TUGAS MAKALAH P. EKONOMI PEMBANGUNAN PENGANGGURAN DI KALANGAN MENENGAH KEBAWAH
Disusun Oleh
Nama
Kelasa
Npm
: Apriani Uliarta : 2 DD O4 : 30208162 UNIVERSITAS GUNADARMA
Kampus J DAFTAR ISI JUDUL …………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………… … i KATA PENGANTAR …………………………………… …………………………………………………………… ……………………… ii DAFTAR ISI …………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………… iii BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah …………………………… ……………………………………………… …………………
1
1.2 Pembatas Masalah ………………………… ……………………………………………………. ………………………….
2
1.3 Tujuan Penulisan …………………………… ………………………………………………………. ………………………….
3
1.4 Metode Penelitian ………………………… …………………………………………………….. …………………………..
3
1.5 Sistematika Penulisan ………………………… ………………………………………………… ………………………
4
BAB 2 LANDASAN TEORI
2.1 Bentuk, Devinisi & Pengertian Pengangguran ………………………. 2.2 Jenis Macam Pengangguran ………………………… …………………………………………. ………………. 2.2.1 Pengangguran Frisiksional …………………………… ………………………………… ……
6
2.2.2 Pengangguran Struktural ………………………… …………………………………… …………
6
2.2.3 Pengangguran Musiman ………………………… …………………………………… …………
6
2.2.4 Pengangguran Siklikal ………………………… …………………………………….. …………..
6
6
BABA 3 PEMBAHASAN
3.1 Pengangguran Dapat dikelompokan Menurut Sumber & Penyebabnya ………………………… …………………………………………………… ……………………………… ……
7
3.1.1 Pengangguran Friksional …………………………… ………………………………….. ……..
8
3.1.2 Pengangguran Silikal ………………………… ……………………………………… ……………
8
3.1.3 Pengangguran Struktual …………………………… …………………………………… ………
8
3.1.4 Pengangguran Teknologi …………………………………… ……………………………………
9
3.2 Pengangguran Dapat Juga dikelompokan Menurut Ciri Pengangguran yang Berlaku …………………………… …………………………………………. …………….
6
9
3.2.1 Pengangguran Terbuka ………………………… …………………………………….. …………..
9
3.2.2 Pengangguran Tersembunyi ………………………… ………………………………… ………
9
3.2.3 Pengangguran Musiman ………………………… ……………………………………. ………….
10
3.2.4 Pengangguran Setengah Menganggur ………………………
10
3.3 Masalah Pengangguran & Krisis Sosial …………………………… ………………………………. ….
11
BAB 4 PENUTUP
4.1 Kesimpulan ………………………… ……………………………………………………… ………………………………. …. 4.2 Saran …………………………… ………………………………………………………… …………………………………… ………
12 12
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah
Dalam indikator ekonomi makro ada tiga hal terutama yang menjadi pokok permasalahan ekonomi makro. Pertama adalah masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dikategorikan baik jika angka pertumbuhan positif dan bukannya negatif. Kedua adalah masalah inflasi. Inflasi adalah indikator pergerakan hargaharga barang dan jasa secara umum, yang secara bersamaan juga berkaitan dengan kemampuan daya beli. Inflasi mencerminkan stabilitas harga, semakin rendah nilai suatu inflasi berarti semakin besar adanya kecenderungan ke arah stabilitas stabilitas harga. Namun masalah inflasi tidak hanya berkaitan dengan melonjaknya harga suatu barang dan jasa. Inflasi juga sangat berkaitan dengan purchasing power atau daya beli dari masyaraka. Sedangkan daya beli masyarakat sangat bergantung kepada upah riil. Inflasi sebenarnya tidak terlalu bermasalah jika kenaikan harga dibarengi dengan kenaikan upah riil. Masalah ketiga adalah pengangguran. Memang masalah pengangguran telah menjadi momok yang begitu menakutkan khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Negara berkembang seringkali dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk. Sempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan karena faktor kelangkaan modal untuk berinvestasi. Latar Belakang Masalah pengangguran itu sendiri tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang namun juga dialami oleh negara-negara maju. Namun masalah pengangguran di negara-negara maju jauh lebih mudah terselesaikan daripada di negara-negara berkembang karena hanya berkaitan dengan pasang surutnya business cycle dan bukannya karena faktor kelangkaan investasi, masalah ledakan penduduk, ataupun masalah sosial politik di negara tersebut. Melalui Makalah inilah saya mencoba untuk mengangkat masalah pengangguran dengan segala dampaknya di Indonesia yang 2 menurut pengamatan saya sudah semakin memprihatinkan terutama ketika negara kita terkena imbas dari krisis ekonomi sejak tahun 1997 .
3.2.1 Pengangguran Terbuka ………………………… …………………………………….. …………..
9
3.2.2 Pengangguran Tersembunyi ………………………… ………………………………… ………
9
3.2.3 Pengangguran Musiman ………………………… ……………………………………. ………….
10
3.2.4 Pengangguran Setengah Menganggur ………………………
10
3.3 Masalah Pengangguran & Krisis Sosial …………………………… ………………………………. ….
11
BAB 4 PENUTUP
4.1 Kesimpulan ………………………… ……………………………………………………… ………………………………. …. 4.2 Saran …………………………… ………………………………………………………… …………………………………… ………
12 12
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah
Dalam indikator ekonomi makro ada tiga hal terutama yang menjadi pokok permasalahan ekonomi makro. Pertama adalah masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dikategorikan baik jika angka pertumbuhan positif dan bukannya negatif. Kedua adalah masalah inflasi. Inflasi adalah indikator pergerakan hargaharga barang dan jasa secara umum, yang secara bersamaan juga berkaitan dengan kemampuan daya beli. Inflasi mencerminkan stabilitas harga, semakin rendah nilai suatu inflasi berarti semakin besar adanya kecenderungan ke arah stabilitas stabilitas harga. Namun masalah inflasi tidak hanya berkaitan dengan melonjaknya harga suatu barang dan jasa. Inflasi juga sangat berkaitan dengan purchasing power atau daya beli dari masyaraka. Sedangkan daya beli masyarakat sangat bergantung kepada upah riil. Inflasi sebenarnya tidak terlalu bermasalah jika kenaikan harga dibarengi dengan kenaikan upah riil. Masalah ketiga adalah pengangguran. Memang masalah pengangguran telah menjadi momok yang begitu menakutkan khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Negara berkembang seringkali dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk. Sempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan karena faktor kelangkaan modal untuk berinvestasi. Latar Belakang Masalah pengangguran itu sendiri tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang namun juga dialami oleh negara-negara maju. Namun masalah pengangguran di negara-negara maju jauh lebih mudah terselesaikan daripada di negara-negara berkembang karena hanya berkaitan dengan pasang surutnya business cycle dan bukannya karena faktor kelangkaan investasi, masalah ledakan penduduk, ataupun masalah sosial politik di negara tersebut. Melalui Makalah inilah saya mencoba untuk mengangkat masalah pengangguran dengan segala dampaknya di Indonesia yang 2 menurut pengamatan saya sudah semakin memprihatinkan terutama ketika negara kita terkena imbas dari krisis ekonomi sejak tahun 1997 .
Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah suatu kondisi di mana orang tidak dapat bekerja, karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Ada berbagai macam tipe pengangguran, misalnya pengangguran teknologis, pengangguran friksional dan pengangguran struktural. Tingginya angka pengangguran, masalah ledakan penduduk, distribusi pendapatan yang tidak merata, dan berbagai permasalahan lainnya di negara kita menjadi salah satu faktor utama rendahnya taraf hidup para penduduk di negara kita. Namun yang menjadi manifestasi utama sekaligus faktor penyebab rendahnya taraf hidup di negara-negara berkembang adalah terbatasnya penyerapan sumber daya, termasuk sumber daya manusia. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju, pemanfaatan sumber daya yang dilakukan oleh negara-negara berkembang relatif lebih rendah daripada yang dilakukan di negara-negara maju karena buruknya efisiensi dan efektivitas dari penggunaan sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. 1.2. Pembatas Masalah
Negara berkembang seringkali dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk. Sempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan karena faktor kelangkaan modal untuk berinvestasi. masalah pengangguran di negara-negara maju jauh lebih mudah terselesaikan daripada di negara-negara berkembang karena hanya berkaitan dengan pasang surutnya business cycle dan bukannya karena faktor kelangkaan investasi, masalah ledakan penduduk, ataupun masalah sosial politik di negara tersebut.dan berbagai permasalahan lainnya di n egara kita menjadi salah satu faktor utama rendahnya taraf hidup para penduduk di negara kita. Namun yang menjadi manifestasi utama sekaligus faktor penyebab rendahnya taraf hidup di negara-negara berkembang adalah terbatasnya penyerapan sumber daya, termasuk sumber daya manusia. 3 1.3. Tujuan Penulisan
Tujuan Penu;lis membuat makalah yang berjudul “MASALAH PENGANGGURAN DI KALANGAN MENENGAH KEBAWAH” Adalah Sebagai Berikut: •
Mengetahui Devinisi Pengangguran
•
Mengetahui apa yang menjadi masalah pengangguran di Indonesia
•
Mengetahui Keadaan Pengangguran DI Indonesia
•
Mengetahui akibat yang di Timbulkan dari Pengangguran
•
Mengetahui Dampak Pengangguran di Indonesia Terhadap Pertumbuhan Penduduk
1.4 Metode Penulisan
Dalam Metode penulisas ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitiaan, diantaranya adalah :. 1. Dalam Penyusun Penyusunanmaka anmakalah lah ini perlu perlu sekali pengumpul pengumpulan an data serta serta sejumlah sejumlah informasi informasi actual yang sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas sehubungan dengan masalah tersebut, dalam penyusunan makalah ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang pertama browsing di internet, kedua dengan membaca media cetak dan dengan pengetahuan yang penulis miliki. 4 1.5 Sistematika Penulisan
Penulisan Tugas ini terdiri dari atas tiga bab, yaitu : BAB 1 PENDAHULUAN Menguraikan pokok persoalan yang terdiri dari latar belakang masalah, masalah dan pembatasan masalah, yaitu penulisan, metode penelitian, dan sistematika penilisan. BAB 2 LANDASAN TEORI Menguraikan teori-teori penunjang yang melandasi penelitiandari berbagai sumber yang bermanfaat untuk mengatasi pengganguran di Masyarakat Menengah kebawah. BAB 3 PEMBAHASAN Berisi dan menjelaskan mengenai pembahasan masalah pengangguran di Masyarakat Menengah kebawah saat ini. BAB 4 PENUTUP Berisi kesimpulan dari hasil yang didapat selama pembahasan mengenai masalah pengganguran di daerah Perum PMDA dan saran. 5 BAB II LANDASAN TEORI
Kalau kita mau jujur tentu kita akan mengakui bahwa pengangguran di negeri kita dari tahun ke tahun bertambah besar. Belum lagi apa yang sudah sejak lama kita kenal dengan istilah “disguised unemployement”. Pengangguran jenis ini pada dewasa ini memang perlu di definisi ulang Setiap hari di kantor kantor pemerintah tidak nampak karyawan yang sibuk. Bahkan para boss mereka dengan baik hati telah melengkapi kantor mereka dengan perangkat televisi yang boleh ditonton pada jam kerja. Belum lagi penggunaan komputer yang acapkali kalau diperhatikan lebih banyak digunakan untuk bermain “game” atau bahkan yang lebih canggih lagi untuk menelusuri situs-situs internet yang tidak ada relevansinya dengan pek erjaan. Jadi dapat dibayangkan biaya besar yang dikeluarkan oleh pemerintah lewat APBN dan APBD yang begitu besar baik untuk membeli peralatan, membayar listrik dan telepon serta penyediaan ruang kerja nyaman telah membuat pengangguran tidak kentara di sektor pemerintahan ini menjadi jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang terjadi di sektor pertanian di pedesaan. Salah satu media ibukota melaporkan bahwa diantara para pemulung di TPA Bantar Gebang itu ada yang sarjana. Sebuah ironi yang sangat memilukan. Kita tidak tahu apakah ini ukuran kemajuan atau sebuah kemunduran besar bangsa yang dialami bangsa Indonesia. Pemerintah dan sektor swasta (mestinya termasuk koperasi) tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang layak bagi penghidupan anak bangsa. Bisa kita bayangkan betapa akan lebih hebatnya kondisi pengangguran di Indonesia manakala tidak ada kesempatan bagi TKI untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Tentu sebagian besar mereka adalah wanita yang lebih terampil dan fleksibel dibandingakan para pria. Tidak mengherankan manakala disana sini terjadi ekses karena begitu banyak wanita (yang sebagian besar datang dari pedesaan) dengan pendidikan minim harus bekerja di manca negara dengan aturan, adat dan budaya yang berbeda 6 dengan tempat asal mereka. Para TKI ini mungkin lebih pantas disebut sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa”.
2.1. Arti Definisi Dan Pengertian Pengangguran
Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolan smp, sma, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan. Rumus Menghitung Tingkat Pengangguran, Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dar prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkaran kerja. Tingkat Pengangguran = Jml Yang Nganggur / Jml Angkatan Kerja x 100%. 2.2. Jenis & Macam Pengangguran 2.2.1 Pengangguran Friksional / Frictional Unemployment
Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan. 2.2.2 Pengangguran Struktural / Structural Unemployment
Pengangguran struktural adalah keadaan di mana penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. 2.2.3. Pengangguran Musiman / Seasonal Unemployment
Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiaan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, tukan jualan duren yang menanti musim durian. 2.2.4 Pengangguran Siklikal
Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. 7 BAB III PEMBAHASAN
Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan besar secara sosial dalam ekonomi. Di negara-negara berkembang, upaya-upaya pembangunan diarahkan pada perbaikan tingkat hidup, harga diri dan kebebasan, dengan dimensi pembangunan yang berorientasi pada pengentasan keterbelakangan dalam bentuk kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan (Suryana, 2000). Dari total jumlah penduduk hanya sebagian yang bekerja, dan sebagian lainnya tidak bekerja. Mereka yang bekerja adalah mereka yang berminat untuk bekerja, telah berusaha mencari atau menciptakan pekerjaan, dan berhasil mendapatkan atau mengembangkan pekerjaan. Sedangkan mereka yang tidak bekerja adalah mereka yang sedang berusaha mendapatkan atau mengembangkan pekerjaan tetapi belum berhasil, dan mereka yang berniat untuk tidak bekerja. Mereka yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan (mengembangkan) pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya (menemukannya) disebut pengangguran. Istilah pengangguran (unemployment) tidak berkaitan dengan mereka yang berniat untuk tidak bekerja seperti siswa atau mahasiswa (sekalipun ada yang sambil bekerja atau berusaha mencari pekerjaan sambil sekolah atau kuliah, mereka diasumsikan tidak mencari pekerjaan), ibu rumah tangga yang
sengaja memfokuskan diri untuk mengurus keluarga, atau penduduk usia kerja yang karena kondisi fisik mereka tidak dapat bekerja sehingga tidak mencari kerja (Djohanputro, 2006), Pengangguran merupakan salah satu persoalan dalam pembangunan. 8 3.1. Pengangguran dapat di klompokan menurut sumber atau penyebabnya pengangguran menurut cara ini tedapat empat jenis pengangguran yaitu : 3.1.1. Pengangguran Friksional
Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi antara pencari kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh pekerjaan, tetapi karena sedang mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, jumlah pengangguran rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sedangkan pengusaha sulit memperoleh pekerja. Untuk itu pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal inilah yang akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari kerja baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. Dalam proses mencari pekerjaan baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur. 3.1.2. Pengangguran Silikal Pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan hal ini mendorong pengusaha menaikkan produksi untuk itu lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat mengalami penurunan. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang mempunyai hubungan juga akan mengalami kemerosontan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaa-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, maka pengangguran akan bertambah. 3.1.3. Pengangguran Struktual
9 Pengangguran struktural adalah pengangguran yang akibatkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju sebagian akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor yaitu munculnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri sangat menurun karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. 3.1.4. Pengangguran Teknologi Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya. Contohnya racun rumput telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah dan lahan pertanian lainnya. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubah, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Di pabrik ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia.
3.2. Pengangguran dapat juga dikelompokkan menurut ciri pengangguran yang berlaku. Menurut cara ini terdapat empat jenis pengangguran yaitu: 3.2.1. Pengangguran Terbuka
Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi karena pertambahan lowongan pekerjaan lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini dalam jangka panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu. Pengangguran terbuka dapat pula dikarenakan kegiatan ekonomi yang menurun, kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga manusia, atau akibat kemunduran perkembangan suatu 10 Industri. 3.2.2. Pengangguran Tersembunyi
Pengangguran tersembunyi adalah pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan, padahal dengan mengurangi tenaga kerja sampai jumlah tertentu tidak akan mengurangi jumlah produksi. Pengangguran ini terutama terjadi di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor. Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak negara berkembang seringkali didapati jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan agar ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contohnya keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar mengerjakan luas tanah yang sangat sempit. Contoh lain pengangguran tersembunyi adalah orang yang melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginannya atau tidak sepadan dengan kemampuannya. 3.2.3. Pengangguran Musiman
Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu di dalam satu tahun. Bentuk pengangguran terutama terjadi di sektor pertanian dan perikanan. Biasanya pengangguran seperti itu berlaku pada waktu-waktu di mana kegiatan bercocok tanam sedang menurun kesibukannya. Waktu di antara menuai dan masa menanam berikutnya dan periode di antara sesudah menanam bibit dan masa menuai hasilnya adalah masa yang kurang sibuk dalam kegiatan pertanian. Pada periode tersebut banyak di antara para petani dan tenaga kerja di sektor pertanian tidak melakukan suatu pekerjaan. Berarti mereka sedang dalam keadaan menganggur. Jenis pengangguran ini hanya sementara saja, dan berlaku dalam waktu-waktu tertentu. 11 3.2.4. Pengangguran Setengah Menganggur
Kelebihan penduduk di sektor pertanian di negara-negara berkembang disertai pertambahan penduduknya yang cepat telah menimbulkan percepatan dalam proses urbanisasi. Salah satu tujuan dari urbanisasi tersebut adalah untuk mencari pekerjaan di kota-kota. Tidak semua orang yang hijrah ke kota-kota dapat memperoleh pekerjaan. Banyak di antara mereka yang terpaksa menganggur sepenuh waktu. Disamping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka lebih rendah dari jam kerja normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari.
3.3 Masalah Pengangguran dan Krisis Sosial
Berdasarkan teori Fungsional Struktural, masalah sosial timbul karena terjadinya ketidak seimbangan lembaga-lembaga sosial sehingga menyebabkan fungsi lembaga-lembaga tersebut terganggu. Pengangguran dalam hal ini, terjadi akibat kepincangan lembaga ekonomi dan menimbulkan masalah bagi lembaga sosial. Pengangguran menjadi masalah sosial tidak karena bersumber pada penyimpangan norma-norma masyarakat, tetapi karena ia rawan menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya, seperti kemiskinan, meningkatnya kriminalitas, premanisme, prostitusi, dll. Besarnya jumlah pengangguran di Indonesia lambat-laun akan menimbulkan banyak masalah sosial yang nantinya akan menjadi suatu krisis sosial. Suka atau tidak suka, pengangguran selalu berkorelasi dengan kemiskinan yang identik dengan kebodohan, kejahatan dan perilaku menyimpang lainnya. Indikator masalah social ini bisa dilihat dari begitu banyaknya anak-anak yang orang tuanya menganggur, yang mulai turun ke jalan. Mereka menjadi pengamen, pedagang asongan maupun pelaku tindak kriminalitas. Mereka adalah generasi yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan maupun pembinaan yang baik. Ironisnya, apa yang terjadi saat ini adalah banyak para penganggur yang mencari jalan keluar dengan mencari nafkah yang tidak halal. Banyak dari mereka yang menjadi pencopet, penjaja seks, pencuri, preman, penjual narkoba, dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit mereka yang dibayar untuk berbuat rusuh atau anarkis an arkis demi kepentingan politik salah satu kelompok tertentu.. Belum lagi dengan semakin menjamurnya prostitusi di Indonesia, sebuah pilihan hidup akibat himpitan ekonomi. 12 BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan
Jadi, secara ringkas dapat saya kemukakan bahwa pengangguran merupakan sebuah masalah yang kompleks, tidak hanya menyangkut masalah sosial bagi masyarakat luas tetapi juga merupakan masalah eksistensial bagi individu yang menjalaninya. Namun, terlepas dari itu semua, masalah sosial merupakan masalah yang harus dicarikan jalan keluarnya tidak hanya oleh pemerintah tetapi oleh kita semua. Melalui penyelesaian masalah pengangguran, diharapkan masalah-masalah sosial lain yang timbul akibat pengangguran seperti kejahatan dan prostitusi juga dapat teratasi. 4.2 . Saran
Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolan smp, sma, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan.
