PENGHINDARAN PAJAK GOOGLE
Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pajak Internasional
Disusun oleh : M. Imam Yasin
153020009365
Jalan Bintaro Utama Sektor V Jurang Mangu Timur, Pondok Aren Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
DAFTAR ISI
PENGHINDARAN PAJAK GOOGLE .................................................................... i DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii PENDAHULUAN.................................................................................................. 1 a.
Latar Belakang .......................................................................................... 1
b.
Rumusan Masalah .................................................................................... 3
ANALISIS ............................................................................................................ 4 a.
Penghindaran Pajak Google di Indonesia.................................................. 4
b.
Upaya Pemerintah .................................................................................... 6
c.
Haruskah diblokir ...................................................................................... 7
d.
Rekomendasi ............................................................................................ 7 1.
Libatkan Parlemen ................................................................................. 8
2.
Butuh Instrumen Baru ............................................................................ 8
ii
PENDAHULUAN
a. Latar Belakang Google banyak menghindari pajak di berbagai negara dan juga di negara asalnya yaitu Amerika yang mengenakan pajak sebesar 35% atas penjualan produk IT (Intelectual Property) jika diedarkan di Amerika dimana produk tersebut didesain dan dikembangkan disana. Indonesia juga tidak luput menjadi salah satu korban tax avoidance yang dilakukan raksasa mesin pencari itu. Indonesia mengenakan pajak atas WP Badan/BUT di dalam negeri sebesar 25% (khusus BUT jika penghasilan setelah pajak diinvestasikan ke luar negeri maka akan dikenakan tax branch profit sebesar 20% atau sesuai P3B). Beberapa negara yang turut menjadi korban Google adalah Inggris, Perancis dan Italia yang mengenakan pajak atas badan juga dengan tarif tinggi. Dalam prakteknya Google butuh suatu komponen penting yaitu Tax Heaven Country, berikut penulis ulas mengenai apa itu tax heaven country. Pengertiannya adalah suatu negara atau wilayah yang pengenaan pajaknya rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali dan menyediakan tempat yang aman bagi simpanan untuk menarik modal masuk (kompas.com). OECD memberi tiga ciri tax havens yaitu menerapkan
tarif
pajak
rendah
atau
bebas
pajak,
lack
of
transparency, dan lack of effective exchange of information. Tidak semua yurisdiksi atau negara dengan tarif pajak rendah merupakan tax havens karena bisa saja mau bekerja sama dalam pertukaran informasi (Pengamat Pajak Yustinus Prastowo). Ada tujuh negara bebas pajak atau biasa disebut tax haven (surga pajak) terbaik, yaitu Switzerland, Liechtenstein, Austria, Panama, Saint Kitts and Nevis, Belize dan Hong Kong. Dan menurut beliau ada 11 negara tax havens terbaik dalam kategori untuk melindungi
asset,
yaitu
Jersey
(Channel
Island
atau
European
Mediterania), Liechtenstein, The Cayman Island serta St Kitt Nevis.
1
Selanjutnya, Panama, Gibraltar, Isle of Man, Bermuda, Bahamas, Austria dan New Zealand (Pengamat Pajak Yustinus Prastowo). Metode penghindaran pajak yang dilakukan Google adalah “Double Irish With a Dutch Sandwich” yang mana Google menggunakan dua perusahaan yang berdiri di Irlandia (Double Irish) untuk melancarkan strateginya yaitu, Google Ireland Holdings (perusahaan pertama) dan Google Ireland Ltd (perusahaan kedua). Dikasus perusahaan pertama Google mendirikan perusahaan tersebut di Irlandia dengan tujuan hanya untuk melisenskan search engine, sistem android dan sistem periklanan dengan biaya yang murah di Irlandia, namun untuk kontrol manajemennya berada di Bermuda sedangkan Irlandia mengenakan pajak atas suatu perusahaan jika kontrol manajemennya berada di Irlandia. Segala sumber pendapatan nantinya akan masuk ke perusahaan satu dengan dalih pembayaran royalty. Perusahaan dua berfungsi sebagai pengumpul dana dari seluruh negara yang memakai platform Google, kenapa tidak langsung ke perusahaan satu. Karena jika ke perusahaan satu maka akan dikenakan pajak
atas royalty oleh Irlandia.
