SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN BBM INDUSTRI NON SUBSIDI/ HSD
Pada hari ini, Jumat Tanggal dua puluh tujuh Mei tahun dua ribu enam belas (27-05.-2016), kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. PT......................................................, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 187 tanggal 23 Januari 2015, dibuat dihadapan Notaris Raden Mas Soediarto Soenarto, SH., SpN., Notaris di Jakarta, yang telah dilakukan beberapa kali perubahan dan terakhir dilakukan perubahan dengan Akta Nomor 267 tanggal 29 Januari 2016 dibuat dihadapan Notaris Raden Mas Soediarto Soenarto, SH., SpN., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0018854 tanggal 9 Februari 2016, berkedudukan di Jakarta, Menara Kuningan 2nd& 10th Floor Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta Selatan 12940 Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh ..............................selaku Direktur bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya sah mewakili perseroan, dan melakukan perbuatan hukum ini dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 2. PT. ...................................berkedudukan di Kota Depok, Jalan Raya Sawangan nomor 33, PANCORAN MAS, yaitu suatu perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang anggaran dasar untuk pertama kali dibuat oleh HOSIANA CAESARIA MANDIANGAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kotamadya Depok, tertanggal 29-04-2008 (dua puluh Sembilan April dua ribu delapan), nomor: 838, akta mana telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 26-05-2008 (dua puluh enam Mei dua ribu delapan), Nomor : AHU-27528.AH.01.01.Tahun 2008, dalam hal ini diwakili oleh ...........................................selaku Presiden Direktur, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya sah mewakili perseroan, dan melakukan perbuatan hukum ini dan untuk selanjutnya disebut untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya apabila secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan apabila secara bersama-sama dalam perjanjian ini disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : 1. PIHAK PERTAMA merupakan perusahaan yang memiliki Izin Usaha Niaga Umum (INU) dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No.................................dan oleh karenanya berhak untuk memasok, melakukan transakasi jual/beli, serta mendistribusikan Bahan Bakar Minyak
PT. PUTRA MULIA PERKASA| Sales - Contract Hal | 1
BBM) Industri (non subsidi) standar Migas-Pertamina diseluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia. 2. PIHAK KEDUA adalah Perusahaan yang memiliki Pasar/Konsumen Tingkat Akhir Bahan Bakar Minyak Solar Industri Non Subsidi/HSD. 3. Dalam memenuhi kebutuhan Pasar/Konsumen Tingkat Akhir Bahan Bakar Minyak Solar Industri Non Subsidi/HSD PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dan melakukan perjanjian Kerjasama untuk Pemberian Protection Fee Jual Beli Bahan Bakar Minyak Solar Industri/HSD Non subsidi untuk setiap Pasar/Konsumen Tingkat Akhir Bahan Bakar Minyak Solar Industri Non Subsidi/HSD yang selanjutnya disebut “Perjanjian” dengan syarat-syarat sebagai berikut : Pasal 1 LINGKUP KERJASAMA PARA PIHAK sepakat bahwa ruang lingkup kerjasama Jual Beli Bahan Bakar Minyak Solar Industri/HSD Non Subsidi dengan kondisi sebagaimana yang dituangkan dalam pasal-pasal perjanjian ini. 1. PIHAK PERTAMA sebagaimana kapasitasnya selaku Supplier, sanggup memenuhi kebutuhan Pihak Konsumen Tingkat Akhir Bahan Bakar Minyak Solar Industri /HSD Non Subsidi dari PIHAK KEDUA dan menjamin bahwa Bahan Bakar Minyak Solar Industri/HSD Non Subsidi yang dijual tersebut sesuai dengan spesifikasi MIGAS dan dilengkapi dengan dokumen yang sah dan Berita Acara Tanda Terima Barang. 2. Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini hanya meliputi penyediaan Supply Bahan Bakar Minyak Solar Industri/HSD Non Subsidi tersebut untuk Pasar/Konsumen Tingkat Akhir setiap bulan atau lebih berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. Pasal 2. KUALITAS BBM Spesifikasi atau Kualitas Bahan Bakar Minyak Solar Industri yang disepakati dalam penyediaan Supplier adalah Spec Pertamina yang sesuai standard Dirjen Migas atau Kualitas yang diminta oleh Pihak Konsumen tingkat Akhir. Pasal 3. HARGA PARA PIHAK sepakat bahwa untuk harga jual beli BBM Solar Industri/HSD Non subsidi untuk transaksi Jual Beli tersebut akan disepakati antara Supplier dan Pihak Konsumen Tingkat Akhir User dan atau PIHAK KEDUA Berdasarkan Harga Dasar Pertamina setiap Region masing-masing. Pasal 4. JANGKA WAKTU Jangka waktu kerjasama ini berlaku selama 2(dua ) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian ini yaitu dua puluh tujuh Mei dua ribu enam belas (27-05-2016) dan berakhir PT. PUTRA MULIA PERKASA| Sales - Contract Hal | 2
