Upaya Majelis Kehormatan Notaris Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Notaris Yang Bermasalah

UPAYA MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP NOTARIS YANG BERMASALAH

Lembaga notariat di Indonesia berasal dari negeri Belanda dan dikenal sejak Belanda menjajah Indonesia. Pada mulanya lembaga notariat ini terutama diperuntukkan bagi bangsa Belanda dan golongan Eropa lainnya serta golongan Bumi Bumi Putera Putera yang yang karena karena undang undang-un -undan dang g maupun maupun karena karena sesuatu sesuatu ketent ketentuan uan dinyatakan dinyatakan tunduk tunduk kepada hukum hukum yang berlaku berlaku untuk golongan golongan Eropa Eropa dalam  bidang hukum perdata atau menundukkan menundukkan diri pada Burgelijk Wetboek Wetboek (B.W) atau umumnya disebut Kitab ndang-undang !ukum Perdata. "ungsi "ungsi dan peranan peranan #otaris #otaris dalam dalam gerak gerak pemban pembangun gunan an nasion nasional al yang yang semakin semakin kompleks kompleks de$asa ini semakin luas dan berkembang% berkembang% hal ini disebabkan disebabkan karen karenaa kepa kepasti stian an huku hukum m dari dari pelay pelayan anan an dan dan prod produk uk-p -pro rodu duk k huku hukum m yang yang dihasil dihasilkan kan oleh #otari #otariss semaki semakin n dirasak dirasakan an oleh oleh masyarak masyarakat% at% oleh oleh karena karena itu  pemerintah dan masyarakat khususnya sangat mempunyai harapan kepada #otaris agar jasa yang diberikan oleh #otaris benar-benar memiliki &itra nilai yang tinggi serta bobot yang benar-benar dapat diandalkan dalam peningkatan perkembangan hukum nasional. !ukum ber'ungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan  pengayom masyarakat sehingga hukum perlu dibangun se&ara teren&ana agar  hukum hukum sebaga sebagaii sarana sarana pembah pembaharu aruan an masyarak masyarakat at dapat dapat berjala berjalan n se&ara se&ara serasi% serasi% seimbang% selaras dan pada gilirannya kehidupan hukum men&erminkan keadilan% keman'aatan sosial dan kepastian hukum. engan engan adany adanyaa tuntut tuntutan an 'ungsi 'ungsi dan perana peranan n #otaris #otaris maka maka diperlu diperlukan kan  #otaris yang berkualitas baik kualitas ilmu% amal% iman% maupun ta$a serta menjunjung tinggi keluhuran martabat #otaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum bagi masyarakat. ntuk itu #otaris harus mampu memberikan pelayanan yang baik atau pro'esional karena jasa #otaris dirasakan sangat penting bagi masyarakat. *pabila seorang #otaris tidak mampu untuk memberikan pelayanan yang yang baik baik atau atau tida tidak k pro' pro'es essio sional nal%% maka maka akan akan terd terdap apat at bany banyak ak piha pihak k yang yang diru dirugi gika kan n sebag sebagai ai akib akibat at huku hukum m dari dari kesal kesalah ahaan aan atau atau kelal kelalaia aian n yang yang telah telah diperbuat oleh #otaris. +elain itu #otaris juga harus mampu untuk memberikan

1

in'ormasi yang jelas bagi masyarakat% agar #otaris dapat menghindarkan klaim atas in'ormasi yang menyesatkan (misrepresentation) dari a$al berkontrak yang merupakan ke$ajiban dan tanggung ja$ab #otaris supaya jangan terjadi mislei,ding. #otaris bertanggung ja$ab memastikan in'o yang didapat satupihak   bukan merupakan sesuatu deskripsi yang misrepresentation supaya jangan terjadi kontrak dalam perjanjian yang mislei,ding(menyesatkan). +eiring

