TUGAS MANDIRI KODE ETIK KEPOLISIAN MATA KULIAH: ETIKA PROFESI
NAMA MAHASISWA : SUWANDI NPM : 120910017 KODE KELAS : DOSEN :
PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PUTERA BATAM TAHUN 2013
KATA PENGANTAR Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Hyang Buddha atas segala karunia, rahmat, kekuatan, perlindungan dan dukungan yang diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Makalah ini. Dalam makalah ini kami membahas mengenai ringkasan subbab-subbab Etika Profesi mengenai Etika Dan Kode Etik Kepolisian Makalah ini dibuat dengan berbagai observasi dan beberapa bantuan dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan tantangan dan hambatan selama mengerjakan makalah ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada makalah ini. Oleh karena itu kami mengundang pembaca untuk memberikan saran serta kritik yang dapat membangun kami. Kritik konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya. Akhir kata Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini. Penulis mohon maaf dan pengertian sebesar-besarnya sebesar-besarn ya apabila terdapat kekeliruan, kesalahan ataupun segala kekurangan dalam penulisan makalah ini, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Besar harapan penulis agar makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak lainnya.
Batam, 8 Desember 2013
Penyusun,
Suwandi
ii
TUGAS MANDIRI ...................................................................................................... i KATA PENGANTAR ................................................................................................. ii
DAFTAR ISI..................................................................................................... 3 BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang Kode Etik Kepolisian Diindonesia........................................... 1 1.2 Tujuan Melaksanakan Kode Etik Kepolisian Di Indonesia .............................. 2 BAB II ISI ................................................................................................................... 3 2.1 Etika Dan Etika Profesi ..................................................................................... 3 2.2 Pengertian Kode Etik Kepolisian ...................................................................... 7 2.3 Manfaat Kode Etik Kepolisian .......................................................................... 8 2.4 Pengembangan Kode Etik Kepolisian ............................................................... 9 2.5 Kode Etik Kepolisian Menurut Para Ahli ....................................................... 10 2.6 Kode Etik Profesi Kepolisian .......................................................................... 11 2.7 Contoh Kasus Pelanggaran Kode Etik Kepolisian .......................................... 14 BAB III PENUTUP ................................................................................................... 18 3.1 Kesimpulan ..................................................................................................... 18 3.2 Saran ................................................................................................................ 19 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 20
iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Kode Etik Kepolisian Diindonesia 1
Kepolisian Indonesia saat ini sudah hampir mendekati sistem Kepolisian
ideal yang diharapkan oleh anggotanya sendiri maupun masyarakat, kemandirian Polri sudah dilaksanakan dan terpisah dari ABRI, dan sekarang yang perlu dilakukan Polri adalah melakukan peningkatan sumber daya manusianya serta melakukan pembenahan secara maksimal. Program-program yang dilaksanakan dalam tugas kepolisian di kewilayahan sudah dapat dilihat hasilnya, sementara yang perlu dan wajib dilakukan adalah adanya penyederhanaan sistem birokrasi untuk pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan Masyarakat melalui langsung maupun tidak langsung bisa dilakukan dan disederhanakan dengan melakukan efisensi dan efektifitas yang terkait dengan penggunaan tekhnologi Kepolisian yang maksimal dan up to date. Pengawasan juga diperlukan dalam rangka menjaga supaya tidak ada penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam praktek-praktek kerja di lapangan. Polisi sangat berperan terhadap terciptanya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat dengan cara menberikan perlindungan hukum kepada masyrakat. Keberadaan polisi akan selalu dibutuhkan oleh masyrakat selama ketertiban
dan kedisplinan hukum di dalam masyrakat selalu berada dalam
kemungkinan terancam. Polisi tidak akan dibutuhkan dalam kehidupan masyrakat ketika anggota masyrakat sudah dapat mendisplinkan dan menertibkan dirinya sendiri dengan sangat baik. Pada saat itu, dalam kacamata satjipto Rahardjo, pekerjaan polisi akan direduksi menjadi bersifat administratif belaka (2002 : 87). Sejarah panjang telah membentuk kepolisian Indonesia yang menjadi polri pada saat ini. Tanpa mengurangi besarnya keberhasilan yang telah dicapai polisi, 1
H.Pudi Rahardi, M.H. Hukum Kepolisian , Profesionalisme dan Reformasi Polri. Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hal. 98