pada dua puluh enam Mei dua ribu delapan belas (26-05-2018) dan dapat di perpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK. Pasal 5 KEWAJIBAN PARA PIHAK 1. PIHAK PERTAMA adalah PIHAK yang menyediakan Bahan Bakar Minyak Solar industri/HSD Non Subsidi untuk Konsumen Tingkat Akhir yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA. 2. PIHAK PERTAMA berkewajiban Untuk memberikan Laporan atas setiap transaksi Jual Beli Bahan Bakar Minyak Solar Industri/HSD Non Subsidi sesuai Infoice dan faktur Pajak kepada PIHAK KEDUA ,pada saat terjadinya transaksi Jual Beli tersebut atas semua Konsumen Tingkat Akhir yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA. 3. PIHAK PERTAMA tidak dapat melakukan perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak Solar Industri tanpa sepengetahuan PIHAK KEDUA dengan Konsumen Tingkat Akhir yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA. Pasal 6. PEMBAGIAN KEUNTUNGAN 1. Atas kerjasama tersebut PARA PIHAK sepakat untuk membagi keuntungan bersama atas seluruh transaksi Jual Beli yang diperoleh setiap bulannya sesuai dengan Kontrak Perjanjian Jual Beli antara PIHAK PERTAMA selaku PENJUAL dengan Konsumen Tingkat Akhir yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA yang akan dibuat Perjanjian tersendiri. 2. Pembagian Keuntungan tersebut disepakati oleh PARA PIHAK akan dibuatkan SURAT PERNYATAAN PEMBERIAN PROTECTION FEE tersendiri atas setiap transaksi PIHAK PERTAMA dengan Konsumen Tingkat Akhir yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA. 3. Pembagian keuntungan tersebut akan dibayarkan selambat-lambatnya pada saat pembayaran dari Pihak User Bahan Bakar Minyak Solar Industri/HSD non Subsidi atas setiap transaksi kepada Rekening PIHAK KEDUA an PT. ........................nomor : ....................................MANDIRI KCP DI PANJAITAN WIKA, yang dibuktikan dengan bukti Pembayaran Konsumen Tingkat Akhir yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA. Pasal 7. SANKSI-SANKSI 1. Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi semua kewajibannya dalam Perjanjian ini ataupun melanggar salah satu pasal dalam Perjanjian ini maka Perjanjian ini menjadi Batal. 2. Apabila PIHAK PERTAMA tidak melakukan seluruh kewajibannya sesuai kesepakatan PARA PIHAK, termasuk pemberian Laporan Transaksi Jual Beli Bahan Bakar Minyak Solar Industri termasuk Pemberian Fee antara Konsumen Tingkat Akhir yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dikenakan denda sebesar Fee yang seharusnya diterima oleh PIHAK KEDUA, sehingga seluruhnya berjumlah 2 (dua) kali Fee yang harus diterima oleh PIHAK KEDUA.
PT. PUTRA MULIA PERKASA| Sales - Contract Hal | 3
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 (dua) tersebut diatas maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan Perjanjian ini, dan PIHAK PERTAMA dapat mencarikan Supplier lain Konsumen Tingkat Akhir yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA Pasal 8. KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA tidak dapat diminta pertanggungjawabannya berdasarkan akta ini, bilamana terjadi keterlambatan di dalam memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa diluar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (Force Majeure), seperti bencana alam, berjangkitnya wabah penyakit, keadaan perang, huru-hara dan pemogokan, maka PARA PIHAK wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK Lainnya selambat-lambatnya 7(tujuh) hari setelah FORCE MAJEURE tersebut, dan PARA PIHAK dibebaskan dari sanksi apapun. Pasal 9. PERSELISIHAN DAN DOMISILI 1. Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dan menjadi sebagai masalah dalam pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak Solar Industri ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk suatu mufakat oleh PARA PIHAK. 2. Bilamana perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK menjadi masalah dalam pelaksanaan Perjanjian ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu pihak, maka penyelesaiannya akan dilaksanakan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri ditempat perselisihan itu terjadi atau Pengadilan Negeri Lain yang dipilih oleh PARA PIHAK. Pasal 10. Hal – hal Lain Hal-hal lain yang belum atau tidak tercantum di dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan Bakar Minyak Solar Industri/HSD Non Subsidi ini, apabila dianggap perlu dan atau diperlukan, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menambahkannya dalam suatu “ADDENDUM” dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isi dan bunyi Perjanjian ini. Pasal 11. SURAT MENYURAT Segala pemberitahuan dan surat-menyurat antara para pihak telah disepakati masingmasing mempergunakan alamat sebagai berikut: ---------------------------------------PIHAK PERTAMA: PT. PUTRA MULIA PERKASA UP; ABRAHAM LUBIS
PT. PUTRA MULIA PERKASA| Sales - Contract Hal | 4
JL. Raya Sawangan, No .33, PANCORAN MAS DEPOK Ph: 021 77801121 Email :
[email protected] &
[email protected] PIHAK KEDUA :
......................... ......................... ......................... Semua komunikasi yang terkait dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia kemudian diserahkan langsung atau dikirim melalui (pos udara) pos pra-bayar atau faksimili atau email kepada pihak yang bersangkutan di alamat yang tersebut di atas (atau alamat lain yang mungkin diberitahukan dari waktu ke waktu). Pasal 12. PENUTUP Demikian Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar Minyak Solar Industri ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditanda-tangani diatas meterai bernilai cukup oleh PARA PIHAK serta dibubuhi cap masing-masing Perusahan sehingga mempunyai kekuatan hukum sama, serta masing-masing pihak memiliki 1 (satu) rangkap untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perjanjian (ini dibuat dan ditanda-tangani di Jakarta pada tanggal hari ini.
JABABEKA, 27 Mei 2016 PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
PT.
PT.
PT. PUTRA MULIA PERKASA| Sales - Contract Hal | 5
Presiden Direktur
Direktur Utama
Para saksi 1. PIHAK PERTAMA :
2. PIHAK KEDUA
:
PT. PUTRA MULIA PERKASA| Sales - Contract Hal | 6
