thesis : ANALISIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DITINJAU DENGAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ANALISIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DITINJAU DENGAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh : ABDUL HAMID NPM : B2A009001

TESIS Diajukan sebagai salah satu syarat ujian Dan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Pada Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BENGKULU BENGKULU 2012

ANALISIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DITINJAU DENGAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TESIS Diajukan sebagai salah satu syarat ujian dan untuk memperoleh gelar Magister Hukum

Oleh : ABDUL HAMID NPM : B2A009001

Disetujui Oleh: PembimbingUtama

PembimbingPembantu

Dr.ELEKTISON SOMI, S.H.,M.H NIP.19770426 200812 1 001

M.YAMANI KOMAR,S.H., M.Hum NIP.19650310 199203 1 005

Mengetahui : Ketua Program Pascasajana Ilmu Hukum Universitas Bengkulu

Prof. Dr. Herawan S., S.H, M.S. NIP. 19641211 198803 1 001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Karya tulis tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister dan atau Doktor) baik di Universitas Bengkulu Bengkulu (UNIB) maupun diperguruan diperguruan tinggi lainnya; lainnya; 2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing; Pembimbing; 3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat saya yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang yang dicantumkan dalam daftar pustaka; 4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Bengkulu, 2012 Yang Membuat Pernyataan

ABDUL HAMID . NPM.B2A009001

iii



Ilmu Pengetahuan Bukanlah Tujuan, Melainkan Jalan Untuk Mencapai Tujuan (Syeh Muhammad Abduh)



Kebenaran Itu Berada Di Dalam Hati Hati Namun Untuk Untuk Menyadari Menyadari Dan Menggapai

Kebenaran

Itu

Terkadang

Memerlukan

Langkah

Perjalanan Yang Jauh ( A. Hamid)

Kupersembahkan Kupersembahkan terindah untuk: 

Ibu yang selalu mendoakan untuk kesuksesan penulis serta Almarhum Ayah  Dewi, istri tercinta yang selalu mendampingi memberikan dorongan dan semangat kepada penulis  Ghita Amirah Althaf dan Rashika Nabilah Hamid Anak-Anakku Tersayang Tersayang

iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Illahi Rabbi atas taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini dengan judul Analisi Paraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong ditinjau dengan dengan

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-

Undangan sebagai sebagai salah satu syarat s yarat untuk mengikuti ujian guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum Bidang Kajian Utama Hukum dan Otonomi Daerah,

Program

Pascasarjana Universitas Bengkulu. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada : 1. Bapak Prof Ir. Zainal Muktamar, M.Sc.,Ph.D selaku Rektor Universitas Bengkulu; 2. Bapak M. Abdi,SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu; 3. Bapak Prof. Dr. Herawan Sauni, SH., MS selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Pascasarjana Universitas Bengkulu; 4. Bapak

Dr. Elektison Somi., SH., MH selaku selaku Pembimbing Pembimbing Utama Utama dalam

penulisan tesis ini; 5. Bapak M.Yamani M.Yamani Komar., SH., M.Hum selaku Pembimbing Pembimbing Pembantu dalam penulisan tesis sini; 6. Para Guru Besar dan segenap Dosen Pascasarjana Universitas Bengkulu;

v

7. Orang tua kandungku Ibu Maiyunah, yang selalu membimbing, memberikan kasih sayang, sayang, teladan dan selalu mendoakan mendoakan anak-anaknya anak-anaknya , 8. Dewi Wahyuni Wahyuni S.Pd. istriku yang setia setia mendampingiku, mendampingiku, tulus memberikan memberikan semangat dan dorongan dorongan untuk penulis penulis 9. Rekan-rekan seperjuangan seperjuangan Program Pascasarjana Pascasarjana Universitas Bengkulu; Bengkulu; 10. Semua pihak yang yang telah membantu dengan memberikan dukungan moril dan materil yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, penulis minta maaf dan mengucapkan terimakasih, Akhirnya semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis oleh pihak-pihak tersebut di atas akan mendapat balasan sesuai dengan amal perbuatannya.

Bengkulu,

Penulis

vi

2012

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dibentuk dan ditetapkan dalam rangka untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Oleh karena itu Peraturan Daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun kenyataannya masih dijumpai pertentangan-pertentangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Melalui tesis ini akan dianalisis Peraturan Daerah tersebut dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum bersifat normative yaitu dengan menggunakan metode pendekatan yuridis formal untuk mengkaji konstruksi hukum dan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah konsistensi dan kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih

tinggi.

Berdasarkan

hasil

penelitian,

dijumpai

permasalahan

dan

bertentangan bertentangan dari aspek teknik penyusunan penyusunan Peraturan Peraturan Perundang-undangan, Perundang-undangan, baik pada aspek Judul, yang belum mencerminkan substansi rumusan materi dalam Peraturan Daerah, aspek pembukaan pembukaan pada konsideran menimbang menimbang belum memuat aspek sosiologis, filosofis dan aspek yuridis, belum memuat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai Dasar Hukum. Masih ada memasukkan dasar hukum yang tidak berkaitan secara langsung. Pada batang tubuh tubuh dijumpai materi materi rumusan Pasal-Pasal Pasal-Pasal yang tidak tidak jelas kabur sulit sulit untuk diartikan secara normatif termasuk pada ketentuan pidana memuat rumusan ancaman hukuman yang tidak jelas, oleh karena itu perlu pembenahan secara struktural dan Kultural dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong baik dalam hal teknik penyusunannya dan substansinya sehingga apa yang dikehendaki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam Peraturan Daerah tersebut dapat terwujud.

vii

ABSTRACT

Rejang Lebong District regulations established and defined in order to implement regional autonomy and the duty of assistance and a further elaboration of legislation higher, taking into account the characteristics of each region. Therefore, the local regulation must not conflict with legislation which is higher. But the fact remains found contradictions in Rejang Lebong District Regulations. Through this thesis will analyze the regional regulation with the preparation technique legislation. Legal research includes the study of law is normative juridical approach to the use of formal methods to assess the legal construction and regulatory approaches to examine the consistency and appropriateness of District Regulations Rejang Lebong with legislation which is higher. Based on research results, problems encountered and contradictory aspects of the technique of preparation of legislation, both on aspects of title, which did not reflect the substance of the material in the formulation of local regulation, aspects of the opening of the preamble to weigh not contain aspects of sociological, philosophical and juridical aspects, not to load the Article 18 paragraph (6) of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 as the Basic Law. There is still no legal basis to enter directly related. Material found on the torso formulation of Articles that are not clearly blurred difficult to be interpreted normatively include the provision contains a criminal penalty formulation is not clear, therefore it needs a structural reform in the formation of Regulation and Cultural District Rejang Lebong both in terms of engineering formulation and the substance so that what is desired by the District Government of Rejang Lebong in local regulation can be realized.

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL........................................ JUDUL.............................................................. ............................................ ........................ HALAMAN PENGESAHAN............................... PENGESAHAN........................................................ ......................................... ................ PERNYATAAN............................................................................................. HALAMAN PERSEMBAHAN........ PERSEMBAHAN................................. ............................................... .................................... .............. KATA PENGANTAR.............................. PENGANTAR.................................................... ............................................ ................................ .......... ABSTRAK...................................................................................................... ABSTRACT.................................................................................................... DAFTAR ISI.......................................... ISI................................................................ ............................................ ................................... ............. DAFTAR LAMPIRAN................................. LAMPIRAN....................................................... ............................................ ............................ ......

hlm i ii iii iv v vii viii ix xi

BAB

I

PENDAHULUAN.............................. PENDAHULUAN.................................................... ....................................... ................. 1 A. Latar belakang.............................. belakang.................................................... ...................................... ................ 1 B. Rumusan Masalah................................. Masalah....................................................... .............................. ........ 14 C. Tujuan Penelitian................................... Penelitian......................................................... ............................. ....... 14 D. Manfaat Penelitian................................... Penelitian........................................................... ........................... ... 15 E. Keaslian Penelitian...................................... Penelitian............................................................ ........................ 15 F. Kerangka Pemikiran........................................ Pemikiran........................................................... ................... 17 1. Teori norma Hukum.................................... Hukum..................................................... ................. 17 2. Teori Desentralisasi.............................. Desentralisasi.................................................... ........................ .. 23 3. Teori Perundang-Undangan................ Perundang-Undangan...................................... ......................... ... 19

BAB

II

LANDASAN YURIDIS, TAHAPAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH.............................. DAERAH.............................. A. Landasan Yuridis Penyusunan Peraturan Daerah............... Daerah............... B. Tahapan Penyusunan Peraturan Daerah............................. Daerah............................. C. Teknik Penyusunan Peraturan Daerah................................ Daerah................................

47 47 59 66 77 77 77 78 80

BAB

III

METODE PENELITIAN............. PENELITIAN................................... ............................................ ........................ .. 1. Jenis Penelitian................................ Penelitian...................................................... ............................. ....... 2. Pendekatan Penelitian................................... Penelitian.................................................. ............... 3. Teknik Pengumpulan Pengumpulan bahan Hukum............................ Hukum............................ 4. Teknik Analisa Bahan Hukum..................................... Hukum.....................................

BAB

IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.......... PEMBAHASAN....................... ............. 82 A. Konstruksi Peraturan Daerah Yang Bertentangan Dengan 83 Teknik Penyusunan Peraturan Daerah................................ Daerah................................ 1. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Tata Cara Pengajuan, Pengajuan, Penyerahan Penyerahan Serta Pelaporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten Rejang Lebong............... Lebong............... 83

ix

2.

3. 4.

5.

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 20 Tahun 2006 tentang Larangan Pelacuran dalam Kabupaten Rejang Lebong........................... Lebong............................................ ................. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 23 Tahun 2006 Tentang KerjaSama Desa.................. Desa.................. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 24 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa............................................................................ Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Lebon g Nomor 29 Tahun 2006 tentang Kepala Desa Sebagai Pemangku Kawasan Hutan...................................... Hutan........................................... ..... Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan Di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong............. Lebong.............

93 103

109

124

137

B. Sebab-Sebab Tetap Diterapkannya Peraturan Daerah Labupaten Rejang Lebong Yang Bertentangan Dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.......... Perundang-Undangan.......... 164 BAB

V

PENUTUP................................. PENUTUP....................................................... ............................................ ............................. ....... 176 1. Kesimpulan.......................................................................... 176 2. Saran..................................................................................... 177

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………... LAMPIRAN

x

179

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Politik

dan Tata Cara Cara Pengajuan, Pengajuan,

Penyerahan Penyerahan Serta Pelaporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten Rejang Lebong. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor

20 Tahun 2006

tentang Larangan Pelacuran dalam Kabupaten Rejang Lebong. 3. Peraturan Tentang

Daerah Kabupaten Rejang Lebong Lebong Nomor 23 Tahun 2006 KerjaSama Desa.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Lebong Nomor

24 Tahun Tahun 2006 2006

tentang Badan Permusyawaratan Desa. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 29 Tahun 2006 tentang Kepala Desa Sebagai Pemangku Kawasan Hutan. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan Di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak

lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

dan

telah

diubah kembali kembali dengan dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun Tahun 2004 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar dalam tata kelola kelola pemerintahan di daerah, daerah, baik baik pemerintahan pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten/kota kabupaten/kota di di Indonesia Indonesia dalam hal kewenangan kewenangan pemerintahan daerah mengurus daerahnya sendiri. Kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, secara hirarki merupakan implementasi secara yuridis dari Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 NKRI setelah setelah amandemen kedua, kedua, yang berbunyi: ”Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. pembantuan.”” Tujuan otonomi

daerah pada hakekatnya adalah memberikan

kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, dengan alasan bahwa Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui

1

2

keadaan dan kondisi kondisi di daerah. daerah. Namun Namun demikian tidak semua kewenangan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah pusat yang tidak diserahkan atau dilimpahkan

kepada

pemerintah daerah berdasar Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah meliputi : Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional dan Urusan Agama. Dengan

adanya

kewenangan

untuk

mengurus

daerah

sendiri

berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintah Pemerintah Daerah, Daerah, mengharuskan mengharuskan pemerintahan

di daerah

membentuk regulasi-regulasi dalam upaya

melaksanakan roda pemerintahan di daerah yaitu dengan melahirkan peraturan daerah-peraturan daerah yang kondisi daerah.

sesuai dengan kebutuhan dan

Kewenangan pemerintahan daerah dalam membentuk

peraturan daerah, mempunyai legitimasi/dasar yang kuat, yakni secara yuridis formal didasari dalam UUD 1945 pada Pasal 18 ayat (6), yang berbunyi: Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan

lain

untuk

melaksanakan

otonomi

dan

tugas

pembantuan. Kemudian juga diatur di dalam dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinah Daerah pada Pasal 136 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut: Perda ditetapkan mendapatkan persetujuan bersama bersama DPRD.

oleh Kepala Kepala Daerah Daerah setelah

3

Pemerintahan Daerah yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal Pasal (18) ini bukan saja Gubernur, Gubernur, Bupati dan Walikota, akan akan tetapi termasuk termasuk di dalamnya adalah Dewan Perwakilan Perwakilan

Rakyat Daerah Daerah

(DPRD). Peraturan daerah yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada dasarnya mempunyai fungsi: a.

b. c.

d.

e.

sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah; merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi; dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan, perundang-undangan, dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan 1 daerah.

Kemudian, peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi atribusi maksudanya bahwa Peraturan daerah melekat kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pemerintahan Daerah, terutama terutama dalam Pasal 136 136 yaitu:

1

Dirjen Peraturan perundang undangan, Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Penerbit Caplet Project 2008. hlm. 7.

4

a. b.

c. d.

Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah, apabila

dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan atau kedudukannya, maksudnya jenjang tingkatan peraturan perundang-undangan, merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional, mengandung makna bahwa Peraturan daerah tidak dapat dipisahkan daris sistem hukum nasional, dimana keberadaan atau keabsahannya Peraturan Daerah jelas ada landasan hukumnya yaitu ditempatkannya Peraturan Daerah secara terhormat dalam Undang-Undang 2

Dasar 1945 setelah amandemen, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian peraturan peraturan daerah daerah secara hierarki hierarki juga diatur secara tegas tegas dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perundang-Undangan, dimana dalam Pasal Pasal 7 ayat (1) menyebutkan : Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

H.M. Aziz, Dasar Dasar Konstitusional Pemerintah Daerah Dan Pembentukan Peraturan Daerah. Makalah disampaikan pada pendidikan pendidikan dan pelatihan penyusunan perancangan peraturan perundang perundang undangan, bulan Juni tahun 2010 di Jakarta Jakarta Hlm 4.

5

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Permusyawaratan Rakyat; Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undangan; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Undang-

Peraturan daerah daerah dilihat dari jenis dan hierarki sebagaimana sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa peraturan daerah kabupaten/kota menduduki strata paling rendah dari peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam peraturan daerah berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a, yaitu yaitu Qanun yang yang berlaku di Daerah Provinsi Provinsi Aceh Darussalam Darussalam dan Perdasus Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua. Peraturan daerah merupakan penyelenggaraan dari ketentuanketentuan atau penjabaran penjabaran lebih lanjut lanjut dari peraturan yang yang lebih lebih tinggi, hal ini diatur di

dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tentang

Pemerintahan Daerah dalam

Pasal 136 ayat (3), yang yang berbunyi: Perda

sebagaimana sebagaimana yang dimaksud pada pada ayat ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut

dari peraturan perundang-undangan perundang-undangan

yang lebih tinggi dengan

memperhatikan ciri khas masing masing daerah. Peraturan Daerah bisa juga pelaksanaan dari peraturan menteri, peraturan menteri itu lebih tinggi dari peraturan daerah, oleh karena peraturan

daerah

lingkup

berlakunya

terbatas

pada

daerah

yang

bersangkutan, bersangkutan, sedangkan sedangkan peraturan peraturan menteri ruang berlakunya mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, Indonesia, maka secara

hierarki,

6

peraturan menteri berada di atas peraturan daerah, meskipun peraturan menteri tidak secara tegas dicantumkan dalam hierarki peraturan perundangundangan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Akan tetapi imflisit diakui sebagai salah satu jenis peraturan perundang undangan. Menteri Kehakiman Kehakiman dan Hak Asasi Asasi Manusia telah Menetapkan Menetapkan di dalam Surat Surat Edaran Edaran

Nomor M.UM.01.06-27 M.UM.01.06-27 yang yang menyatakan menyatakan bahwa

Keputusan Menteri yang bersifat mengatur merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan, dan secara hierarki terletak diantara 3

Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah . Namun demikian hal tersebut untuk saat ini tidak menjadi landasan yang kuat karena Surat Edaran tersebut dikeluarkan tanggal 23 Pebruari 2001 sebelum lahirnya UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan yang sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain dari itu peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi

lainnya

tetap

diakui

sebagai

Peraturan

Perundang-undangan

sebagaimana sebagaimana ketentuan dalam dalam Pasal Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:

3

Maria Farida , Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan MateriMuatan , Kanisius, yogyakarta 2007. hlm 94

7

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, kepala Desa atau yang setingkat.” setingkat. ” Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat ayat (1) di atas, atas, maka dapat dinyatakan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga, badan atau komisi

berupa peraturan dimasukkan dalam jenis peraturan perundang-

undangan.

Hal ini

tentu dapat menimbulkan kesulitan menentukan

hierarkinya karena peraturan yang yang dibentuk oleh suatu suatu badan negara negara yang diberikan atribusi kewenangan kewenangan membentuk membentuk peraturan yang mengikat mengikat umum belum secara secara tertulis

dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-

undangan. Lebih lanjut Peraturan Daerah secara yuridis ruang lingkup keberlakuannya keberlakuannya terbatas pada daerah yang yang bersangkutan wilayah tertentu.

dalam suatu

Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka peraturan daerah itu harus jelas dalam pengertian tidak menimbulkan multi tafsir karena merupakan penjabaran dan imflementasi dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah seharusnya tidak lagi menimbulkan banyak penafsiran

dari kaidah dan ketentuannya, karena

sudah bersifat teknis, jelas dan tinggal diterapkan di lapangan.

8

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana disebutkan di atas tidak terlepas terlepas juga dari tugas pemerintah daerah daerah untuk membina membina dan menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah. Oleh karena itu Peraturan Daerah yang dibuat haruslah sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat di mana peraturan daerah tersebut diberlakukan. Peraturan Daerah Provinsi dan dan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota harus mengandung mengandung asas-asas asas-asas materi muatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu yaitu materi muatan asas : a. b. c. d. e. f. g. h. i.

pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhineka tunggal ika; keadilan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan keseimbangan ,keserasian ,dan keselarasan. keselarasan.

Namun

demikian,

berdasarkan

pengamatan

sebagaimana

dikemukakan di atas pada kenyataannya sampai saat belum banyak Peraturan Daerah Daerah sesuai yang diharapkan, diharapkan, yang demikian demikian ini ditunjukkan ditunjukkan dengan adanya ribuan peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah dibatalkan/direvisi oleh Pemerintah Pusat karena menimbulkan menimbulkan permasalahan-permasalahan permasalahan-permasalahan dan bertentangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan data resmi

9

Departemen Dalam Negeri dari tahun 2002 sampai tahun 2007, Peraturan Daerah yang dibatalkan adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tahun 2002 Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007

: : : : : :

19 105 236 136 114 173

Selanjutnya berdasarkan

Peraturan Daerah; Peraturan Daerah; Peraturan Daerah; Peraturan Daerah; Peraturan Daerah; 4 Peraturan Daerah. data dari Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia Indonesia setelah berlakunya berlakunya Undang-Undang Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004, jumlah Peraturan Peraturan Daerah yang yang dibatalkan sampai bulan Desember Tahun 2009 sebanyak 1983. Pada tahun 2010 sampai bulan September, 5

Peraturan Daerah yang sudah dibatalkan 328 .

Secara legalitas, dasar hukum pembatalan Peraturan Daerah tersebut termuat di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 145 ayat (2), yan g berbunyi ”Perda sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) yang bertentangan bertentangan dengan kepentingan kepentingan umum dan /atau Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah. Akan tetapi hal ini apabila dilihat dalam hal kesetaraan tidak seimbang, karena pemerintah

secara sepihak mempunyai kewenangan

untuk membatalkan Peraturan Daerah, padahal Peraturan Daerah tersebut

4

Dirjen Peraturan Perundang Undangan, Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Penerbit Caplet Project 2008. hlm. vii 5 Andrian Krisnawati,SH.MH. Permasalahan Hukum Dalam Perancangan Peraturan makalah yang disampaikan didalam diklat Penyusunan dan Perancangan Peraturan Daerah , makalah Perundang- Undangan pada bulan September 2010 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jakarta. hlm 33

10

jelas diatur di dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, dengan jelas menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya lainnya untuk menyelenggarakan menyelenggarakan otonomi otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak diatur secara jelas (tersurat) bahwa pemerintah pusat diberi kewenangan membatalkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya di daerah. Seharusnya pembatalan Peraturan Daerah oleh peradilan yang netral dalam hal ini Mahkamah Agung melalui Pengujian Judicial (judicial review)

6

karena secara yuridis konstitusional ada dalam Pasal 24A ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 yang berbunyi : Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah

Undang-Undang

terhadap

Undang-Undang,

dan

mempunyai

wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Hal tersebut pun sudah sesuai sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Peraturan Perundang-undangan di bawah berbunyi: ”Dalam hal suatu Peraturan Undang-Undang

diduga

bertentangan

dengan

Undang-Undang,

Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Berdasarkan pengamatan Penulis masih dijumpai dijumpai Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Lebong, yang yang bermasalah atau bertentangan dari aspek aspek sistematika teknik penyusunan Peraturan Daerah Daerah yaitu bermasalah dalam

6

H.M. Aziz, Dasar Aziz, Dasar Dasar Konstitusional .........,Op.cit hlm 9

11

teknik dan metode perumusannya, perumusannya, penggunaan penggunaan bahasa hukum,

logika

hukum dan ketentuan normatifnya maupun dari aspek substansinya yang bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tersebut antara antara lain yaitu: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Politik

dan Tata Cara

Pengajuan, Penyerahan serta Pelaporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten Rejang Lebong. Lebong. 2. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Kabupaten Rejang Rejang Lebong Nomor 20 Tahun Tahun 2006 tentang Larangan Pelacuran dalam Kabupaten Rejang Lebong. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Rejang Rejang Lebong Lebong Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Kerja Sama Desa.

4. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Kabupaten Rejang Rejang Lebong Nomor 24 Tahun Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 29 Tahun 2006 tentang Kepala Desa Sebagai Pemangku Kawasan Hutan. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Peraturan Daerah Daerah Rejang Lebong tersebut di atas bermasalah Pada Pada aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, banyak yang belum sesuai dengan teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan,

12

dan pada aspek substansi bertentangn dengan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi. Padahal tujuan dari diundangkannya UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan dan sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan adalah agar ada tatanan yang tertib untuk membentuk Peraturan Perundang-undangan, Perundang-undangan,

baik berkaitan dengan sistem, asas, tata cara

penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan, pemberlakuannya maupun subtansinya agar ada pola, bentuk bentuk suatu ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Aspek-aspek di dalam Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Kabupaten Rejang Lebong Lebong yang bermasalah atau bertentangan menurut penulis yaitu pada aspek teknik penyusunan dan aspek substansinya. Pada aspek teknik penyusunan permasalahan yang ada, yaitu pada bagian dari dari kerangka Peraturan Peraturan Daerah Daerah baik itu pada pada Judul, Pembukaan Pembukaan Batang tubuh, Penutup, Penutup, Penjelasan maupun pada Lampiran. . Sedangkan pada aspek substansinya masih ditemui

muatan materi

atau isi Peraturan Daerah yang bertentangan dengan asas-asas pembentukan Peraturan Daerah yang yang baik baik

dan substansi substansi materi materi muatan bertentangan

dengan Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai akibatnya Peraturan Daerah yang bermasalah tersebut tidak efektif dan tidak mencapai sasaran sebagaimana tujuan yang diinginkan oleh

13

pembentuk Peraturan Daerah tersebut. Hal tersebut tersebut sangat merugikan baik dari aspek finansial, tenaga dan waktu yang telah dikeluarkan baik Pemerintah ddaerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam membuat Peraturan Daerah tersebut. Di samping itu banyak berpengaruh terhadap pemerintahan di daerah itu sendiri, akan banyak program dan rencana pemerintah daerah yang seharusnya seharusnya tercapai menjadi terhambat oleh karena banyaknya Peraturan Daerah yang bermasalah. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut di atas menarik untuk dilakukan pengkajian/penelitian lebih lanjut terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang bermasalah atau bertentangan yaitu dari perspektif teknik penyusunannya, yakni dalam persepktif legislatif drafting peraturan daerah yang terkait dengan masalah-masalah teknik dan metode perumusannnya, penggunaan bahasa hukum, logika hukum dan ketentuan normatif dalam peraturan daerah berdasarkan

Peraturan

Perundang

undangan. Pengkajian/penelitian Peraturan daerah ini didasari keinginan adanya Pembentukan Peraturan Daerah yang baik. Berkaitan

dengan

melakukan penelitian dalam sebuah ”ANALISIS LEBONG

hal

tersebut, tersebut,

maka penulis perlu

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong ke

karya tulis Ilmiah berupa Tesis dengan diberi judul : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG DITINJAU

DENGAN

TEKNIK

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG PERUNDANG-UNDANGAN AN” ”

PENYUSUNAN

14

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1.

Bagaimanakah Bagaimanakah

konstruksi

Lebong yang dinyatakan dinyataka n

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang

bertentangan bertentan gan

dengan teknik penyusunan

Peraturan Perundang-undangan? Perundang-undangan? 2.

Mengapa

Peraturan Peratur an

Daerah

bertentangan dengan teknik

Kabupaten

Rejang

lebong

yang

Penyusunan Penyusunan Peraturan Perundang

undangan yang ada tetap diterapkan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian penelitian ini adalah : 1.

Tujuan Umum : Untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka penyusunan penyusunan Peraturan Daerah yang baik berdasarkan peraturan perundang undangan .

2.

Tujuan khusus: a. Untuk mengetahui dan memahami

kontruksi

Peraturan Daerah

Kabuapten Rejang Lebong yang dinyatakan bertentangan atau bermasalah dari teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan

15

b. Untuk mengetahui sebab dan alasan tetap diterapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang bertentangan atau bermasalah dari teknik Penyusunan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Perundang-undangan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Manfaat secara teoritis Secara teoritis penulisan ini diharapkan diharapkan bermanfaat bermanfaat sebagai sebagai bagian dari upaya pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam lingkup Hukum Tata Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Negara khususnya khususnya bagian

pada

Ilmu Perundang-Undangan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan dinamika

pembentukan Peraturan Daerah. 2.

Secara Praktis Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian dan kontribusi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam perspektif perspektif teknik penyusunan penyusunan peraturan peraturan perundang-undangan dan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan dalam upaya Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong .

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil hasil penelusuran oleh penulis penulis dari berbagai sumber yakni Perpustakaan

Universitas

Bengkulu,

Perpustakaan

Fakultas

Hukum

16

website, memang sudah ada beberapa Bengkulu dan jaringan internet/ website beberapa karya

tulis ilmiah berbentuk Tesis yang meneliti mengenai Peraturan Daerah, yakni yang ditulis oleh Arief Wirawan dengan judul ”Pertimbangan Perumusan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah dan Penerapannnya di Kota Bengkulu,” Bengkulu,” yang substansi penelitian mengenai perumusan sanksi pidana dan penerapan sanksinya di kota Bengkulu. Kemudian Tesis karya Rahmad

Intihan

dengan

judul

”Pengawasan

Peraturan

Daerah

Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu Bengkulu””, dan beberapa tesis lainnya yaang substansi penelitian memfokuskan pada aspek pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Namun secara substansi, materi karya tulis yang berbentuk tesis tersebut di atas berbeda dengan substansi yang penulis teliti. Para Penulis tesis sebelumnya tidak ada yang membedah, mengkaji dan menganalisis mengenai Peraturan Daerah yang bertentangan atau masalah dalam perspektif pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Begitu juga terhadap objek penelitian dalam beberapa beberapa tesis tersebut yang juga berbeda. Kemudian Kemudian berdasarkan berdasarkan penelusuran melalui melalui jaringan internet atau Website ada juga beberapa beberapa karya tulis

yang lain yang meneliti mengenai mengenai peraturan daerah akan akan tetapi

substansinya berbeda dan objek penelitiannya Peraturan Daerah di luar wilayah Provinsi Bengkulu. Berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Karya Karya Tulis tentang analisis analisis Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Rejang Rejang

17

Lebong di tinjau ti njau dengan teknik penyusunan penyusunan Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan yang dibuat penulis ini adalah asli.

F. Kerangka Pemikiran I

Teori Norma Hukum

Pemaknaan Norma dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungan dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya lingkungannya dan dapat juga diartikan sebagai sebagai suatu ukuran atau atau patokan bagi seseorang dalam bertindak dan bertingkah laku dalam masyarakat, dan norma itu banyak banyak bentuknya, ada norma agama, norma adat, norma moral dan norma lainnya. lainnya. Jadi inti suatu norma adalah segala segala aturan yang harus dipatuhi, akan tetapi tetap ada perbedaan antara norma hukum dan normanorma lainnya. Perbedaannya Perbedaannya

adalah pertama: norma hukum bersifat

heterogen artinya norma hukum datangnya dari luar diri seseorang, artinya dari lembaga yang yang berwenang, berwenang, sedangkan sedangkan norma lainnya bersifat bersifat otonom artinya datang dari diri seseorang untuk melaksanakan tergantung pada kesadarannya contohnya berlaku baik dan sopan, kedua, norma hukum dapat dilekati dengan sanksi pidana maupun sanksi pemaksaan secara pisik, sedangkan sedangkan norma lainnya tidak dapat dapat dilekati dengan dengan sanksi pidana. pidana. dan sanksi pemaksa secara fisik. Ketiga norma hukum dalam hal pelaksanaan sanksinya oleh aparat penegak penegak hukum, polisi, jaksa dan hakim, sedangkan sedangkan

18

norma-norma lainnya lainnya sanksinya berasal berasal dari dirinya sendiri atau dikucilkan dari masyarakat. Menurut

7

Maria Farida, Farida, norma hukum itupun dapat dapat dilihat dari dari

berbagai segi, segi, apabila dilihat dilihat segi alamat alamat yang dituju atau diperuntukkan, diperuntukkan, maka norma hukum

dapat dibedakan antara norma hukum umum dan

norma hukum individu. Artinya norma hukum umum ditujukan kepada semua orang, orang, sedangkan norma hukum hukum individu artinya ditujukan kepada kepada seseorang. seseorang. Kemudian norma hukum dilihat dari hal yang diatur maka norma hukum dibedakan antara norma hukum abstrak dan norma hukum yang konkret. Norma hukum abstrak artinya norma hukum hanya merumuskan perbuatan itu secara abstrak, rumusannya antara lain: .....mencuri....., membunuh dan seterusnya, seterusnya, sedangkan sedangkan norma hukum konkret konkret adalah norma hukum yang melihat perbuatan seseorang

secara nyata,

contoh

rumusannya: ...mencuri mobil merek toyota... ...sibadu membunuh dengan sebuah parang..., dan seterusnya. Kemudian norma hukum itu dapat dilihat dari segi daya lakunya, maka norma hukum dibagi dua yaitu: norma hukum yang berlaku terus dauerhaftig) dan norma hukum yang berlaku sekali-selesai menerus ( dauerhaftig) einmahlig). Norma hukum yang berlaku terus menerus adalah norma (einmahlig). hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu, berlaku terus menerus , 7

Maria Farida indrati, Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi Dan Materi Kanisius, Yogyakarta, Yogyakarta, 2007,hlm 27 Muatan,Cet,5, Kanisius,

19

sampai peraturan itu dicabut atau diganti. Sedangkan norma hukum yang berlaku sekali-selesai sekali-selesai adalah norma norma hukum yang berlakunya satu satu kali saja dan setelah itu selesai, selesai, biasanya biasanya sifatnya penetapan, contohnya penetapan seseorang diangkat sebagai Pegawai Pegawai Negeri Sipil.

8

Suatu norma hukum dapat pula berupa norma hukum tunggal dan norma hukum hukum berpasangan. berpasangan. Norma hukum tunggal tunggal adalah norma hukum yang berdiri sendiri tidak diikuti suatu norma hukum lainnya isinya merupakan suatu suruhan ( das

Sollen),

sedangkan norma hukum

perpasangan adalah norma hukum yang terdiri atas dua norma hukum yaitu norma hukum primer dan norma hukum sekunder. Menurut D.W.P Ruiter, Sifat norma hukum

dalam peraturan

perundang-undangan perundang-undangan dapat berupa: berupa: (1) Perintah ( gebod); (2) Larangan ( verbod); (3) Pengizinan ( toestemming); dan (4) Pembebasan ( vrijstelling) .

9

Selanjutnya menurut Ruiter sebuah norma norma termasuk norma hukum hukum mengandung unsur-unsur berikut: a. cara keharusan berprilaku (modus van behoren) , disebut operator norma; b. seseorang atau sekelompok orang adresat (norm adresaat) disebut subyek norma;

8 9

Ibid hlm 30 Ibid hlm 37

20

c. perilaku yang yang dirumuskan dirumus kan (normgedrag), disebut objek norma; 10 d. syarat-syaratnya (normcondities) disebut kondisi norma .

Lebih lanjut menurut Hans Kelsen, hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik oleh karena itu hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga otoritas otoritas yang berwenang. berwenang. Hans Kelsen Kelsen mengemukakan mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum ( Stufentheorie) yaitu, bahwa : ”norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber bersumber dan berdasar pada pada norma yang lebih tinggi, tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma 11 dasar ( Grundnorm) ” . Kemudian menurut Adolf Merkl Merkl salah seorang seorang murid Hans Kelsen mengemukakan bahwa norma hukum itu mempunyai dua wajah (das Doppelte Rechtsanlits) dalam arti bahwa suatu norma hukum itu ke atas

bersumber dari norma hukum hukum diatasnya dan dan ke bawah menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma hukum di bawahnya. Apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, pada dasarnya norma-norma hukum yang berada di bawahnya akan tercabut atau terhapus pula. Norma hukum itu menurut Benyamin Akzin dalam bukunya ” Law state,and internasional legal order” ada dua yaitu: ”norma hukum publik dan norma hukum privat, norma hukum publik bentuk oleh lembaga lembaga negara (penguasa negara, wakil-wakil rakyat), sedangkan norma hukum privat dibentuk selalu sesuai dengan 10 11


21

kehendak/keinginan kehendak/keinginan masyarakat, oleh karena hukum privat ini dibentuk oleh masyarakat yang bersangkutan dengan perjanjian, oleh karena karena itu jika dilihat pada aspek aspek struktur lembaga maka norma hukum publik lebih lebih tinggi 12 kedudukannya kedudukannya dibandingkan norma hukum privat ”. Kemudian Teori norma hukum Negara dikemukakan oleh Hans Nawiasky, (die Theorie vom Stufenornung der Rechtsnormen Rechtsnormen ) salah seorang

murid Hans Kelsen, yang menyatakan menyatakan bahwa sesuai sesuai dengan teori Hans Kelsen, maka suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis lapis dan berjenjang jenjang juga berkelompok kelompok. Hans Nawiasky mengelompokkan mengelompokkan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar yaitu; 1. Norms fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) yaitu norma fundamental negara yang yang mempunyai mempunyai ciri: a. Bersifat presupposed dan aximatis; b. Norma tertinggi dalam tata susunan norma hukum negara; c. Landasan filosofis bagi bagi pengaturan pengaturan lebih lanjut penyelenggaraan penyelenggaraan negara; dan d. sumber dan dasar bagi pembentukan staagrunggesetz. 2. Aturan dasar negara /aturan pokok negara ( Statsgrundgesetz); yaitu norma/aturan dasar negara yang mempunyai ciri: a. Bersifat benegral dan garis besar; b. Berbentuk norma hukum tunggal; c. Aturan mengenai pembagian kekuasaan negara; d. Aturan mengenal hubungan antara negara dan warga negara; e. Sumber dan dasar bagi pembentukan foermell Gesetz . 3. Undang-Undang formal/formel gesetz gesetz yaitu undang-undang undang-undang formal yang mempunyai ciri-ciri: a. Bersifat spesifik dan rinci; b. Berbentuk norma tunggal atau berpasangan; c. Produk dari kewenangan legislatif; d. Sumber dan dasar bagi pembentukan Verornung Satzung atau peraturan pelaksana. 4. Aturan pelaksana dan aturan otonom ( verordnung & autonome Satzung) yang mempunyai ciri: 12

Ibid hlm 43.

22

a. Bersifat spesifik dan rinci; b. Dibentuk berdasarkan pelimpahan kewenangan pengaturan (delegated legislation) dari undang-undang atau peraturan perundang-undangan di atasnya; c. Merupakan aturan pelaksana dari aturan yang lebih tinggi bersifat 13 imflementatifal .

Di dalam hubungannya terhadap Norma Hukum Negara Indonesia, maka norma hukum yang tertinggi menurut Hamid S. Attamimi adalah norma fundamental negara ( Staatsfundamentalnorm) adalah norma yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat presupposed

atau ditetapkan terlebih dahulu,

merupakan landasan dasar

filosofis yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut,

14

yaitu Pancasila. Sedangkan Sedangkan aturan dasar/pokok negara negara adalah

UUD 1945. Kemudian di bawah bawah aturan dasar/pokok negara itu adalah adalah undang undang undang formal, formal, merupakan norma hukum hukum yang kongkrit dan dan terinci dan dan sudah dapat langsung berlaku di dalam masyarakat, karena norma hukum ini sudah dapat dicantumkan norma-norma yang bersifat sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi pemaksaan. Norma hukum di bawah Undang-Undang Undang-Undang yaitu peraturan peraturan pelaksana dan peraturan peraturan otonom. Peraturan Pelaksana Pelaksana bersumber dari dari kewenangan kewenangan delegasi sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi.

13

Sony Maulana. S. Norma Hukum Dasar Negara, Negara, makalah disampaikan dalam pelatihan jabatan jabatan Fungsional Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan tahun 2010 Kemenkumham Depok, pada tanggal 01 Juni 2010 hlm 5 14 Ibid ..hlm 47

23

Kewenangan atribusi yaitu kewenangan untuk

peraturan perundang

undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang kepada suatu lembaga negara /pemerintah. /pemerintah. Kewenangan tersebut melekat melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan,

sesuai

dengan

batas-batas

kewenangan delegasi ialah pelimpahan

yang

diberikan.

kewenangan kewenangan

Sedangkan membentuk

peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak. Dimana kewenangan tersebut tidak diberikan tetapi diwakilkan, dan kewenangan kewenangan delegasi itu bersifat sementara sementara dalam artian kewenangan kewenangan ini dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada, sebagai contoh di dalam Pasal Pasal 146 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 2004 tentang Pemerintah

Daerah

yang

merumuskan

untuk

melaksanakan peraturan daerah dan atau kuasa peraturan perundang undangan kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah.

15

II . Teori Desentralisasi

Desentralisasi Desentralisasi secara etimologis menurut RDH, koesoemahatmadja , dalam bukunya Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintah Daerah di Indonesia ,

15

Maria Farida Op.Cit hlm 56.

24

menjelaskan istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin yaitu ”de= lepas ”centrum” = pusat. Jadi, berdasarkan peristilahannya desenteralisasi dan ”centrum” adalah melepaskan dari pusat. Berkaitan dengan dengan itu pula dikenal dikenal istilah otonomi yang berasal dari istilah ”outonomie” berasal dari bahasa yunani (autos= sendiri; nomos = undang undang) yang berarti perundang undangan sendiri ( zelfwetgeving) zelfwetgeving).

16

Namun demikian demikian definisi desentraliasi desentraliasi itu sendiri mempunyai mempunyai makna yang beragam dari

pemikiran para sarjana. Person

mendefinisikan

desentralisasi itu sebagai sebagai pembagian kekuasaan antara pemerintahan pemerintahan dari dari

pusat dengan kelompok lain yang masing- masing mempunyai wewenang 17

kedalam suatu daerah tertentu dari suatu negara . Selanjutnya menurut desentalisasi

Rondinelli dan Cheema mendefinisikan

merujuk perspektif yang lebih luas, tetapi tergolong

persepektif administrasi, yaitu

perpindahan, perpindahan, perencanaan, perencanaan, pengambilan

keputusan, atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat ke organisasi bidangnya, unit administrasi daerah semi otonom dan organisasi parasttal, pemerintah daerah atau organisasi-organisasi non pemerintah. Rondenelli dan Chreema Chreema membagi empat empat tipe desentralisasi yaitu yaitu :

18

19

a. desentralisasi yaitu : distribusi wewenang administrasi di dalam struktur pemerintahan ;

16

Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD Dan Kepala Daerah PT Alumni Bandung 2008. hlm 21 17 Ibid .hlm 116, 18 Ibid hlm 116. 19 Ibid hlm 117

25

b. delegasi yaitu : mendelegasian otoritas manajemen dan pengambilan keputusan atas fungsi-fungsi tertentu yang sangat spesifik, kepada organisasi-organisasi yang secara langsung tidak di kontrol pemerintah; c. devolusi yaitu: yaitu: penyerahan penyerahan fungsi fungsi dan otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah otonom; d. swastanisasi adalah penyerahan beberapa otoritas dalam perencanaan dan tanggung jawab administrasi tertentu kepada organisasi swasta. Amrah Muslimin, membedakan desentralisasi menjadi

Kemudian desentralisasi

politik,

desentralisasi

fungsional,

kebudayaan, Desentralisasi politik adalah

dan

desentralisasi

pelimpahan pelimpah an kewenangan dari

pemerintah pusat, yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri sendiri bagi badan-badan badan-badan politik di daerah-daerah, daerah-daerah, yang yang dipilih oleh rakyat dalam daerah tertentu, sedangkan Desentralisasi fungsional adalah pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan mengurus suatu macam atau golongan kepentingan dalam masyarakat, baik terikat ataupun tidak pada suatu daerah tertentu. tertentu. Selanjutnya Selanjutnya Desentralisasi kebudayaan yaitu memberikan hak pada golongan-golongan golongan-golongan kecil dalam

masyarakat

minoritas menyelenggarakan kebudayaan sendiri (mengatur pendidikan, 20

agama, dan lain lain) . Selanjutnya

Menurut

RDH.Koesoemahatmadja,

lazimnya desentralisasi desentralisasi itu dapat dibagi dibagi ke dalam 2 macam macam :

menyatakan

21

1. Dekonsentrasi (deconcentratie (deconcentratie atau ”ambtelijke decentralisatie”, decentralisatie”, yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat al at kelengkapan negara tingkatan lebih atas kepada bawahnya guna melancarkan pekerjaan di dalam 20

Ibid hlm 118 Ibid hlm 119-120

21

26

melaksanakan tugas pemerintahan, misalnya pelimpahan kekuasaan dan wewenang menteri kepada gubernur; 2. Desentralisasi ketatanegaraan ( staatkundige decentralisatie )atau disebut juga desentralisasi politik yaitu pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan ( regelende en besturende bevoegheid ) kepada daerah otonom di dalam lingkungannnya. Di dalam desentralisasi desentralisasi politik ini, rakyat dengan menggunakan menggunakan saluran-saluran tertentu( perwakilan) ikut serta di dalam pemerintahan, dengan batas wilayah daerah masing masing.

Desentralisasi ketatanegaraan ketatanegaraan dapat dibagi lagi dalam 2 macam : 1. Desentralisasi teritorial ( terrioriale decentralisatie), yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing (otonom); 2. Desentralisasi fungsional ( fungtionale decentralisatie ), ), yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sesuatu atau beberapa kepentingan kepentingan tertentu, didalam desentralisasi desentralisasi semacam itu ini dikehendaki agar kepentingan-kepentingan tertentu tadi di selenggarakan

oleh

golongan

golongan

yang

bersangkutan

22

sendiri.

Landasan konstitusional dari desentralisasi dalam tatanan Pemerintah Indonesia adalah adalah pada ayat (5) dan ayat ayat (6) dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945

yang memberikan kewenangan

pemerintah daerah

menjalankan otonomi seluas luasnya , kecuali urusan pemerintah yang oleh undang undang undang ditentukan sebagai sebagai urusan pemerintah pusat pusat dan pemerintah

22

Ibid hlm 120

27

daerah

berhak menetapkan menetapkan peraturan daerah dan dan peraturan peraturan lain untuk

melaksanakan melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sejak diberlakukannnya diberlakukannnya

Undang-Undang Nomor 32 Tahun Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah, banyak terjadi perubahan mendasar pada sistem penyelenggaraan urusan/kewenangan urusan/kewenangan

pemerintah

di

daerah,

dengan

konsekuensi

pemerintah pusat yang telah dilimpahkan

serahkan ke daerah, daerah, dan

atau di

hubungan hubungan hierarki pemerintah kabupaten/kota

terhadap provinsi tidak lagi bersifat hieraki yang yang berjenjang berjenjang tetapi, tetapi tetapi setiap

pemerintah daerah berkedudukan berkedudukan sebagai sebagai daerah daerah otonom. otonom.

23

Akan

tetapi apabila dilihat dari hubungan hubungan hirarki hirarki peraturan perundang-undangan, perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Provinsi lebih tinggi

dari Peraturan Daerah

kabupaten/kota, hal ini didasarkan pada BAB II Jenis , hierarki, dan materi muatan Peraturan Peraturan perundang-undang perundang-undangan an dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan

Perundang-Perundangan, Perundang-Perundangan, dimana dalam Pasal 7 tersebut

Peraturan menentukan

Peraturan Daerah Provinsi pada urutan huruf “f” dan peraturan Daerah Kabupaten/kota Kabupaten/kota dibawahnya yaitu pada urutan huruf “g” . Ini berarti secara eksplisit/tersurat telah menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi lebih tinggi satu tingkat dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini membawa konsekwensi konsekwensi bahwa Peraturan daerah kabupaten/kota tidak boleh bertentang dengan peraturan daerah provinsi. provinsi. 23

Baban Sumandi, Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah , cet. 1 Humaniora, Bandung 2005, hlm 28

28

Penyerahan Penyerahan wewenang wewenang pemerintahan pemerintahan oleh pemerintah pusat pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara kesatuan kesatuan Republik Republik Indonesia Indonesia sebagai makna dari pengertian desentralisasi dalam Pasal 1 Butir 7 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, secara yuridis formal mengandung makna bahwa Pemerintahan

daerah berhak membentuk

Peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Peraturan daerah Provinsi,

Kabupaten/Kota,

Bupati/Walikota

dan

dalam upaya untuk

Peraturan

Gubernur,

Peraturan

mengatur dan mengurus daerah

otonom dan menjalankan roda pemerintahan di daerah. Dengan ketentuan bahwa dalam membuat membuat peraturan, organ yang yang lebih rendah rendah harus dan tentu saja tetap berada dalam batas-batas dan rambu yang telah ditetapkan oleh peraturan yang lebih tinggi

24

Di dalam otonomi daerah tidak saja kewenangan desentralisasi saja yang diberikan diberikan , akan akan tetapi juga pemberian kewenangan kewenangan dekonsentrasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 butir 8 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 2004 Tentang Pemerintah Daerah Daerah yang berbunyi : Dekonsentrasi Dekonsentrasi adalah Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan /atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. Serta dalam Pasal I butir 9 yang berbunyi: tugas pembantuan/Medebewind adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah 24

IC. Van Der Vlies, Hanboek Wetgeving hlm 34 Perundang Undangan ) Dirjen PP ,Jakarta 2005, hlm

( Buku

Pegangan Perancang

29

dan/atau desa,dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

III. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Mengenai jenis peraturan perundang-undangan perundang-undangan suatu negara dapat berbeda-beda antara antara yang dikeluarkan dikeluarkan pada satu satu masa tertentu dengan masa yang lain, meskipun secara hirarki tetap ada tingkatan-tingkatan. Perbedaan tersebut terjadi karena sangat ditentukan oleh suatu rezim yang berkuasa saat itu. Rezim Rezim yang berkuasa sangat menentukan urutan tingkatan tingkatan /jenjang suatu peraturan perundang undangan yang ditentukan oleh sistem ketatanegaraan ketatanegaraan suatu negara tersebut, t ersebut, termasuk di negara Indonesia. Sistem ketatanegaraan suatu negara dapat diketahui dari undang undang dasar negara bersangkutan, karena undang-undang undang-undang dasar merupakan bentuk peraturan peraturan perundang-undangan perundang-undangan tertinggi dalam suatu negara, negara, dan secara teoritis teoritis semua peraturan peraturan perundang-undangan perundang-undangan di bawah tingkatnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar tersebut. Menurut

Maria

Farida,

bahwa

Ilmu

perundang-undangan perundang-undangan

berorientasi kepada melakukan perbuatan, dalam hal ini melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya proses perencanaan perencanaan dan penyusunannya penyusunannya serta serta bersifat normatif dan ke dalam teori perundang-undangan perundang-undangan

yang berorientasi kepada mencari kejelasan dan

30

kejernihan dan dalam pengertian serta kognitif. Sedangkan teori perundangundangan menyangkut dasar-dasar bagi hukum

dibidang perundang-

undangan positif sebagaimana yang diungkapkan. Suatu undang-undang undang-undang dapat dapat saja dirumuskan secara ilmiah dari segi yuridis, tetapi dari segi kemasyarakatan tidak dapat berfungsi sesuai dengan tujuan. Oleh karena orang tidak atau kurang memperhatikan segi-segi non yuridis. oleh karena itu diperlukan gagasan untuk mengembangkan ilmu 25

perundang-undangan . Karena Hukum atau peraturan perundang-undangan itu bersifat dinamis dan erat kaitanya dengan perubahan-perubahan kemajuan dan sosial kultur suatu masyarakat bangsa dan negara. Untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan perundang-undangan

bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka ada dua lembaga negara yang mempunyai kewenangan tersebut berdasarkan Undang-Undang dasar 1945, apabila Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, menjadi kewenangan Hakim di Mahkamah Agung, namun untuk menguji

suatu Undang-Undang bertentangan

Undang-

Undang Dasar 1945, adalah kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengadili mengadili pada tingkat pertama pertama dan terakhir yang putusanya putusanya bersifat final sebagaimana sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 Ayat Ayat (10) huruf a UU Nomor Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

25

IC. Van der Vlies, Hanboek wetgeving ( Buku Pegangan Perancang Perundang Undangan ) Dirjen Peraturan Perundang-undangan ,Jakarta 2005 hlm 39

31

Jenis peraturan perundang-undangan perundang-undangan

Negara Indonesia sejak

merdeka 17 Agustus 1945 sampai perubahan /amandemen ke- 4 saat ini, menurut Sri Hariningsih ,

26

telah mengalami perbedaan baik mengenai

jenis dan hirarkinya, oleh karena telah mengalami 5 (lima) kali pergantian Undang-Undang Dasar. Dasar. Yaitu dimulai dari : 1. Masa dibawah Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan). 2. Masa Republik Indonesia Serikat (Tahun 1949-Tahun 1950). 3. Masa Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. 4. Masa setelah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli Tahun 1959. 5. Masa Pasca Perubahan UUD 1945 (Amandemen 1 – 1 – IV). IV). Pada masa Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, tingkatan jenis Peraturan Perundang undangan terdiri dari : a. Undang -Undang Dasar. b. Undang – Undang – Undang. Undang. c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang. d. Peraturan Pemerintah. Meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945

secara tegas disebut

hanya 3 (tiga) saja Jenis Peraturan Perundang-Undangan di bawah UndangUndang Dasar Dasar 1945, dalam prakteknya prakteknya pemerintah mengeluarkan mengeluarkan berbagai jenis produk hukum yang lain yakni :

26

Sri Hariningsih. Jenis Dan Fungsi Serta Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan, makalah Disampaikan Tanggal 21 Juni 2010 Pada Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Angkatan I Tahun 2010, Departemen Hukum Dan Ham RI hlm 5

32

1) Penetapan Presiden; 2) Peraturan Presiden; 3) Penetapan Pemerintah; 4) Maklumat Pemerintah; 5) Maklumat Presiden; dan 6) Pengumuman Pemerintah. Selanjutnya pada masa

Republik Indonesia Serikat (RIS) Jenis

Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan yaitu: a. Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1950. b. Undang-Undang c. Undang-Undang Darurat d. Peraturan Pemerintah. Pada masa RIS itu dijumpai pula produk hukum lain oleh pemerintah yaitu: 1) Keputusan Presiden; 2) Peraturan Menteri; 3) Keputusan Menteri. Pada masa

setelah Dekrit Presiden Presiden tanggal tanggal 5 Juli 1959, 1959, jenis

peraturan perundang-undangan perundang-undangan terdiri dari d ari : a.

Undang-Undang.

b.

PERPU.

c.

Peraturan Pemerintah.

33

d.

Penetapan Presiden.

e.

Peraturan Presiden.

f.

Keputusan Presiden.

g.

Peraturan Menteri Dan Keputusan Menteri.

Pada tahun 1966 dikeluarkan Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Tertib Hukum dan Tata Urutan Urutan

Peraturan Perundang-

Undangan Republik Indonesia yaitu : a. UUD 1945. b. TAP MPR. c. Peraturan Pemerintah. d. Keputusan Presiden. e. Peraturan pelaksana lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri. Pada masa Pasca Perubahan UUD 1945. Tata urutan atau jenis Peraturan perundang-undangan berdasar TAP MPR Nomor III/MPR/2000 adalah: a. Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945. b. TAP MPR-RI. c. Undang-Undang. d. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang. Undang-Undang. e. Peraturan Pemerintah f.

Keppres.