1
telah terbukti mampu menjadi salah satu pilar penegak keamanan yang mengantar pembangunan Bangsa dan Negara. Polisi terus berjuang keras, karena belum mampu menjawab tuntutan pelayanan masyarakat yang meningkat cepat sebagai hasil pembangunan, sedangkan kemampuan polisi nyaris tidak berkembang, celaan, cemoohan, tudingan bahwa polisi tidak professional. 2
Memang Republik Indonesia ini sudah mendesak untuk memiliki polisi yang
professional, efektif, efisien, dan modern. Tetapi kita semua tahu, kendalanya sangat banyak. Salah satu akar permasalah adalah adanya kecenderungan melemahnya penghayatan dan pengamalan Etika Kepolisian. Etika sendiri terbentuk dari endapan sejarah, budaya, kondisi social dan lingkungan dengan segala aspek dan prospeknya. Internalisasi dan penerapan Etika Kepolisian yang tidak mantap, merupakan factor penyebab kurang dalamnya pendalaman etika, sehingga polisi ditingkat pelaksanaan sangat labil, mudah goyah dan terombangambing dalam gelombang dan gegap gempitanya perubahan dalam pembangunan. 1.2 Tujuan Melaksanakan Kode Etik Kepolisian Di Indonesia Tujuan dilaksanakannya adalah berusaha meletakkan Etika Kepolisian secara proposional dalam kitan dengan masyrakat. Sekaligus juga bagi polisi berusaha menberikan bekal keyakinan bahwa internalisasi Etika Kepolisian yang benar, baik, dan kokoh, akan merupakan sarana untuk : 1. Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan bagi masyrakat polisi yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyrakat. 2. Mencapai sukses penugasan. 3. Menbina kebersamaan, kemitraaan sebagai dasar menbentuk partisipasi masyrakat 4. Mewujudkan polisi yang professional, efektif, efisien dan modern, yang bersih dan berwibawa , dihargai dan di cintai masyrakat.
2
Ibid; hal.99.
2
BAB II ISI
2.1 Etika Dan Etika Profesi Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani, “Ethos” yang artinya cara berpikir, kebiasaan adat, perasaan, sikap, karakter, watak kesusilaan atau adat. Dalam kamus bahasa Indonesia, ada 3 (tiga) arti yang dapat dipakai untuk kata Etika, antara lain Etika sebagai system nilai atau sebagai nilai-nilai atau normanorma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak. Etika juga bisa diartikan sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenan dengan akhlak atau norma. Selain itu, Etika bisa juga diartikan sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat, menjadi bahan refleksi yang diteliti secara sistematis dan metodis. 3
Sejak dicetuskan pada Tahun 2002, telah bermunculan banyak tulisan
yang mencoba mengeksplorasi gagasan hukum progresif dalam aspek keilmuan. Sekalipun ide hukum progresif belum bisa dipandang sebagai teori yang final (sesuai dengan hakekatnya sebagai law in making atau on going process), namun dari sedemikian banyak tulisan dan kajian mengenai hukum progresif dapat ditarik beberapa pokok gagasan. Pertama, paradigma hukum progresif adalah hukum untuk manusia yang mengandung makna bahwa manusia merupakan sentral dalam cara berhukum.9 Sebenarnya memang ada hubungan yang erat antara berbagai golongan kaidah etika. Isi tiap-tiap golongan menjalankan pengaruh yang kuat terhadap isi golongan-golongan lain. Antara lain, pandangan agama dan kesusilaan terusmenerus mempengaruhi hukum.10 Etika secara Umum dapat dibagi menjadi : 1. Etika Umum, Berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagai mana manusia bertindak secara Etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis,teori-teori
3
Ibid; hal 102
3
etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia untuk bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan . 2. Etika Khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud : Bagaimana saya mengambil Keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan kusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Etika akan memberikan semacam batasan atau standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertian yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian diwujudkan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada pada saat yang dibutukan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self Control ”(pengendalian diri), karna segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (Profesi) itu sendiri. Oleh karna itu dapat disimpulkan bahwa sebua profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit professional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya 4
Pada dasarnya pengertian etika apabila diartikan intinya sama s aja yaitu
hal yang berkaitan dengan perilaku baik dan benar dalam kehidupan manusia. Etika merupakan dasar yang penting didalam pergaulan serta menjadi landasan penting bagi sebuah peradaban yang akan menjadi kesan mendalam dan terpatri terus di benak seseorang. Etika bukan hanya sekedar penampilan fisik, tetapi masih banyak faktor lain yang dapat mendukung seseorang untuk menampilkan sosoknya yang memiliki etika yang tinggi. Ada perbedaan didalam etika setiap pergaulan, seperti etika di rumah akan pasti berbeda dengan etika dengan para pedagang kaki lima, serta berbeda pula dengan etika di kantor. Untuk etika di kantor memiliki perbedaan yang lebih rumit 4
Ibid; h .103.
