Tor Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Program pembinaan masyarakat transmigran pasca-penempatan dilakukan dengan tujuan memantapkan kehidupan sosial-ekonomi dan kultural masyarakat transmigrasi di permukiman baru. Namun program-program pasca-penempatan kedepan perlu lebih efektif, sehingga masa pembinaan masyarakat transmigrasi tidak lebih dari lima tahun. Sebagai daerah baru, permukiman transmigrasi pada umumnya menghadapi berbagai kendala, baik berupa keterbatasan sarana dan prasarana kehidupan maupun rendahnya kapasitas masyarakat. Meskipun berbagai program pembinaan dan perlakuan telah dilakukan melalui pemberian layanan dan paket-paket bantuan, namun program tersebut masih belum sepenuhnya efektif menciptakan kemandirian. Selama ini program-program pasca-penempatan masih belum sepenuhnya mampu mengangkat kemandirian, karena intervensi program pembinaan masih berciri standar dan didesain secara top-down , sehingga berbagai perlakuan dan input yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan. Konsep “pembinaan transmigrasi” dengan perencanaan dari atas dan berorientasi pemberian (charity (charity ), ), perlu ditopang melalui pendekatan lain yang lebih efektif. Masyarakat di permukiman transmigrasi pada dasarnya memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk tujuan kemandirian dan kesejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang dapat mendorong warga transmigran untuk mencapai kemandirian, kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan. Pendekatan baru dimaksud adalah “pemberdayaan”, dengan kata lain lain perlu perubahan konsep pengembangan, dari konsep “pembinaan” ke konsep “pemberdayaan”. Konsep pemberdayaan masyarakat mengacu pada adanya perencanaan kegiatan masyarakat yang didesain dari bawah, melalui partisipasi aktif masyarakat. Hal ini mensyaratkan dilakukannya pemahaman mendalam tentang kendala dan penyebab ketidak-berdayaan masyarakat pada tingkat lokal sebagai basis perencanaan dan strategi pemecahan masalah secara partisipatif. Dimensi ketidak-berdayaan dan ketidak-mampuan masyarakat di permukiman transmigrasi bersifat kompleks, sehingga tidak dapat dipecahkan hanya melalui pendekatan yang sepenuhnya bersifat bersifat top-down (dari atas). Pendekatan pemberdayaan menekankan pentingnya pengikutsertaan seluruh eksponen masyarakat pada tingkat lokal, baik dalam proses perumusan kegiatan maupun pemecahan masalah.

TOR PENDAMPINGAN 2011

Hal - 1 -

Pemberdayaan (empowerment (empowerment ) masyarakat adalah upaya memberikan “daya” power (power ) kepada mereka yang tidak memilikinya powerless ( powerless ). ). Pendekatan ini didasarkan atas pandangan bahwa “pengetahuan” atau “kesadaran “kesadaran”” adalah daya atau kekuatan power (power ), ), sehingga pemberdayaan (empowerment) tidak lain adalah penguasaan “pengetahuan” dan kesadaran ”. ”. Jadi pemberdayaan tidak lain adalah suatu proses transfer pengetahuan dan kesadaran (tranfers (tranfers of knowladge and consciousness) . Oleh karena pemberdayaan pada dasarnya adalah pemberian pengetahuan dan penyadaran, maka perubahan pengetahuan dan kesadaran hanya bisa dilakukan melalui alih-kesadaran dan alih-pengetahuan (transfer (transfer of conscious and knowledge ). ). Dan alih-kesadaran atau alih-pengetahun hanya bisa dilakukan melalui proses pembelajaran. Dan proses pembelajaran dapat dilakukan melalui pendampingan. Karena itu, salah satu aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah pendampingan. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat hanya bisa dilakukan melalui pendampingan. Sementara itu, pengetahuan dan kesadaran adalah domain mentalitas masyarakat, yang di dalamnya mencakup: wawasan, keinginan (wish (wish ), ), dorongan (motivasi (motivasi ), ), kepedulian, sikap (attitude ( attitude ) dan nilai-nilai (values (values ). ). Dengan asumsi bahwa perilaku (tindakan dan perbuatan) adalah fungsi dari kesadaran, maka dengan kesadaran yang baik akan menimbulkan perilaku (perbuatan, tindakan) yang baik pula. Atas dasar pemikiran di atas, maka pada tahun 2011, Direktorat Kapasitas SDM dan Masyarakat (PKSM) Ditjen P2MKT Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menyelenggarakan Kegiatan “Pendampingan “Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat di UPT Kumai Seberang, Kabupaten Kota Waringin Barat dan UPT Kandan, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah”, Tengah”, dalam kerangka peningkatan pemberdayaan. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk menempatkan tenaga pendamping atau fasilitator di dalam komunitas-komunitas transmigrasi dengan tugas dan fungsi penyadaran (concientization (concientization ), ), pengorganisasian, advokasi, pelayanan, dan peningkatan pengetahuan bagi masyarakat di permukiman transmigrasi. “

B.

Tujuan dan Kegunaan 1. Tujuan Kegiatan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan:


Hal - 2 -

a. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat di permukiman transmigrasi tentang potensi, peluang, dan usahausaha pengembangan; b. Meningkatkan motivasi masyarakat di permukiman transmigrasi untuk mengembangkan aspek-aspek ekonomi, sosial-budaya, mental spiritual dan kelembagaan, kondisi lingkungan serta sarana dan prasarana secara berkelanjutan. 2.

