Sop Farmasi Akreditasi

KABUPATENSOLOKSELATAN

PENATALAKSANAAN PULPITIS No. Dokumen : No. Revisi : 00 Tanggal Terbit : 20 Januari 2016

SOP

Halaman

:½

PUSKESMAS PAKAN RABAA

1. Pengertian

2. Tujuan

3. Kebijakan 4. Referensi

dr. KUSHARNI NIP. 198106102010012029

Pulpitis adalah kondisi inflamasi pulpa persisten yang disebabkan oleh meluasnya karies sehingga mengenai pulpa muda. Inflamasi pulpa ini bersifat simtomatik atau asimtomatik disebabkan suatu stimulus noksius. Pasien mengalami sakit yang hebat terutama bila ada perubahan temperatur kearah dingin, makan makanan manis atau asam, makanan masuk kedalam kavitas, penghisapan, dan sikap berbaring. Rasa sakit berlanjut walau penyebab dihilangkan, menusuk, tajam, dan menyentak-nyentak pada kondisi parah yang menyebabkan pasien tidak dapat tidur. a. Menentukan gigi yang menjadi penyebab rasa sakit dengan pemeriksaan subjektif/anamnesa dan pemeriksaan objektif (intra oral dan ekstra oral). b. Menegakkan diagnosa c. Menentukan perawatan tindak lanjut yang dapat dilakukan di Puskesmas. Berdasarkan SK Kepala Puskesmas No. ………. Tentang…………………. 1. 2. 3. 4.

5. Prosedur / Langkahlangkah

6. Diagram Alir (jika dibutuhkan) 7. Unit Terkait

UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan UU Praktek Kedokteran 2004 Permenkes 128 Tahun 2004 Diagnosis dan Terapi Penyakit Gigi dan Mulut. LSKI tahun 2006

1. Menyiapkan pasien pada posisi yang tepat untuk dilakukan pemeriksaan. 2. Pemeriksaan subjektif/anamnesa yang berisi pertanyaan pada pasien tentang perihal keluhan utama, lokasi keluhan, kapan mulai timbulnya dan kronologi perkembangannya serta gejala yang menyertai keluhan. 3. Pemeriksaan objektif intra oral yang dilakukan dengan bantuan alat dasar berupa: kaca mulut, sonde, pinset dan ekskavator. 4. Menegakkan diagnosa 5. Melakukan penatalaksanaan pulpitis berupa perawatan endodontik, bila perlu dapat diberikan analgetik dan antibiotik.

1. Poli Gigi 2. Apotek

8. Rekaman Historis No

Halaman

Yang Dirubah

Perubahan

Diberlakukan Tgl.


PENATALAKSANAAN NEKROSIS PULPA No. Dokumen : No. Revisi : 00 Tanggal Terbit : 20 Januari 2016 Halaman :½

SOP PUSKESMAS PAKAN RABAA

dr. KUSHARNI NIP. 198106102010012029

1. Pengertian

Nekrosis Pulpa adalah kematian pulpa sebagian atau seluruhnya disebabkan oleh inflamasi atau trauma injuri. Perubahan warna mengindikasikan terjadinya nekrosis walaupun pasien tidak mengeluhkan apa-apa. Pada pemeriksaan klinis akan ditemukan kavitas yang sangat besar menembus ruang pulpa.

2. Tujuan

a. Menentukan gigi yang menjadi penyebab rasa sakit dengan subjektif/anamnesa dan pemeriksaan objektif (intra oral dan ekstra oral). b. Menegakkan diagnosa c. Menentukan perawatan tindak lanjut yang dapat dilakukan di Puskesmas.


Berdasarkan SK Kepala Puskesmas No. ………. Tentang…………………. 1. 2. 3. 4.



pemeriksaan


1. Menyiapkan pasien pada posisi yang tepat untuk dilakukan pemeriksaan. 2. Pemeriksaan subjektif/anamnesa yang berisi pertanyaan pada pasien tentang perihal keluhan utama, lokasi keluhan, kapan mulai timbulnya dan kronologi perkembangannya serta gejala yang menyertai keluhan. 3. Pemeriksaan objektif intra oral yang dilakukan dengan bantuan alat dasar berupa: kaca mulut, sonde, pinset dan ekskavator. 4. Menegakkan diagnosa 5. Melakukan penatalaksanaan nekrosis pulpa berupa perawatan endodontik.



Halaman

Yang Dirubah

Perubahan

Diberlakukan Tgl.


PENATALAKSANAAN GINGIVITIS No. Dokumen : No. Revisi : 00 Tanggal Terbit : 20 Januari 2016

SOP

Halaman

:½


dr. KUSHARNI NIP. 198106102010012029

1. Pengertian

Gingivitis adalah suatu peradangan pada gusi. Gingivitis dapat terjadi pada interdental papil, tepi gusi, gusi cekat, atau kombinasinya. Gingivitis ditandai dengan adanya perubahan warna gusi menjadi lebih merah atau pucat, mudah berdarah, gusi membengkak sehingga permukaannya menjadi mengkilat dan licin, konsistensi lunak, terasa tidak nyaman, dan dapat disertai bau mulut.

2. Tujuan






pemeriksaan


1. Menyiapkan pasien pada posisi yang tepat untuk dilakukan pemeriksaan. 2. Pemeriksaan subjektif/anamnesa yang berisi pertanyaan pada pasien tentang perihal keluhan utama, lokasi keluhan, kapan mulai timbulnya dan kronologi perkembangannya serta gejala yang menyertai keluhan. 3. Pemeriksaan objektif intra oral yang dilakukan dengan bantuan alat dasar berupa: kaca mulut, sonde, pinset dan ekskavator. 4. Menegakkan diagnosa 5. Melakukan penatalaksanaan gingivitis berupa skeling, root planing, kuretase, disertai instruksi pemeliharaan kebersihan mulut.

1. Poli Gigi


Halaman

Yang Dirubah

Perubahan

Diberlakukan Tgl.

PENATALAKSANAAN PERIODONTITIS


No. Dokumen : No. Revisi : 00 Tanggal Terbit : 20 Januari 2016 Halaman :½


dr. KUSHARNI NIP. 198106102010012029

1. Pengertian

Periodontitis adalah merupakan kelanjutan dari gingivitis yang melibatkan epitel perleketan, ligamen periodontal, sementum, dan tulang alveolar. Tanda klinis periodontitis serupa dengan tanda klinis gingivitis ditambah dengan terbentuknya poket periodontal. Tanda klinis penyerta lainnya adalah halitosis, resesi gusi, kegoyangan, migrasi, atau ekstrusi gigi.

