Pedoman program PONED adalah acuan atau standar yang diperuntukan bagi Kementrian Kesehatan, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, organisasi profesi dan seminat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat dalam mengelola penyelenggaraan puskesmas mampu PONED. Tujuan Umum: Tersedianya pedoman penyelenggaraan puskesmas mampu PONED. Tujuan Khusus: 1. Diketahuinya
langkah-langkah
persiapan
perencanaan
dalam
meningkatkan fungsi puskesmas menjadi puskesmas mampu PONED. 2. Diketahuinya fungsi puskesmas mampu PONED dalam upaya penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
obstetri
dan
neonatal
emergensi/komplikasi tingkat dasar. 3. Diketahuinya fungsi puskesmas mampu PONED sebagai pusat rujukan antara dari puskesmas di sekitarnya dalam bentuk satu kesatuan jejaring/sistem rujukan regional untuk kasus obstetri dan neonatal emergensi/komplikasi di tingkat kecamatan dan atau di kabupaten/kota. 4. Adanya acuan dalam membentuk satu sistem rujukan obstetri dan neonatal emergensi dasar akan mendukung berfungsinya rumah sakit PONED sebagai rujukan obstetri dan neonatal emergensi/komplikasi di 3. Kebijakan
wilayah kabupaten bersangkutan. Landasan hukum yang terkait dengan pedoman program PONED adalah: 1. UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran. 2. UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 3. UU No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 4. UU No.25 tahun 2009 tentang Layanan Publik. 5. UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan 6. UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 7. UU No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
4. Referensi
(BPJS) Keputusan
Direktur
Jenderal
Bina
Upaya
Kesehatan
Nomor
HK.02.03/II/1911/2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)
Diakses
di:
http://www.gizikia.depkes.go.id/wp-
content/uploads/downloads/2014/03/PEDOMAN-PUSKESMAS-PONED2013.pdf Referensi Tambahan (buku-buku) terkait penyelenggaraan PONED: 1. Keputusan Menteri Kesehatan R.I No.1428 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas. 2. Buku saku Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial, Pedoman Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan bersama WHO, IDAI dan UNICEF, 2010. 3. Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 jam di Rumah Sakit, Kementerian 5. Langkahlangkah
Kesehatan R.I, 2012. 1. Langkah pertama: Dinas Kesehatan kabupaten/kota memilih Puskesmas rawat inap yang ada di wilayahnya untuk dikembangkan menjadi Puskesmas mampu PONED. 2. Langkah kedua: Memperhitungkan jumlah pasien yang akan dilayani 3. Langkah ketiga: Mempersiapkan kebutuhan sumber daya kesehatan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan PONED 4. Langkah keempat: Mempersiapkan bangunan fasilitas pelayanan rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas mampu PONED dan kelengkapan sarana dan prasarananya 5. Langkah kelima: Mempersiapkan peralatan untuk penyelenggaraan PONED 6. Langkah keenam: Mempersiapkan obat dan bahan habis pakai 7. Langkah ketujuh: Penataan Area Lingkungan 8. Langkah kedelapan: Mempersiapkan sarana pendukung pelayanan PONED 9. Langkah kesembilan: Memfungsikan PONED di Puskesmas dan upaya
pemantapan selanjutnya 6. Hal – hal Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan hendaknya selalu yang perlu di memperhatikan langkah – langkah yang telah dibuat. perhatikan 7. Unit terkait 1. Puskesmas mampu PONED dengan jejaring sistem rujukannya 2. Puskesmas non PONED disekitarnya dengan jejaring rujukannya 3. Rumah Sakit Rujukan Spesalistik Obstetri-Neonatal (RS PONEK/ Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi) 4. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 5. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota 6. Lintas Sektor terkait, tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan 7. Organisasi Profesi, LSM dan Masyarakat peduli, Media Massa 8. Dokumen terkait 9. Rekaman Historis