Kegunaan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat di UPT Kumai Seberang, Kabupaten Kota Waringin Barat dan UPT Kandan, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kegunaan baik bagi Pemerintah, Pemrakarsa, maupun Masyarakat . Bagi Pemerintah; hasil pendampingan dapat dipergunakan sebagai masukan pada pengambilan keputusan menyangkut potensi, masalah, dan rencana aksi, serta koordinasi dalam kegiatan pembangunan lainnya sehingga dicapai pola pembangunan berbasis masyarakat (Community Development-- CD). Bagi Masyarakat; pendampingan pemberdayaan masyarakat di UPT Kumai Seberang, Kabupaten Kota Waringin Barat dan UPT Kandan, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dapat dipergunakan sebagai sarana pembelajaran menuju transformasi sosial; yaitu penguasaan pengetahuan (knowladge ), keterampilan (skill ), dan sikap (attitude ) yang lebih baik.

C.

Landasan Hukum 1.

2.

3.

Undang-Undang UU No. 29/2009, yang merupakan perubahan dari UU No. 15/1997 tentang Ketransmigrasian, yaitu Pasal 32 UU No. 29/2009; Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah (PP) No.2 Tahun 1999 tentang Penyelenggraan Transmigrasi; Peraturan Menteri a. Peraturan Menteri (Permen) No. 22 Tahun 2007, tentang Petugas Pembina UPT. b. Peraturan Menteri (Permen) No. 12 Tahun 2010 tentang Organisiasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi


Hal - 3 -

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN A.

Konsep Pendampingan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat di UPT Kumai Seberang, Kabupaten Kota Waringin Barat dan UPT Kandan, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan kegiatan (aktivitas) untuk merubah cara berpikir masyarakat, dari cara-berpikir yang statis-tradisional ke cara berpikir dinamis-rasional, melalui proses alih-pengetahuan dan alih-kesadaran. Substansi pendampingan adalah terjadinya perubahan cara berpikir, sikap dan dan perilaku masyarakat. Komponen cara berpikir, sikap dan perilaku merujuk kepada apa yang ketahui dan mereka pikirkan (knowledge) , apa yang dapat mereka lakukan dan kerjakan (skills and action) . Secara sederhana, dimensi sikap mental dan perilaku terdiri atas 3 domain, yaitu domain pengetahuan (knowing behavior) , domain sikap ( feeling behavior), dan perilaku keterampilan (doing behavior) . Kegiatan pendampingan dilakukan dalam bentuk interaksi antara tenaga pendamping dengan masyarakat yang dilakukan setiap saat dan terusmenerus. Aktivitas pendampingan memang tidak serta-merta menghasilkan sasaran (target) yang nyata (tengible ) dan cepat, tetapi efek dan hasil aktivitas pendampingan dapat dirasakan dan diperoleh setelah berjalan cukup lama. Karena itu aktivitas pendampingan perlu dilakukan secara intensif dan terus-menerus sehingga mendukung keberhasilan program-program aksi pengembangan masyarakat. Pendampingan juga dapat diartikan sebagai proses pembelajaran masyarakat dalam kerangka penciptaan kesadaran baru untuk mencapai kemajuan atau kondisi kehidupan yang lebih baik. Perubahan sikap mental yang diperlukan adalah cara berpikir dan perilaku masyarakat untuk mencapai kemajuan. Secara konseptual, perubahan-perubahan yang diperlukan mencakup: a. Perubahan sikap mental, dari sikap mental dan cara berpikir, serta perlilaku yang “statis-tradisional” ke sikap mental dan cara berpikir yang “dinamis-modern dan rasional”; b. Perubahan kesadaran, dari kesadaran apatis dan pasif, ke kesadaran kritis dan aktif; c. Perubahan kebiasaan, dari kebiasaan konsumtif ke kebiasaan kewirausahaan (enterpreneurship ), dan;


Hal - 4 -

d.

Perubahan kelembagaan, dari ketiadaan kelembagaan (organisasi) ke terbentuknya kelembagaan (organisasi) lokal yang produktif dan rasional. Untuk mendorong terjadinya perubahan tersebut di atas, diperlukan pendekatan alih-pengetahuan, alih-kesadaran, alih-nilai, dan alihkeinginan-dorongan (transfer of wishes and motivation ), yang dilakukan melalui dialog dan sharing secara terus-menerus antara pendamping dan masyarakat. Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat di UPT Kumai Seberang, Kabupaten Kota Waringin Barat dan UPT Kandan, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah difokuskan pada bidangbidang pengembangan masyarakat (sesuai UU No. 29/2009), yaitu bidang ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Pendampingan di bidang ekonomi, lingkungan, sarana dan prasarana Dilaksanakan untuk mendorong Proses pencapaian swasembada di permukiman transmigrasi dan juga mendorong agar masyarakat transmigrasi memiliki kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan yang sehat, asri, dan lestari secara berkelanjutan serta didukung oleh sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik. Pendampingan di bidang ini dilakukan agar masyarakat transmigrasi mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan mengelola lingkungan fisik-sosial secara serasi dan berkelanjutan serta terpeliharanya sarana prasarana dengan baik, dalam bentuk: a. Mengusahakan dan mengelola lahan (baik lahan pekarangan maupun lahan usaha); b. Memperoleh akses sarana produksi padi (saprodi) dan usaha tani secara berkelanjutan; c. Mengaktifkan masyarakat dalam berbagai kelembagaan ekonomi guna perolehan permodalan usaha (Koperasi, KUD, LKM, dsb) d. Mengusahakan dan mengakses jaringan komunikasi dan informasi pasar; e. Mendorong masyarakat transmigrasi untuk menjalin hubungan kerjasama kemitraan dan jejaring usaha dengan pihak lain. f. Mendorong masyarakat transmigrasi untuk memiliki kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan yang sehat, asri, lestari, aman dan nyaman secara berkelanjutan; g. Mendorong masyarakat transmigrasi untuk mengelola, memelihara sarana dan prasarana secara serasi dan berkelanjutan;


