1.Pengertian Tujuan 3.Kebijakan 4.Referensi 5.Prosedur
Unit Terkait Dokumen Terkait
Prosedur ini berisi tahap-tahap pemeriksaan calon jemaah haji. Pemeriksaan kondisi jemaah haji sebelum berangkat dan sebagai syarat untuk menunaikan haji Kebijakan Kepala Puskesmas Mataram nomor .....tanggal ............... Pedoman teknis pemeriksaan jemaah haji, depkes 2011 Prosedur pemeriksaan adalah tata cara pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi jemaah haji. 1. Jemaah haji mengajukan permintaan Pemeriksaan Kesehatan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan bagi kelengkapan pendaftaran haji. 2. Pemeriksaan kesehatan jemaah haji di Puskesmas sesuai tempat tinggal/domisilinya. 3. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sesuai protokol standar profesi kedokteran meliputi pemeriksaan medis dasar sebagai berikut : Anamnesis Pemeriksaan fisik Pemeriksaan penunjang Penilaian kemandirian Tes kebugaran 4. Hasil pemeriksaan dan kesimpulannya dicatat dalam Catatan Medik dan disimpan di sarana pemeriksaan. 5. Catatan Medik merupakan sumber data dan dasar pengisian Buku Kesehatan Jemaah Haji (BKJH) setelah buku tersebut tersedia. 6. Hasil pemeriksaan kesehatan menjadi dasar penerbitan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan oleh dokter pemeriksa. 7. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan diserahkan oleh Jemaah sebagai kelengkapan dokumen perjalanan ibadah haji di Kantor Kementerian Agama. 8. Jemaah haji yang memenuhi syarat dapat segera diberikan imunisasi Meningitis meningokokus (MM). 9. Dokter mengeluarkan Surat Keterangan Vaksinasi atau Profilaksis sebagai dasar penerbitan International Certificates of Vaccination(ICV) oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Profilaksis terlampir. 10. Kepala Puskesmas bertanggungjawab atas pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota selanjutnya melaporkan rekapitulasi hasil Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama kepada Kepala Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. 12. Pembiayaan Pemeriksaan Kesehatan diatur menurut kebijakan daerah setempat.
