STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KATA PENGANTAR Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Kuasa, karena dengan rahmat-Nya Standar Pelayanan Pelayanan Minimal ini dapat disusun. Standar
Pelayanan
Minimal
(SPM)
merupakan
salah
satu
persyaratan administratif bagi Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). SPM ini merupakan dokumen yang memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit SKPD. Disamping itu, kami harapkan dokumen ini dapat dijadikan Standar Pelayanan bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Dan tersusunnya dokumen ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu Tim Penyusun mengucapkan
KATA PENGANTAR Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Kuasa, karena dengan rahmat-Nya Standar Pelayanan Pelayanan Minimal ini dapat disusun. Standar
Pelayanan
Minimal
(SPM)
merupakan
salah
satu
persyaratan administratif bagi Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). SPM ini merupakan dokumen yang memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit SKPD. Disamping itu, kami harapkan dokumen ini dapat dijadikan Standar Pelayanan bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Dan tersusunnya dokumen ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu Tim Penyusun mengucapkan
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
Ii
BAB I
PENDAHULUAN
1
A. Umum
1
B. Landasan Hukum
3
C. Tujuan
5
D. Pengertian dan Ruang Lingkup
6
E. Kerangka Konseptual Konseptual Penyusunan Penyusunan Standar Standar
7
Pelayanan Minimum F. Hak Dan Kewajiban Puskesmas Dalam Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal
8
Medis, dan Pelayanan Non Medis (Standar Output)
BAB IV
C. Standar Mutu
26
PENGUKURAN KINERJA PELAYANAN
31
A. Pelayanan Rawat Rawat Jalan
31
B. Pelayanan Rawat Inap
34
C. Pelayanan Ruang Tindakan
34
Kegawatdaruratan Terbatas D. PONED
37
E. Pelayanan Rekam Medis
39
F. Pelayanan Farmasi
41
G. Pelayanan Laboratorium
43
H. Pelayanan Radiologi
44
I.
44
Pelayanan Gizi
J. Pelayanan Ambulans Emergensi
45
BAB I PENDAHULUAN
A. UMUM Puskesmas secara bertahap diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan menyeluruh seiring dengan perkembangan jenis penyakit, kemajuan ilmu kedokteran serta peningkatan pendapatan dan pendidikan masyarakat. Kondisi tersebut akan dapat terwujud apabila jumlah, jenis dan mutu layanan dapat disediakan dan ditingkatkan oleh unsurunsur yang berperan dalam menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan operasional Puskesmas. Pemerintah
sebagai
eksekutor
kebijakan
publik
telah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum yang kemudian ditindak lanjuti dengan
Suatu pilihan yang tepat bagi UPT Puskesmas Panongan. sebagai penyedia jasa layanan kesehatan di Kecamatan ...... Kabupaten Tangerang merespon Peraturan Pemerintah tersebut dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Salah satu persyaratan administratif untuk dapat menerapkan PPK-BLUD adalah penyusunan standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal mempunyai persyaratan sebagai berikut; 1. Fokus pada jenis pelayanan; yaitu
mengutamakan
kegiatan
pelayanan
yang
menunjang
terwujudnya tugas dan fungsi UPT Puskesmas Panongan 2. Terukur; yaitu merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat di nilai sesuai dengan Standar yang telah di tetapkan. 3. Dapat dicapai;
pembanding
pada
saat
dilakukan
evaluasi
apakah
pelayanan
Puskesmas produktivitasnya bertumbuh secara efisien sesuai dengan kualitas yang diharapkan dari tahun ke tahun.
