Standar Pelayanan Minimal Kesehatan; Sebuah Panduan Formulasi di Tingkat Puskesmas/Kecamatan - Agung Dwi Laksono

STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN Sebuah Panduan Formulasi di Tingkat Puskesmas/Kecamatan

AGUNG DWI LAKSONO EVIE SOPACUA SUHARMIATI LESTARI HANDAYANI RISTRINI HERTI MARYANI BAMBANG WASITO

Diterbitkan oleh;

Health Advocacy Yayasan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Jl. Bibis Karah I/41 Surabaya 60232 Telp. +6231-70234576 Email; [email protected]

Bekerja sama dengan; PUSAT HUMANIORA, KEBIJAKAN KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI Jl. Indrapura 17 Surabaya 60176 Telp. +6231-3528748, Fax. +6231-3528749

i

STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN Sebuah Panduan Formulasi di Tingkat Puskesmas/Kecamatan

Oleh: Agung Dwi Laksono Evie Sopacua Suharmiati Lestari Handayani Ristrini Herti Maryani Bambang Wasito

Copyright ©2010 HEALTH ADVOCACY Yayasan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Email; [email protected]

Desain Sampul: Addesign

ii

PENGANTAR Dalam era desentralisasi, penggunaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai tolok ukur kinerja menjadi sebuah keniscayaan. Akuntabilitas adalah sebuah syarat mutlak yang memaksa kita untuk mau tidak mau mengimplementasikannya dalam sebuah pelayanan publik, tidak terkecuali pelayanan kesehatan di dalamnya. Di dalam sebuah negara besar seperti Indonesia, dengan tingginya tingkat variabilitas antar daerah sesungguhnya diperlukan sebuah SPM yang juga spesifik lokal. Penerbitan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/Menkes/ Sk/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota sebenarnya sebuah langkah maju dalam upaya akuntabilitas kinerja pelayanan publik. Penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota yang menganulir kebijakan sebelumnya juga sebenarnya sangat produktif. Karena kebijakan terbaru tentang SPM Kesehatan ini lebih menyederhanakan indikator kinerja di bidang pelayanan kesehatan. Kekurangan dari ke-dua kebijakan ini adalah tidak mengadopsi tingkat variabilitas yang tinggi antar wilayah. Untuk itu maka buku ini ditulis. Meski juga buku ini tidak untuk membagi peran yang lebih adil antar kabupaten/kota, tapi lebih ditekankan pada pembagian peran antar puskesmas/kecamatan dalam satu wilayah kabupaten/kota dengan pertimbangan input (sarana & prasarana, sumber

iii

daya tenaga kesehatan, dan besaran alokasi anggaran bidang kesehatan) dan target. Harapan yang tinggi agar buku ini bisa operasional di lapangan, untuk itu masih berharap kritik membangun untuk perbaikan ke depan. Untuk Indonesia yang lebih baik!

-Penyusun-

iv

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

iii

Daftar Isi

v

Daftar Tabel

vii



Pendahuluan

1



SPM Kesehatan

9



Formulasi

13



Identifikasi Input

17



Identifikasi Sasaran

33



Penghitungan Target

61



Diskusi

77



Rekomendasi

79

81

Kepustakaan

v

vi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kronologis Kebijakan Terkait SPM Kesehatan Tabel 2. Identifikasi Input Sarana dan Prasarana di Kota Pontianak Tabel 3. Rekapitulasi Identifikasi Input Sarana dan Prasarana di Kota Pontianak Tabel 4. Identifikasi Input Sumber Daya Tenaga di Kota Pontianak Tabel 5. Rekapitulasi Identifikasi Input Sumber Daya Tenaga di Kota Pontianak Tabel 6. Rekapitulasi Identifikasi Input Alokasi Anggaran Kesehatan di Kota Pontianak Tabel 7. Pembobotan Indikator Input Oleh Aktor Pelaksana Kebijakan di Kota Pontianak Tahun 2010 Tabel 8. Rekapitulasi Identifikasi Input Total SPM Kesehatan di Kota Pontianak Tabel 9. Data Dasar Sasaran SPM Kesehatan Tingkat Kecamatan di Kota Pontianak Tabel 10. Rekapitulasi Sasaran SPM Kesehatan Tingkat Kecamatan/UPTD di Kota Pontianak Tabel 11. Penghitungan Target SPM Indikator 1, Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kota Pontianak Tabel 12. Penghitungan Target SPM Indikator 2, Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Pontianak

vii

8 18 21 22 27 28

30 32 34

58

62

62

Tabel 13. Penghitungan Target SPM Indikator 3, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Pontianak Tabel 14. Penghitungan Target SPM Indikator 4, Cakupan pelayanan nifas di Kota Pontianak Tabel 15. Penghitungan Target SPM Indikator 5, Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kota Pontianak Tabel 16. Penghitungan Target SPM Indikator 6, Cakupan kunjungan bayi di Kota Pontianak Tabel 17. Penghitungan Target SPM Indikator 7, Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Kota Pontianak Tabel 18. Penghitungan Target SPM Indikator 8, Cakupan pelayanan anak balita di Kota Pontianak Tabel 19. Penghitungan Target SPM Indikator 9, Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin di Kota Pontianak Tabel 20. Penghitungan Target SPM Indikator 10, Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kota Pontianak Tabel 21. Penghitungan Target SPM Indikator 11, Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di Kota Pontianak Tabel 22. Penghitungan Target SPM Indikator 12, Cakupan peserta KB aktif di Kota Pontianak Tabel 23. Penghitungan Target SPM Indikator 13a, Cakupan kasus AFP non Polio pada penduduk <15 tahun di Kota Pontianak Tabel 24. Penghitungan Target SPM Indikator 13b, Cakupan penderita pneumonia balita yang ditangani di Kota Pontianak

viii

63

63

64 64

65

65

66

66

67

67

68

68

Tabel 25. Penghitungan Target SPM Indikator 13c, Cakupan penderita baru TB BTA positif per kecamatan/puskesmas yang ditemukan dan diobati di Kota Pontianak Tabel 26. Penghitungan Target SPM Indikator 13d, Cakupan penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di Kota Pontianak Tabel 27. Penghitungan Target SPM Indikator 13e, Cakupan penderita diare yang datang dan ditangani di Kota Pontianak Tabel 28. Penghitungan Target SPM Indikator 14, Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin di Kota Pontianak Tabel 29. Penghitungan Target SPM Indikator 15, Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kota Pontianak Tabel 30. Penghitungan Target SPM Indikator 16, Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Di Kabupaten/Kota di Kota Pontianak Tabel 31. Penghitungan Target SPM Indikator 17, Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam di Kota Pontianak Tabel 32. Penghitungan Target SPM Indikator 18, Cakupan Desa Siaga Aktif di Kota Pontianak Tabel 33. Rekapitulasi Penghitungan Target SPM Kesehatan Tingkat Kecamatan/UPTD di Kota Pontianak

ix

69

69

70

70

71

71

72

72

73

x

Pendahuluan Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) no 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah

Provinsi Sebagai Daerah Otonom, maka diterbitkan surat keputusan (SK) Menteri Kesehatan dan Sosial (Menkesos) no. 1747/2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota (SPM Kesehatan). Pelaksanaan PP 25/2000 ditegaskan melalui surat edaran

Menteri

Dalam

Negeri

(Mendagri)

no

100/757/OTDA/2002 tentang Pelaksanaan Kewenangan Wajib dan SPM yang ditujukan ke Gubernur dan Bupati/Walikota se Indonesia. SK Menkesos

no. 1747/2000 kemudian dianulir

dengan SK Menteri Kesehatan (Menkes) no 1457/2003 tentang SPM KESEHATAN; Sebuah Panduan Formulasi di Tingkat Puskesmas/Kecamatan

1

Standar

Pelayanan

Minimal

Bidang

Kesehatan

di

Kabupaten/Kota yang mempertimbangkan perlu ditetapkannya kembali SPM bidang kesehatan oleh Menteri Kesehatan. Kebijakan ini berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target pada tahun 2010. SK Menkes no 1457/2003 ini diikuti SK Menkes no 1091/2004 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Dengan berkembangnya waktu, UU 22/1999 tentang Pemerintah Daerah direvisi dengan UU 32/2004, sehingga PP 25/2000 dianulir dengan PP 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Secara ringkas, PP ini memberikan rujukan bahwa SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal terutama yang berkaitan dengan pelayanan

dasar

baik

daerah

provinsi

maupun

daerah

kabupaten/kota. Selain itu, peraturan Mendagri no 6/2007 tentang petunjuk teknis penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal diterbitkan. Dalam peraturan Mendagri ini pada pasal 29 ayat (3) dikatakan bahwa SPM yang ditetapkan pemerintah daerah dapat dilaksanakan sampai dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen menyusun dan menetapkan SPM yang baru sesuai PP 65/2005.Untuk Departemen Kesehatan (Depkes) terwujud melalui peraturan Menkes no 741/2008 yang

2

SPM KESEHATAN; Sebuah Panduan Formulasi di Tingkat Puskesmas/Kecamatan

menganulir SK Menteri Kesehatan no 1457/2003. Peraturan Menkes no 741/2008 berisi indikator kinerja dan target pelayanan kesehatan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Surat keputusan ini diikuti SK Menkes no 828/2008 tentang Petunjuk Teknis SPM Bidang Kesehatan sebagai acuan penyusunan SPM bidang kesehatan di kabupaten/kota dan meniadakan SK Menkes no 1091/2004. Pelaksanaan UU 22/1999 tentang Pemerintah Daerah diikuti PP 8/2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Ketika UU 22/1999 direvisi menjadi UU 32/2004, maka diterbitkan PP 38/2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, sedangkan PP 8/2003 dianulir dengan PP

41/2007.