2. Tujuan



Berdasarkan SK Kepala Puskesmas No. ………. Tentang………………….

pemeriksaan

1. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. UU Praktek Kedokteran 2004 3. Permenkes 128 Tahun 2004 4. Diagnosis dan Terapi Penyakit Gigi dan Mulut. LSKI tahun 2006 5. Prosedur / Langkahlangkah


1. Menyiapkan pasien pada posisi yang tepat untuk dilakukan pemeriksaan. 2. Pemeriksaan subjektif/anamnesa yang berisi pertanyaan pada pasien tentang perihal keluhan utama, lokasi keluhan, kapan mulai timbulnya dan kronologi perkembangannya serta gejala yang menyertai keluhan. 3. Pemeriksaan objektif intra oral yang dilakukan dengan bantuan alat dasar berupa: kaca mulut, sonde, pinset dan ekskavator. 4. Menegakkan diagnosa. 5. Melakukan penatalaksanaan periodontitis berupa menghilangkan plak dan kalkulus secara mekanik melalui skeling, root planing, penggerindaan gigi lawan ada kontak prematur, kuretase, serta lakukan instruksi pemeliharaan kebersihan mulut.

1. Poli Gigi


Halaman

Yang Dirubah

Perubahan

Diberlakukan Tgl.


PENATALAKSANAAN KARIES DENTIN No. Dokumen : No. Revisi : 00 Tanggal Terbit : 20 Januari 2016 Halaman :½


dr. KUSHARNI NIP. 198106102010012029

1. Pengertian

Karies dentin adalah karies yang disertai dengan adanya kavitas sampai lapisan dentin. Disebabkan karna proses demineralisasi oleh asam. Terlihat email yang terbuka, rapuh dan mudah patah, bila diperiksa lesi pada dentin lebih luas daripada lesi permukaan email. Biasanya pasien mengeluh giginya ngilu, bila dilewatkan sonde akan tersangkut.

2. Tujuan






pemeriksaan

UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan UU Praktek Kedokteran 2004 Permenkes 128 Tahun 2004 Diagnosis dan Terapi Penyakit Gigi dan Mulut. LSKI tahun 2006 1. Menyiapkan pasien pada posisi yang tepat untuk dilakukan pemeriksaan. 2. Pemeriksaan subjektif/anamnesa yang berisi pertanyaan pada pasien tentang perihal keluhan utama, lokasi keluhan, kapan mulai timbulnya dan kronologi perkembangannya serta gejala yang menyertai keluhan. 3. Pemeriksaan objektif intra oral yang dilakukan dengan bantuan alat dasar berupa: kaca mulut, sonde, pinset dan ekskavator. 4. Menegakkan diagnosa 5. Melakukan penatalaksanaan karies dentin berupa penambalan dengan Glass Ionomer atau komposit. Bila dentin sudah tipis sebelum ditambal dilakukan dahulu rawatan Pulp Capping.

1. Poli Gigi


Halaman

Yang Dirubah

Perubahan

Diberlakukan Tgl.


PROSEDUR SKELING DENGAN SCALER ULTRASONIC No. Dokumen : No. Revisi : 00 Tanggal Terbit : 20 Januari 2016 Halaman :1


1. Pengertian

2. Tujuan


dr. KUSHARNI NIP. 198106102010012029

Skeling adalah pembersihan plak, kalkulus, dan stain secara mekanik dari permukaan mahkota dan akar gigi. Scaler ultrasonic adalah alat pembersih yang bekerja melepaskan plak, kalkulus dan staindengan memanfaatkan getaran ultrasonik. a. Menentukan gigi yang menjadi penyebab rasa sakit dengan pemeriksaan subjektif/anamnesa dan pemeriksaan objektif (intra oral dan ekstra oral). b. Menegakkan diagnosa c. Menentukan perawatan tindak lanjut yang dapat dilakukan di Puskesmas. Berdasarkan SK Kepala Puskesmas No. ………. Tentang…………………. 5. 6. 7. 8.



UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan UU Praktek Kedokteran 2004 Permenkes 128 Tahun 2004 Diagnosis dan Terapi Penyakit Gigi dan Mulut. LSKI tahun 2006 6. Menyiapkan pasien pada posisi yang tepat untuk dilakukan pemeriksaan. 7. Pemeriksaan subjektif/anamnesa yang berisi pertanyaan pada pasien tentang perihal keluhan utama, lokasi keluhan, kapan mulai timbulnya dan kronologi perkembangannya serta gejala yang menyertai keluhan. 8. Pemeriksaan objektif intra oral yang dilakukan dengan bantuan alat dasar berupa: kaca mulut, sonde, pinset dan ekskavator. 9. Menegakkan diagnosa 10. Melakukan penatalaksanaan nekrosis pulpa berupa perawatan endodontik.



Halaman

Yang Dirubah

Perubahan

Diberlakukan Tgl.


1. Poli BP 2. Poli KIA/KB 3. Poli Lansia 4. Poli Gigi 5. IGD 6. Apotek


Halaman


Yang Dirubah

1. Pengertian

Diberlakukan Tgl.

PERESEPAN OBAT, PEMESANAN DAN PENGELOLAAN OBAT


Perubahan

No. Dokumen : No. Revisi : 00 Tanggal Terbit : 20 Januari 2016 Halaman :½ dr. KUSHARNI NIP. 198106102010012029

Resep adalah permintaan tertulis dokter dan dokter gigi kepada Apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat kepada pasien sesuai peraturan yang berlaku. Pemesanan adalah upaya permintaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) oleh Apoteker sesuai dengan perencanaan kebutuhan yang telah dibuat ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah setempat.

2. Tujuan

Pengelolaan obat adalah salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian yang dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. 1. Memenuhi kebutuhan pasien dalam pengobatan 2.Menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan obat dan BMHP yang efisien, efektif dan rasional, meningkatkan kompetensi/kemampuan tenaga kefarmasian, mewujudkan sistem informasi manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu




pelayanan. Berdasarkan SK Kepala Puskesmas No. ………. Tentang…………………. 1. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Pedoman Penerapan Obat di Puskesmas. Depkes RI tahun 1997 3. Pedoman Pengelolaan Obat di Puskesmas. Depkes RI tahun 2001 4. Pedoman Pengelolaan Obat Kabupaten/Kota. Depkes RI tahun 2002 5. Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas. Depkes RI tahun 2003 6. Kepmenkes No. 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas 7. Pedoman Pelayanan Kefarmasian. Depkes RI tahun 2006 1. Peresepan obat untuk pasien dilakukan oleh dokter an dokter gigi mengacu kepada daftar formularium obat-obatan yang ada di Puskesmas. 2. Pemesanan obat dilakukan oleh Apoteker Puskesmas kepada kepala Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dengan melampirkan form LPLPO. Pemesanan obat dilakukan pertriwulan dan sewaktu jika terjadi kekosongan obat. 3. Kegiatan pengelolaan obat dan BMHP meliputi kegiatan perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi. 4. Perencanaan kebutuhan obat dan BMHP di Puskesmas setiap periode dilaksanakan oleh Ruang Farmasi di Puskesmas secara berjenjang (bottom-up) dengan menyediakan data LPLPO. 5. Proses perencanaan dilakukan dengan memperhitungkan pemakaian selama 18 bulan ditambahkan 20% nya untuk buffer stock dan waktu tunggu obat. 6. Permintaan obat berupa data pemakaian obat dengan menggunakan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) diajukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan.