4
dari pada etika di tempat-tempat informal lainnya, dimana etika ini erat kaitannya dengan hubungan antara atasan dan bawahan. 5
Salah satu contoh Etika tersebut adalah Etika berpakaian. Setiap orang
selalu menginginkan penampilan yang menarik dan ingin merasa menarik di lihat orang lain, karena penampilan itu merupakan daya tarik setiap orang. Penampilan yang baik tercipta dari pakaian yang dipakai sehari-hari, walaupun didalam kantor hampir semua karyawan perusahaan memakai seragam masing-masing yang telah ditentukan, dan sebagai karyawan di kantor tetap harus menjaga citra diri dan wibawa perusahaan sebagai image terhadap orang lain, apalagi kalau perusahaan bergerak di bidang jasa tentu pakaian salah satu menjadi hal pokok. Pakaian yang baik dan pas digunakan memberikan kesan anggun dan lebih profesional dan yang perlu kita laksanakan dalan berpakaian kantor adalah disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan harinya dalam menggunakan seragam,
kalau mungkin warna
atau
model menurut selera anda tidak
sesuai,sebagaikaryawan meski tetap harus menggunakannya dan tidak menolak. Bagaimana cara etika berpakaian di kantor yang perlu diperhatikan adalah : 1. Gunakan pakaian dengan ukuran yang pas tapi jangan ketat. 2. Biasakan berpakaian rapi dan tidak kedodoran 3. Jangan merubah model pakaian. 4. Hindari berpakaian dengan warna yang mencolok. 5. Jangan menggunakan aksesoris yang terlalu berlebihan. 6. Apabila ada seragam, gunakan seragam pada jadwal yang ditentukan. 7. Kontraskan antara pakaian dengan aksesoris ataupun tas yang kita gunakan. 8. Hindari hal yang bersifat menujukkan kekayaan karena hal tersebut dapat memicu kecemburuan sosial antara sesama karyawan. 9. Gunakan pakaian yang bersih dan rapi.
5
H.Pudi Rahardi, M.H. Obchid. Hal 151
5
6
Menurut para ahli maka etika tidak lain adalah aturan prilaku, adat
kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani ETHOS yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidahkaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Berikut ini merupakan pengertian etika profesi menurut para ahli: 1.Drs. O.P. SIMORANGKIR, etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berprilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. 2.Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat : etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. 3.Drs.
H.
Burhanudin
Salam
:
etika
adalah
cabang
filsafat
yang
berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan prilaku manusia dalam hidupnya. Filsuf Aristoteles, dalam bukunya Etika Nikomacheia, menjelaskan tentang pembahasan Etika, sebagai berikut: 1.
Terminius
dipelajari untuk
Techicus, ilmu
Pengertian
pengetahuan
etika
dalam
hal
yangmempelajari
ini
adalah,
masalah
etika
perbuatan
atau tindakan manusia. 2.
Manner dan Custom, Membahas etika yang berkaitan dengan tata cara dan
kebiasaan (adat) yang melekat dalam kodrat manusia (In herent in human nature) yang terikat dengan pengertian “baik dan buruk” suatu tingkah laku atau perbuatan manusia. 7
Pengertian dan definisi Etika dari para filsuf atau ahli berbeda dalam pokok
perhatiannya; antara lain: 1.