MAKALAH MASALAH PENGANGGURAN KONDISI PENGANGGURAN DI INDONESIA Studi Kasus Pada Kota Bekasi Dari tahun ke tahun
Disusun Oleh Marchela irdani 30208767 UNIVERSITAS GUNADARMA FAKULTAS EKONOMI Tugas Mata Kuliah Ekonomi Pembangunan 2009 KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmatnya sehungga penulis dapat menyelesaikan tugas penelitian UMKM (usaha mikro kecil menengah) dengan judul usaha pembuatan sepatu dan sandal. Adapun tujuan dari penelitian untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah ekonomi pembangunan. Keberhasilan penulis menyelesaikan penelitian ini adalah berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak serta keteguhan hati penulis, meskipun banyak hambatan yang di hadapi oleh penulis, namun semua menjadi pelajaran dan pengalaman yang berkesan Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya atas dorongan dan bantuan yang diterima oleh penulis sampai dengan menyelesaikan penelitian ini. Dan perkenankanlah penulis mengucapakan terima kasih kepada: 1.Bapak Nurhadi selaku dosen pengantar ekonomi pembangunan 2.Bapak Dr Bagus Nurcahyo, SE, MM selaku dosen pengampu softskills 3.Kedua orang tua yang memberikan dorongan, motivasi dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini 4.Teman-teman di 2 DD 03 dan 04 yang memberikan kritik dan saran kepada penulis. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat pada kata-kata yang salah dan tidak berkenan di hati pembaca Bekasi, Desember 2009 Marchela irdani BAB 1 PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. BAB 2 KAJIAN MATERI Bab ini berisi mengenai teori – teori yang memdasari penelitian, gambaran umum tentang kemiskinan, konsep serta definisi dari pengangguran. BAB 3 PEMBAHASAN Bab ini berisi tentang penjabaran data penganguran yang dibutuhkan. BAB 4 KESIMPULAN Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan sehingga dapat berguna untuk kegiatan lebih lanjut.
BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia pada khususnya di daerah kota Jakarta sangat cukup tinggi dari tahun ke tahun, sehingga berpotensi untuk tidak dapat tertampungnya lulusan program pendidikan di lapangan kerja setiap tahun selalu meninggakat tidak pernah mengalami penurunan. Dan pada akhirnya masyarakat akan kehilangan kepercayaan secara signifikan terhadap eksistensi lembaga pend idikan jika masalah pengangguran masih terusseperti ini di tahun yang akan datang. Lapangan pekerjaan merupakan indikator penting tingkat kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan "pendidikan" dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada. Seiring berjalannya waktu Maka merembaknya isyu pengangguran terdidik menjadi sinyal yang cukup mengganggu bagi perencana pendidikan di negara-negara berkembang pada umumnya di Indonesia khususnya di daerah kota Jakarta. Sementara dampak sosial dari jenis pengangguran ini relatif lebih besar dan banyak efek negative dari hal ini salah satunya tinggkat kriminalitas tiap daerah juga ikut bertambah karena dorongan ekonomi. Mengingat kompleksnya masalah ini, maka upaya pemecahannya pun tidak sebatas pada kebijakan sektor pendidikan saja, namun merembet pada masalah lain secara multi dimensional. Fenomena pengangguran sering menyebabkan timbulnya masalah sosial lainnya sperti yang sudah diterangkan di atas. Di samping tentu saja akan menciptakan angka produktivitas sosial yang rendah, yang akan menurunkan tingkat pendapatan masyarakat nantinya. Pengangguran merupakan masalah serius yang dihadapi dalam pembangunan sumber daya manusia yang tengah dilakukan saat ini. Krisis ekonomi yang kini dihadapi ternyata telah memporakporandakan tatanan kehidupan bangsa. Data yang diperoleh saya dari Bappenas menunjukkan pada tahun 1998 penduduk miskin telah mencapai 80 juta orang, yang berarti mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 22,4 juta orang saja. Selanjutnya data BPS pun mencatat angka pengangguran pada tahun 1999 sebesar 6,37 juta orang. Yang kemudian di akhir 1999, jumlah pengangguran semakin membengkak, yakni mencapai 14 juta orang dan tenaga kerja setangah menganggur mencapai 35 juta orang itu adalah sebagian contoh prentase penganguran yang ada di Indonesia secara umum pada tahun 98 sampai dengan 99. Rumusan Masalah
Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan antara lain; perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif; peraturan yang menghambat inventasi; hambatan dalam proses ekspor impor, dan lain-lain. Menurut data BPS angka pengangguran pada tahun 2002, sebesar 9,13 juta penganggur terbuka, sekitar 450 ribu diantaranya adalah yang berpendidikan tinggi. Bila dilihat dari usia penganggur sebagian besar (5.78 juta) adalah pada usia muda (15-24 tahun). Selain itu terdapat sebanyak 2,7 juta penganggur merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (hopeless). Situasi seperti ini akan sangat berbahaya dan mengancam stabilitas nasional.Masalah lainnya adalah jumlah setengah penganggur yaitu yang bekerja kurang dari jam kerja normal 35 jam per minggu, pada tahun 2002 berjumlah 28,87 juta orang. Sebagian dari mereka ini adalah yang bekerja pada jabatan yang lebih rendah dari tingkat pendidikan, upah rendah, yang mengakibatkan produktivitas rendah. Dengan demikian masalah pengangguran terbuka dan setengah penganggur berjumlah 38 juta orang yang harus segera dituntaskan. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 1.Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian Adapun tujuan penelitian adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang : A. Tingkat kemiskinan di kota Jakarta B. Perkembangan tingkat kemiskinan di kota Jakarta 2.Kegunaan Penelitian Penelitian ini mempunyai dua kegunaan yakni sebagai berikut Bersifat Teoritis Bagi mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan tentang tingiinya angka pengangguran Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan pemerhati masalah sosial khususnya tentang penggauran
BAB II KAJIAN MATERI A.Definisi Pengangguran Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 60 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. enurut Teori Klasik (1729-1790), pengangguran itu bersifat sukarela, karena tidak sesuainya tingkat upah dengan aspirasi pekerja. Bertambahnya jumlah pengangguran dalam masyarakat terjadi karena orang menunggu pada masa transisi dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Teori ini menyebutkan bahwa untuk mengurangi pengangguran tidak diperlukan campur tangan pemerintah karena pengangguran yang terjadi sifatnya sukarela. Selain itu unit-unit pelaku ekonomi percaya bahwa upah dan tingkat harga yang fleksibel dapat menyesuaikan diri secara otomatis untuk mencap ai titik keseimbangan
dalam perekonomian. B.Tingkat Pengangguran Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dar prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkaran kerja. RUMUS Tingkat Pengangguran = Jml Yang Nganggur / Jml Angkatan Kerja x 100% C. Jenis & Macam Pengangguran 1.Pengangguran Friksional Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya hanya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan yang menjadi pihak penyedia. 2. Pengangguran Struktural Pengangguran struktural adalah keadaan di mana penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tetapi tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Karena Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah terlebih di kota besar maka akan meningkatkan pula kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumsebelumnya. 3. Pengangguran Musiman Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiaan ekonomi jangka pendek atau perubahan keadaan suatu Negara secara tiba-tiba yang menyebabkan seseorang harus nganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, tukan jualan duren yang menanti musim durian. 4. Pengangguran Siklikal Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Pengangguran juga dapat dibedakan atas pengangguran sukarela (voluntary unemployment) dan dukalara (involuntary unemployment). Pengangguran suka rela adalah pengangguran yang menganggur untuk sementara waktu karna ingin mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Sedangkan pengangguran duka lara adalah pengengguran yang menganggur karena sudah berusaha mencari pekerjaan namun belum berhasil mendapatkan kerja.
BAB III PEMBAHASAN
A. MASALAH PENGANGURAN SECARA UMUM Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Kondisi pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal; dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Pembangunan bangsa Indonesia kedepan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai ketrampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya. Dalam pembangunan Nasional, kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Untuk menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri perlu keberpihakan kebijakan termasuk akses, pendamping, pendanaan usaha kecil dan tingkat suku bunga kecil yang mendukung. Kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus merupakan satu kesatuan yang saling mendukung untuk penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Permagangan mungkin salah satu alternatif solusi praktis dan tepat. Hal ini didasarkan bahwa dunia usaha terkesan tertutup terhadap mahasiswa yang datang untuk melakukan kegiatan penelitian (riset) sehingga menguatkan adanya kesenjangan tersebut. Tapi ini juga belum ditangani secara serius dan terpadu. Salah satu bentuk pengangguran yang populer dewasa ini adalah pengangguran terdidik. Kekurangselarasan antara perencanaan pembangunan pendidikan dengan perkembangan lapangan kerja merupakan penyebab utama terjadinya jenis pengangguran ini. Pengangguran terdidik secara potensial dapat menyebabkan (1) timbulnya masalah-masalah sosial dengan tingkat rawan yang lebih tinggi.
(2) menciptakan pemborosan sumber daya pendidikan. (3) menurunkan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan. Apresiasi ini sebenarnya harus menjadi "Conditio sine Quanon" u ntuk pembangunan SDM. Sulit dibayangkan SDM berkualitas akan tercapai bila tidak disertai oleh meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) pendidikan. Dan akan sangat muskil APK meningkat, bila tidak disertai oleh apresiasi masyarakat yang tinggi terhadap pendidikan. Tabel 1 Perkembangan APK Perguruan Tinggi PERIODE TAHUN MAHASISWA PENDUDUK 19 - 24 Age APK (%) Seb.Repelita Repelita I Repelita II Repelita III Repelita IV Repelita V 1968 1973 1978 1983 1988 1992 156.500 231.000 342.166 823.925 1.356.756 1.795.500 9.705.000 11.962.000 14.747.000 15.667.600 19.464.700 21.288.100 1.61 1.93 2.32 5.26 6.97 8.43 Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud Menurunnya apresiasi masyarakat terhadap pendidikan itu di , ditandai oleh:
(a) berkurangnya jumlah siswa (di samping akibat keberhasilan KB), (b) meningkatnya jumlah tenaga kerja (TK) unskill and uneducated dalam sektor sekunder, (c) rendahnya angka melanjutnya pendidikan (di Jawa Barat hanya 57% lulusan SD meneruskan ke SMP), (d) meningkatnya jumlah pengguna jasa pendidikan luar negeri. Tabel 2 Analisis Keseimbangan antara Kebutuhan dan Penyediaan Tenaga Kerja menurut Tingkat Pendidikan Sampai Pelita VI NO TINGKAT PENDIDIKAN KEBUTUHAN (000) % PERSEDIAAN (000) % KESEIMBANGAN(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tidak sekolah Tid. tamat SD Tamat SD Tamat SMP Tamat SLKTP Tamat SMU Tamat SMK Tamat PT (S0) Tamat PT (S1) -3.900.1 954.7 8.429.5 2.164.1 382.7 1.411.9 1.551.0 343.7 173.2 -33.9 8.3 73.2 18.8
3.3 12.3 13.5 3.0 1.5 0.0 1.817.2 2.530.2 2.104.0 153.4 2.191.0 2.041.8 393.3 630.6 0.0 15.3 21.3 17.7 1.3 18.5 17.2 3.3 5.3 *) 862.5 -5.899.3 -60.1 -229.3 779.1 490.8 49.6 457.4 Jumlah 11.510.7 100 11.861.5 100 350.8 Sumber: Bappenas, Depdikbud, Depnaker, dan BPS, 1993
B. DATA PENGANGGURAN KHUSUS DI KOTA JAKARTA Meski menyandang predikat sebagai kota besar ternyata Jakarta masih menyimpan masalah serius. Selain masalah kemacetan lalu lintas, tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Jakarta juga dihadapkan pada masalah tingginya angka pengangguran. Buktinya, jumlah pengangguran di kota Jakarta selalu meningkat setiap tahun.
Hingga Agustus 2008 ini, pengangguran di Jakarta berjumlah 543 ribu orang atau bertambah 998 orang dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 542.002 orang. Penganggur itu rata-rata berusia 19 hingga 23 tahun. Peningkatan jumlah pengangguran ini salah satunya disebabkan oleh derasnya laju urbanisasi dari daerah kota-kota besar. Selain juga diakibatkan banyaknya lulusan SMA yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kondisi ini tak pelak membuat Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kota Jakarta bekerja ekstra keras. Kepala Disnakertrans mengatakan peningkatan jumlah pengangguran ini bukan hanya masalah Pemprov saja, melainkan juga menjadi masalah provinsi-provinsi lain di Indonesia. Bahkan sudah menjadi masalah nasional yang juga turut dipikirkan oleh pemerintah pusat. Sebab, tingginya jumlah pengangguran dikota Jakarta disebabkan oleh tak terbendungnya laju urbanisasi dari berbagai daerah ke kota-kota besar seperti Jakarta. Saat ini Disnakertrans sedang memilah-milah dari jumlah 543 ribu pengan gguran ini, mana yang memang asli usia produktif yang menganggur asal kota Bekasi dan mana yang berasal dari luar kota. Pemilahan ini berguna untuk mencari pemecahan masalah yang tepat. Disnakertrans juga berupaya menurunkan jumlah pengangguran hingga 20 persen di tahun 2009. Langkah-langkah produktif untuk melaksanakan reorentasi lembaga pendidikan, reorentasi itu menyangkut recana mengurangi pengangguran yang ada, (1) reorentasi pendekatan, (2) reorentasi program, dan (3) reorentasi kelembagaan. 1. Reorentasi pendekatan, khususnya dalam memodifikasi pendekatan dari kuantitatif menjadi kuantitatif-kualitatif. Dalam arti pendekatan pemerataan harus diimbangi secara proporsional dengan perhatian terhadap mutu proses dan hasil pendidikan. Dengan demikian, secara bertahap mutu lulusan dapat lebih diterima dunia kerja dan secara absolut mampu mengimbangi laju dinamika dunia kerja. Konsekwensi dari pada itu, pendidikan harus dilihat sebagai upaya rasional. Dalam arti lain pendidikan harus dilihat sebagai proses investasi bukan lagi proses konsumtif. Sehingga pesan-pesan dan kepentingan yang berada di luar kepentingan pendidikan harus mulai dihapus. Dan campur tangan, dari pihak manapun, yang kurang proporsional dengan upaya peningkatan kualitas program pendidikan sebaiknya dihindari. 2. Reorentasi program, memberdayakan program "link and match" melalui "cooperative education" dan "dual system" dalam kurikulum. Untuk itu perlu peningkatan kemampuan dalam pembobotan kurikulum, mutu tenaga pengajar, dan kepedulian dunia kerja. Lembaga pendidikan merupakan sub sistem dari sistem sosial pembangunan, oleh itu keberadaan dan eksistensinya tidak lepas dari sub sistem lainnya. Dengan demikian sharing ide maupun aktivitas lainnya yang bernuansa sinergi dengan komponen lain hendaknya harus merupakan bagian tak terpisahkan dari program perbaikan sinambung (countinues improvement) program pembelajaran. Pengabaian dari fakta tersebut hanya menciptakan "menara gading" yang tidak memiliki manfaat yang berarti bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat secara umum, khususnya bagi penciptaan kesiapan lulusan untuk berkiprah dalam dunia kerja. Reorentasi kelembagaan, perlu mengkaji ulang keberadaan lembaga pendidikan yang memiliki tingkat kejenuhan untuk lulusannya di lapangan kerja. Konversi IKIP ke dalam Universitas merupakan langkah kongkrit yang perlu terus dilaksanakan secara konsisten, konversi itu berimplikasi pada menurunnya jumlah penawaran tenaga pengajar yang secara langsung akan menyebabkan meningkatnya penghargaan dan harkat hidup tenaga pendidik. Kebijaksanaan konversi ini pun dapat dilakukan untuk lembaga pendidikan lainnya terutama pada bidang keilmuan yang sudah jenuh.
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerjaSetiap penganggur diupayakan memiliki pekerjaan yang banyak bagi kemanusiaan artinya produktif dan remuneratif sesuai Pasal 27 Ayat 2 UUD 19 45 dengan partisipasi semua masyarakat Indonesia. Lebih tegas lagi jadikan penanggulangan pengangguran menjadi komitmen nasional. Untuk itu diperlukan dua kebijakan, yaitu kebijakan makro dan mikro (khusus). Kebijakan makro (umum) yang berkaitan erat dengan pengangguran, antara lain kebijakan makro ekonomi seperti moneter berupa uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar yang melibatkan Bank Indonesia (Bank Sentral), fiskal (Departemen Keuangan) dan lainnya. Dalam keputusan rapat-rapat kebinet, hal-hal itu harus jelas keputusannya dengan fokus pada penanggulangan pengangguran. Jadi setiap lembaga pemerintah yang terkait dengan pengangguran harus ada komitmen dalam keputusannya dan pelaksanaannya. Selain itu, ada juga kebijakan mikro (khusus). Kebijakan itu dapat dijabarkan dalam beberapa poin. Pertama, pengembangan mindset dan wawasan penganggur, berangkat dari kesadaran bahwa setiap manusia sesungguhnya memilki potensi dalam dirinya namun sering tidak menyadari dan mengembangkan secara optimal. Kedua, segera melakukan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ketiga, segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Keempat, segera menyederhanakan perizinan karena dewasa ini terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanamaan Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi masyarakat secara perorangan maupun b erkelompok. Kelima, mengaitkan secara erat (sinergi) masalah pengangguran dengan masalah di wilayah perkotaan lainnya, seperti sampah, pengendalian banjir, dan lingkungan yang tidak sehat. Keenam, mengembangkan suatu lembaga antarkerja secara profesional. Ketujuh, menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ak an dikirim ke luar negeri. Kedelapan, segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Kesembilan, upayakan untuk mencegah perselisihan hubungan industrial (PHI) dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kesepuluh, segera mengembangkan potensi kelautan kita. Diharapkan ke depan kebijakan ketenagakerjaan dapat diubah (reorientasi) kembali agar dapat berfungsi secara optimal untuk memerangi pengangguran.
B.Kritik dan saran
Demikianlah makalah ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita bersama. Ibarat ”tak ada gading yang tak retak”, tentunya makalah ini jauh dari kesempurnaan maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan makalah selanjutnya. Terimakasih. C. Penutup Penerapan konsep manajemen mutu dalam penyelenggaraan pendidikan memuat kandungan tentang sistem kerja yang terintegrasi antara dunia pendidikan tinggi dengan pengguna. Keluaran perguruan tinggi seyogyanya memiliki nilai relevansi dan koherensi yang tinggi dengan dunia kerja, sehingga kesan "pemborosan" pada pendidikan tinggi di Indonesia dapat ditepis, dan secara makro pengguran terdidik dapat ditekan. Kondisi itu dapat terwujud lebih cepat, bila pembenahan manajemen internal didukung oleh komitmen pemerintah yang kuat khususnya dalam penyediaan anggaran yang memadai.
