UJIAN AKHIR SEMESTER REVIEW TESIS
TINJAUAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BERDASARKAN TEORI PERILAKU TERENCANA DAN TEORI PSIKOLOGI FISKAL
Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah
P er pajakan 2
Oleh: 1. Mohamad Sufyan 2. Linda Purwaningrum
1510421163 1510421161
PROGAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER JULI 2017
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang 74% pendapatan Indonesia didapat dari pajak. Semakin besar perolehan yang bersifat ekonomis, baik berupa barang dan jasa, maka semakin besar pula iuran wajib yang harus Wajib Pajak (WP) setorkan kepada negara. Negara menghimpun perolehan pajak tersebut untuk membiayai kepentingan masyarakat melalui subsidi. Kesuksesan perpajakan dapat diukur melalui penerimaan pajak yang dapat dipungut dari setiap rupiah pendapatan nasional atau produk domestik bruto (PDB). Pendapatan per penduduk Indonesia meningkat dari tahun ke tahun yang mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun disayangkan hal ini tidak disertai dengan peningkatan kesadaran penduduk Indonesia untuk membayar pajak. Pemerintah yang prihatin dengan kepatuhan pajak rendah pada tahun 2014 dan untuk menggenjot penerimaan negara, mengadakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) pada 2015. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) disibukkan dengan kegiatan sosialisasi TPWP setelah peraturan yang mendasarinya terbit, yaitu PMK-91/PMK.03/2015. Kebijakan diskon tarif pajak bagi WP badan yang melakukan revaluasi aset tetap juga menghasilkan tambahan penerimaan pajak sebesar 20 triliun rupiah. Pengurangan dan penghapusan hanya sanksi hanya dapat mendongkrak penerimaan pajak jangka pendek. Peneliti menggabungkan Teori Perilaku Terencana, Teori Psikologi Fiskal, serta variabel kewajiban moral berdasarkan penelitian terdahulu, yaitu Bobek & Hatfield (2003) dan Damayanti (2015) untuk menganalisis tingkat kepatuhan pajak. Teori Psikologi Fiskal menjelaskan hubungan kontrak psikologis antara WP dan pemerintah, kepatuhan WP jangka panjang dapat dicapai pemerintah dengan memberikan rasa percaya kepada WP. Kasus-kasus korupsi dari dalam DJP membuat WP tidak percaya dan enggan membayar iuran wajib kepada negara. WP yang sudah memahami peran pajak sebagai sumber pembiayaan negara pun akan berpikir ulang untuk patuh terhadap peraturan pajak, jika pegawai pajaknya sendiri tidak patuh dan malah menyelewengkan iuran wajib rakyat. Sebaliknya, jika timbal balik yang diterima oleh WP dari pemerintah dirasakan sepadan dengan jumlah yang mereka bayar melalui pajak, WP akan cenderung mematuhi peraturan perpajakan dan menghasilkan efek positif. Sedangkan Teori Perilaku Terencana menyediakan kerangka teoritis untuk memahami determinan kepatuhan pajak, teori ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan manusia dipicu oleh niat. Niat WP untuk patuh dipengaruhi oleh persepsi positif atau negatif atas sesuatu, dorongan orang-orang yang ia anggap penting, dan pertimbangan mengenai mudah tidaknya menampilkan suatu perilaku.
1.2
Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai ber ikut: 1. Apakah sikap atas kepatuhan pajak mempengaruhi niat WPOP untuk patuh? 2. Apakah norma subjektif mempengaruhi niat WPOP untuk patuh? 3. Apakah kontrol perilaku persepsian mempengaruhi niat WPOP untuk patuh? 4. Apakah kontrol perilaku persepsian mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak WPOP? 5. Apakah kewajiban moral mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak WPOP? 6. Apakah pertanggungjawaban pemerintah atas dana pajak mempengaruhi niat untuk pajak WPOP? 7. Apakah niat untuk patuh mempengaruhi perilaku kepatuhan paj ak WPOP? 8. Apakah kontrol perilaku persepsian mempengaruhi kepatuhan pajak WPOP melalui niat untuk patuh?