Hal - 5 -

h.

Menciptakan kesadaran kepedulian masyarakat akan kelestarian lingkungan; i.Meningkatkan nilai-nilai kebersamaan (gotong-royong) yang merupakan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Pendampingan di bidang sosial-budaya, mental-spiritual, dan kelembagaan Dilaksanakan untuk mendorong agar agar masyarakat transmigran secara efektif mampu: a. Memenuhi kebutuhan pelayanan umum masyarakat, dalam bentuk Peningkatan efektivitas pelayanan pendidikan, kependudukan, dan kesehatan masyarakat (termasuk keluarga berencana); b. Memprakarsai terjadinya proses integrasi dan harmonisasi yang menyeluruh dalam bentuk peningkatan toleransi dalam hubungan lintas etnis, budaya dan agama, baik antar sesama transmigran, maupun antara transmigran dengan penduduk setempat. c. Menumbuh kembangkan berbagai sikap mental yang positif bagi kemajuan; sikap mental-spiritual, sikap mental-ulet, sikap mentalmandiri, sikap mental-efisien, sikap-mental rajin, sikap mental intrepreneurship (kewirausahaan, dll. d. Mencapai kondisi kenyamanan kultural, dalam bentuk kondisi masyarakat transmigrasi yang harmonis, integratif dan akulturatif, termasuk pengembangan mentalitas-spiritual, kreativitas seni, dll; e. Membentuk dan memperkuat kelembagaan masyarakat dan pemerintahan; A.

Tugas Pendamping Secara praktis di lapangan, tugas dan fungsi pendamping adalah: bersamasama “Aparat Petugas (Pembina) UPT” mengembangkan masyarakat transmigrasi sesuai bidang-bidang pemberdayaan yang telah ditentukan. Tugas dan fungsi pendamping masyarakat di permukiman transmigrasi, sesuai bidang-bidangnya, adalah sebagai berikut. a. Pendamping Ekonomi, Lingkungan, sarana dan prasarana, bersamasama petugas Pembina UPT mengembangkan aspek-aspek ekonomi masyarakat di permukiman transmigrasi dalam arti luas. Pendampingan bidang ekonomi dilakukan untuk mendorong aktivitas masyarakat dalam peningkatan kapasitas produksi dan pemasaran produk, serta penguatan kelembagaan pendukung aktivitas ekonomi. Begitu juga halnya bidang lingkungan sarana dan prasarana


Hal - 6 -

dikembangkan aspek-aspek lingkungan fisik-sosial dan keserasian fungsi lingkungan ekologis, serta pemeliharaan sarana dan prasarana; b.

Pendamping Sosial-Budaya, Mental-Spiritual, dan Kelembagaan, bersama-sama petugas Pembina UPT mengembangkan:  Aspek-aspek pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, dan KB) masyarakat di permukiman transmigrasi;  Nilai dan karakter masyarakat dalam arti luas (termasuk penanaman cara pandang pluralisme dan multikulturalisme). Nilainilai baru (berupa pandangan, sikap, dan perilaku, mentalitas, kebiasaan, dan kearifan) yang mendukung harmonisasi hubungan lintas etnis, kultural dan agama.  Sikap mental dan perilaku budaya transmigran yang toleran, pluralis, sehingga mendukung integrasi sosial dan kemajuan ekonomi, serta keserasian lingkungan.  Kelembagaan masyarakat dan pemerintahan yang kuat dan mandiri.


Hal - 7 -

BAB III METODOLOGI PENDAMPINGAN A.