Mengantisipasi

pelaksanaan

PP

41/2007,

diterbitkan SK Menkes no 267/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah. Mengantisipasi penerapan PP 38/2007 telah diterbitkan SK Menkes no 922/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah

Provinsi,

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Dalam PP 38/2007 untuk disinkronkan dengan SPM dalam pelaksanaannya.

Pertama

adalah

penekanan

kesehatan

sebagai kewenangan wajib yang sifatnya konkuren meliputi sub bidang upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya manusia, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan SPM KESEHATAN; Sebuah Panduan Formulasi di Tingkat Puskesmas/Kecamatan

3

masyarakat dan manajemen kesehatan. Kedua, dalam pasal 9 ayat (1) menyebutkan Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. Pemahaman disini adalah bahwa seharusnya SPM disusun berdasarkan NSPK, tetapi kenyataannya adalah bahwa SPM sudah dilaksanakan sedangkan NSPK saat ini sedang disusun atau dalam bentuk draft. Penjelasan di atas ini ingin memberikan gambaran bahwa Dinas Kesehatan dalam menerapkan SPM kesehatan di kabupaten/kota perlu memperhatikan berbagai kebijakan dari Depkes maupun Depdagri serta Pemerintah. Sedangkan dalam penerapan SPM di tingkat kabupaten/kota, pencapaian target SPM kesehatan dicapai melalui puskesmas dan rumah sakit. Dalam PP Nomor 41/2007 pasal 14 ayat (6) disebutkan bahwa pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk

melaksanakan

sebagian

kegiatan

teknis

operasional…dst., dan dalam penjelasan PP ini disebutkan bahwa kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana

teknis

melaksanakan

dinas

kegiatan

(UPTD) teknis

adalah

yang

tugas

secara

untuk

langsung

berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Puskesmas, sesuai SK Menkes no 128/2004 merupakan UPTD yang melaksanakan

kegiatan

teknis

yang

secara

langsung

berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Sedangkan rumah sakit dalam PP Nomor 41/2007 diatur dalam pasal tersendiri

4


dan SPM rumah sakit telah diatur melalui SK Menkes Nomor 228/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah. Sampai kesehatan

dengan

tiga

dikeluarkan,

(3)

kebijakan

belum

ada

tentang upaya

SPM untuk

menterjemahkan target SPM tersebut sampai pada tingkat puskesmas. Hal ini menjadi penting sebagai langkah awal pemetaan target di dalam perencanaan pelayanan kesehatan di tingkat kabupaten/kota. Menurut peraturan Menkes Nomor 741/2008, SPM kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh daerah kabupaten/kota. Target cakupan SPM kesehatan dalam kebijakan ini separuhnya adalah sebesar 100% dan sisanya mendekati angka 100%. Hal ini merupakan sebuah target yang tidak mudah dicapai, dibutuhkan kesungguhan dan rencana yang matang dalam upaya pencapaiannya. Sedangkan dalam petunjuk teknisnya (SK Menkes Nomor 828/2008) bagian

disebutkan bahwa SPM kesehatan merupakan

integral

berkesinambungan,

dari

pembangunan

menyeluruh,

terpadu

kesehatan sesuai

yang rencana

pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Depkes menambahkan kriteria SPM kesehatan seperti yang tercantum dalam SK Menkes 828/2008 diantaranya merupakan pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat, berorientasi pada output yang langsung dirasakan masyarakat, dilaksanakan secara terus menerus, terukur dan dapat dikerjakan. Dalam SK Menkes SPM KESEHATAN; Sebuah Panduan Formulasi di Tingkat Puskesmas/Kecamatan

5

Nomor 828/2008 juga dikatakan bahwa SPM kesehatan harus dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahanperubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu dalam pencapaian SPM kesehatan untuk jangka waktu tertentu perlu ditetapkan batas awal pelayanan minimal (minimum service baselines) dan target pelayanan yang akan dicapai (minimum service target). Target pelayanan yang dicapai merupakan spesifikasi peningkatan kinerja pelayanan yang harus dicapai dengan tetap berpedoman pada standar teknis yang ditetapkan guna mencapai status kesehatan yang diharapkan. Untuk itu perlu menterjemahkan SPM kesehatan Kabupaten/Kota menjadi kegiatan yang dapat diselenggarakan di Puskesmas karena dalam pasal 9 PP Nomor 65/2005 disebutkan bahwa SPM yang telah ditetapkan pemerintah menjadi salah satu acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Surat keputusan Menkes Nomor Nomor 128/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat, menyatakan bahwa

Puskesmas adalah

Kesehatan

Kabupaten/Kota

unit

pelaksana yang

teknis

Dinas

bertanggungjawab

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas memiliki fungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan strata pertama meliputi

6


pelayanan

kesehatan

perorangan

(private

goods)

dan

pelayanan kesehatan masyarakat (public goods). Terlihat bahwa puskesmas dan jaringannya merupakan ujung tombak dinas kesehatan dalam upaya mewujudkan target SPM kesehatan di kabupaten/kota.


7

Tabel 1. Kronologis Kebijakan Terkait SPM Kesehatan NO

KEBIJAKAN

1

Pasca reformasi diterbitkan UU 22/1999 tentang Pemerintah Daerah Diterbitkan PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom sebagai tindak lanjut UU No. 22/1999 Berdasar PP tersebut diterbitkan SK Menteri Kesehatan dan Sosial (Menkesos) no. 1747/2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota (SPM Kesehatan).

2

3

4

5

6

7 8

9 10

11

8

Untuk mempertegas PP No. 25/2000 diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 100/757/OTDA/2002 tentang Pelaksanaan Kewenangan Wajib dan SPM yang ditujukan ke Gubernur dan Bupati/Walikota se Indonesia. Diterbitkan SK Menteri Kesehatan (Menkes) no 1457/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota yang mempertimbangkan perlu ditetapkannya kembali SPM bidang kesehatan oleh Menteri Kesehatan untuk menganulir SK Kemensos No 1747/2000. Diterbitkan SK Menkes No. 1091/2004 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota untuk mendukung SK Menkes No. 1457/2003 Diterbitkan UU No. 32/2004 untuk merevisi UU 22/1999 tentang Pemerintah Daerah Untuk mendukung UU No. 32/2004 diterbitkan PP 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, menganulir PP 25/2000 sebelumnya. Diterbitkan Peraturan Mendagri No. 6/2007 tentang petunjuk teknis penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal. Diterbitkan Peraturan Menkes No. 741/2008 tentang indikator kinerja dan target pelayanan kesehatan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 Diterbitkan SK Menkes No. 828/2008 tentang Petunjuk Teknis SPM Bidang Kesehatan sebagai acuan penyusunan SPM bidang kesehatan di kabupaten/kota


SPM Kesehatan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/Per/VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota maka jenis pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota ada 4 (empat) jenis, yaitu; 1. Pelayanan Kesehatan Dasar 2. Pelayanan Kesehatan Rujukan 3. Penyelidikan

Epidemiologi

dan

Penanggulangan

Kejadian Luar Biasa, dan 4. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.


9

Sedang indikator untuk masing-masing jenis pelayanan kesehatan tersebut dirinci dalam paparan sebagai berikut;

Pelayanan Kesehatan Dasar 1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 4. Cakupan pelayanan nifas 5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 6. Cakupan kunjungan bayi 7. Cakupan Desa/Kelurahan UCI 8. Cakupan pelayanan anak balita 9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan gakin 10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa Sekolah Dasar (SD) & setingkat 12. Cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif 13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 14. Cakupan

pelayanan

kesehatan

dasar

masyarakat

miskin.

10


Pelayanan Kesehatan Rujukan 1. Cakupan

pelayanan

kesehatan

rujukan

pasien

masyarakat miskin 2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan

sarana

kesehatan

(Rumah

Sakit)

di

Kabupaten/Kota.

Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa 1. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam.

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Cakupan Desa Siaga Aktif.

Total jumlah indikator di tingkat Kabupaten/Kota ini mencapai 18 (delapan belas) indikator. Semua indikator akan dilakukan

proses

pembuatan

turunan

menjadi

indikator

Puskesmas/Kecamatan, kecuali indikator Jenis Pelayanan Rujukan yang nomor 2; yaitu ‘Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (Rumah Sakit) di Kabupaten/Kota’. Hal ini dikarenakan indikator ini hanya ada di tingkat Kabupaten/Kota.


11

12


Formulasi Proses penurunan

formulasi target

Kabupaten/Kota

yang

persen menjadi

berupa

perhitungan

SPM

Kesehatan

target

persen

di di

pokok tingkat tingkat

Kecamatan/Puskesmas berdasarkan input adalah berdasarkan proporsi

input

masing-masing

Kecamatan/Puskesmas.