Daftar Pustaka Wahjoetoemo (1995), Manajemen Perguruan Tinggi pada Era Global, Grasindo, Jakarta. (1993), Deregulasi Pendidikan, Grasindo, Jakarta Unmer Malang (1994), Menuju Manajemen Perguruan Tinggi yang Efisien, Rumusan Hasil Seminar, 27-28 Juli 1994, Malang. (1996), Mempersiapkan Mutu Perguruan Tinggi Menuju Kualitas Global, Kumpulan Makalah Seminar Nasional 11-13 November 1996, Malang. Depdikbud (1995), Pembangunan Pendidikan Nasional Dalam Repelita VI, Jakarta.Unmer Malang, Kumpulan makalah Hasil Seminar Nasional "Mutu PTS menjelang Era Globalisasi", 1996. Unmer Malang, Laporan Hasil Seminar "Menuju Manajemen PTS yang Efisien", 1995. Tahun 2004 Pengangguran Berkurang, Tingkat Kemiskinan Kembali ke Sebelum Krisis. Kompas. Jakarta Daulat Sinuraya. Solusi Masalah Pengangguran di Indonesia. Suara Pembaruan Daily. 2004 http://www.beritajakarta.com
MAKALAH PENGANGGURAN MASALAH PENGANGGURAN Di KOTA MALANG
Disususn Oleh : Nama : DIMAS APRIYANA .T
Kelas : 2 DD 04 NPM : 31208479 UNIVERSITAS GUNADARMA 2009 Kata Pengantar
Hingga saat ini, masalah pengangguran di Indonesia sepertinya tidak pernah terselesaikan secara tuntas. Kondisinya diperparah dengan persoalan e konomi yang juga tidak kunjungselesai setelah sangat terpuruk di akhir abad dua puluh yang lalu. Permasalahan lain, berkaitan dengan kualitas sumber daya manausia dari para penganggur sendiri, misalnya dari aspek tingkat pendidikan yang masih belum begitu bagus. Jika pun penganggur berkualifikasi pendidikan tinggi, sering dihadang oleh kesempatan kerja yang sangat terbatas. Bukan rahasia lagi, banyak mereka yang bekerja pada posisi yang sebetulnya bisa diisi oleh mereka yang berpendidikan rendah atau menengah. Keadaan seperti ini memunculkan fenomena mismatch, yaitu angkatan kerja yang bekerja pada posisi yang tidak sesuai dengan pendidikannya. Selain karena sulitnya lapangan pekerjaan, persoalan pengangguran dihadapkan pula pada bermunculannya para penganggur baru, yaitu orang-orang yang baru lulus mengikuti pendidikan, kemudian meramaikan pasar kerja. Dalam kondisi penganggur lama, yaitu mereka yang pernah bekerja tetapi masih mencari pekerjaan belum tertangani, maka kedatangan penganggur baru di pasar kerja turut menambah rumitnya persoalan ketenagakerjaan di Indonesia.
penulis,
DAFTAR ISI Kata Pengantar i Daftar isi ii BAB I PENDAHULUAN 1 1.1Latar Belakang Masalah 1 1.2Rumusan Masalah 2 1.3Tujuan Penulisan 3 1.4Sistematis Penulisan 3
1.5Manfaat Penelitian 3 BAB II PEMBAHASAN 4 2.1 Pengertian (definisi) Masalah pengangguran 4-5 2.2 Masalah Pengangguran di kota Malang 6 2.3 Tingkat Pengangguran di kota Malang 6-7 2.4 Dampak Pengangguran bagi kota Malang 8 2.5 Data Pengangguran di kota Malang 9 BAB III PENUTUP 10 3.1 Kesimpulan 10 3.2 Solusi Masalah Pengangguran 11-12 3.3 Kritik dan Saran 12 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1Latar Belakang Masalah Masalah kependidikan yang serius dihadapi oleh kota berkembang pada umumnya, antara lain berkisar pada masalah mutu pendidikan, kesiapan tenaga pendidik, fasilitas, dan lapangan pekerjaan. Membidik masalah yang terakhir, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti ketiga masalah lainnya, memiliki greget yang lain. Kekurangtersediaan lapangan pekerjaan akan berimbas pada kemapanan sosial dan eksistensi pendidikan dalam perspektif masyarakat. Pada masyarakat yang tengah berkembang, pendidikan diposisikan sebagai sarana untuk peningkatan kesejahteraan melalui pemanfatan kesempatan kerja yang ada. Dalam arti lain, tujuan akhir program pendidikan bagi masyarakat pengguna jasa pendidikan, adalah teraihnya lapangan kerja yang diaharpkan. Atau setidaktidaknya, setelah lulus dapat bekerja di sektor formal yang memiliki nilai "gengsi" yang lebih tinggi di banding sektor informal. Dengan demikian, keterbatasan lapangan pekerjaan sehingga berpotensi untuk tidak dapat tertampungnya lulusan program pendidikan di lapangan kerja, secara linear berpotensi menggugat eksistensi dan urgensi pendidikan dalam perspektif masyarakat. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan secara signifikan terhadap eksistensi lembaga pendidikan. Lapangan pekerjaan merupakan indikator penting tingkat kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan "pendidikan". Maka merembaknya isyu pengangguran terdidik menjadi sinyal yang cukup mengganggu bagi perencana pendidikan di negara-negara berkembang pada umumnya, khususnya juga di Indonesia. 1.2 Rumusan Masalah Seperti yang telah di uraikan pada latar belakang masalah dapat membuat rumusan masalah yaitu : 1.Apa pengertian dari Pengangguran
2.Apa yang menjadi masalah pengangguran di kota Malang 3.Bagaimana keadaan pengangguran di kota Malang 4.Apa dampak dari pengangguran bagi kota Malang 5.Sajian data pengangguran di kota Malang
1.3 TUJUAN PENULISAN Dapat di ketahui tujuan penulis makalah ini. 1.Untuk mengetahui pengertian ( Definisi ) 2.Untuk mengetahui apa yang menjadi masalah pengangguran di kota Malang 3.Untuk mengetahui keadaan pengangguran di kota Malang 4.Untuk mengetahui akibat yang timbul dari pengangguran 5.Untuk mengetahui data-data tentang pengangguran di kota Malang
1.4SISTEMATIKA PENULISA BAB 1 PENDAHULUAN Dapat di jelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penlisan. BAB 2 PEMBAHASAN Pada bab ini di temukan pembahasan yang terdiri dari : pengertian pengangguran , masalah , pengangguran keadaan, dampak pengangguran, data-data pengangguran. BAB 3 PENUTUP Diakhir memuat kesimpulan dan solusi masalah pengangguran. 1.5MANFAAT PENULISAN Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 1.Penulis Karena dengan tugas ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi si penulis mengenai kemiskinan. 2.Masyarakat Masyarakat juga dapat mengetahui penyebab apa saja yang menimbulkan kemiskinan serta masyarakat juga dapat berindak langsung dalam upaya pengentasan kemiskinan 3.Rekan-rekan Mahasiswa Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai Masalah Kemiskinan. hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan dan dijadikan salah satu bahan masukan ataupun bahan pertimabngan dalam kegiatan penelitian selanjutnya.
BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolan smp, sma, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan. Jenis & Macam Pengangguran 1. Pengangguran Friksional / Frictional Unemployment Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan. 2. Pengangguran Struktural / Structural Unemployment Pengangguran struktural adalah keadaan di mana penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. 3. Pengangguran Musiman / Seasonal Unemployment Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiaan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, tukan jualan duren yang menanti musim durian. 4. Pengangguran Siklikal Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Pengangguran juga dapat dibedakan atas pengangguran sukarela (voluntary unemployment) dan dukalara (involuntary unemployment). Pengangguran suka rela adalah pengangguran yang menganggur untuk sementara waktu karna ingin mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Sedangkan pengangguran duka lara adalah pengengguran yang menganggur karena sudah berusaha mencari pekerjaan namun belum berhasil mendapatkan kerja.
2.2 Masalah pengangguran di kota Malang Tingginya angka pengangguran, masalah ledakan penduduk, distribusi pendapatan yang tidak merata, dan berbagai permasalahan lainnya di negara kita menjadi salah satu faktor utama rendahnya taraf hidup para penduduk di negara kita. Namun yang menjadi manifestasi utama sekaligus faktor penyebab, rendahnya taraf hidup di kota-kota berkembang adalah terbatasnya penyerapan sumber daya, termasuk sumber daya manusia. Jika dibandingkan dengan kota-kota maju. Pemanfaatan sumber daya yang dilakukan oleh kota-kota berkembang relatif lebih rendah daripada yang dilakukan di kota-kota maju karena buruknya efisiensi dan efektivitas dari penggunaan sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dua penyebab utama dari rendahnya pemanfaatan sumber daya manusia adalah karena tingkat pengangguran penuh dan tingkat pengangguran terselubung yang terlalu tinggi dan terus melonjak. Pengangguran penuh atau terbuka yakni terdiri dari orang-orang yang sebenarnya mampu dan ingin bekerja, akan tetapi tidak mendapatkan lapangan pekerjaan sama sekali. Berdasarkan data dari Depnaker pada tahun 1997 jumlah pengangguran terbuka saja sudah mencapai sekitar 10%. 2.3. TINGKAT PENGANGGURAN 1. Tingkat Pengangguran Menurut Umur Tingkat pengangguran yang dimaksud pada tulisan ini adalah tingkat pengangguran terbuka atau open unemployment rate. Ukuran ini merupakan salah satu tolok ukur ketenagakerjaan yang banyak digunakan untuk melihat sampai seberapa jauh penawaran tenaga keja, serta bagaimana permintaan akan kesempatan kerja. Diperoleh dengan cara menghitung jumlah absolut angkatan kerja yang menganggur, baik mereka yang baru lulus sekolah dan pertama kali mencari pekerjaan, maupun yang sudah pernah bekerja tetapi sedang mencari kembali pekerjaan, dibagi dengan total angkatan kerja dikalikan seratus. Jika tingkat pengangguran 10 persen, berarti ada 10 orang penganggur dari setiap 100 orang angkatan kerja.memperlihatkan pola tingkat pengangguran yang sangat umum, yaitu memiliki persentase yang tinggi pada kelompok umur muda (15-19 tahun), kemudian menurun tajam hingga usia 30-34 tahun. Pada umur-umur tua, relatif stabil rendah, untuk kemudian meningkat lagi pada kelompok usia non produktif, karena mungkin masih banyak yang pension tapi masih mencari pekerjaan. 2.Tingkat Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan Tingkat pengangguran menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan lebih menarik untuk di bahas. Pada umumnya tingkat pengangguran di
pedesaan lebih rendah dari perkotaan, namun pada tingkat SLTP angkanya sedikit lebih tinggi di pedesaan, dan pada klasifikasi SLTA angkanya hampir sama. Kemungkinan penyebab ini adalah banyaknya lulusan SLTP yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke SLTA, tetapi langsung mencari kerja. Baik di daerah pedesaan maupun di perkotaan, tingkat pengangguran yang paling tinggi adalah pada jenjang SLTA. Kondisi ini belum banyak berubah sejak beberapa decade terakhir Hal ini dapat dibuktikan dengan mengkaji ulang beberapa tulisan yang membahas mengenai pengangguran seperti Effendi (1993) yang memakai data SUPAS 1985, pembahasan yang berasal dari data sensus penduduk 1990 serna Sakernas 1996 oleh Tjiptoherijanto dan Soemitro (1998), serta analisis Setiawan (2002) terhadap angkatan kerja dan pengangguran, yang didasarkan pada data ketenagakerjaan hasil Sakernas 2001. 2.4 DAMPAK PENGANGGURAN BAGI KOTA MALANG Kecenderungan pengangguran terdidik di kota Malang semakin meningkat namun upaya perluasan kesempatan pendidikan dari pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi tidak boleh berhenti. Akan tetapi pemerataan pendidikan itu harus dilakukan tanpa mengabaikan mutu pendidikan itu sendiri. Karena itu maka salah satu kelemahan dari sistem pendidikan kita adalah sulitnya memberikan pendidikan yang benar-benar dapat memupuk profesionalisme seseorang dalam berkarier atau bekerja. Saat ini pendidikan kita terlalu menekankan pada segi teori dan bukannya praktek. Pendidikan seringkali disampaikan dalam bentuk yang monoton sehingga membuat para siswa menjadi bosan., pendidikkan dalam wujud praktek lebih diberikan dalam porsi yang lebih besar. Di sanapun, cara pembelajaran dan pemberian pendidikkan diberikan dalam wujud yang lebih menarik dan kreatif. Tingginya angka inflasi karena tidak seimbangnya antara permintaan dan penawaran barang dan jasa. Ini membuktikan tingginya laju inflasi di negara kita lebih banyak dipengaruhi sektor riil, bukan sektor moneter. Jika kita mengambil kesimpulan mengenai masalah inflasi di Indonesia bahwa ternyata laju inflasi tidak semata ditentukan faktor moneter, tapi juga faktor fisik. Ada empat faktor yang menentukan tingkat inflasi, tingkat inflasi ditentukan faktor fisik prasarana. Melonjaknya inflasipun karena dipicu oleh kebijakan pemerintah yang menarik subisidi sehingga harga listrik dan BBM meningkat. Kenaikan BBM ini telah menggenjot tingkat inflasi bulan Juni 2001 menjadi 1,67 persen. Dampak ini masih terasa sampai bulan Juli 2001 yang akan memberikan sumbangan inflasi antara 0,31 persen. Efek domino yang ditimbulkan pun masih menjadi pemicu kenaikan harga lainnya. Diperkirakan inflasi tahun ini. 2.5 DATA PENGANGGURAN DI KOTA MALANG Jumlah Pengangguran di Kota Malang hingga November 2009 mencapai 38 ribu
orang dari total jumlah penduduk yang mencapai 800 ribu orang. Jumlah ini terbagi menjadi 10 ribu pengangguran yang murni tidak mencari kerja dan 28 ribu pengangguran yang aktif mencari kerja. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Malang, Wahyu Santoso jumlah pengangguran ini tak sebanding dengan jumlah lowongan yang tersedia selama 2009, yakni sebesar 600 lowongan kerja. "Yang terserap lowongan kerja tak lebi dari seribu orang," katanya, Senin (7/12). Data di Dinas menyebutkan dari 38 ribu pengangguran, tercatat pengangguran berpendidikan sarjana mencapai 30 persen, pengangguran berpendidikan SMA sebanyak 30 persen, dan berpendidikan SMP sebanyak 15 persen. "Selebihnya lulusan SD dan tak berijazah. Para sarjana menganggur karena tidak memiliki bekal kemampuan tambahan misalnya bahasa asing, membuat, dan kerajinan. Padahal kemampuan tambahan itu merupakan nilai plus bagi para pencari kerja. "Seharusnya saat kuliah mereka mencari kemampuan tambahan," katanya. Untuk memperkecil jumlah pengangguran, Disnakersos menggelar berbagai kegiatan, seperti bursa kerja. Selain itu juga terus menjalin kerja sama dengan perusahaan di luar Kota Malang untuk bisa merekrut Warga Kota Malang sebagai tenaga kerjanya dan pengiriman TKI keluar negeri. Wahyu berharap hingga akhir tahun 2009 jumlah PHK di Kota Malang tidak sampai bertambah.
Pada tahun 2006, jumlah penangguran di Kota Malang mencapai 49.149 jiwa, pada 2007, jumlah pengangguran mencapai 40.390 orang, pada 2008 mencapai 39 ribu orang.
BAB III PENUTUP 3.1 kesimpulan Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Setiap penganggur diupayakan memiliki pekerjaan yang banyak bagi kemanusiaan artinya produktif dan remuneratif sesuai Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 dengan partisipasi semua masyarakat Indonesia. Lebih tegas lagi jadikan penanggulangan
pengangguran menjadi komitmen nasional. Untuk itu diperlukan dua kebijakan, yaitu kebijakan makro dan mikro (khusus). Kebijakan makro (umum) yang berkaitan erat dengan pengangguran, antara lain kebijakan makro ekonomi seperti moneter berupa uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar yang melibatkan Bank Indonesia (Bank Sentral), fiskal (Departemen Keuangan) dan lainnya. Dalam keputusan rapat-rapat kebinet, hal-hal itu harus jelas keputusannya dengan fokus pada penanggulangan pengangguran. Jadi setiap lembaga pemerintah yang terkait dengan pengangguran harus ada komitmen dalam keputusannya dan pelaksanaannya. Selain itu, ada juga kebijakan mikro (khusus). Kebijakan itu dapat dijabarkan dalam beberapa poin. Pertama, pengembangan mindset dan wawasan penganggur, berangkat dari kesadaran bahwa setiap manusia sesungguhnya memilki potensi dalam dirinya namun sering tidak menyadari dan mengembangkan secara optimal. Kedua, segera melakukan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ketiga, segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Keempat, segera menyederhanakan perizinan karena dewasa ini terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanamaan Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi masyarakat secara perorangan maupun berkelompok. Kelima, mengaitkan secara erat (sinergi) masalah pengangguran dengan masalah di wilayah perkotaan lainnya, seperti sampah, pengendalian banjir, dan lingkungan yang tidak sehat. Kita. Diharapkan ke depannya di kota Malang kebijakan ketenagakerjaan dapat diubah (reorientasi) kembali agar dapat berfungsi secara optimal untuk memerangi pengangguran.
3.2 SOLUSI MASALAH PENGANGGURAN DI KOTA MALANG Sekitar 10 juta penganggur terbuka (open unemployed) dan 31 juta setengah penggangur (underemployed) bukanlah persoalan kecil yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia dewasa ini dan ke depan. Sepuluh juta penganggur terbuka berarti sekitar separo dari penduduk Malaysia. Penganggur itu berpotensi menimbulkan kerawanan berbagai kriminal dan gejolak sosial, politik dan kemiskinan. Selain itu, pengangguran juga merupakan pemborosan yang luar biasa. Setiap orang harus mengkonsumsi beras, gula, minyak, pakaian, energi listrik, sepatu, jasa dan sebagainya setiap hari, tapi mereka tidak mempunyai penghasilan. Bisa kita bayangkan berapa ton beras dan kebutuhan lainnya harus disubsidi setiap harinya. Bekerja berarti memiliki produksi. Seberapa pun produksi yang dihasilkan tetap lebih baik dibandingkan jika tidak memiliki produksi sama sekali. Karena itu, apa pun alasan dan bagaimanapun kondisi Indonesia saat ini masalah
pengangguran harus dapat diatasi dengan berbagai upaya. Sering berbagai pihak menyatakan persoalan pengangguran itu adalah persoalan muara. Berbicara mengenai pengangguran banyak aspek dan teori disiplin ilmu terkait. Yang jelas pengangguran hanya dapat ditanggulangi secara konsepsional, komprehensif, integral baik terhadap persoalan hulu maupun muara. Sebagai solusi pengangguran, berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh sebagai berikut.
Setiap penganggur diupayakan memiliki pekerjaan yang banyak bagi kemanusiaan artinya produktif dan remuneratif sesuai Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 dengan partisipasi semua masyarakat Indonesia. Lebih tegas lagi jadikan penanggulangan pengangguran menjadi komitmen nasional. Untuk itu diperlukan dua kebijakan, yaitu kebijakan makro dan mikro (khusus). Kebijakan makro (umum) yang berkaitan erat dengan pengangguran, antara lain kebijakan makro ekonomi seperti moneter berupa uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar yang melibatkan Bank Indonesia (Bank Sentral), fiskal (Departemen Keuangan) dan lainnya. Dalam keputusan rapat-rapat kebinet, hal-hal itu harus jelas keputusannya dengan fokus pada penanggulangan pengangguran. Jadi setiap lembaga pemerintah yang terkait dengan pengangguran harus ada komitmen dalam keputusannya dan pelaksanaannya.
3.3 Kritik dan saran Demikianlah makalah ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita bersama. Ibarat ”tak ada gading yang tak retak”, tentunya makalah ini jauh dari kesempurnaan maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan makalah selanjutnya. Terimakasih.
Diposkan oleh diimas di 22:14 1 komentar:
winda mengatakan...
saya bisa minta daftar pustaka dari makalah ini ga.. sbg refrensi saya..