B. DASAR HUKUM Penyusunan Standar Pelayanan Minimal tidak lepas dari berbagai aturan yang dijadikan dasar penyusunannya, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
6. Peraturan
Pemerintah
Nomor
23
Tahun
2005
Tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4502); 7. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4594); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran NegaraRI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4614); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 1611); 15. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 88 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang; 16. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 116 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
C. TUJUAN Sebagai
instrumen
pengendalian
Puskesmas,
maka
Standar
Pelayanan Minimal (SPM) menjadi hal yang wajib dilaksanakan oleh unit-unit pelayanan yang ada, dengan tujuan: 1. Menjamin hak masyarakat untuk menerima setiap jenis layanan
dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanannya. 6. Memperjelas tugas pokok Puskesmas dan mendorong terwujudnya
checks and balances yang efektif. 7. Mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses
penyelenggaraan pelayanan Puskesmas
D. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP Standar Pelayanan Minimal (SPM) Puskesmas adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat pengguna jasa layanan yang meliputi penyelenggaraan pelayanan manajemen Puskesmas, pelayanan medis, pelayanan penunjang dan pelayanan keperawatan baik rawat inap maupun rawat jalan. Standar Pelayanan Minimal memiliki pengertian sebagai Standar kinerja pelayanan atas pelaksanaan Standar Operating Procedure (SOP) pada setiap jenis layanan. Dengan adanya Standar Pelayanan Minimal maka pelayanan
E. KERANGKA
KONSEPTUAL
PENYUSUNAN
STANDAR
PELAYANAN MINIMAL Kepuasan pasien atas pelayanan Puskesmas terletak pada bagaimana Puskesmas mampu mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik pasien yang dilayani. Kebutuhan dan karakteristik yang telah diidentifikasi tersebut digunakan untuk merencanakan dan merancang suatu produk layanan yang dibutuhkan ke dalam suatu proses yang memenuhi standar-standar teknis dan mutu produk layanan. Standar teknis tersebut dibuat berdasarkan kaidah-kaidah profesi medis yang telah diakui secara nasional dan atau internasional dan
diukur
pencapaian
kinerjanya
dengan
indikator-indikator
keberhasilan. UPT Puskesmas ...... pembentukannya melalui proses identifikasi kondisi masyarakat sebagai pengguna sehingga segala aktivitas yang dilakukan Puskesmas memiliki ruang lingkup sesuai karakteristik yang dimilikinya. Keberadaan standar peralatan, ruangan dan sumber daya
F. HAK DAN KEWAJIBAN PUSKESMAS DALAM PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Standar Pelayanan Minimal berisikan indikator-indikator mulai dari penyediaan sumber daya, cakupan layanan dan mutu layanan, yang digunakan
sebagai
alat
ukur
keberhasilan.
Bagi
Puskesmas,
penetapan dan pencapaian indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal tersebut adalah hak untuk: 1. Memperoleh
fasilitas
dari
pemerintah
dalam
penyediaan
sumberdaya minimal yang digunakan dalam pelayanan; 2. Menetapkan jenis, jumlah layanan minimal dan tarif layanan yang wajar untuk dibebankan kepada pasien; 3. Mengembangkan kapasitas Puskesmas secara mandiri. Kewajiban Puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan adalah: 1. Mengupayakan peningkatan kinerja pelayanan secara terus-
menerus, dengan melakukan pengukuran dan evaluasi atas
yang dilakukan oleh Tim Kelompok Kerja SPM.Tim tersebut terdiri dari seluruh komponen yang memiliki kompetensi pelayanan yang dimiliki Puskesmas. Seluruh isi materi SPM telah ditelaah dan dibahas secara transparan dengan menggunakan kaidah- kaidah profesi medis yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari tim.
H. PENYELENGGARA
STANDAR
PELAYANAN
MINIMAL
UPT
PUSKESMAS PANONGAN Penyelenggaraan pelayanan UPT Puskesmas Panongan dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan yang bertanggungjawab kepada Kepala UPT Puskesmas Panongan Target SPM sampai dengan tahun 2022
Keadaan sekarang (2017) A
TENAGA
Standar SPM
2018
2019
2020
2021
2022
8.
Tenaga Gizi
1
9.
Tenaga Kefarmasian
1
Jumlah A B
TENAGA NON KESEHATAN
10.
Tenaga Administrasi
2
11.
Pekarya
1
12.
Tenaga Satuan Pengamanan
13.
Sopir
14.
Tenaga Cleaning Service
BAB II JENIS, PROSEDUR DAN INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS A. BAGAN ALUR PROSEDUR PELAYANAN PUSKESMAS Bagan alur prosedur pelayanan Puskesmas meliputi pelayanan medis, penunjang medis, dan pelayanan non medis di UPT Puskesmas ...... adalah sebagai berikut:
- Keluarga pasien menyelesaikan proses administrasi. - Keluarga pasien membawa pulang jenazah
d. Untuk pasienyang membutuhkan pelayanan: - Pasien dibawa ke ruang tindakan untuk mendapatkan
pemeriksaan penunjang atau konsultasi dokter. - Dari hasil pemeriksaan dokter dapat ditentukan apakah
pasien diijinkan untuk rawat jalan atau dirujuk ke rumah sakit, - Untuk pasien yang rawat jalan diperbolehkan langsung
pulang setelah mengurus administrasi - Untuk pasien yang dirujuk ke rumah sakit langsung
menyelesaikan
administrasi
dan
memperoleh
surat
rujukan. 2) Pelayanan Rawat Jalan Pelayanan Rawat Jalan terdiri dari poli umum, poli gigi dan lainlain.
pemeriksaan laboratorium untuk menunjang diagnosa, maka pasien mendapatkan rujukan internal (surat pengantar) ke laboratorium. g. Atas
pemeriksaan
laboratorium,
petugas
laboratorium
membuatkan rincian biaya, dan pasien membayar di kasir. h. Pasien memperoleh hasil laboratorium dan status yang
dibawa kembali lagi ke poli pemeriksaan semula. i. Pasien mendapatkan resep. j. Apabila pasien membutuhkan perawatan rawat inap/ke
rumah sakit maka pasien mendapatkan surat rujukan. k. Pasien mengambil obat ke ruang obat. l. Pasien pulang di rujuk ke rumah sakit.
3) Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) Prosedur PONED dapat diuraikan sebagai berikut: a. Pasien datang ke PONED tanpa atau dengan pengantar. b. Dokter/Bidan jaga memilah pasien persalinan atau pasien
dapat dilakukan di Puskesmas dan dilakukan observasi hingga pasien pulang. -
Sebaliknya, apabila ada kegawatdaruratan pasien yang tidak bisa dilayani puskesmas mampu poned segera dirujuk ke rumah sakit.
2. Pelayanan Penunjang Medis Pelayanan penunjang medis merupakan penunjang bagi pelaksanaan pelayanan medis. Pelayanan penunjang ini berupa pemeriksaan laboratorium dan farmasi dengan prosedur sebagai berikut: 1) Pasien datang dengan membawa surat rujukan dari ruang pemeriksaan (poli, ruang tindakan dan PONED). 2) Petugas memeriksa surat rujukan tentang apa yang akan dilakukan pemeriksaan. 3) Petugas membuat rincian biaya yang harus dibayarkan di kasir sesuai dengan pemeriksaan yang akan dilakukan.
C. INDIKATOR KINERJA 1. Indikator Kinerja Sasaran Sasaran yang hendak dicapai oleh Puskesmas didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai berikut: NO
JENIS LAYANAN DASAR
MUTU LAYANAN DASAR
PENERIMA LAYANAN DASAR
PERNYATAAN STANDAR
1
Pelayanan kesehatan ibu hamil
Sesuai standar pelayanan antenatal.
Ibu hamil.
Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
2
Pelayanan kesehatan ibu bersalin
Sesuai standar pelayanan persalinan.
Ibu bersalin.
Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
3
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Sesuai standar Bayi baru pelayanan lahir. kesehatan bayi baru lahir.
Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
4
Pelayanan kesehatan balita
Sesuai standar pelayanan
Setiap balita mendapatkan
Balita.
8
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Sesuai standar Penderita pelayanan hipertensi. kesehatan penderita hipertensi.
Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
9
Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
Sesuai standar Penderita pelayanan Diabetes kesehatan penderita Melitus. Diabetes Melitus.
Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
10
Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa.
Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.
Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
11
Pelayanan kesehatan orang dengan TB
Sesuai standar pelayanan kesehatan TB.
Orang dengan TB.
Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.
12
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV.
Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transge
Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan
BAB III STANDAR KINERJA PELAYANAN Setiap pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas memiliki standar mutu pelayanan yang sesuai dengan Standar mutu yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta dapat dengan mudah dilakukan pengukuran.Standar mutu pada UPT Puskesmas ...... mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Penetapan dan desain indikator kinerja didasarkan pada pelayanan yang disediakan oleh masing-masing unit pelayanan. Dalam mendesain indikator kinerja yang terkait dengan pelayanan harus memenuhi 4 kriteria, sebagai berikut : 1.
Sahih (valid), yaitu benar-benar dapat dipakai untuk mengukur aspek yang akan dinilai. Dengan demikian indikator memiliki target pencapaian yang realistis dan dapat dicapai sesuai dengan
Apabila dalam satu tahun kondisi tersebut diprediksikan tidak tercapai oleh karena keterbatasan sumber daya, maka ditetapkan target tahunan yang dimungkinkan di bawah standar minimal. Sedangkan yang dijadikan sebagai tahun dasar dalam pengukuran mutu pelayanan adalah tahun 2017. Sesuai dengan kerangka konseptual proses bisnis UPT Puskesmas ......, maka standar kinerja pelayanan dikelompokkan dalam pelayanan manajemen, pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan pelayanan non medis. Kelompok-kelompok pelayanan tersebut ditetapkan jenis pelayanan yang merupakan area pengukuran, indikator kinerja sebagai tolok ukur penilaian, standar minimal yang mampu dicapai