Penurunan rumus target tersebut terjadi dalam tata urutan yang dipaparkan secara kronologis sebagai berikut;

Proporsi Input Kecamatan/Puskesmas A terhadap Input Kabupaten; Proporsi input Kecamatan/Puskesmas merupakan input setiap Kecamatan/Puskesmas dibagi dengan input kabupaten. Sedang Input kabupaten sendiri merupakan gabungan dari SPM KESEHATAN; Sebuah Panduan Formulasi di Tingkat Puskesmas/Kecamatan

13

input-input di bawahnya, atau input Kecamatan/Puskesmas. Sehingga persamaannya seperti tertulis pada persamaan (1).

(1)

Target Absolut Kabupaten; Target absolute (angka mutlak) merupakan perkalian antara target persentase Kabupaten/Kota (yang telah ditetapkan oleh pusat /kementerian kesehatan) dengan sasaran. Sehingga persamaannya terbentuk seperti persamaan (2).

(2)

Target absolut Kecamatan/Puskesmas A berdasarkan proporsi input; Target

absolut

Kecamatan/Puskesmas

berdasarkan

proporsi input merupakan fungsi perkalian proporsi input Kecamatan/Puskesmas dengan target absolute Kabupaten. Sehingga persamaan yang terbentuk menjadi seperti pada persamaan (3).

14


(3)

Target persen Kecamatan/Puskesmas A berdasarkan proporsi input; Target persen Kecamatan/Puskesmas lebih merupakan fungsi pembagian antara target absolut kecamatan dengan sasaran Kecamatan/Puskesmas itu sendiri, dikalikan dengan 100% (seratus persen). Sehingga persamaan akhirnya seperti tertulis pada persamaan (4)

(4)


15

Keterangan:

16

-

= Proporsi Input Kecamatan/Puskesmas A

-

= Target Persen Kecamatan/Puskesmas ke A

-

= Input Kabupaten

-

= Input Kecamatan/Puskesmas A, B,… Z

-

= Target AbsZolut Kabupaten

-

= Target Absolut Kecamatan/Puskesmas A

-

= Target Persen Kabupaten

-

= Target Persen Kecamatan/Puskesmas A

-

= Sasaran tingkat Kabupaten

-

= Sasaran tingkat Kecamatan/Puskesmas A


Identifikasi Input Dalam proses pembuatan turunan SPM Kesehatan yang berdasarkan

spesifik

daerah

di

tingkat

Puskesmas/

Kecamatan, maka akan dilakukan identifikasi input dan sasaran yang ada di masing-masing Puskesmas/Kecamatan. Untuk contoh perhitungan di dalam buku panduan ini data yang digunakan adalah data Kota Pontianak. Identifikasi Input Berdasarkan Sarana & Prasarana Apabila

input

sumberdaya

kesehatan

Puskesmas/

Kecamatan di Kota Pontianak dilihat berdasarkan sarana dan prasarana, maka dapat digolongkan menjadi 4 (empat kriteria) SPM KESEHATAN; Sebuah Panduan Formulasi di Tingkat Puskesmas/Kecamatan

17

besar. Ke-empat kriteria tersebut adalah jumlah Puskesmas, jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu), jumlah Puskesmas Keliling

(Pusling)

dan

jumlah

Pos

Pelayanan

Terpadu

(Posyandu). Tabel 2. Identifikasi Input Sarana dan Prasarana di Kota Pontianak

No

Kecamatan

Jumlah Puskes mas

Jumlah Pustu

Jumlah Pusling

Jumlah Posyan du

1

Pontianak Selatan

2

2

3

27

2

Pontianak Tenggara

2

0

2

12

3

Pontianak Timur

6

2

2

10

4

Pontianak Barat

4

1

2

17

5

Pontianak Kota

4

3

3

21

6

Pontianak Utara

5

4

3

65

Pembagian menjadi empat kriteria besar ini hanyalah contoh perhitungan yang dipakai dalam panduan ini. Untuk aplikasi di lapangan dapat dibagi menjadi kriteria yang lebih spesifik (lebih banyak) maupun lebih sedikit. Adanya ‘Puskesmas’ yang dimasukkan sebagai input SPM dikarenakan

untuk

Kota

Pontianak

pembuatan

turunan

dilakukan pada tingkat Kecamatan. Untuk pembuatan turunan yang dilakukan pada tingkat Puskesmas tentu saja jumlah Puskesmas tidak bisa menjadi salah satu input, hanya jenis

18


sarana dan prasarana di bawahnya saja yang bisa dimasukkan sebagai input SPM Kesehatan. Berdasarkan range (bentangan) jumlah terrendah sampai tertinggi input per masing-masing kriteria akan dikelompokkan menjadi tiga kelas. Sehingga rincian pembagian kelas per kriteria input yang ada di Kota Pontianak dapat dituliskan sebagai berikut;

1.

Jumlah Puskesmas (semakin besar jumlah puskesmas, nilai skor semakin besar)

2.

Skor 1

: ≤ 3 puskesmas

Skor 3

: 4 – 5 puskesmas

Skor 5

: ≥ 6 puskesmas

Jumlah Puskesmas Pembantu (semakin besar jumlah puskesmas pembantu, nilai skor semakin besar)

3.

Skor 1

: ≤ 1 puskesmas pembantu

Skor 3

: 2 puskesmas pembantu

Skor 5

: ≥ 3 puskesmas pembantu

Jumlah Puskesmas Keliling (semakin besar jumlah puskesmas keliling, nilai skor semakin besar) Skor 1

: ≤ 1 puskesmas keliling

Skor 3

: 2 puskesmas keliling

Skor 5

: ≥ 3 puskesmas keliling


19

4.

Jumlah Posyandu (semakin besar jumlah Posyandu, nilai skor semakin besar) Skor 1

: ≤ 27 unit Posyandu

Skor 3

: 28 – 45 unit Posyandu

Skor 5

: ≥ 46 unit Posyandu

Penjumlahan dari 4 input tersebut merupakan nilai komposit dari input yang berupa sarana dan prasarana. Selanjutnya nilai komposit tersebut akan kembali dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelas. Dengan nilai komposit minimal 4; nilai komposit maksimal 20; maka nilai komposit input sarana dan prasarana kesehatan Kota Pontianak akan dibagi menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu: I

: ≤ 9,3

II

: 9,4 – 14,6

III

: ≥ 14,7

Secara teknis perhitungan seperti tersaji pada tabel 3 berikut;

20


Tabel 3. Rekapitulasi Identifikasi Input Sarana dan Prasarana di Kota Pontianak Jumlah Puskesmas No

Jumlah Pustu

Jumlah Pusling

Jumlah Posyandu

Kecamatan Absolut

Skor

Absolut

Skor

Absolut

Skor

Absolut

Skor

Kesimpulan Total Skor

Kriteria Daerah

1

Pontianak Selatan

2

1

2

3

3

5

27

1

10

2

2

Pontianak Tenggara

2

1

0

1

2

3

12

1

6

1

3

Pontianak Timur

6

5

2

3

2

3

10

1

12

2

4

Pontianak Barat

4

3

1

1

2

3

17

1

8

1

5

Pontianak Kota

4

3

3

5

3

5

21

1

14

2

6

Pontianak Utara

5

3

4

5

3

5

65

5

18

3


21

Identifikasi Input Berdasarkan Sumber Daya Tenaga Kesehatan Input merupakan

berdasarkan komposit

sumber daya dari

10

tenaga

(sepuluh)

kesehatan

jenis

tenaga.

Penggolongan kesepuluh jenis tenaga tersebut berdasarkan profil Kota Pontianak dalam Angka tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kesepuluh jenis tenaga tersebut adalah; dokter & dokter spesialis, dokter gigi, sarjana kesehatan masyarakat, apoteker, perawat, bidan, tenaga gizi, sanitarian, analis kesehatan dan terakhir tenaga administrasi.

Dr. & Dr. Spesialis

Dokter Gigi

SKM

Apoteker

Perawat

Bidan

Gizi

Sanitarian

Analis Kesehatan

Tenaga Administratif

Tabel 4. Identifikasi Input Sumber Daya Tenaga di Kota Pontianak

1

Pontianak Selatan

3

2

1

0

19

11

2

4

3

9

2

Pontianak Tenggara

5

3

2

1

9

7

3

3

3

5

3

Pontianak Timur

5

5

3

0

29

19

8

8

9

14

4

Pontianak Barat

6

3

5

0

20

16

6

8

7

15

5

Pontianak Kota

5

3

6

1

17

25

8

6

8

20

6

Pontianak Utara

9

3

1

1

27

27

8

12

8

20

No

22

Kecamatan


Berdasarkan range (bentangan) jumlah terrendah sampai tertinggi input per masing-masing kriteria akan dikelompokkan menjadi 2 (dua), 3 (tiga), atau 5 (lima) kelas. Penentuan besaran kelas tergantung dengan range jumlah absolut masingmasing kriteria tenaga. Sehingga rincian pembagian kelas per kriteria adalah sebagai berikut;

1.

Dokter & Dokter Spesialis (semakin besar jumlah tenaga dokter, nilai skor semakin besar)

2.

Skor 1

: ≤ 4 tenaga dokter

Skor 3

: 5 – 7 tenaga dokter

Skor 5

: ≥ 8 tenaga dokter

Dokter Gigi (semakin besar jumlah tenaga dokter gigi, nilai skor semakin besar)

3.