METODE PENDAMPINGAN Metode yang digunakan oleh pendamping dalam melakukan kegiatan pendampingan adalah: Pertama , observasi (pengamatan) mendalam. Dalam metode ini pendamping mendapatkan data (informasi) tentang kondisi lokasi dan masyarakat melalui pengamatan secara mendalam terhadap situasi, kondisi kejadian (peristiwa) yang ada di lokasi permukiman, baik fisik lingkungan maupun sosial. Kedua , wawancara tak terstruktur (indepth interview ). Hal-hal yang tidak bisa dipahami melalui kegiatan pengamatan lapangan, diperoleh melalui wawancara mendalam oleh pendamping dengan masyarakat, baik tokohtokoh, maupun warga masyarakat pada umumnya. Melalui wawancara mendalam pendamping mendapatkan informasi yang akurat dari masyarakat. Ketiga, Focus Group Discussion (FGD). Beberapa informasi atau data yang tidak dapat dihimpun melalui pengamatan (observasi) dan wawancara, diperoleh melalui “diskusi kelompok terfokus” (Focus Gropu Discussoin -FGD). Diskusi dilakukan dengan melibatkan berbagai segmen masyarakat (anggota masyarakat) yang merepresentasikan kondisi masyarakat di permukiman transmigrasi (misalnya tokoh masyarakat, aparat desa, guru, petugas kesehatan, pendamping, pengurus organisasi sosial, dan tokohtokoh lain yang dipandang perlu, dengan instrumen pedoman FGD. Keempat, penyadaran (sosialisasi dan atau penyuluhan) masyarakat, melalui pertemuan-pertemuan dan kunjungan ke rumah-rumah tinggal warga transmigran.

B.

KEGIATAN DAN LANGKAH-LANGKAH Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat di UPT Kumai Seberang, Kabupaten Kota Waringin Barat dan UPT Kandan, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan metode di atas, sebagai berikut. a. Social Mapping ( Identifikasi Potensi dan Masalah) . Masyarakat transmigrasi yang akan dikembangkan perlu dikenali atau dipahami terlebih dahulu. Pemahaman mendalam tentang aspek-aspek komunitas adalah modal awal keberhasilan pemberdayaan. Seluruh aspek kehidupan perlu dipahami kondisinya saat ini. Dengan demikian, social mapping akan menghasilkan data-base lengkap


Hal - 8 -

c.

d.

e.

f.

g.

h.

mengenai kondisi komunitas, baik kebudayaan, sosial, demografis, leadership, local wisdom, ekonomi, aktivitas kolekif, pemerintahan, organisasi, keluarga, tradisi agama-kepercayaan dan lingkungan. Intinya, social mapping adalah menemukenali (identifikasi) potensi, masalah, dan peluang yang ada di dalam masyarakat. Penyusunan Program Aksi . Setelah dilakukan social mapping kemudian dirumuskan program aksi. Perencanaan Program Aksi mutlak dan perlu dilakukan, setelah pemahaman (social mapping ) dilakukan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang berbasis informasi akurat, berbasis kebutuhan, realistis, dan sesuai potensi yang ada. Pengorganisasian ( pembentukan organisasi atau kelembagaan) , masyarakat transmigrasi perlu dipacu untuk berorganisasi dalam rangka mecapai tujuan pengembangan. Setiap warga yang menjadi eksekutif kelompok atau organisasi harus menyadari akan peran, tugas dan fungsinya masing-masing dalam mengembangkan organisasi, baik dalam pengambilan keputusan, menyusun perencanaan tindak maupun pelaksanaan berbagai aktivitas kelompok. Penguatan Kelembagaan. Kelompok-kelompok yang telah terbentuk kemudian dikembangkan dengan cara meningkatkan komitmen atas nilai-nilai, tujuan kelompok, dan kepentingan yang telah disepakati bersama. Kelembagaan masyarakat dibentuk atas dasar kebutuhan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Penguatan Modal Sosial. Modal sosial adalah norma-norma dan hubungan sosial yang mendorong anggota masyarakat melakukan kerjasama. Modal sosial masyarakat transmigrasi harus dikembangkan melalui berbagai pertemuan dan dialog antar kelompok. Termasuk kegiatan “fund rising” (penggalangan dana) untuk kegiatan kemasyarakatan. Perluasan Jejaring. Kegiatan CD masyarakat transmigrasi harus mencakup perluasan hubungan kerja kelompok-kelompok transmigran dengan kelompok-kelompok lain, baik di dalam komunitas sendiri maupun dengan kelompok lain di luar komunitas. Membangun keberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan dalam suatu masyarakat yang statis dan tertutup. Pengenalan Teknologi Innovatif . Teknologi inovatif merupakan instrumen pendayagunaan sumberdaya alam secara optimum. Teknologi tersebut bersifat unik sesuai dengan karakteristik sumberdaya alam dan sumberdaya manusianya.


Hal - 9 -

Sejak awal penempatan, seorang pendamping melakukan kerja-kerja praktis pendampingan di tengah-tengah masyarakat di permukiman transmigrasi, melalui kerangka metodologi di atas, dan dengan melakukan langkah-langkah praktis sebagaimana tertuang dalam matrik di bawah ini. Langkah-Langkah Praktis Pendamping Pemberdayaan Masyarakat di UPT Kumai Seberang, Kabupaten Kota Waringin Barat dan UPT Kandan, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

NO

AKTIVITAS

SASARAN DAN PENDEKATAN I. PERSIAPAN

1.

2.

3.

Koordinasi pendampingan dengan aparat kabupaten kota (Dinas Bidang Pembinaan) Koordinasi pendamping dengan aparat (petugas) UPT dan tenaga lintas sektor (di permukiman transmigrasi) Pengenalan program dan aktivitas pendampingan dengan tokoh-tokoh masyarakat di lokasi (PKK, Karang taruna, kelompok Tani, dll) yang sudah terbentuk

Aparat Dinas Kabupaten Kota, dalam bentuk audiensi Aparat UPT dan tenaga lintas sektor di lokasi (baik secara kolektif maupun individual) Ketua-ketua kelompok-kelompok masyarakat di UPT (kolektif)

II. IDENTIFIKASI MASALAH 4.

5.