34

g. Peraturan Daerah. Dengan

27

ditetapkannya ditetapkannya Tap MPR Nomor III/MPR/2000

banyak

menemui pertentangan/kontroversi pertentangan/kontroversi dalam pelaksanaannya, pelaksanaannya, karena : 1.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diletakkan di bawah Undang-Undang, Undang-Undang, padahal seharusnya seharusnya sejajar, sejajar, karena substansi yang yang diatur memang substansi Undang-Undang. Undang-Undang.

2.

Tidak mencantumkanya Peraturan Menteri, padahal Menteri yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk bidang tertentu dalam penyelenggaraan penyelenggar aan pemerintahan, pemerin tahan,

punya wewenang

dan untuk

mengatur hal-hal teknis yang menjadi lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

28

Dalam Pasal 2 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Sumber Hukum Dan Dan Tata Tata Urutan Urutan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan, Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditempatkan berada

di

bawah Undang-Undang. Undang-Undang. Dengan logika seperti ini maka secara teoritis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak dapat dapat disetarakan disetarakan kedudukannnya dengan Undang-Undang, meskipun disebut sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang. Dengan Dengan posisi seperti seperti ini jika pemerintah menggunakan PERPU sebagai sebagai pengganti pengganti Undang Undang Undang , maka pemerintah pemerintah dapat dikatakan dikatakan bersalah karena menyimpang menyimpang dari apa

27


28

35

yang ditetapkan oleh MPR. Namun bila dalam keadaan mendesak pemerintah tidak menggunakan PERPU sebagai pengganti Undang-Undang, maka pemerintah akan dianggap bersalah karena menyimpang dari ketentuan Pasal 22 UUD 1945.

29

Tap MPR Nomor III/PMR/2000 berdasarkan ketentuan Pasal 4 Tap MPR/I/2003 dinyatakan tidak berlaku jika sudah ada Undang Undang yang mengatur tentang Peraturan Perundang-Undangan

30

. Setelah keluarnya

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perundang-Undangan, maka posisi hierarki Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berdasarkan Tap MPR Nomor III/PMR/2000 sudah sejajarkan dengan Undang Undang Undang Undang . Pada Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perundang-Undangan, mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan adalah: a. b. c. d. e.

UUD Negara RI Tahun 1945. UU/PERPU. Peraturan Pemerintah. Peraturan Presiden. Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Daerah berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2004 jelas merupakan bagian dari Peraturan Perundang undangan. undangan. Peraturan

29

Maqdir Ismail , Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan Di Peraturan Perundang Indonesia Jurnal Legislasi Indoneisia, vol 4 no 2 juni 2007. Dirjen Peraturan undangan departemen Hukum dan dan HAM RI hlm 78 30 Sri hariningsih, Op.Cit hlm 9

36

Daerah tersebut berdasarkan Pasal 7 ayat ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 meliputi : a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama gubernur; b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota; c. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya. Namun demikian dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 masih juga menimbulkan kontroversi karena : 1. Tidak dimasukkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan. 2. Tidak dicantumkannnya Peraturan Menteri atau peraturan setingkat Peraturan Menteri yang kewenangan mengaturnya diberikan Undang-Undang. Undang-Undang. 3. Dikelompokkanya

”Peraturan Desa ” sebagai Peraturan

Daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Desa/peraturan setingkat tidak termasuk ”Peraturan Daerah ” karena di di dalam Pasal 1 angka 10 UndangUndangUndang Nomor 32 Tahun Tahun 2004 mendefinisikan Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah

Provinsi dan/atau

Peraturan

Daerah

Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota. Di dalam Undang-Undang tersebut tidak tidak menyebutkan menyebutkan dan

tidak mendefinisikan

secara tertulis Peraturan Desa/Peraturan

37

setingkat masuk dalam Peraturan Peraturan Daerah. Daerah. Dengan demikian demikian secara formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dapat ditafsirkan bahwa Peraturan Desa tidak termasuk dalam lingkup Peraturan

Daerah. Di sini muncul perbedaan, pada satu sisi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 secara jelas menyatakan bahwa Peraturan Desa adalah termasuk Peraturan Daerah, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak menyatakan bahwa Peraturan Desa termasuk pada Peraturan Daerah, maka hal ini tentu dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda bahkan menimbulkan problematika tersendiri. Dalam hal hal Peraturan Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan yang sederajad yang yang mengatur bidang-bidang khusus, maka peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang mengatur bidang umum yang berkaitan dengan bidang khsusus tersebut 31

dikesampingkan dikesampingkan ( lex specialis derpgat lex generalis )

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 diakuinya diakuinya Peraturan-Peraturan yang lain sebagaimana tersebut pada penjelasan dari Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi: Peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,nMahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaa Keuangan,nBank Indonesia,nMenteri,nKepala Badan,nLembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undangundang.Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi,nGubernur. dewan Perwakilan 31

Suhariyono AR (hand-Book/modu)l Pembentukan (perancangan) Peraturan Perundang-undangan, Makalah disampaikan dalam diklat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan tanggal 15 Mei 2009 di BPSDM Cinere Gandul, Jakarta hlm 3.

38

Rakyat Daerah setingkat.

Kabupaten/Kota.Bupati/Walikota

Kepala

Desa

atau

Akan tetapi di dalam penjelasan Pasal 7 ayat (4) tersebut diatas, peraturan peraturan peraturan lainnya lainnya ini hirarkinya dalam

tidak jelas dibidang tata urutannya atau atau

peraturan perundang undangan, sehingga masih

menimbulkan kontroversi . Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan

Perundang-Undangan,

yang

mencabut

dan

Mengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka beberapa permasalahan yang disebutkan di atas sudah tidak menjadi permasalahan lagi. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perundang-Undangan,

tidak memasukkan lagi

Peraturan Desa sebagai Peraturan Daerah Daerah yang berarti tidak ada perbedaan perbedaan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang yang tidak memasukkan memasukkan Peraturan Desa dalam Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Kemudian Dimasukkannya kembali Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ke dalam Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan pada urutan kedua di bawah UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan

jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan

sebagaimana yang diuraikan di atas terlihat jelas bahwa jenis dan hirarki suatu Peraturan Perundang-undang Perundang-undangan an tidak statis akan tetapi dinamis dinamis selalu

39

berubah tergantung dan sangat dipengaruhi politik pemerintahan yang sedang berkuasa saat itu. Setiap Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan berisikan Pasal-Pasal yang tersusun dari beberapa kata, frase yang membentuk kalimat-kalimat. Yang mengandung makna perintah, perintah,

larangan, larangan, kewajiban, biasa disebut disebut norma

norma hukum. Norma-norma hukum yang termuat termuat di dalam suatu Peraturan Peraturan Perundang-undangan. Perundang-undangan. Norma-norma Norma-norma tersebut terkait dengan materi muatan, jenis dan macam peraturan. Materi muatan adalah materi yang dituangkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan fungsi dan macamnya.

32

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan diatur di dalam BAB III Pasal 10 sampai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan. Perundang-undangan. Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi: a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan UndangUndang; c. Pengesahan Pengesahan perjanjian internasional tertentu; d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

32

Ibid hlm.15

40

Materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) sama dengan dengan materi Undang-Undang. Undang-Undang. Materi muatan Peraturan Pemerintah (PP) adalah berisi berisi materi untuk menjalankan menjalankan Undang-Undang Undang-Undang sebagaimana sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Presiden Presiden (PERPRES) berisi materi yang yang diperintah oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Materi Peraturan Daerah (PERDA) adalah seluruh materi muatan dalam rangka

penyelenggaraan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas

pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi yang dimuat di dalam Peraturan Perundang-undangan harus juga mempunyai landasan atau alasan mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu : 1.

Landasan Filosofis, Landasan Filosofis Memuat pandangan hidup kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari Bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945,

33

haruslah termuat dalam

Produk Peraturan Perundang-undangan, Perundang-undangan, juga harus berlandaskan pada

kebenaran,

cita

rasa

keadilan

serta

ditujukan

untuk

kesejahteraan masyarakat, kelestarian ekosistem dan supremasi 33

.Materi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Asasi Manusia Republik Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PP.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Penyusunan Naskah Naskah Akademik Akademik Rancangan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan hlm 7 BPHN . Jakarta Jakarta 2009

41

hukum.

Bangsa Indonesia telah sepakat bahwa Pancasila adalah

sumber dari segala sumber sumber hukum, karena pancasila pancasila mengandung mengandung nilai-nilai fundamental dari hukum Dasar Negara Indonesia. Oleh karena itu substansi Peraturan Perundang-undangan harus memuat dan mencerminkan unsur filosofis tersebut. 2.

Landasan Sosiologis Peraturan Perundang-undangan juga harus mencerminkan, Memuat landasan atau alasan sosiologis-futuristik tentang sejauh mana tingkah laku sosial sejalan dengan arah pembentukan suatu peraturan 34

Perundang-undangan .

Sebab

Keberlakuan

suatu

Peraturan

Perundang-undangan akan efektif apabila muncul dari harapan , aspirasi masyarakat dan sesuai dengan konteks kebutuhan sosial masyarakat, sebab pada kenyataannya masyarakat itu sudah mempunyai norma-norma sosial dan pranata sosial yaitu sistem norma-norma sosial dan hubungan hubungan yang menyatukan nilainilai dan prosedur-prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

35

Apabila Peraturan Perundang-undangan

tidak mendasari pada kenyataan sosial masyarakat yang ada, dapat menyebabkan menyebabkan

peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang dilahirkan itu

tidak menjadi efektif.

34

Ibid hlm7 Soerjono Soekanto, sosiologi suatu suatu pengantar. Hlm 218. CV Rajawali, Jakarta Jakarta 1986

35

42

3.

Landasan Yuridis Landasan yuridis merupakan landasan hukum tertulis yang menjadi alasan suatu Peraturan Perundang-undangan itu dibentuk. Suatu Peraturan Perundang-undangan sudah tentu mempunyai dasar hukum yang lebih tinggi atau sumber hukum yang di atasnya sampai pada sumber hukum yang tertinggi, maka Peraturan Perundangundangan dibuat kepastian hukum

harus menjunjung menjunjung tinggi nilai nilai supremasi supremasi dan serta tindak bertentang dengan Peraturan

Perundang-undangan Perundang-undangan lainnya lainnya baik yang sederajat atau atau lebih tinggi tinggi sebagai sumbernya. Kemudian yang tak terpisahkan dan berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan adalah mengenai Bahasa Peraturan perundangundangan.

Bahasa Peraturan Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan pada dasarnya dasarnya tunduk

kepada kaidah Tata Bahasa Indonesia, baik mengenai pembentukan kata, penyusunan penyusunan kalimat, kalimat,

teknik penulisan, penulisan, maupun pengejaannya, pengejaannya, namun

demikian bahasa

Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan berdasarkan berdasarkan ketentuan

dalam

Undang-Undang

lampiran

Nomor

12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: bahasa Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan pada pada dasarnya dasarnya

tunduk pada pada kaidah kaidah tata

Bahasa Indonesia, baik pembentukan pembentukan kata, penyusunan penyusunan kalimat, penulisan,

teknik

maupun pengejaannya, pengejaannya, namun namun bahasa bahasa Peraturan Perundang-

Undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau

43

kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara 36

penulisan. . Di samping itu bahasa Peraturan Perundang-undangan tidak sama dengan bahasa Indonesia. Tidak sama dengan dalam arti untuk hal tertentu/istilah tertentu mempunyai ciri/terminologi tersendiri baik dalam 37

perumusan maupun cara penulisan. . Bahasa Peraturan Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan mempunyai ciri-ciri: a. Lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan; b. Bercorak hemat hanya hanya kata yang diperlukan diperlukan yang dipakai; dipakai; c. Objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan mengungkapkan tujuan atau maksud); d. Membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten; e. Memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat; f. Penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan g. Penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan atau rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumuan norma ditulis dengan huruf 38 kapital. Peranan bahasa sangat dibutuhkan di dalam merumuskan suatu norma terutama bahasa hukum, karena bahasa hukum atau bahasa perundangundangan merupakan sarana sarana di dalam merumuskan merumuskan gagasan-gagasan gagasan-gagasan dalam

36

Angka 242 Lampiran II Undang Undang – Undang Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 37 Kementerian Hukum dan HAM RI, Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Cappler Project jakarta cet.ke I. hlm 69 38 Angka 243 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

44

bentuk tulisan, baik gagasan tersebut berasal dari dirinya maupun berasal 39

dari kebijakan-kebijakan yang datangnya dari penyelenggara penyelenggara negara . Bahasa Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan terdiri dari kalimat-kalimat yang merupakan gabungan beberapa frase atau kata yang bertujuan untuk merumuskan norma hukum secara baik, maka pemilihan frasa atau kata-kata yang yang tepat haruslah menjadi menjadi

perhatian yang yang sangat sangat

penting, karena apabila kata-kata tidak tepat di dalam merumuskan norma hukum, maka akan menimbulkan interpretasi yang yang berbeda berbeda bagi pengguna pengguna peraturan, bahkan bahkan dapat mengaburkan mengaburkan pengertian, pengertian, pada akhirnya akhirnya kepastian hukum yang diinginkan Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan tidak tercapai. Untuk menghindari terjadinya

salah penafsiran dan kaburnya

pengertian, maka yang harus diperhatikan dalam penulisan dan merumuskan norma hukum secara jelas yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tulislah kalimat secara singkat; Letakkan setiap bagian kalimat pada urutan yang logis; Hindari penggunaan frasa dan klausula yang rancu; Uraikan kondisi yang komplek; Gunakan kalimat aktif sejauh memungkinkan; memungkinkan; Gunakan klausula kata kerja dan kata sifat dari pada kata benda; Gunakan kata positif walaupun anda ingin menjelaskan yang sifatnya negatif; 8. Gunakan struktur yang paralel; 9. Hindari kemaknagandaan dalam kata dan kalimat; 10.Pilihlah 10.Pilihlah perbendaharaan kata secara cermat; 11.Hindari 11.Hindari Penggunaan kata benda yang sambung menyambung; 12.Kurangi 12.Kurangi kata-kata yang tumpang tindih dan asing (tak ada hubungannya); 40 13.Gunakan 13.Gunakan model/format yang tepat. 39 40

Suhariyono. AR Op Cit hlm 7 Kementerian Hukum dan HAM RI, Panduan....Op.Cit hlm 67

45

Bahasa

Peraturan

Perundang-undangan

selalu

beriringan

dan

menunjukkan cirinya terkait dengan materi muatan, norma, jenis dan macam Peraturan Perundang-undangan. Bahasa, materi muatan, norma, jenis dan macam Peraturan Perundang-undangan, sangat terkait satu sama

lain dan kelima variabel variabel tersebut merupakan

satu kesatuan kesatuan yang yang akan

menunjukkan jenis dan macam Peraturan Perundang-undangan yang diinginkan oleh pembentuk pembentuk atau perancang perancang peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. Asas-asas yang sangat terkait dengan kelima variabel di atas adalah asas ”kesesuaian

antar

jenis

dan

materi

muatan”,

” asas

dapat

dilaksanakan” dilaksanakan” dan asas kejelasan rumusan . Jika ketiga asas ini dipenuhi

dengan memperhatikan kelima variabel tersebut, setidak- tidaknya peraturan yang dibentuk oleh pembentuk peraturan perundang-undangan akan mudah 41

dilaksanakan dilaksanakan dan ditegakkan . Hal

yang

penting terkait dengan bahasa peraturan perundang-

undangan di dalam dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan harus: harus: 1. secermat mungkin memilih kata-kata atau ungkapan agar tidak menimbulkan pengertian ganda; 2. secermat mungkin menyesuaikan penyusunan kalimat dan katakata yang akan disusunnya kedalam kalimat norma sesuai kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar;

41

Suhariyono.AR Op.Cit hlm 10

46

3. secermat mungkin mengatur yang memang harus dilaksanakan, dengan menghindari pengaturan delegasian karena hal ini akan mengakibatkan mengakibatkan peraturan yang dibuatnya tidak biasa dilaksanaka dil aksanakan n karena menunggu peraturan pelaksanannya pelaksanannya dibuat.

BAB II LANDASAN YURIDIS, TAHAPAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

A.

LANDASAN YURIDIS PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Peraturan Daerah merupakan bagian dari Peraturan Perundangundangan yang yang mempunyai landasan yuridis di dalam pembentukannya, pembentukann ya, yaitu landasan landasan yuridis yuridis konstitusional konstitusional

yang kuat, sebagaimana sebagaimana diatur di

dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945. di dalam Pasal tersebut menyebutkan menyebutkan bahwa:

Pemerintahan Daerah berhak menetapkan menetapkan

Peraturan Daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan

Landasan Landasan Secara Secara Yuridis di bawah Undang-

Undang Dasar 1945, diatur di dalam Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 2004 tentang Pemerintahan D aerah yang menyebutkan ” Peraturan Daerah ditetapkan

oleh Kepala Daerah

setelah mendapatkan

persetujuan Bersama DPRD” dan di dalam Pasal 1 angka 7 dan angka 8 Undang Undang Undang Nomor 12 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa Peraturan daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan PerundangUndangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

47

48

Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun Tahun 2004 Tentang Tentang Pemerintahan Pemerintahan Daerah dalam Pasal 136 ayat ayat (2) juga memuat ketentuan ketentuan bahwa Peraturan Daerah

dibentuk

dalam rangka penyelenggaraan penyelenggaraan otonomi daerah

provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.

42

Ini berarti bahwa

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah berhak, berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundangundangan, dan untuk melaksanakan hak dan kewenangan tersebut Pemerintah

Daerah

harus

dilengkapi

dengan

atribut/kewenangan

membentuk Peraturan Perundang-undangan berupa Peraturan Daerah dan peraturan

lain

dibawahnya

untuk

mengimplementasikan

Peraturan

Perundang-undangan yang lebih tinggi dan melaksanakan otonomi daerah tersebut. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi dapat memberikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Sebagai

contoh

kewenangannya

Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan yang lebih rendah suatu kepada

Undang-Undang Peraturan

Daerah,

yang atau

43

.

mendelegasikan Peraturan

Daerah

mendelegasikan kepada Kepala daerah untuk menetapkan Peraturan Kepala

42

Isi Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan

Daerah 43

angka 198 Lampiran UU nomor nomor 12 Tahun 2011 Perundang-Undangan

tentang Pembentukan Pembentukan Peraturan

49

Daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut, Namun pengaturan pendelegasian pendelegasian kewenangan tersebut tersebut harus menyebutkan dengan dengan tegas ruang 44

lingkup materi yang diatur dan dan jenis Peraturan Perundang undangan undangan . Dalam hal ini maka Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah tersebut haruslah menjadi Peraturan Daerah yang baik, dalam arti materi muatan yang diatur memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan menyatakan bahwa Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan

45

. Oleh karena materi muatan muatan itu Peraturan Daerah

yang

merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing masing, maka Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana sebagaimana di tegaskan di dalam Pasal 136 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan

Peraturan Daerah, ada juga Peraturan Peraturan Daerah Daerah

yang bersifat khusus yaitu yang biasa disebut Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota yang lahir berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewah Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, yang kemudian diganti dengan 44 45

Ibid . angka 166. Pasal 136 ayat (2) Undang Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

50

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

46

Lahirnya Peraturan Daerah yang bersifat khusus ini tidak

bertentangan dengan Peraturan Daerah pada umumnya hanya mempunyai ciri khas tertentu, namun tingkatan atau hirarkinya sama derajadnya dengan Peraturan Daerah lain baik pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah yang bersifat khusus ini juga mempunyai landasan konstitusional

Negara

Indonesia,

di

mana

negara

mengakui

dan

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang

47

.

Pemahaman mengenai Kedudukan Qanun, Peraturan Daerah Khusus(Perdasus), dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) bertalian erat dengan bagaimana memahami Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang tercermin dalam konstruksi jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan. Yang dimaksud dengan jenis adalah macam ( Peraturan perundang-undangan), sedangkan hirarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh 46

Wahidudin Adam. Peraturan Daerah Yang bersifat Khusus (qanun, Perdasi,Perdasus), Makalah disampaikan dalam Pendidikan Pelatihan Tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan tingkat Pertama Angkatan III Tahun 2009 pada Tanggal 24 Juli di Badan Pengembangan SDM Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta 2009. 47 Ibid Hlm 3

51

bertentangan dengan Peraturan-Perundang-undangan yang lebih tinggi, karena suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bersumber dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu: a. Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Mejelis Permusyawaratan Permusyawaratan Rakyat c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf “f ” dinyatakan bahwa termasuk dalam Jenis Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darusalam dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)

serta Peraturan Daerah

Provinsi (Perdasi) yang berlaku di

provinsi dan Provinsi Papua Papua Barat. Demikian juga penjelasan penjelasan huruf g yang menjelaskan bahwa termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang yang berlaku di Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. Berdasarkan ketentuan tersebut tersebut di atas, jelas bahwa bahwa Qanun Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten /Kota merupakan peraturan sejenis Peraturan Daerah yang khusus berlaku di Aceh. Begitu juga dengan Perdasus dan Perdasi

52

merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang sejenis Peraturan Daerah yang berlaku berlaku khusus di Provinsi Papua Papua dan Provinsi Papua Barat. Berdasarkan uraian diatas, Qanun, Perdasus dan Perdasi merupakan Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan yang sejenis dan setingkat dengan Peraturan Daerah yang umumnya, sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional dan hirarki Peraturan Perundang-undangan. Perundang-undangan. Dengan demikian sesuai dengan asas hirarki Peraturan Perundang-undangan maka Qanun, Perdasus dan Perdasi tidak boleh bertentang dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali diatur lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berifat khusus dapat menyampingkan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat umum ( lex specialis derogat lex generalis ). Materi atau substansi Peraturan Daerah adalah seluruh materi dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khsusus daerah serta menjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi. Di dalam

48

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah beberapa Pasal mengatur mengenai materi muatan Peraturan Daerah. Ketentuan yang menjadi Landasan bagi Pengaturan materi muatan Peraturan Daerah adalah Pasal 10 yang terdiri dari 5 (lima) ayat sebagai berikut :

48

Rumusan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan

53

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan manjadi urusan Pemerintah. (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 1. Politik luar negeri; 2. Pertahanan; 3. Keamanan; 4. Yustisi; 5. Moneter dan fiskal nasional; dan 6. Agama. (4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau Wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada Pemerintahan Daerah dan/atau Pemerintahan Desa. (5) Dalam urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah, diluar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dapat: a. Menyelenggarakan Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintah; b. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil Pemerintahan; dan c. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan. Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut merupakan aturan aturan umum mengenai mengenai materi muatan Peraturan Daerah. Daerah. Pasal 10 ayat (1) menentukan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang sangat luas, kecuali kewenangan yang menyangkut urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama yang ditetapkan sebagai kewenangan Pemerintah Pusat.

54

Selain materi muatan tersebut, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga terdapat ketentuan yang menyebutkan secara tegas hal-hal 49

perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah, antara lain sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20. 21.

Pembentukan Peraturan Daerah Propinsi Pembentukan Peraturan Daerah kabupaten/Kota Pembentukan kecamatan; Pembentukan kelurahan; Perubahan/penyesuaian Perubahan/penyesuaian status desa menjadi kelurahan; Penetapan susunan organisasi perangkat daerah; Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah); Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah; Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah; Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; Insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor dalam meningkatkan perekonomian daerah; Penetapan pembentukan, penggabungan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubaran BUMD; Tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah serta tata cara penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah; Tata ruang; Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah; Kawasan perkotaan; desa dan pembangunan kawasan pedesaan; Syarat lanjutan dan tata cara pemilihan kepala desa; Tugas dan kewajiban kepala desa dalam mempimpin penyelenggraaan penyelenggraaan pemerinahan desa :dan Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan badan permusyawaratan desa.

Sehubungan Sehubungan dengan dengan dengan dengan

hal tersebut, tersebut, Materi muatan muatan Qonun, Qonun,

Perdasus dan Perdasi yang kedudukannya sama dengan Peraturan Daerah

49

Wahiddudin Adam, Op.Cit. Hlm 10.

55

pada umumnya materi muatan Peraturan Daerah secara umum ditambah dengan materi muatan yang diperintahkan oleh masing-masing Undangundang tentang Pemerintah Daerah Khusus tersebut. Untuk Daerah Pemerintahan Aceh Aceh diatur dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 telah ditentukan materi Muatan Qanun Aceh yakni antara lain : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bendera daerah, lambang daerah, dan himne Aceh; Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan S yari’at Islam: Kewenangan dan hukum acara mahkamah syari’at; Majelis Permusyawaratan Ulama; Wali Nanggroe; Lembaga adat, pemberdayaan adat, dan adat istiadat; Mukim dan gampong; Pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syari’at Islam antara pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota; 9. Pelaksanaan Pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi: a. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama; b. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam; c. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari’at Islam; d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan e. Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan; perundang-undangan; dan 10. Kewenangan Pemerintah Aceh tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006. Kemudian di dalam Undang-Undang Undang-Undan g

Nomor 21 Tahun 2001 juga

ditentukan materi muatan Perdasus yakni antara lain mengenai: 1. Lambang Daerah; 2. Usaha-usaha perekonomian yang memanfaatkan sumber daya alam;

56

3. Pengembangan Pengembangan suku-suku terisolasi, terpencil, dan terabaikan; dan 4. Pelaksanaan pengawasan sosial (pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas MRP. DPRD, Gubernur dan Perangkatnya dalam bentuk petisi, kritik, protes, saran dan 50 usul).

Dari uraian di atas, materi muatan Peraturan Daerah Daerah yang bersifat khusus pada prinsifnya adalah sama dengan materi muatan Peraturan Daerah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 selama tidak diatur lain oleh Undang-Undang Otonomi Khusus daerah terkait. Berkaitan dengan uraian di atas, materi muatan Peraturan Daerah harus pula mengandung asas materi muatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang substansinya sama seperti yang termuat dalam Pasal 6 (lebih rinci dalam penjelasan Pasal 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni asas: 1. Pengayoman. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat 2. Kemanusiaan. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. 3. Kebangsaan. Setiap Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 50

Ibid Hlm 12

57

4. Kekeluargaan. Setiap Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 5. Kenusantaraan. Setiap Materi Materi muatan Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan senantiasa senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Bhinneka Tunggal Ika. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 7. Keadilan Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. 8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Setiap Materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. 9. Ketertiban dan kepastian hukum. Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. 10.Keseimbanga 10.Keseimbangan, n, Keserasian, dan Keselarasan. Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. 11.asas-asas 11.asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan, antara lain: a. Dalam Hukum Pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah. b. Dalam Hukum Perdata, misalnya dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

58

Sehubungan Sehubungan

dengan hal tersebut,

di dalam Pasal 137 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Peraturan

Daerah dibentuk dibentuk berdasarkan berdasarkan pada asas asas pembentukan pembentukan

peraturan perundang-undangan, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perundang-Undangan,

menyatakan menyatakan

bahwa

membentuk

Peraturan

Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi: a. Kejelasan tujuan; Dalam penjelasan penjelasan Pasal 5 huruf (a) (a) menyatakan bahwa bahwa Kejelasan Tujuan adalah adalah bahwa setiap setiap pembentukan pembentukan Peraturan Perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat Dalam penjelasan penjelasan Pasal 5 huruf (b) menyatakan bahwa setiap jenis peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat lembaga/pejabat yang tidak berwenang. c. Kesesuaian Kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Dalam Penjelasan Pasal 5 huruf (c) menyatakan Maksudnya bahwa dalam dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang Undangan. d. Dapat dilaksanakan Dalam penjelasan Pasal 5 huruf (d) menyatakan bahwa maksud dari dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis sosiologis, maupun yuridis e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. Dalam penjelasan Pasal 5 huruf (e) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan yang dibuat karena

59

memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. f. Kejelasan rumusan Dalam penjelasan Pasal 5 huruf (f) menyatakan kejelasan rumusan Adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaanya. g. Keterbukaan Dalam penjelasan Pasal 5 huruf (g) menyatakan maksud keterbukaan Adalah bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan 51 dalam proses pembuatan Peraturan perundang-Undangan Di dalam pembentukan Peraturan Daerah harus mengikuti kaidah kaidah yang sebagaimana diatur di dalam dalam Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan terutama yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dijelaskan di atas.

B. TAHAPAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pembentukan Peraturan Daerah dimulai

tahapan-tahapan tahapan-tahapan yaitu

mulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan,

51

Rumusan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

60

pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluaan sebagaimana 52

dimaksudkan di dalam Pasal Pasal 1 angka 1 . Pada tahap tahap perencanaan perencanaan Pembentukan Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda baik itu Prolegda Provinsi dan Prolegda Kabupaten/kota. Kabupaten/kota.

53

Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan

Peraturan

Daerah

Provinsi

atau

Peraturan

Daerah

Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

54

Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi, begitu juga Prolegda Kabupaten/Kota disusun oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah Kabutaen/Kota. Program Legislasi daerah dimaksudkan untuk menjaga agar produk Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan daerah tetap berada berada dalam kesatuan kesatuan sistem hukum nasional, daerah

55

diarahkan

karena arah arah dari pemberian otonomi yang yang luas kepada untuk

mempercepat mempercepat

terwujudnya

kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

52

Ibid, Pasal 1 angka 1 Pasal 32 dan dan pasal 39 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 54 Ibid .Pasal 1 angka 9. 55 Wahiduddin Adam, Sinergis Pengaturan Undang Undang Nomor 10 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dalam pembentukan Peraturan Daerah .. Makalah disampaikan dalam Diklat Tenaga Fungsional Fungsional Perancang Peraturan Perundang Undangan Kementerian Hukum dan HAM angkatan ke I .di Badan Pengembangan SDM, Cinere Gandul bulan Mei Tahun 2009. 53

61

Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia.

56

Dengan demikian maka maka fungsi fungsi prolegda dikaitkan dengan dengan tujuan otonomi daerah adalah : 1. Memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum mengenai permasalahan permasalahan pembentukan Peraturan Daerah; 2. Menetapkan sekala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk jangka panjang, menengah atau jangka pendek sebagai pedoman bersama dalam pembentukan peraturan daerah; 3. Menyelenggarakan sinergi antar lembaga yang berwenang membentuk peraturan daerah; 4. Mempercepat proses pembentukan peraturan daerah dengan mempokuyskan kegiatan penyusuanan Rancangan Peraturan Daerah menurut skala priorotas yang ditetapkan; 5. Menjadi pengendali kegiatan pembentukan Peraturan daerah antar 57 lembaga yang berwenang.

Pada Program Legislasi ini pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan oleh Badan Legislasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR. DPR. DPD dan DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan

56

Penjelasan Umum Undang Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah angka 1 huruf a. 57 Cahyani Suryandari, Tata Cara Dan Proses Penyusunan Peraturan Daerah. Makalah disampaikan dalam Diklat Tenaga Fungsional Fungsional Perancang Peraturan Perundang Undangan Kementerian Hukum dan HAM angkatan ke I .di Badan Pengembangan SDM, Cinere Gandul bulan Mei Tahun 2009.

62

Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Badan Legislasi mempunyai tugas yaitu : 1.

2. 3. 4.

5.

6.

7. 8.

Menyusun Rancangan Program Legislasi Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD; Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah; Menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD DPRD berdasarkan berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; Melakukan pengharmonisasian, pengharmonisasian, pembulatan, dan memantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada pimpianan DPRD; Memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh anggota, anggota, komisi, dan/atau dan/atau gabungan gabungan komisi di luar prioritas rancangan daerah tahun berjalan atau di luar Rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam prolegda; Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau penilaian khusus; Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan di tugaskan oleh badan musyawarah;dan Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang 58 Perundang-undangan Perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRD. Selanjutnya tahapan persiapan pembentukan Peraturan Daerah. Pada

tahap ini Rancangan Peraturan Daerah yang untuk untuk selanjutnya selanjutnya disingkat Raperda dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota

atau Bupati/Walikota, Bupati/Walikota, sebagaimana ketentuan Pasal 56 56

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

dan Pasal 140 Undang-Undang Undang-Und ang Nomor 32 Tahun

2004 Tentang Pemerintahan Daerah Daerah . 58

Ibid , Cahyani Suryandari Hlm 3

63

Raperda yang merupakan inisiatif DPRD diatur diatur juga dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang tertulis: (1) Rancangan perda dapat disampaikan oleh anggota, gabungan komisi, atau kelengkapan DRPD yang khusus menangani bidang legislasi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. Selanjutnya Selanjutn ya ketentuan yang mengatur mengenai Raperda yang berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2011 mengharuskan mengharuskan disertai penjelasan atau keterangan keterangan dan/atau Naskah Akademik. Naskah

Akademik Rancangan Rancangan Peraturan

Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan Teknik Penyusunan Naskah 59

Akademik

Pembentukan

yang termuat dalam lampiran I Undang-Undang Peraturan

Perundang-Undangan.

Dalam

tentang

Penyusunan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sama dengan ketentuan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Kemudian

60

apabila

dalam

satu

sidang,

Gubernur

Atau

Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah, mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan 59

Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2011. Tentang Tentang Pembentukan Peraturan Pwrundang-Undangan 60 Ibid Pasal l 63

64

Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

61

Selanjutnya Raperda

baik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun DPRD disebarluaskan. Raperda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh sekretariat DPRD, sedangkan

Raperda

yang

berasal

dilaksanakan dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Kemudian

tahap

dari

Gubernur,

Bupati/Walikota

62

selanjutnya

Raperda

Provinsi

yang

telah

disosialisasikan tersebut dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi: (1) (2) (3)

(4)

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur; Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan, Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi. Dalam hal pembahasan pembahasan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota,

ketentuannya secara mutatis dan mutandis sama sama dengan Raperda Provinsi sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

61

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Ibid Pasal 62 dan Isi pasal 31 dan Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah. Pasal 140 ayat (2) 62 Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

65

Setelah melalui masa pembahasan, Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ke Gubernur atau Bupati/Walikota

untuk

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

63

Rancangan Rancangan Peraturan Peraturan Daerah Daerah tersebut

ditetapkan oleh Gubernur Gubernur atau Bupati/Walikota

dengan membubuhkan

tanda tangan. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak Rancangan Rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama,

apabila

Rancangan

Peraturan Daerah tidak ditandatangani oleh Kepala Daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah

tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib

diundangkan dalam Lembaran Daerah.

64

Tahapan selanjutnya dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, setelah ditanda tangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota yaitu tahap pengundangan dan penyebarluasan. Peraturan Daerah harus di Undangkan dalam

Lembaran Daerah, hal ini berkaitan dengan kekuatan mengikat

Peraturan Daerah dan mulai berlakunya Peraturan Daerah.

65

Kemudian

Peraturan Daerah yang telah di Undangkan di dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat 63

Ibid Pasal 78 ayat (2). Ibid Pasal 79 ayat (2) 65 Ibid Pasal 87 64

66

Daerah

dan

Pemerintah

Daerah

Provinsi

Atau

Kabupate/Kota

menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah

66

guna diketahui oleh seluruh warga masyarakat.

C TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH Dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pengundangan, agar tidak terjadi 67

tumpang tindih . Mengenai Teknik penyusunan Peraturan Daerah diatur di dalam Pasal Pasal 64 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang yang berbunyi: berbunyi: (1) Penyusunan rancangan peraturan peratur an perundang-undangan perundang -undangan dilakukan sesuai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan penyusunan Peraturan Perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UndangUndang ini. (3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Dari ketentuan di atas jelas jelas bahwa penyusunan penyusunan rancangan rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Kabupaten/Kota harus mengikuti kaidah-kaidah ketentuan dalam dalam lampiran dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun Tahun 2011 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

66

Ibid , Pasal 94 Ibid Penjelasan I umum….

67

67

Tujuan

dari diaturnya teknik

penyusunan Peraturan Perundang-

undangan itu adalah agar adanya cara cara dan metode yang yang pasti, baku, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat Peraturan Perundang-undangan. Dalam pembentukan d dan an penyusunan Peraturan Peraturan Daerah, selain harus mempunyai

landasan

konstitusional,

landasan

yuridis,

dan

teknik

penyusunan, penyusunan, perlu memperhatikan juga menerapkan dan prinsip prinsip pembentukan Peraturan Daerah yaitu : 1.

Pancasila sebagai sebagai dasar filosofis f ilosofis dan sumber dari segala sumber hukum, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan idiologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan tidak boleh

bertentangan

dengan

nilai-nilai

yang

terkandung

dalam

68

Pancasila. ; 2.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar negara yang tertulis dalam Peraturan Perundangundangan.

3.

Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih

tinggi,

sesuai

hierarki

Peraturan

Perundang-undangan

sebagaimana di atur di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang68

Lihat, Penjelasan Perundang-Undangan

Pasal 2 UU nomor 12/ 2011

tentang Pembentukan Peraturan

68

Undang Nomor 12 Tahun 2011, dimana Peraturan Daerah berada pada urutan terbawah dalam hirarki Peraturan Perundang-undangan. Perundang-undangan. 4.

Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan dengan kepentingan kepentingan umum, maksudnya Peraturan Daerah tidak boleh terganggunya terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman/ketertiban ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat destruktif.

69

Peraturan Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai kepentingan dengan senantiasa mengutamakan kepentingan umum . 5.

Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah lainnya (tumpang tindih).

6.

Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan ,

7.

Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan

menampung kondisi khusus daerah atau

karakteristik daerah daerah dan penjabaran penjabaran lebih lebih lanjut Peraturan PerundangUndangan yang lebih Tinggi, Dengan

Memperhatikan

70

prinsip-prinsip

tersebut

di

atas

maka

pembentukan Peraturan Daerah mempunyai panduan/arah yang jelas. Karena sudah ada rambu rambu yang menjadi alasan dan dasar dibentuknya Peraturan Daerah.

69

Penjelasan Pasal 136 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 70 Op Cit, Pasal 14 Undang Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011. tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

69

Pada dasarnya

Peraturan

Daerah

itu

berdasarkan sistematika

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai rangka atau bagian bagian yang terdiri dari: A.

JUDUL

B.

PEMBUKAAN 1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan 3. Konsideran Menimbang 4. Dasar Hukum 5. Diktum

C.

BATANG TUBUH 1. Ketentuan Umum 2. Ketentuan Pidana (jika diperlukan) 3. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan) 4. Ketentuan Penutup

D.

PENUTUP

E.

PENJELASAN (jika diperlukan)

F.

LAMPIRAN (jika diperlukan) Berdasarkan

71

sistematika penyusunan penyusunan peraturan tersebut di atas

maka yang perlu dipahami dengan sistematika Penyusunan Peraturan daerah yaitu :

71

Ibid lampiran II.

70

A. Judul

Didalam pemberian judul suatu Peraturan Daerah, Judul harus singkat, jelas, mencerminkan norma norma yang diatur. Judul Judul harus memuat memuat keterangan jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan dan nama Peraturan Daerah. B. Pembukaan

Pembukaan Peraturan Daerah terdiri atas: Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah, Konsideran, Dasar Hukum, dan Diktum.

72

Pada Konsideran menimbang menunjukkan latar belakang urgensinya dibuat suatu Peraturan Daerah yang harus disusun sedemikian rupa untuk

setiap pertimbangan yang satu dengan

pertimbangan berikutnya tidak boleh berdiri sendiri-sendiri maknanya, tetapi alur pikirannya harus berkesinambungan secara renten, yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Daerah, pokok-pokok pikiran pada konsideran Peraturan Daerah

memuat unsur unsur filosofis,

unsur yuridis dan unsur sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya. Unsur filosofis : Peraturan Daerah menggambarakan bahwa peraturan

72

yang

dibentuk

Ibid lampiran II angka 14

mempertimbangkan

pandangan

hidup,

71

kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam segala aspek. Sedangkan Unsur Yuridis Yuridi s menggambarkan

bahwa peraturan peratur an yang

dibentuk

hukum

untuk

mengatasi

permasalahan

atau

mengisi

kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

73

Selanjutnya pada dasar hukum suatu Peraturan Daerah , harus memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan

yang

memerintahkan

pembuatan

Peraturan

Daerah. Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah

74

. Hanya

Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi yang memerintahkan secara langsung Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perundang- undangan , yang yang dimuat di dalam dasar hukum . Sedangkan 73

Ibid. Lampiran II angka 19 Ibid Lampiran II angka 39

74

72

Peraturan Perundang-Undangan yang akan dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang dibentuk atau belum resmi berlaku tidak boleh menjadi dasar hukum Peraturan Daerah. Apabila jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau 75

penetapannya . Selanjutnya pada bagian Pembukaan Peraturan Daerah yaitu Diktum, yang terdiri dari: Kata memutuskan, kata menetapkan dan jenis dan nama peraturan perundang-undangan, yang semuanya ditulis dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda titik dua (:) serta diletakkan ditengah marjin.

C.

76

Batang Tubuh

Pada Batang Tubuh Peraturan Daerah memuat semua substansi Peraturan Daerah

yang dirumuskan

dalam

pasal-pasal pasal-pasal

yang

dikelompokkan dari ketentuan umum, Materi yang diatur, Ketentuan Pidana, (jika diperlukan), Ketentuan Peralihan (jika diperlukan) dan ketentuan Penutup. Pada Ketentaun Umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau hal-hal lain bersifat umum yang berlaku bagi pasal 75

76

Ibid angka 42 dan 43 Ibid Lampiran II angka 54

73

atau

beberapa

pasal

berikutnya

antara

lain

ketentuan

yang

mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri 77

dalam pasal atau bab . Sedangkan Materi pokok yang diatur di dalam batang tubuh suatu Peraturan Daerah adalah ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal-pasal ketentuan umum. Peraturan Daerah boleh memuat ketentuan Pidana, akan tetapi dibatasi sebagai berikut : a. Lamanya pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan. b. Banyaknya Banyaknya denda paling banyak Rp.50.000.000,(lima Rp.50.000.000,(lima puluh juta 78

rupiah).

c. Ketentuan Pidana tidak boleh berlaku surut. d. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asasasas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena Ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab UndangUndang Hukum Pidana).

77

79

Ibid Lampiran II angka 98 Pasal 143 ayat (2) Undang Undang Undang n Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

78

Daerah 79

Op.Cit Lampiran II angka 113.

74

e. Rumusan Ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut.

80

f. Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan pidana selain di atas yaitu dengan mengacu pada peraturan Perundang-Undangan lainnya. Selanjutnya bagian dari batang tubuh suatu Peraturan Peraturan daerah daerah adalah Ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap Peraturan daerah yang sudah ada berdasarkan Peraturan daerah yang lama terhadap peraturan daerah yang baru yang bertujuan untuk: a.

Menghindari terjadinya kekosongan hukum;

b.

Menjamin kepastian hukum;

c.

Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan daerah ; dan

d.

Mengatur hal-hal yang bersifat transsisional atau bersifat sementara.

D. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup ditempatkan pada bagian terakhir , jika tidak ada ada pengelompokkan pengelompokkan bab, ketentuan ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal – – pasal pasal terakhir. Pada umumya Ketentuan Penutup ketentuan mengenai :

80

Ibid Lampiran II angka 118.

memuat

75

a.

Penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah;

E.

b.

Nama singkatan Peraturan Daerah;

c.

Status Peraturan Daerah yang sudah ada; dan

d.

Saat mulai berlaku Peraturan Daerah,

Penutup

Penutup merupakan bagian akhir peraturan daerah yang yang memuat: a. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan daerah dalam lembaran Daerah; b. Rumusan perintah Pengundangan dan penempatan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah; c. Penandatanganan penetapan; d. Pengundangan; dan e. Akhir bagian penutup. Di dalam

81

bagian penutup peraturan daerah pada

bagian

penandatanganan penandatanganan penetapan peraturan daerah memuat m emuat : a. tempat dan tanda tangan penetapan; b. nama jabatan; c. tanda tangan pejabat; dan d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat dan ditulis dengan hurup kapital 81

Kemenkum dan HAM, Panduan praktis memahami Cappler Project.Jakarta 2008.

82

Perancanangan

peraturan daerah,

76

F. Penjelasan (jika diperlukan)

Penjelasan Peraturan Daerah sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan daerah daerah atas norma tertentu tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena karena itu penjelasan penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dan judul penjelasan harus sama dengan judul Peraturan Daerah.

83

G. Lampiran (jika diperlukan)

Dalam hal

peraturan memerlukan lampiran, hal tersebut tersebut harus harus

dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan yang bersangkutan. Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan/menetapkan peraturan yang bersangkutan.

82

angka 160-173 Ibid Lampiran II angka Ibid lampiran II angka 176-178 84 Ibid. Lampiran II angka 192 83

84

BAB III METODE PENELITIAN

1.

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah adalah termasuk jenis penelitian penelitian hukum normatif atau juga disebut juga penelitian

hukum yuridis yuridis normatif, karena yang yang

menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah bertujuan menganalisa beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang bertentangan atau bermasalah

dalam perspektif teknik penyusunannya penyusunannya Peraturan-

Perundang- undangan. 2.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan

dalam penelitian

ini adalah

pendekatan pendekatan yuridis formal, sebagai sebagai pendekatan pendekatan kajian ilmu hukum untuk untuk mengkaji konstruksi hukum terhadap Peraturan Daerah kabupaten Rejang Lebong. Pendekatan lain dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach), untuk menelaah konsistensi dan kesesuaian antara suatu peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

85

85

Peter Mahmud Marzuki. Marzuki. Penelitian Hukum ,Kencana ,Kencana Prenada Media Group, cet3, Juni 2007, Jakarta. Jakarta. Hlm 141-142.

77

78

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

3.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas kekuatan mengikat

86

.

Bahan hukum primer berupa produk hukum yang berupa peraturan perundang undangan, yaitu : 1.

Undang-Undang Dasar 1945.

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3.

Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

4.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Pemerintahan Aceh

5.

Undang-Undang Noor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Khusus Bagi Provinsi Papua.

6.

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

7.

PERPRES Nomor 61 Tahun Tahun 2005 2005 tentang Tata Cara Cara Penyusunan Penyusunan dan Pengelolaaan Pengelolaaan Prolegnas.

8.

PERPRES Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tentang Tata Cara Mempersiapkan Mempersiapkan RUU. Rancangan PERPU RPP.Perpres.

86

Ibid hlm 141-142.

79

9.

PERPRES Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahaan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; Perundang-Undangan;

10. PERMEN Hukum dan HAM Nomor M.01-HU.03.02 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; 11. PERMEN Hukum dan dan HAM Nomor Nomor M.HH-01.PP.01.01 M.HH-01.PP.01.01 Tahun Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan; 12. PERMEN Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah. 13. PERMEN Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah 14. PERMEN Dalam Dalam Negeri Negeri Nomor 17 Tahun Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Nomor 5 Tahun

2006 tentang Bantuan Keuangan Keuangan Kepada Kepada Partai Politik dan Tata Cara Pengajuan, Penyerahan Serta Pelaporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten Rejang Lebong 16. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Nomor 20 Tahun 2006

tentang Larangan Pelacuran dalam Kabupaten Rejang Lebong 17. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tentang KerjaSama Desa.

Nomor 23 Tahun 2006

80

18. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Nomor 24 Tahun 2006

tentang Badan Permusyawaratan Desa 19. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Nomor 29 Tahun

2006 tentang Kepala Desa Sebagai Pemangku Kawasan Hutan 20. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Nomor 17 Tahun 2007

tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan Di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong 21. Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan substansi. Kemudian memberikan

bahan

penjelasan

hukum

sekunder

yaitu

bahan-bahan

yang

dan mendukung bahan hukum primer

yang

meliputi teori-teori, prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, hukum, asas- asas hukum, norma-norma hukum,

doktrin-doktrin

Teknik Penyusunan

Peraturan perundang-undanga perundang-undangan, n, pendapat dan dan pandangan para ahli hukum yang berkaitan berkaitan dengan analisis peraturan peraturan daerah serta bahan hukum hukum tertier berupa kamus hukum, jurnal, dan hasil kajian yang berkaitan dengan objek penelitian.

4.

Teknis Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum menggunakan metode yuridis analitis dengan cara interpretasi

87

yaitu metoda atau cara yang digunakan secara sistematis

untuk menganalisa menganalisa terhadap bahan hukum, baik bahan bahan 87

hukum primer, primer,

Sunaryo Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20. Alumni Bandung 1994. hlm 22

81

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penganalisaan dilakukan baik dengan penafsiran gramatikal yaitu analisa berdasarkan ragam bahasa,kalimat dan pemaknaan huruf dan kata, penafsiran-penafsiran historis yaitu penafsiran yang mendasari, berdasarkan latar belakang alasan di bentuknya suatu peraturan perunang-undangan, penafsiran-penafsiran sistematis

dan

penafsiran

dengan

perbandingan

hukum

yakni

membandingkan suatu peraturan perundang-undangan dengan perundangan yang lain baik yang sederajat maupun yang hirarkinya lebih tinggi, kemudian bahan-bahan hukum tersebut setelah dianalisa secara yuridis disusun secara sistematis dan dihubungkan berdasar kerangka teori, konsepkonsep hukum, pandangan hukum dan Peraturan Perundang- undangan, untuk kemudian diambil kesimpulan atas tujuan yang yang diinginkan.

82

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Peraturan Daerah Yang Bertentangan

Dengan Teknik

Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah adalah salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Peraturan

Daerah itu merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Peraturan

Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri-ciri kas masing-masing daerah serta Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kementingan umum dan atau bertentangan dengan undangan yang lebih tinggi.

88

Peraturan Perundang-

Oleh karena itu Peraturan Daerah tidak boleh

bertentangan pada asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi yang menjadi dasar dan sumbernya. Untuk menilai suatu Peraturan Daerah, apakah bertentangan dari teknik penyusunannya penyusunannya karena bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi, maka diperlukan pedoman pedoman yang baku baku dan metode yang yang pasti dan standar untuk menilainya menilainya yaitu dengan berdasarkan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

88

Pasal 136 ayat (3) dan (ayat (ayat (4) Undang Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daearah.

83

Berdasarakan Kenyataannya Kenyataann ya Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong masih banyak yang bertentangan berten tangan dan bermasalah bermasal ah dari aspek teknik penyusunan Peraturan Daerah. Permasalahan-permasalahan Permasalahan-permasalahan yang ada pada beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tersebut adalah sebagai berikut :

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR

5

TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DAN

PELAPORAN

TATA

PENGAJUAN,

PENGGUNAAN

BANTUAN

PENYERAHAN

SERTA

KEUANGAN

PARTAI

POLITIK DI KABUPATEN REJANG LEBONG 1.1. Pembukaan Pada Pembukaan konsideran menimbang bagian terakhir tertulis: ”bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai politik perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah”. Sebaiknya :

Rumusan yang digunakan adalah: bahwa untuk

melaksanakan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun

2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai politik perlu membentuk Paraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Tata Pengajuan, Penyerahan Serta Pelaporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

84

Penjelasan :

Konsideran tersebut tidak tepat kerena tidak memuat tentang judul ”ditetapkan” diganti dengan Peraturan Daerah tersebut. Kata/frasa ”ditetapkan kata/frase ”membentuk ”membentuk ”, ”, untuk menghindari kerancuan k erancuan, karena Peraturan Daerah itu merupakan merupakan suatu bentuk suatu

Peraturan ( Regelling) bukanlah

keputusan penetapan ( Beschikking). Selanjutanya mengganti

imbuhan pasif di pada frase ”ditetapkan” ditetapkan” menjadi imbuhan aktif me pada kata ”menetapkan”,

89

sebaiknya hindari penggunaan kata-kata

pasif . kemudian tidak tida k perlu memasukan kata/frasa “di kabupaten Rejang Lebong

90

karena Peraturan daerah tersebut sudah menunjukkan

Peraturan daerah Rejang Lebong dan ruang lingkup Peraturan Daerah tersebut Hanya mempunyai yuridiksi Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 1.2. Dasar hukum

Pada Dasar Hukum

Pembukaan

terdapat ketidakkonsistenan

penulisan Frase ”Lembaran Negara Republik Indonesia”. Yang masih disingkat ”Lembaran ”Lembaran Negara” Terutama pada dasar hukum angka 1,2,4,6,dan7.

89

Lampiran II BAB I angka angka 23 contoh 2 Konsideran Konsideran Peraturan Daerah Daerah provinsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menggunakan kata membentuk pada konsideran untuk Perda yang diperintahkan oleh UndangUndang, Peraturan Pemerintah dengan menunjuk pasal pasal atau beberapa pasal pasal dari Undang- Undang atau peraturan Pemerintah yang memerintahkan Pembentukannnya. 90 Ibid Lampiran II Bab II Bentuk Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota,

85

Sebaiknya:

Konsisten menulis frasa ””Lembaran Lembaran Negara Republik

91 Indonesia”. Indonesia”.

Penjelasan:

Kemudian pada dasar hukum juga tidak memasukkan Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Undang Dasar

Negara Republik Republik Indonesia Indonesia Tahun Tahun 1945,

Pada hal dalam Pasal 18 Ayat (6) tersebut merupakan landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Daerah. Seharusnya Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dicantumkan

dan jadikan bagian

pertama dasar hukum di dalam

pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana ketentuan pada angka 39 Lampiran II Undang- Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Kemudian baru UndangUndang tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Pembentukan Wilayah tersebut. Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

92

kemudian Dasar hukum

dibahwa Undang-Undang Dasar cukup cukup di tulis jenis dan nama nama Peraturan Perundang Undangan Undangan tanpa mencantumkan mencantumkan frasa Republik indonesia. 1.3. Diktum Pada Diktum Tertulis:

91

Ibid lampiran II.angka 40 Ibid Lampiran II angka 41 93 Ibid Lampiran II angka 45 92

93

86

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

TENTANG BANTUAN KEUANGAN

KEPADA PARTAI POLITIK DAN TATA PENGAJUAN,

PENYERAHAN

PELAPORAN

PENGGUNAAN

CARA SERTA

BANTUAN

KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN REJANG LEBONG. Sebaiknya :

pada diktum tersebut tidak

memasukan nama ”KABUPATEN ”KABUPATEN

pada angka REJANG LEBONG” LEBONG” lagi sebagaimana contoh ketentuan pada 59 pada lampiran II Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penulisannya menjadi : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA TATA

CARA

PARTAI POLITIK DAN

PENGAJUAN,

PENYERAHAN

SERTA PELAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK 1.4. Batang Tubuh 1.4.1. Dalam

Pasal

2 ayat (3) tertulis kata : ”... sesuai peraturanperaturan-

perundang- undangan yang berlaku.”