Skor 1

: ≤ 2 tenaga dokter gigi

Skor 3

: 3 – 4 tenaga dokter gigi

Skor 5

: ≥ 5 tenaga dokter gigi

Sarjana Kesehatan Masyarakat (semakin besar jumlah tenaga Sarjana Kesehatan Masyarakat, nilai skor semakin besar) Skor 1

: ≤ 2 tenaga SKM

Skor 3

: 3 – 4 tenaga SKM

Skor 5

: ≥ 5 tenaga SKM


23

4.

Apoteker (semakin besar jumlah tenaga apoteker, nilai skor semakin besar)

5.

Skor 1

: tidak ada tenaga apoteker

Skor 5

: ada tenaga apoteker

Perawat (semakin besar jumlah tenaga perawat, nilai skor semakin besar)

6.

Skor 1

: ≤ 9 tenaga perawat

Skor 2

: 10 – 14 tenaga perawat

Skor 3


Skor 4


Skor 5

: ≥ 25 tenaga perawat

Bidan (semakin besar jumlah tenaga bidan, nilai skor semakin besar)

7.

Skor 1

: ≤ 9 tenaga bidan

Skor 2

: 10 – 14 tenaga bidan

Skor 3


Skor 4


Skor 5

: ≥ 25 tenaga bidan

Tenaga Gizi (semakin besar jumlah tenaga gizi, nilai skor semakin besar)

24

Skor 1

: ≤ 3 tenaga gizi

Skor 3

: 4-6 tenaga gizi

Skor 5

: ≥ 7 tenaga gizi


8.

Sanitarian (semakin besar jumlah tenaga sanitarian, nilai skor semakin besar)

9.

Skor 1

: ≤ 5 tenaga sanitarian

Skor 3

: 6 – 9 tenaga sanitarian

Skor 5

: ≥ 10 tenaga sanitarian

Analis Kesehatan (semakin besar jumlah tenaga analis kesehatan, nilai skor semakin besar) Skor 1

: ≤ 3 tenaga analis kesehatan

Skor 3

: 4-6 tenaga analis kesehatan

Skor 5

: ≥ 7 tenaga analis kesehatan

10. Tenaga Administratif (semakin besar jumlah tenaga administratif, nilai skor semakin besar) Skor 1

: ≤ 6 tenaga administratif

Skor 2

: 7 – 10 tenaga administratif

Skor 3


Skor 4


Skor 5

: ≥ 19 tenaga administratif

Berdasarkan pedoman tersebut maka dapat ditentukan bahwa nilai komposit input sumber daya kesehatan minimal adalah 10, sedang nilai komposit maksimal adalah 50. Selanjutnya nilai komposit tersebut akan kembali dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelas. Sehingga terbagi menjadi 3 (tiga) kelas sebagai berikut;


25

I

: ≤ 21,33

II

: 21,34 – 32,66

III

: ≥ 32,67

Secara teknis perhitungan seperti tersaji pada tabel 5 berikut;

26


Skor

Absolut

Skor

Absolut

Skor

Absolut

Skor

Absolut

Skor

Absolut

Skor

Absolut

Skor

Absolut

Skor

Absolut

Skor

Total Skor

Kriteria Daerah

Kesimpulan

Tenaga Administratif

Analis Kesehatan

Sanitarian

Absolut

Gizi

Bidan

Perawat

Apoteker

Skor

Kecamatan Absolut

No

SKM

Dr & Dr Spesialis

Dokter Gigi

Tabel 5. Rekapitulasi Identifikasi Input Sumber Daya Tenaga di Kota Pontianak

1

Pontianak Selatan

3

1

2

1

1

1

0

1

19

3

11

2

2

1

4

1

3

1

9

2

13

1

2

Pontianak Tenggara

5

3

3

3

2

1

1

5

9

1

7

1

3

1

3

1

3

1

5

1

17

1

3

Pontianak Timur

5

3

5

5

3

3

0

1

29

5

19

3

8

5

8

3

9

5

14

3

31

2

4

Pontianak Barat

6

3

3

3

5

5

0

1

20

4

16

3

6

3

8

3

7

5

15

4

29

2

5

Pontianak Kota

5

3

3

3

6

5

1

5

17

3

25

5

8

5

6

3

8

5

20

5

37

3

6

Pontianak Utara

9

5

3

3

1

1

1

5

27

5

27

5

8

5

12

5

8

5

20

5

39

3


27

Identifikasi Input Berdasarkan Besaran Alokasi Anggaran Kesehatan Input berdasarkan besaran alokasi anggaran kesehatan langsung diklasifikasi menjadi 3 (tiga) kelas berdasarkan range absolute anggaran ter-rendah sampai yang tertinggi. Sehingga klasifikasinya menjadi sebagai berikut; I

: ≤ Rp. 699.999.000,-

II

: Rp. 700.000.000,- - Rp. 1.099.999.999,-

III

: ≥ Rp. 1.100.000.000,-

Berdasarkan

klasifikasi

tersebut,

maka

teknis

perhitungannya seperti tersaji pada tabel 6 berikut; Tabel 6. Rekapitulasi Identifikasi Input Alokasi Anggaran Kesehatan di Kota Pontianak No

Kecamatan

Absolut

Kriteria Daerah

1

Pontianak Selatan

Rp.

459.085.971,-

*

1

2

Pontianak Tenggara

Rp.

374.737.877,-

*

1

3

Pontianak Timur

Rp.

980.317.165,-

**

2

4

Pontianak Barat

Rp.

1.081.459.496,-

*

2

5

Pontianak Kota

Rp.

772.654.894,-

**

2

6

Pontianak Utara

Rp.

1.441.326.862,-

**

3

Keterangan

28

; * Alokasi anggaran tahun 2008 ** Alokasi Anggaran tahun 2009


Pembobotan Input Sebelum dilakukan Identifikasi Input Total, ditambahkan dengan satu tahapan, yaitu pembobotan 3 (tiga) indikator input. Pembobotan input dimaksudkan untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan

daya

ungkit

(leverage)

dari

masing-masing

indikator input dalam berkontribusi terhadap pencapaian SPM Kesehatan menurut para pelaksana di lapangan. Dalam praktek penghitungan di Kota Pontianak pelaksana lapangan yang terpilih terdiri dari 10 (sepuluh) orang. Kesepuluh orang itu meliputi 4 (empat) orang kepala bidang di Dinas Kesehatan, dan 6 (enam) orang dari 3 (tiga) Kecamatan yang berbeda. Para

pelaksana

lapangan

diminta

untuk

member

pembobotan untuk masing-masing kriterian antara nilai 1 sampai 10. Semakin tinggi tingkat kemampuan daya ungkitnya terhadap pencapaian target SPM Kesehatan maka semakin tinggi pula nilainya. Hasil rekapitulasi pembobotan indikator input oleh 10 (sepuluh) pelaksana lapangan dapat dilihat seperti tersaji pada tabel 7 berikut;


29

Pelaksana Lapangan

Orang 1

Orang 2

Orang 3

Orang 4

Orang 5

Orang 6

Orang 7

Orang 8

Orang 9

Orang 10

Total

Tabel 7. Pembobotan Indikator Input Oleh Aktor Pelaksana Kebijakan di Kota Pontianak Tahun 2010

Sarana & Prasarana

10

8

10

10

10

10

10

8

9

8

93

Sumber Daya Tenaga Kesehatan

10

9

10

10

10

10

10

8

9

10

96

Besaran Alokasi Anggaran Bidang Kesehatan

10

10

10

10

10

10

10

8

8

9

95

30


Identifikasi Input Total Pada tahap selanjutnya nilai masing-masing kriteria input kembali dijumlahkan menjadi sebuah nilai komposit input gabungan dari ke tiga kriteria input tersebut. Untuk melakukan rekapitulasi input dimasukkan nilai pembobotan dari masingmasing indikator input. Secara teknis perhitungan rekapitulasi identifikasi input total SPM Kesehatan di Kota Pontianak seperti tersaji pada tabel 8 berikut;


31

Tabel 8. Rekapitulasi Identifikasi Input Total SPM Kesehatan di Kota Pontianak Sarana & Prasarana No

Kecamatan Skor

Pembobotan 93/(93+96+95)

Sumber Daya Tenaga Kesehatan Skor

Pembobotan 96/(93+96+95)

Besaran Alokasi Anggaran Kesehatan Skor

Pembobotan

Total Skor Input

95/(93+96+95)

1

Pontianak Selatan

2

0,65

1

0,34

1

0,33

1,33

2

Pontianak Tenggara

1

0,33

1

0,34

1

0,33

1,00

3

Pontianak Timur

2

0,65

2

0,68

2

0,67

2,00

4

Pontianak Barat

1

0,33

2

0,68

2

0,67

1,67

5

Pontianak Kota

2

0,65

3

1,01

2

0,67

2,34

6

Pontianak Utara

3

0,98

3

1,01

3

1,00

3,00

32


Identifikasi Sasaran Identifikasi sasaran dilakukan terhadap semua sasaran yang berhubungan dengan SPM Kesehatan. Untuk contoh data yang ada di Kota Pontianak dapat dilihat paparannya seperti tersaji pada tabel 9 berikut;


