Zakat Perusahaan

Zakat Perusahaan
Dasar zakat perusahaan
Salah satu objek zakat yang disebutkan di dalam undang-undang zakat no 23 tahun 2011, Bab 1 pasal 4 adalah Zakat Perusahaan. Di dalam hukum positif Negara kita, zakat perusahaan merupakan objek zakat yang wajib dikeluarkan berdasarkan aturan syariat islam. Sejalan dengan itu, menurut ulama fiqh di dalam Muktamar Internasional ttg Zakat di Kuwait Th 1984 dan di Bahrain Th 2010 , Perusahaan, dikategorikan syakhsan i'tibaran (badan hukum yang dianggap orang) atau syakhsiyyah hukmiyyah karenanya perusahaan termasuk muzakki atau subyek zakat.

Perusahaan wajib mengeluarkan zakat, karena keberadaan perusahaan adalah sebagai badan hukum (recht person) atau yang dianggap orang. Di antara individu itu timbul transaksi meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerjasama, sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Di dalam asas keadilan islam, kalau seorang petani yang bekerja di bawah terik matahari dengan hasil terbatas harus mengeluarkan zakat saat panen jika mencapai nishab, maka keuntungan yang dihasilkan perusahaan sudah sewajarnya juga terkena kewajiban zakat. Demikianlah para ulama meng-qiaskan menetapkan dasar hukum zakat perusahaan. Seandainya pun masih terdapat perbedaan pendapat, maka berlaku kaidah fiqh yang berbunyi hukmul wali yarfa'ul khilaf yang artinya 'ketentuan penguasa/ pemerintah menghapus perbedaan pendapat'. UU No 23 tahun 2011 telah menjadi hokum positif, dimana Zakat Perusahaan adalah salah satu objek zakat, sehingga tidak ada alas an lain untuk tidak taat pada aturan sebagaimana kita taat membayar pajak. Tentu zakat memiliki kedudukan hokum di atas hokum pemerintah, karena ia bukan sekeedar wajib, tapi rukun islam. Gugurlah predikat keislaman seseorang tanpa menjalankan kewajiban tersebut.

Hikmah ZP

ZP di Negara lain
Potensi ZP di Indonesia