dan
target
pencapaian
pada
tahun
dasar
dan
tahun
pencapaiannya. Proyeksi pencapaian pada tahun dasar yang ditetapkan pada UPT Puskesmas ...... didasarkan pada hasil pengukuran tahun 2017, sedangkan pencapaian target standar minimal yang ditetapkan sampai dengan tahun 2022. Kelompok-kelompok
pelayanan
berdasarkan
proses
bisnis
akan
pelayanan. Dengan mengacu jenis pelayanan yang ada di Puskesmas maka area pengukuran standar kinerja minimum dikelompokkan ke dalam: pelayanan manajemen,
pelayanan
medis,
pelayanan
penunjang
medis
dan
pelayanan non medis. Sesuai dengan kelompok pelayanan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diuraikan standar kinerja pelayanan sebagai berikut: A. Pelayanan Manajemen (Standar Input) Kegiatan pelayanan manajemen adalah kegiatan menyediakan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas pelayanan medis, penunjang medis dan non medis. Meskipun sumber daya yang digunakan untuk pelayanan cukup beragam namun dalam menetapkan standar minimal penyediaan sumber daya pelayanan pada UPT Puskesmas Panongan dibatasi pada penyediaan peralatan pelayanan, ruangan pelayanan dan tenaga pelayanan. Pertimbangan pembatasan ini dikarenakan sumber daya tersebut merupakan sumber daya yang
Standar Minimum Penyediaan Sumber Daya Pelayanan (Input Pelayanan) Kelengkapan Peralatan 1 Penyediaan Pelayanan Peralatan Pelayanan Ruangan pemeriksaan 100% umum. Ruangan tindakan 100% Pelayanan dangawat darurat terbatas dilaksanakan di ruang pemeriksaan umum Ruangan Kesehatan Ibu 100% Ruangan Imunisasi 100% Ruangan KB 100% 100% Ruangan Kesehatan Anak Ruangan kesehatan gigi 100% dan mulut 100% Ruangan persalinan Ruangan rawat pasca 100% persalinan Tidak ada
Standar Minimum Penyediaan Sumber Daya Pelayanan (Input Pelayanan) Tidak Ada alat Ruangan kesehatan gigi 100% dan mulut wajib kalibrasi 100% Ruangan persalinan Ruangan rawat pasca 100% persalinan Tidak Ada 100% Ruangan Rawat inap Pelayanan Tidak Ada alat 100% Ruangan Farmasi wajib kalibrasi 100% Laboratorium
Rata-rata 2.Alat Dengan Kualifikasi Baik Ruangan pemeriksaan umum.
Ruangan tindakan dan gawat darurat terbatas
100% Pelayanan dilaksanakan 100% di ruang pemeriksaan
Standar Minimum Penyediaan Sumber Daya Pelayanan (Input Pelayanan) 100% Ruangan Farmasi 100% Laboratorium
Rata-rata
2
Penyediaan Ruangan Pelayanan 1) Ruang Medis
Luas Ruangan Pelayanan Rata-rata
Ruangan pemeriksaan umum Ruangan tindakan dan intalasi gawat darurat terbatas Ruangan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA, KB & imunisasi) Ruangan kesehatan gigi dan mulut Ruangan persalinan
12m2 24 m2
12 12 16
Standar Minimum Penyediaan Sumber Daya Pelayanan (Input Pelayanan)
3) Ruang Non Medis
9
Rata-rata
Ruang promosi kesehatan
12
Ruangan Nurse Station
12
Kamar mandi pasien (lakilaki & perempuan)
2,2
KM petugas
12
Ruangan Gudang Umum
12
Ruang tunggu
22
Penyedian 3 SDM Pelayanan
Ruangan Dapur
Kelengkapan SDM Medis dan Para Medis
100%
Rincian perhitungan indikator input peralatan, ruang dan SDM masing-
Standar manajemen
output (standar
merupakan input)
pemanfaatan
contohnya
atas
pelayanan
pelayanan manajemen
menyediakan peralatan, ruangan, maupun SDM pada ruang persalinan, sedangkan pada standar output ditentukan seberapa besar tingkat pemanfaatan ruang persalinan tersebut. Oleh karena itu standar output dari kegiatan pelayanan medis adalah standarisasi pemanfaatan sumber daya yang disediakan oleh standar input. Pemanfaatan sumber daya ini menunjukkan seberapa besar tingkat pemanfaatan sumber daya yang ada sehingga dapat mengurangi terjadinya fasilitas yang idle. Pengukuran standar output pelayanan medis terdiri dari pelayananan rawat jalan, kegawatdaruratan terbatas, PONED dan rekam medis. Kegiatan penunjang medis merupakan kegiatan penunjang yang hasilnya digunakan untuk tujuan diagnosa dokter dan tujuan terapi pengobatan. Standar kinerja pelayanan penunjang medis dapat dilihat pada masing-masing unit pelayanan antara lain: farmasi, laboratorium.