33

Tabel 9. Data Dasar Sasaran SPM Kesehatan Tingkat Kecamatan di Kota Pontianak

No

Kecamatan

Jumlah Jumlah Jumlah Anak Penduduk Penduduk Jumlah Jumlah Jumlah Umur 6-24 Jumlah Riil Akhir berumur Keluarga Kelurahan Bayi Bulan Balita Tahun <15 Miskin Keluarga 2008 tahun* Miskin*

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Pasangan Murid SD Bulin/Bufa Bumil Usia & yang s Subur sederajat

1

Pontianak Selatan

4

85.560

59.538

5.918

1.690

530

4.963

1.835

1.751

14.463

10.535

2

Pontianak Tenggara

4

39.742

27.655

4.108

1.260

368

4.985

1.347

1.269

6.393

7.244

3

Pontianak Timur

7

70.541

49.087

27.456

442

2.460

2.961

763

694

12.152

2.906

4

Pontianak Barat

4

112.667

78.401

20.479

1.105

1.835

4.745

881

774

17.172

4.973

5

Pontianak Kota

5

104.769 72.905

16.238

1.419

1.455

6.192

1.261

1.183

15.530

7.542

6

Pontianak Utara

4

108.291 75.356

20.383

2.593

1.826

11.167

2.830

2.620

16.962

15.241

Keterangan; * data di Kota Pontianak tidak tersedia, maka dilakukan prediksi berdasarkan proporsi pada data kependudukan propinsi tahun 2010

34


1. Identifikasi Sasaran SPM Kesehatan di Kecamatan Pontianak Selatan -

Indikator 1;

Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah

dalam kurun waktu yang sama;  -

1.835 ibu hamil

Indikator 2;

Jumlah Ibu dengan komplikasi kebidanan

di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama

-



20% x 1.835 = 367 ibu



Asumsi; kasus komplikasi kebidanan = 20%

Indikator 3; Jumlah sasaran ibu bersalin di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama 

-

1.751 ibu bersalin

Indikator 4; Jumlah sasaran ibu nifas di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama 

-

1.751 ibu nifas

Indikator 5; Jumlah seluruh neonates dengan komplikasi yang ada

-



15% x 1.690 = 254 bayi



Asumsi; kasus komplikasi neonates = 15%

Indikator 6; Jumlah seluruh bayi hidup di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama 

-

1.690 bayi

Indikator 7; Jumlah seluruh desa/kelurahan 

4 kelurahan


35

-

Indikator 8; Jumlah seluruh balita di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama 

-

4.963 balita

Indikator 9; Jumlah seluruh anak 6-24 bulan keluarga miskin 

-

530 anak

Indikator 10; Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan 

-

Hanya bila ditemukan kasus

Indikator 11; Jumlah murid SD & setingkat

di satu

wilayah dalam kurun waktu yang sama  -

10.535 murid

Indikator 12; Jumlah seluruh Pasangan Usia Subur di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama 

-

14.463 pasangan

Indikator 13a; Jumlah penduduk <15 tahun di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama

-



59.538 / 100.000 = 1 kasus



Konstanta 1 per 100.000 penduduk

Indikator 13b; Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama 

10% x 4.963 = 496 balita



Asumsi; penderita pneumonia balita = 10% jumlah balita

36




Dalam penentuan klasifikasi penyakit dibedakan atas dua kelompok untuk umur 2 bulan - < 5 tahun dan kelompok umur < 2 bulan



Untuk kelompok umur 2 bulan - < 5 tahun klasifikasi

dibagi

atas

pneumonia

berat,

pneumonia, dan batuk bukan pneumonia 

Untuk kelompok umur < 2 bulan klasifikasi dibagi atas

pneumonia

pneumonia.

berat

Dalam

dan

batuk

pendekatan

bukan

manajemen

terpadu balita sakit (MTBS) klasifikasi pada kelompok umur < 2 bulan adalah infeksi bakteri sistemik dan infeksi bakteri lokal -

Indikator 13c; Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA (+) di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama 

92/100.000 x 85.560 = 79 penderita



Asumsi; Incidence Rate TB baru BTA positif per 100.000 penduduk = 92 (WHO tahun 2006-2008)

-

Indikator 13d; Jumlah perkiraan pasien DBD ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama 

0,6/100 x 85.560 = 514 penderita



Asumsi angka kesakitan DBD per 100 penduduk = 0,6 (Riskesdas, 2007)

-

Indikator 13e; Jumlah perkiraan penderita diare di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama 

90/1.000 x 85.560 = 7.700 penderita


37



Asumsi angka kesakitan diare =

90/1.000

(Riskesdas 2007) -

Indikator 14; Jumlah seluruh maskin di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama 

-

5.918 maskin


-

5.918 maskin

Indikator 16; Jumlah RS di kabupaten/kota 

Data di tingkat Kota, tidak diperlukan untuk tingkat Kecamatan/UPTD

-

Indikator 17; Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama 

-

Hanya jika terjadi kasus

Indikator 18; Jumlah desa siaga yang dibentuk 

4 desa

2. Identifikasi Sasaran SPM Kesehatan di Kecamatan Pontianak Tenggara -

Indikator 1;



1.347 ibu hamil

Indikator 2;


di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama 

38

20% x 1.347 = 269 ibu SPM KESEHATAN; Sebuah Panduan Formulasi di Tingkat Puskesmas/Kecamatan

 -



-

1.269 ibu bersalin


-

1.269 ibu nifas


-



15% x 1.260 = 189 bayi





-


-

1.260 bayi

4 kelurahan


-

4.985 balita


-

368 anak




39

-


di satu


7.244 murid


-

6.393 pasangan


-



27.655 / 100.000 = 1 kasus





10% x 4.985 = 499 balita










dibagi

atas

pneumonia

berat,



pneumonia

pneumonia.

berat

Dalam

dan

pendekatan

batuk

bukan

manajemen

terpadu balita sakit (MTBS) klasifikasi pada

40


kelompok umur < 2 bulan adalah infeksi bakteri sistemik dan infeksi bakteri local -


92/100.000 x 39.742 = 37 penderita




-


0,6/100 x 39.742 = 239 penderita




-


90/1.000 x 39.742 = 3.577 penderita




90/1.000

(Riskesdas 2007) -


-

4.108 maskin


-

4.108 maskin




41

-


-


3.


4 desa

Identifikasi Sasaran SPM Kesehatan di Kecamatan Pontianak Timur -

Indikator 1;



763 ibu hamil

Indikator 2;



-



20% x 763 = 153 ibu





-

694 ibu bersalin


-

694 ibu nifas

Indikator 5; Jumlah seluruh neonates dengan komplikasi yang ada 

42

15% x 442 = 66 bayi SPM KESEHATAN; Sebuah Panduan Formulasi di Tingkat Puskesmas/Kecamatan

 -



-

442 bayi


-

7 kelurahan


-

2.961 balita


-

2.460 anak


-



di satu


2.906 murid


-

12.152 pasangan

Indikator 13a; Jumlah penduduk <15 tahun di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama 

49.087 / 100.000 = 1 kasus





43

-


10% x 2.961 = 296 balita










dibagi

atas

pneumonia

berat,



pneumonia

pneumonia.

berat

Dalam

dan

pendekatan

batuk

bukan

manajemen



92100.000 x 70.541 = 65 penderita




44


-


0,6/100 x 70.541 = 424 penderita




-


90/1.000 x 70.541 = 6.349 penderita




90/1.000

(Riskesdas 2007) -


-

27.456 maskin


-

27.456



-


-



7 desa


45

4.

Identifikasi Sasaran SPM Kesehatan di Kecamatan Pontianak Barat -

Indikator 1;



881 ibu hamil

Indikator 2;



-



20% x 881 = 176 ibu





-

774 ibu bersalin


-

774 ibu nifas


-



15% x 1.105 = 166 bayi





-


46

1.105 bayi

4 kelurahan


-


-

4.745 balita


-

1.835 anak


-



di satu


4.973 murid


-

17.172 pasangan


-



78.401 / 100.000 = 1 kasus





10% x 4.745 = 475 balita





47







dibagi

atas

pneumonia

berat,



pneumonia

pneumonia.

berat

Dalam

dan

batuk

pendekatan

bukan

manajemen



92/100.000 x 112.667 = 104 penderita




-


0,6/100 x 112.667 = 677 penderita




48


-


90/1.000 x 112.667 = 10.140 penderita




90/1.000

(Riskesdas 2007) -


-

20.479 maskin


-

20.479 maskin



-


-


5.


4 desa

Identifikasi Sasaran SPM Kesehatan di Kecamatan Pontianak Kota -

Indikator 1;


dalam kurun waktu yang sama; 

1.261 ibu hamil


49

-

Indikator 2; Jumlah Ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama

-



20% x 1.261 = 252 ibu





-

1.183 ibu bersalin


-

1.183 ibu nifas


-



15% x 1.419 = 212 bayi





-


-

1.419 bayi

5 kelurahan


-

6.192 balita


50

1.455 anak


-


-



di satu


7.542 murid


-

15.530 pasangan


-



72.905 / 100.000 = 1 kasus





10% x 6.192 = 619 balita










dibagi

atas

pneumonia

berat,



pneumonia

berat

dan


batuk

bukan

51

pneumonia.

Dalam

pendekatan

manajemen



92/100.000 x 104.769 = 97 penderita




-


0,6/100 x 104.769 = 629 penderita




-


90/1.000 x 104.769 = 9.429 penderita




90/1.000

(Riskesdas 2007) -


-

16.238 maskin


52

16.238 maskin


-



-


-


6.