SPO

No. Dokumen : No. Revisi : 00 Tanggal Terbit : 20 Januari 2016 Halaman : 2/2

dr. KUSHARNI NIP. 198106102010012029

7. Penerimaan obat dilakukan oleh petugas farmasi Puskesmas dari Instalasi Farmasi Kabupaten sesuai dengan permintaan yang telah diajukan. 8. Petugas penerimaan wajib melakukan pengecekan terhadap obat dan BMHP yang diserahkan, ditandatangani oleh petugas penerima, dan diketahui oleh Pimpinan Puskesmas. Bila tidak memenuhi syarat, maka petugas penerima dapat mengajukan keberatan. 9. Penyimpanan obatdan BMHP bertujuan agar mutu obat yang tersedia di Puskesmas dapat dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 10. Penyimpanan obat dan BMHP dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a. Bentuk dan jenis sediaan b. Stabilitas (suhu, cahaya, kelembaban) c. Mudah atau tidaknya meledak/terbakar d. Narkotika dan psikotropika disimpan dalam lemari khusus 11. Pendistribusian obat dan BMHP bertujuan untuk memenuhi kebutuhan obat sub unit pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas dengan jenis, mutu, jumlah dan waktu yang tepat. 12. Pendistribusi obat dan BMHP ke sub-sub unit Puskesmas dilakukan dengan cara penyerahan obat sesuai kebutuhan (floor stock).

13. Pengendalian obat dan BMHP bertujuan agar tidak terjadi kelebihan dan kekosongan obat di unit pelayanan Puskesmas. 14. Pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk : a. Bukti bahwa pengelolaan obat dan BMHP telah dilakukan. b. Sumber data untuk melakukan pengaturan dan pengendalian c. Sumber data untuk pembuatan laporan 15. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan obat dan BMHP dilakukan secara periodik untuk mengendalikan dan menghindari terjadinya kesalahan dalam pengelolaan obat dan BMHP sehingga dapat menjaga kualitas maupun pemerataan pelayanan. 6. Diagram Alir (jika dibutuhkan) 7. Unit Terkait

1. Poli BP 2. Poli KIA/KB 3. Poli Lansia 4. Poli Gigi 5. IGD 6. Apotek


Halaman


Yang Dirubah

1. Pengertian

Diberlakukan Tgl.

PENCEGAHAN PEMBERIAN OBAT KADALUARSA, PELAKSANAAN FIFO & FEFO, KARTU STOK/KENDALI


Perubahan


Obat kadaluarsa adalah obat-obatan yang telah masa ketahanannya dimana terjadi perubahan visual dan fungsi zat aktifnya menjadi tidak baik lagi untuk digunakan dalam pengobatan. FIFO (First In First Out) adalah pengaturan dimana barang yang pertama kali datang harus pertama pula dikeluarkan dari penyimpanannya. FEFO (First Expire First Out) adalah pengaturan dimana barang yang masa kadaluarsanya dekat harus dikeluarkan terlebih dahulu dari penyimpanannya.

2. Tujuan

Kartu stok/kendali adalah kartu yang memuat data setiap mutasi obat dan BMHP yang telah dilakukan. 1. Menjaga tidak terjadinya pemberian obat kadaluarsa. 2. Menjaga siklus mutasi obat dan BMHP selalu teratur.




3. Memudahkan kontrol kualitas dan kuantitas obat dan BMHP. Berdasarkan SK Kepala Puskesmas No. ………. Tentang…………………. 1. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Pedoman Penerapan Obat di Puskesmas. Depkes RI tahun 1997 3. Pedoman Pengelolaan Obat di Puskesmas. Depkes RI tahun 2001 4. Pedoman Pengelolaan Obat Kabupaten/Kota. Depkes RI tahun 2002 5. Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas. Depkes RI tahun 2003 6. Kepmenkes No. 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas 7. Pedoman Pelayanan Kefarmasian. Depkes RI tahun 2006 1. Untuk menjaga tidak terjadinya pemberian obat kadaluarsa maka petugas Instalasi Farmasi Puskesmas melakukan pemeriksaan waktu kadaluarsa obat pada setiap awal bulan. 2. Petugas Instalasi Farmasi juga akan melakukan pengecekan terhadap jumlah yang tertera di kartu stok dengan fisik obat. 3. Data pemeriksaan waktu kadaluarsa dikumpulkan dan direkapitulasi. 4. Data rekapitulasi akan disampaikan kepada Kepala Instalasi Farmasi Kabupaten, apakah ada obat yang dapat diretur untuk diganti dengan obat yang masa kadaluarsanya lebih panjang. 5. Jika tidak ada pengganti obat dengan masa kadaluarsa yang lebih panjang maka obat dapat digunakan hingga masa kadaluarsanya atau diserahkan kembali ke Instalasi Farmasi Kabupaten untuk ditindaklanjuti. 6. Untuk mencegah agar jangan obat mendekati masa kadaluarsa maka gunakan obat yang masa kadaluarsanya pendek terlebih dahulu dan yang datang pertama kali sehingga siklus mutasi obat dapat teratur dan mengurangi resiko obat kadaluarsa. 7. Kartu stok/kendali digunakan untuk mencatat mutasi obat (penerimaan, pengeluaran, hilang, rusak, kadaluarsa).

PENCEGAHAN PEMBERIAN OBAT KADALUARSA, PELAKSANAAN FIFO & FEFO, KARTU STOK/KENDALI

SPO

dr. KUSHARNI NIP. 198106102010012029


8. Tiap lembaran kartu stok/kendali hanya diperuntukkan mencatat data mutasi 1 (satu) jenis obat. 9. Tiap baris data hanya diperuntukkan mencatat 1 (satu) kegiatan mutasi obat 10. Informasi mutasi obat dicatat pada saat transaksi. 11. Terdapat perhitungan pada kolom persediaan obat 12. Semua informasi obat yang tertulis pada kartu stok adalah data yang terbaru dan benar 13. Kartu stok diletakkan dekat pada masing-masing item obat dan BMHP yang tersimpan pada rak. 14. Pencacahan fisik barang dilakukan secara periodik sebulan sekali. 15. Data pada kartu stok digunakan untuk menyusun laporan, perencanaan, pengadaan, distribusi dan sebagai pembanding terhadap keadaan fisik obat pada tempat penyimpanan. 6. Diagram Alir (jika dibutuhkan) 7. Unit Terkait 8. Rekaman Historis

1. Instalasi Farmasi Puskesmas 2. Apotek

No

Halaman


Yang Dirubah

1. Pengertian

2. Tujuan 3. Kebijakan 4. Referensi 5. Prosedur / Langkahlangkah

Diberlakukan Tgl.