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1Latar Belakang Penelitian Pengangguran di Negara-negara berkembang seperti Indonesia, dalam pembangunan ekonomi di Negara seperti ini pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius daripada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan terendah. Keadaan di Negara-negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini menunjukan bahwa pembangunan ekonomi yang telah tercipta tidak sanggup mengadakan kesempatan kerja yang lebih cepat daripada pertambahan penduduk yang berlaku. Oleh karenanya, masalah pengangguran yang mereka hadapi dari tahun ke tahun semakin bertambah serius. Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan antara lain; perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif; peraturan yang menghambat inventasi; hambatan dalam proses ekspor impor, dan lain-lain. Penelitian Biro Pusat Statistik (BPS) membedakan angkatan kerja menjadi penduduk yang bekerja dan penduduk yang mencari pekerjaan atau dapat di sebut sebagai pengangguran terbuka. Pengertian BPS tentang angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan sementara tidak bekerja dan yang mencari pekerjaaan. Sedangkan yang di maksud bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang kegiatannya tidak bekerja maupun mencari kerja. Mereka adalah penduduk dengan kegiatan sekolah, menjurus rumah tangga tanpa mendapat upah dan tidak mampu melakukan kegiatan seperti pension atau cacad jasmani. Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ini sangat boleh jadi masih lebih rendah daripada kenyataan riil yang ada di lapangan. Bisa saja dalam kenyataannya angka pengangguran di Indonesia masih lebih tinggi dari data dan angka resmi itu. 1.2Perumusan Masalah Meski menyandang predikat sebagai kota besar sekaligus Ibukota Negara, ternyata Jakarta masih menyimpan masalah serius. Selain masalah kemacetan lalu lintas, tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan buta huruf, Jakarta juga dihadap kan pada masalah tingginya angka pengangguran. Buktinya, jumlah pengangguran di DKI selalu meningkat setiap tahun. Hingga Agustus 2008 ini, pengangguran di Jakarta berjumlah 543 ribu orang atau bertambah 998 orang dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 542.002 orang. Penganggur itu rata-rata berusia 19 hingga 23 tahun. Peningkatan jumlah pengangguran ini salah satunya disebabkan oleh derasnya laju urbanisasi dari daerah ke Jakarta. Selain juga diakibatkan banyaknya lulusan SMA yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kondisi ini tak pelak membuat Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta bekerja ekstra keras. Deded Sukandar, Kepa la Disnakertrans DKI mengatakan peningkatann jumlah pengangguran ini bukan hanya masalah Pemprov DKI saja, melainkan juga menjadi masalah provinsi-provinsi lain di Indonesia. Bahkan sudah menjadi masalah nasional yang juga turut dipikirkan oleh pemerintah pusat. Sebab, menurut Deded, tingginya jumlah pengangguran di DKI disebabkan oleh tak terbendungnya laju urbanisasi dari berbagai daerah ke Jakarta. Saat ini, kata Deded, Disnakertrans sedang memilah-milah dari jumlah 543 ribu pengangguran
ini, mana yang memang asli usia produktif yang menganggur asal Jakarta dan mana yang berasal dari luar Jakarta. Pemilahan ini berguna untuk mencari pemecahan masalah yang tepat. Disnakertrans juga berupaya menurunkan jumlah pengangguran hingga 20 persen di tahun 2008. 1.3Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besarnya pengangguran yang terjadi di Indonesia khususnya Jakarta, serta untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang menimbulkan terjadinya pengangguran dan juga untuk mengetahui bagaiamana sikap pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Selain itu tujuan penelitian ini juga untuk melengkapi tugas Ekonomi Pembangunan yang juga sebagai tugas Softskill program Diploma III Jurusan Manjemen Pemasaran. 1.4Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 1.Penulis Karena dengan tugas ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi si penulis mengenai masalah pengangguran 2.Masyarakat Masyarakat juga dapat mengetahui penyebab apa saja yang menimbulkan pengangguran serta masyarakat juga dapat bertindak langsung dalam upaya mengatasi masalah pengangguran. 3.Rekan-rekan Mahasiswa Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai Masalah pengangguran. hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan dan dijadikan salah satu bahan masukan ataupun bahan pertimabangan dalam kegiatan penelitian selanjutnya. 1.5Metode Penelitian Dalam melakukan penelitian ini, penulis memakai metode observasi dengan membaca, mencatat serta melihat keadaan secara langsung maupun dari pemberitaan media elektronik selain itu penulis juga mendapatkan informasi ini melalui internet. 1.6Sistematika Penulisan Untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas mengenai makalah ini, maka penulisan tugas makalah ini dikelompokan dalam 4 bab, yang dimana tiap-tiap bab membahas mengenai materi sebagai berikut : BAB 1 ◊ PENDAHULUAN Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematikan penulisan BAB II ◊ LANDASAN TEORI Pada bab ini berisi mengenai pengertian serta factor-faktor apa saja yang menimbulkan terjadinya pengangguran dan Jenis pengangguran BAB III ◊ ANALISA MASALAH DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini dibahas mengenai berbagai masalah masalah dalam pengangguran serta pemecahan solusi dalam masalah ini. BAB IV ◊ PENTUP Penutup ini berisi mengenai Saran serta Kritik dan Daftar pustaka. BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian pengangguran Pengertian penganguran adalah sebutan untuk suatu keadaan di mana masyarakat tidak bekerja. Menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dalam kurun waktu seminggu
sebelum pencacahan dan sedang berusaha mencari pekerjaan dan ini mencangkup mereka yang sedang menunggu panggilan terhadap lamaran kerja yang di ajukan atau sedang tidak mencari kerja karena beranggapan tidak ada kesempatan kerja yang tersedia untuk dirinya walaupun dia sanggup. 2.2 Keadaan Masalah pengangguran Di Negara-negara berkembang seperti Indonesia, dalam pembangunan ekonomi di Negara seperti ini pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius daripada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan terendah. Keadaan di Negara-negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini menunjukan bahwa pembangunan ekonomi yang telah tercipta tidak sanggup mengadakan kesempatan kerja yang lebih cepat daripada pertambahan penduduk yang berlaku. Oleh karenanya, masalah pengangguran yang mereka hadapi dari tahun ke tahun semakin bertambah serius. Lebih malang lagi, di beberapa Negara miskin bukan saja jumlah pengangguran menjadi bertambah besar, tetapi juga proporsi mereka dari keseluruhan tenaga kerja telah menjadi bertambah tinggi. kebanyakan investor asing tidak mau menanamkan modalnya di Indonesia karena biaya ekonominya sangat tinggi akibat masih kuatnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 2.3Jenis pengangguran Jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya Pengangguran Normal atau Friksional yaitu pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari tenaga kerja. Para pengangguran ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja yang lebih baik. Dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tergolong sebagai penganggur. Pengangguran Siklikal , misalnya : di Negara-negara produsen bahan mentah pertanian,penurunan ini mungkin di sebabkan kemrosotan harga – harga komoditas. Kemrosotan ini mengakibatkan perusahaan – perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya. Pengangguran Stuktural, di sebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi . Wujudnya barang baru yang lebih baik,kemajuan teknologi mengurangi permintaan atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari Negara- Negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industry tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa di berhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran teknologi, di sebabkan oleh penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Di pabrik-pabrik ada kalanya robot telah menggantikan pekerjaan manusia. Jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya Pengangguran Terbuka, Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan kerja yang lebih rendah dari pada bertambahan tenaga kerja. Pengangguran Tersembunyi, Pengangguran ini pada umumnya terjadi di sector pertanian atau jasa. Contohnya banyak Negara berkembang terjadi bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya di perlukan supaya dia dapat menjalankan kegiatannya secara efisien. Misalnya pelayan retoran yang lebih banyak dari yang di perlukan. Pengangguran bermusim, Pengangguran ini terutama terdapat di sector pertanian atau perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan
terpaksa menganggur. Apabila dalam masa di atas para penyadap karet dan nelayan tidak dapat pekerjaan lain maka terpaksa menganggur. Setengah Menganggur, di sebabkan karena jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari dalam seminggu atau satu hingga empat jam sehari. 2.4 Kebijakan Pemerintah Beberapa Tujuan Kebijakan Pemerintah Tujuan Bersifat Ekonomi 1.Menyediakan lowongan pekerjaan dari tahun ke tahun 2.Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat 3.Memperbaiki pembagian pendapatan Tujuan Bersifat social dan politik 1.Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga, di dalam suatu rumah tangga harus ada yang mempunyai pekerjaan guna memenuhi kebutuhannya. 2.Menghindari masalah kejahatan, karena semakin tinggi pengangguran maka semakin tinggi kasus kejahatan. 3.Mewujudkan kestabilan politik, dalam perekonomian yang tingkat penganggurannya tinggi masyarakat sering kali melakukan demontrasi dan mengemukaka n kritik atas pemimpin pemerintah dan ini dapat menghambat kegiatan ekonomi. Sebagai akibatnya perkembangan ekonomi yang terlambat berakibat pangangguran memburuk. 2.5 Tindakan Pemerintah Tindakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran: mengurangi pajak mendorong lebih banyak investasi membari subsidi -Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat - Memperbaiki pembagian pendapatan - Menghindari masalah kejahatan - Menambah keterampilan masyarakat BAB III ANALISA PEMECAHAN MASALAH 3.1 Sikap Pemerintah 1. Menangani Lapangan Pekerjaan Sikap Pemerintah pada saat bertambahnya para penganggur dan juga manusia-manusia yang tidak berpendidikan yang menjadi salah satu penyebabnya.seharusnya pemerintah membuka kursus untuk ketermpilan bagi masyarakat. Salah satunya ada dengan meningkatkan peranan Balai Latihan Kerja (BLK) 2. Keterampilan yang di sediakan Seperti menjahit, bengkel, tata boga, komputer, dan keterampilan lainnya yang diperlukan oleh hotel, perusahaan motor bahkan instansi pemerintahan daerah setempat. 3 Mutu para lulusan BLK yaitu memiliki keterampilan yang tidak kalah kualitasnya dengan lulusan perguruan tinggi. Buktinya mantan didikan BLK sudah ada yang diminta oleh hotel-hotel ternama, perusahaan garmen, dan instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga kerja. Contohnya, sambungnya, di BLK Jakarta Timur. Dari 60 orang yang menempuh pelatihan kerja di sana, hampir 50 persen diminta beberapa perusahaan untuk menjadi pegawai mereka.
4 Disnakertrans bekerja sama Cara lainnya, Disnakertrans juga membina kerja sama dengan berbagai perusahaan untuk mengadakan pelatihan keterampilan. Saat ini, Disnakertrans telah mengadakan pelatihan kerja sama bengkel dengan Perusahaan Toyota Astra. Dari hasil pelatihan tersebut, Toyota Astra akan melihat peserta didik yang dinilai berkualitas baik lalu diajak bergabung untuk bekerja di perusahaannya 3.2 Mengenai Tingkat Penganguran Terjadi karena Urbanisasi tidak bisa di tekan ini terlihat pada setiap akhir tahun seusai labaran , Jakarta akan menampung masyarakat yang dating dari provinsi lain.Untuk menekan arus urbanisasi, mantan Walikota Jakarta Pusat ini menyatakan perlu kerja sama dengan pemerintah provinsi lain. Dengan azas otonomi daerah, pembangunan di luar Jakarta harus dapat diakselarasikan dengan di ibukota, sehingga tidak ada lagi warga yang berbondong-bondong datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Karena di daerahnya telah memberikan kesempatan pekerjaan yang lebih luas dari ibukota. Ketidak Stabilan angka Pengangguran Salah satunya disebabkan jumlah pencari kerja lebih banyak dari lowongan kerja yang ditawarkan dan penempatan kerja dari pencari kerja yang dianggap memenuhi kriteria yang dipersyaratkan perusahaan-perusahaan. 3.4 Kepedulian Masyarakat Mengapa kita peduli terhadap angka-angka tersebut? Pertama, angkayang kurang akurat tidak akan menghasilkan perumusan kebijakan yang tajam danlangkah-langkah penanganan yang saksama. Kedua, masalah pengangguranberdampak luas terhadap kehidupan sosial dan politik yang pada gilirannya akanmemukul balik kestabilan makro-ekonomi yang telah dicapai dengan susah payah. 3.5 Dampak Negatif dari pengangguran dan Penuntasanya Seperti:beragamnya tindakan kriminal, anak jalanan, pengemis, prostitusi, perdagangan anak, aborsi, pengamen dan sebagainya sudah menjadi patologi sosial atau kuman penyakit sosial yang menyebar bagaikan virus kankeryang sulit diberantas. Penyakit sosial ini sangat berbahaya dan menghasilkankorban-ko rban sosial yang tidak ternilai. Menurunnya kualitas sumber daya manusia, tidak dihargainya martabat dan harga diri manusia yang merupakan korbansosial dari penyakit sosial ini sudah sangat merusak sendi-sendi kehidupankemanusiaan yang beradab. Karena itu persoalah pengangguran ini harussecepatnya dipecahkan dan dicarikan jalan keluarnya yang terbaik. Tentunya untuk menghilangkan pengangguran dalam situasi kehidupan ekonomi Bangsa yang sedang morat-marit ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi upaya mengurangi pengangguran bukanlah hal yang mustahil. Cara yang realistis dalam jangka pendek mengurangi pengangguran adalah memberdayakan sektor informal, padat karya dll disamping strategi jangka panjang seperti pemerataan wilayah pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan desentralisasi. Sector informal dinilai sangat membantu menyerap orang-orang yang menganggur tetapi kreatif dan menjadi peredam di tengah pasar global. Namun bukan berarti sektor formal diabaikan. Jika ternyata sektor informal ternyata dapat menjawabi sebagian dari masalah pengangguran yang dihadapi Bangsa kita, maka sudah waktunya sektor informal ini didukung oleh pemerintah dengan menyiapkan anggaran. Anggaran ini bisa digunakan untuk dijadikan modal pengembangan usaha ekonomis produktif bagi pekerja-pekerja informal.
Keterbatasan mereka di dalam pendidikan sangat mudah dijadikan alat komoditas politik untuk melakukan berbagai konflik sosial di tengah masyarakat Pengangguran erat kaitannya dengan kemiskinan dan kemelaratan. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan menjerumuskan sebagaian besar manusia Indonesia ke jurang kemelaratan. Tidak tercapainya pemenuhan kebutuhan ekonomi ini akan menciptakan masalah-masalah social. 3.6 sebab langsung(direct causes) Ada beberapa sebab langsung(direct causes) terjadinya pengangguran besar-besaran di Indonesia yakni: 1) terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja, 2) Kelangkaan Lapangan Kerja, 3) Pemulangan TKI ke Indonesia, 4) Rasionalisasi karyawan dll. Sebab langsung ini pada saat yang sama menjadi akibat dari sebab-sebab yang lain. PHK disebabkan oleh perusahaan bangkrut. Perusahaan bangkrut disebabkan oleh karena kredit macet/tidak mampu mengangsur pinjaman Bank. Kredit macet disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda bangsa ini sejak tahun 1997. Krisis ekonomi disebabkan oleh krisis moneter(melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS). Krisis moneter disebabkan oleh rusaknya ekonomi Indonesia. Kerusakan ekonomi ini disebabkan oleh adanya mental korup, kolusi dan nepotisme (KKN) yang menggurita dan sistematik pada semua lembaga negara dan swasta. Budaya KKN ini disebabkan oleh pemerintahan yang kotor(tidak bersih). Masih bisa dicari lagi sebab-sebabnya misalnya dekadensi(kemerosotan moral), 3.7 Sebagai pihak yang Netral kaum akademisi/intelektual atau LSM harus menciptakan modelmodel penyadaran ini sebagai cara menjembatani(bridging the gap) keadaan yang sekarang dengan keadaan yang diinginkan. Usaha mengkomunikasikan segala hal yang bertujuan agar terbentuk pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang positip dalam rangka menciptakan kehidupan sosial yang baik di kalangan para penganggur kurang terdidik ini harus dibangun dalam konteks penghormatan terhadap martabat manusia(human dignity) itu sendiri. Berbagai cara penyadaran dengan penggunaan audio visual, slide, film, sangat membantu di dalam prosesnya sehingga tidak menimbulkan kebosanan. Metode-metode ceramah dan bersifat menggurui harus dihindari mengingat pesertanya adalah para penganggur yang kehilangan matamepencaharian. Harus lebih banyak diskusi dan sharing pengalaman untuk membangkitkan gairah mereka di dalam situasi-situasi sulit menghadapi kerasnya kehidupan sebagai penganggur. Kondisi menganggur adalah kondisi dimana segala-galanya hilang dan tercabut dari seseorang, bukan saja sumber nafkah, tetapi juga recognition(pengakuan) dan harga diri. Kehilangan jati diri inilah yang membuat orang yang menganggur akan mengalami stress yang tinggi dan apabila tidak mampu dikendalikan maka akan menjadi depresi yang mengarah kepada sakit mental atau gila. Karena pertimbangan itulah maka proses penyadaran ini h arus melibatkan banyak pihak termasuk para psikolog dan psikiater. Bisa saja usaha penyadaran ini bagi sebagian besar penganggur dirasakan membuang-buang waktu karena mereka harus mencari kerja untuk bisa menghidupi anak istrinya atau keluarganya. Untuk mengatasi masalah ini,maka upaya pertama(penyadaran)
diikuti dengan upaya yang kedua yang lebih konkret dan realistis yakni Pemberdayaan secara ekonomis dan social Penyadaran melalui pembentukan sikap dan mental yang dilakukan pada tahap pertama di atas harus diikuti dengan pemberdayaan tahap kedua yang lebih bersifat ekonomis dan konkret. Kebutuhan para penganggur dan keluarganya dalam jangka pendek adalah kebutuhan akan makan dan minum Pemenuhan kebutuhan dasar ini harus didahulukan dan menjadi perhatian utama. Karena para penganggur berpendidikan rendah ini sangat banyak maka mereka bisa disalurkan dalam kegiatan-kegiatan padat karya yang bias mendatangkan upah bagi mereka. Bahkan menurut Bambang Widianto, Direktur Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi Bappenas9, lima tahun ke depan negara ini masih harus mengembangkan industri padat pekerja dan sangat tidak mungkin beralih ke teknologi modern karena struktur angkatan kerja, pekerja dan pengangguran terbuka menurut pendidikan masih didominasi oleh tamatan Sekolah Dasar (SD) ke bawah. Tenaga-tenaga para penganggur kurang terdidik ini bisa dimanfaatkan di kegiatan-kegiatan padat karya sehingga mereka bisa mendapatkan kembali harga dirinya yang telah hilang oleh karena terkena pemutusan hubungan kerja atau karena tidak adanya ketrampilan di dalam bekerja. Pada pemberdayaan ekonomi ini 3.8 Upaya Memecahkan masalah Penganguran Abraham Maslow menyebut 5 kebutuhan manusia dalam 5 tingkatan hierarkis yaitu : 1 ) kebutuhan akan makan, minum dan pakaian, 2)kebutuhan akan keselamatan,keamanan, 3) kebutuhan akan rasa memiliki atau sosial, 4) kebutuhan akan penhargaan dan 5) kebutuhan akan aktualisasi diri. Alderfer memformulsikannya menjadi tiga dan disebutnya ERG 1) kebutuhan akan Eksistensi, 2)kebutuhan akan Relatedness(hubungan) dan 3) kebutuhan akan Growth(pertumbuhan) meliputi penghargaan, aktualisasi diri Ultimate goal Masyarakat sejahtera Masyarakat bermartabat Negara kuat Goal/core objective Upaya intervensi tdk ada PHK tersedianya TKI dibutuhkan ekspansi usaha lap.kerja langsung upaya intervensi Perusahaan pertumbuhan demand thdp TKI efisiensi usaha tinggi maju ekon.tinggi tak langsung kredit lancar aktivitas ekon. lancar TKI pintar,trampil ekonomi membaik stabilitas moneter bersih dari KKN bersih clean goverment clean goverment clean goverment Note : Semua variable bersifat positif Seperti terlihat pada pohon tujuan di atas, ada sejumlah elemen yang menjadi faktor penentu ada tidaknya pekerjaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung seperti: 1) tersedianya lapangan kerja, 2) dibutuhkannya Tenaga Kerja Indonesia(TKI) di luar negeri, 3) adanya ekspansi usaha, 4) adanya jaminan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja dan sebagainya.