6.

7.

Mengenal kondisi ekonomi Audiensi kepada warga masyarakat permukiman transmigrasi yang relevan di UPT (perorangan) setempat (keluarga dan masyarakat) Mengenal situasi kondisi sosial- Audiensi kepada Ketua-ketua budaya, (kesehatan, pendidikan kelompok-kelompok masyarakat di dan keagamaan), dan UPT (perorangan) kelembagaan permukiman transmigrasi setempat (komunitas) Mengenal situasi lingkungan Warga masyarakat transmigran di fisik dan sarana -prasarana lokasi permukiman (anjangsana permukiman atau memahami individual) kondisi fisik (permukiman transmigrasi Identifikasi masalah ekonomi, Wawancara mendalam dengan sosial-budaya, dan lingkungan warga masyarakat (perorangan)


Hal - 10

8.

di permukiman transmigrasi setempat Identifikasi potensi, modal sosial, dan sumber-sumber daya di tingkat lokal (UPT)

Wawancara (perorangan)

dengan

warga

III . PERUMUSAN PROGRAM AKSI 9.

Perumusan program dan aksi pemecahan masalah ekonomi keluarga dan masyarakat

10.

Perumusan program aksi pemecahan masalah sosialbudaya, mental spiritual, dan kelembagaan Perumusan program aksi pemecahan masalah lingkungan serta sarana dan prasarana fisik permukiman

11.

Ketua-ketua kelompok-kelompok masyarakat atau warga masyarakat terpilih di UPT (kolektif) Ketua-ketua kelompok-kelompok masyarakat di atau warga masyarakat (kolektif) Aparat UPT dan petugas-petugas lintas sekor di UPT plus ketuaketua kelompok masyarakat (dalam suatu forum pertemuan)

IV PENYADARAN 12.

13.

14.

15.

16.

Penyadaran masalah-masalah ekonomi, sosial-budaya, mental spiritual dan kelembagaan, serta lingkungan pada level individu Penyadaran masalah-masalah ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan pada level kolektif masyarakat Penyadaran Masyarakat Atas masalah yang dihadapi masyarakat dan permukiman Penyadaran masyarakat atas potensi yang dimiliki masyarakat dan permukiman Penyadaran masyarakat atas kebutuhan pemecahan masalah-masalah ekonomi, sosial-budya, mental-spiritual dan kelembagaan dan lingkungan serta sarana dan prasarana kepada masyarakat, dan penjaringan aspirasi masyarakat sebagai umpan balik (feed back ) dari masyarakat


Warga masyarakat secara individual secara bergiliran

Warga masyarakat secara kolektif (forum pertemuan kelompok)

Observasi partisipasi (pengamatan mendalam) Observasi partisipasi (pengamatan mendalam) Ketua-ketua kelompok-kelompok masyarakat di UPT (kolektif)

Hal - 11

V PENGORGANISASIAN 17.

18.

19.

Pembentukan organisasi (kelompok-kelompok) masyarakat yang diperlukan di tingkat lokal (permukiman) Pembentukan kelompokkelompok masyarakat yang diperlukan di tingkat lokal (permukiman) Pemberian wawasan keorganisasian dan fungsifungsi organisasi lokal mencakup tujuan dan upayaupaya mencapai tujuan

Warga masyarakat secara individual secara bergiliran

Warga masyarakat yang potensial sebagai aktivis organisasi lokal

Ketua-ketua atau pengurus organisasi atau kelompokkelompok masyarakat di UPT (kolektif)

VI PENGUATAN KELEMBAGAAN 20.

21.

22.

Penyelenggaraan pertemuan- Pengurus pertemuan kelompok yang telah (organisasi) secara rutin agar kelompok terbiasa melakukan dialog dan sharing Pengenalan kelompok-kelompok Pengurus (organisasi lokal) kepada organisasi seluruh warga untuk terbentuk memperoleh dukungan Pengenalan kelompok-kelompok Pengurus organisasi lokal pada prinsip- organisasi prinsip tata kerja organisasi terbentuk moderen yang efesian, efektif dan rasional

organisasi terbentuk

masyarakat

(aktivis) dan anggota masyarakat yang telah

(aktivis) dan anggota masyarakat yang telah

VII PERLUASAN JEJARING 23.

24.

Fasilitasi kelompok terhadap Pengurus organisasi-organisasi eksternal yang telah baik pemerintah maupun nonpemerintah Fasilitasi kelompok terhadap Pengurus lembaga-pembaga peminjam yang telah keuangan di tingkat kabupaten (jika ada)


masyarakat


masyarakat

VIII PENGGALANGAN MODAL 25.

26.

Fasilitasi masyarakat untuk Pengurus melakukan “fund rising” pada yang telah tingkat lokal (swadaya) Fasilitasi masyarakat untuk Pengurus mengenal atau mengakses yang telah lembaga-lembaga keuangan



masyarakat


masyarakat

Hal - 12

(permodalan) pengembangan usaha

untuk

IX PENGENALAN TEKNOLOGI INOVATIF 27.