PERESEPAN PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA


Perubahan


Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktifitas mental dan perilaku. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sebagai acuan bagi petugas dalam melayani peresepan psikotropika dan narkotika Berdasarkan SK Kepala Puskesmas No. ………. Tentang…………………. 1. UU No. 5 tahun 1997 2. UU No. 22 tahun 1997 1. Petugas obat melakukan pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan resep 2. Pemberian obat psikotropika dan narkotika dapat dierahkan berdasarkan resep asli dari rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, apotek lainnya dan dokter. 3. Salinan resep psikotropika dan narkotika yang baru dilayani sebagian atau belum dilayani sama sekali hanya boleh dilayani oleh apotek yang menyimpan resep asli. 4. Resep yang mengandung narkotika :

a. b. c. d. e. 6. Diagram Alir (jika dibutuhkan) 7. Unit Terkait

Harus ditulis tersendiri Tidak boleh ada iterasi (ulangan) Dituliskan nama pasien, tidak boleh untuk pemakaian sendiri Alamat pasien ditulis dengan jelas Aturan pakai ditulis dengan jelas

Poli BP 2. Poli KIA/KB 3. Poli Lansia 4. Poli Gigi 5. IGD 6. Apotek


Halaman


Yang Dirubah

1. Pengertian 2. Tujuan 3. Kebijakan 4. Referensi

5. Prosedur / Langkah-

Diberlakukan Tgl.

PENGGUNAAN OBAT YANG DIBAWA SENDIRI OLEH PASIEN/KELUARGA (OBAT DARI RUMAH PASIEN RAWAT INAP)


Perubahan


Obat dari rumah pasien rawat inap adalah obat yang dibawa seniri oleh pasien atau keluarga pasien pada saat pasien berobat dan dirawat di Puskesmas Sebagai acuan bagi petugas dalam menangani obat dari rumah pasien rawat inap Berdasarkan SK Kepala Puskesmas No. ………. Tentang…………………. 1. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Pedoman Penerapan Obat di Puskesmas. Depkes RI tahun 1997 3. Pedoman Pengelolaan Obat di Puskesmas. Depkes RI tahun 2001 4. Pedoman Pengelolaan Obat Kabupaten/Kota. Depkes RI tahun 2002 5. Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas. Depkes RI tahun 2003 6. Kepmenkes No. 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas 7. Pedoman Pelayanan Kefarmasian. Depkes RI tahun 2006 1. Perawat IGD/Rawatan menjelaskan kepada pasien/keluarga mengenai kebijakan

langkah

dan prosedur obat-obat yang dibawa dari rumah 2. Perawat IGD/Rawatan menanyakan kepada pasien/keluarga mengenai ada/tidaknya obat yang dikonsumsi sebelumnya dan dibawa dari rumah. 3. Perawat akan menginformasikan ke dokter tentang obat yang dibawa pasien dari rumah untuk diskrining oleh dokter apakah obat dilanjutkan atau tidak berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian obat tersebut didata kedalam formulir “rekonsiliasi obat dan daftar obat yang dibawa dari rumah”. Formulir tersebut harus ditandatangani oleh dokter yang melakukan skrining. 4. Obat-obat yang dibawa dari rumah diserahkan oleh keluarga pasien kepada perawat untuk disimpan dan formulir tersebut ditandatangani oleh pasien/keluarga pasien dan perawat. 5. Perawat membawa lobat tersebut untuk diverifikasi oleh petugas farmasi 6. Petugas farmasi mengecek obat pasien berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, yakni keutuhan kemasan, keaslian obat dengan yang ada di pasaran dan tanggal kadaluarsa. 7. Jika ada obat yang tidak sesuai kriteria verifikasi, maka obat dipisahkan dan diberi keterangan “tidak boleh digunakan” pada formulir verifikasi dan label obatnya. 8. Petugas farmasi menandatangani formulir tersbut dan obat disimpan di depo farmasi secara terpisah yaitu dengan diberikan plastik dan diletakkan di bukal obat pasien. 9. Untuk obat-obat yang sama dengan obat pada terapi di Puskesmas, maka obat dari rumah dapat digunakan selama pasien dirawat di Puskesmas. 10. Pada saat pasien pulang, obat dikembalikan kepada pasien/keluarga pasien dengan memperlihatkan tanda terima yang ditandatangai pasien/keluarga pasien dan perawat serta mengisi formulir pengembalian obat dari rumah.


PENGGUNAAN OBAT YANG DIBAWA SENDIRI OLEH PASIEN/KELUARGA (OBAT DARI RUMAH PASIEN RAWAT INAP)

SPO 6. Diagram Alir (jika dibutuhkan) 7. Unit Terkait

dr. KUSHARNI NIP. 198106102010012029


1. IGD 2. Ruang Rawat Inap 3. Apotek


Halaman

Yang Dirubah

Perubahan

Diberlakukan Tgl.


PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA


1. Pengertian

2. Tujuan 3. Kebijakan 4. Referensi 5. Prosedur / Langkahlangkah


Pengawasan penggunaan psikotropika dan narkotika adalah suatu proses dalam menjaga penggunaan psikotropika dan narkotika tetap dalam fungsi terapeutiknya bagi pasien sehingga tidak terjadi resiko atau efek lain pada pasien atas penggunaannya. Pengendalian penggunaan psikotropika dan narkotika adalah suatu proses dalam menjaga agar jumlah psikotropik dan narkotika selalu tersedia untuk pelayanan kefarmasian, tidak mengalami kekosongan dan mendekati waktu kadaluarsa. Sebagai acuan bagi petugas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan psikotropika dan narkotika. Berdasarkan SK Kepala Puskesmas No. ………. Tentang…………………. 1. UU No. 5 tahun 1997 2. UU No. 22 tahun 1997 1. Obat-obatan psikotropika dan narkotika diresepkan oleh dokter sesuai indikasi medisnya dengan rentang terapi yang ditentukan oleh dokter yang meresepkan. 2. Apoteker memberikan informasi kepada pasien/keluarga pasien untuk menggunakan obat psikotropika dan narkotika hingga habis dan tidak boleh disimpan untuk penggunaan sewaktu.

3. Apoteker memberikan edukasi kepada pasien bahwa obat psikotropika dan narkotika hanya boleh digunakan oleh pasien yang bersangkutan. 4. Pasien/keluarga pasien diminta untuk menginformasikan kepada apoteker/dokter jika ditemukan reaksi setelah penggunaan obat psikotropika dan narkotika oleh pasien. 5. Jika pasien mengalami reaksi setelah penggunaan obat psikotropika dan narkotika, maka petugas farmasi/apoteker melaporkannya dengan menggunakan form pelaporan efek samping obat. 6. Stok psikotropika dan narkotika di Puskesmas harus dikontrol dengan baik agar obat selalu tersedia dan tidak pula mengalami kelebihan sehingga beresiko kadaluarsa.


PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA


1. 2. 3. 4. 5. 6.

dr. KUSHARNI NIP. 198106102010012029


Poli BP Poli KIA/KB Poli Gigi Poli Lansia IGD/Rawatan Apotek


Halaman

Yang Dirubah

Perubahan

Diberlakukan Tgl.


PENYIMPANAN OBAT


1. Pengertian 2. Tujuan



No. Dokumen : No. Revisi : 00 Tanggal Terbit : 20 Januari 2016 Halaman

:½ dr. KUSHARNI NIP. 198106102010012029

Penyimpanan obat adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat-obatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak obat dan BMHP. Tujuan penyimpanan obat adalah : 1. Memelihara mutu obat 2. Menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab 3. Menjaga kelangsungan persediaan 4. Memudahkan pencarian dan pengawasan Berdasarkan SK Kepala Puskesmas No. ………. Tentang…………………. 1. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Pedoman Penerapan Obat di Puskesmas. Depkes RI tahun 1997 3. Pedoman Pengelolaan Obat di Puskesmas. Depkes RI tahun 2001 4. Pedoman Pengelolaan Obat Kabupaten/Kota. Depkes RI tahun 2002 5. Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas. Depkes RI tahun 2003 6. Kepmenkes No. 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas 7. Pedoman Pelayanan Kefarmasian. Depkes RI tahun 2006 1. Sistem penyimpanan obat di Puskesmas dilakukan berdasarkan stabilitas dan sifat kimia, bentuk sediaan, generik atau nama dagang, alfabet, dan alat kesehatan 2. Obat yang stabil pada suhu kamar disimpan di rak-rak berdasarkan bentuk sediaan, generik atau nama dagang, alfabetis dan disusun sesuai ukuran dan bentuk yang

3. 4. 5. 6. 7.

disesuaikan dengan ketentuan khusus yaitu : - Obat yang memiliki beberapa kekuatan sediaan dijauhkan jaraknya dengan tempat obat yang lain - Obat-obatan golongan narkotika disimpan di lemari dua pintu dengan double lock dan masing-masing kunci dipegang oleh petugas farmasi. - Obat psikotropika disimpan di rak terkunci - Obat injeksi disimpan dalam tempat terhindar dari cahaya matahari - Bahan berbahaya dan beracun (B3) disimpan dalam lemari khusus (flammable cabinet untuk yang mudah terbakar dan corrosive cabinet untuk yang mengiritasi). - Obat-obat golongan elektrolit pekat disimpan dilemari terpisah dan terkunci, diberi label kuning ditiap kemasan sebagai warning/peringatan. - Produk nutrisi baik enteral (susu) dan parenteral (infus) disimpan secara terpisah pada kondisi ruangan yaitu dibawah suhu 30 0C Obat yang tidak stabil pada suhu kamar disimpan di lemari es (suhu 2-8 0 C), untuk vaksin polio ketika dimasukkan ke lemari es ditandai tanggal masuknya. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) disimpan pada rak khusus alat kesehatan Larutan kontras disimpan dilemari terkunci yang diletakkan di unit terkait Reagen untuk keperluan laboratorium langsung didistribusikan ke laboratorium setelah diterima oleh petugas farmasi dari dinas kesehata. Penyimpanan dan pengelolaan obat-obat yang sudah memasuki masa kadaluarsa mengikuti SPO pengelolaan obat yang mengdekati kadaluarsa. Pada saat pengambilan atau memasukkan obat, lakukan pencatatan pada kartu stok.

PENYIMPANAN OBAT PUSKESMAS PAKAN RABAA

SPO


dr. KUSHARNI NIP. 198106102010012029

8. Untuk obat dalam jumlah besar disusun diatas palet atau papan pengganjal untuk menghindari agar obat tidak bersentuhan langsung dengan lantai untuk menjaga stabilitas sediaan obat. 9. Obat dalam dan obat luar disimpan terpisah 10. Lakukan pengecekan suhu ruangan (25-30 0 C) dan lemari es (2-80 C) dengan mengisi form checklispengontrol suhu ruangan penyimpanan dengan lengkap setiap harinya pada saat jam datang dan jam pulang oleh petugas. 11. Bila terjadi penyimpangan suhu segera laporkan kepada pimpinan Puskesmas untuk ditindak lanjuti. 12. Sistem pengeluaran obat menggunakan prinsip FEFO (First Expire First Out) dan FIFO (First In First Out) serta dicatat di kartu stok oleh petugas farmasi. 13. Pemantauan stok obat dilakukan melalui sistem pengecekan stok fisik dan kartu stok secara manual. 6. Diagram Alir (jika dibutuhkan) 7. Unit Terkait 8. Rekaman Historis No

Halaman

Instalasi Farmasi Puskesmas Yang Dirubah

Perubahan

Diberlakukan Tgl.


PEMBERIAN OBAT KEPADA PASIEN DAN PELABELAN





Pemberian obat adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas farmasi untuk menyerahkan obat kepada pasien yang menerima resep Mengetahui tata cara pemberian obat kepada pasien Berdasarkan SK Kepala Puskesmas No. ………. Tentang…………………. 1. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Pedoman Penerapan Obat di Puskesmas. Depkes RI tahun 1997 3. Pedoman Pengelolaan Obat di Puskesmas. Depkes RI tahun 2001 4. Pedoman Pengelolaan Obat Kabupaten/Kota. Depkes RI tahun 2002 5. Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas. Depkes RI tahun 2003 6. Kepmenkes No. 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas 7. Pedoman Pelayanan Kefarmasian. Depkes RI tahun 2006 1. Penyerahan obat pasien rawat jalan/poli dilakukan oleh Apoteker dan dapat digantikan oleh Asisten Apoteker atau petugas yang telah ditunjuk pimpinan jika Apoteker tidak berada ditempat. 2. Sebelum penyerahan dan pemberian obat dilakukan identifikasi pasien sesuai standar yang berlaku di Puskesmas Pakan Rabaa. 3. Petugas apotek mengemas obat alam wadah yang sesuai (plastik obat) sehingga pasien dapat membawa pulang obat. 4. Petugas apotek memberi etiket dan label obat yang jelas pada kemasan mencakup nama obat, dosis, cara pemakaian obat dan frekuensi penggunaannya.


1. 2. 3. 4. 5. 6.



Halaman


Yang Dirubah



Diberlakukan Tgl.