Bab IV Kesimpulan dan Penutup Pengangguran di Indonesia yang telah mencapai puluhan juta orang merupakan suatu masalah yang mendesak yang harus segera dipecahkan karena dampak pengangguran itu akan sangat berbahaya bagi tatanan kehidupan sosial. Adalah fakta bahwa berbagai kejahatan sosial seperti pencurian/penodongan/perampokan, pelacuran, jula beli anak, anak jalanan dan lain-lain merupakan dampak dari pengangguran. Dilihat dari dampaknya yang luas terhadap tatanan kehidupan sosial, pengangguran telah menjadi kuman penyakit sosial yang relatif cepat menyebar, berbahaya dan beresiko tinggi menghasilkan korban sosial yang pada gilirannya menurunkan kualitas sumber daya manusia, martabat dan harga diri manusia. Karena itulah maka melalui strategi komunikasi pembangunan, kebijakan-kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang realistis mutlak dilakukan agar angka pengangguran dapat ditekan/dikurangi. Dengan kebijakan yang langsung menyentuh permasalahan pengangguran, maka penyebab dari berbagai patologi sosial yang dialami masyarakat saat ini dapat dikurangi. Berbagai masalah sosial perkotaan yang meresahkan masyarakat saat ini berakar dari kesulitan hidup atau kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh ketiadaan sumber hudup(pekerjaan). DAFTAR PUSTAKA 1. Conyer Diana, 1994. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 2. John Naisbit dan Patricia A. Delapan Jalan Menuju Perubahan. Gramedia, 1993. 3. Jelamu Ardu Marius. Dilema Pembauran Golongan Minoritas Cina. Studi Kasus di Kupang NTT. Tesis, Pascasarjana UI, 1999. 4. Harian Kompas, 25 Oktober 2003. 5. Harian Kompas, 10 September 2003 6. Harian Kompas, 27 September 2003. 7. Harian Pos Kupang, 20 Juni 2003. 8. Suarapublika, Novermber 2003. 9. Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999 10. Buku Makro Ekonomi ‘Teori Pengantar’ Edisi ketiga, Sukirno,Sadono Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta. 11. Buku Ekonomi Pembangunan, Prayitno, Hadi . Penerbit Ghalia Indonesia 12. Dok./ Beritajakarta.com 13. WWW.Google.com 14 Kompas Kamis 5 Februari 2009
BAB I PENDAHULUAN A. Keadaan Penganggur dan Setengah Pengangguran. Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang
disebabkan antara lain; perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif; peraturan yang menghambat inventasi; hambatan dalam proses ekspor impor, dan lain-lain. Menurut data BPS angka pengangguran pada tahun 2002, sebesar 9,13 juta penganggur terbuka, sekitar 450 ribu diantaranya adalah yang berpendidikan tinggi. Bila dilihat dari usia penganggur sebagian besar (5.78 juta) adalah pada usia muda (15-24 tahun). Selain itu terdapat sebanyak 2,7 juta penganggur merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (hopeless). Situasi seperti ini akan sangat berbahaya dan mengancam stabilitas nasional. Masalah lainnya adalah jumlah setengah penganggur yaitu yang bekerja kurang dari jam kerja normal 35 jam per minggu, pada tahun 2002 berjumlah 28,87 juta orang. Sebagian dari mereka ini adalah yang bekerja pada jabatan yang lebih rendah dari tingkat pendidikan, upah rendah, yang mengakibatkan produktivitas rendah. Dengan demikian masalah pengangguran terbuka dan setengah penganggur berjumlah 38 juta orang yang harus segera dituntaskan. B. Keadaan Angkatan Kerja dan Keadaan Kesempatan Kerja. Masalah pengangguran dan setengah pengangguran tersebut di atas salah satunya dipengaruhi oleh besarnya angkatan kerja. Angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2002 sebesar 100,8 juta orang. Mereka ini didominasi oleh angkatan kerja usia sekolah (15-24 tahun) sebanyak 20,7 juta. Pada sisi lain, 45,33 juta orang hanya berpendidikan SD kebawah, ini berarti bahwa angkatan kerja di Indonesia kualitasnya masih rendah. Keadaan lain yang juga mempengaruhi pengangguran dan setengah pengangguran tersebut adalah keadaan kesempatan kerja. Pada tahun 2002, jumlah orang yang bekerja adalah sebesar 91,6 juta orang. Sekitar 44,33 persen kesempatan kerja ini berada disektor pertanian, yang hingga saat ini tingkat produktivitasnya masih tergolong rendah. Selanjutnya 63,79 juta dari kesempatan kerja yang tersedia tersebut berstatus informal. Ciri lain dari kesempatan kerja Indonesia adalah dominannya lulusan pendidikan SLTP ke bawah. Ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang tersedia adalah bagi golongan berpendidikan rendah. Seluruh gambaran di atas menunjukkan bahwa kesempatan kerja di Indonesia mempunyai persyaratan kerja yang rendah dan memberikan imbalan yang kurang layak. Implikasinya adalah produktivitas tenaga kerja rendah. Sasaran Sasaran yang diharapkan, dirumuskan sebagai berikut : Menurunnya jumlah penganggur terbuka dari 0,96 pesen menjadi 5,5 persen pada tahun 2009. Menurunnya jumlah setengah penganggur dari 28,65 persen menjadi 20 persen dari jumlah yang bekerja pada tahun 2009. Meningkatnya jumlah tenaga kerja formal dari 36,71 persen menjadi 60 persen dari jumlah yang bekerja pada tahun 2009. Menurunnya jumlah angkatan kerja usia sekolah dari 20,54 persen menjadi 15 persen pada tahun 2009. Tingkatkan perluasan lapangan kerja dari 91,65 juta orang menjadi 108,97 juta orang. Terbangunnya jejaring antara pusat dengan seluruh Kabupaten/kota. Untuk mencapai hal tersebut disusun strategi, kebijakan dan program-program yang perlu terus dibahas untuk menjadi kesepakatan semua pihak, meliputi Pengendalian Jumlah Angkatan kerja peningkatan Kualitas angkatan Kerja; peningkatan Efektivitas Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja; pembinaan Hubungan Industrial. (Sumber: Deklarasi Penanggulangan Pengangguran di Indonesia, 29 Juni 2004; Bahan Raker Komisi VII DPR-RI dan Menakertrans, 11 Pebruari 2004). Sumber : Majalah Nakertrans Edisi - 03 TH.XXIV-Juni 2004 C. Pengangguran Tenaga Kerja Terdidik
Selain masalah upah, persoalan mendasar ketenagakerjaan di Indonesia saat ini menyangkut tingkat pengangguran. Ini disebabkan pertambahan angkatan kerja baru jauh lebih besar dibanding pertumbuhan lapangan kerja produktif yang dapat diciptakan setiap tahun. Pasca krisis moneter, gap tersebut semakin membengkak tajam. Pada tahun 1998 tingkat pengangguran mencapai 5,7 persen. Angka ini sebenarnya masih di sekitar tingkat pengangguran natural (Natural Rate of Unemployment), suatu tingkat yang secara alamiah mustahil dihindarkan. Ini mencakup pengangguran yang muncul karena peralihan antar kerja oleh tenaga kerja. Dengan jumlah angkatan kerja 92,7 juta, pengangguran 5,7 persen berarti terdapat 4,5 juta orang penganggur. Sebenarnya tingkat pengangguran ini relatif kecil dibanding tingkat pengangguran di beberapa negara industri maju di Eropa di tahun 90-an yang bahkan mencapai dua digit. Namun tingkat pengangguran 5,7 persen tersebut sebenarnya adalah angka pengangguran terbuka (open unemployment), yakni penduduk angkatan kerja yang benar-benar menganggur. Di luar pengertian tersebut, terdapat sejumlah besar penganggur yang dalam konsep ekonomi termasuk dalam kualifikasi pengangguran terselubung (disguised unemployment), yakni tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya disebabkan lemahnya permintaan tenaga kerja. Konsep lainnya adalah under employment, yakni tenaga kerja yang jumlah jam kerjanya tidak optimal karena ketiadaan kesempatan untuk bekerja. Berdasarkan data BPS (Biro Pusat Statistik) sampai Mei 1997, sekitar 45 persen tenaga kerja bekerja di bawah 35 jam per minggu atau setara dengan 25 persen pengangguran penuh. Jika ditambah angka pengangguran terbuka 2.67 persen dan pengaruh krisis ekonomi yang berkepanjangan, total pengangguran nyata bisa mencapai 35-40 persen. Suatu tingkat yang sangat serius dan membahayakan dalam pembangunan nasional. Di samping masalah tingginya angka pengangguran, yang termasuk juga rawan adalah pengangguran tenaga terdidik, yaitu angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas dan tidak bekerja. Fenomena ini patut diantisipasi sebab cakupan nya berdimensi luas, khususnya dalam kaitannya dengan strategi serta kebijakan perekonomian dan pendidikan nasional. Pola Pengangguran Dari tabel di bawah mengungkapkan beberapa hal menarik. Pertama, pada 1998, hampir separuh (49 persen) penganggur ternyata berpendidikan menengah atas (SMTA Umum dan Kejuruan). Kedua, periode 1982-1998, terjadi peningkatan pengangguran berpendidikan menengah ke atas (SMTA, Akademi dan Sarjana) secara signifikan dari 26 p ersen menjadi 57 persen, atau meningkat hampir 120 persen. Ketiga, laju peningkatan pengangguran di sekolah menengah kejuruan lebih rendah daripada sekolah menengah umum, baik pada menengah pertama maupun pada menengah atas. Keempat, persentase peningkatan tingkat pengangguran berpendidikan sarjana adalah paling tinggi, yang melonjak dari 0,57 persen pada 1982 menjadi 5,02 persen pada 1998. Tabel Struktur Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan (%) Pendidikan 1982 1995 1998 SD ke bawah 61.74 40.68 23.09 SLTP 11.79 16.33 19.44 SLTA Umum 12.30 24.90 32.13 SLTA Kejuruan 12.69 11.61 16.86 Diploma 0.91 2.61 3.47 - Diploma I 0.74 0.94
- Diploma II 1.87 2.53 Universitas 0.57 3.86 5.02 Sumber: Statistik Tahunan Indonesia, 1985, 1995, 1998 Beberapa Sebab Secara kualitatif, kualitas tenaga kerja nasional meningkat disebabkan dua hal. Pertama, pembangunan ekonomi pada tingkat tertentu berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat lebih mampu membiayai pendidikan formal dan mengakomodasi makanan bergizi yang membantu kualitas tenaga kerja. Kedua, berbagai kebijakan di bidang pendidikan nasional membawa peningkatan pada kualitas pendidikan formal angkatan kerja. Akan tetapi, pada saat angkatan kerja terdidik meningkat dengan pesat, lapangan kerja masih didominasi sektor-sektor subsistensi yang tidak membutuhkan tenaga kerja berpendidikan. Ini menimbulkan gejala supply induce di mana tenaga kerja terdidik yang jumlahnya cukup besar memberi tekanan kuat terhadap kesempatan kerja di sektor formal yang jumlahnya relatif kecil, sehingga terjadi pendayagunaan tenaga kerja terdidik yang tidak optimal. Secara makro ini juga disebabkan transformasi struktur ekonomi dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder dan tersier (industri dan jasa) tidak diikuti transformasi penyerapan tenaga kerja. Periode 1980-98, penyerapan tenaga kerja sektor primer turun 9 persen menjadi 47 persen, sementara sektor sekunder dan tersier hanya meningkat 3 persen dari 23 persen. Di lain pihak kontribusi sektor primer terhadap PDB turun sebesar 9 persen menjadi 15 persen sementara sektor sekunder dan tersier meningkat sekitar 14 p ersen menjadi 27 persen. Tampaknya gejala tersebut diakibatkan pola perkembangan industri saat ini yang kurang berbasis pada permasalahan nasional yang sifatnya seolah labor surplus padahal karena permintaan yang kecil. Dengan demikian, di samping membangun industri skala besar yang sifatnya padat modal dan teknologi, perhatian juga sudah seharusnya diberikan pada pengembangan industri yang lebih berorientasi pada penyerapan tenaga kerja terdidik yang tidak hanya jumlahnya besar tetapi juga tumbuh dengan sangat cepat. Perlu juga penanganan serius terhadap tingginya persentase lulusan SMTA Umum yang menganggur (lebih tinggi daripada SMTA Kejuruan). Hal ini karena pada dasarnya SMTA Umum dipersiapkan untuk memasuki perguruan tinggi, pada hal untuk masuk ke dunia perguruan tinggi, selain tempat terbatas, mahalnya biaya juga menjadi kendala utama. Berbagai perubahan menyangkut penjurusan di tingkat menengah atas tampaknya tidak akan mampu menjawab permasalahan kualitas angkatan kerja golongan pendidikan ini. Seharusnya, kurikulum SMTA Umum sekarang mendapat proporsi keterampilan praktis sehingga bilamana lulusan SMTA tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi, paling tidak sudah memiliki bekal keterampilan yang dibutuhkan untuk masuk dunia kerja. Apa yang terjadi sekarang adalah, mayoritas angkatan kerja berpendidikan SMTA Umum bekerja di sektor perdagangan dan sektor informal yang produktivitasnya relatif rendah. Selain itu, di tengah membengkaknya jumlah penganggur, ternyata lowongan kerja yang belum terisi cenderung meningkat serta porsinya terhadap lowongan kerja relatif besar. Menurut data Sub Direktorat Informasi Pasar Kerja, Depnaker April 1998, dari 254.032 lowongan kerja terdaftar, terdapat 15 persen lowongan kerja yang tidak dapat terisi. Sekitar 50 persen di antaranya adalah angkatan kerja berpendidikan sarjana dan sarjana muda, sedangkan paling rendah lulusan SD dan diploma satu (D1) sekitar 10 persen. Tingginya proporsi lowongan kerja untuk sarjana d an sarjana muda yang belum terisi menunjukkan adanya kesenjangan antara kualitas penawaran tenaga kerja (dunia perguruan tinggi) dengan kualitas permintaan tenaga kerja (dunia usaha). Kesenjangan ini memang sudah sering diangkat ke permukaan sampai lahirnya konsep link and match. Masalahnya, sejauh mana konsep tersebut tertuang dalam kerangka yang lebih operasional.
Secara fungsional, beberapa perguruan tinggi swasta (PTS) sudah menerapkan hal ini di mana banyak praktisi bisnis menjadi dosen-dosen PTS, yang secara perlahan membawa perubahan pada kurikulum. Akan tetapi, bila tidak diimbangi dengan penjembatanan secara struktural, misalnya dengan berbagai proyek kerjasama penelitian antara dunia usaha dengan perguruan tinggi yang melibatkan mahasiswa, dosen, peneliti dan praktisi niscaya sulit untuk mempersempit gap tersebut. Permagangan mungkin salah satu alternatif solusi praktis dan tepat. Hal ini didasarkan bahwa dunia usaha terkesan tertutup terhadap mahasiswa yang datang untuk melakukan kegiatan penelitian (riset) sehingga menguatkan adanya kesenjangan tersebut. Tapi ini juga belum ditangani secara serius dan terpadu. BAB II MASALAH A. Tiap Tahun, Angka Pengangguran Indonesia Naik Sejak 1997 sampai 2003, angka pengangguran terbuka di Indonesia terus menaik, dari 4,18 juta menjadi 11,35 juta. Didominasi oleh penganggur usia muda. Selain usia muda, pengangguran juga banyak mencakup berpendidikan rendah, tinggal di pulau Jawa dan berlokasi di daerah perkotaan. Intensitas permasalahan juga lebih banyak terjadi pada penganggur wanita dan pengaggur terdidik. Pengangguran dan setengah pengangguran merupakan permasalahan di muara yang tidak bisa diselesaikan pada titik itu saja, tapi juga harus ditangani dari hulu. Sektor di hulu yang banyak berdampak pada pengangguran dan setengah pengangguran adalah sektor kependudukan, pendidikan dan ekonomi. Ada tiga asumsi yang menjadi harapan untuk menurunkan pengangguran dan setengah pengangguran. Pertama, pertumbuhan tenaga kerja rata-rata pertahun dapat ditekan dari 2,0 persen pada periode 2000-2005 menjadi 1,7 persen pada periode 2005-2009. Demikian juga pertumbuhan angkatan kerja, dapat ditekan menjadi 1,9 persen pada periode 2005-2009 dari periode sebelumnya yang mencapai 2,4 persen. Kedua, dapat ditingkatkannya pertumbuhan ekonomi menjadi 6,0 persen pada periode 2005-2009 dari periode sebelumnya yang hanya mencapai 4,1 persen. Ketiga, transformasi sektor informal ke sektor formal dapat dipercepat baik di daerah perkotaan maupun pedesaan terutama di sektor pertanian, perdagangan, jasa dan industri. B. Masalah Buruh-Pengusaha Belum Terpecahkan, Pengangguran Terus Bertambah Kolapsnya perekonomian Indonesia sejak krisis pada pertengahan 1997 membuat kondisi ketenagakerjaan Indonesia ikut memburuk. Sejak itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tidak pernah mencapai 7-8 persen. Padahal, masalah pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi ada, otomatis penyerapan tenaga kerja juga ada. Setiap pertumbuhan ekonomi satu persen, tenaga kerja yang terserap bisa mencapai 400 ribu orang. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 3-4 persen, tentunya hanya akan menyerap 1,6 juta tenaga kerja, sementara pencari kerja mencapai rata-rata 2,5 juta pertahun. Sehingga, setiap tahun pasti ada sisa. Bayangkan, pada 1997, jumlah penganggur terbuka mencapai 4,18 juta. Selanjutnya, pada 1999 (6,03 juta), 2000 (5,81 juta), 2001 (8,005 juta), 2002 (9,13 juta) dan 2003 (11,35 juta). Sementara itu, data pekerja dan pengangguran menunjukkan, pada 2001: usia kerja (144,033 juta), angkatan kerja (98,812 juta), penduduk yang kerja (90,807 juta), penganggur terbuka (8,005 juta), setengah penganggur terpaksa (6,010 juta), setengah penganggur sukarela (24,422 juta); pada 2002: usia kerja (148,730 juta), angkatan kerja (100,779 juta), penduduk yang kerja (91,647
juta), penganggur terbuka (9,132 juta), setengah penganggur terpaksa (28,869 juta), setengah penganggur sukarela . Sebenarnya, untuk menurunkan pengangguran dan setengah pengangguran bisa saja dicapai lewa tiga asumsi dasar, yaitu pertama, pertumbuhan tenaga kerja rata-rata pertahun ditekan dari 2,0 persen pada periode 2000-2005 menjadi 1,7 persen pada periode 2005-2009. Demikian juga pertumbuhan angkatan kerja, ditekan menjadi 1,9 persen pada periode 2005-2009 dari periode sebelumnya yang mencapai 2,4 persen. Kedua, pertumbuhan ekonomi ditingkatkan menjadi 6,0 persen pada periode 2005-2009 dari periode sebelumnya yang hanya mencapai 4,1 persen. Ketiga, mempercepat transformasi sektor informal ke sektor formal, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, terutama di sektor pertanian, perdagangan, jasa dan industri. Tapi pemecahan persoalan tidak semudah itu. Bicara soal ketenagakerjaan tidak akan lepas dari persoalan buruh dan pengusaha yang tiap hari kian mencuat ke permukaan. Sejak 2000, persoalan terus datang, hingga “terpaksa” harus melahirkan paket Undang Undang Serikat Pekerja, Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Selesaikan masalah? Tunggu dulu, lihatlah data berikut: Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) 2001: Perkara yg Masuk (81), Jumlah Putusan (80), Sisa*) Perkara (73) *) Akumulasi dengan Sisa perkara Bulan Sebelumnya 2002: Perkara masuk (101), Jumlah putusan (91), sisa perkara (189) Keterangan: Data Perselisihan dari P4P tidak dibuat angka komulatif 2003: Perkara masuk (95), jumlah putusan (95), Sisa perkara (321) Keterangan: Data Perselisihan dari P4P tidak dibuat angka komulatif Sumber: Depnakertrans, Ditjen Binawas Jumlah Perkara dan Tenaga Kerja yang Terkena PHK 2002: Kasus PHK (2.445), Tenaga Kerja PHK (114.933), kasus PHI (101) 2003: Kasus PHK (12.175), tenaga kerja PHK (110.145), kasus PHI (95) Sumber: Depnakertrans, Ditjen Binawas Pemogokan 2001: Kasus Pemogokan (174), tenaga kerja yang terlibat (109.845) 2002: Kasus pemogokan (220), tenaga kerja yang terlibat (769.142) 2003: Kasus pemogokan (146), tenaga kerja yang terlibat (61.790) Sumber: Depnakertrans, Ditjen Binawas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 2001: Perkara yang masuk (2.160), jumlah putusan (1.906), sisa perkara (2.632) *) Akumulasi dengan Sisa perkara Bulan Sebelumnya 2002: Perkara yang masuk (2.445), jumlah putusan (1.980), sisa perkara (4.415) Keterangan: Data PHK dari P4P tidak dibuat angka komulatif 2003: Perkara yang masuk (2.175), jumlah putusan (2.098), sisa perkara (6.393) Keterangan: Data PHK dari P4P tidak dibuat angka komulatif Sumber: Depnakertrans, Ditjen Binawas Jumlah Tenaga Kerja yang Terkena PHK 2002: Perkara yang masuk (114.933), jumlah putusan (98.565), sisa perkara (205.867) Keterangan: Jumlah TK dari P4P tidak dibuat ang ka komulatif 2003: Perkara yang masuk (110.145), jumlah putusan (117.357), sisa perkara (223.413) Keterangan: Jumlah TK dari P4P tidak dibuat ang ka komulatif Sumber: Depnakertrans, Ditjen Binawas Berdasarkan data di atas, jelas masalah buruh dan pengusaha seakan juga menjadi bom waktu