Merupakan prinsip-prinsip moral yang termasuk ilmu tentang kebaikan dan
sifat dari hak (The principles of morality, including the science of good and the nature of the right)
6
Prof. Dr Mr. L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum.PT PRADNYA PARAMITA Jakarta 2008. Hal 36. 7 Ibid; hal 40.
6
2.
Pedoman
perilaku,
yang
diakui
berkaitan
dengan
memperhatikan
bagian utama dari kegiatan manusia. (The rules of conduct, recognize in respect to a particular class of human actions) 3.
Ilmu watak manusia yang ideal, dan prinsip-prinsip moral sebagai individual.
(The science of human character in its ideal state, and moral principles as of an individual) 4.
Merupakan ilmu mengenai suatu kewajiban (The science of duty)
2.2 Pengertian Kode Etik Kepolisian 8
Etika adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia yang terkait
dengan norma dan nilai-nilai atau ukuran baik yang berlaku pada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian pada intinya adalah aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas ketertiban umum ,keselamatan dan keamanan masyarakat. Jadi Etika Kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegak hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat Polisi sangat berperan terhadap terciptanya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat dengan cara menberikan perlindungan hukum kepada masyrakat. Keberadaan polisi akan selalu dibutuhkan oleh masyrakat selama ketertiban
dan kedisplinan hukum di dalam masyrakat selalu berada dalam
kemungkinan terancam. Polisi tidak akan dibutuhkan dalam kehidupan masyrakat ketika anggota masyrakat sudah dapat mendisplinkan dan menertibkan dirinya sendiri dengan sangat baik Secara
reduksional
peranan
polisi
didalam
kehidupan
masyrakat
sesungguhnya menpunyai dua peran. Pertama, polisi adalah institusi yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban atau orde masyarakat, agar tercapai suasana kehidupan aman, tenteram, dan damai. Kedua, polisi adalah institusi yang berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup didalam masyrakat
8
Ibid; hal 42.
7
Pada pelaksanaan peran demikian, polisi adalah pihak yang dapat memaksakan berlakunya hukum. Manakala hukum dilanggar, terutama oleh perilaku menyimpang yang namanya kejahatan maka diperlukan peran polisi guna memulihkan keadaaan ( Restitutio In Integrum ) dengan memaksa di pelanggar hukum untuk menanggung akibatnya, namun demikian, walaupun polisi memiliki kewenangan memaksa, dalam pelaksanaannya sang polisi harus patuh kode etik profesi yang mengawal dan memantaunya (watch) ketika dia sedang menjalankan profesinya tersebut, termasuk menjalankan kewenangan tindak kekerasan 2.3 Manfaat Kode Etik Kepolisian Manfaat etika sebenarnya memperkuat hati nurani yang baik dan benar dari diri pribadi, sehingga mereka sungguh-sungguh merasakan bahwa hidupnya, pengabdiannya, pelaksanaan tugasnya dan tingkah lakunya adalah berguna, bermanfaat bagi masyarakat, dan karenanya dia dihargai, diterima, bahkan ditempatkan secara terhormat didalam masyarakatnya. Etika kepolisian dapat mengangkat martabat kepolisian didalam masyarakat jika dilaksanakan dengan baik. 9
Etika kepolisian saat ini memang belum mentradisi seperti etika lainnya,
walaupun usianya lebih tua. Hal itu disebabkan karena sejak awal etika kepolisian itu terus berkembang dan berubah-ubah, sehingga isi dan bentuk profesi kepolisian itu sendiri belum seragam, antara Negara yang satu dengan yang lain. Sehingga dalam aplikasi, para pemikir dan pimpinan kepolisian sering melupakan beberapa ciri atau karakter pelaku polisi atau sering disebut budaya polisi (Police Cultura)
yang
dominant
pengaruhnya
terhadap
kegagalan
tindakannya.
Kecendrunga itu antara lain: 1.
Orientasi
tindakan
sering
mengutamakan
pencapaian
hasil
optimal
(efektifitas), sehingga sering mengabaikan efisiensi.
9
KUNARTO,DRS, Etika Kepolisian.1997.PT.Cipta Manunggal.Jakarta, 1998, hal 52.
8
2.