Untuk menghindari ini google
memanfaatkan peraturan yang mana jika pembayaran royalty dilakukan oleh perusahaan yang berbasis di negara anggota Uni Eropa maka pembayaran tersebut akan dibebaskan dari pajak. Setelah perusahaan dua mengumpulkan dana, maka tidak langsung di transfer ke perusahaan satu. Ini untuk menghindari with holding tax oleh Irlandia. Maka dari itu perusahaan dua akan mentransfer dana tersebut ke perusahaan Google di Belanda yaitu Google Netherland Holding B.V (selanjutnya disebut perusahaan tiga) dengan alasan pembayaran royalty, tidak ada pemotongan atas pembayaran tersebut karena aturan sesama negara Uni Eropa atas pembayaran royalty. Belanda juga dikenal sebagai dutch sandwich yang tidak mengenakan pajak terhadap pembayaran royalti dan bunga sehingga sering digunakan sebagai tempat pendirian special purpose vehicle (SPV). Special Purpose Vehicle (SPV) adalah sebuah perusahaan dengan tujuan atau fokus yang
2
terbatas. Perusahaan ini dibentuk oleh suatu badan hukum untuk melakukan aktivitas khusus (pembayaran royalty) atau bersifat sementara. Google Netherlands Holdings BV. Perusahaan yang tak punya karyawan, bentuknya hanya kotak surat. Alasan dikirim ke perusahaan Belanda adalah pembayaran royalti dan bebas pajak. Ada ketentuan tertentu sehingga dana itu tak dipajaki di Belanda. Dari Belanda dananya akan kembali ditransfer ke Irlandia yaitu ke perusahaan pertama. Lagi-lagi dengan alasan pembayaran royalty dan atas pembayaran tersebut tidak dikenakan pajak. Dan atas penerimaannya Irlandia tidak mengenakan pajak karena perusahaan pertama bukan merupakan subjek pajak berdasarkan ketentuan di Irlandia yang kontrol menajemennya harus di Irlandia. Setelah itu dana dikirimkan ke perusahaan yang ada di Bermuda, yang ketentuan di negara tersebut mengatur bahwa yang menjadi subjek pajak badan adalah bila badan tersebut didirikan di Bermuda, negara tax heaven. Lagi-lagi google tidak dikenakan pajak b. Rumusan Masalah 1. Bagaimana penghindaran pajak Google di indonesia. 2. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah indonesia dalam mengatasi kasus penghindaran pajak Google. 3. Inggris berhasil membuat Google menyerah, apa Indonesia perlu atau malah harus mengkuti cara yang dilakukan Inggris.
3
ANALISIS
a. Penghindaran Pajak Google di Indonesia
Penghindaran
pajak
yang
dilakukan
Google
di
Indonesia
dikarenakan adanya kelemahan atau kelonggaran di undang-undang perpajakan kita, yaitu mengenai aturan bentuk usaha yang berbentuk secara virtual seperti Google. Hal tersebut memungkinkan Google untuk tidak membayar pajak. Undang-undang kita hanya mengatur tentang usaha yang berbentuk fisik, dengan begitu Google hanya akan menghindari kehadiran fisik di indonesia agar tidak dikenakan pajak (Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo). Usaha yang sejenis dengan google juga bisa lepas dari kewajibannya membayar pajak. Berdasarkan P3B antara Singapura dan Indonesia mengatur bahwa BUT adalah suatu tempat usaha tetap dimana seluruh atau sebagian usaha suatu perusahaan dijalankan. Sedangkan apa yang didirikan di Indonesia hanya sebatas marketing support saja dan itu belumlah sesuai dengan definisi dari BUT sebagaimana yang diatur di P3B Singapura-Indonsia. BUT merupakan syarat minimal suatu negara sumber menganakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari negara sumber tersebut. Google berlindung di bawah perjanjian P3B yang dilakukan
antara
Indonesia
dengan
Singapura
di
mana
aktivitas online bukan lah yang termasuk bentuk usaha tetap (BUT) sehingga tidak bisa dipajaki. Tanpa BUT maka penghasilan Google atas iklan yang dilakukan secara online tidak dikenakan pajak secara penuh (tetap kena pajak) karena mempertimbangkan juga asas sumber penghasilan, tidak sepenuhnya bebas pajak. Google menghindari adanya BUT di negara yang tarif pajaknya besar, salah satunya di Indonesia karena jika sudah dibentuk BUT maka BUT tersebut harus sepenuhnya patuh pada negara tempat BUT tersebut didirikan. Raksasa mesin pencari itu sudah membentuk perusahaan lokal atas nama PT Google Indonesia. Namun, itu tidak berarti perusahaan sudah membentuk badan usaha tetap