yang tiap saat bisa meledak dan menghancurkan kerangka ketenagakerjaan Indonesia. Fakta hubungan buruh dan pengusaha tidak bisa serta merta terselesaikan dengan hadirnya UU Ketenagakerjaan dan PPHI. uruh itu hanya concern pada dua hal: PHK dan penyelesaian perselisihan,. Tentunya, tidak perlu harus mengeluarkan UU baru yang ternyata menguntungkan pasar bebas. Ditambah lagi, adanya pernyataan beberapa ekonom yang mengatakan, kenaikan upah minimum akan menyumbang pengangguran sebesar satu persen, jelas menguntungkan pasar bebas itu. Jumlah buruh di 2665 perusahaan tekstil dan produksi tekstil serta terkait dengan industri tesktil dan produksi tekstil saja mencapai 4,7 juta. Belum di industri lainnya. Pertanyaannya, apakah hak upah minimum itu berkorelasi dengan pengangguran? Soal pengangguran itu jelas terkait dengan krisis ekonomi yang tidak bisa diselesaikan pemerintah. 62,5 persen pangsa pasar tenaga kerja itu ada di desa. Tidak ada korelasi, dan upah minimum bukan penyebab utama pengangguran itu. Tuntutan kesejahteraan buruh itu, adalah hak buruh yang bisa dipahami, memang harus ada berbagai jaminan. Tapi yang bisa di berikan saat ini adalah yang sesuai dengan dukungan ekonomi kita, itu dulu deh. Tanpa ada kemampuan yang didukung ekonomi nasional, jelas makin hari makin terjadi PHK, industri tidak bersaing sehingga terjadi deindustrialisasi dan jadilah pedagang. Tidak heran saat ini, banyak industri berubah jadi trading, impor. Bagi pengusaha, itu tidak ada masalah. Tapi siapa yang akan memberikan pekerjaan? Soal ketenagakerjaan memang menjadi hal pokok dalam menggerakkan iklim investasi. Karena investor akan melihat, normatif ketenagakerjaan Indonesia bagaimana, upah minimumnya, compete tidak? Jika upah buruh naik, produktifitas tidak naik, itu namanya tidak baik dan mampu berkompetisi. UU yang baru ini jelas memberatkan pengusaha. Investasi akan semakin tidak mampu masuk, sehingga terjadi pengangguran yang tentunya, kesejahteraan buruhpun jadi terhambat. Soal paketan UU Ketenagakerjaan boleh jadi harus menjadi perhatian serius. Karena berdasarkan riset ILO (International Labour Organization) 2-3 tahun terakhir, lebih dari 60 persen angkatan kerja Indonesia ada di sektor informal. Sisanya, ada di sektor formal, bekerja di perusahaan, pegawai negeri dan lainnya yang memang mempunyai jaminan perlindungan, seperti tiap bulan mendapatkan gaji tetap, ada jaminan kesehatan dan lainnya. Informal yang jumlahnya jelas lebih banyak ini, tentunya tidak mempunyai jaminan sama sekali: satu perbandingan yang tidak sehat. Celakanya, UU Ketenagakerjaan justru membuat pengusaha menutup perusahaannya yang kemudian menurunkan kesempatan meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan. Kemungkinan, tutupnya perusahan elektronik SONY dan DOSON yang memproduksi sepatu Reebok, akan diikuti juga perusahaan lainnya. Di sisi lain, kompetisi usaha Indonesiapun semakin menurun. Jelas, Cina dan Thailand bukanlah kompetitor lagi. Bahkan, kemungkinan kita akan dikejar oleh Vietnam, Laos dan Kamboja. Soal buruh dan pengusaha, sebenarnya banyak yang bisa dilakukan pemerintah, bukan sekadar mendapatkan win-win solution, tapi juga memperhatikan kepentingan publik. Satu contoh yang mungkin pengusaha dan buruh lainnya juga sepakat, penggunaan keuntungan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) untuk kepentingan buruh dan pengusaha. Janganlah pemerintah mengambil deviden dari Jamsostek, tapi kembalikan ke buruh. Komponen pengeluaran besar buruh adalah penginapan dan transportasi. Dana Jamsostek yang surplus sekitar satu triliun rupiah itukan bisa dikembalikan ke buruh dengan membangun perumahan buruh yang tersebar di sekitar sentra industri. Artinya, buruh bisa save biaya transportasi dan memberikan hidup yang lebih layak. Bahkan, buruh sebenarnya mau berkompromi untuk menunda pemenuhan hak yang mereka tuntut. Tidak apa-apa upah tidak dinaikkan untuk sementara. Tapi pemerintah jangan menaikkan
harga barang, listrik dan layanan publik lainnya dong. Dana Jamsostek itu juga seharusnya b isa dijadikan solusi dalam hal kesejahteraan buruh. Fakta tetap mengatakan, jumlah pengangguran terus bertambah. Jelas, mau tidak mau, semua mata serasa tertuju ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) sebagai operator (pemerintah) penyelesaian soal ketenagakerjaan ini. Untuk menanggulangi masalah penganggur dan setengah penganggur, efek netto dari hasil pembangunan yang diperkirakan akan semakin baik di masa mendatang perlu didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, antara lain terciptanya kesempatan kerja produktif dan remunerative. Dengan cara ini, redistribusi pendapatan dalam bentuk seperti pengalihan subsidi BBM tidak perlu lagi dilakukan, atau hanya bersifat supplemen bilamana keadaan terlalu memaksa. Kebijakan itu perlu ditempuh untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar dari sekadar dampak negatif, seperti yang kita alami sekarang ini. Ketidak-stabilan peta politik dan keamanan, kemungkinan besar akan semakin parah dan mengganggu sendi-sendi pembangunan lainnya. Bila hal ini benar-benar terjadi, Indonesia akan berada pada bibir jurang kehancuran yang sulit dihindarkan. Untuk itu seluruh komponen bangsa, termasuk instansi-instansi pemerintah yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan ketenaga-kerjaan untuk harus segera mengkonsolidasikan diri, bersama-sama mengatasi masalah ini. Konsolidasi ini, mencakup berbagai aspek penting, antara lain: identifikasi dan pemilihan program, pembiayaan, koordinasi pelaksanaan, pengawasan dan lain-lain. Tanpa harus mengabaikan core-programe masing-masing instansi atau pihak terkait, aspek penanggulangan pengangguran harus dijadikan sebagai titik perhatian. Depnaker tidak mampu mengatasi pengangguran. Yang mampu mengatasinya adalah semua sektor, pemerintah dan masyarakat sendiri, harus bersama-sama. Selama ini Depnakertranas sudah menyebarkan informasi dan mendo rong ke arah wira-usaha. Umumnya negara berkembang, 54-60 persen sektor informal mampu menampung pencari kerja, sebagai usaha mandiri, kecil-menengah. Yang di dorong itu pencari kerjanya, baik lewat tenaga kerja pemuda mandiri professional, tenaga kerja terdidik, lalu masalah pengembangan penerapan teknologi tepat guna, maupun pola-pola pemberian kredit bank. Selain itu, Depnakertrans juga mencoba “menyentil” instansi lain untuk peduli terhadap masalah pengangguran, supaya juga bisa membuat tolak ukur, membuat gambaran: berapa sektor kerja dan tenaga kerja yang riil ada. Seperti pertanian, dimana diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak. Data-data menunjukkan, sampai dengan 40 persen, sektor pertanian menyerap tenaga kerja. Kemudian diikuti sektor kelautan. Untuk itu, departemen pertanian dan kelautan misalnya, harusnya mampu memperluas kesempatan pek erjaan di sektor mereka sendiri. Tapi Depnakertrans mengaku, anggaran yang dimiliki sangat terbatas untuk mendorong kesempatan kerja. Untuk 2002 saja, Depnakertrans hanya mempunyai dana 40-41 milyar rupiah dan dibagikan ke seluruh Indonesia. Programnya mencakup pelatihan dan upaya-upaya pendorongan ke wira-usaha. Idealnya untuk penanggulangan penganggur ini, Depnakertrans diberikan dana sekitar 1 trilyun rupiah agar sampai tenaga kerja sarjana bisa di tampung dan fokuskan pada pengembangan desa. Karena desa memerlukan ahli, motivator, perencana, dinamisator masyarakat desa. Sampai sekarang Depnakertrans juga belum mempunyai peta potensi wilayah dan pengangguran sampai ke daerah terkecil, seperti kelurahan dan desa. Daerah tidak pernah meng-update data yang ada. Bagaimana mungkin Depnaker bisa menjalankan programnya jika basis data saja tidak punya? Sudah pernah di mintakan ke Pemda, seperti data penganggur, dimana, latar-belakangnya dan potensi wilayah yang ada. Tapi tidak pernah ada. Masalahnya, Pemda hanya mengharapkan PAD, tidak pernah memikirkan bagaimana masyarakatnya makmur, sejahtera dan berkembang dan tidak menganggur. Dengan otonomi daerah, pemerintah pusat hanyalah pembuat kebijakan, fasilitator, pendorong dan pemberi wacana-wacana. Praktek dan rill di lapangan, Pemdalah yang
mengurusi semuanya. Selain mempunyai Rencana Tenaga Kerja Nasional 2004-2009, Depnakertrans lewat Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri juga mempunyai program dan kegiatan yang diarahkan untuk pencapaian Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja. Kegiatan yang dilaksanakan adalah: a. Merumuskan pedoman atau petunjuk teknis, mengimplementasikan dan mensosialisasikan kebijakan pembinaan yang bertujuan untuk : 1. Membangun sistem peningkatan kualitas tenaga kerja ; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan di Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Kerja ; 3. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga nasional maupun internasional ; 4. Mendorong peranan masyarakat luas di Bidang Ketenagakerjaan meliputi pelatihan, penempatan dan produktivitas tenaga kerja. b. Pengembangan Kesempatan Kerja, dalam T.A. 2003 telah dilaksanakan : 1. Perluasan lapangan kerja bagi 120.561 orang meliputi : - Pendayagunaan tenaga kerja pemuda mandiri profesional, tenaga kerja sarjana dan tenaga kerja mandiri terdidik sebanyak 67.734 orang. - Terapan teknologi tepat guna 4.855 orang. - Padat karya produktif 44.317 orang. - Penciptaan wirausaha baru 2.280 orang. - Pembinaan dan pendayagunaan anak jalanan dan pedagang asongan 690 orang. - Pengembangan model perluasan kerja 685 orang. 2. Penempatan Tenaga Kerja AKAD : 21.200 orang. 3. Pelatihan ketrampilan sebanyak 42.951 orang meliputi : - Pelatihan institusional : 14.800 orang. - Pelatihan MTU : 20.485 orang. - Pelatihan Magang : 1.088 orang. - Pelatihan Teknisi :1.225 orang. - Pelatihan kewirausahaan : 2.764 orang. - Pelatihan melalui anggaran DPKK-TKI : 2.589 orang. 4. Pelaksanaan pemagangan ke Jepang sebanyak 4.790 orang 5. Pelatihan untuk angkatan kerja khusus seperti penyandang cacat dan lanjut usia sebanyak 1.276 orang. 6. Pemberian bantuan peralatan kepada 78 lembaga pelatihan BLK/LLK dan 12 pondok pesantren. 7. Pemberian ijin tenaga kerja asing (IKTA) sebanyak 19.898 orang. Tampaknya, semua perencanaan yang “terkesan” bagus itu, harus benar-benar menjadi perhatian Depnakertrans. Apalagi, jika bicara soal ketenagakerjaan, ada beberapa tugas yang bisa dilakukan direktoratnya: pembinaan yang menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia, penempatan, hingga SDM bisa bekerja secara produktif. “SDM kita belum mampu bersaing. Untuk itu, kita upayakan agar dengan standar kompetisi, SDM nantinya mampu mengisi lowongan pekerjaan dan bahkan menciptakan lapangan pekerjaan. Tidak kompetitifnya SDM Indonesia, terbukti pada lomba ketrampilan se-Asia pada dua tahun lalu. Saat itu, Indonesia hanya memperoleh perunggu untuk kompetisi di bidang otomotif, eletronik dan lainnya itu. Apalagi, SDM Indonesia ditempatkan pada posisi 112 dari 117 negara yang diteliti. Belum lagi bicara soal banyaknya tenaga kerja asing yang masuk dan mengisi pekerjaan di Indonesia. Karena tenaga kerja Indonesia belum mampu mengisinya. TKI saja
masih dalam posisi menengah. Soal penanggulangan pengangguran dan perencanaan tenaga kerja nasional seharusnya juga ada di tiap daerah, terkait dengan semangat otonomi daerah. Sejak otonomi daerah, pusat dan daerah terputus. Padahal, pusat hanya pembuat kebijakan, penjabarannya ada di daerah. Sekitar 2005, di tingkatkan sektor formal. Sehingga pada 2006, sektor informal bisa di persiapkan, dan tahun-tahun berikutnya baru di dorong migrasi tenaga kerja di sektor informal menuju sektor formal. Ini berarti, nasib ketenagakerjaan akan semakin memburuk sampai ada kejelasan pada 2006. C. Tahun 2004 Pengangguran Berkurang, Tingkat Kemiskinan Kembali ke Sebelum Krisis Jika perekonomian tumbuh lima persen pada tahun 2004, Indonesia dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Jika berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi lima persen tahun 2004 ini, tingkat kemiskinan Indonesia akan kembali ke posisi sebelum krisis. Pertumbuhan ekonomi tahun 2003 tercatat 4,3 persen. Tahun 2004 ini pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 4,8-5,0 persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka tahun 2003 tercatat 10 juta orang. Tingkat kemiskinan sudah lebih baik daripada waktu krisis. Sekadar dengan mengerem investasi dan mempergunakan subsidi langsung, tingkat kemiskinan di Indonesia sebetulnya sekarang sudah kembali ke waktu kita mau masuk krisis, tahun 1996. Untuk tingkat pengangguran, semoga tahun ini kita dapat menunjukkan apa artinya (pertumbuhan ekonomi) naik dari empat persen ke lima persen. Untuk mencapai pertumbuhan lima persen, perekonomian Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi dan pasar dalam negeri, tetapi harus memanfaatkan ekspor, pasar luar negeri. Selanjutnya, jika ingin kembali ke tingkat pertumbuhan ekonomi enam persen, investasi harus digalakkan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tujuh persen, perekonomian Indonesia harus menggalakkan ekspor dan investasi. Sekarang, investasi yang di lakukan baru investasi prasarana, seperti proyek sejuta rumah, proyek 700 km jalan tol, pembangunan pembangkit tenaga listrik yang baru, pembangunan sistem irigasi, dan proyek banjir kanal timur di Jakarta. Tahun 2004 pemerintah menggerakkan ekspor agar pada tahun 2005 ekspor mulai meningkat dan investor akan merasa lebih pasti lagi dalam menanamkan modalnya. Diharapkan, penanaman modal bergeser dari sekadar pembelian reksa dana, obligasi korporasi, dan surat utang negara menuju penggunaan dana untuk penanaman modal langsung. Untuk tahun 2004, ekspor nonmigas ditargetkan tumbuh mencapai tujuh persen dari tahun sebelumnya. Hal itu dapat dicapai melalui pen etrasi pasar dan penguatan daya saing. Salah satu unsur penguatan daya saing adalah pemberian fasilitas perpajakan. Tax holiday sama sekali tidak termasuk fasilitas perpajakan yang dimaksud. Tidak adil jika penanaman modal asing (PMA) langsung hanya diukur dari perizinan yang diberikan BKPM. Alasannya, yang masuk ke BKPM adalah persetujuan untuk perusahaan yang meminta fasilitas. Banyak investasi yang juga sudah masuk ke Indonesia, tetapi tidak membutuhkan fasilitas. Dalam kenyataannya, apa lagi fasilitas yang bisa kita tawarkan kepada mereka Tidak banyak. Oleh karena itu, sudah disiapkan angka-angka yang benar-benar dapat dipercaya dan mewakili jumlah PMA langsung yang masuk ke Indonesia. BAB III PEMBAHASAN A. Penanggulangan Pengangguran di Indonesia
Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Kondisi pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal; dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Pembangunan bangsa Indonesia kedepan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai ketrampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya. Dalam pembangunan Nasional, kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Untuk menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri perlu keberpihakan kebijakan termasuk akses, pendamping, pendanaan usaha kecil dan tingkat suku bunga kecil yang mendukung. Kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus merupakan satu kesatuan yang saling mendukung untuk penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. B. Gerakan Nasional Penanggulangan Pengangguran (GNPP). Mengingat 70 persen penganggur didominasi oleh kaum muda, maka diperlukan penanganan khusus secara terpadu program aksi penciptaan dan perluasan kesempatan kerja khusus bagi kaum muda oleh semua pihak. Berdasarkan kondisi diatas perlu dilakukan Gerakan Nasional Penanggulangan Pengangguran (GNPP) dengan mengerahkan semua unsur-unsur dan potensi di tingkat nasional dan daerah untuk menyusun kebijakan dan strategi serta melaksanakan program penanggulangan pengangguran. Salah satu tolok ukur kebijakan nasional dan regional haruslah keberhasilan dalam perluasan kesempatan kerja atau penurunan pengangguran dan setengah pengangguran. Gerakan tersebut dicanangkan dalam satu Deklarasi GNPP yang diadakan di Jakarta 29 Juni 2004. Lima orang tokoh dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perwakilan pengusaha, perwakilan perguruan tinggi, menandatangani deklarasi tersebut, merekaadalah Gubernur Riau H.M. Rusli Zainal; Walikota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung H. Zulkarnaen Karim; Palgunadi; T. Setyawan,ABAC; pengusaha; DR. J.P. Sitanggang, UPN Veteran Jakarta; Bambang Ismawan, Bina Swadaya, LSM; mereka adalah sebagian kecil dari para tokoh yang memandang masalah ketenagakerjaan di Indonesia harus segera ditanggulangi oleh segenap komponen bangsa. Menurut para deklarator tersebut, bahwa GNPP ini dimaksudkan untuk membangun kepekaan dan kepedulian seluruh aparatur dari pusat ke daerah, serta masyarakat seluruhnya untuk berupaya mengatasi pengangguran. Dalam deklarasi itu ditegaskan, bahwa untuk itu, sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebaiknya segera dibentuk Badan Koordinasi Perluasan Kesempatan Kerja. Kesadaran dan dukungan sebagaimana diwujudkan dalam kesepakatan GNPP tersebut,
menunjukan suatu kepedulian dari segenap komponen bangsa terhadap masalah ketenagakerjaan, utamanya upaya penanggulangan pengangguran. Menyadari bahwa upaya penciptaan kesempatan kerja itu bukan semata fungsi dan tanggung jawab Depatemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, akan tetapi merupakan tanggung jawab kita semua, pihak pemerintah baik pusat maupun daerah, dunia usaha, maupun dunia pendidikan. Oleh karena itu, dalam penyusunan kebijakan dan program masing-masing pihak, baik pemerintah maupun swasta harus dikaitkan dengan penciptaan kesempatan kerja yang seluas-luasnya. Konsepsi. Sementara itu dalam Raker dengan Komisi VII DPR-RI 11 Pebruari 2004 yang lalu, Menakertrans Jacob Nuwa Wea dalam penjelasannya juga berkesempatan memaparkan konsepsi penanggulangan pengangguran di Indonesia, meliputi keadaan pengangguran dan setengah pengangguran; keadaan angkatan kerja; dan keadaan kesempatan kerja; serta sasaran yang akan dicapai. Dalam konteks ini kiranya paparan tersebut masih relevan untuk diinformasikan. Dalam salah satu bagian paparannya Menteri menyebutkan, bahwa pembukaan UUD 1945 mengamanatkan: "... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa ...". Selanjutnya secara lebih konkrit pada Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa : " tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan " dan pada Pasal 28 D ayat (2) menyatakan bahwa:" Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Hal ini berarti, bahwa secara konstitusional, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pekerjaan dalam jumlah yang cukup, produktif dan remuneratif. Kedua Pasal UUD 1945 ini perlu menjadi perhatian bahwa upaya-upaya penanganan pengangguran yang telah dilaksanakan selama ini masih belum memenuhi harapan, serta mendorong segera dapat dirumuskan Konsepsi Penanggulangan Pengangguran. Selanjutnya Menakertrans menyatakan, Depnakertrans dengan mengikut sertakan pihak-pihak terkait sedang menyusun konsepsi penanggulangan pengangguran. Dalam proses penyusunan ini telah dilakukan beberapa kali pembahasan di lingkungan Depnakertrans sendiri, dengan Tripartit secara terbatas (Apindo dan beberapa Serikat Pekerja); dan juga pembahasan dengan beberapa Departemen dan Bappenas. " Memperhatikan kompleksnya permasalahan pengangguran, disadari bahwa penyusunan konsepsi tersebut masih perlu didiskusikan dan dikembangkan lebih lanjut dengan berbagai pihak yang lebih luas, antara lain sangat dibutuhkan masukan dan dukungan sepenuhnya dari Anggotra DPR-RI yang terhormat khususnya Komisi VII; masih memerlukan waktu dan dukungan biaya sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan suatu Konsepsi Penanggulangan Pengangguran di Indonesia yang didukung oleh seluruh komponen masyarakat", tutur Menteri Jacob Nuwa Wea. C. Solusi Masalah Pengangguran di Indonesia Sekitar 10 juta penganggur terbuka (open unemployed) dan 31 juta setengah penggangur (underemployed) bukanlah persoalan kecil yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia dewasa ini dan ke depan. Sepuluh juta penganggur terbuka berarti sekitar separo dari penduduk Malaysia. Penganggur itu berpotensi menimbulkan kerawanan berbagai kriminal dan gejolak sosial, politik dan kemiskinan. Selain itu, pengangguran juga merupakan pemborosan yang luar biasa. Setiap orang harus mengkonsumsi beras, gula, minyak, pakaian, energi listrik, sepatu, jasa dan sebagainya setiap hari, tapi mereka tidak mempunyai penghasilan. Bisa kita bayangkan berapa ton beras dan kebutuhan lainnya harus disubsidi setiap harinya. Bekerja berarti memiliki produksi. Seberapa pun produksi yang dihasilkan tetap lebih baik dibandingkan jika tidak memiliki produksi sama sekali. Karena itu, apa pun alasan dan