No
Jenis Layanan
Indikator Kinerja
Standar Minimum
Tahun 2017 (%)
Standar Minimum Pemanfaatan Sumber Daya Puskesmas (Output Pelayanan) 1
Pelayanan Medis
Pemenuhan Standar Pelayanan Medis •
•
•
Rawat Jalan (poli umum, poli gigi)
100%
Rawat Inap
100%
Tidak ada Pelayanan
100%
Sesuai dengan jam pelayanan puskesmas
Ruang tindakan kegawatdaruratan terbatas
PONED
Total rata-rata
100%
No
Jenis Layanan
Indikator Kinerja
Standar Minimum
Tahun 2017 (%)
Standar Minimum Pemanfaatan Sumber Daya Puskesmas (Output Pelayanan)
Rekam Medis
100%
Total rata-rata
Simpulan jenis- jenis pelayanan No
(1)
Jenis Layanan (2)
Indikator Kinerja
(3) Pemenuhan Standar Pelayanan Medis
Standar Minimum
Tahun 2017 (%)
(4)
(5)
1
Pelayanan Medis
2
Pelayanan Penunjang Medis
Pemenuhan Standar Pelayanan Penunjang Medis
100%
3
Pelayanan Non Medis
Pemenuhan Standar Pelayanan Non Medis
100%
100%
No
Jenis Layanan
(1) (2) Rawat Jalan 1 (poli umum, poli gigi, poli anak)
Indikator Kinerja
(3) Pelayanan di klinik oleh Dokterumum
Jam buka pelayanan sesuai SOP
2 Rawat Inap
Standar Minimum
Tahun 2017
(4)
(5)
100% Senin –kamis, Senin –kamis, 08.00 –14.00 08.00 –14.00 Jumat Jumat 08.00 –13.00 08.00 –13.00 Sabtu Sabtu 08.00 –12.00 08.00 –12.00
Waktu tunggu di Rawat ≤ 60 menit Jalan Kepuasan pelanggan ≥ 75% Dokter, Pemberi pelayanan di Perawat,Bidan Rawat inap (Dokter, Perawat,Bidan) Dokter penanggung jawab pasien rawat 100% inap Kematian pasien ≤ 0.24% >48jam
≤ 60menit 80.55% Tidak ada Pelayanan Tidak ada Pelayanan Tidak ada Pelayanan
No
Jenis Layanan
Indikator Kinerja
Standar Minimum
Tahun 2017
(1)
(2)
(3) Kegawatdaruratan Terbatas Kematian pasien ≤ 24 jam di Pelayanan kegawatdaruratan terbatas Kelengkapan informed consent setelah mendapat informasi yang jelas Kejadian kematian ibu karena persalinan normal Pemberi pelayanan persalinan normal (Bidan) Pemberi pelayanan persalinan kebidanan yang bersertifikat
(4)
(5)
≤ 2%
0%
100%
100%
≤1%
0.7%
100%
100 %
80%
30%
4
PONED
No
Jenis Layanan
Indikator Kinerja
Standar Minimum
Tahun 2017
(1)
(2)
(3) kesalahan pemberian obat Kepuasan pelanggan Waktu tunggu pelayanan Laboratorium (darah rutin & kimia darah) Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium Kepuasan pelanggan Waktu tunggu pelayanan Foto Kerusakan foto
(4)
(5)
7 Laboratorium
8 Radiologi
Kepuasan pasien terhadap
≥75% ≤140menit
≥74.55% ≤140menit
100%
100 %
≥75% ≤ 3 jam
75.95 % Tidak ada pelayanan
≤ 2%
Tidak ada pelayanan Tidak ada
≥ 80%
No
Jenis Layanan
(1)
(2) Asuransi
12
Pengelolaan Limbah (jml limbah dan jml. limbah yg dikelola)
Indikator Kinerja
Standar Minimum
Tahun 2017
(3) yang datang ke Puskesmas Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai aturan
(4)
(5)
100%
100%
BAB IV PENGUKURAN KINERJA PELAYANAN
Kinerja pelayanan merupakan tolok ukur pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.Untuk memperoleh gambaran mengenai kinerja pelayanan tersebut perlu dilakukan pengukuran kinerja pelayanan. Pengukuran kinerja tersebut didasarkan pada indikator dan profil kinerja yang dituangkan dalam Standar Pelayanan Minimal. Agar bisa diperoleh hasil pengukuran yang akurat maka ketersediaan data yang akurat mutlak diperlukan, akurasi hasil pengukuran kinerja pelayanan sangat bergantung pada ketersediaan sumber data yang dihasilkan dari sistem informasi yang dikembangkan oleh Puskesmas. Namun demikian apabila sistem informasi yang ada belumtersedia, Puskesmas dapat menggunakan data manual dengan menggunakan metode sampling untuk setiap indikator yang datanya memiliki populasi relatif banyak.Pengukuran kinerja secara
Definisi Operasional Frekuensi Pengumpulan Periode Analisa Numerator
Denominator Sumber Data Standar Penanggung Jawab Pengumpul Data
Klinik adalah pelayanan rawatjalandi Puskesmas yang dilayanioleh dokter umum 6 Bulan 3 Bulan Jumlah hari buka klinik yang dilayani dokter umum dalam waktu 1 bulan Jumlah seluruh hari buka klinikdalam 1 Bulan Register rawat jalan poliklinik 100% Kepala Unit Rawat Jalan
2. Buka pelayanan sesuai dengan ketentuan Judul Dimensi Mutu Tujuan
Definisi Operasional
Buka pelayanan sesuai ketentuan Akses Tersedianya pelayanan rawat jalan pada hari Kerjadi Puskesmas Jam buka pelayanan adalah jam dimulainya pelayanan rawat jalan oleh tenaga Medis. Jam buka Senin-Kamis 08.00-14.00 WIB.,Jumat
Tujuan
Tersedianya pelayanan rawat jalanpada hari kerja di Puskesmas yang mudah dan cepat di akses oleh pasien
Definisi Operasional
Waktu tunggu adalah waktu yang diperlukan mulai pasien mendaftar sampai dilayani oleh tenaga medis.