Polisi diajar untuk selalu bersikap curiga, sehingga harus bertanya dengan
detail. Sedangkan sikap curiga ini mengandung makna waspada dengan dasar pengertian etika. 3.
Disatu pihak polisi dinilai tidak adil, tidak jujur, tidak professional, di pihak
lain banyak petunjuk bahwa polisi harus mendukung dan menunjukkan solidaritas pada lingkungan. 4.
Pragmatisme yang banyak mendatangkan keberhasilan, sering membuai
polisi dan lalu melalaikan akar pragmatisme itu sendiri. 2.4 Pengembangan Kode Etik Kepolisian 10
Pengembangan Etika Kepolisian dapat dilakukan, ditumbuhkan, dibangun
dan dipupuk agar dapat subur dan berkembang dengan baik adalah dengan caracara sebagai berikut: 1.
Membangun masyarakat Mewujudkan masyarakat yang mampu berbuat etis tidaklah mudah, karena
harus memperhitungkan segenap unsur pendukung eksistensinya yang berdimensi sangat luas. Dengan mengasumsikan bahwa terdapat banyak dimensi prilaku masyarakat yang baik dan mendukung etika kepolisian dengan baik, maka dari banyak dimensi itu yang paling signifikan bagi pelaksanaan tugas polisi adalah berupa dimensi hokum, kepatuhan mereka kepada hokum dan sikap menolak gangguan keamanan atau pelanggaran hukum. Dari hukum yang baik itulah, etika atau prilaku masyarakat yang terpuji dapat terbentuk, yang pada gilirannya akan mengembangkan aplikasi etika kepolisian. 2.Menbentuk Polisi yang baik Bibit-bibit
atau
calon
polisi
yang
baik
adalah
dididik,
dilatih,
diperlengkapi dengan baik dan kesejahteraan yang memadai. Calon yang baik hanya dapat diperoleh dari masyarakat yang terdidik baik, persyaratan masuk berstandar tinggi, pengujian yang jujur dan fair (penuh keterbukaan), dan bakat yang memadai berdasarkan psikotes
10
Ibid; hal 54
9
2.5 Kode Etik Kepolisian Menurut Para Ahli 11
Prof.djoko Soetono, SH dalam pidatonya di Ploron dengan judul “Tri Brata,
Mythos,Logos,Etos,Kepolisian Negara RI dan kalau di sarikan mengandung pokok-pokok pemikiran yang sejalan dengan pokok pikiran Don L.Kooken dalam bukunya “Ethis in PliceService” yang berpendapat bahwa Etika Kepolisian itu tidak mungkin dirumuskan secara universal semua dan berlaku sepanjang masa maka, rumusannya akan berbeda satu dengan yang lain. Namun suatu Kode Etik kepolisian yang baik adalah rumusan yang mengadung pokok pikiran sebagai berikut: 1.
Mengangkat kedudukan profesi kepolisian dalam pandangan masyarakat dan
untuk memperkuat kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. 2.
Mendorong semangat polisi agar lebih bertanggung jawab.
3.
Mengembangkan dan memelihara dukungan dan kerjasama dari masyarakat
pada tugas-tugas kepolisian. 4.
Mengalang suasana kebersamaan internal kepolisian untuk menciptakan
pelayanan yang baik bagi mayarakat. 5.
Menciptakn kerjasama dan kordinasi yang harmonis dengan sesama aparat
pemerintah agar mencapai keuntungan bersama(sinegi). 6.
Menempatkan pelaksanaan tugas polisi sebagai profesi terhormat dan
memandang sebagai sarana berharga dan terbaik untuk mengabdi pada masyarakat. 12
Pokok pikiran ini dinilai sebagai cita-cita yang tinggi dan terhormat bagi
kepolisian, dasar da pola piker pemikiran yang diangap bersifat universal. Sehingga Internasional Association of Chief of Police (IACP) atau Asosiasi Kepala-Kepala Kepolisian Iternasional yang selalu mengadaknan pertemuan rutin setiap tahun di Amerika Serikat, menganggap masalah ini penting untuk dibahas dan disepakati untuk dijadikan pedoman perumusan Kode Etik Kepolisian, IACP, FBI, dan The Peace Officers Association of The State of California Inc (Persatuan
12
Prof. Dr Mr. L.J. Van Apeldoorn.Obchid hal 57.