Memperkenalkan Pengurus organisasi perkembangan teknologi yang telah terbentuk manajerial dan organisasional moderen dalam rangka pencapaian efektifitas, efisiensi, dan tujuan organaisasi

masyarakat

X EVALUASI INTERNAL 28

29.

C.

Melakukan evaluasi internal atas tugas-tugas dan kerja pendampingan selama di permukiman transmigrasi Forewell party, upacara perpisahan dengan warga masyarakat

Forum diskusi dengan pengurus organisasi dan warga masyarakat

Selueuh warga masyarakat permukiman transmigrasi

di

LOKUS

Lokus atau wilayah kerja Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat di UPT Kumai Seberang, Kabupaten Kota Waringin Barat dan UPT Kandan, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah adalah meliputi Satuan Permukiman (SP), yaitu unit terkecil dari suatu Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT). Tenaga pendamping ditempatkan dan bertugas melaksanakan kegiatan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat yang telah ditentukan, yaitu: UPT Kumai Seberang, Kabupaten Kota Waringin Barat dan UPT Kandan, Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah D.

DUKUNGAN ANGGARAN

Dukungan biaya kegiatan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat di UPT Kumai Seberang, Kabupaten Kota Waringin Barat dan UPT Kandan, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berasal dari APBN

2011,

dari

DIPA

Direktorat

Jenderal

P2MKT,

sebesar

Rp

200.000.000,-.


Hal - 13

BAB IV TUGAS TENAGA AHLI DAN PENDAMPING A.

TENAGA AHLI 1. Team Leader Tenaga Ahli bertugas sebagai Ketua Tim (Team Leader) pendampingan. Ketua tim bertugas mengelola seluruh kegiatan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat sesuai Keranangka Acuan Kerja atau Term of Reference (TOR) kegiatan. Kualitas personal Tenaga Ahli adalah sarjana bidang sosial untuk SI atau jurusan pengembangan masyarakat untuk S2. Pengalaman kerja minimal 3 tahun dibidang pengembangan masyarakat untuk S2 dan pengalaman kerja selama minimal 5 tahun dibidang pengembangan masyarakat untuk S1. 2. Asisten Leader Asisten Leader bertugas membantu Team Leader dalam mengelola seluruh kegiatan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat di permukiman transmigrasi sesuai Kerangka Acuan kerja atau Term Of Reference (TOR) Kegiatan. Kualitas peronal Asisten Leader adalah berpendidikan S1 (Sosiologi, Komunikasi, Antropologi, Agama, dan Kebijakan Publik)), pertanian, ekonomi, dengan pengalaman kerja selama minimal 3 tahun di bidang pengembangan masyarakat. (Latar belakang pendidikan Asisten Leader harus berbeda dengan latar belakang pendidikan Tim Leader).

B.

PENDAMPING 1. Pendamping Ekonomi, Lingkungan, sarana dan prasarana fisik permukiman a.

Pendamping Ekonomi, Lingkungan sarana dan prasarana fisik permukiman bertugas:  Melakukan identifikasi potensi dan masalah di bidang ekonomi dan mengembangkan aspek-aspek ekonomi masyarakat di permukiman transmigrasi dalam arti luas.  Melakukan penyadaran dan mendorong aktivitas masyarakat dalam peningkatan kapasitas produksi.  Melakukan penguatan kelembagaan pendukung aktivitas ekonomi, baik bidang produksi maupun pemasaran.


Hal - 14

  



b.

2.

Melakukan identifikasi potensi dan masalah di bidang lingkunga serta sarana dan prasarana Melakukan penyadaran masyarakat tentang kondisi lingkungan sekitar Melakukan pengembangan aspek-aspek lingkungan fisik-sosial dan keserasian fungsi lingkungan, sarana dan prasarana fisik permukiman. Serta melakukan langkah-langkah praktis yang telah disebutkan pada bab III

Kualitas personal pendamping ekonomi, lingkungan dan sarana dan prasarana adalah berpendidikan minimal S1, Jurusan Ekonomi, Pertanian atau Sosial-Ekonomi, dengan pengalaman di bidang pengembangan masyarakat minimal 3 tahun.

Pendamping Bidang Sosial Budaya, Mental-Spiritual, dan Kelembagaan a. Pendamping Sosial-Budaya, Mental Spiritual dan Kelembagaan, bertugas:  Melakukan identifikasi potensi dan masalah di bidang sosial budaya, mental spiritual dan kelembagaan, serta mengembangkan aspek-aspek sosial, budaya, mentalitas, dan kelembagaan, transmigran di permukiman transmigrasi (mencakup; kesehatan, pendidikan, agama, lembaga masyarakat dan pemerintah).  Melakukan penyadaran, transformasi dan introduksi nilai, penanaman nilai-nilai baru (berupa pandangan, sikap, dan perilaku, mentalitas, kebiasaan, dan kearifan), di bidang sosialbudaya, mental spiritual dan kelembagaan.  Melakukan penguatan terhadap sikap mental dan perilaku, serta nilai-nilai-sosial-budaya, mental-spiritual, dan kelembagaan masyarakat di permukiman transmigrasi.  Serta melakukan langkah-langkah praktis yang telah disebutkan pada bab III b.