bagaimanapun kondisi Indonesia saat ini masalah pengangguran harus dapat diatasi dengan berbagai upaya. Sering berbagai pihak menyatakan persoalan pengangguran itu adalah persoalan muara. Berbicara mengenai pengangguran banyak aspek dan teori disiplin ilmu terkait. Yang jelas pengangguran hanya dapat ditanggulangi secara konsepsional, komprehensif, integral baik terhadap persoalan hulu maupun muara. Sebagai solusi pengangguran, berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh sebagai berikut. Setiap penganggur diupayakan memiliki pekerjaan yang banyak bagi kemanusiaan artinya produktif dan remuneratif sesuai Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 dengan partisipasi semua masyarakat Indonesia. Lebih tegas lagi jadikan penanggulangan pengangguran menjadi komitmen nasional. Untuk itu diperlukan dua kebijakan, yaitu kebijakan makro dan mikro (khusus). Kebijakan makro (umum) yang berkaitan erat dengan pengangguran, antara lain kebijakan makro ekonomi seperti moneter berupa uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar yang melibatkan Bank Indonesia (Bank Sentral), fiskal (Departemen Keuangan) dan lainnya. Dalam keputusan rapat-rapat kebinet, hal-hal itu harus jelas keputusannya dengan fokus pada penanggulangan pengangguran. Jadi setiap lembaga pemerintah yang terkait dengan pengangguran harus ada komitmen dalam keputusannya dan pelaksanaannya. Kebijakan Mikro Selain itu, ada juga kebijakan mikro (khusus). Kebijakan itu dapat dijabarkan dalam beberapa poin. Pertama, pengembangan mindset dan wawasan penganggur, berangkat dari kesadaran bahwa setiap manusia sesungguhnya memilki potensi dalam dirinya namun sering tidak menyadari dan mengembangkan secara optimal. Dengan demikian, diharapkan setiap pribadi sanggup mengaktualisasikan potensi terbaiknya dan dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik, bernilai dan berkualitas bagi dirinya sendiri maupun masyarakat luas. Kepribadian yang matang, dinamis dan kreatif memiliki tujuan dan visi yang jauh ke depan, berani mengambil tantangan serta mempunyai mindset yang benar. Itu merupakan tuntutan utama dan mendasar di era globalisasi dan informasi yang sangat kompetitif dewasa ini dan di masa-masa mendatang. Perlu diyakini oleh setiap orang, kesuksesan yang hakiki berawal dari sikap mental kita untuk berani berpikir dan bertindak secara nyata, tulus, jujur matang, sepenuh hati, profesional dan bertanggung jawab. Kebijakan ini dapat diimplementasikan menjadi gerakan nasional melalui kerja sama dengan lembaga pelatihan yang kompeten untuk itu Kedua, segera melakukan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun keuangan (finansial). Ketiga, segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Hal itu dapat dilakukan serentak dengan pendirian Badan Jaminan Sosial Nasional dengan embrio mengubah PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek) menjadi Badan Jaminan Sosial Nasional yang terdiri dari berbagai devisi menurut sasarannya. Dengan membangun lembaga itu, setiap penganggur di Indonesia akan tercatat dengan baik dan mendapat perhatian khusus. Secara teknis dan rinci, keberadaaan lembaga itu dapat disusun dengan baik. Keempat, segera menyederhanakan perizinan karena dewasa ini terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanamaan Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi masyarakat secara perorangan maupun b erkelompok. Itu semua
perlu segera dibahas dan disederhanakan sehingga merangsang pertumbuhan investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Kelima, mengaitkan secara erat (sinergi) masalah pengangguran dengan masalah di wilayah perkotaan lainnya, seperti sampah, pengendalian banjir, dan lingkungan yang tidak sehat. Sampah, misalnya, terdiri dari bahan organik yang dapat dijadikan kompos dan bahan nonorganik yang dapat didaur ulang. Sampah sebagai bahan baku pupuk organik dapat diolah untuk menciptakan lapangan kerja dan pupuk organik itu dapat didistribusikan ke wilayah-wilayah tandus yang berdekatan untuk meningkatkan produksi lahan. Semuanya mempunyai nilai ekonomis tinggi dan akan menciptakan lapangan kerja. Keenam, mengembangkan suatu lembaga antarkerja secara profesional. Lembaga itu dapat disebutkan sebagai job center dan dibangun dan dikembangkan secara profesional sehingga dapat membimbing dan menyalurkan para pencari kerja. Pengembangan lembaga itu mencakup, antara lain sumber daya manusianya (brainware), perangkat k eras (hardware), perangkat lunak (software), manajemen dan keuangan. Lembaga itu dapat di bawah lembaga jaminan sosial penganggur atau bekerja sama tergantung kondisinya. Ketujuh, menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ak an dikirim ke luar negeri. Perlu seleksi lebih ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil (skilled). Hal itu dapat dilakukan dan diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Bagi pemerintah Daerah yang memiliki lahan cukup, gedung, perbankan, keuangan dan aset lainnya yang memadai dapat membangun Badan Usaha Milik Daerah Pengerahan Jasa Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri (BUMD-PJTKI). Tentunya badan itu diperlengkapi dengan lembaga pelatihan (Training Center) yang kompeten untuk jenis-jenis keterampilan tertentu yang sangat banyak peluang di negara lain. Di samping itu, perlu dibuat peraturan tersendiri tentang pengiriman TKI ke luar negeri seperti di Filipina. Kedelapan, segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan. Karena itu, Sisdiknas perlu reorientasi supaya dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Kesembilan, upayakan untuk mencegah perselisihan hubungan industrial (PHI) dan pemutusan hubungan kerja (PHK). PHI dewasa ini sangat banyak berperan terhadap penutupan perusahaan, penurunan produktivitas, penurunan permintaan p roduksi industri tertentu dan seterusnya. Akibatnya, bukan hanya tidak mampu menciptakan lapangan kerja baru, justru sebaliknya bermuara pada PHK yang berarti menambah jumlah penganggur. Pihak-pihak yang terlibat sangat banyak dan kompleks sehingga hal itu perlu dicegah dengan berbagai cara terutama penyempurnaan berbagai kebijakan. Kesepuluh, segera mengembangkan potensi kelautan kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim. Potensi kelautan Indonesia perlu dikelola lebih baik supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif dan remuneratif. Hal-hal yang paling sedikit yang dapat dikembangkan untuk menciptakan lapangan kerja bagi para penggemar sesuai pendidikannya, keterampilannya, umurnya penganggur terbuka atau setengah penganggur, atau orang yang baru masuk ke pasar kerja, dan sebagainya. Diharapkan ke depan kebijakan ketenagakerjaan dapat diubah (reorientasi) kembali agar dapat berfungsi secara optimal untuk memerangi pengangguran. BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan
Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Setiap penganggur diupayakan memiliki pekerjaan yang banyak bagi kemanusiaan artinya produktif dan remuneratif sesuai Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 dengan partisipasi semua masyarakat Indonesia. Lebih tegas lagi jadikan penanggulangan pengangguran menjadi komitmen nasional. Untuk itu diperlukan dua kebijakan, yaitu kebijakan makro dan mikro (khusus). Kebijakan makro (umum) yang berkaitan erat dengan pengangguran, antara lain kebijakan makro ekonomi seperti moneter berupa uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar yang melibatkan Bank Indonesia (Bank Sentral), fiskal (Departemen Keuangan) dan lainnya. Dalam keputusan rapat-rapat kebinet, hal-hal itu harus jelas keputusannya dengan fokus pada penanggulangan pengangguran. Jadi setiap lembaga pemerintah yang terkait dengan pengangguran harus ada komitmen dalam keputusannya dan pelaksanaannya. Selain itu, ada juga kebijakan mikro (khusus). Kebijakan itu dapat dijabarkan dalam beberapa poin. Pertama, pengembangan mindset dan wawasan penganggur, berangkat dari kesadaran bahwa setiap manusia sesungguhnya memilki potensi dalam dirinya namun sering tidak menyadari dan mengembangkan secara optimal. Kedua, segera melakukan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ketiga, segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Keempat, segera menyederhanakan perizinan karena dewasa ini terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanamaan Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi masyarakat secara perorangan maupun b erkelompok. Kelima, mengaitkan secara erat (sinergi) masalah pengangguran dengan masalah di wilayah perkotaan lainnya, seperti sampah, pengendalian banjir, dan lingkungan yang tidak sehat. Keenam, mengembangkan suatu lembaga antarkerja secara profesional. Ketujuh, menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Kedelapan, segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Kesembilan, upayakan untuk mencegah perselisihan hubungan industrial (PHI) dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kesepuluh, segera mengembangkan potensi kelautan kita. Diharapkan ke depan kebijakan ketenagakerjaan dapat diubah (reorientasi) kembali agar dapat berfungsi secara optimal untuk memerangi pengangguran. B. Kritik dan saran Demikianlah makalah ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita bersama. Ibarat ”tak ada gading yang tak retak”, tentunya makalah ini jauh dari kesempurnaan maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan makalah selanjutnya. Terimakasih. DAFTAR PUSTAKA
--------------. Tahun 2004 Pengangguran Berkurang, Tingkat Kemiskinan Kembali ke Sebelum Krisis. Kompas. Jakarta Daulat Sinuraya. Solusi Masalah Pengangguran di Indonesia. Suara Pembaruan Daily. 2004 Deklarasi Penanggulangan Pengangguran di Indonesia, 29 Juni 2004; Bahan Raker Komisi VII DPR-RI dan Menakertrans, 11 Pebruari 2004. Elwin Tobing. Pengangguran Tenaga Kerja Terdidik. Media Indonesia. 2004 Levi Silalahi . Masalah Buruh-Pengusaha Belum Terpecahkan, Pengangguran Terus Bertambah. Depnakertrans. 2004
Majalah Nakertrans Edisi - 03 TH.XXIV-Juni 2004 Muchamad Nafi. Tiap Tahun, Angka Pengangguran Indonesia Naik.Tempo Interaktif. Jakarta. 2004 Statistik Tahunan Indonesia, 1985, 1995, 1998 VN:F [1.6.8_931]
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1Latar Belakang Penelitian Pengangguran di Negara-negara berkembang seperti Indonesia, dalam pembangunan ekonomi di Negara seperti ini pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius daripada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan terendah. Keadaan di Negara-negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini menunjukan bahwa pembangunan ekonomi yang telah tercipta tidak sanggup mengadakan kesempatan kerja yang lebih cepat daripada pertambahan penduduk yang berlaku. Oleh karenanya, masalah pengangguran yang mereka hadapi dari tahun ke tahun semakin bertambah serius. Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan antara lain; perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif; peraturan yang menghambat inventasi; hambatan dalam proses ekspor impor, dan lain-lain. Penelitian Biro Pusat Statistik (BPS) membedakan angkatan kerja menjadi penduduk yang bekerja dan penduduk yang mencari pekerjaan atau dapat di sebut sebagai pengangguran terbuka. Pengertian BPS tentang angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan sementara tidak bekerja dan yang mencari pekerjaaan. Sedangkan yang di maksud bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang kegiatannya tidak bekerja maupun mencari kerja. Mereka adalah penduduk dengan kegiatan sekolah, menjurus rumah tangga tanpa mendapat upah dan tidak mampu melakukan kegiatan seperti pension atau cacad jasmani. Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ini sangat boleh jadi masih lebih rendah daripada kenyataan riil yang ada di lapangan. Bisa saja dalam kenyataannya angka pengangguran di Indonesia masih lebih tinggi dari data dan angka resmi itu. 1.2Perumusan Masalah Meski menyandang predikat sebagai kota besar sekaligus Ibukota Negara, ternyata Jakarta masih menyimpan masalah serius. Selain masalah kemacetan lalu lintas, tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan buta huruf, Jakarta juga dihadap kan pada masalah tingginya angka pengangguran. Buktinya, jumlah pengangguran di DKI selalu meningkat setiap tahun. Hingga Agustus 2008 ini, pengangguran di Jakarta berjumlah 543 ribu orang atau bertambah 998 orang dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 542.002 orang. Penganggur itu rata-rata berusia 19 hingga 23 tahun. Peningkatan jumlah pengangguran ini salah satunya disebabkan oleh derasnya laju urbanisasi dari daerah ke Jakarta. Selain juga diakibatkan banyaknya lulusan SMA yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kondisi ini tak pelak membuat Dinas Tenaga kerja
dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta bekerja ekstra keras. Deded Sukandar, Kepa la Disnakertrans DKI mengatakan peningkatann jumlah pengangguran ini bukan hanya masalah Pemprov DKI saja, melainkan juga menjadi masalah provinsi-provinsi lain di Indonesia. Bahkan sudah menjadi masalah nasional yang juga turut dipikirkan oleh pemerintah pusat. Sebab, menurut Deded, tingginya jumlah pengangguran di DKI disebabkan oleh tak terbendungnya laju urbanisasi dari berbagai daerah ke Jakarta. Saat ini, kata Deded, Disnakertrans sedang memilah-milah dari jumlah 543 ribu pengangguran ini, mana yang memang asli usia produktif yang menganggur asal Jakarta dan mana yang berasal dari luar Jakarta. Pemilahan ini berguna untuk mencari pemecahan masalah yang tepat. Disnakertrans juga berupaya menurunkan jumlah pengangguran hingga 20 persen di tahun 2008. 1.3Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besarnya pengangguran yang terjadi di Indonesia khususnya Jakarta, serta untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang menimbulkan terjadinya pengangguran dan juga untuk mengetahui bagaiamana sikap pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Selain itu tujuan penelitian ini juga untuk melengkapi tugas Ekonomi Pembangunan yang juga sebagai tugas Softskill program Diploma III Jurusan Manjemen Pemasaran. 1.4Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 1.Penulis Karena dengan tugas ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi si penulis mengenai masalah pengangguran 2.Masyarakat Masyarakat juga dapat mengetahui penyebab apa saja yang menimbulkan pengangguran serta masyarakat juga dapat bertindak langsung dalam upaya mengatasi masalah pengangguran. 3.Rekan-rekan Mahasiswa Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai Masalah pengangguran. hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan dan dijadikan salah satu bahan masukan ataupun bahan pertimabangan dalam kegiatan penelitian selanjutnya. 1.5Metode Penelitian Dalam melakukan penelitian ini, penulis memakai metode observasi dengan membaca, mencatat serta melihat keadaan secara langsung maupun dari pemberitaan media elektronik selain itu penulis juga mendapatkan informasi ini melalui internet. 1.6Sistematika Penulisan Untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas mengenai makalah ini, maka penulisan tugas makalah ini dikelompokan dalam 4 bab, yang dimana tiap-tiap bab membahas mengenai materi sebagai berikut : BAB 1 ◊ PENDAHULUAN Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematikan penulisan BAB II ◊ LANDASAN TEORI Pada bab ini berisi mengenai pengertian serta factor-faktor apa saja yang menimbulkan terjadinya pengangguran dan Jenis pengangguran BAB III ◊ ANALISA MASALAH DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini dibahas mengenai berbagai masalah masalah dalam pengangguran serta pemecahan solusi dalam masalah ini.
BAB IV ◊ PENTUP Penutup ini berisi mengenai Saran serta Kritik dan Daftar pustaka. BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian pengangguran Pengertian penganguran adalah sebutan untuk suatu keadaan di mana masyarakat tidak bekerja. Menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dalam kurun waktu seminggu sebelum pencacahan dan sedang berusaha mencari pekerjaan dan ini mencangkup mereka yang sedang menunggu panggilan terhadap lamaran kerja yang di ajukan atau sedang tidak mencari kerja karena beranggapan tidak ada kesempatan kerja yang tersedia untuk dirinya walaupun dia sanggup. 2.2 Keadaan Masalah pengangguran Di Negara-negara berkembang seperti Indonesia, dalam pembangunan ekonomi di Negara seperti ini pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius daripada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan terendah. Keadaan di Negara-negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini menunjukan bahwa pembangunan ekonomi yang telah tercipta tidak sanggup mengadakan kesempatan kerja yang lebih cepat daripada pertambahan penduduk yang berlaku. Oleh karenanya, masalah pengangguran yang mereka hadapi dari tahun ke tahun semakin bertambah serius. Lebih malang lagi, di beberapa Negara miskin bukan saja jumlah pengangguran menjadi bertambah besar, tetapi juga proporsi mereka dari keseluruhan tenaga kerja telah menjadi bertambah tinggi. kebanyakan investor asing tidak mau menanamkan modalnya di Indonesia karena biaya ekonominya sangat tinggi akibat masih kuatnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 2.3Jenis pengangguran Jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya Pengangguran Normal atau Friksional yaitu pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari tenaga kerja. Para pengangguran ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja yang lebih baik. Dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tergolong sebagai penganggur. Pengangguran Siklikal , misalnya : di Negara-negara produsen bahan mentah pertanian,penurunan ini mungkin di sebabkan kemrosotan harga – harga komoditas. Kemrosotan ini mengakibatkan perusahaan – perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya. Pengangguran Stuktural, di sebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi . Wujudnya barang baru yang lebih baik,kemajuan teknologi mengurangi permintaan atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari Negara- Negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industry tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa di berhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran teknologi, di sebabkan oleh penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Di pabrik-pabrik ada kalanya robot telah menggantikan pekerjaan manusia. Jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya Pengangguran Terbuka, Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan kerja yang lebih rendah dari pada bertambahan tenaga kerja.
Pengangguran Tersembunyi, Pengangguran ini pada umumnya terjadi di sector pertanian atau jasa. Contohnya banyak Negara berkembang terjadi bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya di perlukan supaya dia dapat menjalankan kegiatannya secara efisien. Misalnya pelayan retoran yang lebih banyak dari yang di perlukan. Pengangguran bermusim, Pengangguran ini terutama terdapat di sector pertanian atau perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Apabila dalam masa di atas para penyadap karet dan nelayan tidak dapat pekerjaan lain maka terpaksa menganggur. Setengah Menganggur, di sebabkan karena jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari dalam seminggu atau satu hingga empat jam sehari. 2.4 Kebijakan Pemerintah Beberapa Tujuan Kebijakan Pemerintah Tujuan Bersifat Ekonomi 1.Menyediakan lowongan pekerjaan dari tahun ke tahun 2.Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat 3.Memperbaiki pembagian pendapatan Tujuan Bersifat social dan politik 1.Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga, di dalam suatu rumah tangga harus ada yang mempunyai pekerjaan guna memenuhi kebutuhannya. 2.Menghindari masalah kejahatan, karena semakin tinggi pengangguran maka semakin tinggi kasus kejahatan. 3.Mewujudkan kestabilan politik, dalam perekonomian yang tingkat penganggurannya tinggi masyarakat sering kali melakukan demontrasi dan mengemukaka n kritik atas pemimpin pemerintah dan ini dapat menghambat kegiatan ekonomi. Sebagai akibatnya perkembangan ekonomi yang terlambat berakibat pangangguran memburuk. 2.5 Tindakan Pemerintah Tindakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran: mengurangi pajak mendorong lebih banyak investasi membari subsidi -Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat - Memperbaiki pembagian pendapatan - Menghindari masalah kejahatan - Menambah keterampilan masyarakat BAB III ANALISA PEMECAHAN MASALAH 3.1 Sikap Pemerintah 1. Menangani Lapangan Pekerjaan Sikap Pemerintah pada saat bertambahnya para penganggur dan juga manusia-manusia yang tidak berpendidikan yang menjadi salah satu penyebabnya.seharusnya pemerintah membuka kursus untuk ketermpilan bagi masyarakat. Salah satunya ada dengan meningkatkan peranan Balai Latihan Kerja (BLK) 2. Keterampilan yang di sediakan Seperti menjahit, bengkel, tata boga, komputer, dan keterampilan lainnya yang diperlukan oleh hotel, perusahaan motor bahkan instansi pemerintahan daerah setempat.