Frekuensi Pengumpulan Data Periode Analisa Numerator Denominator
6 Bulan 3 Bulan Jumlah kumulatif waktu tunggu pasien rawat Jalan yang disurvei Jumlah seluruh pasien rawat jalan yang Disurvei sumber
Sumber Data
Survei pasien rawat jalan
Standar Penanggung Jawab Pengumpul Data
≤ 60 menit Kepala Unit Rawat Jalan
4. Kepuasan pelanggan pada rawat jalan Judul Dimensi Mutu
Kepuasan pelanggan pada rawat jalan Kenyamanan
B. Pelayanan Rawat Inap Puskesmas ...... tidak melakukan pelayanan rawat inap. Rencana pelayanan Puskesmas ...... Dengan Tempat Perawatan tahun 2021. C. Pelayanan Ruang Tindakan Kegawatdaruratan Terbatas 1. Jam buka pelayanan tindakan kegawatdaruratan terbatas Judul
Jam buka pelayanan tindakan kegawatdaruratan terbatas.
Dimensi Mutu
Keterjangkauan
Tujuan
Tersedianya pelayanan tindakan kegawatdaruratan 7 jam
Definisi Operasional
Gawat darurat selalu siap memberikan pelayanan 7 jam penuh
Frekuensi Pengumpulan Data
6 bulan
Periode Analisa Numerator
3 bulan sekali Jumlah kumulatif jam buka kegawatdaruratan terbatas dalam 1 bulan
Periode Analisa Numerator Denominator Sumber Data Standar Penanggung Jawab Pengumpul Data
3 bulan sekali Jumlah tenaga yang bersertifikat ATLS/BCTLS/ACLS/PPGD Jumlah tenaga yang memberikan pelayanan kegawat daruratan Kepegawaian 75% Kepala Sub BagTata Usaha
3. Waktu tanggap pelayanan dokter di ruang tindakan kegawatdaruratan terbatas Judul Dimensi Mutu Tujuan
Definisi Operasional Frekuensi
Waktu tanggap pelayanan dokter di ruang tindakan kegawatdaruratan terbatas Keselamatan dan efektifitas Terselenggaranya pelayanan yang cepat, responsive dan mampu menyelamatkan pasien Gawat darurat. Kecepatan pelayanan dokter digawat darurat adalah sejak pasien itu datang sampai mendapat pelayanan dokter 6 bulan
Definisi Operasional Frekuensi Data Periode Analisa Numerator Denominator Sumber Data Standar Penanggung Jawab Pengumpul Data
Kepuasan adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. 6 bulan 3 bulan sekali Jumlah kumulatif rerata penilaian kepuasan pasien kegawatdaruratan terbatas yang disurvei Jumlah seluruh pasien kegawatdaruratan terbatas yang disurvei Survei ≥ 75% Koordinator Unit Gawat Darurat
5. Kematian pasien ≤ 7 jam di kegawatdaruratan terbatas Judul Dimensi Mutu Tujuan Definisi Operasional
Kematian pasien ≤ 7 jam di kegawatdaruratan terbatas Efektifitas dan keselamatan Terselenggaranya pelayanan yang efektifdan mampu menyelamatkan pasien gawat darurat. Kematian yang terjadi dalam periode 7 jam sejak pasien dating
Tujuan Definisi Operasional Frekuensi Periode analisis Numerator Denominator Sumber data Standar Penanggung Jawab Pengumpul Data
Mengetahui mutu pelayanan Puskesmas terhadap pelayanan kasus persalinan Kematian ibu melahirkan dengan partus normal 6 bulan Tiap 3 bulan Jumlah kematian pasien persalinan normal Jumlah pasien-pasien persalinan normal Rekam Medis ≤1% Penanggung jawab PONED
2. Pemberi pelayanan persalinan normal Judul Dimensi mutu Tujuan Definisi Operasional Frekuensi pengumpulan
Pemberi pelayanan persalinan normal Kompetensi teknis Tersedianya pelayanan persalinan normal oleh tenaga yang kompeten Pemberi pelayanan persalinan normal adalah bidan 6 bulan
Tujuan Definisi Operasional
Tersedianya pelayanan kebidanan oleh tenaga kompeten Tenaga yang sudah memiliki sertifikat pelatihan APN
Frekuensi Pengumpulan
6 bulan
Periode Analisa
3 bulan sekali
Numerator
Jumlah tenaga yang bersertifikat APN
Denominator Sumber Data Standar Penanggung Jawab Pengumpul Data
Jumlah tenaga yang memberikan pelayanan Kebidanan Kepegawaian 80% Kepala Sub Bag Tata Usaha
4. Kepuasan pelanggan Judul
Kepuasan pelanggan
Dimensi mutu
Kenyamanan
Tujuan
Tergambarnya persepsi pasien terhadap mutu pelayanan persalinan