Kualitas personal pendamping bidang ini berpendidikan S1, jurusan ilmu-ilmu humaniora (sosiologi, antropologi, agama, pendidikan, psikologi, komunikasi, administrasi, kebijakan publik, dll) dengan pengalaman di bidang pengembangan masyarakat minimal 1 tahun.


Hal - 15

4.

C.

Kewajiban Pendamping a. Tenaga Pendamping masyarakat transmigrasi harus tinggal di lokasi selama masa tugasnya. b. Pendamping harus memahami tugas, fungsi, dan kegiatan “Aparat Pembina atau petugas UPT” sebagaimana tertuang (diatur) dalam Buku Pedoman Organisasi Pembina UPT”. c. Setiap pendamping harus menjalankan tugas dan fungsinya atas dasar prinsip-prinsip Community Development (CD). Karena itu, pendamping harus belajar dan menguasai pengetahuan serta wawasan tentang teori CD, dianjurkan untuk mendalami konsep pedoman pendampingan masyarakat transmigrasi.

TENAGA PENUNJANG Tenaga pendukung terdiri 1 (satu) orang dengan tugas sebagai operator komputer. Tenaga pendukung ini bertugas melakukan pengetikan secara keseluruhan dalam penyusunan materi pelaporan. Pendidikan minimal SLTA dengan pengalaman minimal 2 tahun dalam bidang pengetikan (entry data).


Hal - 16

BAB V TAHAPAN DAN JANGKA WAKTU A.

TAHAP KEGIATAN Kegiatan Pendampingan Pmberdayaan Masyarakat dilaksanakan dalam tahap-tahap sebagai berikut. 1. Tahap Persiapan Dalam tahap ini, Kegiatan yang harus dilakukan Pihak Kedua mencakup; mobilisasi personal pendamping, koordinasi dengan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten); Pengenalan awal kondisi masyarakat dan permukiman setempat (dari kegiatan ini disusun laporan pendahuluan). 2.

Tahap Pelaksanaan Dalam tahap ini, Pendamping melakukan kegiatan pendampingan di lokasi adalah: identifikasi , penyuluhan (penyadaran) penguatan kelembagaan di bidang ekonomi, sosial-budaya, mental spiritual kelembagaan, sarana dan prasarana serta lingkungan, melalui metode FGD, Observasi, dan wawancara mendalam dengan masyarakat, kunjungan ke rumah warga, dan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dan kelompok.

3.

Tahap Pelaporan Hasil Dalam tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan Pihak Kedua adalah: Penyusunan Laporan kegiatan pendampingan yang telah dilakukan. Laporan yang harus diserahkan Pihak Kedua sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan adalah: Laporan Pendahuluan, Laporan Antara (Interm Report), dan Laporan Akhir (Final Report). Laporan Hasil kegiatan Pendampingan Masyarakat di UPT Kumai Seberang, Kabupaten Kota Waringin Barat dan UPT Kandan, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas 3 dokumen, yaitu: a. Laporan Pendahuluan, sebanyak 10 eksemplar b. Laporan Antara (Interm Report), sebanyak 10 eksemplar c. Laporan Akhir (final), sebanyak 20 eksemplar (Hard Cover )


Hal - 17

B.

JANGKA WAKTU Kegiatan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat di UPT Kumai Seberang, Kabupaten Kota Waringin Barat dan UPT Kandan, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan dalam jangka waktu 3 bulan kalender, terhitung sejak tanggal dilakukan kontrak kerjasama (SPK), dengan jadwal pelaksanaan seperti dalam tabel berikut .

No

Uraian Kegiatan

1.

Persiapan; Mobilisasi Pendamping, Koordinasi, dan Survai Awal, Ekspose Laporan Pendahuluan oleh TA Pendampingan masyarakat oleh pendamping Penyusunan Laporan Antara (Interm Report) Presentasi Laporan Akhir Sementara Perbaikan Laporan Akhir Sementara Penggandaan dan penyerahan Laporan

2. 4. 5. 6. 7. 8.


Bulan I

II

Keterangan III

X

X

X

X

X

X

X X X X

Hal - 18

BAB VI KETENTUAN PELAKSANA A.

PELAKSANA Kegiatan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat di UPT Kumai Seberang, Kabupaten Kota Waringin Barat dan UPT Kandan, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan oleh Direktorat Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat (PKSM) Ditjen P2MKT, yang dikerjasamakan dengan pihak kedua, yaitu Perusahaan Jasa Konsultan yang bergerak dalam bidang-bidang sebagai berikut. a. Pengembangan SDM dan atau masyarakat. b. Manajemen Sumberdaya Manusia (SDM) c. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) d. Bidang Pengembangan Pertanian dan Pedesaan

B.

BENTUK KEGIATAN Kegiatan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat di UPT Kumai Seberang, Kabupaten Kota Waringin Barat dan UPT Kandan, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dalam bentuk menempatkan tenaga-tenaga pendamping di permukiman transmigrasi, dengan tugas memberikan bimbingan, advokasi, fasilitasi, dan motivasi, baik kepada masyarakat transmigran maupun kepada “aparat pembina UPT”.