5 desa

Identifikasi Sasaran SPM Kesehatan di Kecamatan Pontianak Utara -

Indikator 1;



2.830 ibu hamil

Indikator 2;



-



20% x 2.830 = 566 ibu





-

2.620 ibu bersalin


2.620 ibu nifas


53

-


-



15% x 2.593 = 389 bayi





-


-

2.593 bayi

4 kelurahan


-

11.167 balita


-

1.826 anak


-



di satu


15.241 murid


54

16.962 pasangan


-


-



75.536 / 100.000 = 1 kasus





10% x 11.167 = 1.117 balita










dibagi

atas

pneumonia

berat,



pneumonia

pneumonia.

berat

Dalam

dan

batuk

pendekatan

bukan

manajemen



92/100.000 x 108.291 = 100 penderita





55

-


0,6/100 x 108.291 = 650 penderita




-


90/1.000 x 108.291 = 9.746 penderita




90/1.000

(Riskesdas 2007) -


-

20.383 maskin


-

20.383 maskin



-


-


56


4 desa


Rekapitulasi sasaran SPM Kesehatan untuk tingkat Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel 10 berikut;


57

Tabel 10. Rekapitulasi Sasaran SPM Kesehatan Tingkat Kecamatan/UPTD di Kota Pontianak JENIS PELAYANAN Pelayanan Kesehatan Dasar

NO

PONTIANAK PONTIANAK PONTIANAK PONTIANAK PONTIANAK PONTIANAK SELATAN TENGGARA TIMUR BARAT KOTA UTARA

INDIKATOR KINERJA

1 2

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 4 Cakupan pelayanan nifas 5 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 6 Cakupan kunjungan bayi 7 Cakupan Desa/Kelurahan UCI 8 Cakupan pelayanan anak balita 9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan gakin 10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD & setingkat 12 Cakupan peserta KB aktif

58

1.835

1.347

763

881

1.261

2.830

367

269

153

176

252

566

1.751

1.269

694

774

1.183

2.620

1.751

1.269

694

774

1.183

2.620

254

189

66

166

212

389

1.690 4 4.963

1.260 4 4.985

442 7 2.961

1.105 4 4.745

1.419 5 6.192

2.593 4 11.167

530

368

2.460

1.835

1.455

1.826







10.535

7.244

2.906

4.973

7.542

15.241

14.463

6.393

12.152

17.172

15.530

16.962


JENIS PELAYANAN Pelayanan Kesehatan Dasar

Pelayanan Kesehatan Rujukan

Penyelidikan Epid & Penanggulangan KLB PromKes & Pemberdayaan Masyarakat

NO

INDIKATOR KINERJA

PONTIANAK PONTIANAK PONTIANAK PONTIANAK PONTIANAK PONTIANAK SELATAN TENGGARA TIMUR BARAT KOTA UTARA

13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit a. Cakupan kasus AFP non Polio pada penduduk <15 tahun b. Cakupan penderita pneumonia balita yang ditangani c. Cakupan penderita baru TB BTA positif per kecamatan yang ditemukan & diobati d. Cakupan penderita DBD yang ditangani sesuai SOP e. Cakupan penderita diare yang datang dan ditangani 14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota 17 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 18 Cakupan Desa Siaga Aktif


1

1

1

1

1

1

496

499

296

475

619

1.117

79

37

65

104

97

100

514

239

424

677

629

650

7.700

3.577

6.349

10.140

9.429

9.746

5.918

4.108

27.456

20.479

16.238

20.383

5.918

4.108

27.456

20.479

16.238

20.383

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Hanya bila terjadi kasus 4






59

60


Penghitungan Target Penghitungan target yang dilakukan dalam langkah ini adalah penghitungan target dalam persentase untuk masingmasing

indikator

SPM

Kesehatan

dan

masing-masing

kecamatan yang ada di Kota Pontianak seperti tersaji pada tabel 11 sampai tabel 32 berikut;


61

Tabel 11. Penghitungan Target SPM Indikator 1, Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kota Pontianak Target Kabupaten Sasaran Kabupaten UPTD/Kecamatan

: 95% : 8.917 bumil Input UPTD/Kec .

Sasaran UPTD/Kec.

Target (%) UPTD/Kec.

Pontianak Selatan

1,33

1.835

54,14%

Pontianak Tenggara

1,00

1.347

55,46%

Pontianak Timur

2,00

763

195,81%

Pontianak Barat

1,67

881

141,60%

Pontianak Kota

2,34

1.261

138,62%

Pontianak Utara

3,00

2.830

79,19%

Tabel 12. Penghitungan Target SPM Indikator 2, Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Pontianak Target Kabupaten Sasaran Kabupaten UPTD/Kecamatan

: 80% : 1.783 ibu Input UPTD/Kec .

Sasaran UPTD/Kec.


Pontianak Selatan

1,33

367

45,58%

Pontianak Tenggara

1,00

269

46,76%

Pontianak Timur

2,00

153

164,42%

Pontianak Barat

1,67

176

119,35%

Pontianak Kota

2,34

252

116,80%

Pontianak Utara

3,00

566

66,67%

62


Tabel 13. Penghitungan Target SPM Indikator 3, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Pontianak Target Kabupaten Sasaran Kabupaten UPTD/Kecamatan


Sasaran UPTD/Kec.


Pontianak Selatan

1,33

1.751

49,98%

Pontianak Tenggara

1,00

1.269

51,85%

Pontianak Timur

2,00

694

189,63%

Pontianak Barat

1,67

774

141,98%

Pontianak Kota

2,34

1.183

130,16%

Pontianak Utara

3,00

2.620

75,35%

Tabel 14. Penghitungan Target SPM Indikator 4, Cakupan pelayanan nifas di Kota Pontianak Target Kabupaten Sasaran Kabupaten UPTD/Kecamatan


Sasaran UPTD/Kec.


Pontianak Selatan

1,33

1.751

49,98%

Pontianak Tenggara

1,00

1.269

51,85%

Pontianak Timur

2,00

694

189,63%

Pontianak Barat

1,67

774

141,98%

Pontianak Kota

2,34

1.183

130,16%

Pontianak Utara

3,00

2.620

75,35%


63

Tabel 15. Penghitungan Target SPM Indikator 5, Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kota Pontianak Target Kabupaten Sasaran Kabupaten UPTD/Kecamatan

: 80% : 1.276 bayi Input UPTD/Kec .

Sasaran UPTD/Kec.


Pontianak Selatan

1,33

254

47,14%

Pontianak Tenggara

1,00

189

47,63%

Pontianak Timur

2,00

66

272,78%

Pontianak Barat

1,67

166

90,56%

Pontianak Kota

2,34

212

99,36%

Pontianak Utara

3,00

389

69,42%

Tabel 16. Penghitungan Target SPM Indikator 6, Cakupan kunjungan bayi di Kota Pontianak Target Kabupaten Sasaran Kabupaten UPTD/Kecamatan

: 90% : 8.509 bayi Input UPTD/Kec .

Sasaran UPTD/Kec.


Pontianak Selatan

1,33

1.690

53,15%

Pontianak Tenggara

1,00

1.260

53,60%

Pontianak Timur

2,00

442

305,57%

Pontianak Barat

1,67

1.105

102,06%

Pontianak Kota

2,34

1.419

111,36%

Pontianak Utara

3,00

2.593

78,13%

64


Tabel 17. Penghitungan Target SPM Indikator 7, Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Kota Pontianak Target Kabupaten Sasaran Kabupaten UPTD/Kecamatan

: 100% : 28 desa Input UPTD/Kec .

Sasaran UPTD/Kec.


Pontianak Selatan

1,33

4

82,10%

Pontianak Tenggara

1,00

4

61,73%

Pontianak Timur

2,00

7

70,55%

Pontianak Barat

1,67

4

103,09%

Pontianak Kota

2,34

5

115,56%

Pontianak Utara

3,00

4

185,19%

Tabel 18. Penghitungan Target SPM Indikator 8, Cakupan pelayanan anak balita di Kota Pontianak Target Kabupaten Sasaran Kabupaten UPTD/Kecamatan

: 90% : 35.013 anak Input UPTD/Kec .

Sasaran UPTD/Kec.


Pontianak Selatan

1,33

4.963

74,47%

Pontianak Tenggara

1,00

4.985

55,74%

Pontianak Timur

2,00

2.961

187,69%

Pontianak Barat

1,67

4.745

97,80%

Pontianak Kota

2,34

6.192

105,01%

Pontianak Utara

3,00

11.167

74,65%


65

Tabel 19. Penghitungan Target SPM Indikator 9, Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin di Kota Pontianak Target Kabupaten Sasaran Kabupaten UPTD/Kecamatan

: 100% : 8.474 anak Input UPTD/Kec .

Sasaran UPTD/Kec.


Pontianak Selatan

1,33

530

187,52%

Pontianak Tenggara

1,00

368

203,06%

Pontianak Timur

2,00

2.460

60,75%

Pontianak Barat

1,67

1.835

68,01%

Pontianak Kota

2,34

1.455

120,18%

Pontianak Utara

3,00

1.826

122,77%

Tabel 20. Penghitungan Target SPM Indikator 10, Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kota Pontianak Target Kabupaten Sasaran Kabupaten UPTD/Kecamatan

: 100% : Hanya bila ditemukan kasus Input Sasaran UPTD/Kec . UPTD/Kec.