10
Petugas
Keamanan
California) mensepakati
dijadikan
pokok-pokok
pikir
pedoman, namun namun rumusan akhirnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan instansi Etika kepolisian yang benar, baik dan kokoh, akan merupakn sarana untuk: 1.
Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggan sebagai seorang polisi, yang
kemudian dapat menjadi kebanggan bagi masyarakat. 2.
Mencapai sukses penugasan
3.
Membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi
masyarakat 4.
Mewujudkan polisi yang professional, efektif, efesien dan modern, yang
bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat. 2.6 Kode Etik Profesi Kepolisian 13
Etika Kepolisian merupakan suatu norma atau serangkaian aturan yang
ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan, apakah tingkah laku pribadinya benar atau salah. Dengan memahami pengertian dasar Etika Kepolisian, yang menjadi akar dan pedoman, yang menopang bentuk perilaku ideal yang kokoh dari polisi dalam melaksanakan pengabdiannya maka, akan membuat mereka teguh dalam pendiriannya, sehingga mereka dapat mengambil sikap yang tepat dalam setiap tindakannya. Dimana sikap itu berpangkal dari integritas yang mendalam dalam sanubari dan hati nuraninya. Itulah dasar dari moralitas Etika Kepolisian yang bersifat hakiki. Tanpa memahami dasar itu seorang polisi akan dapat goyah apabila menghadapi problema-problema yang dijumpai dalam penugasan. Sikap goyah itu akan mendorong mereka untuk berperilaku menyimpang dari Etika kepolisian yang seharusnya mereka tegakkan. Pemahaman yang setengah-tengah akan membuat mereka patuh hanya kalau ada pengawasan saja. Hal itu dapat diartikan sebagi sikap yang serba goyah, sikap
13
Ibid; hal 58.
11
yang tidak stabil, sikap yang tidak mantap bahkan pelecehan terhadap Etika Kepolisian. 14
Etika Kepolisian yang diaplikasikan dengan baik dan benar akan membantu
polisi dalam pemecahan masalahnya sehari-hari. Polisi secara tepat dapat menentukan apakah tindakan itu baik atau tidak baik dalam mengemban tugas mereka. Apakah harus menerima uang imbalan atas hasil karyanya atau harus menolaknya, secara tegas yang sudah disebut dalam sumpah jabatan. Sikap professional dan keteladanan akan segera terlihat dan terasa pada saat dia menentukan tindakannya. Polisi adalah aparat penegak hukum. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi ada sebagian anggota itu bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian. Atau dalam arti kata ada sebagian polisi melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian. Pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian ini tentunya berakibat hukum. Permasalahan kedua dapat diberikan jawaban bahwa penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006 dan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2006, merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Polri agar mentaati dan melaksanakan (mengamalkan) Kode Etik Profesi Polri dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas, dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. 15
Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, disahkan di Jakarta pada tanggal 8 januari2002, diundangkan pada tanggal 8 januari 2002 dalam Lembaran Negara No. 2 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara No. 4168.
