Tugas Modul 5 KB 1
1. Setelah Anda mempelajari secara benar uraian materi di atas tentang konsep politik dari berbagai pendapat para pakar (Barat dan Timur), coba Anda rumuskan kembali apa yang dimaksud dengan ilmu politik menurut pendapat Anda!
Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi masyarakat dan pemerintah mengenai proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik serta memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan dalam sebuah negara.
2. Amati salah satu fenomena politik yang berkembang saat ini yang berkaitan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang melibatkan kelompok masyarakat (infrastruktur politik)! Uraikan sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki oleh infrastruktur politik yang Anda uraikan tersebut dan pengaruhnya terhadap suprastruktur politik dalam proses politik! politi k!
Fenomena politik terbaru yang berkaitan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dan melibatkan kelompok masyarakat salah satunya terkait pelaksanaan kampanye imunisasi Measles-Rubella (MR) Fase II yang dilaksanakan serentak di 395 kabupaten/kota dan 6.369 puskesmas di 28 provinsi luar Pulau Jawa dengan target anak usia 9 hingga usia kurang dari 15 tahun. Kampanye imunisasi MR dilaksanakan dilaksanakan selama dua bulan dari Agustus hin gga September 2018. Kampanye imunisasi MR fase I telah dilaksanakan tahun 2017 lalu dengan sasaran Pulau Jawa. Kampanye imunisasi MR secara massal yang dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini merupakan upaya untuk eliminasi penyakit campak dan pengendalian penyakit penyakit Rubella atau Congenital Rubella Syndrome pada tahun 2020. Selama masa kampanye, imunisasi MR akan diberikan secara massal tanpa mempertimbangkan status imunisasi sebelumnya sebagai upaya memutus trasmisi penulaan penyakit campak dan rubella secara cepat. Namun di masa awal pelaksanaan muncul surat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meminta Kementerian Kesehatan untuk menunda pelaksanaan kampanye imunisasi MR karena vaksin tersebut belum mengantongi sertifikasi halal dari MUI. Surat dari MUI pusat ini kemudian ditindaklanjuti oleh MUI diberbagai daerah di Indonesia. Kondisi ini membuat sejumlah orangtua yang anaknya akan diberikan imunisasi MR bimbang, bahkan di sejumlah daerah terjadi penolakan pelaksanaan imunisasi MR dari orangtua. Sebagai negara dengan mayoritas muslim, surat MUI tersebut menjadi acuan dan pegangan bagi para orangtua dalam mengambil sikap. MUI merupakan lembaga yang mewadahi para ulama dan cendikiawan muslim di Indonesia yang didirikan untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslim di Indonesia. Salah satu tugas MUI adalah mengeluarkan fatwa terkait halal dan haram. Di Indonesia, MUI merupakan kekuatan politik diluar aktor negara atau infrastruktur politik. Jika dilihat secara kelembagaan, MUI merupakan infrastruktur politik yang berada dalam golongan atau kelompok kepentingan atau interest group institusional.
Dalam memberikan fatwa halal, MUI memiliki kekuasaan berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kekuasaan itu diberikan pemerintah dan masyarakat karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam dan secara otomatis akan menjadi bagian terbesar dari konsumen terhadap barang dan jasa yang perlu mendapatkan perlindungan. Karena itu, ketika surat MUI yang meminta pelaksanaan kampanye imunsasi MR ditunda beredar ke publik, berpengaruh langsung terhadap kebijakan yang sudah dilaksanakan pemerintah atau suprastruktur politik. Karena umat Islam memberikan kepercayaan besar terhadap MUI sebagai lembaga tempat bernaungnya para ulama dan cendikiawan muslim di Indonesia. 3. Lengkapi skema suparastruktur politik dan infrastruktur politik di Indonesia di bawah ini! Pemerintahan Lembaga Eksekutif
Pusat
Provinsi
Kota
Kabupaten
Desa
Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian Negara, BPK dan TNI dan Polri
Gubernur dan Wakil Gubernur, Organisasi Perangkat Daerah/Dinas, Badan, Kantor, BPK Perwakilan Provinsi, Korem dan Polda
Walikota dan Wakil Walikota, Organisasi Perangkat Daerah/Dinas, Badan, Kantor, Kodim dan Polresta
Bupati dan Wakil Bupati, Organisasi Perangkat Daerah/Dinas, Badan, Kantor, Kodim dan Polres
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Legislatif
MPR, DPR, DPD
DPRD Provinsi
DPRD kota
DPRD Kabupaten
Yudikatif
MA, MK, KY
Pengadilan Tinggi
Pengadilan Negeri
Pengadilan Negeri
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) -
