KEMENTERIAN AGAMA RI No. Dok. UIN SYARIF HIDAYATULLAH Tgl. Terbit Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia
No.Revisi Hlm.
Un.01-B.II-KEU-SUB.VER-SOP009 1 Oktober 2013 000 2|3
SOP ADMINISTRASI PERPAJAKAN
c. d. e. f.
Faktur Pajak Data Perhitungan Pajak Rekap Pajak SPT Masa PPN, PPh pasal 21,22,23,4(2)
6. INSTRUKSI KERJA a. Dasar hukum: 1. Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana dirubah terarkhir dengan UU no. 16 Tahun 2009 2. Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 3. Undang-Undang No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.42 Tahun 2009 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 80/PMK.03/2010 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaaan pembayaran pajak. 5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir SPT Masa PPh pasal 21 dan/atau pasal 26 dan bukti pemotongan/pemungutan PPh pasal 21 dan/atau pasal 26 6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPh pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau pasal 26 serta bukti Pemotongan/Pemungutannya 7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT Masa PPN
Kualifikasi Pelaksana: 1. Berlatar belakang pendidikan S1 Akuntansi 2. Pernah mengikuti pelatihan perpajakan Brevet A-B 3. Memiliki ketekunan, ketelitian, dan kejujuran 4. Selalu mengikuti perkembangan dunia perpajakan dan perubahan peraturan perpajakan
Keterkaitan: a. Bendahara Pengeluaran UIN Jakarta b. BPP/PUMK Fakultas/Unit c. Kasubbag Pelaksanaan dan Verifikasi Anggaran d. Petugas Administrasi Pajak Rektorat e. Staff keuangan Rektorat/Fakultas/Unit
Peralatan/Perlengkapan: a. Komputer b. Formulir perpajakan seperti: Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan PPh, bukti potong pajak, faktur pajak, Surat Setoran Pajak (SSP) c. Peraturan perundang-undangan perpajakan d. Koneksi Internet untuk akses informasi perpajakan e. e-mail f. Alat komunikasi
Peringatan: a. Untuk menghindari sanksi perpajakan, hendaknya data pajak tepat waktu.disampaikan oleh setiap fakultas/unit. b. Hendaknya setiap bendahara memastikan kebenaran perhitungan pajak dan pengisian formulir pajak
Pencatatan dan Pendataan: a. Buku Pembantu Pajak b. Rekap pajak c. SPT Masa PPN, PPh pasal 21, 22, 23 4(2) d. Daftar Bukti Potong
KEMENTERIAN AGAMA RI No. Dok. UIN SYARIF HIDAYATULLAH Tgl. Terbit Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia
No.Revisi Hlm.
Un.01-B.II-KEU-SUB.VER-SOP009 1 Oktober 2013 000 3|3
SOP ADMINISTRASI PERPAJAKAN
PELAKSANA No
1
2
3
4
AKTIVITAS
BPP Fakultas/unit
Petugas adm. pajak rektorat
Bendahara pengeluaran UIN Jakarta
MUTU BAKU Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Kassubbag Pelaksanaan & verifikasi Anggaran
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
Paling lambat akhir bulan 1 hari
Data Perhitungan pajak
Mulai
Menyampaikan data perhtiungan pajak Verifikasi ketepatan perhitungan pajak Disetujui?
Data Perhitungan pajak Data Perhitungan pajak tidak
Data Perhitungan pajak
Data Perhitungan pajak Data Perhitungan pajak yang telah diverifikasi
ya 5
6
Melakukan penyetoran pajak, pembuatan bukti potong & rekap pajak Input SPT Masa PPN, PPh pasal 21,22,23,4(2)
7
Verifikasi dan Tandatangan
8
Proses Penerimaan SPT
9
Menerima SPT yang telah dilaporkan ke KPP Mengarsipkan Laporan Pajak
10
11
Selesai
-SSP -Bupot pajak -Rekap Pajak -Buku Pembantu Pajak SPT Masa: PPN, PPh 21, 22, 23, 4(2) SPT Masa: PPN, PPh 21, 22, 23, 4(2) SPT Masa: PPN, PPh 21, 22, 23, 4(2) SPT Masa: PPN, PPh 21, 22, 23, 4(2) -SPT masa -SSP -rekap pajak -bupot pajak
1 bulan
-SSP -Bupot pajak -Rekap Pajak -Buku Pembantu Pajak
1 bulan
SPT Masa: PPN, PPh 21, 22, 23, 4(2)
1 hari
SPT Masa: PPN, PPh 21, 22, 23, 4(2)
5 hari
SPT Masa: PPN, PPh 21, 22, 23, 4(2)
Setiap bulan
SPT Masa: PPN, PPh 21, 22, 23, 4(2)
Setiap bulan
-SPT masa -SSP -rekap pajak -bupot pajak