4
(BUT) dan taat pajak. Menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak, Google di Indonesia telah terdaftar sebagai badan hukum dalam negeri di KPP Tanah Abang III dengan status sebagai PMA sejak 15 September 2011 dan merupakan "dependent agent" dari Google Asia Pacific Pte Ltd di Singapura. Dengan demikian, menurut Pasal 2 ayat (5) huruf (N) UU Pajak Penghasilan, Google seharusnya berstatus sebagai BUT, sehingga setiap pendapatan maupun penerimaan yang bersumber dari Indonesia berhak dikenakan pajak penghasilan. Google Indonesia mengklaim berstatus mandiri atau tak berada di bawah kantor perwakilan Singapura. Perusahaan tersebut hanya menerima pesanan dari Google Asia Pacific Pte Ltd dengan imbalan penggantian semua biaya telah dikeluarkan plus margin delapan persen. Jadi yang dikenakan adalah 8%. Pajak yang dibayar Google tidak sesuai sebagaimana perhitungan DJP atas dasar data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika karena aktivitas jasa periklanan di internet. Jadi walau google sudah mendirikan PT atau kantor perwakilan (bukan BUT) yang hanya bersifat marketing support, Google mengelabuhi otoritas pajak dengan mentransfer dana ke perusahaan yang ada di Singapura. Namun mereka menjawab tetap membayar pajak sesuai peraturan di Indonesia sedangkan menurut DJP pembayaran tersebut masihlah belum mencerminkan penghasilan sebenarnya yang didapat dari Indonesia. Muhammad Hanif (Ka. Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus) menjelaskan, pada 2015 lalu, pendapatan atau omzet Google dari Indonesia mencapai Rp 3 triliun. Bila melihat jenis usaha, maka labanya yang didapatkan biasanya berkisar sekitar 40% sampai 50%, sebab tidak terlalu banyak biaya pengeluaran. Jika Beliau mengasumsikan laba yang diterima adalah Rp 1 triliun. Maka pajak penghasilan (PPh) yang harus dibayarkan adalah 25% dari laba yaitu Rp 250 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu 10% dari pendapatan yaitu Rp 300 miliar. Aktivitas usaha Google di Indonesia meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sehingga asumsi pajak yang seharusnya dibayarkan dalam lima tahun (2011-2016) adalah Rp 2,75 triliun. (inet.detik.com)
5
b. Upaya Pemerintah
Para petinggi Google sudah melirik Indonesia sebagai negara yang mempunyai peran penting. Posisi Indonesia bisa disamakan dengan India dan Brasil. Pemerintah telah meminta Google agar memperlakukan pajak yang setara dengan dua negara tersebut. Karena di India, Google mau menjadi perusahaan dengan status BUT. Transaksi-transaksi iklan di India pun dialirkan ke Google India, lalu dikenakan pajak oleh negara. Bahkan tarif pajak di India tergolong tinggi. Upaya
yang
dilakukan
DJP
dalam
mengahadapi
kasus
Google dimulai dari proses negosiasi hingga penyerahan bukti atau data transaksi bisnis berupa elektronik file. Google Asia Pasific Pte Ltd memang masih belum mau diaudit oleh pemerintah Indonesia. Kantor perwakilan Google berlokasi di Singapura itu berpegang pada perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty antara Indonesia dan Singapura. Karena dalam P3B diatur bahwa pertukaran informasi tidak wajib dilakukan apabila atas penghasilan Google tidak diatur oleh P3B. Maksudnya adalah P3B Indonesia-Singapura tidak mengatur bahwa usaha yang dillakukan Google Indonesia adalah termasuk BUT, jadi singapura tidak wajib memberikan informasi mengenai Google. Upaya negosiasi diharapkan dapat membuahkan hasil karena mempertimbangkan bahwa Indonesia merupakan salah satu yang berperan penting dalam penghasilan Google. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil dilihat dari Google Asia Pasific Pte Ltd yang masih belum mau memberikan informasi terkait Google atau diaudit oleh pemerintah Indonesia. Dan sejak akhir bulan november 2016, diputuskan bahwa negosiasi berhenti. Dikarenakan Google memasang angka pajak yang terutang sangat rendah dibanding dengan apa yang disampaikan oleh DJP. Tagihan dari pajak tidak bersifat fleksibel, artinya Google tidak memiliki kesempatan untuk menawar tagihan lebih rendah. (Muhamad Hanif)