87

Sebaiknya :

Rumusan yang benar adalah : ”...sesuai Peraturan PerundangUndangan .” Penjelasan :

Tidak perlu kata-kata kata-kata

”yang berlaku”, berlaku ”, karena

yang

menjadi dasar dasar hukum Peraturan Daerah Daerah adalah sudah pasti pasti yang masih berlaku karena mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedangkan Peraturan Perundang-undangan Perundang- undangan yang akan dicabut dengan peraturan yang akan dibentuk atau peraturan perundangundangan yang sudah diundangan tetapi belum resmi berlaku tidak

dicantumkan sebagai dasar hukum

94

karena tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat.

1.4.2.

Pasal 3 terdapat kata pada ”...pasal ”...pasal 2 diatas”. Sebaiknya :

tertulis”...Pasal tertulis”...Pasal 2 ”. Kemudian tertulis

”...Peraturan Perundang Perundang-undangan -undangan yang

berlaku,” Sebaiknya :

Hilangkan kata atau frase ”yang berlaku”. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) tertulis :

94

Ibid Lampiran II angka 42

88

” Besaran Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Tentang APBD yang

selanjutnya diatur dengan Keputusan Bupati.” Bupati .” Sebaiknya :

Rumusan yang tepat adalah ”Besaran ”Besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Kabupaten Rejang Lebong Tentang APBD”. Penjelasan :

Rumusan Pasal 3 ayat (2)

ini tidak tepat karena karena Peraturan Peraturan

daerah memang harus jelas tidak multi tafsir akan tetapi sifat Pengaturan dan Objeknya masih bersifat umum, kepada masyarakat

luas,

Sedangkan

Keputusan/ Beischikking

yang

Putusan biasanya

Bupati

berupa

objeknya,

bersifat

konkrit, individual dan final. Jadi tidak tepat pendelegasian wewenang bupati tersebut, sebaiknya tetap diatur dengan Peraturan Daerah Daerah apabila apabila memang ingin ingin didelegasikan didelegasikan karena bersifat teknis didelegasikan kepada aturan yang lebih rendah dari Peraturan Daerah. diatur dengan Peraturan Bupati bukan Keputusan Bupati.

89

1.4.3.

Pasal

9 tertulis :

...sebagaimana dimaksud pada Pasal 8. Sebaiknya :

...sebagaimana ...sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Penjelasan :

untuk teknik pengacuan untuk Pasal digunakan kata dalam sedangkan untuk ayat digunakan pada. Untuk konsistensi penulisan. 1.4.4.

Pada BAB VII Tertulis : KETENTUAN LAIN-LAIN Sebaiknya :

KETENTUAN PENUTUP. Penjelasan :

Karena Materi salah satunya memberikan kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan yaitu dalam Pasal 13 ayat (1). Dari Peraturan daerah tersebut. Di dalam sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang- undangan tidak dikenal Ketentuan lain-lain yang ada adalah ketentuan penutup dan Penutup. Ketentuan Penutup biasanya memuat ketentuan mengenai penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan, nama singkatan Peraturan perundang-Undangan, status Peraturan Perundang-

90

undangan yang sudah ada dan saat mulai berlakunya Peraturan 95

Perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal Pasal 13 ayat ayat (1) tertulis : Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Keputusan Bupati Rejang Lebong. Sebaiknya :

Rumusan yang tepat Pasal 13 ayat (1) : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaanya pelaksanaanya diatur dengan “Peraturan Bupati Rejang Lebong” Penjelasan :

Peraturan

Perundang-undangan

yang

lebih

tinggi

dapat

mendelegasikan mendelegasikan kewenangannnya kewenangannnya lebih lanjut lanjut kepada Peraturan Perundang undangan yang lebih rendah

96

. Termasuk dalam hal

ini Peraturan Daerah yang dapat mendelasikan kewenangnannya kewenangnannya kepada peraturan yang lebih rendah. Akan tetapi dalam hal ini pendelegasian kewenangan di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tersebut tersebut tidak tepat, karena pendelegasian Peraturan Daerah tersebut ””Kepada Kepada Keputusan Bupati ”, yang seharusnya dilihat dari substansi materi Muatannya Kepada ””Peraturan Peraturan Bupati ”. sebagaimana 95

Ibid lampiran II angka 137. Ibid lampiran II angka 198

96

91

ketentuan angka 201 lampiran II Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan. 1.4.5.

Penutup Pada BAB IX Tertulis Tertulis : KETENTUAN PENUTUP Sebaiknya :

Di tulis “PENUTUP “PENUTUP””. Penjelasan :

Disebabkan karena materi dari BAB IX Peraturan Daerah Rejang Lebong tersebut pengundangan pengundangan

mengenai

rumusan perintah

dan penempatan Peraturan Daerah dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Penutup Pada

suatu Peraturan Daerah merupakan bagian akhir suatu Peraturan Perundang-undangan

yang

memuat:

rumusan

perintah

pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran Negara Republik indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Provinsi, Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita Daerah Provinsi, Berita daerah kabupaten/Kota, Penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan Perundang-undangan, Pengundangan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan dan akhir bagian penutup. Sedangkan

Penggunaan

Ketentuan

Penutup

sebagaimana

92

dijelaskan sebelumnya biasanya memuat ketentuan ketentuan mengenai mengenai penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan, nama singkatan Peraturan perundang-Undangan, status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada dan saat mulai berlakunya Peraturan Perundangundangan

97

Selanjutnya

pada Bab IX Penutup dalam Pasal 14 ayat (2)

tertulis : Agar setiap orang dapat Mengetahuinya... Mengetahuinya... Sebaiknya :

Rumusan yang Benar :”Agar setiap orang mengetahuinya...” Penjelasan : ”dapat”. karena apabila menggunakan Tidak menggunakan kata ”dapat”.

kata ”dapat” , akan menyebabkan kerancuan dan maknanya dapat”, mengandung arti diskresi, kebolehan berbeda. berbeda. Kata ”dapat”,

kepada yang dituju, baik itu lembaga, atau seseorang. Apabila dapat” dimasukkan kata ”dapat”

dalam

Pasal 14 ayat (2) ini

bermakna bahwa setiap orang boleh saja menolak dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong ini dengan alasan belum mengetahuinya. Karena setiap orang mempunyai alasan untuk tidak mematuhi dengan alasan tidak dapat Mengetahuinya atau, belum dapat mengetahuinya.

97


93

Makna kata atau frase ”dapat ” pada ayat (2) tersebut secara normatif menimbulkan ketidakpastian keberlakuan Peraturan Daerah tersebut tersebut terhadap setiap orang, oleh karena itu harus harus di apat” pada hilangkan penggunaan kata ”dapat”

Pengundangan

Peraturan Daerah.

2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 20 TAHUN

2006

TENTANG

LARANGAN

PELACURAN

DALAM

KABUPATEN REJANG LEBONG 2.1. Judul Pada aspek judul tertulis : ”Larangan Pelacuran Dalam Kabupaten Rejang Lebong” Lebong” Sebaiknya :

Rumusan judul :”Larangan Pelacuran” Penjelasan :

Tidak perlu kata

”Dalam Kabupaten Rejang Lebong ”. Karena

Peraturan Daerah tersebut merupakan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang

Lebong

yang

keberlakuannnya

dan

kekuatan

mengikatnya terbatas hanya di wilayah Rejang lebong. 2.2.

Pembukaan Pada Konsideran Menimbang huruf c tertulis :

hukum

94

”bahwa untuk memuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan peraturan daerah mengenai Larangan Pelacuran dalam Kabupaten Rejang Lebong”. Sebaiknya :

Rumusan konsideran ditulis : ”bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang larangan Pelacuran” Penjelasan :

Rumusan konsideran jangan ditulis huruf a, b. harus di tulis huruf a, huruf

b.

sosiologis,

Kemudian konsideran landasan

filosofis

sebaiknya memuat landasan dan

landasan

yuridis.

Tidak

menggunakan kata atau frase yang pasif yaitu ””ditetapkan ”, melainkan ditetapkan”, gunakan kata membentuk karena Peraturan Daerah itu dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Bupati Rejang Lebong. Disamping itu Peraturan Daerah dilihat dari sifatnya adalah pengaturan secara umum( regelling), bukan merupakan penetapan( beschikking). Sedangkan penggunaan kata/ frasa ditetapkan lebih tepat digunakan untuk konsideran pada Peraturan Bupati, bukan Peraturan Daerah.

98

98

Ibid lihat contoh Lampiran II angka 24

95

2.3. Dasar Hukum Pada dasar hukum mengingat tertulis :”..Lembaran Negara tahun... dan tambahan ”...Lembaran Negara...” pada dasar hukum pada angka 1 sampai angka 14. Sebaiknya;

Penulisan yang tepat adalah :... Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun...”dan

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun....” Kemudian pada dasar hukum angka 8 tertulis” Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) Sebaiknya :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

96

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Penjelasan :

Pada Dasar Hukum Hukum Peraturan Daerah ini ini belum juga dimasukkan Pasal Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun Tahun 1945, seharusnya ia menjadi dasar hukum yang pertama dalam 99

Peraturan daerah ini . Selanjutnya pada

Penulisan Kata ”Negara

Republik Indonseia” tidak boleh dihilangkan. Penulisannya harus lengkap termasuk juga penulisan Nomor dan Tahunnya ketika di undangkan. undangkan.

Dasar hukum memuat : Dasar kewenangan kewenangan pembuatan

Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan Tingkat Tingkat Daerah, Peraturan PerundangPerundangundangan yang memerintahkan pembentukan pembentukan peraturan tersebut, tersebut, dan Undang-Undang yang menjadi dasar Pembentukan Daerah yang bersangkutan bersangkutan serta dasar hukum hanya peraturan peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Kemudian apabila Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan mengalami lebih dari satu satu kali perubahan, perubahan, harus ditulis seluruhnya secara lengkap.

99

Ibid Lihat Lampiran II angka 39

97

2.4.

Diktum Tertulis kata : M E M U T U S K A N: Sebaiknya :

”MEMUTUSKAN” di tulis seluruhya dengan huruf kapital

Kata

tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan di tengah marjin.

100

Selanjutnya pula pada diktum Tertulis : Menetapkan Menetapkan :

PERATURAN

DAERAH KABUPATEN REJANG

LEBONG TENTANG LARANGAN PELACURAN DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG Sebaiknya :

Menetapkan Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN PELACURAN

Penjelasan:

Pada diktum menetapkan, nama yang tercantum dalam judul dicantumkan lagi setelah kata menetapkan dan didahului dengan pencantuman jenis peraturan tanpa frasa Provinsi/kabupaten/kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan anda baca titik.

100

101

Ibid Lampiran II angka 54 Ibid lampiran II angka 59.

101

98

2.5. Batang Tubuh. 2.5.1. Pasal 4 ayat (2) tertulis ”... sesuai dengan Ketentuan Peraturan yang berlaku.” Sebaiknya :

Rumusan ditulis : ”...sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”. 2.5.2. Pasal

5 ayat (2)

tertulis: ”Pemerintah Daerah Mempunyai

Kewenangan untuk mengadakan razia..”. Sebaiknya :

Rumusan yang lebih baik : ”Pemerintah Daerah berwenang untuk mengadakan razia...” Penjelasan :

Dalam rumusan norma untuk kata/istilah tertentu harus menggunakan pilihan kata yang telah ditetapkan walaupun dalam Bahasa Indonesia artinya sama. Kata ”Mempunyai Kewenangan”, apabila di pilah, maka kata/frasa ”mempunyai” mengandung arti memiliki sesuatu atau mempunyai sesuatu dan lebih

mendekati

makna

berhak,

sedangkan

kata/frasa

”kewenangan” diartikan kekuasaan, maka apabila digabungkan dapat mengandung makna bahwa ”mempunyai kewenangan” itu adalah mempunyai hak atau memiliki hak, sedangkan maksud dari mempunyai kewenangan yang dikehendaki dalam pasal

99

tersebut adalah ”Kewajiban yang harus dilaksanakan” Lembaga Lembaga Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Kata/frasa ”Mempuyai Kewenangan”

secara

tata

kalimat

lebih

baik

ditulis

”berwenang” karena mengandung makna kewajiban yang harus dilaksanakan. 2.5.3. Pasal Pasal 6 ayat ayat (1) tertulis tertulis : ”setiap anggota masyarakat mempunyai kewajiban untuk...” Sebaiknya:

Rumusan kalimat yang tepat adalah ”setiap anggota masyarakat berkewajiban untuk...” karena makna ”mempunyai” seolah mengandung

makna

”hak”

sedangkan

kata

”kewajiban”

mengandung makna untuk melakukan sesuatu, sebagaimana yang dijelaskan diatas, sehingga kata/fr asa

”mempunyai

kewajiban” mengandung makna kewajiban itu itu adalah hak setiap orang, padahal makna yang dikehendaki dalam Pasal tersebut adalah bahwa setiap

anggota masyarakat untuk

melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Peraturan Daerah. Demikian

juga dalam Pasal 8 tertulis : bagi anak-anak yang

melakukan ...sebaiknya cukup kata Bagi anak yang melakukan . 2.5.4 Pasal 10 ayat (1) tertulis ”Selain oleh pejabat Penyidik Umum. Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri

100

Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perundang-U ndangan yang berlaku”. Sebaiknya :

Pasal 10 ayat (1) tertulis ”Selain oleh pejabat Penyidik Umum. Penyidikan atas tindak pidana sebagimana dimaksud peraturan daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten K abupaten Rejang Lebong”. Penjelasan :

Tidak perlu penambahan Kata/frasa ”yang ”yang pengangkatannya di tetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. Karena ketentuan Pengangkatan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sudah pasti pasti ada dasar hukumnya, hukumnya, atau Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan yang mengaturnya. mengaturnya. Penghilangan Penghilangan Kalimat ”pengangkatannya

di

tetapkan

sesuai

dengan

Peraturan

Perundang-undangan Perundang-u ndangan yang berlaku ” dalam Pasal 10 Ayat (1) Tidak mengubah isi dan makna Pasal tersebut, bahkan rumusan Pasal tersebut menjadi baku dan efektif. 2.6. Ketentuan Penutup 2.6.1. Pasal 11 tertulis:

101

”Hal-Hal ”Hal-Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati” Sebaiknya :

”Hal-Hal ”Hal-Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati” Penjelasan :

Rumusan kata/frasa ”diatur menimbulkan

lebih lanjut oleh Bupati”.dapat

ketidakpastian, karena produk hukum yang

dikeluarkan oleh Bupati dapat berupa: Peraturan Bupati, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati dan yang lainnya. Oleh karena itu harus ditulis jelas pendelegasian wewenang dari Peraturan Daerah tersebut oleh Bupati. Kemudian sebaiknya Tidak digunakan pasal-pasal Delegasi blanko seperti seperti tersebut pada Pasal Pasal 11 diatas, karena karena objek materi muatannnya menyangkut masyarakat umum. Sebaiknya materi muatan teknis pelaksanaan suatu ketentuan tetap diatur di dalam Peraturan Daerah juga. Apabila sangat teknis, maka pendelegasian kewenangan oleh suatu Peraturan Daerah ke Peraturan Bupati bukan pada keputusan bupati

102

karena masih mengenai objeknya pengaturan berkaitan berkait an dengan masyarakat umum. 2.6.2. Pasal 12 tertulis: ”Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan

peraturan

ini

dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong” Sebaiknya:

Rumusan

kalimatnya : ”Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong” Penjelasan :

Hilangkan kata/frasa

”dapat”. dapat”.

Karena akan

membuat

Peraturan Daerah itu tidak mempunyai kepastian hukum, sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya di atas. Memang bisa dimaklumi salah tulis tertulis kata ”dapat ”dapat”, namun dari aspek kebenaran Formil, maka kata ”Dapat” Dapat” bisa mengandung arti lain ketika sudah tertulis di dalam suatu Peraturan Daerah yang sudah diundangkan dan bisa terjadi permasalahan hukum diperadilan ketika ada pelanggaran Peraturan Daerah penutupnya.

yang ada kata ”Dapat” Dapat” pada ketentuan

103

3.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN REJANG REJANG LEBONG LEBONG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG

KERJASAMA DESA.

3.1. Pembukaan 3.1.1 Konsideran Pada konsideran hurup a tertulis : ”...maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kerja sama antara Desa perlu dicabut.” Sebaiknya :

Rumusan tersebut tidak perlu dimuat dimuat dalam konsideran konsideran , karena telah di muat dalam BAB XI Ketentuan Peralihan Pasal 14 . Kemudian konsideran konsideran huruf b tertulis: ”bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.” Sebaiknya :

Rumusannya adalah : ” bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk membentuk Peraturan Daerah tentang tentang Kerjasama Kerjasama Desa. Penjelasan:

Peraturan Daerah tersebut diatas. Belum memuat landasan sosiologis dan

landasan filosofis, hanya memuat landasan

104

yuridis saja sebagaimana tertulis pada konsideran menimbang huruf a. Sebaiknya Peraturan daerah bukan merupakan pendelegasian wewenang Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk membentuknya maka sebaikny selain memuat landasan yuridis, juga harus memuat landasan filosofis dan landasan sosiologis. Karena ketiga landasan tersebut merupakan sebab yang melatar belakangi lahirnya Suatu Peraturan Daerah, bukan hanya landasan yuridis saja sebagai implementasi peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Karena materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan penyelenggaraan otonomi daerah dan dan tugas pembantuan pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

102

Yang dimaksud kondisi khusus daerah adalah kondisi yang meliputi lingkungan hidup daerah termasuk juga manusia dan norma norma yang berlaku di masyarakat dalam wilayah tertentu. Ini adalah landasan sosiologis yaitu kondisi nyata masyarakat

yang

harus

dimasukkan

dalam

konsideran

menimbang suatu Peraturan daerah. Kemudian Peraturan daerah tersebut juga harus memuat landasan filosofis, yaitu landasan yang berkaitan dengan

102

Ibid Pasal 14 .

105

masalah keadilan, pemerataan dan tanggung jawab .kepada masyarakat. 3.1.2 Dasar Hukum Pada dasar hukum , mengingat : belum juga dimasukkannnya Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum konstitusional pada Peraturan Daerah. Sebaiknya :

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tetap dimasukkan sebagai dasar hukum di urutan pertama pada konsideran Mengingat pada Peraturan Daerah . Penjelasan :

Sebagaimana pada penjelasan-penjelasan sebelumnya bahwa Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusional yang memberikan kewenangan/hak kewenangan/hak

kepada

Daerah Provinsi, Provinsi, kabupaten /kota untuk menetapkan Peraturan Daerah. Pada dasar hukum hukum mengingat angka angka 1 sampai sampai 9 masih tertulis ” Lembaran Negara...” Sebaiknya:

Rumusan ”Lembaran Negara” ditulis lengkap Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun....”

106

Penjelasan :

Penulisan Dasar Hukum Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundangundangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi dan dasar hukum peraturan daerah daerah hanya memuat dasar kewenangan kewenangan 3.1.3

Diktum Pada diktum menetapkan tertulis: PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG KERJA SAMA DESA Sebaiknya :

Rumusan Diktum menetapkan

adalah :

PERATURAN

DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA. Penjelasan:

Penulisan Diktum memuat memuat kembali nama yang yang tercantum alam judul

setelah

pencantuman

kata

jenis

menetapkan

peraturan

tanpa

dan

didahului

menyebutkan

dengan nama

Provinsi/Kabupaten/Kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. 3.2.

Batang Tubuh

3.2.1 Ketentuan umum Dalam Bab I mengenai Ketentuan Ketentuan Umum dalam Pasal Pasal 1 angka

107

10 terdapat rumusan Alokasi Alokasi dana Desa dan angka angka 11 rumusan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sebaiknya:

Rumuan Angka 10 dan angka 11 Pada Bab 1 dihilangkan saja. Penjelasan :

Di dalam ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau hal hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang yang mencerminkan mencerminkan asas, asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab .

103

Sedang angka 10 dan angka 11 dalam Bab I Pasal 1 ketentuan umum pada Peraturan Daerah tentang Kerja sama Desa tidak termuat dalam materi pokok yang diatur di dalam Pasal-Pasal dalam batang tubuh tubuh Peraturan Daerah Daerah tentang Kerja sama Desa. Desa. Oleh karena itu sebaiknya dihilangkan saja. 3.2.2

Dalam BAB II Ruang lingkup Pasal Pasal 2 ayat (3) tertulis” Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat dibentuk Badan kerja sama.” Sebaiknya :

103

Ibid Lampiran II angka 98 .

108

Rumusan

Pasal Pasal 2 ayat (3) adalah” untuk pelaksanaan kerja

sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat Membentuk Badan Kerjasama.” Penjelasan:

Rumusan

pengacuan pengacuan untuk, sebelum Pasal gunakan kata

”dalam” dan untuk ayat gunakan Kata

pada”, untuk ”pada”,

konsistensi sebagaimana dijelaskan pada uraian sebelumnya. Juga gunakan kata aktif menggantikan kata pasif sehingga Kata ”dibentuk ” menjadi ”Membentuk ”Membentuk ”. ”. 3.3. Penutup

Pada BAB XII PENUTUP tertulis Rumusan : Agar setiap Orang dapat mengetahuinya. Sebaiknya :

Rumusan yang yang benar memerintahkan

adalah : agar setiap Orang mengetahuinya, mengetahui nya,

pengundangan

Peraturan

Daerah

ini

dengan

penempatannya dalam Lebaran Daerah. Penjelasan:

Sebagaimana Sebagaimana ketentuan

yang telah diuraikan

sebelumnya di atas,

hilangkan Kata/Frasa ”Dapat” karena penggunaan kata ”dapat” akan menimbulkan kerancuan kerancuan dan ketidaktegasan ketidaktegasan makna Peraturan Daerah. Daerah.

109

4.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. 4.1. Judul Pada Judul tidak ada permasalahan karena judul sesuai dengan materi atau substansi dari Paraturan Daerah, judul sudah mencerminkan materi dari Peraturan daerah . 4.2. Pembukaan. 4.2.1. Konsideran Pada konsideran hurup a tertulis : ”...maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 36 Tahun 2002 2002 tentang Badan Perwakilan Perwakilan Desa, Desa, perlu dicabut.” Sebaiknya :

Rumusan tersebut tidak perlu perlu dimuat dalam dalam konsideran konsideran , akan tetapi dimasukkan pada bab ketentuan Peralihan. Kemudian konsideran konsideran huruf b tertulis: ”bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.” Sebaiknya :

Rumusannya adalah : ” bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

110

huruf a

perlu membentuk membentuk Peraturan Daerah tentang Badan

Permusyawaratan Permusyawaratan Desa” Desa”. Penjelasan:

Peraturan Daerah tersebut di atas. Belum memuat landasan sosiologis dan

landasan filosofis, hanya memuat landasan

yuridis saja sebagaimana tertulis pada konsideran menimbang huruf a. Sebaiknya Peraturan Daerah yang baik yang merupakan perwujudan dari nilai nilai kearipan lokal yang diangkat menjadi peraturan daerah selain memuat landasan yuridis, juga harus memuat landasan filosofis dan landasan sosiologis. Karena ketiga landasan tersebut merupakan sebab atau keharusan yang melatar belakangi lahirnya Suatu Peraturan daerah, bukan hanya landasan yuridis saja sebagai implementasi peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Karena materi muatan Peraturan Daerah

adalah

seluruh

materi

muatan

dalam

rangka

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang dimaksud kondisi khusus daerah adalah kondisi yang meliputi lingkungan hidup daerah termasuk juga manusia dan norma-norma yang berlaku di masyarakat dalam wilayah tertentu. Ini adalah landasan sosiologis yaitu kondisi nyata

111

masyarakat

yang

harus

dimasukkan

dalam

konsideran

menimbang suatu Peraturan Peraturan daerah. daerah. Jadi Landasan Landasan Sosiologis sebagai sebab dibentuknya Peraturan Daerah Tentang Badan Permusyawaratan Permusyawaratan Desa. Kemudian Peraturan Daerah tersebut juga harus memuat landasan filosofis, yaitu landasan yang berkaitan dengan masalah keadilan, pemerataan dan tanggung jawab .kepada masyarakat. 4.2.2

Dasar Hukum Pada dasar dasar hukum, hukum, mengingat : belum juga dimasukkannnya dimasukkannnya Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum konstitusional pada Peraturan Daerah. Sebaiknya :

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tetap dimasukkan sebagai dasar hukum di urutan pertama pada konsideran Mengingat pada Peraturan Daerah . Penjelasan :

Sebagaimana pada penjelasan terdahulu bahwa Pasal 18 ayat a yat (6) Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusional yang memberikan memberik an kewenangan/hak kewenangan/h ak

kepada Daerah provinsi,

kabupaten /kota untuk menetapkan Peraturan Daerah. Daerah.

112

Pada dasar hukum hukum mengingat angka angka 1 sampai sampai 9 masih tertulis ” Lembaran Negara nomor.....” Sebaiknya:

Rumusan

”Lembaran Negara” ditulis lengkap ”Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun....” Penjelasan :

Penulisan Dasar Hukum Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum, hanya peraturan perundangundangan yang tingkatannya tingkatannya sama atau lebih tinggi . 4.2.3. Diktum Pada diktum menetapkan tertulis: PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Sebaiknya :

Rumusan Diktum menetapkan

adalah :

DAERAH

PERMUSYAWARATAN

TENTANG

BADAN

PERATURAN

DESA. Penjelasan:

Penulisan Diktum memuat memuat kembali nama yang yang tercantum alam judul

setelah

pencantuman

kata

jenis

menetapkan

peraturan

tanpa

dan

didahului

menyebutkan

dengan nama

Provinsi/Kabupaten/Kota, Provinsi/Kabupaten/Kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf

113

kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik .

104

4.3. Batang Tubuh 4.3.1 Di dalam BAB I KETENTUAN UMUM Pada Pasal 1 angka 9 tertulis:”Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten” Sebaiknya:

Pasal 1 angka 9 tersebut tidak dimasukkan atau dihilangkan dalam BAB I Penjelasan:

Ketentuan umum itu berisi Batasan atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan, hal-hal lain yang bersifat umum

yang berlaku bagi Pasal-(pasal) berikutnya

antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan. kemudian kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah istil ah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal(-pasal) selanjutnya. Sedangkan Pasal 1 angka 9 tersebut tidak termasuk pada ketentuan ketentuan tersebut diatas dan tidak ada mencerminkan dari substansi materi muatan dalam batang tubuh atau atau pada pasal-pasal pasal-pasal selanjutnya dalam dalam Peraturan

104


114

Daerah Rejang Lebong tentang Badan Musyawarah Desa. Oleh karena itu maka Pasal 1 angka 9 dalam ketetntuan umum tersebut harus dihilangkan. Kemudian pada Pasal 1 angka 11 tertulis: Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa Sebaiknya :

Rumusan Pasal 1 angka 11 tersebut diganti menjadi : Peraturan kepala Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Permusyawaratan desa bersama Kepala Desa. Penjelasan:

Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 7 menyebutkan bahwa Peraturan daerah termasuk Peraturan Desa akan tetapi Undang Undang nomor 10 tahun 2004 tersebut telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana di batang tubuhnya tidak lagi memasukan Peraturan Desa sebagai bagian dari Peraturan Daerah. Maka sebaiknya Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Lebong tentang

Badan

Musyawarah Desa direvisi Kembali Menyesuaikan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Namun demikian Peraturan

115

Desa yang sudah ada sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut tetap diakui keberadaannya. 4.3.2

Dalam Peraturan

Pasal 3 Desa

berbunyi

bersama

” BPD berfungsi menetapkan

kepala

Desa,

menampung

dan

menyalurkan aspirasi asp irasi masyarakat” Sebaiknya

Rumusan Pasal 3 ini dihapuskan dan diganti dengan Peraturan /Keputusan Kepala Desa saja Penjelasan :

Peraturan Desa

yang termasuk pada

Daerah, berdasarkan

bagian dari Peraturan

ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf

a

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sudah dicabut tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan. Di dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak lagi Memasukkan Memasukkan Peraturan Desa Desa kedalam Jenis, Jenis, hirarki Peraturan

Perundang-Undangan.,

Sehingga

Pengaturan

Mengenai Pemerintahan Desa cukup dengan Peraturan Kepala Desa saja. Meskipun Sebelum ditetapkannnya Peraturan Kepala

116

Desa, di musyawarahkan terlebih dahulu dengan Badan Musyawarah Desa. 4.3.3 Pada Pasal 4 tertulis: BPD mempunyai mempunyai tugas dan wewenang: a.

membahas rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa;

b.

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;

Sebaiknya:

Rumusan Pasal 4 tersebut: a.

membahas rancangan Peraturan Kepala Desa.

membahas

dihapuskan

saja

yang

benar

adalah

:”BPD

berwenang...” Penjelasan :

Pada BAB II mengatur tentang Kedudukan, Kedudukan, Fungsi, Fungsi, wewenang, hak dan Kewajiban, tidak menjelaskan atau tidak tertulis Kata/frase ”Tugas”. Apabila memang memerlukan tugas pada BPD, maka sebaiknya Frase Tugas dimasukkan dalam judul BAB II. Disamping itu rumusan rumusan yang baik harus Wewenang dulu baru tugas, karena tugas dan wewenang itu berbeda, pada pasal 4 tersebut tidak dijelaskan mana yang dimaksud dengan tugas dan mana yang dimaksud dengan wewenang. Wewenang dapat diartikan kekuasaan yang ada pada BPD sedangkan Tugas sebenarnya

adalah

serangkaian

kegiatan

kegiatan

yang

117

dilaksanakan

untuk

mengimplementasikan

dari

suatu

wewenang. 4.3.4

Dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tertulis Kata/frase ”mempunyai hak” Sebaiknya :

Rumusan kata yang tepat adalah ”berhak” Penjelasan:

Dalam rumusan norma, untuk kata/istilah tertentu harus menggunakan pilihan kata yang telah ditetapkan walaupun dalam Bahasa Indonesia artinya sama misalnya: mempunyai hak di tulis berhak, mempunyai wewenang di tuli berwenang, dan mempunyai kewajiban di tulis wajib.

105

. kemudian penulisan

tersebut harus konsisten, walaupun Bahasa Indonesia variasinya banyak dengan arti yang sama. 4.3.5. Dalam Pasal 7 dan Pasal 8 tertulis

kata/frase ”Mempunyai

kewajiban.” Sebaiknya ;

rumusan kata yang tepat : ”berkewajiban”. Penjelasan:

penulisan tersebut harus konsisten, walaupun Bahasa Indonesia variasinya banyak dengan arti yang sama, sebagaimana di jelaskan di atas. 105

. ______,Panduan praktis memahami perancangan peraturan daerah , cappler project hlm 71 Jakarta, 2008

118

4.3.5. Pasal 9 ayat (3) huruf a tertulis: ”Pendidikan

sekurang-

kurangnya...” Sebaiknya:

Rumusan yang tepat adalah : Pendidikan serendah rendahnya...” Penjelasan:

Rumusan Pendidikan tidak tepat menggunakan kata sekurangkurangnya

karena padanan kata sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya adalah

selebih-lebihnya, sehingga tidak tepat. Untuk pendidikan digunakan kata/frasa rendah dan tinggi.maka untuk menyatakan pendidikan minimal atau yang paling rendah menggunakan kata “serendah“serendah-rendahnya” atau untuk menyatakan pendidikan paling tinggi “setinggi-tingginya. “setinggi-tingginya. 4.3.6. Pada Pasal 13 ayat ayat (3) tertulis kata : ”dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah ...” Sebaiknya:

Dalam rumusan Kata/ frasa ”dalam hal tertentu ” sebaiknya di jelaskan

kriterai dalam pengertian” atau diuraikan kriteria-

dalam Tertentu” Penjelasan :

Apabila rumusan ”dalam hal tertentu ” tidak diuraikan, maka akan

menimbulkan

multi

tafsir

yang

berbeda,

dan

penggunaannya bisa di salah tafsirkan karena makna ”Dalam

119

Hal tertentu” kriterianya tidak ada dan tidak di buat , baik itu di dalam ketentuan umum maupun di dalam penjelaan Peraturan Daerah tersebut. 4.3.7. Pasal 19 ayat (3) tertulis:” Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2/3 jumlah anggota BPD” Sebaiknya :

Rumusan yang tepat : Anggota BPD yang diusulkan untuk di berhentikan harus mendapat persetujuan 2/3 anggota BPD” Penjelasan :

Kata /frasa Anggota BPD yang diberhentikan” menunjukan makna sudah berhenti berhenti atau pemberhentian itu sudah sudah terjadi, jika sudah berhenti berhenti tidak perlu lagi lagi persetujuan persetujuan 2/3 anggota anggota BPD. Dalam hal ini oleh Bupati, Padahal maksud dari ayat tersebut adalah dalam tahap pengusulan, dimana ketentuannya harus disetujui terlebih dahulu oleh 2/3 anggota BPD. Maka oleh karena itu belum terjadi pemberhentian gunakan usulkan”

untuk

menunjukkan

makna

belum

kata ”di terjadi

pemberhentian. 4.4.

Ketentuan Pidana 4.4.1. Dalam Pasal 24 ayat (1) tertulis;” Tindakan Penyidikan terhadap anggota dan pimpinan BPD, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati:

120

Sebaiknya :

Rumusan pasal 24 ayat (1) tersebut dihilangkan. Penjelasan :

Dasar hukum atau landasan pendelegasian wewenang dari Peraturan

Perundang-undangan

yang

lebih

tinggi

yang

mengharuskan anggota dan pimpinan BPD sebelum disidik terlebih dahulu adanya adanya persetujuan persetujuan tertulis dari Bupati tidak ada dasarnya, baik itu dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Acara Pidana , Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal

tersebut bertentangan bertentangan asas materi muatan muatan Peraturan PerundangPerundangundangan ,

106

bahkan bertentangan bertent angan dengan Pasal 28D ayat (1)

UUD 1945 yang berbunyi: ”setiap Orang berhak atas perlakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Oleh karena itu Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Rejang Lebong tentang Badan Perwakilan Desa tidak perlu di muat dalam Peraturan Daerah atau dihilangkan saja. 4.4.2. Di dalam Pasal 25 ayat (1) tertulis:” Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD ditetapkan dengan Peraturan Desa. Sebaiknya:

Rumusan Pasal ini di hilangkan saja. 106

Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang Undang Nomor Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

121

Penjelasan:

karena ketentuan mengenai BPD masih masih bersifat umum .tetap .tetap dimasukkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Rejang

Lebong . Apabila tetap di delegasikan ke Peraturan Desa, disamping Peraturan Desa Tidak menjadi bagian dari Peraturan Daerah lagi, maka akan menimbulkan perbedaan rumusan pengaturan mengenai BPD di tiap tiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong sedangkan desa tidak masuk daerah yang otonom dalam pemerintahannya. pemerintahannya. Kemudian dalam dalam Pasal 25 ayat ayat (2) huruf c sampai huruf huruf e harus dihapuskan karena sudah dimasukkan dalam Peraturan Daerah saja, tidak tepat apabila dimasukkan dalam Peraturan Desa. Karena sudah sudah dimuat dalam Peraturan Peraturan Daerah. Disamping itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, tidak

dimasukkanya lagi Peraturan Peraturan Desa Desa sebagai sebagai

Bagian dari Hirarki, Jenis Peraturan Perundang-undangan, namun demikian keberadaannya Peraturan Desa yang sudah ada tetap diakui selagi tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan .

122

4.4. Ketentuan peralihan 4.5.1.

Dalam

Pasal 28 , tidak dimasukkannya dimasukkannya Peraturan Daerah

Nomor 36 Tahun 2002 tentang Badan Perwakilan Perwakil an Desa, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam pembukaan Peraturan Daerah. Sebaiknya :

Rumusan Peraturan Daerah Daerah Nomor 36 Tahun Tahun 2002 dimasukkan dimasukkan dalam salah satu pasal dalam Pasal 28 Perda Nomor 24 tahun 2006. Tentang Tentang Badan Permusyawaratan Permusyawaratan Desa. 4.5. 2 Di Dalam

Pasal 29 ayat (1) tertulis :” pada saat berlakunya

Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berl aku” Sebaiknya:

Rumusan yang tepat adalah : ”pada saat berlakunya Peraturan daerah ini, maka

semua ketentuan dalam Peraturan Daerah

yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku”. Penjelasan:

Untuk menyatakan menyatakan suatu suatu ketentuan-ketentuan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bertentang

dengan

dinyatakan suatu

tidak

Peraturan

berlaku

lagi

jika

Perundang-undangan,

haruslah peraturan perundang-undangan yang sederajad atau

123

lebih rendah. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan adalah sesuai dengan hierarki.

107

Secara normatif pun tidak

Mungkin Peraturan Daerah menyatakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tidak berlaku jika bertentang dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan Perundang-u ndangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan memperhati kan ciri khas masing-masing Daerah.

108

4.6.3. Dalam Pasal 29 ayat (2) tertulis:”Hal-hal tertulis:”Hal-hal belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya. pelaksanaannya. Sebaiknya:

Rumusan yang tepat : Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Penjelasan :

Untuk mendelegasikan Peraturan Daerah Kepada peraturan dibawahnya dalam suatu Kabupaten, yang paling tepat adalah dengan

Peraturan

Bupati

terutama

yang

masih

bersifat

Pengaturan/regelling, bukan Keputusan/beschiking. Sebaiknya tidak Perlu pendelegasian lagi dari Peraturan daerah ke tingkat yang lebih rendah atau biasa disebut delegasi blanko, karena 107

ayat (2) Ibid Pasal 7 ayat Pasal 136 ayat (3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Sinar Grafika Jakarta 2005 108

124

Peraturan Daerah yang baik itu harus berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yaitu Kejelasan tujuan, dan kejelasan rumusan

109

. Kecuali memang

yang bersifat teknis pelaksanaan.

5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG KEPALA DESA SEBAGAI PEMANGKU KAWASAN HUTAN. 5.1.

Judul. Pada aspek judul mengenai tidak ada permasalahan karena judul sudah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan dan nama peraturan daerah.

5.2 Pembukaan 5.2.1. Konsideran Pada Konsideran menimbang Hurup b tertulis bahwa hutan adalah sebagai salah satu penentu sistem penyanggah kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, oleh karena itu keberadaannnya harus dipertahanankan dipertahanankan secara optimal, Sebaiknya:

Rumusan Konsisderan Konsisderan huruf b tersebut dihilangkan saja karena karena sudah termuat dalam konsideran huruf a.

109

Op.Cit Pasal 5

125

Penjelasan :

Di dalam memuat dasar penulisan penulisan konsideran, konsideran, disamping memuat memuat dasar filosofis dan sosiologis, juga memuat landasan yuridis,

110

di

dalam pertimbangan Peraturan Daerah ini belum memuat alasan yuridisnya, oleh karena itu harus memuat alasan aspek yuridisnya , karena konsideran itu merupakan

uraian singkat yang yang menjadi

pertimbangan dan alasan didalam pembentukan Peraturan Daerah. Disamping itu karena pokok pikiran lebih dari satu, maka setiap pokok

pikiran

dirumuskan

dalam

merupakan satu kesatuan pengertian.

rangkaian

kalimat

yang

111

Kemudian pada konsideran menimbang huruf d tertulis: ”bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah”; Sebaiknya:

Rumusan yang tepat : bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, huruf b , dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Kepala Desa Sebagai Pemangku Kawasan Hutan;

112

Penjelasan:

Dalam

penulisan

konsideran

menimbang,

khususnya

pada

konsideran menimbang pada pokok pikiran bagian terakhir harus 110

Ibid lampiran II angka 19 Ibid lampiran II angka 21 112 Ibid Lampiran II angka 23 111

126

memuat tentang judul dari peraturan daerah agar lengkap, jelas dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. 5.2.2

Dasar Hukum Pada dasar hukum mengingat : belum juga dimasukkannya dimasukkann ya Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dasar Hukum Konstitusional pada Peraturan Daerah. Sebaiknya :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 tetap dimasukkan sebagai dasar hukum diurutan pertama pada konsideran Mengingat pada Peraturan Daerah . Penjelasan :

Sebagaimana pada penjelasan terdahulu bahwa Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusional yang memberikan kewenangan/hak kewenangan/hak kepada Daerah Provinsi, Kabupaten /Kota untuk menetapkan Peraturan Daerah. Daerah.

113

Kemudian pada dasar hukum mengingat angka 1 sampai 13 masih tertulis ” Lembaran Negara nomor....” Sebaiknya:

Rumusan ”Lembaran Negara” Negara” ditulis lengkap menjadi “(Lembaran “(Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun....Nomor....,

Lembaran Negara Tahun...Nomor....)”

113


Tambahan

127

Penjelasan :

Penulisan dasar hukum

Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan

yang

digunakan sebagai dasar hukum Peraturan Daerah, adalah dasar kewenangan

pembentukan

Undang-Undang Undang-Undang tentang

Peraturan

Perundang-undangan,

Pembentukan Daerah dan Undang-

Undang tentang tentang Pemerintahan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Perundangundangan yang tingkatannnya sama atau lebih tinggi yang memerintahkan secara jelas atau mendelegasikan kepada Peraturan Daerah. Peraturan Perundang-undangan meskipun lebih tinggi dari Peraturan Daerah, apabila tidak secara jelas memerintahkan atau mendelegasikan kewenangannnya kepada Peraturan Daerah, maka tidak

dimasukkan sebagai dasar hukum

pada pembukaan

Peraturan Daerah. 5.2.3. Diktum Pada diktum Menetapkan Menetapkan tertulis: PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG

KEPALA

DESA

SEBAGAI

PEMANGKU

KAWASAN HUTAN Sebaiknya:

Rumusan yang tepat: PERATURAN DAERAH TENTANG KEPALA DESA SEBAGAI PEMANGKU KAWASAN HUTAN

128

Penjelasan:

kan lagi kata/Frasa ”KABUPATEN REJANG tidak perlu memasuk kan LEBONG”114. 5.3. Batang Tubuh 5.3.1 Ketentuan Umum Pada Ketentuan Ketentuan Umum Pasal 1 angka angka 13 tertulis: Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah badan yang dibentuk untuk mengawasi mengawasi jalannya j alannya pemerintahan ditingkat desa Sebaiknya:

Badan Perwakilan Desa untuk selanjutnya disingkat BPD adalah Badan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya pemerintahan di tingkat desa Penjelasan :

Untuk

penulisan selanjutnya di dalam Pasal cukup ditulis

kata/ frasa frasa ”BPD”. ”BPD”. tidak perlu diuraikan lagi Badan Perwakilan Desa. Hal ini untuk konsistensi dalam hal penulisan. 5.3.2

Pasal 6 tertulis: (2) Kewajiban Kepala Desa adalah: Sebaiknya :

Rumusan yang tepat : Kepala Desa berkewajiban :

114


129

Penjelasan:

Tidak perlu ditulis ”ayat (2)” Karena Pasal 6 hanya satu ayat, Kemudian rumusan Frasa yang baku dalam suatu kalimat adalah, Subjek Predikat Objek dan Keterangan (SPOK), bukan PSOK sehingga Penulisan yang tepat ””Kepala Kepala Desa berkewajiban, bukan Kewajiban kepala desa adalah. 5.3.3. Pada Pasal Pasal 7 ayat (2) dan ayat ayat (3) tertulis mengenai tugas Badan Perwakilan Desa dan tugas camat yang berkaitan dengan pengamanan hutan. Sebaiknya :

Rumusan Pasal 7 ayat (2) dan ayat( 3) tersebut dihapuskan saja, karena Substansi Substansi dari Peraturan Peraturan Daerah ini adalah tentang Kepala Desa Sebagai Pemangku Pemangku Kawasan Kawasan Hutan, Hutan, tidak tepat tepat atau tidak sesuai dengan Judul Peraturan Daerah. 5.3.4. Pada Pasal 8 dan Pasal 10 tertulis: ”Kepala Desa dan camat mempunyai wewenang”... Sebaiknya :

Rumusan yang tepat adalah ”Kepala Desa berwenang”...,. Penjelasan:

Untuk konsistensi penulisan Kata/Frasa ”Mempunyai Wewenang” di tulis ”Berwenang”, Kata ”mempuyai hak” di tulis ”Berhak”

130

5.3.5. Pada BAB

VIII

tentang

PENYIDIK dalam Pasal 15

tertulis: ”Kepala desa dan camat sebagai penanggung jawab pengamanan hutan diwilayahnya, diikutsertakan pula sebagai penyidik dalam kasus-kasus kehutanan ditingkat desa dan kecamatan dan Pasal 16 tertulis :”Pe :”Penyidik nyidik ditingkat desa dan kecamatan (kepala desa dan camat) memberitahu dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, untuk diproses sesuai

dengan Peraturan Perundang-

undangan.” Sebaiknya:

Rumusan Pasal 15 dan Pasal 16 di hapuskan Penjelasan:

Kepala Desa Bukanlah Pegawai Negeri Sipil dan tidak ada satupun Undang-Undang

yang

mendelegasikan

kepada

Kepala

Desa

sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau yang biasa di singkat PPNS. Untuk menjadi PPNS, syaratnya harus Pegawai Negeri Sipil, memiliki memiliki golongan golongan tertentu, pangkat tertentu dan dan

harus

sudah mengikuti Pendidikan dan latihan tertentu di bidang penyelidikan. Harus diangkat terlebih dahulu oleh kementerian yang berwenang dalam pengangkatan PPNS, yang saat ini kewenangan tersebut berada di kementerian Hukum dan HAM RI. Disamping itu PPNS memiliki harus memiliki Kartu Anggota

131

sebagai PPNS yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang dan memiliki jangka waktu keberlakuan kartu anggota dan bisa di perpanjang. Jadi Kepala Desa tidak bisa dijadikan Penyidik, Pro Yustisia. Penyidik tertutama dalam dalam penegakan penegakan hukum / Pro

adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Undang-Undang untuk melakukan penyidikan

115

.

5.4. KETENTUAN PIDANA 5.4.1 Dalam BAB IX IX tertulis

SANKSI seharusnya KETENTUAN

PIDANA .Selanjutnya dalam Pasal 17 tertulis:”barang siapa yang dengan sengaja merusak hutan, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang berlaku ”; Sebaiknya:

Rumusan .Pasal 17 harus jelas dan konktit Penjelasan:

Apa yang dimaksud dimaksud dengan dengan Merusak hutan, hutan, apa kriteria kriteria merusak hutan, dan apa bentuk bentuk sanksi dalam peraturan daerah ini harus dirinci sehingga tidak kabur. Apakah bentuk tindak pidana kejahatan atau tindak tindak Pidana pelanggaran dan dan sanksinya apa denda denda atau kurungan.

115

Isi BAB I Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

132

5.4.2. Pada Pasal 18 tertulis: ”setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, mewajibkan kepada pelanggar untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat pencemaran dan atau kerusakan hutan. Sebaiknya:

Rumusan pasal 18 harus jelas dan konkrit Penjelasan:

Didalam Peraturan Daerah ini tidak menjelaskan mengenai hal hal yang melanggar hukum hukum dalam Peraturan Daerah tentang Kepala desa sebagai pemanggku kawasan hutan secara jelas dan rinci, hanya ada frasa mengenai Merusak Hutan dalam Pasal 17, sedangkan pengertian merusak hutan itu sendiri tidak dijelaskan secara

jelas

batasan

mengenai

merusak

itu

sejauh

mana

pengertiannya didalam Peraturan Daerah ini. Seharusnya dalam pembuatan mengenai sanksi pidana Pelanggaran harus jelas apakah pelanggaran adminsitrasi, dan denda atau atau kurungan , harus dibuat secara jelas dan rinci rumusan-rumusan, baik mengenai ketentuanketentuan, unsur-unsur atau dalil-dalil yang menyatakan itu suatu pelanggaran atau bukan pelanggaran melaui pasal-pasal yang materi muatannnya jelas rumusannya. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma

133

116

perintah

.

Kemudian

rumusan

ketentuan

pidana

harus

menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut.

117

Juga ketentuan pidana yang berlaku

bagi subyek subyek tertentu, subyek itu dirumuskan dirumuskan secara tegas, tegas, misalnya orang asing, pegawai pegawai negeri, saksi, saksi, atau setiap orang orang untuk yang berlaku bagi siapapun

118

. Sehingga di dalam menerapannya baik di

pengadilan atau di luar pengadilan tidak menimbulkan kesulitan. 5.4.3. Pada Pasal 19 Tertulis: ”Bagi pemegang pemegang izin dibidang kehutanan diberi sanksi administrasi apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Sebaiknya :

Rumusan Pasal 19 ini harus jelas memuat ketentuan-ketentuannya. ketentuan-ketentuannya. Penjelasan:

Pada Pasal 19 tidak memuat bentuk bentuk sanksi sanksi administrasi, padahal padahal sanksi administasi itu banyak banyak macamnya, bisa mencabutan mencabutan izin yang diberikan, Penutupan usaha, dan denda. Oleh Karena itu Bentuk sanksi administrasi yang dikenakan harus jelas kualifikasi dan rumusannnya. Kemudian ketentuan ketentuan yang mengenai pelanggaran pun harus dirumuskan dengan jelas pula di dalam Pasal-Pasal dalam Peraturan Daerah ini. 116

OP.Cit lampiran II angka 112 angka 118. Ibid lampiran II angka 118 angka 119 Ibid lampiran II angka 117

134

5.5. KETENTUAN PERALIHAN 5.5.1. Pada Pasal 20 tertulis: Dengan ditetapkannnya Peraturan daerah ini, maka segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dalam peraturan ini. Sebaiknya:

Rumusan yang baik adalah: dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dalam Peraturan Daerah yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Penjelasan:

Rumusan Pasal 20 tersebut diatas , apabila diartikan mengandung makna bahwa apabila ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan Perundang-undangan Perundang- undangan

yang sudah ada diatur didalam peraturan

daerah ini, maka Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak berlaku, padahal yang termasuk dalam Peraturan PerundangUndangan adalah bisa Undang-Undang Undang-Undang

Dasar Negara Republik

Indonesia. Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peratura Undang-Undang/Peraturan n Pemerintah Pemerintah Pengganti

Undang-Undang,

Peraturan

Pemerintah,

Peraturan

Presiden, dan Peraturan Daerah Provinsi yang kedudukannnya lebih tinggi dari Peraturan Daerah Kabupaten. Secara hirarki kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hieraki

135

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

119

. Berdasarkan ketentuan

tersebut jelaslah bahwa Peraturan Daerah Kabupaten tidak boleh dan tidak bisa membatalkan Peraturan Perundang-undangan di atasnya yang secara hierarki lebih tinggi. Ketentuan Peralihan sebenarnya memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk : menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Perundang-undangan,

dan

mengatur

hal-hal

yang

bersifat

120

transisional atau bersifat sementara 5.6. KETENTUAN PENUTUP 5.6.1. Pada Pasal 21 tertulis :

Hal-hal yang yang belum diatur dalam Peraturan Daerah

tentang ini, ini,

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Sebaiknya:

Rumusan Pasal Pasal 21 yang baik adalah adalah : Hal-hal yang yang belum diatur dalam

Peraturan

Daerah

ini,

sepanjang

mengenai

pelaksanaannya pelaksanaannya diatur lebih lanjut lanjut dengan Peraturan Bupati. 119

Ibid Pasal 7 ayat (1) dan ayat(2) Ibid Lampiran II angka 127

120

teknis

136

Penjelasan:

Sebagaimana penjelasan-penjelasan penjelasan-penjelasan sebelumnya bahwa untuk aturan yang bersifat pengaturan yang merupakan pendelegasian dari suatu Peraturan Daerah kepada aturan di bawahnya yang menyangkut objeknya yang masih bersifat umum

menggunakan menggunakan Peraturan

Bupati/Walikota. Bukan Keputusan Bupati/Walikota. 5.6.2 Pada Penutup tertulis t ertulis : ”Disahkan di curup” Sebaiknya:

Rumusan yang tepat adalah : ”Ditetapkan di Curup” Penjelasan:

Untuk

Undang-Undang Undang- Undang

digunakan

kata/Frasa

”Disahkan”

sebagaimana sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , Sedangkan

rumusan

Penutup

pada

Peraturan 121

Kabupaten/Kota menggunakan Kata” ditetapkan”

. Hal ini demi

konsistensi sesuai Peraturan Perundang-undangan. Perundang-undangan.

121

Daerah

Ibid Lampiran II Bab II Bentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

137

6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN DI WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG.

6.1.Judul Pada Judul tertulis: PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN DI WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG” Seharusnya:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN Penjelasan :

Rumusan

yang baik dan efektif tidak menyebutkan nama Daerah

Kabupaten lagi, karena sudah pasti bahwa Peraturan Daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Rejang Lebong. 6.2.Pembukaan 6.2.1. Konsideran Pada konsideran menimbang huruf c tertulis: ”bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah”

138

Sebaiknya:

”bahwa berdasarkan pertimbangan Rumusan yang tepat adalah ::”bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, dan huruf b, perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan lalu lintas jalan”. Penjelasan:

Untuk pengacuan beberapa abjad diatas maka kata “Huruf ” harus ditulis di depan sitiap abjat dan sebaiknya gunakan kalimat aktif bukan kalimat atau kata pasif “ me” bukan “di” .Kemudian Jika Perda yang di bentuk tersebut merupakan perintah pembentukan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi gunakan kata “...Membentuk Peraturan Daerah usulan

inisiatif

dari

tentang... ”. Jika merupakan

Pemerintahan

Kabupaten

Gunakan

“

...Menetapkan Peraturan Daerah tentang...” 6.2.2 Dasar Hukum Pada dasar hukum , mengingat : belum juga dimasukkannya Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dasar Hukum Konstitusional pada Peraturan Daerah. Sebaiknya :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 tetap dimasukkan sebagai dasar hukum diurutan pertama pada konsideran Mengingat pada Peraturan Daerah .