1.3
Manfaat Penelitian Manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah: 1. Mengetahui sikap atas kepatuhan pajak terhadap niat WPOP untuk patuh. 2. Mengetahui norma subjektif terhadap niat WPOP untuk patuh. 3. Mengetahui kontrol perilaku persepsian terhadap niat WPOP untuk patuh. 4. Mengetahui kontrol perilaku persepsian terhadap perilaku kepatuhan pajak WPOP. 5. Mengetahui kewajiban moral WPOP terhadap niat WPOP untuk patuh. 6. Mengetahui pertanggungjawaban pemerintah atas dana pajak terhadap niat untuk patuh WPOP. 7. Mengetahui niat untuk patuh terhadap perilaku kepatuhan pajak WPOP. 8. Mengetahui pengaruh kontrol perilaku persepsian terhadap kepatuhan pajak WPOP melalui niat untuk patuh.
BAB 2 KAJIAN TEORI 2.1
Teori
Teori dan konsep dasar yang dipakai dalam penelitian ini adalah Teori Perilaku Terencana, Teori Psikologi Fiskal, Kewajiban Moral dan Kepatuhan Kewajiban Pajak yang dijelaskan sebagai berikut: 2.1.1 Teori Perilaku Terencana Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior ) dikemukakan oleh Ajzen pada 1991 yang merupakan perluasan dari Theory of Reasoned Action (TRA) dengan menambahkan konstruk kontrol perilaku persepsian ( perceived behavioral control . Sikap terhadap perilaku menggambarkan perasaan positif atau negatif individu secara umum terhadap suatu obyek stimulus. Determinan ketiga merupakan kontrol perilaku persepsian, yaitu berupa kemudahan atau kesulitan yang dirasakan atas sebuah tindakan keperilakuan. 2.1.2 Teori Psikologi Fiskal Teori psikologi fiskal diperkenalkan oleh Schmölders (1959) dengan tujuan utama adalah untuk menganalisis penolakan individu terhadap pajak langsung sesuai dengan mentalitas pajak yang ia miliki (Schmölders, 1959). Model psikologi fiskal ini mencakup dua perspektif, yaitu psikologi dan sosiologi, serta mencakup dua level, yaitu level kebijakan ( policy) dan level individu (Hessing, Kinsey, Elffers, & Weigel, 1988: 530). Teori Psikologi Fiskal melibatkan interaksi kontrak berupa pertukaran fiskal yang menunjukkan hak dan kewajiban di antara dua pihak, yaitu pemerintah dan pembayar pajak. 2.1.3 Kewajiban Moral Kewajiban moral merupakan norma individu yang dimiliki oleh seseorang, namun belum tentu dimiliki oleh orang lain. Norma individu mencerminkan aturan moral yang diinternalisasikan individu, sedangkan norma sosial mencerminkan persepsi individu tentang keinginan orang lain yang menurutnya penting untuk melakukan sesuatu (Parker et al., 1995). 2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak Pajak yang dipungut di dalam suatu negara memakai sistem tertentu. Indonesia menggunakan sistem self assessment . Sistem ini mewajibkan WP untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang oleh dirinya sendiri ke KPP tempat WP tersebut terdaftar (IAI, 2015: 39). Ketiga dimensi itu harus ditunjang dengan ketepatan waktu, perhitungan pajak secara akurat sesuai dengan aturan perpajakan. Pengukuran kepatuhan pajak dilakukan dengan cara menilai jumlah sebenarnya dari kewajiban perpajakan yang dipenuhi, dengan memasukkan kerjasama sukarela dari WP yang terlibat.
2.2
Pembentukan Hipotesis Berdasarkan uraian yang dipaparkan didepan maka dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 2.2.1 Pengaruh Sikap atas Kepatuhan Pajak terhadap Niat untuk Patuh Marandu, Mbekomize, & Ifezue (2015) melakukan meta-analisis atas studi kepatuhan pajak di seluruh dunia. Hasilnya menunjukkan 28 dari 29 studi kepatuhan pajak memberi dukungan atas sikap yang dapat memicu niat untuk patuh. Dalam penelitian lain yaitu, eksperimen Bobek & Hatfield (2003) dan Riset Mustikasari (2007) juga menunjukkan dukungan serupa. Tidak sampai disitu hasil survey kepada sejumlah WPOP di Jawa Tengah, Indonesia (Damayanti, 2015; Damayanti et al., 2015a) dan Awaludin (2014) yang melakukan survey pada wajib pajak badan di KPP Kendari juga memberi dukungan.