6
Akibat berhentinya negosiasi tersebut, otoritas pajak menyatakan sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bernegosiasi lagi. Tindakan selanjutnya yang dilakukan Indonesia adalah pemeriksaan. Sebelumnya otoritas pajak Indonesia sudah mengirim Surat Perintah Pemeriksaan, namun beberapa bulan setelahnya Google mengembalikan surat tersebut. Oleh karenanya dalam UU KUP manyatakan bahwa atas penolakan tersebut maka Google diindikasikan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan DJP adalah investigasi/penyelidikan. Menteri keuangan, Sri Mulyani Indrawati juga mengancam akan membawa kasus Google ke pertemuan internasional kalau perlu akan dibuat forum internasional antar menteri keuangan untuk menyatukan persepsi mengenai pajak atas perusahaan penyalur data melalui internet (over the top/OTT). c. Haruskah diblokir
Google merupakan platform yang dipakai oleh banyak orang di Indonesia. Pemblokiran platform tersebut bakal membuat banyak orang, terutama yang hidup dari dunia internet, terkena imbasnya. Gmail, palystore, android, gmaps adalah beberapa produk dari perusahaan internet tersebut. Masih banyak yang bergantung pada prosuk-produk itu, pemerintah tidak bisa langsung memblokirnya. Yang terbaik saat ini adalah mungkin masyarakat harus sadar bahwa google sudah membuat rugi negara, itu akan membuat masyarakat lebih sedikit dalam hal penggunaan produk-produk Google. Pemblokiran bisa saja dilakukan bilamana semua upaya telah dilakukan namun masih belum berhasil. d. Rekomendasi
Dikutip dari www.merdeka.com berikut adalah hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sebagian besar mencontoh dari negara Inggris, yang berhasil membuat Google menyerah dan akhirnya membayar pajak sesuai ketentuan disana.
7
1. Libatkan Parlemen Google menolak untuk dikukuhkan sebagai BUT dan juga menolak untuk diperiksa. Ini merupakan sebuah perlawanan terhadap aturan perpajakan di Indonesia sekaligus melawan rakyat Indonesia. Mereka meraup untung banyak dari uang masyarakat tapi tidak ada rasa terimaksih berupa kewajiaban membayar pajak. Tindakan tegas terhadap Google dinilai penting agar menimbulkan efek jera terhadap perusahaan asing sejenis. Muhammad Misbakhun, anggota Komisi XI DPR-RI, mendukung upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan wajib pajak Google, beliau juga berencana untuk membicarakannya dengan anggota Komis XI yang lain. Di Inggris, anggota parlemen membuat pernyataa bahwa Google adalah perusahaan yang tidak bermoral karena tidak membayar pajak. Pernyataan ini bertujuan agar rakyat inggris juga sadar bahwa mereka menggunakan Google juga berakibat merugikan negara. Dan untuk mencapai ini diperlukan kepercayaan rakyat yang tinggi kepada otoritas pajak dan transparansi tentang apa yang dilakukan Google agar mencapai kesuksesan.
2. Butuh Instrumen Baru Pemerintah perlu memerkuat pencegahan terhadap yang dilakukan Google agar kejadian serupa tak terulang di masa mendatang. Salah satu caranya, menerbitkan instrumen pajak baru. Seperti halnya yang dilakukan oleh Inggris yaitu menerbitkan peraturan perpajakan baru tentang Diverted Profit Tax atau dikenal dengan Google Tax , pajak tersebut merupakan pajak jenis baru dan bukan PPh badan jadi hal itu tidak melanggar atau bertentangan dengan Tax Treaty. Pajak tersebut dikenakan jika perusahaan OTT tidak mendirikan BUT di Inggris namun diketahui membuat BUT di negara
8
lain yang tarif PPh-nya dibawah 80% dari tarif PPh badan di Inggris. Sebagai contohnya tarif PPh badan di Inggris 20%, perusahaan yang diketahui mendirikan BUT di negara yang memiliki tarif PPh badan dibawah 16% (20% x 80%) akan dikenakan diverted profit tax 25%. Dan ini terpisah dengan PPh badan karena diverted profit tax merupakan pajak jenis baru. Dan akhirnya hal ini memaksa Google untuk mendirikan BUT di Inggris. (news.ddtc.co.id).
9
