BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Problem moral hazard menyangkut siapa yang akan menyimpang, mengapa menyimpang dan siapa yang dirugikan akibat tindakan tersebut. Misalnya dalam Struktur kepemilikan yang didominasi pemegang saham mayoritas akan dapat menekan konflik keagenan, namun dapat menjadi sumber malapetaka karena kepemilikan mayoritas dapat berpotensi menimbulkan moral hazard . Pemegang saham mayoritas menekan pemegang saham minoritas dan manajemen untuk bertindak atas kepentingannya atas beban pemegang saham minoritas atau penanggung penanggung risiko lembaga penjamin. Moral hazard adalah masalah yang diciptakan oleh informasi asimetris yang terjadi setelah transaksi terjadi . Moral hazard terjadi saat satu pihak terisolasi dari resiko, maka ia dapat bertindak berbeda dengan yang seharusnya jika ia terancam mendapatkan resiko sepenuhnya. Seseorang yang mendapat jaminan terbebas dari resiko, memiliki informasi lebih tentang niat dan perbuatan yang akan dilakukannya daripada pihak yang menerima konsekuensi negative dari resiko tersebut (pihak penjamin). Moral hazard terjadi saat pihak yang memiliki informasi lebih terinsentif untuk bertindak hal yang tidak seharusnya (bertindak kurang hati-hati dari yang seharusnya) dilakukan dilihat dari perspektif pihak yang kurang memiliki informasi (pihak penjamin).
Moral hazard juga merupakan permasalahan yang terjadi dari adanya asymetric information setelah transaksi keuangan tersebut terjadi. Moral hazard
dalam pasar keuangan adalah resiko yang ditimbulkan dari prilaku yang menyimpang dari borrower dalam menjalankan aktivitas produktifnya yang dibiayai oleh perantara keuangan. Hadirnya moral hazard tentunya menurunkan probabilitas pinjaman tersebut dapat dibayarkan kembali.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji solusi moral untuk masalah moral hazard. Secara khusus, Douglas E. Stevens dan Alex Thevaranjan menyajikan solusi yang muncul ketika agen memiliki beberapa tingkat kepekaan moral yang menyebabkan dia disutility jika ia mengabaikan tanggung dan menyediakan kurang dari tingkat yang sebelumnya disepakati usaha. Beberapa peneliti akuntansi berpendapat bahwa menggabungkan etika dapat meningkatkan kegunaan dari teori keagenan (Noreen, 1988; Koford & Penno, 1992; Luft, 1997). Noreen (1988), misalnya, menegaskan bahwa teori keagenan bisa menjadi "kendaraan yang nyaman" yang digunakan untuk menggabungkan diskusi etika dalam akuntansi. Untuk mendukung pernyataannya, Noreen menyajikan serangkaian lembaga "perumpamaan" untuk menggambarkan konsekuensi yang merugikan dari perilaku tidak etis pada organisasi dan pasar. Dia menyimpulkan bahwa perilaku etis adalah pelumas yang diperlukan untuk fungsi organisasi dan pasar (Noreen, 1988, p. 368). 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan yaitu: Bagaimana solusi untuk masalah moral hazard yang terjadi di lembaga perbankan dan perekonomian?
1.3 Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merangkum tujuan penulisan yaitu untuk: Menjelaskan mengenai masalah moral hazard di dalam lembaga perbankan dan perekonomian dan solusi yang di lakukan oleh principal (pemilik) dan agent (pengurus) dalam menyelesaikan masalah moral hazard.