dengan pentingnya

#otaris

dalam

kehidupan

masyarakat

khususnya dalam pembuatan akta otentik yang digunakan sebagai alat bukti% maka  #otaris mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang satu-satunya  ber$enang membuat akta otentik dan sekaligus #otaris merupakan perpanjangan tangan pemerintah. i bidang kehakiman% misalnya% sudah ada Komisi udisial% di samping adanya ajelis Kehormatan !akim (K!) dalam sistem internal ahkamah *gung. i ahkamah Konstitusi juga ada mekanisme ajelis Kehormatan !akim (K!) K. i dunia pers dan jurnalistik% terdapat e$an Pers. i lingkungan lembaga legislati'% yaitu e$an Per$akilan /akyat (P/) dan e$an Per$akilan aerah (P) juga telah diatur dalam  tentang P/% P/% P/% dan P/ adanya Badan Kehormatan P/ dan Badan Kehormatan P sebagai lembaga penegak kode etik. Bidang kenotariatan-pun juga mengatur mengenai upaya mekanisme  penegakan kode etik dalam pro'esinya melalui lembaga penegak kode etik% sebagaimana diatur dalam pasal 00 ayat (1) ndang-ndang #omor 23 4ahun 5316 tentang 7abatan #otaris (7#) yaitu8 (1) ntuk kepentingan proses peradilan% penyidik% penuntut umum% atau hakim dengan persetujuan ajelis Penga$as aerah ber$enang8 a. engambil 'otokopi inuta *kta dan9atau surat-surat yang dilekatkan pada inuta *kta atau Protokol #otaris dalam  penyimpanan #otaris: dan  b. emanggil #otaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan *kta atau Protokol #otaris yang berada dalam  penyimpanan #otaris.

2

Kemudian pasal 00 ayat (1) ndang-ndang #omor 23 4ahun 5336 tentang 7abatan #otaris oleh Putusan ahkamah Konstitusi /epublik Indonesia  #omor 6;9P-<95315yang dimana pada substansinya yaitu8 (1) ndang-ndang #omor 23 4ahun 5336 tentang 7abatan #otaris  bertentangan dengan ndang-ndang asar #egara /epublik  Indonesia 4ahun 1;6=: (5) "rasa >dengan persetujuan P? dalam Pasal 00 ayat (1) ndangndang #omor 23 4ahun 5336 tentang 7abatan #otaris tidak  mempunyai kekuatan hukum mengikat:

*danya Putusan ahkamah Konstitusi /epublik Indonesia #omor  6;9P-<95315% maka penyidik% penuntut umum atau hakim dapat langsung mengambil 'otokopi inuta *kta dan9atau surat-surat yang dilekatkan pada inuta *kta atau Protokol #otaris dalam penyimpanan #otaris dan memanggil  #otaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya tanpa perlu lagi >dengan persetujuan P?. Pada tanggal 1= 7anuari 5316% disahkanlah ndang-ndang #omor 5 4ahun 5316 4entang Perubahan *tas ndang-ndang #omor 23 4ahun 5336 4entang 7abatan #otaris yang diundangkan dalam Lembaran #egara /epublik Indonesia 4ahun 5316 #omor 2 (yang selanjutnya disebut 7#-P). alam 7#-P ini diatur mengenai dibentuknya ajelis Kehormatan #otaris (selanjutnya disebut K#) yang  beranggotakan per$akilan #otaris% pemerintah dan akademisi% yang ber'ungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi 7abatan #otaris terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya% sebagaiamana termuat dalam Pasal 00 ayat (1) 7#-P yaitu8 ntuk kepentingan proses peradilan% penyidik% penuntut umum% atau hakim dengan persetujuan ajelis Kehormatan #otaris ber$enang8 a) mengambil 'otokopi inuta *kta dan9atau surat-surat yang dilekatkan  pada inuta *kta atau Protokol #otaris dalam penyimpanan #otaris: dan  b) memanggil #otaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan *kta atau Protokol #otaris yang berada dalam penyimpanan  #otaris.