Pontianak Selatan

1,33



Pontianak Tenggara

1,00



Pontianak Timur

2,00



Pontianak Barat

1,67



Pontianak Kota

2,34



Pontianak Utara

3,00



66


Tabel 21. Penghitungan Target SPM Indikator 11, Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di Kota Pontianak Target Kabupaten Sasaran Kabupaten UPTD/Kecamatan

: 100% : 48.441 siswa Input UPTD/Kec .

Sasaran UPTD/Kec.


Pontianak Selatan

1,33

10.535

53,93%

Pontianak Tenggara

1,00

7.244

58,97%

Pontianak Timur

2,00

2.906

293,99%

Pontianak Barat

1,67

4.973

143,45%

Pontianak Kota

2,34

7.542

132,53%

Pontianak Utara

3,00

15.241

84,08%

Tabel 22. Penghitungan Target SPM Indikator 12, Cakupan peserta KB aktif di Kota Pontianak Target Kabupaten Sasaran Kabupaten UPTD/Kecamatan

: 70% : 82.672 pasangan Input Sasaran UPTD/Kec . UPTD/Kec.


Pontianak Selatan

1,33

14.463

46,93%

Pontianak Tenggara

1,00

6.393

79,82%

Pontianak Timur

2,00

12.152

83,99%

Pontianak Barat

1,67

17.172

49,63%

Pontianak Kota

2,34

15.530

76,89%

Pontianak Utara

3,00

16.962

90,26%


67

Tabel 23. Penghitungan Target SPM Indikator 13a, Cakupan kasus AFP non Polio pada penduduk <15 tahun di Kota Pontianak Target Kabupaten Sasaran Kabupaten UPTD/Kecamatan

: 100% :4 Input UPTD/Kec .

Sasaran UPTD/Kec.


Pontianak Selatan

1,33

1

100%

Pontianak Tenggara

1,00

1

100%

Pontianak Timur

2,00

1

100%

Pontianak Barat

1,67

1

100%

Pontianak Kota

2,34

1

100%

Pontianak Utara

3,00

1

100%

Tabel 24. Penghitungan Target SPM Indikator 13b, Cakupan penderita pneumonia balita yang ditangani di Kota Pontianak Target Kabupaten Sasaran Kabupaten UPTD/Kecamatan

: 100% : 3.502 penderita Input Sasaran UPTD/Kec . UPTD/Kec.


Pontianak Selatan

1,33

496

82,81%

Pontianak Tenggara

1,00

499

61,89%

Pontianak Timur

2,00

296

208,66%

Pontianak Barat

1,67

475

108,57%

Pontianak Kota

2,34

619

116,74%

Pontianak Utara

3,00

1.117

82,94%

68


Tabel 25. Penghitungan Target SPM Indikator 13c, Cakupan penderita baru TB BTA positif per kecamatan/puskesmas yang ditemukan dan diobati di Kota Pontianak Target Kabupaten Sasaran Kabupaten UPTD/Kecamatan

: 100% : 482 penderita Input UPTD/Kec .

Sasaran UPTD/Kec.


Pontianak Selatan

1,33

79

71,56%

Pontianak Tenggara

1,00

37

114,88%

Pontianak Timur

2,00

65

130,78%

Pontianak Barat

1,67

104

68,25%

Pontianak Kota

2,34

97

102,54%

Pontianak Utara

3,00

100

127,51%

Tabel 26. Penghitungan Target SPM Indikator 13d, Cakupan penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di Kota Pontianak Target Kabupaten Sasaran Kabupaten

: 100% : 3.133 penderita Input UPTD/Kec .

Sasaran UPTD/Kec.


Pontianak Selatan

1,33

514

71,49%

Pontianak Tenggara

1,00

239

115,60%

Pontianak Timur

2,00

424

130,32%

Pontianak Barat

1,67

677

68,15%

Pontianak Kota

2,34

629

102,78%

Pontianak Utara

3,00

650

127,51%

UPTD/Kecamatan


69

Tabel 27. Penghitungan Target SPM Indikator 13e, Cakupan penderita diare yang datang dan ditangani di Kota Pontianak Target Kabupaten Sasaran Kabupaten UPTD/Kecamatan

: 100% : 46.941 penderita Input Sasaran UPTD/Kec . UPTD/Kec.


Pontianak Selatan

1,33

7.700

71,50%

Pontianak Tenggara

1,00

3.577

115,72%

Pontianak Timur

2,00

6.349

130,40%

Pontianak Barat

1,67

10.140

68,17%

Pontianak Kota

2,34

9.429

102,73%

Pontianak Utara

3,00

9.746

127,42%

Tabel 28. Penghitungan Target SPM Indikator 14, Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin di Kota Pontianak Target Kabupaten Sasaran Kabupaten

: 100% : 94.582 maskin Input UPTD/Kec .

Sasaran UPTD/Kec.


Pontianak Selatan

1,33

5.918

187,44%

Pontianak Tenggara

1,00

4.108

203,03%

Pontianak Timur

2,00

27.456

60,76%

Pontianak Barat

1,67

20.479

68,01%

Pontianak Kota

2,34

16.238

120,19%

Pontianak Utara

3,00

20.383

122,76%

UPTD/Kecamatan

70


Tabel 29. Penghitungan Target SPM Indikator 15, Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kota Pontianak Target Kabupaten Sasaran Kabupaten

: 100% : 94.582 maskin Input UPTD/Kec .

Sasaran UPTD/Kec.


Pontianak Selatan

1,33

5.918

187,44%

Pontianak Tenggara

1,00

4.108

203,03%

Pontianak Timur

2,00

27.456

60,76%

Pontianak Barat

1,67

20.479

68,01%

Pontianak Kota

2,34

16.238

120,19%

Pontianak Utara

3,00

20.383

122,76%

UPTD/Kecamatan

Tabel 30. Penghitungan Target SPM Indikator 16, Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Di Kabupaten/Kota di Kota Pontianak Target Kabupaten Sasaran Kabupaten UPTD/Kecamatan

: 100% :Input UPTD/Kec .

Sasaran UPTD/Kec.


Pontianak Selatan

1,33

NA.

NA.

Pontianak Tenggara

1,00

NA.

NA.

Pontianak Timur

2,00

NA.

NA.

Pontianak Barat

1,67

NA.

NA.

Pontianak Kota

2,34

NA.

NA.

Pontianak Utara

3,00

NA.

NA.

Keterangan; NA = Not applicable; hanya berlaku untuk level kabupaten/kota SPM KESEHATAN; Sebuah Panduan Formulasi di Tingkat Puskesmas/Kecamatan

71

Tabel 31. Penghitungan Target SPM Indikator 17, Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam di Kota Pontianak Target Kabupaten Sasaran Kabupaten UPTD/Kecamatan

: 100% : Hanya bila terjadi kasus Input Sasaran UPTD/Kec . UPTD/Kec.


Pontianak Selatan

1,33

Hanya bila terjadi kasus


Pontianak Tenggara

1,00



Pontianak Timur

2,00



Pontianak Barat

1,67



Pontianak Kota

2,34



Pontianak Utara

3,00



Tabel 32. Penghitungan Target SPM Indikator 18, Cakupan Desa Siaga Aktif di Kota Pontianak Target Kabupaten Sasaran Kabupaten UPTD/Kecamatan

: 80% : 28 desa Input UPTD/Kec .

Sasaran UPTD/Kec.


Pontianak Selatan

1,33

4

65,68%

Pontianak Tenggara

1,00

4

49,38%

Pontianak Timur

2,00

7

56,44%

Pontianak Barat

1,67

4

82,47%

Pontianak Kota

2,34

5

92,44%

Pontianak Utara

3,00

4

148,15%

72


Tabel 33. Rekapitulasi Penghitungan Target SPM Kesehatan Tingkat Kecamatan/UPTD di Kota Pontianak

JENIS PELAYANAN

Pelayanan Kesehatan Dasar

NO

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10

INDIKATOR KINERJA

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan Desa/Kelurahan UCI Cakupan pelayanan anak balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan gakin Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

TARGET KABUPATEN 95%

PONTIANAK SELATAN

PONTIANAK TENGGARA

PONTIANAK TIMUR

PONTIANAK BARAT

PONTIANAK KOTA

PONTIANAK UTARA

SASA- TARGET SASA- TARGET SASA- TARGET SASA- TARGET SASA- TARGET SASA- TARGET RAN (%) RAN (%) RAN (%) RAN (%) RAN (%) RAN (%)

763

195,81

881

141,60 1.261 138,62 2.830 79,19

46,76

153

164,42

176

119,35

90%

1.751 49,98 1.269 51,85

694

189,63

774

141,98 1.183 130,16 2.620 75,35

90%

1.751 49,98 1.269 51,85

80%

1.835 54,14 1.347 55,46 367

45,58

269

252

116,80

566

66,67

694

189,63

774

141,98 1.183 130,16 2.620 75,35

47,63

66

272,78

166

90,56

90% 100%

1.690 53,15 1.260 53,60 4 82,10 4 61,73

442 7

305,57 1.105 102,06 1.419 111,36 2.593 78,13 70,55 4 103,09 5 115,56 4 185,19

90%

4.963 74,47 4.985 55,74 2.961 187,69 4.745 97,80 6.192 105,01 11.167 74,65

80%

254

47,14

189

100%

530

187,52

368

100%





212

99,36

389

69,42

203,06 2.460 60,75 1.835 68,01 1.455 120,18 1.826 122,77 Hanya bila ditemukan kasus