PEMBERIAN INFORMASI PENGGUNAAN OBAT


Perubahan


Pemberian informasi penggunaan obat adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas apotek dalam memberikan setiap informasi berkaitan dengan obat yang harus diketahui oleh pasien dengan benar. Mengetahui tata cara pemberian informasi penggunaan obat kepada pasien secara akurat, tidak bias, faktual, terkini, mudah dimengerti, etis dan bijaksana. Berdasarkan SK Kepala Puskesmas No. ………. Tentang…………………. 1. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Pedoman Penerapan Obat di Puskesmas. Depkes RI tahun 1997 3. Pedoman Pengelolaan Obat di Puskesmas. Depkes RI tahun 2001 4. Pedoman Pengelolaan Obat Kabupaten/Kota. Depkes RI tahun 2002 5. Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas. Depkes RI tahun 2003 6. Kepmenkes No. 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas 7. Pedoman Pelayanan Kefarmasian. Depkes RI tahun 2006 1. Pemberian informasi penggunaan obat dilakukan oleh Apoteker dan dapat digantikan oleh Asisten Apoteker atau petugas yang telah ditunjuk pimpinan sebagai petugas apotek jika Apoteker tidak berada ditempat. 2. Petugas apotek memberikan obat disertai dengan informasi penggunaan obat yang memadai dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh pasien/keluarga pasien. 3. Petugas apotek memberikan informasi kepada pasien/keluarga pasien tentang cara penggunaan obat, indikasi obat, cara mengkonsumsi obat. 4. Petugas apotek memastikan bahwa pasien sudah memahami cara pemakaian obat. 5. Petugas apotek menjelaskan kepada pasien bahwa obat-obatan disimpan ditempat

yang aman dan dijauhkan dan jangkauan anak-anak. 6. Petugas apotek menjelaskan kepada pasien/keluarga pasien bahwa obat hanya boleh digunakan oleh pasien yang bersangkutan dan pentingnya kepatuhan penggunaan obat.



PEMBERIAN INFORMASI PENGGUNAAN OBAT

SPO 1. 2. 3. 4. 5. 6.


dr. KUSHARNI NIP. 198106102010012029



Halaman

Yang Dirubah

Perubahan

Diberlakukan Tgl.


PEMBERIAN INFORMASI TENTANG EFEK SAMPING OBAT





Pemberian informasi tentang efek samping obat adalah kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker/petugas farmasi dalam memberikan setiap informasi tentang kemungkinan terjadinya efek samping obat/efek yang tidak diharapkan. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Apoteker/petugas farmasi dalam memberikan informasi tentang efek samping obat kepada pasien secara akurat,tidak bias, faktual, terkini, mudah dimengerti, etis dan bijaksana. Berdasarkan SK Kepala Puskesmas No. ………. Tentang…………………. 1. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Pedoman Penerapan Obat di Puskesmas. Depkes RI tahun 1997 3. Pedoman Pengelolaan Obat di Puskesmas. Depkes RI tahun 2001 4. Pedoman Pengelolaan Obat Kabupaten/Kota. Depkes RI tahun 2002 5. Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas. Depkes RI tahun 2003 6. Kepmenkes No. 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas 7. Pedoman Pelayanan Kefarmasian. Depkes RI tahun 2006 1. Apoteker/petugas farmasi memberikan informasi kepada pasien tentang potensi efek samping dari obat yang akan diminum pasien. 2. Apoteker/petugas farmasi memberikan informasi kepada pasien tentang hal apa yang dapat dilakukan pasien/keluarga pasien apabila terjadi efek samping obat setelah obat dikonsumsi.


1. 2. 3. 4. 5. 6.



Halaman


Yang Dirubah


2. Tujuan 3. Kebijakan 4. Referensi


Diberlakukan Tgl.

PETUNJUK PENYIMPANAN OBAT DI RUMAH

SOP 1. Pengertian

Perubahan


Penyimpanan obat adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat pada tempat yang dinilai aman dari gangguan fisik yang dapat merusak obat. Tujuan penyimpanan obat adalah untuk memelihara mutu obat. Berdasarkan SK Kepala Puskesmas No. ………. Tentang…………………. 1. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Pedoman Penerapan Obat di Puskesmas. Depkes RI tahun 1997 3. Pedoman Pengelolaan Obat di Puskesmas. Depkes RI tahun 2001 4. Pedoman Pengelolaan Obat Kabupaten/Kota. Depkes RI tahun 2002 5. Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas. Depkes RI tahun 2003 6. Kepmenkes No. 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas 7. Pedoman Pelayanan Kefarmasian. Depkes RI tahun 2006 1. 2. 3. 4.

Obat disimpan dalam wadah tertutup rapat. Obat disimpan terlindung dari cahaya matahari. Obat disimpan pada suhu ruangan (250–300 C) Obat sirup kering, setelah direkonstitusi hanya bertahan selama 7 hari, setelah itu sirup harus dibuang meskipun masih bersisa. 5. Obat sirup disimpan disuhu kamar, tidak dilemari es dan hanya dapat digunakan selama 1 bulan setelah tutup botol dibuka. Hal ini bertujuan untuk mencegah kontaminas mikroba pada tutup botol. 6. Obat tetes mata setelah dibuka hanya boleh digunakan selama 1 bulan. 7. Untuk obat suppositoria, harus disimpan dalam lemari es/pendingin.

6. Diagram Alir (jika dibutuhkan) 7. Unit Terkait 8. Rekaman Historis No

Apotek

Halaman


Yang Dirubah



Diberlakukan Tgl.

PENANGANAN OBAT KADALUARSA/RUSAK


Perubahan


Penanganan obat kadaluarsa adalah mekanisme pengaturan terhadap obat-obat yang telah kadaluarsa/rusak. Menjamin bahwa obat-obat kadaluarsa/rusak tidak tercampur dengan obat-obat yang masih panjang masa kadaluarsanya/tidak rusak. Berdasarkan SK Kepala Puskesmas No. ………. Tentang…………………. 1. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Pedoman Penerapan Obat di Puskesmas. Depkes RI tahun 1997 3. Pedoman Pengelolaan Obat di Puskesmas. Depkes RI tahun 2001 4. Pedoman Pengelolaan Obat Kabupaten/Kota. Depkes RI tahun 2002 5. Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas. Depkes RI tahun 2003 6. Kepmenkes No. 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas 7. Pedoman Pelayanan Kefarmasian. Depkes RI tahun 2006 1. Untuk obat/bahan medis habis pakai yang 8 bulan akan kadaluarsa dimasukkan dalam plastik tersendiri dan diberi label warna hijau tetapi tetap diletakkan dalam wadah penyimpanannya serta diberi identitas yang berisikan informasi mengenai nama obat, waktu kadaluarsa, jumlah, serta paraf dan nama petugas yang mengecek. 2. Untuk obat/bahan medis habis pakai yang 2 bulan akan kadaluarsa dimasukkan dalam plastik tersendiri dan diberi label warna pink tetapi tetap diletakkan dalam wadah penyimpanannya, serta diberi identitas yang berisikan informasi mengenai nama obat, waktu kadaluarsa, jumlah serta paraf dan nama petugas yang mengecek. 3. Untuk obat/ bahan medis habis pakai yang sudah kadaluarsa dipisahkan dari wadah penyimpanannya dan diberi identitas yang berisikan informasi mengenai nama obat, waktu kadaluarsa, jumlah, serta paraf dan nama petugas yang mengecek. Obat yang telah kadaluarsa diberikan kepada Instalasi Farmasi Kabupaten untuk