Hal - 19

BAB VIII PENUTUP

Term Of Reference (TOR) Kegiatan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat di UPT Kumai Seberang, Kabupaten Kota Waringin Barat dan UPT Kandan, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pihak Ketiga, khususnya Konsultan Pelaksana yang akan melaksanakan kegiatana ini. TOR ini diharapkan cukup jelas sehingga dapat membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pendampingan masyarakat di permukiman transmigrasi. TOR ini diharapkan dapat dijabarkan lebih lanjut oleh Pihak Ketiga, dalam bentuk Usulan Teknis Pelaksanaan Kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal pengadaan barang dan jasa.


Hal - 20

Lampiran-1: FORMAT LAPORAN PENDAHULUAN Halaman Judul Daftar Isi Kata Pengantar BAB I

BAB II

PENDAHULUAN Latar Belakang Tujuan Sasaran Metode Pelaksanaan Pekerjaan Keluaran Manfaat Ruang Lingkup GAMBARAN UMUM LOKASI Gambaran Fisik Permukiman (Akses, Penduduk, Penempatan, Daerah Asal, Fasilitas Umum, dll) Kondisi Sosial, Budaya, Mental Spiritual dan Kelembagaan (Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Keagamaan, Kelembagaan) Kondisi Lingkungan, Sarana dan Prasarana (Air Bersih, Sanitasi, Topografis, sarana dan prasarana)

BAB III RENCANA KERJA Sruktur organisasi pendampingan Tugas tenaga pendamping Jadwal kegiatan pendampingan BAB IV KESIMPULAN Lampiran (Monografi UPT dan Peta Lokasi Jika Ada)


Hal - 21

Lampiran-2: FORMAT LAPORAN ANTARA (INTERM REPORT) Halaman Judul Daftar Isi Kata Pengantar BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan C. Sasaran D. Metode Pelaksanaan Kegiatan E. Keluaran F. Manfaat G. Ruang Lingkup

GAMBARAN UMUM LOKASI Gambaran Fisik Permukiman (Akses, Penduduk, Penempatan, Daerah Asal, Fasilitas Umum, dll) Kondisi Sosial, Budaya, Mental Spiritual dan Kelembagaan (Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Keagamaan, Kelembagaan) Kondisi Lingkungan, Sarana dan Prasarana (Air Bersih, Sanitasi, Topografis, sarana dan prasarana)

BAB III

HASIL PEMETAAN MASALAH DAN POTENSI UPT A. Pemetaan Masalah Dan Potensi Ekonomi B. Pemetaan Masalah Dan Potensi Sosial-BudayaMental-Spiritual Dan Kelembagaan C. Pemetaan Masalah Dan Potensi Lingkungan serta Sarana dan Prasarana

BAB IV

PROGRES KEGIATAN PENDAMPINGAN Pendampingan Bidang Ekonomi Pendampingan Bidang Sosial-Budaya, Mental-Spiritual Dan Kelembagaan Pendampingan Bidang Lingkungan serta Sarana dan Prasarana

BAB V PENUTUP


Hal - 22

Lampiran-3: FORMAT LAPORAN AKHIR Halaman Judul Daftar Isi Kata Pengantar BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan C. Sasaran D. Metode Pelaksanaan Kegiatan E. Keluaran F. Manfaat G. Ruang Lingkup

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI A. Gambaran Fisik Permukiman (Akses, Penduduk, Penempatan, Daerah Asal, Fasilitas Umum, dll) B. Kondisi Sosial, Budaya, Mental Spiritual dan Kelembaan (Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Keagamaan, Kelembagaan) C. Kondisi Lingkungan serta Sarana dan Prasarana (Air Bersih, Sanitasi, Topografis, Sarana dan Prasarana )

BAB III

HASIL PEMETAAN MASALAH DAN POTENSI UPT A. Pemetaan Masalah Dan Potensi Ekonomi B. Pemetaan Masalah Dan Potensi Sosial-BudayaMental-Spiritual Dan Kelembagaan C. Pemetaan Masalah Dan Potensi Lingkungan serta Sarana dan Prasarana

BAB IV

HASIL KEGIATAN PENDAMPINGAN A. Hasil Pendampingan Bidang Ekonomi B. Hasil Pendampingan Bidang Sosial-Budaya, Mental-Spiritual Dan Kelembagaan C. Hasil Pendampingan Bidang Lingkungan serta Sarana dan Prasarana

BAB V PENUTUP Lampiran:  Monografi UPT  Foto-Foto Kegiatan dan Lokasi  Peta Lokasi TOR PENDAMPINGAN 2011

Hal - 23

   

  

Daftar Kelompok Sasaran Hasil Pendampingan Daftar Orang-orang (Warga masyarakat) yang aktif mengikuti kegiatan pendampingan; Daftar warga masyarakat yang dikunjungi; Daftar warga masyarakat yang potensial menjadi tokoh dan merlukan pelatihan lebih lanjut (baik di bidang ekonomi, sosial budaya, kelembagaan dan lingkungan) lengkap alamat dan nomer rumah. Daftar hadir setiap kegiatan diketahui KUPT/Pembina Kimtrans atau Kepala Desa Daftar undangan pertemuan Daftar hadir Tenaga Pendamping diketahui oleh Pembina UPT


Hal - 24

Tor Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat

Recommend Documents