73









JENIS PELAYANAN



NO

11

12 13

14

TARGET KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD & setingkat Cakupan peserta KB aktif Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit a. Cakupan kasus AFP non Polio pada penduduk <15 tahun b. Cakupan penderita pneumonia balita yang ditangani c. Cakupan penderita baru TB BTA positif per kecamatan/puskesmas yang ditemukan dan diobati d. Cakupan penderita DBD yang ditangani sesuai SOP e. Cakupan penderita diare yang datang dan ditangani Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

74

PONTIANAK SELATAN

PONTIANAK TENGGARA

PONTIANAK TIMUR

PONTIANAK BARAT

PONTIANAK KOTA

PONTIANAK UTARA


100%

10.535 53,93 7.244 58,97 2.906 293,99 4.973 143,45 7.542 132,53 15.241 84,08

70%

14.463 46,93 6.393 79,82 12.152 83,99 17.171 49,63 15.530 76,89 16.962 90,26

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

100%

496

82,81

499

61,89

296

208,66

475

108,57

619

116,74 1.117 82,94

100%

79

71,56

37

114,88

65

130,78

104

68,25

97

102,54

100

127,51

100%

514

71,49

239

115,60

424

130,32

677

68,15

629

102,78

650

127,51

100%

7.700 71,50 3.577 115,72 6.349 130,40 10.140 68,17 9.429 102,73 9.746 127,42

100%

5.918 187,44 4.108 203,03 27.456 60,76 20.479 68,01 16.238 120,19 20.383 122,76


JENIS PELAYANAN

Pelayanan Kesehatan Rujukan

NO

15

16

Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

17

18

INDIKATOR KINERJA

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan Desa Siaga Aktif

TARGET KABUPATEN

100%

100%

100%

80%


PONTIANAK SELATAN

PONTIANAK TENGGARA

PONTIANAK TIMUR

PONTIANAK BARAT

PONTIANAK KOTA

PONTIANAK UTARA


5.918 187,44 4.108 203,03 27.479 60,76 20.479 68,01 16.238 120,19 20.383 122,76

NA.

NA.

NA.

NA.

NA.

NA.

NA.

NA.

NA.

NA.

NA.

NA.

Hanya Hanya Hanya Hanya Hanya Hanya Hanya Hanya Hanya Hanya Hanya Hanya bila bila bila bila bila bila bila bila bila bila bila bila terjadi terjadi terjadi terjadi terjadi terjadi terjadi terjadi terjadi terjadi terjadi terjadi kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus kasus 4

65,68

4

49,38

75

7

56,44

4

82,47

5

92,44

4

148,15

76


Diskusi Berdasarkan hasil perhitungan di 8 (delapan) daerah uji coba didapatkan adanya target yang melebihi 100% dari sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat input yang tidak berimbang dengan beban kerja (target & sasaran) SPM bidang kesehatan. Kelebihan input bisa dilacak kembali dari 3 (tiga) komponen input sebelumnya. Bisa jadi soal sarana/prasaran, sumber

daya

tenaga

ataupun

pengalokasian

anggaran.

Solusinya adalah realokasi sumber daya. Untuk sarana/prasarana kita akan kesulitan untuk melakukan realokasi, terutama pada prasarana gedung. Yang


77

paling memungkinkan adalah realokasi sumber daya tenaga dan realokasi alokasi anggaran bidang kesehatan. Realokasi dilakukan

dengan

lebih

memperhatikan

beban

kerja

berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Lebih lanjut berdasarkan hasil roundtable discussion yang

melibatkan

peserta

dari

kabupaten/kota

tempat

dilaksanakan uji coba menyatakan bahwa formula yang disusun cukup

mudah dipahami dan

diterapkan

bagi pelaksana

lapangan. Selain itu juga muncul pernyataan bahwa formula ini sudah cukup memenuhi rasa keadilan antar wilayah dalam satu kabupaten/kota. Dalam diskusi sempat muncul juga untuk mempertimbangkan kemungkinan input lain yang lebih spesifik wilayah. Tapi pertimbangan ini menjadi gugur dengan sendirinya setelah terlontar bahwa formula yang dimunculkan haruslah yang sederhana sehingga lebih mudah diterapkan dan data lebih mudah untuk disediakan. Beberapa kemungkinan input yang dilontarkan adalah tingkat kesulitan wilayah (geografis), kepadatan penduduk dan juga tingkat ketersedian sarana transportasi. Dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ada beberapa target yang dipatok sebesar 100%. Berdasarkan hasil diskusi disepakati bahwa untuk target yang melebihi 100% tidak perlu dilakukan penghitungan ulang.

78


Rekomendasi Berdasarkan

fakta-fakta

lapangan

hasil

penelitian

maupun uji coba di 8 (delapan) wilayah maka direkomendasikan bahwa; 1. Perlu dipertimbangkan untuk melakukan pembobotan dalam setiap komponen input. Pembobotan dilakukan berdasarkan program/kegiatan yang terkait. Misalnya untuk input sumber daya tenaga, maka untuk SPM yang berkaitan dengan program kesehatan ibu dan anak bobot tenaga bidan diberi pembobotan yang lebih besar disbanding tenaga perawat.


79

2. Formula yang terbentuk dijadikan sebagai alat (tools) realokasi input. Hal ini bisa dilakukan tentunya jika SPM bidang Kesehatan dianggap sebagai mainframe yang harus dijalankan. 3. Perlu ujicoba lebih lanjut dengan lebih banyak variasi wilayah.

80


KEPUSTAKAAN

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik dan United Nations Population Fund, 2008. Proyeksi Penduduk Menurut Umur Tunggal dan Umur Tertentu Tahun 2005-2015. Badan Pusat Statistik, Jakarta Badan Pusat Statistika Kota Pontianak. 2010. Kota Pontianak dalam Angka tahun 2009 Bassett, Chris (ed), 2004. Qualitative Research in Health Care. Whurr Publishers, London & Philadelphia Collion, Marie-Helene, & Ali Kissi, 1995. Guide to Program Planning and Priority Setting. ISNAR, Morrocco Grabinski, Michael, 2007. Management Methods and Tools, Practical Know-how for Students, Managers, and Consultants. Gabler, Wiesbaden Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal. www.kkppi.go.id diunduh 15 agustus 2009 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2003. Kepmenkes No. 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. www.acehinstitute.org diunduh 15 Agustus 2009 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2004. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. www.depkes.go.id. Diunduh 15 Agustus 2009


81

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2008a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. www.depkes.go.id. Diunduh 15 Agustus 2009 Kosen, Soewara, 2007. Assessmen Kinerja dan Pelaksanaan Urusan Wajib Standar Pelayanan Minimal (UW-SPM) Sektor Kesehatan Kabupaten-Kota. Puslitbang Sistem dan Kebijakan Kesehatan, Badan Litbang Kesehatan Kementerian Kesehatan. Depkes RI Kushandajani, 2007. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Peningkatan Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah.

dan

Mitton, Craig, & Cam Donaldson, 2004. Priority Setting Toolkit: A Guide to The Use of Economics in Healthcare Decision Making. BMJ Publishing Group, London Murti B. 2006. Desain dan Ukuran Sampel untuk Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif di Bidang Kesehatan. Yogyakarta. Gajah Mada University Press. Pemerintah Kota Pontianak. 2010a. Profil Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2009 Pemerintah Kota Pontianak. 2010b. Profil Kesehatan UPTD Pontianak Selatan tahun 2009 Pemerintah Kota Pontianak. 2010c. Profil Kesehatan UPTD Pontianak Tenggara tahun 2009 Pemerintah Kota Pontianak. 2010d. Profil Kesehatan UPTD Pontianak Timur tahun 2009 Pemerintah Kota Pontianak. 2010e. Profil Kesehatan UPTD Pontianak Barat tahun 2009 Pemerintah Kota Pontianak. 2010f. Profil Kesehatan UPTD Pontianak Kota tahun 2009 Pemerintah Kota Pontianak. 2010g. Profil Kesehatan UPTD Pontianak Utara tahun 2009

82


Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. www.desentralisasi-kesehatan.net. Diunduh 7 Oktober 2007 Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. www.desentralisasi-kesehatan.net. Diunduh 7 Oktober 2007 Pemerintah Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. www.bappenas.go.id diunduh 15 Agsutus 2009 Retno, Nowo, 2004. Uji Coba Standar Pelayanan Minimal untuk Kesehatan Dasar Puskesmas di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Setiaji, Fadlan, 2005. Rancangan Sistem Pengelolaan Data Standar Pelayanan Minimal (SPM) Online Di Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005. Universitas Diponegoro, Semarang Setiawan, Nugraha, 2005. Perubahan Konsep Perkotaan di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Analisis Urbanisasi. Universitas Padjadjaran, Bandung Trisnantoro,Laksono, 2006. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Sektor Kesehatan. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 4 Desember 2006


83

84


Standar Pelayanan Minimal Kesehatan; Sebuah Panduan Formulasi di Tingkat Puskesmas/Kecamatan - Agung Dwi Laksono

Recommend Documents