BAB II PEMBAHASAN
Hubungan antara pemilik modal dengan manajemen bank (pengurus) sering disebut hubungan keagenan. Hubungan keagenan sebagai suatu kontrak yang mana satu atau lebih principal (pemilik) menggunakan orang lain atau agent (pengurus) untuk menjalankan aktivitas bank. Dengan kata lain dalam hubungan keagenan menjelaskan hubungan antara pemberi kerja dan penerima amanah untuk melaksanakan pekerjaan. Pemberi kerja yang disebut prinsipal akan memberikan hak kepada orang lain yang disebut sebagai agen untuk menjalankan haknya. Kedua belah pihak terikat oleh kontrak yang menyatakan hak dan kewajiban masing-masing. Untuk selanjutnya istilah pemberi kerja diasosiakan sebagai prinsipal, pemilik modal, shareholders, dan pemberi amanat. Sedangkan agen dapat disamakan dengan penerima amanat, pengurus (direksi dan komisaris), pihak manajemen bank, pengelola, orang dalam atau insiders. Dalam mewujudkan kontrak kerja yang dimaksudkan, prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi bank. Di lain pihak, agen sebagai pengelola bank berkewajiban untuk mengelola bank sebagaimana diamanahkan oleh para pemegang saham (prinsipal), yaitu meningkatkan kemakmuran prinsipal melalui peningkatan nilai suatu bank (yang tercermin pada harga sahamnya). Sebagai imbalannya agen akan memperoleh gaji, bonus dan berbagai macam kompensasi lainnya. 2.1 Moral Hazard dalam Kasus Bank Century
Bank Century merupakan hasil merger dari Bank Pikko, Bank Danpac, dan Bank CIC. Proses merger ini berawal dari akuisisi Bank Danpac dan Bank Pikko oleh Chinkara Ltd, sebuah perusahaan yang berdomisili di Kepulauan Bahama. Persetujuan prinsip akuisisi diputuskan oleh Rapat Dewan Gubernur BI tanggal 27 November 2001.
Persetujuan ini sangatlah kontroversial karena BI tetap memberikan persetujuan akuisisi walaupun ada syarat-syarat administratif yang tidak dipenuhi, seperti publikasi atas akuisisi oleh Chinkara, laporan keuangan Chinkara selama tiga tahun berturut-turut, dan rekomendasi pihak berwenang di negara asal Chinkara. Selain itu, RDG BI juga mensyaratkan agar ketiga bank tersebut melakukan merger, memperbaiki kondisi bank, mencegah terulangnya tindakan melawan hukum, serta mencapai dan mempertahankan CAR 8 persen. Bank Century memang terlahir dalam keadaan “cacat”, wajar jika akhir akhir ini kita dihebohkan oleh kasus yang disebabkan oleh Bank Century. Oleh karena itu, kami mencoba untuk menganalisis kasus Bank Century. Analisis dalam tulisan ini ditekankan apakah terdapat moral hazard terkait kasus Bank Century, baik dari proses merger hingga keputusan bail out pada tahun 2008. 2.2 Moral Hazard Pada Lembaga Perbankan
Moral hazard pada lembaga perbankan, sedikitnya ada 3 (tiga) tipe yang kemungkinan akan terjadi yaitu: Tipe pertama adalah Moral hazard yang muncul antara bank dengan debitur. Bank hanya mengetahui sedikit tentang kemampuan dan kemauan peminjam untuk membayar dibandingkan dengan pengetahuan dari peminjam itu sendiri. Ini menyebabkan adverse selection dan moral hazard . Adverse selection muncul karena bank membebankan bunga didasarkan pada penilaian bank terhadap kemampuan dan kemauan peminjam untuk membayar kembali secara parsial. Ketika penilaian tersebut didasarkan pada kemungkinan gagal (Probability of default) dari peminjam yang berkualitas rendah, maka tingkat bunga tersebut juga dibebankan oleh bank kepada peminjam yang berkualitas tinggi, oleh karena itu peminjam kualitas tinggi memilih modal sendiri daripada meminjam bank. Kondisi ini mengakibatkan adverse selection, terjadi kecenderungan bahwa yang meminjam ke bank hanya peminjam yang berkualitas rendah. Moral hazard akan muncul ketika peminjam mungkin mengubah perilakunya setelah mendapatkan pinjaman bank dengan memilih kegiatan yang tidak disetujui oleh bank.