14
Ibid; hal 60. Undang-undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 Pasal 1 poin 1 Hal. 3
15
12
Menurut Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kode Etika Profesi, Pasal 13 ayat (1) menyatakan: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/ janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/ janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Selanjutnya dalam Pasal 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 berbunyi: kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Berdasarkan Konsiderans Undang-undang No. 2 Tahun 2002 menyatakan : a. keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasakan pancasila dan UUD 1945. b. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. c. Bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. d. Bahwa Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c, dan d perlu dibentuk Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.15 16
Mengingat bahwa :
16
Ibid; hal 4
13
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Ketetapan majelis Permusyaratan Rakyat No.VII/MPR/2002 tentang pemisahan Tentara Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.VII/MPR/2002 tentang peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. 4. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 No. 169, Tambahan Lembaran Negara No. 3890) 2.7 Contoh Kasus Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Contoh pelanggaran kode etik polisi yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Cicendo Bandung Jawa Barat. Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Cicendo, Bandung, Jawa Barat, Kompol Brusel Duta Samodra diduga menerima suap sebesar Rp1 miliar. Suap itu diterima Kapolsek Brusel dari tersangka kasus sabu berinisial A yang ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai di Bandara Husein Sastranegara Bandung beberapa waktu lalu. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Widodo Prihastopo membenarkan informasi dugaan penerimaan suap ini. Menurut Widodo, pihaknya sudah menjalankan tindakan tegas kepada anak buahnya itu. Brusel telah ditindak karena pelanggaran kode etik. “Yang bersangkutan jalani sidang kode etik yang dipimpin langsung oleh Wakapolrestabes Bandung (AKBP Rhinto Prastowo). 17
Kategori (pelanggarannya) penyalahgunaan wewenang," tutur Widodo di
Mapolrestabes Bandung, Rabu (24/8/2011). Selain itu, pihaknya juga telah menyerahkan kasus ini untuk diproses di Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat. "Kami telah menyerahkan kasus ini ke Polda Jabar,” singkatnya. Dia enggan merinci lebih jauh mengenai kasus yang mencoreng korps Polri. “Silahkan saja tanya ke Kabid Humas Polda Jabar," tambahnya. Widodo berharap kejadian serupa tidak terulang kepada anak buahnya yang lain. Dia mengingatkan bahwa
17
Dr. Sadjijono, SH. M.Hum. Memahami Hukum Kepolisian, LAKSBANG Presindo Yokyakarta. 2010. Hal. 202.
14
tugas pokok polisi adalah pemelihara, penegak hukum, pelindung juga pengayom masyarakat. “Apapun inovasi dan improvisasina tapi outputnya harus mengacu hal-hal tersebut," tegasnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kapolsek Brusel Duta Samodra diduga telah melepaskan tersangka kasus narkotika yang ditangani Kapolsek Cicendo. Tersangka A dibebaskan karena menyetorkan uang Rp1 miliar. Brusel menerima suap bersama seorang anak buahnya. Kini kedua polisi ini meringkuk di tahanan Polda Jabar. Analisis : Sebelum membahas mengenai pelanggaran kode etik polisi dan sanksisanksinya, disini saya akan sedikit menjelaskan pengertian etika kepolisian, kode etik kepolisian, pelanggaran, dan sanksi-sanksinya. 18
Etika Kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan
pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegak hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Pembinaan kemampuan profesi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengemban tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 7 tahun 2006 dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut dan terpadu. Ruang lingkup pengaturan kode etik profesi polri mencakup : 1.
Etika kepribadian
2.
Etika kenegaraan
3.
Etika kelembagaan
4.
Etika dalam hubungan dengan masyarakat
Anggota polri yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi berupa : 1.
Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
2.
Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas atau secara
langsung 3.
Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi
18
Ibid; hal 204.
15
4.
Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi
kepolisian Dari pelanggaran di atas, untuk pelanggaran yang terakhir dibagi lagi. Yaitu sanksi administratif, berupa rekomendasi untuk : 1.
Di pindahkan tugas ke jabatan yang berbeda
2.
Di pindahkan tugas ke wilayah yang berbeda
3.
Pemberhentian dengan hormat
4.
Pemberhentian dengan tidak hormat. 19
Kasus pelanggaran kode etik di atas adalah kasus yang dilakukan oleh
seorang polisi yang bernama Kompol Brusel Duta Samodra, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Cicendo Bandung Jawa Barat. Brusel Duta Samudra diduga telah menerima suap dari tersangka kasus sabu berinisial A yang ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai di Bandara Husein Sastranegara Bandung. Padahal seorang polisi terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Disini apa yang dilakukan Kompol Brusel Duta Samudra telah melanggar 1. Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang kode etik proesi kepolisian negara republik Indonesia No.Pol: 7 Tahun 2006 terutama ayat (1) huruf c, d, dan e Dalam etika dalam hubungan masyarakat anggota polri wajib: menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran demi pelayanan dalam masyarakat. Perbuatan Kompol Brusel Duta samudra yang menerima suap dari tersangka sehingga mengakibatkan tersangka dibebaskan dari ancaman hukuman, ini merupakan perbuatan tercela dan dengan jelas keadilan tidak ditegakkan padahal dia adalah seorang polisi yang seharusnya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dan harus menegakkan keadilan seadil-adilnya. Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang kode etik proesi kepolisian negara republik Indonesia No.Pol: 7 Tahun 2006 ayat (2) : Anggota polri wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat 19
Ibid; hal 205
16
merusak kehormatan profesi dan organisasi dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran demi pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c. 20
Pemeriksaan atas pelanggaran kode etik profesi dilakukan oleh komisi kode
etik polri. Perbuatan Kompol Brusel Duta samudra dapat dikenai sanksi dimasukan ke rumah tahanan dengan waktu yang telah ditentuan dan diberhentikan secara tidak hormat sebagai Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Cicendo Bandung, Jawa Barat, melihat perbuatan kejahatan yang dilakukan sangat berat, yaitu: 1.