ditindaklanjuti. 4. Obat yang telah kadaluarsa harus dikurangi stoknya dari total stok yang ada sebelumnya. 5. Dalam upaya pencegahan obat mengalami waktu kadaluarsa, maka daftar obat yang mendekati 2 bulan waktu kadaluarsanya diinformasikan kepada Kepala Instalasi Farmasi Kabupaten untuk kemudian dapat disosialisasikan pada unit/puskesmas lain yang membutuhkan. 6. Setiap awal bulan, petugas Instalasi Farmasi Puskesmas akan melakukan pemeriksaan waktu kadaluarsa obat yang telah ditetapkan dengan mencatat bulan, tahun kadaluarsa serta jumlahnya. 7. Daftar obat yang 2 bulan mendekati masa kadaluarsanya akan diinformasikan kepada dokter yang meresepkan untuk dapat digunakan terlebih dahulu sebagai pilihan dalam terapi pengobatan pasien.



PENANGANAN OBAT KADALUARSA/RUSAK

SPO 1. 2. 3. 4. 5. 6.


dr. KUSHARNI NIP. 198106102010012029



Halaman

Yang Dirubah

Perubahan

Diberlakukan Tgl.


PELAPORAN EFEK SAMPING OBAT

SOP






dr. KUSHARNI NIP. 198106102010012029

Pelaporan efek samping obat adalah upaya memberitahukan secara lisan ataupun tertulis untuk semua obat yang menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan setelah obat diberikan kepada pasien. Untuk meningkatkan keamanan pasien (patient safety) Berdasarkan SK Kepala Puskesmas No. ………. Tentang…………………. 1. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Pedoman Penerapan Obat di Puskesmas. Depkes RI tahun 1997 3. Pedoman Pengelolaan Obat di Puskesmas. Depkes RI tahun 2001 4. Pedoman Pengelolaan Obat Kabupaten/Kota. Depkes RI tahun 2002 5. Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas. Depkes RI tahun 2003 6. Kepmenkes No. 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas 7. Pedoman Pelayanan Kefarmasian. Depkes RI tahun 2006 1. Pelaporan efek samping obat dilakukan oleh Apoteker. 2. Efek samping yang muncul dituliskan dalam rekam medis pasien 3. Efek samping yang muncul dilaporkan ke Pimpinan Puskesmas oleh dokter atau perawat yang menemukan adanya efek samping melalui farmasi dengan mengisi form monitoring efek samping (MESO) selama 1 x 24 jam setelah efek samping ditemukan.

1. Poli BP 2. Poli KIA/KB 3. Poli Gigi

4. Poli Lansia 5. IGD/Rawatan 6. Apotek 8. Rekaman Historis No

Halaman


Yang Dirubah

1. Pengertian

2. Tujuan



Diberlakukan Tgl.

PENCATATAN, PEMANTAUAN, PELAPORAN EFEK SAMPING OBAT, KTD


Perubahan


Efek samping obat adalah efek lain obat yang timbul, tidak diharapkan setelah penggunaan obat. KTD (Kejadian Tidak Diharapkan) adalah kesalahan yang tidak diharapkan yang menimbulkan cedera yang tidak terkait dengan perjalanan penyakit atau keadaan mendasar pasien tetapi tidak terjadi cedera. 1. Pencacatan efek samping obat bertujuan untuk dokumentasi pasien pada rekam medis pasien sebagai pedoman pengobatan selanjutnya. 2. Pemantauan efek samping obat bertujuan untuk pengendalian agar tidak terjadi lagi efek samping obat pada pasien yang sama atau pencegahan pada pasien yang lainnya. 3. Pelaporan efek samping obat bertujuan untuk mendapatkan tindak lanjut yang cepat dan segera setelah terjadi efek samping obat sehingga dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan pasien (patient safety). Berdasarkan SK Kepala Puskesmas No. ………. Tentang…………………. 1. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Pedoman Penerapan Obat di Puskesmas. Depkes RI tahun 1997 3. Pedoman Pengelolaan Obat di Puskesmas. Depkes RI tahun 2001 4. Pedoman Pengelolaan Obat Kabupaten/Kota. Depkes RI tahun 2002 5. Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas. Depkes RI tahun 2003 6. Kepmenkes No. 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas 7. Pedoman Pelayanan Kefarmasian. Depkes RI tahun 2006 1. Efek samping obat yang muncul pada pasien dicatat dalam rekam medis pasien 2. Pemantauan efek samping obat dan KTD dilakukan oleh dokter, perawat dan

apoteker. 3. Pelaporan efek samping obat dilakukan oleh dokter atau perawat yang menemukan adanya dugaan efek samping dan KTD melalui farmasi 4. Pelaporaan efek samping obat dan KTD dibuat dengan mengisi form monitoring efek samping obat (MESO) selama 1 x 24 jam setelah efek samping ditemukan. 5. Form dibuat rangkap 2, 1 rangkap untuk dilaporkan ke Badan POM dan 1 rangkap untuk disertakan dalam rekam medis pasien.




1. 2. 3. 4. 5. 6.


dr. KUSHARNI NIP. 198106102010012029



Halaman

Yang Dirubah

Perubahan

Diberlakukan Tgl.


PENYEDIAAN OBAT-OBAT EMERGENSI DI UNIT KERJA

SOP





6. Diagram Alir (jika dibutuhkan) 7. Unit Terkait 8. Rekaman Historis

dr. KUSHARNI NIP. 198106102010012029

Obat emergensi adalah obat-obat penting yang dapat diakses cepat saat terjadi kasus kegawatdaruratan pasien Untuk mempercepat penanganan atau pertolongan pertama pada pasien dengan kasus gawat darurat sehingga meningkatkan keselamatan pasien (patient safety) Berdasarkan SK Kepala Puskesmas No. ………. Tentang…………………. 1. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Pedoman Penerapan Obat di Puskesmas. Depkes RI tahun 1997 3. Pedoman Pengelolaan Obat di Puskesmas. Depkes RI tahun 2001 4. Pedoman Pengelolaan Obat Kabupaten/Kota. Depkes RI tahun 2002 5. Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas. Depkes RI tahun 2003 6. Kepmenkes No. 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas 7. Pedoman Pelayanan Kefarmasian. Depkes RI tahun 2006 1. Obat-obatan emergensi dapat disimpan dalam wadah khusus untuk obat-obatan penting saat kasus gawat darurat medis (kit emergensi). 2. Kit emergensi berisikan obat-obatan dan bahan medis habis pakai yang diperlukan saat emergensi 3. Daftar obat emergensi tersedia dalam kit tersebut 4. Penggunaan kit emergensi dilakukan pada kasus gawat darurat 5. Kit emergensi hanya tersedia diruangan IGD dan ruang rawat inap