Berdasarkan analisis di atas, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut: H1: Sikap atas kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh. 2.2.2 Pengaruh Norma Subjektif terhadap Niat untuk Patuh Norma subjektif ada di dalam meta-analisis yang telah dilakukan Marandu et al. (2015) atas hal-hal yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak di seluruh dunia. Hasilnya menunjukkan dari sembilan riset, tujuh diantaranya membuktikan hubungan positif, dan dua lainnya hubungan negatif. Beberapa penelitian memberikan dukungan empiris untuk hubungan norma subjektif terhadap niat untuk patuh. Hasil Eksperimen Bobek & Hatfield (2003) dan Riset Mustikasari (2007) juga menunjukkan dukungan serupa. Tidak sampai disitu hasil survey kepada sejumlah WPOP di Jawa Tengah, Indonesia (Damayanti, 2015; Damayanti et al., 2015a) dan Awaludin (2014) yang melakukan penelitian di Indonesia dengan survey terhadap WP badan di KPP Kendari juga mendukung hubungan positif di antara norma subjektif dan niat untuk patuh. Berdasarkan analisis di atas, maka hipotesis penelitian yang dirumuskan adalah: H2: Norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh. 2.2.3 Pengaruh Kontrol Perilaku Persepsian terhadap Niat untuk Patuh Analisis agregat terhadap riset kepatuhan pajak yang memakai variabel kontrol perilaku persepsian dilakukan oleh Marandu et al., (2015). Hasil menunjukkan bahwa dari 51 penelitian, 25 diantaranya menunjukkan hubungan positif, 21 riset mendukung hubungan negatif, sedangkan sisanya
tidak dapat membuktikan adanya pengaruh kontrol perilaku persepsian terhadap niat untuk mematuhi peraturan perpajakan. Hasil Eksperimen Bobek & Hatfield (2003), Riset Mustikasari (2007) juga menunjukkan dukungan serupa. Tidak sampai disitu hasil survey kepada sejumlah WPOP di Jawa Tengah, Indonesia (Damayanti, 2015; Damayanti et al., 2015a) dan Marthadiansyah, Meutia, Mukhtarrudin, & Saputra (2013) yang melakukan penelitian di Indonesia dengan survey terhadap WP badan di KPP Palembang Ilir Timur juga mendukung hubungan positif untuk kontrol perilaku persepsian terhadap niat untuk mematuhi peraturan perpajakan. Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, hipotesis penelitian yang diajukan adalah: H3: Kontrol perilaku persepsian berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh. 2.2.4 Pengaruh Kontrol Perilaku Persepsian terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak Uji eksperimen yang dilakukan oleh Bobek & Hatfield (2003) terhadap WP di Amerika Serikat mendukung hubungan persepsi kontrol perilaku perilaku kepatuhan pajak. Riset dengan menggunakan metode survey terhadap sejumlah WPOP di Jawa Tengah, Indonesia, juga mendukung hubungan kontrol perilaku persepsian terhadap perilaku kepatuhan WPOP dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Damayanti, 2015; Damayanti et al., 2015b). Mustikasari (2007) juga berhasil membuktikan hubungan kedua variabel ini secara empiris pada penelitiannya atas WP badan di Surabaya. Berdasarkan analisis di atas, hipotesis penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut: H4: Kontrol perilaku persepsian berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. 2.2.5 Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Niat untuk Patuh Mustikasari (2007) membuktikan hubungan negatif kewajiban moral terhadap niat para tax professional dalam berperilaku tidak patuh. Hasil riset W. Hidayat & Nugroho (2010) terhadap WPOP di Surabaya menunjukkan semakin tidak bermoral seseorang, semakin tinggi niat individu tersebut untuk tak mematuhi peraturan pajak. Basri & Surya (2014) mendukung hubungan positif ini pula untuk survey yang dilaksanakan pada WP yang terdaftar pada KPP Pratama Tampan-Pekanbaru. Bukti empiris dari luar negeri berasal dari penelitian Bobek & Hatfield (2003) dengan metode eksperimen untuk WP di Georgia dan Florida. Berdasarkan analisis di atas, hipotesis penelitian yang diiajukan adalah: H5: Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh.