Moral hazard yang dilakukan peminjam umumnya disebabkan oleh asimetri informasi yang sangat tinggi. Pada kondisi asimetri informasi yang tinggi, maka bank tidak dapat mendesain kontrak yang dapat mengamankan secara penuh dana yang ditempatkan pada debitur. Secara prosedural pemberian kredit memang telah melalui proses analisis yang cermat dan dapat dipertanggung jawabkan, bahkan untuk saat ini keputusan pemberian kredit tidak dapat dilakukan oleh orang seorang, namun harus melalui komite perkreditan. Namun tindakan moral hazard tetap mungkin terjadi. Peminjam sebagai agen dari bank menyadari betul bahwa kucuran dana yang digunakan untuk bisnis akan memberikan manfaat melebihi tingkat bunga yang dibayarkan, namun bila usahanya bangkrut maka bank yang ikut menanggungnya. Oleh karena itu peminjam sangat mungkin melakukan transfer kekekayaan dari pihak bank atas beban lembaga perbankan. Tipe kedua adalah Moral hazard yang muncul antara pemegang saham dan manager bank dengan deposan. Perilaku moral hazard ini dimanifestasikan dalam bentuk penempatan dana pada proyek-proyek yang berisiko tinggi dengan mengabaikan kepentingan deposan. Perilaku ini jelas mengkawatirkan deposan karena bila proyek gagal maka klaim deposan akan gagal terbayarkan, sedangkan bila proyek tersebut berhasil maka manager dan pemegang saham yang menikmati keuntungan paling besar. Dalam hal ini ada transfer kekayaan dari deposan ke pemegang saham. Tipe ketiga adalah Moral hazard yang terjadi antara pemegang saham dan manager (bank) dengan penjamin simpanan. Moral hazard ini ditunjukkan sebagai risiko rugi yang dihadapi lembaga penjamin simpanan ketika provisi asuransi deposito telah mendorong pihak yang dijamin (bank) mengambil tingkat risiko yang berlebihan (Saunders, 2003: 480). Bank yang memiliki hutang sangat tinggi memiliki dorongan yang kuat untuk mengambil keputusan investasi pada aset yang berisiko tinggi karena tidak perlu lagi memonitor perilaku peminjam. Peran
ini telah didelegasikan kepada lembaga penjamin. Jika investasi yang berisiko tinggi itu gagal, maka lembaga penjamin yang paling besar menanggungnya. Masalah Moral hazard akan muncul ketika lembaga penjaminan menetapkan tingkat premi flat sepanjang periode penjaminan dan batas penjaminan semakin tinggi. Premi flat tidak membedakan tingkat risiko yang diambil bank, sehingga baik bank yang berisiko tinggi maupun bank berisiko rendah akan membayar premi yang sama. Premi yang flat kemudian ditunjang dengan semakin besarnya nilai deposito yang dijamin maka ini akan mendorong bank untuk melakukan moral hazard, karena bank sadar betul dengan penjaminan semakin ebsar berarti semakin besar yang ditanggung lembaga penjamin bila bank mengalami kegagalan.
2.3
ANALISIS MODAL PENJAMINAN DAN PERILAKU MORAL
HAZARD DALAM KEBIJAKAN LIMITED GUARANTEE: Tinjauan Kritis Pada LPS-Indonesia
Kebijakan blanket
guarantee menunjukkan implikasi positif dalam
mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Meskipun demikian, kebijakan tersebut menyebabkan beban keuangan negara dan potensi moral hazard (tindakan tidak terpuji yang disengaja) meningkat. Untuk
meminimalisir dampak negatif tersebut, Pemerintah selanjutnya mengurangi lingkup penjaminan menjadi limited guarantee. Kebijakan ini tertuang dalam pasal 37 huruf b UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa setiap bank wajib menjamin dana nasabahnya. Untuk kepentingan penjaminan tersebut, maka Pemerintah membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tanggal 22 September 2004, yang ditetapkan dengan UU Nomor 24 Tahun 2004. LPS resmi beroperasi pada tanggal 22 September 2005, mengambil peran sebagai salah satu jaring pengaman sistem keuangan dan perbankan ( financial and banking safety net ) di Indonesia.