3 Mutu para lulusan BLK yaitu memiliki keterampilan yang tidak kalah kualitasnya dengan lulusan perguruan tinggi. Buktinya mantan didikan BLK sudah ada yang diminta oleh hotel-hotel ternama, perusahaan garmen, dan instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga kerja. Contohnya, sambungnya, di BLK Jakarta Timur. Dari 60 orang yang menempuh pelatihan kerja di sana, hampir 50 persen diminta beberapa perusahaan untuk menjadi pegawai mereka. 4 Disnakertrans bekerja sama Cara lainnya, Disnakertrans juga membina kerja sama dengan berbagai perusahaan untuk mengadakan pelatihan keterampilan. Saat ini, Disnakertrans telah mengadakan pelatihan kerja sama bengkel dengan Perusahaan Toyota Astra. Dari hasil pelatihan tersebut, Toyota Astra akan melihat peserta didik yang dinilai berkualitas baik lalu diajak bergabung untuk bekerja di perusahaannya 3.2 Mengenai Tingkat Penganguran Terjadi karena Urbanisasi tidak bisa di tekan ini terlihat pada setiap akhir tahun seusai labaran , Jakarta akan menampung masyarakat yang dating dari provinsi lain.Untuk menekan arus urbanisasi, mantan Walikota Jakarta Pusat ini menyatakan perlu kerja sama dengan pemerintah provinsi lain. Dengan azas otonomi daerah, pembangunan di luar Jakarta harus dapat diakselarasikan dengan di ibukota, sehingga tidak ada lagi warga yang berbondong-bondong datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Karena di daerahnya telah memberikan kesempatan pekerjaan yang lebih luas dari ibukota. Ketidak Stabilan angka Pengangguran Salah satunya disebabkan jumlah pencari kerja lebih banyak dari lowongan kerja yang ditawarkan dan penempatan kerja dari pencari kerja yang dianggap memenuhi kriteria yang dipersyaratkan perusahaan-perusahaan. 3.4 Kepedulian Masyarakat Mengapa kita peduli terhadap angka-angka tersebut? Pertama, angkayang kurang akurat tidak akan menghasilkan perumusan kebijakan yang tajam danlangkah-langkah penanganan yang saksama. Kedua, masalah pengangguranberdampak luas terhadap kehidupan sosial dan politik yang pada gilirannya akanmemukul balik kestabilan makro-ekonomi yang telah dicapai dengan susah payah. 3.5 Dampak Negatif dari pengangguran dan Penuntasanya Seperti:beragamnya tindakan kriminal, anak jalanan, pengemis, prostitusi, perdagangan anak, aborsi, pengamen dan sebagainya sudah menjadi patologi sosial atau kuman penyakit sosial yang menyebar bagaikan virus kankeryang sulit diberantas. Penyakit sosial ini sangat berbahaya dan menghasilkankorban-ko rban sosial yang tidak ternilai. Menurunnya kualitas sumber daya manusia, tidak dihargainya martabat dan harga diri manusia yang merupakan korbansosial dari penyakit sosial ini sudah sangat merusak sendi-sendi kehidupankemanusiaan yang beradab. Karena itu persoalah pengangguran ini harussecepatnya dipecahkan dan dicarikan jalan keluarnya yang terbaik. Tentunya untuk menghilangkan pengangguran dalam situasi kehidupan ekonomi Bangsa yang sedang morat-marit ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi upaya mengurangi pengangguran bukanlah hal yang mustahil. Cara yang realistis dalam jangka pendek mengurangi pengangguran adalah memberdayakan sektor informal, padat karya dll disamping strategi jangka panjang seperti pemerataan wilayah pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan desentralisasi. Sector informal dinilai sangat membantu
menyerap orang-orang yang menganggur tetapi kreatif dan menjadi peredam di tengah pasar global. Namun bukan berarti sektor formal diabaikan. Jika ternyata sektor informal ternyata dapat menjawabi sebagian dari masalah pengangguran yang dihadapi Bangsa kita, maka sudah waktunya sektor informal ini didukung oleh pemerintah dengan menyiapkan anggaran. Anggaran ini bisa digunakan untuk dijadikan modal pengembangan usaha ekonomis produktif bagi pekerja-pekerja informal. Keterbatasan mereka di dalam pendidikan sangat mudah dijadikan alat komoditas politik untuk melakukan berbagai konflik sosial di tengah masyarakat Pengangguran erat kaitannya dengan kemiskinan dan kemelaratan. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan menjerumuskan sebagaian besar manusia Indonesia ke jurang kemelaratan. Tidak tercapainya pemenuhan kebutuhan ekonomi ini akan menciptakan masalah-masalah social. 3.6 sebab langsung(direct causes) Ada beberapa sebab langsung(direct causes) terjadinya pengangguran besar-besaran di Indonesia yakni: 1) terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja, 2) Kelangkaan Lapangan Kerja, 3) Pemulangan TKI ke Indonesia, 4) Rasionalisasi karyawan dll. Sebab langsung ini pada saat yang sama menjadi akibat dari sebab-sebab yang lain. PHK disebabkan oleh perusahaan bangkrut. Perusahaan bangkrut disebabkan oleh karena kredit macet/tidak mampu mengangsur pinjaman Bank. Kredit macet disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda bangsa ini sejak tahun 1997. Krisis ekonomi disebabkan oleh krisis moneter(melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS). Krisis moneter disebabkan oleh rusaknya ekonomi Indonesia. Kerusakan ekonomi ini disebabkan oleh adanya mental korup, kolusi dan nepotisme (KKN) yang menggurita dan sistematik pada semua lembaga negara dan swasta. Budaya KKN ini disebabkan oleh pemerintahan yang kotor(tidak bersih). Masih bisa dicari lagi sebab-sebabnya misalnya dekadensi(kemerosotan moral), 3.7 Sebagai pihak yang Netral kaum akademisi/intelektual atau LSM harus menciptakan modelmodel penyadaran ini sebagai cara menjembatani(bridging the gap) keadaan yang sekarang dengan keadaan yang diinginkan. Usaha mengkomunikasikan segala hal yang bertujuan agar terbentuk pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang positip dalam rangka menciptakan kehidupan sosial yang baik di kalangan para penganggur kurang terdidik ini harus dibangun dalam konteks penghormatan terhadap martabat manusia(human dignity) itu sendiri. Berbagai cara penyadaran dengan penggunaan audio visual, slide, film, sangat membantu di dalam prosesnya sehingga tidak menimbulkan kebosanan. Metode-metode ceramah dan bersifat menggurui harus dihindari mengingat pesertanya adalah para penganggur yang kehilangan matamepencaharian. Harus lebih banyak diskusi dan sharing pengalaman untuk membangkitkan gairah mereka di dalam situasi-situasi sulit menghadapi kerasnya kehidupan sebagai penganggur. Kondisi menganggur adalah kondisi dimana segala-galanya hilang dan tercabut dari seseorang, bukan saja sumber nafkah, tetapi juga recognition(pengakuan) dan harga diri. Kehilangan jati diri inilah yang membuat orang yang menganggur akan mengalami stress yang tinggi dan apabila tidak mampu dikendalikan maka
akan menjadi depresi yang mengarah kepada sakit mental atau gila. Karena pertimbangan itulah maka proses penyadaran ini h arus melibatkan banyak pihak termasuk para psikolog dan psikiater. Bisa saja usaha penyadaran ini bagi sebagian besar penganggur dirasakan membuang-buang waktu karena mereka harus mencari kerja untuk bisa menghidupi anak istrinya atau keluarganya. Untuk mengatasi masalah ini,maka upaya pertama(penyadaran) diikuti dengan upaya yang kedua yang lebih konkret dan realistis yakni Pemberdayaan secara ekonomis dan social Penyadaran melalui pembentukan sikap dan mental yang dilakukan pada tahap pertama di atas harus diikuti dengan pemberdayaan tahap kedua yang lebih bersifat ekonomis dan konkret. Kebutuhan para penganggur dan keluarganya dalam jangka pendek adalah kebutuhan akan makan dan minum Pemenuhan kebutuhan dasar ini harus didahulukan dan menjadi perhatian utama. Karena para penganggur berpendidikan rendah ini sangat banyak maka mereka bisa disalurkan dalam kegiatan-kegiatan padat karya yang bias mendatangkan upah bagi mereka. Bahkan menurut Bambang Widianto, Direktur Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi Bappenas9, lima tahun ke depan negara ini masih harus mengembangkan industri padat pekerja dan sangat tidak mungkin beralih ke teknologi modern karena struktur angkatan kerja, pekerja dan pengangguran terbuka menurut pendidikan masih didominasi oleh tamatan Sekolah Dasar (SD) ke bawah. Tenaga-tenaga para penganggur kurang terdidik ini bisa dimanfaatkan di kegiatan-kegiatan padat karya sehingga mereka bisa mendapatkan kembali harga dirinya yang telah hilang oleh karena terkena pemutusan hubungan kerja atau karena tidak adanya ketrampilan di dalam bekerja. Pada pemberdayaan ekonomi ini 3.8 Upaya Memecahkan masalah Penganguran Abraham Maslow menyebut 5 kebutuhan manusia dalam 5 tingkatan hierarkis yaitu : 1 ) kebutuhan akan makan, minum dan pakaian, 2)kebutuhan akan keselamatan,keamanan, 3) kebutuhan akan rasa memiliki atau sosial, 4) kebutuhan akan penhargaan dan 5) kebutuhan akan aktualisasi diri. Alderfer memformulsikannya menjadi tiga dan disebutnya ERG 1) kebutuhan akan Eksistensi, 2)kebutuhan akan Relatedness(hubungan) dan 3) kebutuhan akan Growth(pertumbuhan) meliputi penghargaan, aktualisasi diri Ultimate goal Masyarakat sejahtera Masyarakat bermartabat Negara kuat Goal/core objective Upaya intervensi tdk ada PHK tersedianya TKI dibutuhkan ekspansi usaha lap.kerja langsung upaya intervensi Perusahaan pertumbuhan demand thdp TKI efisiensi usaha tinggi maju ekon.tinggi tak langsung kredit lancar aktivitas ekon. lancar TKI pintar,trampil ekonomi membaik stabilitas moneter bersih dari KKN bersih clean goverment clean goverment clean goverment Note : Semua variable bersifat positif Seperti terlihat pada pohon tujuan di atas, ada sejumlah elemen yang
menjadi faktor penentu ada tidaknya pekerjaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung seperti: 1) tersedianya lapangan kerja, 2) dibutuhkannya Tenaga Kerja Indonesia(TKI) di luar negeri, 3) adanya ekspansi usaha, 4) adanya jaminan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja dan sebagainya. Bab IV Kesimpulan dan Penutup Pengangguran di Indonesia yang telah mencapai puluhan juta orang merupakan suatu masalah yang mendesak yang harus segera dipecahkan karena dampak pengangguran itu akan sangat berbahaya bagi tatanan kehidupan sosial. Adalah fakta bahwa berbagai kejahatan sosial seperti pencurian/penodongan/perampokan, pelacuran, jula beli anak, anak jalanan dan lain-lain merupakan dampak dari pengangguran. Dilihat dari dampaknya yang luas terhadap tatanan kehidupan sosial, pengangguran telah menjadi kuman penyakit sosial yang relatif cepat menyebar, berbahaya dan beresiko tinggi menghasilkan korban sosial yang pada gilirannya menurunkan kualitas sumber daya manusia, martabat dan harga diri manusia. Karena itulah maka melalui strategi komunikasi pembangunan, kebijakan-kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang realistis mutlak dilakukan agar angka pengangguran dapat ditekan/dikurangi. Dengan kebijakan yang langsung menyentuh permasalahan pengangguran, maka penyebab dari berbagai patologi sosial yang dialami masyarakat saat ini dapat dikurangi. Berbagai masalah sosial perkotaan yang meresahkan masyarakat saat ini berakar dari kesulitan hidup atau kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh ketiadaan sumber hudup(pekerjaan). DAFTAR PUSTAKA 1. Conyer Diana, 1994. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 2. John Naisbit dan Patricia A. Delapan Jalan Menuju Perubahan. Gramedia, 1993. 3. Jelamu Ardu Marius. Dilema Pembauran Golongan Minoritas Cina. Studi Kasus di Kupang NTT. Tesis, Pascasarjana UI, 1999. 4. Harian Kompas, 25 Oktober 2003. 5. Harian Kompas, 10 September 2003 6. Harian Kompas, 27 September 2003. 7. Harian Pos Kupang, 20 Juni 2003. 8. Suarapublika, Novermber 2003. 9. Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999 10. Buku Makro Ekonomi ‘Teori Pengantar’ Edisi ketiga, Sukirno,Sadono Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta. 11. Buku Ekonomi Pembangunan, Prayitno, Hadi . Penerbit Ghalia Indonesia 12. Dok./ Beritajakarta.com 13. WWW.Google.com 14 Kompas Kamis 5 Februari 2009
Pengangguran dan Cara Mengatasinya Published April 17, 2011 by laillamardianti
Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.
Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah “pengangguran terselubung” di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang. Jenis & macam pengangguran •
Pengangguran Friksional / Frictional Unemployment
Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerna penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. •
Pengangguran Musiman / Seasonal Unemployment
Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiaan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, pedagang durian yang menanti musim durian. •
Pengangguran Siklikal
Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen.
Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah “pengangguran terselubung” di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang. Cara-cara Mengatasi Pengangguran Ada berbagai cara mengatasi pengangguran, yaitu:
1. Peningkatan Mobilitas Tenaga kerja dan Moral Peningkatan mobilitas tenaga kerja dilakukan dengan memindahkan pekerja ke kesempatan kerja yang lowong dan melatih ulang keterampilannya sehingga dapat memenuhi tuntutan kualifikasi di tempat baru. Peningkatan mobilitas modal dilakukan dengan memindahkan industry (padat karya) ke wilayah yang mengalami masalah pengangguran parah. Cara ini baik digunakan untuk mengatasi msalah pengangguran structural. 2. Pengelolaan Permintaan Masyarakat Pemerintah dapat mengurangi pengangguran siklikal melalui manajemen yang mengarahkan permintaan-permintaan masyarakat ke barang atau jasa yang tersedia dalam jumlah yang melimpah. 3. Penyediaan Informasi tentang Kebutuhan Tenaga Kerja Untuk mengatasi pengangguran musiman, perlu adanya pemberian informasi yang cepat mengenai tempat-tempat mana yang sedang memerlukan tenaga kerja. Masalah pengangguran dapat muncul karena orang tidak tahu perusahaan apa saja yang membuka lowongan kerja, atau perusahaan seperti apa yang cocok dengan keterampilan yang dimiliki. Masalah tersebut adalah persoalan informasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu diadakan system informasi yang memudahkan orang mencari pekerjaan yang cocok. System seperti itu antara lain dapat berupa pengumuman lowongan kerja di kampus dan media massa. Bias juga berupa pengenalan profil perusahaan di sekolah-sekolah kejuruan, kampus, dan balai latihan kerja. 4. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi baik digunakan untuk mengatasi pengangguran friksional. Dalam situasi normal, pengangguran friksional tidak mengganggu karena sifatnya hanya sementara. Tingginya tingkat perpindahan kerja justru menggerakan perusahaan untuk meningkatkan diri (karir dan gaji) tanpa harus berpindah ke perusahaan lain. Menurut Keynes, pengangguran yang disengaja terjadi bila orang lebih suka menganggur daripada harus bekerja dengan upah rendah. Di sejumlah Negara, pemerintah menyediakan tunjangan/santunan bagi para penganggur. Bila upah kerja rendah maka orang lebih suka menganggur dengan mendapatkan santunan penganggur. Untuk mengatasi pengangguran jenis ini diperlukan adanya dorongan-dorongan (penyuluhan) untuk giat bekerja.
Pengangguran tidak disengaja, sebaliknya, terjadi bila pekerja berkeinginan bekerja pada upah yang berlaku tetapi tidak mendapatkan lowongan pekerjaan. Dalam jangka panjang masalah tersebut dapat diatasi dengan pertumbuhan ekonomi. 5. Program Pendidikan dan Pelatihan Kerja Pengangguran terutama disebabkan oleh masalah tenaga kerja yang tidak terampil dan ahli. Perusahaan lebih menyukai calon pegawai yang sudah memiliki keterampilan atau keahlian tertentu. Masalah tersebut amat relevan di Negara kita, mengingat sejumlah besar penganggur adalah orang yang belum memiliki keterampilan atau keahlian tertentu. 6. Wiraswasta Selama orang masih tergantung pada upaya mencari kerja di perusahaan tertentu, pengangguran akan tetap menjadi masalah pelik. Masalah menjadi agak terpecahkan apabila muncul keinginan untuk menciptakan lapangan usaha sendiri atau berwiraswasta yang berhasil. Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2119555-cara-cara-mengatasi pengangguran/#ixzz1Ja2LiLqy www.wikipedia.org www.google.com Ada berbagai cara mengatasi pengangguran, yaitu:
1. Peningkatan Mobilitas Tenaga kerja dan Moral Peningkatan mobilitas tenaga kerja dilakukan dengan memindahkan pekerja ke kesempatan kerja yang lowong dan melatih ulang keterampilannya sehingga dapat memenuhi tuntutan kualifikasi di tempat baru. Peningkatan mobilitas modal dilakukan dengan memindahkan industry (padat karya) ke wilayah yang mengalami masalah pengangguran parah. Cara ini baik digunakan untuk mengatasi msalah pengangguran structural. 2. Pengelolaan Permintaan Masyarakat Pemerintah dapat mengurangi pengangguran siklikal melalui manajemen yang mengarahkan permintaan-permintaan masyarakat ke barang atau jasa yang tersedia dalam jumlah yang melimpah. 3. Penyediaan Informasi tentang Kebutuhan Tenaga Kerja Untuk mengatasi pengangguran musiman, perlu adanya pemberian informasi yang cepat mengenai tempat-tempat mana yang sedang memerlukan tenaga kerja. Masalah pengangguran dapat muncul karena orang tidak tahu perusahaan apa saja yang membuka lowongan kerja, atau perusahaan seperti apa yang cocok dengan keterampilan yang dimiliki. Masalah tersebut adalah persoalan informasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu diadakan system informasi yang memudahkan orang mencari pekerjaan yang cocok. System seperti itu antara lain dapat berupa pengumuman lowongan kerja di kampus dan media massa. Bias juga berupa pengenalan profil perusahaan di sekolah-sekolah kejuruan, kampus, dan balai latihan kerja.
4. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi baik digunakan untuk mengatasi pengangguran friksional. Dalam situasi normal, pengangguran friksional tidak mengganggu karena sifatnya hanya sementara. Tingginya tingkat perpindahan kerja justru menggerakan perusahaan untuk meningkatkan diri (karir dan gaji) tanpa harus berpindah ke perusahaan lain. Menurut Keynes, pengangguran yang disengaja terjadi bila orang lebih suka menganggur daripada harus bekerja dengan upah rendah. Di sejumlah Negara, pemerintah menyediakan tunjangan/santunan bagi para penganggur. Bila upah kerja rendah maka orang lebih suka menganggur dengan mendapatkan santunan penganggur. Untuk mengatasi pengangguran jenis ini diperlukan adanya dorongan-dorongan (penyuluhan) untuk giat bekerja. Pengangguran tidak disengaja, sebaliknya, terjadi bila pekerja berkeinginan bekerja pada upah yang berlaku tetapi tidak mendapatkan lowongan pekerjaan. Dalam jangka panjang masalah tersebut dapat diatasi dengan pertumbuhan ekonomi. 5. Program Pendidikan dan Pelatihan Kerja Pengangguran terutama disebabkan oleh masalah tenaga kerja yang tidak terampil dan ahli. Perusahaan lebih menyukai calon pegawai yang sudah memiliki keterampilan atau keahlian tertentu. Masalah tersebut amat relevan di Negara kita, mengingat sejumlah besar penganggur adalah orang yang belum memiliki keterampilan atau keahlian tertentu. 6. Wiraswasta Selama orang masih tergantung pada upaya mencari kerja di perusahaan tertentu, pengangguran akan tetap menjadi masalah pelik. Masalah menjadi agak terpecahkan apabila muncul keinginan untuk menciptakan lapangan usaha sendiri atau berwiraswasta yang berhasil. Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2119555-cara-cara-mengatasi pengangguran/#ixzz1j9FyKNWg
Kebijakan Mengatasi Pengangguran February 5th, 2010 |
Author: viepanda
Pengangguran dapat digambarkan sebagai seuatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan tersebut. Dalam sejarah umat manusia fenomena pengangguran ini terus terjadi dalam keadaan yang sunatullah. Keadaan yang sunatullah ini menjadi kesimpulan para ilmuan untuk menyepakati bahwa angka pengangguran tidak mungkin nol persen atau tingkat tenaga kerja penuh (full employment ). Pertentangan paling alot di pembahasan ekonomi dalam masalah pengangguran ini terjadi pada mazhab klasik yang di usung Adam Smith dan mazhab Keynesian yang di populeri oleh Keynes
sendiri. Kedua mazhab besar ekonomi ini yang menjadi rujukan mahasiswa eknomi untuk di pelajari pengangguran. Mazhab klasik selalu mengatakan bahwa meskipun terjadi pengangguran secara otomatis pasar selalu akan menyerap kelebihan pengangguran ini. Sebaliknya Keynes selalu berpendapat bahwa pengangguran memang ada dan perlunya suatu langkah untuk mengatasi pengangguran ini. Menurut Pusat Penelitian Ekonomi LIPI angka pengangguran Indonesia pada tahun 2007 diprediksi 12,7 juta jiwa dengan jumlah penduduk miskin mencapai 45,7 juta jiwa. Dibandingkan tahun sebelumnya angka pengangguran Indonesia adalah 11 juta jiwa. Artinya terjadi kenaikan yang di prediksi sebesar 1,7 juta jiwa. Hal ini jelas terlihat dimana begitu banyak masyarakat berkeluh kesah susahnya mencari pekerjaan pasa saat sekarang. Atau kita bisa lihat setiap kali Expo tenaga kerja baik di Jakarta maupun di Riau seperti yang baru-baru ini diadakan selalu dikunjunggi ribuan tenaga kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan seperti mana penerimaan calon pegawai negri sipil. Dari sekian banyak teori tentang pengentasan kemiskinan oleh para ahli, ada suatu kebijakan yang selalu menjadi referensi untuk mengatasi masalah pengan gguran yaitu“kita harus memberi pancing, jangan memberi umpan”. Maksud dari pernyataan ini adalah pengentasan kemiskinan harus dengan membangun suatu sistim yang mampu meningkatkan kemampuan para pencari kerja yang pada tahap berikut diharapkan pencari kerja mampu mandiri. Tidak sekedar mengharapkan bantuan orang lain. Jika kita memberi umpan seperti yang dilakukan pemerintah dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) maka hanya menyebabkan masyarakat semakin malas. Terbukti cara ini tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sudah idealkah kebijakan ini? Teladan Islam Dalam Pengentasan Pengangguran
Merujuk pada permasalahan diatas sebenarnya Islam telah mengajarkan cara yang paling ideal dalam mengatasi pengangguran. Suatu ketika datang kepada Rasulullah dari kalangan Anshar untuk meminta-minta (pengemis). Lalu Rasulullah bertanya kepada p engemis tersebut,“Apakah kamu mempunyai sesuatu di rumahmu?” Pengemis itu menjawab, “Saya mempunyai pakaian dan cangkir.” Kemudian Rasulullah mengambil sebahagian pakaian dan cangkir tersebut untuk di jual kepada para sahabat. Salah seorang sahabat sanggup membeli barang-barang tersebut seharga dua dirham. Selanjutnya Rasulullah membagi uang yang di dapat tersebut untuk sebahagaian dibelikan keperluan kebutuhan keluarga pengemis tersebut dan sebahagian lagi dibelikan kapak sebagai sarana untuk berusaha mencari kayu bakar. Akhirnya dengan usahanya sang pengemis mendapatkan uang sebanyak sepuluh dirham. Kisah ini sudah terlalu sering kita dengar akan tetapi jarang kita mau mengambil hikmah untuk menganalisa suatu permasalahan hidup. Khusus dalam permasalahan pengangguran hal ini dapat menjadi cara yang ideal untuk diterapkan. Kembali pada pernyataan pertama, “kita berikan pancing, jangan memberi umpan” adalah kebijakan yang lemah. Coba kita bayangkan orang yang sedang memancing, mengharapkan ikan akan tersangkut di mata kail dengan penuh ketidak pastian. Jika dapat syukur, jika tidak dapat maka pemancing (pengangguran) akan mati kelaparan. Bagaimana dengan tauladan Rasulullah yang ditujukan oleh pengemis tadi? Rasulullah tidak langsung memerintahkan pada pengemis itu untuk membeli kapak, tetapi membelikan kebutuhan pokok (primer) terlebih dahulu. Setelah kebutuhan pokok nya terpenuhi maka barulah Rasulullah memerintahkan untuk membeli kampak. Dimana perbedaannya? Perbedaannya jelas sangat jauh, Rasulullah memikirkan kebutuhan hidup sang pengangguran kemudian membantunya dalam melihat peluang usaha. Jika pada hari pertama pengemis tadi tidak mendapatkan penghasilan dari