E. Pelayanan Rekam Medis 1. Kelengkapan pengisian rekam medis ≤24 jam setelah selesai pelayanan Judul
Kelengkapan pengisian rekam medis ≤24 jam Setelah selesai pelayanan
Dimensi mutu
Kesinambungan pelayanan dan keselamatan
Tujuan
Tergambarnya tanggung jawab dokter dalam kelengkapan informasi rekam medis
Definisi operasional
Rekam medis yang lengkap adalah rekam medis yang telah di isi lengkap oleh dokter dalam waktu 24 jam setelah selesai pelayanan Rawatjalan atau setelah pasien rawat inap diputuskan untuk pulang yang meliputi identitas pasien, anamnesis, rencana asuhan, pelaksanaan asuhan, tindak lanjut dan resume.
Frekuensi pengumpulan data Periode analisis Numerator
6 bulan 3 bulan Jumlah rekam medis yang disurvei dalam 1 bulan yang diisi lengkap
Definisi operasional Frekuensi Periode analisis Numerator Denominator Sumber data Standar Penanggung Jawab Pengumpul Data
Informed consent adalah persetujuan yang diberikan pasien atau keluarga pasien atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut 6 bulan 3 bulan Jumlah pasien yang mendapat tindakan medis yang disurvei yang mendapat informasi lengkap sebelum memberikan pesetujuan. Jumlah pasien yang mendapat tindakan medis yang disurvei dalam 1 bulan Survei 100 % Penanggung Jawab UKP
3. Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat jalan Judul Dimensi mutu Tujuan
Waktu penyediaan dokumen rekam medis Pelayanan rawatjalan Efektivitas,kenyamanan, efisiensi Tergambarnya kecepatan pelayanan rawat jalan
F. Pelayanan Farmasi 1. Waktu tunggu pelayanan obat jadi Judul
Waktu tunggu pelayanan obat jadi
Dimensi mutu
Efektifitas,kesinambungan pelayanan, Efisiensi
Tujuan
Tergambarnya kecepatan pelayanan farmasi
Definisi operasional
Waktu tunggu pelayanan obat jadiadalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat jadi
Frekuensi Periode analisa Numerator Denominator Sumber data Standar Penanggung Jawab Pengumpul Data
6 bulan 3 bulan Jumlah kumulatif waktu tunggu pelayanan obat jadi pasien yang disurvei dalam satu bulan Jumlah pasien yang disurvei dalam bulan tersebut Survei ≤ 15 menit Koordinator Unit Farmasi
3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat Judul
Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian Obat
Dimensi mutu
Keselamatan dan kenyamanan Tergambarnya kejadian kesalahan dalam pemberian obat Kesalahan pemberian obat meliputi: salah dalam memberikan jenis obat salah dalam memberikan dosis salah orang dan salah jumlah 6 bulan 3 bulan Jumlah seluruh pasien Unit Farmasi yang di Survei dikurangi jumlah pasien yang Mengalami kesalahan pemberian obat Jumlah seluruh pasien Unit Farmasi yang disurvei Survei 100%
Tujuan
Definisi Operasional Frekuensi Periode analisa Numerator Denominator Sumber data Standar Penanggung Jawab Pengumpul Data
Koordinator Unit Farmasi
G. Pelayanan Laboratorium 1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Judul
Waktu tunggu hasilpelayanan laboratorium
Dimensi mutu
Efektifitas,kesinambungan pelayanan, efisiensi Tergambarnya kecepatan pelayanan laboratorium
Tujuan
Definisi operasional
Frekuensi pengumpulan Periode analisa Numerator Denominator Sumber data Standar
Pemeriksaan laboratorium yang dimaksud adalah pelayanan pemeriksaan laboratorium rutindan kimiadarah. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan laboratoriumadalah tenggang waktu mulai pasien diambil sampel sampai dengan menerima hasil 6 bulan 6 bulan Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil Laboratorium pasien yang disurvei dalam enam bulan Jumlah pasien yang diperiksa dilaboratorium yang disurvei dalam enam bulan tersebut Survei ≤ 140 menit (manual)
Numerator
Denominator Sumber data Standar Penanggung Jawab Pengumpul Data