3

+ehingga dalam hal ini jelaslah bah$a eksistensi P sudah berganti menjadi ajelis Kehormatan #otaris. #amun pada kenyataannya eksistensi ajelis Kehormatan #otaris (K#) hanya terbatas pada aturan hukum semata dalam 7#-P tidak ditindaklanjuti ke dalam aturan teknisnya seperti Peraturan Pemerintah. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bah$a telah terjadi kekosongan norma dalam penerapan Pasal 00 ayat (1) 7#-P% karena tidak ada  peraturan yang menjelaskan mengenai kedudukan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap jabatan #otaris melalui K# terkait dengan  permasalahan notaris dalam kaitannya pelanggaran kode etik. Padahal kita pahami bersama bah$a keberadaan lembaga #otaris dilandasi oleh kebutuhan masyarakat dalam membuat akta otentik sebagai suatu alat bukti yang mengikat. Peran #otaris dalam memberikan pelayanan kepentingan umum tersebut adalah memberikan pelayanan dalam pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang memerlukan jasa #otaris. *kta yang diterbitkan oleh #otaris memberikan  jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. #otaris mempunyai peran serta dalam menjalankan pro'esi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan 'ungsi serta peranan hukum itu sendiri. +ehingga manakala seorang notaris dalam kapasitasnya sebagai seorang  pro'esional diduga melakukan malpraktek atau pelanggaran kode etik pro'esinya% maka K# inilah yang bertindak dalam upaya perlindungan hukumnya. alam memberikan perlindungan hukum kepada #otaris% K# harus melihat dengan &ermat apakah #otaris yang dilaporkan tersebut terbukti dengan sengaja atau tidak  telah melakukan pelanggaran dalam proses pembuatan akta otentik. *pabila  #otaris tersebut terbukti telah melakukan suatu bentuk tindak pidana% maka dalam hal ini K# sebagai lembaga perlindungan hukum tidak perlu memberikan suatu  bentuk perlindungan hukum apapun kepada #otaris seperti itu% karena selain men&oreng nama baik institusi #otaris juga akan berdampak sosiologis dalam masyarakat% bah$a #otaris sebagai lembaga keper&ayaan akan kehilangan keper&ayaan publik. alam hal ini sebagai implementasi dari Pasal 00 ayat (1) 7#-P% maka K# ber$enang memberikan persetujuan kepada penyidik yang

4

hendak memanggil #otaris untuk diperiksa dalam persidangan. !al ini dilakukan untuk menjaga keluhuran dan martabat dari jabatan #otaris itu sendiri% agar   perlindungan hukum terhadap jabatan #otaris ini tidak disalahgunakan oleh  pihak-pihak yang tidak bertanggung ja$ab yang melibatkan #otaris. *pabila ada #otaris yang diduga melakukan kesalahan (adanya dugaan malpraktek) dalam proses pembuatan akta otentik% padahal #otaris tersebut telah melakukan tugas dan ke$enangannya sesuai dengan aturan hukum (sesuai dengan 7#-P% dan Kode Etik #otaris)% maka K# harus memberikan suatu  perlindungan hukum kepada #otaris yang bersangkutan dengan memanggil dan memeriksa #otaris tersebut untuk diminta keterangannya sebelum memberikan  persetujuan atau menolak permintaan yang diajukan oleh penyidik yang hendak  memeriksa #otaris tersebut. Kembali lagi bah$a realitanya eksistensi K# se&ara yuridis-normati'  seperti 'ungsi% peran% prosedur atau tata &ara pelaksanaan tugas dari K# tersebut  belum diatur se&ara tegas% maka dalam hal ini dapat dilakukan suatu &ara atau langkah yang dapat digunakan dalam menyelesaikan kasus atau perkara yang harus ditangani melalui K#% yaitu dengan menggunakan suatu perbandingan ke$enangan dengan lembaga P% yang pada dasarnya merupakan lembaga yang mempunyai peran atau ke$enangan yang sama dengan K#. +ehingga dalam hal ini untuk mengoptimalkan 'ungsi atau peran dari K# ini apabila terjadi kasus dalam dunia kenotarisan yang terkait dengan pemanggilan #otaris oleh penyidik yang notabene harus mendapatkan persetujuan dari K#% maka dalam hal ini K# dapat menggunakan prosedur penanganan yang sama seperti P. !al ini dilakukan guna mempertegas keberadaan lembaga K# ini sebagai lembaga perlindungan hukum bagi jabatan #otaris. alam hal terjadi kasus atau perkara terkait dengan adanya dugaan malpraktek yang dilakukan oleh #otaris% maka polisi% penuntut umum maupun hakim yang ingin memanggil #otaris tersebut% harus terlebih dahulu mendapat i@in dari K#. K# merupakan lembaga yang ber$enang memeriksa terlebih