139

Penjelasan :

Sebagaimana pada penjelasan terdahulu bahwa Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar 1945 adalah landasan konstitusional yang memberikan kewenangan/hak kewenangan/hak

kepada Daerah provinsi, kabupaten

/kota untuk menetapkan Peraturan Daerah. Pada

122

dasar hukum mengingat angka 1 sampai angka 13 masih

tertulis ” ....Lembaran ....Lembaran Negara nomor.....” Sebaiknya:

Rumusanya

”....Lembaran ”....Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor....Tahun.... Nomor....Tahun.... ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.... Tahun....” Tahun.... ” Penjelasan :

Penulisan Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan

yang

digunakan sebagai dasar hukum Peraturan Daerah, adalah dasar kewenangan kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UndangUndang Tentang Tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah

serta peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan yang yang

tingkatannnya sama atau lebih tinggi yang memerintahkan secara jelas atau mendelegasikan kepada Peraturan Daerah. Peraturan Perundang-undangan meskipun lebih tinggi dari Peraturan Daerah, apabila tidak secara jelas memerintahkan atau mendelegasikan

122


140

kewenangannnya kepada Peraturan Daerah, maka tidak boleh dimasukkan sebagai dasar hukum pada pembukaan Peraturan Daerah. 6.2.3. Diktum Pada diktum Menetapkan tertulis: Menetapkan :PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG LALU

TENTANG LINTAS

PENYELENGGARAAN

JALAN

DI

WILAYAH

KABUPATEN REJANG LEBONG” Seharusnya :

Rumusan yang tepat adalah : Menetapkan: Menetapkan: PERATURAN

DAERAH

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN” Penjelasan:

Rumusan Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata menetapkan tanpa frasa Provinsi, Kabupaten/Kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

123

6.3. Batang Tubuh 6.3.1. di dalam dalam Pasal 3 ayat ayat (3), Pasal 4 ayat (3), Pasal Pasal 5 ayat (2) tertulis: ”...sebagaimana dimaksud ayat ......

123

. Ibid Lampiran II angka 59 Ibid

141

Seharusnya

Rumusan yang tepat adalah ”...sebagaimana dimaksud pada ayat .... Penjelasan:

Sebagaimana ketentuan di dalam dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan , untuk penulisan Pengacuan gunakan kata/ frasa kata/ frasa ”Dalam ” untuk pengacuan sebelum kata

“Pasal” rasa :”Pada” untuk Pasal ”, dan Gunakan kata/f rasa

“ayat””. Hal ini menunjukkan bahwa pengacuan di depan kata/frasa “ayat Makna bahwa Frasa/Kata ”dalam”, pada kata dalam Pasal masih banyak berisi ayat- ayat atau bagian lainnya yang bisa saja berbeda substansi ayat yang satu dengan ayat yang lain, sedangkan Penggunaan Kata/Frasa ”Pada di depan Ayat Mengandung makna bahwa pengacuan itu langsung pada ayat tersebut. 6.3.2.di dalam dalam Pasal 3, Pasal4, Pasal4, Pasal 5, Pasal 7 Pasal 8, 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 13 pada bagian ayat a yat ayatnya tertulis: ”....diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati: Sebaiknya: Rumusan yang tepat adalah”..... diatur dengan Peraturan Bupati.” Penjelasan: Dalam hal pendelegasian wewenang dari suatu Peraturan Daerah Kabupaten ke peraturan dibawahnya, jika memang dalam hal yang

142

bersifat mengenai pengaturan lebih lanjut, gunakan kata Peraturan Bupati, tidak menggunakan kata Keputusan Bupati, karena yang beischiking adalah yang bersifat keputusan, namanya Keputusan/ beischiking

yang bersifat individual, konkrit dan final. Sedangkan untuk pengatur masyarakat yang masih bersifat umum belum menjurus kepada orang atau badan hukum tertentu gunakan kata ”Peraturan” bukan ”Keputusan”. 6.3.3.Dalam Pasal Pasal 25 ayat (1) mengenai ketentuan ketentuan Pidana tertulis: (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) huruf a,b,c dan d diancam dengan hukuman kurungan dan/atau denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) Seharusnya:

Rumusan Pasal mengenai pelanggaran adalah

dalam Pasal 21

bukan Pasal 20 Penjelasan:

Dalam merumuskan Ketentuan Pidana harus jelas rumusannya tidak boleh kabur

Pengertiannnya. Pengertiannnya. Kemudian di dalam

merumuskan ketentuan ketentuan pidana harus harus menyebutkan menyebutkan secara tegas tegas

143

norma larangan atau norma pemerintah yang dilanggar dan menyebutkan Pasal atau beberapa Pasal yang memuat norma 124

tersebut.

.Selanjutnya

rumusan ketentuan pidana harus

menyatakan secara tegas pula kualifikasi pidana yang dijatuhkan 125

bersifat kumulatif, alternatif atau kumulatif alternatif. Rumusan Pasal 21 ayat (1) huruf a,

Jadi

hurub b, huruf c, dan

huruf d dirumuskan mengenai ancaman hukuman kurungan dan/atau dendanya. Kemudian untuk

penentuaan penentuaan

lamanya

pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta kesalahan pelaku.

126

Untuk rumusan sanksi kurungan pada

Peraturan Daerah Daerah sebaiknya tidak menggunakan kata ”sebanyak rumusan banyaknya” akan tetapi menggunakan ru Paling”, musan kata “Paling” untuk menyatakan pengertian maksimum, dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu, dan gunakan kata/frasa paling singkat 127

waktu

atau paling lama untuk menyatakan jangka

. Kemudian di dalam penentuan sanksi pidana dalam

suatu Peraturan Daerah tidak hanya

batas hukuman kurungan

paling lama dan denda paling banyak saja, akan lebih baik juga memuat ketentuan sanksi pidana kurungan paling singkat dan

124

Ibid lampiran II angka 120. Ibid lampiran II angka 122 126 Ibid lampiran II angka 114. 127 Ibid lampiran II angka 255-256 125

144

sanksi pidana denda paling sedikit agar tuntutan hukuman pidana yang dijatuhkan menjadi efektif. 6.4. Ketentuan Penutup 6.4.1.Dalam Pasal 26 tertulis : Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati. Sebaiknya:

Rumusan yang tepat adalah: adalah: Hal-hal Hal-hal yang yang belum belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati . Penjelasan:

Untuk pendelegasian suatu kewenangan kepada aturan yang lebih rendah, maka harus tepat. Untuk mendelegasikan kewenangan Peraturan Daerah kepada Peraturan di bawahnya sepanjang masih bersifat pengaturan Maka gunakan Peraturan Gubernur,

Bupati/walikota.

Bukan

keputusan

Gubernur,

Bupati/Walikota. Jika Pendelegasian dari suatu peraturan Daerah untuk menunjuk sesuatu yang sudah final, individual dan beschikking baik itu keputusan konkrit maka gunakan Penetapan/ beschikking

Guberur, Keputusan Bupati atau Keputusan Walikota. Karena keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota

145

adalah suatu penetapan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan., yang bersifat konkrit, indivudual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

128

. Oleh karena itu tidaklah tepat apabila

ada aturan yang didelegasikan yang bersifat pengaturan yang objeknya bukan seseorang atau badan hukum diatur di dalam suatu penetapan/beschikking. Akan teapi yang tepat adalah dengan memasukkannya dalam Peraturan Bupati apabila hal itu merupakan pelimpahan atau delegasi dari Peraturan Daerah Kabupaten. 6.4.2.Dalam Pasal 27 pada bagian terakhir rumusan kata tertulis: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Sebaiknya:

Rumusan yang yang tepat perintah Pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah yang tepat adalah: Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

Pengundangan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempantannya Penempantannya

128

Isi pasal 1Butir 3 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

146

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

129

Penjelaan:

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran dalam perintah Pengundangan Peraturan daerah hindari penggunaan Kata ”Dapat” dalam kalimat bagian akhir Pengundangan, Kata atau frasa ”dapat” pada kalimat tersebut membuat kalimat menjadi tidak baku dan bertentangan dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku. Seharusnya tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteknya dalam kalimat yang tidak jelas.

130

. Penggunaan kata atau frasa ”dapat”

mengandung arti suatu diskresi/kewenangan tertentu yang melekat

kepada yang dituju baik pada pada lembaga, institusi,

jabatan atau yang lainnya. Apabila penggunaan kata ”dapat” dalam suatu

kalimat tertentu yang tidak tepat

akan

mengaburkan makna atau keinginan yang dituju oleh Peraturan Daerah menjadi tidak tercapai. 6.4.3.Pada rumusan penandatangan pengesahan Peraturan Daerah tertulis: Disahkan di curup

Pada tanggal 8 Obtober 2007

129

Ibid Lampiran II angka 162.contoh rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah Daerah atau Berita Daerah. Daerah. 130 Ibid Lampiran II angka 246.

147

Sebaiknya :

Rumusan yang tepat adalah : Ditetapkan di Curup

Pada tanggal 8 Oktober 2007 Penjelasan:

Untuk konsistensi di dalam penulisan

rumusan pengesahan pengesahan

atau penetapan Peraturan Daerah gunakan kata ’”ditetapkan” ”bukan disahkan ” . rumusan yang diletakkan sebelah kanan

tempat dan tanggal penetapan 131

. Sesuai dengan ketentuan

BAB IV huruf L Bentuk rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Pada Lampiran II Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011.

131


148

MATRIK ANALISIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG YANG BERTENTANGAN DENGAN TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No 1

Peraturan Daerah PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN TATA PENGAJUAN ,PENYERAHAN SERTA PELAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN REJANG LEBONG

Tertulis konsideran menimbang

Seharusnya konsideran menimbang

keterangan Judul perda perda bahwa untuk bahwa untuk dimasukakan melaksanakan Peraturan melaksanakan pada Pemerintah Nomor 29 Peraturan Pemerintah permbukaan Tahun 2005 tentang Nomor 29 Tahun 2005 konsideran Bantuan Keuangan tentang Bantuan menimbang kepada Partai Politik perlu Keuangan kepada agar substansi ditetapkan dengan Partai Politik perlu perda jelas Peraturan daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan tata Pengajuan, penyerahan serta Pelaporan bantuan Keuangan Partai politik Pada Dasar hukum Pada Dasar hukum

(Lembaran Negara Tahun.....Nomor....)

Tidak memasukan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 sebagai dasar hukum.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun..... Nomor......,Tambahan lembaran Negara Tahun .......Nomor......) memasukan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 sebagai dasar hukum

Diktum:

Diktum:

.... Kabupaten Lebong...

Rejang

Di hapus/tidak masukkan

di

Sesuai Ketentuan angka 39 lampiran II Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011

149

Pasal 2

Pasal 2

...sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 3

...sesuai Peraturan Perundang-undangan

KETENTUAN LAINLAIN Pasal 13 ayat (1)

KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 ayat (1)

...akan ditetapkan oleh keputusan Bupati Rejang Lebong Pada Penutup

...diatur dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Pada Penutup

Kata berlaku hapus

Yang di

Untuk pengacuan ...pada Pasal 2 diatas. ...dalam Pasal 2 Pasal sebelumnya, gunakan kata Dalam di depan Pasal dan untuk di depan ayat gunakan kata pada Pasal 3 Pasal 3 Hilangkan kata-kata yang ......sesuai dengan Peraturan ......sesuai dengan berlaku karena perundang-undangan yang Peraturan Perundang- kata tersebut berlaku. undangan. memuat kalimat menjadi tidak baku Pasal 3 ayat (2) Pada pasal 3 ayat (2) Pengaturan yang bersifat Besaran bantuan keuangan Besaran bantuan umum gunakan kepada Partai politik keuangan kepada Perda dan sebagaimana dimaksud Partai Politik bersifat khusus, pada ayat (1) pasal ini di sebagaimana dimaksud individual dan tetapkan dengan Peraturan pada ayat (1) final gunakan Daerah Kabupaten Rejang ditetapkan dengan Keputusan. Lebong Tentang APBD Peraturan Daerah yang selanjutnya di atur Kabupaten Rejang dengan Keputusan Bupati. Lebong tentang APBD. Pasal 9 Pasal 9 ....sebagaimana dimaksud ....sebagaimana pada Pasal 8 dimaksud dalam Pasal 8 BAB VII BAB VII

KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 ayat (2)

Pasal 3

PENUTUP Pasal 14 ayat (2)

Hilangkan

150

2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTAG LARANGAN PELACURAN DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG

Agar setiap orang dapat mengetahuinya....

Agar setiap orang mengetahuinya....

Pada Judul LARANGAN PELACURAN DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG

Pada Judul LARANGAN PELACURAN

Konsideran Hurup c

Konsideran hurup c

bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah mengenai Larangan Pelacuran Dalam Kabupaten Rejang Lebong

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang larangan Pelacuran

Dasar hukum angka 1 s/d 14

Dasar hukum angka 1 s/d 14

...(Lembaran Tahun...)

kata”dapat” karena akan menimbulkan ketidak pastian makna isi Pasal. Tidak perlu memasukkan nama Kabupaten

Negara

Dasar hukum Tidak ada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 Dasar hukum angka 8 Undang undang nomo 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 menjadi Undangundang ( Lembaran Negara

...(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun...nomor..... dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun....nomor...dan) Dasar hukum Memasukkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 Dasar dukum angka 8 Penulisan Lembaran Undang-Undang Negara Nomor 32 Tahun Republik 2004 tentang Indonesia dan Pemerintahan Daerah tambahan ( Lembaran Negara lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 2004 Nomor Republik 125; Tambahan Indonesia harus Lembaran Negara di tulis lengkap Republik Indonesia beserta Nomor 4437) nomornya.tidak sebagaimana telah boleh di

151

Tahun 2005 nomor 108, Tambahan lembaran Negara Nomor 4548)

Diktum M E M UT U S K A N

Diktum Menetapkan

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) Diktum MEMUTUSKAN

Diktum menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG LARANGAN PELACURAN DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG Pasal 4 ayat (2)

PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN PELACURAN

....sesuai dengan Ketentuan Peraturan yang berlaku Pasal 5 ayat (2)

....sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 5 ayat (2)

Pemerintah Daerah Mempunyai Kewenangan untuk mengadakan razia....

Pemerintah Daerah berwenang mengadakan razia....

Pasal 6 ayat (1)

Pasal 6 ayat (1)

Setiap anggota masyarakat mempunyai kewajiban untuk....

Setiap anggota masyarakat berkewajiban untuk.....

Pasal 4 ayat (2)

potong-potong atau di dipenggal.

harus huruf kapital dan tidak boleh di beri spaci antar huruf Tidak memasukkan nama Kabupaten

152

Pasal 10 ayat (1)

Pasal 10 ayat (1)

Selain oleh pejabat Penyidik Umum Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang pengangkatannnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Pasal 11

Pasal 11 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pasal 12

Agar setiap orang mengetahuinya.....

3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG KERJA SAMA DESA

dapat

Agar setiap orang mengetahuinya....

Konsideran huruf a

Konsideran huruf a

.....maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kerja sama antara desa perlu dicabut

Rumusan tersebut tidak perlu di muat

Konsideran huruf b

Konsideran huruf b

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang kerjasama Desa.

Menghilang kan kata Dapat, untuk mempertegas dan menghilang kan kerancuan makna. Sudah di muat dalam BAB XI ketentuan Peralihan Pasal 14

153

Dasar Hukum

Dasar hukum

Belum memasukkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945

Memasukkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 Dasar Hukum angka 1- 9

Dasar Hukum angka 1- 9 (Lembaran Negara Tahun....nomor.....Tambahan Lembaran Negara Tahun.....Nomor.....)

(Lembaran Negara Republik Indonesia.... Tahun......Nomor.... Tambahan Lembaran Negara Tahun.....Nomor.....)

Diktum menetapkan

Diktum menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG KERJA SAMA DESA

PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA

Pasal 1 angka 10

Pasal 1 angka 10 dan angka 11 sebaiknya di hapuskan/tidak di muat dalam perda

Alokasi dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Pasal 1 Angka 11:Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang di tetapkan dengan Peraturan Desa Pasal 2 ayat (3) ....dalam ayat (2) .....dapat dibentuk Kerja sama Desa

Badan

Penutup : Agar setiap orang mengetahuinya....

dapat

Pasal 2 ayat (3) ......Pada ayat (2) .....dapat membentuk Badan Kerja sama Desa Penutup setiap orang mengetahuinya.....

Tidak perlu memasukkan nama daerah

Ketentua umum tersebut tidak termuat dalam materi pokok yang diatur dalam pasal pasal selanjutnya.

154

4 .

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATA N DESA

Konsideran Huruf a

Konsideran huruf a

...maka peraturan daerah Kabupaten Rejang lebong Nomor 36 Tahun 2002 tentang Badan Perwakilan Desa, perlu di cabut

rumusan tersebut tidak perlu dimuat dalam konsideran , akan tetapi dimasukkan pada bab ketentuan Peralihan Konsideran huruf b

Konsideran huruf b bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong

Dasar hukum belum memasukkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945

Konsideran tersebut baru bahwa berdasarkan memasukkan pertimbangan unsur yuridis sebagaimana seharus dimaksud pada huruf memasukkan a perlu membentuk unsur filosofis Peraturaan Daerah dan unsur tentang Badan sosilogis Permusyawaratan Desa Memasukkan Pasal 18 ayat(6) sebagai dasar hukum bagian pertama

Pasal tersebut merupakan landasan konstitusional pembentukan PERDA Dasar hukum 1-9 Dasar hukum Penulisan Lembaran ....(Lembaran Negara Tahun ....(Lembaran Negara Negara .....Nomor..... Tambahan Republik Indonesia Republik Lembaran Negara Tahun....Nomor.....,T Indonesia tidak Tahun......Nomor....) am-bahan lembarana boleh dihilang Negara Republik harus lengkap Indonesia Tahun..... Nomor.....) Diktum Diktum Tidak perlu menyebutkan PERATURAN DAERAH PERATURAN nama propinsi, KABUPATEN REJANG DAERAH kabupaten/ LEBONG TENTANG TENTANG BADAN kota, serta BADAN PERMUSYAWARA penulisannya PERMUSYAWARATAN TAN DESA. huruf kapital DESA dan diakhiri dengan tanda titik Pasal 1 angka 9 Pasal 1 angka 9 Tidak termasuk dalam pasalAlokasi dana desa adalah Dihilangkan saja dari pasal dana yang dialokasikan oleh Pasal 1 selanjutnya dan pemerintah Kabupaten untuk tidak desa, yang bersumber dari mencerminkan bagian dan perimbangan substansi materi keuangan pusat dan daerah muatan dalam

155

yang diterima oleh kabupaten. Pasal 1 angka 11

batang tubuh. Pasal 1 ayat 11

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundangundangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa

Peraturan Kepala desa adalah keputusan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.

Pasal 3

Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

BPD berfungsi menetapkan Peraturan kepala Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Pasal 4

Pasal 4

BPD mempunyai tugas dan wewenang

BPD bertugas dan berwenang

Pasal 5

Pasal 5

BPD mempunyai hak

BPD berhak

Pasal 6

Pasal 6

Anggota BPD mempunyai hak

Anggota BPD berhak

Pasal 7

Pasal 7

Anggota BPD mempunyai Kewajiban

Anggota berkewajiban

BPD

Pasal 8 ayat (1)

Pasal 8 ayat (1)

BPD Mempunyai Kewajiban menyampaikan....

BPD berkewajiban menyampaikan....

Di dalam UU NO 10 tahun 2004 Peraturan desa Masuk dalam bagian dari Peraturan daerah, namun UU tersebut sudah di cabut dengan UU nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Desa Tidak termasuk dalam hirarki Peraturan perundang Undangan.

Gunakan kalimat aktif dan kata/frasa yang baku dan konsisten

156

Pasal 9 ayat (3) huruf a Pendidikan kurangnya....

sekurang-

Pasal 13 ayat (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah....

Pasal 19 ayat (3) Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2/3 jumlah anggota BPD

Pasal 24 ayat (1) Tindakan Penyidikan terhadap anggota dan pimpinan, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 25 ayat (1)

Pasal 9 huruf a

ayat (3)

Ukuran Pendidikan yang ada : Pendidikan serendah- rendah, rendahnya menengah dan tinggi Pasal 13 ayat (3) Bila tidak di uraikan atau Rumusan kata/frasa dijelaskan maka Dalam hal tertentu makna hal seharusnya di tertentu tersebut jelaskan menimbulkan atau diuraikan kriterianya multi tafsir. Pasal 19 ayat (3) Tafsir di berhentikan Anggota BPD yang bmakna sudah diusulkan untuk terjadi diberhentikan harus rpemberhen tian mendapatkan ,sedangkan persetujuan 2/3 maksud pasal jumlah anggota BPD 19 tersebut masih dalam proses. Pasal 24 ayat (1) Tidak ada pendelegasian Dihilangkan/di hapus wewenang dari saja. UU kepada Bupati mengenai persetujuan tertulis dari bupati terlebih dahulu dalam penyidikan anggota dan Pimpianan BPD

Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rumusan pasal tersebut karena mengenai BPD masih bersifat umum, tetap diatur didalam perda Kabupaten Rejang Lebong.

Ketentuan Peralihan

KetentuanPeralihan

Tidak dimasukkannnya penghapusan Perda Nomor 36 tahun 2002 tentang Badan Perwakilan Desa.

Seharusnya Memasukkan dalam ketentuan peralihan mengenai pencabutan Perda Nomor 36

Rumusan mengenai Pencabutan Peraturan Daerah tidak dimasukkan dalam

157

Tahun Tahun 2002 tentang Badan Perwakilan Desa.

5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG KEPALA DESA SEBAGAI PEMANGKU KAWASAN HUTAN

Pasal 29

Pasal 29

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29 ayat (2)

Pasal 29 ayat (2)

Hal-hal belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaanya.

Hal-hal yang berkaita dengan teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Konsideran huruf b

konsideran huruf b tersebut dihilangkan saja

Hutan adalah sebagai salah satu penentu sistem penyanggah kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, oleh karean itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal

konsideran. menimbang pada Peraturan daerah, melainkan dalam ketentuan peralihan.

Tidak tepat menggunakan kata/frasa Keputusan Bupati karena substansinya masih bersifat pengaturan,mak a gunakan kata/Frasa Peraturan Bupati Konsideran huruf b sudah termasuk dalam rumusan konsideran huruf a. Sebaiknya rumusan konsideran cukup 3 (tiga) alinia saja yang mengandung unsur sosiologis, filosofis dan yuridis serta setiap pokok pikiran dirumuskan

158

dalam rangkaian kalimat satu kesatuan pemikiran Konsideran huruf d

Konsideran huruf d

bahwa untuk melaksanakan sebagaimana pada huruf a,b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepala Desa sebagai Pemangku Kawasan hutan;

Dasar Hukum

Dasar Hukum

Belum memuat Pasal 18 ayat (6) sebagai Dasar Hukum

Memasukkan Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 sebagai dasar Hukum

Dasar hukum angka 1-13

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun...... Nomor.............., Tambahan Lembaran Tahun............Nomor. ..)

(Lembaran Negara Tahun.......Nomor.......).

Diktum menetapkan

Diktum menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG KEPALA DESA SEBAGAI PEMANGKU KAWASAN HUTAN

PERATURAN DAERAH TENTANG KEPALA DESA SEBAGAI PEMANGKU KAWASAN HUTAN

Gunakan kalimat aktif di tetapkan menjadi menetapkan, dan juga substansi/materi Peraturan Daerah tetap di tulis

Pasal tersebut adalah dasar hukum secara konstitusional yang mendelegasi kan kewenangan kepada daerah otonomi untuk menetapkan peraturan daerah

Tidak perlu memasukan nama kabupaten

159

Pasal 1 angka 13

Untuk penulisan Badan Perwakilan desa Badan Perwakilan telanjutnya (BPD) adalah badan yang Desa untuk dalam pasaldibentuk untuk mengawasi selanjutnya disingkat pasal jalannnya pemerintahan BPD adalah Badan selanjutnya ditingkat desa. yang dibentuk untuk cukup ditulis mengawasi jalannnya kata/frasa BPD pemerintahan di tingkat desa. Pasal 6 Pasal 6 Tidak perlu di tulis ayat (2). (2)Kewajiban kepala desa.. Kepala Desa Konsisten berkewajiban.... menggunakan rumusan subjek – predikatpredikatobjekketerangan (SPOK) Pasal 7 ayat ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 ayat (2) dan Substansi Perda ayat (3) adalah tertulis mengenai tugas mengenai. Badan Perwakilan Desa. dan harus dihilangkan kepala Desa tugas Camat yang berkaitan atau di hapuskan saja. bukan tugas dengan Pengamanan hutan. BPD dan tugas camat. Pasal 8 dan Pasal 10 Pasal 8 dan pasal 10 Untuk konsistensi kata Kepala Desa dan camat Kepala desa mempunyai mempunyai wewenang.... Berwenang... wewenang di tulis berwenang, kata mempunyai hak di tulis berhak. Pasal 15 Pasal 15 Tidak ada pendelegasian Kepala Desa dan Camat Dihapus. dari UU sebagai penanggung jawab (KUHAP) pengamanan hutan kepada Perda diwilayahnya, dikut sertakan yang mengatur pula sebagai penyidik dalam Kepala Desa kasus-kasus kehutanan sebagai ditingkat desa dan penyidik atau kecamatan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pasal 16 Pasal 16 Penyididk ditingkat desa dan kecamatan (kepala desa dan camat) memberitahu dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil

Pasal 1 angka 13

Dihapus

160

penyidikannya kepada penuntut umum, untuk diproses sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pasal 17

Pasal 17

Barang siapa yang dengan sengaja merusak hutan, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harus lebih jelas dan konkrit.

Pasal 18

Pasal 18

Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam peraturan. daerah ini, mewajibkan kepada pelanggar untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat pencemaran dan atau kerusakan hutan. Pasal 19 Bagi pemegang izin dibidang kehutanan diberi sanksi administrasi apabila melanggar ketentuan yang telah di tetapkan. Pasal 20 Dengan ditetapkannnya Peraturan daerah ini, maka segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih ada masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dalam peraturan ini

harus konkrit

jelas

Harus jelas definisi merusak, kriterai merusak hutan agar tafsinta jelas tidak kabur

Perbuatan melanggar dan hukum harus jelas rumusannnya dan harus di muat di dalam Perda tersebut.

