
Derajat Kepercayaan α 0,20
0,10
0,05
0,01
5
0,40
0,51
0,56
0,67
10
0,32
0,37
0,41
0,49
15
0,27
0,30
0,34
0,40
20
0,23
0,26
0,29
0,36
25
0,21
0,24
0,27
0,32
30
0,19
0,22
0,24
0,29
35
0,18
0,20
0,23
0,27
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-36
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
N
Derajat Kepercayaan α
40
0,17
0,19
0,21
0,25
45
0,16
0,18
0,20
0,24
50
0,15
0,17
0,19
0,23
N > 50
1,22/N0,5 1,22/N0,5 1,36/N0,5 1,63/N0,5
Sumber : Bonnier, 1980
3) Analisa Intensitas Hujan Rumus menghitung intensitas curah hujan (I) menggunakan hasil analisa distribusi frekuensi yang sudah dirata-rata, menggunakan rumus Mononobe sebagai berikut : 2
24 I t = × 24 t Rt
3
dimana : Rt
=
hujan rencana untuk berbagai kala ulang (mm)
t
=
waktu konsentrasi (jam), untuk satuan dalam menit, t dikalikan 60.
It
=
intensitas hujan untuk berbagai kala ulang (mm/jam)
d) Analisa Debit Banjir 1) Metode Rasional Rumus umum Metode Rasional
Qt
= 0,278C . I . A
dimana : Qt = Debit banjir (m3/det) C
= Koefisien pengaliran
I
= Intensitas hujan (mm/jam)
A
= Luas Daerah Aliran (km²)
Ada beberapa kekurangan dari metode ini adalah :
♦ ♦ ♦
Daya tampung daerah penangkapan hujan tidak diperhitungkan Hujan diperkirakan merata pada seluruh daerah tangkap hujan Hidrograph dari aliran tidak bisa digambarkan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-37
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
Untuk mengurangi kelemahan tersebut diatas maka metode ini kemudian dimodifikasi, yang disebut Modifikasi Rasional. 2) Metode Modifikasi Rasional Saluran drainase primer akan dihitung dengan rumus Rasional yang dimodifikasi. Debit saluran yang akan diperiksa kapasitasnya, dihitung sebagai berikut :
Qt = 0,278C .C s . I . A 2t c
C s
=
t c
= t o + t d
2t c
+ t d t d
=
L V
dimana : Q
= Debit banjir rencana (m3/det)
C
= Koefisien Pengaliran yang tergantung dari permukaan tanah daerah perencanaan.
Cs = Koefisien Penyimpangan I
= Intensitas hujan (mm/jam)
A
= Luas daerah aliran (catchment area) (Km²)
tc
= Waktu
konsentrasi,
untuk
daerah
saluran
drainase
perkotaan terdiri dari to dan td to = Waktu
yang
diperlukan
air
untuk
mengalir
melalui
permukaan tanah ke saluran terdekat (menit), rumus lihat halaman berikunya. td = Waktu yang diperlukan air untuk mengalir didalam saluran ke tempat yang direncanakan (menit) Waktu konsentrasi adalah waktu yang diperlukan oleh air untuk mengalir dari titik yang terjauh ke titik yang akan dihitung debitnya. Beberapa metode yang biasa digunakan untuk menghitung waktu konsentrasi adalah sebagai berikut :
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-38
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
(1) Metode Kirpich
t = 0,0195
0,77
S
L
dimana : t = waktu konsentrasi (menit) L = panjang sungai/saluran dari hulu sampai titik yang diambil debitnya (m) S = kemiringan daerah saluran/sungai = H / L (2) Metode Haspers
t = 0,1L .S 0,8
−0,3
dimana : t = waktu konsentrasi (jam) L = panjang sungai/saluran dari hulu sampai titik yang diambil debitnya (km) S = kemiringan daerah saluran/sungai = H / L Gambar 4.1
Pada perencanaan sistem drainase daerah yang
kecil (rural dan urban drainase), nilai Tc (waktu pengumpulan) tergantung karakteristik/sifat dari catchment areanya. Gambar 4.2
Rumus pendekatan :
(1) Rural Drainage
t c
= t o + t s
t d
=
L V
Dimana : to = overland flow time, waktu pengaliran diatas permukaan mendan dari titik terjauh ke titik masuk saluran, dapat dicari berdasarkan grafik (time of overland flow )
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-39
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
ts = time in stream, waktu pengaliran di saluran L = panjang saluran dari titik terjauh sampai ke titik yang ditinjau (m) V = kecepatan pengaliran rata - rata (m/det). V diperoleh dari rumus BUDS = 20 (H/L)0,6 Karena grafik BUDS to hanya terbatas untuk slope 0,5% s/d 15%, maka untuk harga - harga to tersebut diluar batas grafik, to dicari dengan rumus Karby yang selanjutnya menjadi :
m t o = 3,28 Lo 0,5 S
0 ,167
(menit )
dimana : Lo = jarak terjauh dari daerah aliran (m) m
= koefisien hambatan.
s
= kemiringan daerah aliran
Untuk catchment area dengan panjang aliran > 1.000m, dapat dipakai pendekatan rumus “Bransby-Williams” :
t c =
F . L A 0 ,1.S 0 , 2
dimana : tc = waktu pengumpulan (menit) F = Faktor konversi (58,5 untuk CA dalam km2; 92,7 untuk CA dalam Ha) L
= panjang aliran (km)
A = catchment area S = kemiringan (m/km)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-40
SURVEY INVESTIGASI DESAIN PENGENDALIAN BANJIR KOTA PANGKAJENE
(2) Urban Drainage Tc untuk daerah urban, biasanya terdiri :
t c
= t o + t g + t s
t g
=
Lg V g
dimana : to = overland flow time, (sama dengan daerah rural) ts = time in stream, untuk menghitung ts dapat dipergunakan grafik ts
daerah
rural,
disederhanakan
atau
untuk
dengan
saluran
menggunakan
terbuka grafik
dapat “Stream
Velocity ” dari “design for open channels” (gunakan grafik) tg = gutter flow time, waktu pengaliran di saluran pengumpul (gutter channel ) Lg = Panjang gutter Vg = kecepatan aliran di gutter (estimasi Vg dapat dilakukan dengan menggunakan grafik) (3) Rumus tc Dengan Cara Analitis
t c
= t o + t d
t d
=
L V
dimana : to = diperoleh dari grafik BUDS dari harga-harga L, C dan slope. L = panjang saluran dari titik terjauh sampai ke titik yang ditinjau (m) V = kecepatan pengaliran rata-rata (m/det) V diperoleh dari rumus BUDS = 20 (H/L)0,6
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
III-41