5

dahulu #otaris yang diduga melakukan pelanggaran (malpraktek) dalam proses  pembuatan akta sebelum memberikan persetujuan atau menolak permintaan dari  penyidik yang akan memanggil dan memeriksa #otaris tersebut. *pabila terjadi kasus terkait dengan adanya dugaan malpratek yang dilakukan oleh #otaris dalam  proses pembuatan akta otentik yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak  dalam akta yang dibuatnya% maka dalam hal ini kembali kepada substansi pasal 00 7#-P. ntuk itu sekarang ini langkah-langkah teknis yang &ukup realistis untuk  mempositiAisasi kedudukan hukum ajelis Kehormatan #otaris dalam rangka melindungi

kepentingan

notaris

manakala

sebelum

terjadinya

sengketa9permasalahan dan sesudah terjadinya sengketa9permasalahan menurut  penulis% yaitu ada beberapa &ara8 1. ntuk sementara dalam hal mengisi kekosongan hukum% Kemenkumham segera membentuk Peraturan enteri untuk  menegaskan kedudukan K# dan aturan-aturan yang bersi'at teknis dalam upaya perlindungan notaris sebagai amanat pasal 00 7#-P. an dalam hal ini aturan yang dibuat disamping mengatur teknisnya%  pperan serta 'ungsinya% harus mengatur pula mekanisme ditubuh K# ini se&ara Aertikal dan hori@ontal. *dapun se&ara Aertikal tidak   boleh bertentangan dengan lembaga yang lebih superior% dan se&ara hori@ontal tidak boleh bersinggungan dengan aturan sederajat atau lembaga sederajat. isamping itu harus diatur pula mengenai mekanisme pemanggilan notaris sampai detail pemberian persetujuan hingga ke tingkat kepolisian atau penyidikan. 5. engenai kedudukan dari K# sebaiknya dibentuk se&ara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten atau kota (daerah)% $ilayah% dan pusat% hal ini bertujuan untuk menghindari penumpukan perkara yang masuk  dan harus diselesaikan melalui K#% dan selain itu agar lembaga K# dapat dengan &epat tanggap dalam memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permintaan dari penyidik terkait dengan pengambilan 'otokopi minuta akta atau pemanggilan #otaris itu sendiri untuk kepentingan proses peradilan. !al ini dikarenakan undang-undang hanya memberikan $aktu 23 hari untuk memberikan  putusan tersebut. *pabila tidak ada ja$aban dalam rentang $aktu itu% majelis kehormatan dianggap menyetujui permintaan tersebut. 2. Perlindungan hukum terhadap jabatan #otaris melalui K# dapat dilakukan se&ara represi' karena terkait dengan penerapan Pasal 00 ayat (1) 7#-P% yaitu dalam memberikan persetujuan atau menolak 

6

 permintaan penyidik yang hendak memanggil #otaris dalam proses  peradilan. Keberadaan K# ini pada dasarnya menggantikan peran dari P sebagai lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan  #otaris. Perlindungan hukum yang diberikan kepada #otaris bertujuan untuk menghindari tindakan yang se$enang-$enang dari penyidik  yang hendak memanggil #otaris dalam persidangan. Karena dalam hal ini pengaturan mengenai kedudukan serta upaya hukum yang diberikan oleh K# ini belum diatur se&ara tegas dalam suatu  peraturan perundangundangan.

7