Jumlah seluruh pasien yang diperiksa Laboratorium dalam enam bulan dikurangi jumlah penyerahan hasil laboratorium salah orang dalam enam bulan Jumlah pasien yang diperiksa dilaboratorium dalam enam bulan tersebut Rekam Medis 100% Koordinator Unit Laboratorium
3. Kepuasan Pelanggan Judul Dimensi mutu Tujuan Definisi operasional Frekuensi Periode analisa Numerator
Kepuasan Pelanggan Kenyamanan Tergambarnya persepsi pelanggan terhadap pelayanan laboratorium Kepuasan pelanggan adalah pernyataan puas oleh pelanggan terhadap pelayanan Laboratorium 6 bulan 6 bulan Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan Dari pasien yang disurvei (dalampersen)
J. Pelayanan Ambulan Emergensi 1. Waktu pelayanan ambulan emergensi Judul Dimensi Mutu Tujuan
Definisi Operasional Frekuensi Periode Analisis Numerator Denominator Sumber Data Standar Penanggung Jawab Pengumpul Data
Waktu pelayanan ambulan emergensi Akses Tersedianya pelayanan ambulan emergensi yang dapat diakses setiap waktu oleh pasien/ keluarga pasien yang membutuhkan Waktu pelayanan ambulan emergensi adalah ketersediaan waktu penyediaan ambulans emergensi untuk memenuhi kebutuhan pasien/ keluarga pasien 6 bulan 3 bulan sekali Total waktu buka (dalam jam) pelayanan ambulan emergensi dalam satu bulan Jumlah hari dalam bulan tersebut Poned 24 jam 24 Jam Penanggung Jawab Ambulan emergensi
2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulan emergensi/ ambulan di
Denominator Sumber Data Standar Penanggung Jawab Pengumpul Data
Jumlah seluruh permintaan ambulan Emergensi dalam satu bulan Catatan penggunaan ambulan emergensi 100% Penanggung jawab ambulan emergensi
K. Pelayanan Pasien Asuransi Pelayanan terhadap pasien asuransi yang datang ke Puskesmas pada setiap unit pelayanan Judul
Pelayanan terhadap pasien asuransi yang datang ke Puskesmas pada setiapunit pelayanan
Dimensi Mutu
JKN, Kartu Sehat, Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Tujuan
Tergambarnya kepedulian Puskesmas terhadap pasien pemegang kartu asuransi
Definisi Operasional
Pasien asuransiadalah pasien pemegang kartu asuransi kesehatan
Frekuensi Periode analisa
1 bulan 3 bulan
Definisi Operasional
Limbah padat berbahaya adalah sampah padat akibat proses pelayanan yang mengandung bahan-bahan yang tercemar jasad renik yang dapat menularkan penyakit dan / dapat mencederai, antara lain; Bekas jarum suntik/ IV,kateter, Sisa ampul/ flakon/ vial, Kasa / kapas/ sarung tangan/ masker/ celemek bekas,Sisa jaringan,bekas botolinfuse/ kateterurine/ selang NGT/ Urinebag Pengolahan limbah padat berbahaya harus dikelolasesuai aturan dan pedoman yang berlaku.
Frekuensi Periode Numerator
6 bulan 3 bulan Jumlah limbah padat yang dikelola sesuai dengan standar prosedur operasional yang diamati
Denominator
Jumlah total proses pengolahan limbah padat yang diamati Hasil pengamatan 100% Koordinator Kesling
Sumber data Standar Penanggung Jawab
BAB V PENUTUP Demikian hasil penyusunan Standar Pelayanan Minimal, secara umum UPT Puskesmas ...... membutuhkan sistem pengelolaan Standar Pelayanan
Minimal
dalam
upaya
mewujudkan
penerapan
Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan menjalankan prinsip-prinsip usaha yang sehat, efektif, dan efisien, maka Standar Pelayanan Minimal adalah titik awal pedoman pelaksanaan sistem pengelolaan manajemen secara keseluruhan dengan menetapkan standar kinerja pada masing-masing jenis pelayanan. Dengan disusunnya Standar Pelayanan Minimal Puskesmas diharapkan
dapat
membantu
pelaksanaan
penerapan
Standar
Pelayanan Minimal di Puskesmas. SPM ini dapat dijadikan acuan bagi pengelola
Puskesmas
dan
unsur
terkait
dalam
melaksanakan
perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan setiap jenis pelayanan.
LAMPIRAN