Pasal 19

Bentuk sanksi administrasi itu Rumusan bentuk banyak: bisa bentuk sanksi harus pencabutan izin, jelas dan rinci penutupan termasuk kriteria usaha , denda sanksi juga harus jelas diatur. Pasal 20 Peraturan perundangDengan undangan yang ditetapkannnya lebih tinggi dari Peraturan Daerah ini, perda itu maka segala banyak , tidak Peraturan Paerah dapat yang ada masih tetap dibatalkan oleh berlaku sepanjang perda. tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

Pasal 21

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya di atur lebih

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai

161

lanjut dengan Bupati

Keputusan

Ketentuan penutup Pasal 22 Disahkan di Curup

6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGRAAN LALU LINTAS JALAN DI WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG

teknis pelaksanaanya di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Bupati Ketentuan penutup Pasal 22 Ditetapkan di Curup

Judul

Judul

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENYELENGGRAAN LALU LINTAS JALAN DI WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARA AN LALU LINTAS JALAN DI

Konsideran

Konsideran

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan lalu Lintas jalan memasukan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 sebagai dasar hukum;

Tidak memasukan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 sebagai dasar hukum;

Dasar hukum (Lembaran Negara angka 1sampai angka13 : Lembaran Negara tahun....Nomor.....

Dasar hukum (Lembaran Negara angka 1sampai angka13 : Lembaran Negara Republik Indonesia

Untuk konsistensi: peraturan daerah gunakan fkata/frasa “ditetapkan”. Nama kabupaten tidak perlu di sebutkan

Sesuai Ketentuan angka 39 lampiran II Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan.

162

Tambahan Lembaran Negara Nomor......)

Diktum menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENYELELNGGARAAN LALU LINTAS JALAN DI WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG Pasal 3 ayat (3), pasal 4 ayat (3), pasal 5 ayat (2) : ...sebagaimana ayat.....

Tahun....Nomor..... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor......) Diktum menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARA AN LALU LINTAS JALAN Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (3), pasal 5 ayat (2) :

dimaksud

Pasal 3, pasal 4, Pasal 5, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan Pasal 13 : ......diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati Pasal 25 ayat (1)

.....sebagaimana dimaksud pada ayat....

Pengacuan Pasal gunakan kata/frasa “Dalam” di depan Pasal dan pengacuan ayat gunakan kata kata “Pada” di depan ayat

Pasal 3, pasal 4, Pasal 5, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan Pasal 13 : ......diatur dengan Peraturan bupati Pasal 25 ayat (1)

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) huruf a,b,c dan d diancam diancam dengan hukuman kurungan dan/atau denda sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Pasal 26

Rumusan pasal mengenai pelanggaran dalam Pasal 21 bukan Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

rumusan Pasal ini masih kabur apakah bentuk hukuman pelanggaran bersifat kumulatif atau alternatif,

163

Pasal 27

Pasal 27

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Rejang Lebong

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Rejang Lebong

Bab V

Bab V

Ketentuan Penutup Disahkan di Curup

PENUTUP Ditetapkan di Curup

Untuk konsistensi : Kata di sahkan untuk Undang Undang sedangkan kata Di tetapkan untuk PERPU.PP, PERPRES dan PERDA

164

B. SEBAB-SEBAB KABUPATEN

TETAP REJANG

DITERAPKANNYA LEBONG

YANG

PERATURAN

BERTENTANGAN

DENGAN TEHNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang

bertentangan bertent angan

atau bermasalah dari aspek tehnik Penyusunan Peraturan Perundangundangan masih

tetap diterapkan atau diberlakukan. Adalah menjadi

penting untuk mengetahui mengapa Peraturan Daerah yang bertentangan, bermasalah tersebut masih diterapkan dan belum diupayakan untuk diadakan perubahan atau revisi oleh pemerintah Kabupaten Rejang lebong. Pertentangan atau permasalahan permasalahan yang ditemukan yakni pertentangan dari aspek judul, judul, pertentangan atau bermasalah bermasalah dari aspek pembukaan pembukaan yang yang meliputi frase Dengan Rahmat Tuhan Tuhan Yang maha Esa, Esa, jabatan pembentuk peraturan

perundang-undangan,

konsideran,

dasar

hukum,

diktum,

pertentangan dari batang tubuh meliputi permasalahan atau permasalahan pada ketentuan umum, materi pokok pokok yang yang diatur,

ketentuan pidana,

ketentuan peralihan dan ketentuan penutup dan permasalahan pada bagian penutup. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan

165

Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota, berisi materi muatan muatan dalam dalam rangka

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain dari itu, Peraturan Daerah juga dilarang bertentangan dengan dengan kepentingan umum umum dan/atau Peraturan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

132

Berkaitan dengan hal tersebut,

maka semua Peraturan Daerah tak terkecuali Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi. Untuk menghindari pertentangan yang timbul di dalam teknik penyusunan penyusunan Peraturan Daerah, maka maka yang menjadi

dasar hukum hukum secara secara

yuridis formal di dalam hal teknik penyusunan Peraturan PerundangUndangan adalah Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perundang-Undangan, yang tertulis t ertulis sebagai berikut: (1) Penyusunan Penyusunan

Rancangan Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan dilakukan

sesuai dengan tehnik Penyusunan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan (2) Ketentuan

mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UndangUndang ini.

132

Isi Pasal 136 ayat 4 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Daerah .

166

(3)

Ketentuan

mengenai

perubahan

terhadap

teknik

penyusunan

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden. Berkaitan

dengan itu, maka di dalam

pembentukan Peraturan

Daerah Kabupaten Rejang Lebong, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 menjadi dasar yang harus dipedomani mengatakan Bahwa lampiran II dari Undang-Undang tersebut

yang

jelas

merupakan

bagian yang tidak terpisahkan. Hal tersebut menjelaskan bahwa kedudukan Lampiran II dari Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah adalah menjadi satu kesatuan dengan Undang-Undang ini dan mempunyai kedudukan yang sama dengan Undang-undangnya. Maka di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 haruslah menjadi menjadi acuan, pedoman pedoman dan landasan secara secara yuridis di di dalam teknik penyusunan Peraturan Daerah. Secara normatif teknik penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tidak tidak boleh bertentangan bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalam lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanganan. Namun kenyataannya setelah dianalisis ditemui pertentangan/ permasalahan dari aspek teknik penyusuanan Peraturan Daerah sebagaimana yang ditentukan di dalam Peraturan PerundangUndangan .

167

Selanjutnya yang perlu diketahui adalah bagaimana akibat hukum dari penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang bermasalah dari aspek tehnik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan mengapa masih tetap diterapkan. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Kabupaten Rejang Lebong yang yang sudah ditetapkan dengan ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Rejang Lebong secara Hukum Administrasi Negara adalah sah menjadi menjadi

salah satu Peraturan Peraturan

Perundang-Undangan, karena telah ditandatangani oleh Bupati. Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan memiliki kewenangan atribusi yang melekat pada jabatan tersebut yang salah satunya adalah menetapkan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

133

, Peraturan Daerah kabupaten Rejang lebong

itu secara formal formal menjadi Sah dalam dalam hal ini bila telah ditandatangani ditandatangani oleh Bupati Rejang Lebong sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam Pasal 80 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan sebagaimana tertulis; ”Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap penetapan Peraturan Daerah kabupaten/Kota.”

Pada Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2)

tertulis : “(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan 133

Isi pasal 136 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

168

tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur” (2) Dalam Hal Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaiamana sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) tidak di tanda tangani oleh Gubrnur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah provinsi dan wajib diundangkan. “ Pasal tersebut diatas berarti mengandung makna bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Rancangan Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Provinsi tersebut disetujui disetujui oleh DPRD Provinsi dan Gubernur. Berlaku juga ketentuan ketentuan

tersebut

terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah di tanda tangani oleh Bupati/walikota, dan juga Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Provinsi tersebut setelah lebih dari 30 (tiga (tiga puluh) hari hari belum juga di tanda tangani tangani oleh gubernur, sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, rancangan rancangan Peraturan daerah tersebut tersebut sah menjadi Peraturan daerah 134

Provinsi.

ketentuan aturan tersebut secara mutatis dan mutandis berlaku

juga juga dengan dengan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah baik itu Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleb Gubernur, Bupati/Walikota secara yuridis sah menjadi Peraturan Perundang-Undangan, Kemudian harus diundangkan di dalam Lembaran Daerah sebagaimana ketentuan yang mengaturnya, yaitu 134

Isi Pasal 79 ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

169

dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perundang-Undangan, yang yang menyatakan menyatakan

bahwa

pengundangan pengundangan adalah penempatan penempatan Peraturan Perundang-undanga Perundang-undangan n dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. Fungsi Pengundangan adalah agar setiap orang mengetahuinya,

135

artinya suatu Peraturan Perundang-undangan mempunyai kekuatan Hukum Mengikat, maksudnya meskipun meskipun suatu Peraturan Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan itu secara materil belum diketahui oleh masyarakat, tetap masyarakat dianggap mengetahuinya. Dengan demikian diundangkannya Peraturan Perundangundangan

dalam

lembaran

resmi,

setiap

orang

dianggap

telah

mengetahuinya dan Peraturan Perundang-undangan tersebut telah memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum.

Ketika suatu Peraturan

Perundang-Undangan tersebut telah diundangkan, tidak ada alasan bagi seseorang yang terkait dengan suatu Peraturan Perundang-undangan untuk mengelak atau menolak suatu Peraturan Perundang-Undangan dengan alasan tidak mengetahuinya, meskipun dalam hal berhubungan kebenaran materil hal tersebut tersebut masih dapat diperdebatkan.

135

Ibid Pasal 81

170

Terhadap

Peraturan

Daerah

Kabupeten

Rejang

Lebong

yang

bermasalah dari aspek teknik penyusunan penyusunan Peraturan Peraturan Perundang-undangan, Perundang-undangan, dari aspek keberlakuannnya tidak ada pengaruh karena Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tersebut sah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Bupati

Rejang Lebong Lebong dan telah di undangkan dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Rejang Lebong, Lebong, artinya

Peraturan Daerah Daerah

tersebut tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Meskipun secara teknik terdapat permasalahan-permasalahan dari aspek tehnik perumusan terhadap undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara substansi bisa saja ketentuan Dalam peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih t inggi. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perundang-Undangan, menyatakan

bahwa

apabila

tidak ada Pasal atau Ayat yang suatu

Peraturan

Perundang-Undangan

bertentangan dalam teknik penyusunan Peraturan perundang-undangan dinyatakan batal, tidak sah, atau dinyatakan tidak berlaku. Kemudian di dalam Undang-Undang tersebut tidak memuat ketentuan sanksi terhadap Peraturan Perundangan yang bertentangan

dengan teknik penyusunan

penyusunan peraturan perundang undangan. Namun demikian Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang bertentangan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan tetap menjadi permasalahan karena secara Subtansi Peraturan

171

daerah tersebut sudah Bertentangan dengan kaidah-kaidah atau ketentuan ketentuan yang seharusnya dipedomani

dalam pembentukan pembentukan Peraturan

Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana diatur di dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan. Sanksinya adalah apabila substansinya bertentangan dengan Peraturan

perundang-undangan

yang

lebih

tinggi

,

maka

dapat

dikesampingkan dikesampingkan dan diuji materil pada Mahkamah Agung sebagaimana sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang

tersebut Pasal 9 ayat (2) yang

berbunyi :;”Dalam suatu Peraturan Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan di bawah Undangundang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Secara toritis bahwa suatu peraturan Perundang-undangan apabila substansinya bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih

tinggi,

maka

peraturan

yang

lebih

rendah

tersebut

dapat

dikesampingkan. Dapat di kalahkan karena Peraturan Perundang undangan yang lebih rendah merupakan penjabaran atau tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undang Perundang-undangan an yang lebih tinggi. Kekuatan hukum suatu Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan

sesuai dengan hierarki dari Peraturan

Perundang-undangan itu sendiri sebagaimana ketentuan yang mengatur hal tersebut di dalam Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Perundang-Undangan.

172

Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang bermasalah secara materil, materi muatan yang meliputi asas atau norma normanya dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tersebut

apabila bertentangan

dengan Peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang yang lebih lebih

tinggi maka dapat dikalahkan/dikesampingkan. dikalahkan/dikesampingkan. Karena kekuatan hukumnya dibawah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

136

Namun

demikian secara formil apabila bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi, maka keberlakuanPeraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tersebut tetap Sah karena ditetapkan oleh Lembaga berwenang dalam hal ini ditetapkan Bupati dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang bermasalah dalam aspek teknik Penyusunan, tidak dapat dibiarkan saja, karena hal ini bertentangan dari tujuan yang diinginkan oleh Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. ini didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. hukum. Sebagai Sebagai negara hukum,

segala aspek

kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.

137

Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten

Rejang Lebong tidak boleh bertentangan baik dari aspek substansi materi maupun dalam aspek tehnik penyusunannya. 136

Ibid isi Pasal 7 ayat (2) Ibid , isi Penjelasan umum

137

173

Selain dari dari itu apabila Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Kabupaten Rejang Lebong bermasalah dari aspek teknik Penyusunan Peraturan perundang – undangan, undangan, maka tujuan yang diinginkan baik dari asas, materi muatan dari Peraturan Daerah tersebut tidak terarah tidak memenuhi sasaran, bahkan tidak mampu memenuhi apa yang diinginkan dari pembentuk Peraturan Daerah tersebut. Oleh karena itu di dalam pembentukan Peraturan Daerah haruslah sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang telah diatur di dalam undang undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. Hal lainnya yang perlu untuk diperhatikan adalah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang bertentangan /bermasalah, masih tetap diterapkan dan diperlakukan dan sampai saat ini belum diperbaiki atau direvisi. Masih diterapkannya Peraturan Daerah yang bermasalah dari aspek teknik penyusunan penyusunan Peraturan Daerah dapat disebabkan disebabkan oleh : 1.

Lemahnya sumber daya manusia di daerah yang bertugas dan berkaitan langsung dalam dalam menangani penyusunan penyusunan Peraturan Daerah.; Daerah.;

2.

Lemahnya pembinaan dan sosialisasi dari pusat ke daerah mengenai Peraturan Perundang-Undangan; Perundang-Undangan;

3.

Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Peraturan 138

Daerah.

138

DWI ANDAYANI BS. Permasalahan Hukum dalam perancangan Peraturan Daerah. Di sampaikan pada Diklat” Penyusunan Peraturan PerundangPerundang -Undangan “ di Badan Pengembangan Sumber Sumber Daya Manusia Manusia Kementerian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Asasi manusia .pada tanggal 10 bulan Desember Tahun 2010.

174

Berkaitan dengan dengan hal tersebut diatas, Sebenarnya Sebenarnya Lemahnya Sumber Sumber Daya Manusia di daerah sebagai menyebab tetap diterapkannya Peraturan Daerah yang bertentang atau bermasalah pada angka 1 (satu)Tidak tepat karena banyak SDM yang mampu, akan tetapi belum dimanfaatkan secara Optimal, kurangya koordinasi dan kerja sama dengan Para Akademis dan peneliti dan pemerhati pemerhati masalah Hukum. Hukum. Begitu juga penyebab Kurangnya Kurangnya Keterlibatan masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah pada angka 3 (tiga) diatas sebagai salah satu penyebab tetap diterapkannya Peraturan Daerah yang yang bermasalah, adalah

kurang tepat, karena karena masyarakat masyarakat itu

banyak dan masyarakat yang mana, yang lebih tepat adalah para pemerhati masalah hukum dan kalangan para ahli dan peneliti yang berkaitan dengan Perundang-undangan. Untuk Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang bertentangan bertent angan atau bermasalah

namun masih diterapkan, berdasarkan penelitian

penyebabnya selain sama dengan apa yang diuraikan di atas, akan tetapi juga disebabkan oleh : 1. ketidak tahuan bahwa Peraturan Daerah tersebut bermasalah, 2. menganggap bahwa Peraturan Daerah yang bermasalah tersebut tidak membatalkan Keberlakuannya Keberlakuannya 3. kurangnya dilibatkannya Para Peneliti, para ahli hukum dari kalangan akademisi Universitas Bengkulu dan Para perancang

peraturan

175

perundang-undangan/legar drafater dari kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. 4. Keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk pembentukan Peraturan Daerah. Kurangnya Anggaran di daerah ini menjadi Faktor utama penyebab lahirnya Peraturan daerah yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Leading sector Bidang Hukum yang menangani dalam Pembentukan Rancangan Peraturan daerah, telah berupaya memasukkan usulan anggaran yang representatif dalam pembentukan daerah yang digunakan untuk untuk penelitian Hukum di dalam pembuatan Naskah akademik Raperda yang melibatkan para ahli dan kalangan akademisi dan perancang Peraturan Perundang Undangan, namun usulan tersebut tidak diakomodasikan diakomodasikan dalam Perda Anggaran Daerah. akibatnya akibatnya Rancangan Peraturan Daerah Daerah tersebut tidak melalui kajian akademisi dan tidak melibatkan Pakar, ahli hukum dan legal drafter, sehingga

Peraturan Daerah tersebut secara formal banyak

Bertentangan dengan

teknik Penyusunan Penyusunan Peraturan perundang-

undangan dan secara subtansi bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan

yang

lebih

tinggi.

BAB V PENUTUP

1.

Kesimpulan.

Berdasarkan rumusan permasalahan dalam penelitian dan hasil penelitian serta pembahasan pembahasan dapat di tarik kesimpulan sebagai sebagai berikut: 1. Bahwa konstruksi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang bertentangan dengan teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan terjadi pada sistem Penyusunan dan perumusan kata/frasa, kalimat pada bagian

judul,

pembukaan,

jabatan

pembentuk

peraturan

daerah,

konsideran, dasar hukum, diktum, batang tubuh, ketentuan umum, materi yang diatur, rumusan ketentuan pidana, ketentuan peralihan,

dan

ketentuan penutup, serta pertentangan pada penutup, bahkan secara substansi Peraturan Daerah tersebut dalam

Pasal-Pasal

tertentu

bermasalah dari materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rejang lebong yang bertentangan dengan

teknik

Penyusunan

Peraturan

Perundang-undangan

tetap

diterapkan karena secara legal formal Peraturan Daerah tetap sah karena dibentuk, ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, namun secara substansi ketentuan – ketentuan ketentuan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

176

177

batal demi hukum.

Masih diterapkannya diterapkannya

Peraturan Daerah yang

bermasalah tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang menjadi ujung tombak / leading sector pembentuk Peraturan Daerah yang menguasai teknik perancangan Peraturan Daerah/legal drafter masih masih rendah, rendah, perhatian Para pemerhati dan peneliti

tingkat kesadaran dan

masalah Perundang-undangan Perundang-undangan

dalam Pembentukan Peraturan Daerah masih rendah serta kurangnya Anggaran yang dialokasikan dalam pembentukan Peraturan Daerah .

2. SARAN Berdasarkan rumusan permasalahan dalam penelitian dan hasil penelitian serta pembahasan pembahasan dapat d tarik suatu saran sebagai sebagai berikut: 1. Perlunya

pengkajian/analisis pengkajian/analisis lebih lanjut terhadap Peraturan Daerah

Kabupaten Rejang Lebong, baik dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis, dan teknik penyusunan serta substansi materi muatan peraturan daerah, agar setelah menjadi Peraturan Daerah, menjadi Peraturan Daerah yang efektif, tidak menimbulkan pertentangan dan permasalahan baik dari aspek Teknik Penyusunan, Penyusunan, formil dan materil materil serta memenuhi memenuhi kebutuhan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. Karena tujuan dari dibentuknya Peraturan Daerah tidak hanya untuk kepastian hukum/ rech matigheid saja akan tetapi juga agar masyarakat tahu dan harus dilaksanakan dengan tujuan dooel matigheid bagi masyarakat . untuk kemanfaatan/ dooel

178

2. Dalam

Perancangan

Peraturan

Daerah

Kbupaten

Rejang

lebong

melibatkan peran serta masyarakat luas terutama para pemerhati masalah hukum, Peneliti hukum, para ahli hukum dari Akademisi dan para perancang

Peraturan

perundang

Undangan/ legal

drafter ,

karena

masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan ketentuan Pasal 96, Pasal Pasal 98 dan Pasal Pasal 99 Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2011 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan

agar Peraturan Daerah yang telah diundangkan tersebut nantinya tidak bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA a. Buku-Buku

---------------, Panduan Praktis Memahami Perancangan Praturan Daerah , Cappler Project, Jakarta, 2008. AA.Oka Mahendra , Permasalahan dan Kebijakan Penegakan Hukum , (artikel) Jurnal Legislati, vol 1 no 4 Jakarta 2004; AA.Oka Mahendra, Reformasi pembangunan hukum dalam perspektif peraturan Perundang Undangan , Dep Hukum dan HAM, Jakarta. 2006. Ade Saptomo, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Empiris Murni Sebuah Alternatif , Universitas Trisakti, Jakarta, 2009; Metodologi Penelitian Hukum cet 5, raja Grafindo Persada, Bambang Sunggono, Metodologi Jakarta, 2005.

Dydiet Hardjito, Pemecahan Masalah Yang Analitik Otonomi Daerah Dalam Kerangka NKRI , Predana, Jakarta 2003. Harun Alrasid, Naskah UUD 1945, Sesuadah Empat Kali Diubah Oleh MPR. Universitas Indonesia (UI Pres) Jakarta, 2007. L.C Van der Vlies, Handboek Wetgeving(Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang Undangan), Undangan), Alih Bahasa Linus Doludjawa, Dirjen PP Jakarta, 2005. Jimly Asshiddigie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia , Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007. Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD Dan Kepala Daerah, Alumni Bandung, ed. kedua cet. pertama Bandung, 2008. MA.Loth, Recht Taal Een Kleine Metthodologie(Bahasa dan hukum sebuah metodologi kecil, alih bahasa Linus Doludjawa), Dirjen PP Jakarta, 2007. Machmud Aziz, Jenis Dan Hirarki Peraturan Perundang Undangan Menirut UUD RI Dan UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (artikel) , Jurnal Legislati, vol 1 no 4 Dirjen PP Jakarta, 2004.

179

180

Machmud Aziz, Landasan Formil Dan Materil Konstitusional Peraturan Perundang Undangan (Artikel) Jurnal Legislasi Indonesia, Dirjen PP. Jakarta, 2009. Marbun, Deno Kamelus, Dimensi Dimensi Pemikiran Hukum Adminitrasi Negara; UII Pres Yogyakarta, 2001. Undangan Jenis,Fungsi Dan Materi Muatan , Maria farida, Ilmu Perundang – Undangan Kanisius cet. ke 5 Yogyakarta, 2007.

Otje Salman dan Susanto, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali , Refika Aditama, Bandung, 2007. -----------Peningkatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan, (artikel Jurnal Vol 4 no 2) Dirjen PP Jakarta, 2006. , Penelitian Hukum , ed,1 cet 3 ,Kencana Prenada Media Peter Mahmud Marzuki , group, Jakarta, 2007.

Sadu Wasistono dan ondo Riyani , Etika Hubunganm Legislatif eksekutif , Fokus Ed Revisi Bandung, 2003. Sobandi,sedarmayati Sobandi,sedarmayati DKK, Desentralisasi Desentralisasi Dan Tuntutan Tuntutan Penataan Kelembagaan Kelembagaan Daerah, Humaniora, Bandung, 2005. Suharyono Ar, Bahasa Peraturan Perundang Undangan (artikel), Jurnal Legislati, vol 1 no 4 Dirjen PP ,Jakarta, 2004. Sunaryo Hartono. Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke -20 . Alumni Bandung,1991. Bandung,1991. Syprianus Aristeus, Hukum Nasional Pasca Amandemen UUD 1945. Wahidudin Adam, Fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan dan Standarisasi Teknis di Bidang Peraturan perundang undangan (artikel), Jurnal Legislati, vol 1 no 4, Dirjen PP, Jakarta, 2004.

181

Jurnal, Majalah dan makalah-Makalah :

Aisyah Lailiyah, Peran Naskah Akademik Dalam Penyususnan Rancangan Peraturan Perundang Undangan. Makalah yang disampaikan dalam pelatihan jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan tahun 2010 Kemenkumham Depok, Jakarta, 2010. Cahayani Suryandari, Tata Cara Dan Prosese Penyusuanan Peraturan Daerah , makalah disampaikan dalam Diklat Fungsional Perancang Peraturan Perundang Undangan BPSDM, Jakarta, 2010. Konstitusional Pemerintahan Daerah Daerah Dan Pembentukan Pembentukan HM. Aziz, Dasar Dasar Konstitusional Peraturan Daerah, Makalah disampaikan dalam diklat perancang peraturan perundang-undangan perundang-undangan di BPSDM, Jakarta, 2010.

HM. Aziz, Metamorfosa Konstitusi Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Pembentukan Dan Pengujian Peraturan Perundang – Undangan Undangan , sebuah makalah yang disampaikan dalam pelatihan jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan Kemenkumham Depok, pada bulan Juni 2010. Machmud Azaz, Metamorfosis Konstitusi Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Pembentukan Dan Pengujuan Peraturan Perundang-Undangan , makalah disampaikan dalam Diklat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan di BPSDM, Jakarta, 2010. Made.karmini, Fungsi Pengundangan dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan, makalah disampaikan dalam Diklat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan di BPSDM, Jakarta, 2010. Maria Farida, Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, makalah disampaikan dalam Diklat Fungsional Perancang Peraturan Perundang Undangan di BPSDM, Jakarta, 2010. Purwanto, Penalaran hukum . makalah disampaikan dalam Diklat Fungsional Perancang Peraturan Perundang Undangan BPSDM, Jakarta, 2010. Sadikin. Naskah Akademik Dan Kualitas Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, makalah disampaikan dalam Diklat Fungsional Perancang Peraturan Perundang Perundang Undangan Undangan di BPSDM, Jakarta, Jakarta, 2010. Sony Maulana.S, Norma Hukum dasar Negara, makalah yang disampaikan dalam Diklat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Depok, Jakarta, 2010.

182

Suharyono, Bahasa Peraturan Perundang Undangan, makalah disampaikan dalam Diklat Fungsional Perancang Peraturan Perundang Undangan di BPSDM, Jakarta, 2010. Suharyono. AR, (Hand-Book/Modul) Pembentukan (Perancangan) Peraturan Perundang Undangan ,makalah disampaikan dalam Diklat Fungsional Perancang Peraturan Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan di BPSDM, Jakarta, 2010. Wahiduddin Adam, Sinergi Pengaturan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dalam Pembentukan Peraturan Daerah , makalah disampaikan dalam Diklat Fungsional Perancang Peraturan Perundang Undangan Undangan di BPSDM, Jakarta, 2010. Zafrullah Salim, Pengundangan Dan Penempatan Peraturan Perundang Undangan Dalam Lembaran Negara Dan Berita Negara , sebuah makalah disampaikan dalam Diklat Fungsional Perancang Peraturan Perundang Undangan Undangan di BPSDM, Jakarta, bulan Juni 2010. 2010.

thesis : ANALISIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DITINJAU DENGAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Recommend Documents