2.2.6 Pengaruh Pertanggungjawaban Pemerintah atas Dana Pajak terhadap Niat untuk Patuh Razak & Adafula (2013) membuktikan niat untuk mematuhi segala peraturan perpajakan dipengaruhi oleh perasaan WP di Ghana atas pemanfaatan dana pajak oleh pemerintahnya. Dukungan serupa di Indonesia juga diperoleh dari Jawa Tengah, Indonesia, atas perasaan WPOP terhadap pengelolaan dana pajak oleh pemerintah (Damayanti, 2015; Damayanti et al., 2015a). Berdasarkan analisis di atas, hipotesis penelitian yang diajukan adalah: H6: Pertanggungjawaban pemerintah atas dana pajak berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh. 2.2.7 Pengaruh Niat untuk Patuh Terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak Trivedi, Shehata, & Mastelman (2005) memberikan bukti empiris tentang hubungan positif antara niat untuk patuh kepada perilaku kepatuhan pajak dengan memakai metode eksperimen terhadap WP di Kanada. Damayanti (2015) juga menyediakan bukti empiris dari Jawa Tengah, Indonesia bahwa kedua variabel tersebut berhubungan positif. Awaludin (2014) yang melakukan survey pada WP badan di KPP Kendari mendukung hubungan positif antara niat untuk mematuhi peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian W. Hidayat & Nugroho (2010) terhadap WPOP di Surabaya menunjukkan bahwa semakin tinggi niat seseorang untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakan, maka akan semakin besar kecenderungan individu tersebut untuk menampilkan perilaku ketidakpatuhan pajak. Berdasarkan analisis di atas, hipotesis penelitian yang diajukan adalah: H7: Niat untuk patuh berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. 2.2.8 Pengaruh Kontrol Perilaku Persepsian Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Niat untuk Patuh Damayanti (2015) telah menguji pengaruh tidak langsung antara kontrol perilaku persepsian terhadap perilaku kepatuhan pajak melalui niat untuk patuh. Hasilnya mendukung kontrol perilaku persepsian berpengaruh secara tidak langsung kepada kepatuhan pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa selain berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak, pertimbangan seorang WP tentang kemampuannya untuk patuh dapat menimbulkan niat terlebih dahulu untuk kemudian melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan analisis di atas, hipotesis penelitian yang diajukan adalah: H8: Kontrol Perilaku Persepsian Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Niat untuk Patuh.
BAB 3 METODE PENELITIAN
3.1
Jenis Penelitian Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kuantitatif. Artinya penelitian ini menggunakan format terstruktur seperti matematika dan statistik. Penelitian jenis ini memiliki kelebihan, antara lain adalah kejelasan penentuan sampel dan instrumen data.
3.2
Alat Analisis Penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling - Partial Least Square (SEM-PLS) dengan bantuan WarpPLS 3.0 untuk analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini. SEM digunakan karena memiliki kemampuan untuk menguji model penelitian yang kompleks secara simultan, dapat menganalisis variabel yang tidak dapat diukur langsung serta memperhitungkan kesalahan pengukurannya, secara khusus PLS merupakan pendekatan yang baik yang digunakan untuk mempelajari berbagai model hubungan yang melibatkan banyak konstruk dengan banyak pengukuran dan sealnjutnya sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu perluasan teori yang telah ada berupa penambahan dua konstruk ke dalam model Teori Perilaku Terencana.
3.3
Sampel dan Populasi Populasi penelitian ini adalah WPOP yang memiliki pekerjaan bebas di wilayah Kanwil DJP Jatim III. WPOP dipilih karena mereka melakukan kewajiban perpajakannya sendiri, sesuai dengan konsep self assessment system yang menuntut kepatuhan sukarela dari WP. Sedangkan jumlah sampel yang diambil sejumlah 150 sampel dari wilayah dalam naungan KPP berprestasi pada tahun 2015.
3.4
Objek Penelitian Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sekelompok WPOP yang memiliki pekerjaan bebas di wilayah Kanwil DJP Jatim III baik m ahasiswa, orang tua maupun penduduk yang tinggal di tersebut.
3.5
Analisis Yang Digunakan Analisis data di dalam penelitian ini terdiri dari statistik deskriptif dan uji kualitas data. Hasil statistik deskriptif akan disajikan dalam bentuk nilai rata-rata, deviasi standar, maksimum, dan minimum untuk setiap konstruk di dalam penelitian ini. Sedangkan uji kualitas data dalam penelitian ini meliputi dua macam evaluasi, yaitu evaluasi untuk model pengukuran ( outer model ) dan model reliabilitas (inner model).
Pertanyaan: Mengapa keperilakuan?
penelitian
ini
digolongkan
sebagai
akuntansi
Jawab: Penelitian ini tergolong akuntansi keperilakuan karena akuntansi keperilakuan merupakan cabang ilmu akuntansi yang mempelajari hubungan antara perilaku manusia dengan sistem informasi akuntansi. Seperti dalam penelitian ini yang berfokus pada perilaku WP yang berkaitan siklus pendapatan negara atau kepatuhan WP dalam membayar pajak. Unit analisis dalam penelitian ini merupakan individu karena berkaitan dengan perilaku wajib pajak orang pribadi (WPOP).