Salah satu motif perubahan kebijakan blanket guarantee menjadi limited guarentee adalah untuk menimimalisir perilaku moral hazard tersebut. Meskipun
demikian, kebijakan limited guarantee melalui peran LPS juga tidak mampu menghilangkan praktik moral hazard . Potensi terjadinya moral hazard tetap ada, baik dari sisi bank maupun dari sisi nasabah. Dari sisi nasabah, simpanan nasabah yang melebihi batas penjaminan maksimum (misal Rp2 M) dapat dipecah mereka ke dalam beberapa rekening pada bank yang berbeda dengan total maksimum sama dengan batas penjaminan. Hal ini dapat dilakukan nasabah karena tidak diatur dalam UU LPS. Potensi moral hazard ke dua dapat dianalisis dari sisi perbankan. Bankir yang tadinya menggeser risiko kepada Pemerintah (kebijakan blanket guarantee) kini dapat menggeser risikonya kepada LPS. Beberapa temuan empiris telah menunjukkan kecenderungan perilaku tersebut (Duan et al., 1992; DeLong & Saunders, 2008; serta Gueyie & Lai, 2003), di mana bankir cenderung meningkatkan risiko perusahaannya. Selain menggeser risiko kepada LPS, bankir juga dapat menggeser risiko kepada bank lain. Hal ini berpotensi terjadi ketika LPS tidak menetapkan premi penjaminan berdasarkan tingkat risiko masingmasing bank, melainkan dengan menetapkan skema premi penjaminan tetap ( fixed-rate). Dalam konteks ini, bank dengan tingkat risiko yang lebih tinggi secara tidak langsung menggeser risikonya kepada bank dengan tingkat risiko yang lebih rendah (terjadi subsidi premi) karena persentase premi yang ditetapkan LPS sama untuk semua bank.
2.4 Pengaruh Asymmetric Information Terhadap Efektifitas Mekanisme Pengurang Masalah Agensi
Asymmetric information adalah suatu kondisi dimana ada satu pihak memiliki informasi yang lebih baik dari pada pihak yang lain. Dalam konteks perusahaan, manajer memiliki informasi yang lebih baik tentang kondisi perusahaan dibandingkan dengan investor yang tidak terlibat dalam manajemen.
Asymmetric information akan memunculkan masalah salah pilih (adverse selection) karena investor tidak mengetahui dengan pasti mana perusahaan baik dan mana yang buruk. Asymmetric information juga akan memunculkan perilaku moral hazard yaitu tindakantindakan manajer yang bertentangan dengan upaya meningkatkan nilai perusahaan. Reichelstein (1992) berpendapat bahwa masalah agensi akan muncul ketika ada seorang prinsipal menyewa seorang agen untuk mengerjakan suatu pekerjaan namun si agen tidak ikut memperoleh bagian dari apa yang dia hasilkan. Sedangkan Stiglitz (1992) mengemukakan bahwa masalah antara prinsipal dan agen akan muncul ketika dalam hubungan antara prinsipal dan agen tersebut terdapat imperfect information. Dalam konteks sebuah perusahaan, salah satu masalah agensi yang muncul adalah pada hubungan antara pemilik perusahaan dan manajer. Sebagai prinsipal, pemilik perusahaan memberi tugas kepada agen (manajer) untuk mengelola perusahaan agar nilai investasi yang ditanamkan oleh pemilik dapat tumbuh seoptimal mungkin. Namun karena manajer tidak ikut menikmati meningkatnya nilai investasi dan ditambah adanya imperfect information dalam hubungan pemilik dan manajer maka muncullah masalah agensi tersebut. Masalah agensi dapat muncul dalam berbagai bentuk. Dalam konteks hubungan antara pemilik perusahaan dan manajer, masalah agensi dapat berupa penggunaan dana perusahaan untuk pembelian fasilitas manajer yang berlebihan, penahanan laba perusahaan untuk investasi yang kurang menguntungkan, dan berbagai kecurangan yang dapat mengurangi laba atau aset perusahaan seperti menjual produk perusahaan dengan harga murah ke perusahaan lain yang ternyata milik manajer. Fenomena munculnya masalah agensi inilah yang kemudian mendorong munculnya teori agensi (agency theory).
Masalah Agensi dan Asymmetric Information
Penelitian masalah agensi yang terkait dengan asymmetric information pada
umumnya
memakai
pendekatan
modeling.