Sebagai Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) seharusnya memberikan contoh
yang baik bagi masyarakat terutama yang paling penting adalah contoh buat anak buahnya, tapi sebagai Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) malah melakukan perbutan suap. 2.
Suap yang diterimanya hingga mengakibatkan tersangka A dibebaskan,
padahal tersangka A ini terlibat kasus sabu, yang seharusnya tersangka A ini mendapat hukuman yang sangat berat. Uang suap yang diterima dalam jumlah yang sangat besar hingga mencapai 1 miliar
20
Ibid; hal 207
17
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan Menurut Kesimpulan saya, Dengan adanya etika maka manusia akan lebih dapat menghargai orang lain baik itu dalam lingkungan intern maupun ekstern. Untuk kemajuan global seperti ini etika bukanlah hal sepele lagi karena etika dapat menjadi salah satu penilaian citra baik buruk suatu perusahaan yang anda gunakan untuk bekerja. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan biasanya menekankan pada karyawannya untuk menjaga sikap guna menjaga nama baik perusahaan tersebut. Etika sendiri biasanya terbentuk dari pola kebiasaaan hidup manusia itu sendiri, akan tetapi lingkungan yang baik juga tidak dapat mendukung sepenuhnyabagi seorang individu untuk berkelakuan baik, karena pada dasarnya etika adalah kesadaran berperilaku sopan dari dalam diri sendiri. Etika Kepolisian adalah norma atau sekumpulan peraturan yang ditetapkan untuk membimbing tugas dan untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegak hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Manfaat etika adalah memperkuat hati nurani yang baik dan benar, sehingga mereka
sungguh-sungguh
merasakan
bahwa
hidupnya,
pengabdiannya,
pelaksanaan tugasnya dan tingkah lakunya adalah berguna, bermanfaat bagi masyarakat, karenanya dia dihargai, diterima, bahkan ditempatkan secara terhormat didalam masyarakatnya. Sehingga dapat mengangkat martabat kepolisian didalam masyarakat jika dilaksanakan dengan baik. Pengembangan Etika Kepolisian dapat dilakukan, ditumbuhkan, dibangun dan dipupuk agar dapat subur dan berkembang dengan baik adalalh dengan caracara-cara: 1.
Membangun masyarakat
2.
Membentuk Polisi yang baik
3.
Membentuk pimpinan polisi yang baik
18
Etika kepolisian yang benar, baik dan kokoh, akan merupakn sarana untuk: 1.
Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggan sebagai seorang polisi, yang
kemudian dapat menjadi kebanggan bagi masyarakat. 2.
Mencapai sukses penugasan
3.
Membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi
masyarakat 4.
Mewujudkan polisi yang professional, efektif, efesien dan modern, yang
bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat. 3.2 Saran Menurut saran saya, Perilaku yang menyimpang yang terjadi pada diri kepolisian harus segera diselidiki dan ditindak, sehingga akan mengurangi tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Etika Kepolisian.
\
19
DAFTAR PUSTAKA KUNARTO,DRS, Etika Kepolisian.1997.PT.Cipta Manunggal.Jakarta Drs.H.PudiRahardi. M.H. Hukum Kepolisian , Profesiolisme dan Reformasi Polri. LAKSBANG Mediatama, Surabaya. 2007 Dr.Sadjijono, SH, M, Hum. Memahami Hukum Kepolisian. LAKSBANG Presindo Yokyakarta. 2010 Prof. Dr Mr. L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum.PT PRADNYA PARAMITA Jakarta 2008. Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
20
BIO DATA
Nama : SUWANDI Npm : 120910017 Prodi : Manajemen Bisnis
21