IGD/Rawatan Instalasi Farmasi Puskesmas

No

Halaman


Yang Dirubah

Perubahan

PENYIMPANAN OBAT EMERGENSI DI UNIT PELAYANAN No. Dokumen : No. Revisi : 00 Tanggal Terbit : 20 Januari 2016 Halaman :½





Halaman

Diberlakukan Tgl.

dr. KUSHARNI NIP. 198106102010012029

Penyimpanan obat emergensi adalah kegiatan menetapkan bagaimana obat emergensi disimpan, dijaga dan dilindungi dari kehilangan atau pencurian. Menjaga agar obat-obat emergensi tetap terjaga dan tidak hilang. Berdasarkan SK Kepala Puskesmas No. ………. Tentang…………………. 1. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Pedoman Penerapan Obat di Puskesmas. Depkes RI tahun 1997 3. Pedoman Pengelolaan Obat di Puskesmas. Depkes RI tahun 2001 4. Pedoman Pengelolaan Obat Kabupaten/Kota. Depkes RI tahun 2002 5. Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas. Depkes RI tahun 2003 6. Kepmenkes No. 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas 7. Pedoman Pelayanan Kefarmasian. Depkes RI tahun 2006 1. Obat-obat emergensi disimpan pada wadah khusus (kit emergensi) 2. Untuk mencegah penyalahgunaan, pencurian atau kehilangan terhadap obat-obat emergensi maka kit emergensi harus disegel. 3. Setiap shift perawat melakukan overan kit emergensi agat tetap terjaga jumlah obatobatan fisik sama dengan stok pada daftar obatnya.

IGD/Rawatan Yang Dirubah

Perubahan

Diberlakukan Tgl.


IDENTIFIKASI DAN PELAPORAN KESALAHAN PEMBERIAN OBAT DAN KNC

SOP



1. Pengertian




dr. KUSHARNI NIP. 198106102010012029

Kesalahan pemberian obat (Medication error) adalah kesalahan yang terjadi pada proses pengobatan yang masih dalam pengawasan dan tanggung jawab profesi kesehatan,pasien atau konsumen, berkaitan dengan obat (peresepan, transcribing, dispensing dan administering) yang sebenarnya dapat dicegah. KNC (Kejadian Nyaris Cedera ) = Near Miss adalah setiap kejadian/kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau karena tidak mengambil tindakan yang belum mengenai/mencapai pasien, sehingga tidak terjadi cedera. Contoh : instruksi peresepan tidak lengkap, obat yang diserahkan ke perawat tertukar dan dikembalikan ke farmasi. Untuk meningkatkan keselamatan pasien (patient safety) Berdasarkan SK Kepala Puskesmas No. ………. Tentang…………………. 1. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Pedoman Penerapan Obat di Puskesmas. Depkes RI tahun 1997 3. Pedoman Pengelolaan Obat di Puskesmas. Depkes RI tahun 2001 4. Pedoman Pengelolaan Obat Kabupaten/Kota. Depkes RI tahun 2002 5. Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas. Depkes RI tahun 2003 6. Kepmenkes No. 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas 7. Pedoman Pelayanan Kefarmasian. Depkes RI tahun 2006 1. Lakukan identifikasi pada kasus medication error atau KNC apakah karena instruksi peresepan tidak lengkap, obat tertukar, kesalahan dalam pembacaan resep atau salah penyiapan obat. 2. Jika telah diketahui kesalahan apa yang terjadi maka dilakukan pelaporan segera pada Pimpinan yang selanjutnya akan di follow up oleh Pimpinan. 3. Setiap kejadian kesalahan pemberian obat dan KNC yang terjadi harus dicatat dalam form pelaporan medication error dan KNC dalam waktu 1 x 24 jam. 1. Poli BP

2. 3. 4. 5. 6.

Poli KIA/KB Poli Gigi Poli Lansia IGD/Rawatan Apotek


Halaman


Yang Dirubah





6. Diagram Alir (jika dibutuhkan) 7. Unit Terkait 8. Rekaman Historis

Diberlakukan Tgl.

MONITORING PENYEDIAAN OBAT EMERGENSI DI UNIT KERJA

SOP 1. Pengertian

Perubahan

dr. KUSHARNI NIP. 198106102010012029

Monitoring penyediaan obat emergensi adalah upaya memantau ketersediaan obat emergensi agar selalu tersedia pada saat dibutuhkan. Memenuhi kembali stok obat emergensi terdapat pemakaiannya pada kasus gawat darurat Berdasarkan SK Kepala Puskesmas No. ………. Tentang…………………. 1. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Pedoman Penerapan Obat di Puskesmas. Depkes RI tahun 1997 3. Pedoman Pengelolaan Obat di Puskesmas. Depkes RI tahun 2001 4. Pedoman Pengelolaan Obat Kabupaten/Kota. Depkes RI tahun 2002 5. Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas. Depkes RI tahun 2003 6. Kepmenkes No. 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas 7. Pedoman Pelayanan Kefarmasian. Depkes RI tahun 2006 1. Setiap obat dan bahan medis habis pakai yang terpakai di kit emergensi harus dipenuhi kembali stoknya oleh petugas Instalasi Farmasi Puskesmas 2. Pemenuhan stok kit emergensi dilakukan paling lama dalam 2 jam setelah formulir pemakaian obat dan bahan medis habis pakai kit emergensi diterima oleh petugas Instalasi Farmasi Puskesmas. 3. Kit emergensi kemudian disegel kembali setelah dilakukan penggantian obat emergensi yang terpakai. 4. Pengecekan masa kadaluarsa obat dan bahan medis habis pakai pada kit emergensi dilakukan setiap 1 bulan sekali oleh petugas farmasi. 5. Setiap shift perawat melakukan overan kit emergensi.

IGD/Rawatan Instalasi Farmasi Puskesmas

No

Halaman

Yang Dirubah

Perubahan

Diberlakukan Tgl.


SOP


:½


1. Pengertian 2. Tujuan 3. Kebijakan 4. Referensi 5. Prosedur / Langkahlangkah


dr. KUSHARNI NIP. 198106102010012029



SPO


dr. KUSHARNI NIP. 198106102010012029


Halaman

Yang Dirubah

Perubahan

Diberlakukan Tgl.


SOP


:½


1. Pengertian 2. Tujuan 3. Kebijakan 4. Referensi 5. Prosedur / Langkahlangkah


dr. KUSHARNI NIP. 198106102010012029



SPO


dr. KUSHARNI NIP. 198106102010012029


Halaman

Yang Dirubah

Perubahan

Diberlakukan Tgl.

Sop Farmasi Akreditasi

Recommend Documents