Modeling
tersebut
dikelompokkan dalam model untuk mengurangi hidden action dan model untuk mengurangi hidden information. Kajian tentang masalah moral hazard dalam hidden action ini awalnya muncul dalam literatur asuransi. Dalam literatur tersebut dinyatakan bahwa ketika seseorang mengasuransikan suatu asset, maka dia tidak lagi memelihara asset tersebut dengan baik karena jika asset tersebut rusak atau hilang toh akan diganti oleh perusahaan asuransi. Biasanya tabiat buruk seperti itu sulit dibuktikan (unobservable) oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi memang dapat memasukkan klausul-lausul tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang mengasuransikan terhadap asset yang mereka asuransikan namun sangat sulit membuat sebuah kontrak yang memasukkan secara rinci semua kemungkinan perilaku (buruk) ini. Oleh karena itu perlu dibuat sebuah kontrak yang dapat mengurangi moral hazard ini. Misalnya, perusahaan asuransi memberi klausul dalam kontraknya bahwa k rupiah pertama dari kerusakan asset ditanggung sendiri oleh peminta asuransi. Dengan klausul seperti ini maka pengasuransi akan ikut menanggung kerugian jika asset yang diasuransikan mengalami kerusakan sehingga mereka akan menghindari dengan sengaja berperilaku buruk terhadap asset yang diasuransikan. Di Indonesia, masalah agensi juga muncul pada perusahaan-perusahaan yang sudah go public meskipun akar permasalahannya tidak sama dengan masalah agensi di Amerika Serikat. Sebagian besar perusahaan go public di Indonesia masih dimiliki secara mayoritas/dominan oleh keluarga pendiri perusahaan dan keluarga pendiri ini terlibat dalam manajerial perusahaan. Kondisi ini memunculkan masalah agensi antara pemegang saham mayoritas, yang juga sebagai manajer perusahaan, dengan pemegang saham minoritas. Kurniawan dan Indriantoro (2000), misalnya, menengarahi bahwa struktur kepemilikan yang
masih didominasi keluarga menyebabkan perlindungan terhadap investor kecil masih lemah.
2.5 Skema Penjaminan Simpanan Dan Konsekuensinya terhadap Pemegang Saham dan Disiplin Pasar Perbankan
Penjaminan simpanan yang telah dipraktekan di seluruh negara pada dasarnya terbagi dalam dua kategori yaitu penjaminan secara implisit dan eksplisit. Penjaminan secara implisit dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga khusus tetapi ditangani oleh lembaga yang sudah ada seperti Bank Sentral atau Departemen Keuangan disaat terjadi bank gagal. Sedangkan penjaminan secara eksplisit dilaksanakan oleh lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan program penjaminan simpanan baik apakah ada bank gagal atau tidak ada bank gagal. Disamping itu lembaga penjamin simpanan juga melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan resolusi atas bank gagal dan melakukan pengawasan kepada bank peserta penjaminan. Lembaga khusus penjaminan di Indonesia disebut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Program penjaminan pemerintah memang telah memberikan pengaruh positif terhadap sektor perbankan yang terlihat dari aliran dana masyarakat yang secara bertahap masuk kembali ke sektor perbankan, kepanikan yang terjadi telah berhasil diredakan. Penarikan simpanan besar-besaran berhasil diredakan dan ini menunjukkan pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Namun dipihak lain pemberlakuan program penjaminan pemerintah juga menimbulkan permasalahan berupa peningkatan moral hazard yaitu mendorong meningkatnya BLBI dan peningkatan ini telah menempatkan bank sentral pada posisi yang dilematis. Disatu sisi program ini dapat menyelamatkan sistem perbankan, namun disisi lain program ini menyebabkan ekspansi uang beredar yang berimplikasi pada meningkatnya inflasi. Lebih jauh program ini menjadi beban BI meskipun pada akhirnya menjadi beban anggaran pemerintah (ditanggung APBN). Disinilah program penjaminan pemerintah atau blanket guarantee telah membuat pemegang
saham dan manajemen bank mengambil risiko yang berlebihan , sedangkan ketika terjadi
kebangkrutan
yang
menanggung
beban
adalah
Bank
Indonesia
(pemerintah) atas beban APBN. Disinilan Rakyat sebenarnya dirugikan dengan adanya blangket guarantee. Penjaminan simpanan secara penuh juga melemahkan disiplin pasar perbankan. Para deposan telah dijamin penuh, aman dan tidak menghadapi risiko gagal bayar dari pihak bank. Oleh karena itu disiplin deposan dalam memonitor bank juga lemah. Lemahnya kontrol ini dimanfaatkan bank untuk mengambil risiko yang tinggi dalam bisnisnya. Dengan demikian tindakan moral hazard terjadi lagi.
