SOAL
MATAKULIAH KEWARGANEGARAAN
I PILIHAN JAWABAN YANG BENAR DARI 4 (EMPAT) (EMPAT) ALTERNATIF JAWABAN YANG TERSEDIA, DENGAN CARA MENULIS HURUF A, B, C
1.
ATAU
D
Pengetahuan yang membahas tentang nasionalisme, hubungan antara warganegara dengan negara, antara warganegara warganegara dan hak asasi manusia manusia adalah :
2.
A.Pancasila
C. Demokrasi
B.Kewarganegaraan
D. Good Governance
Pendidikan kewargaan yang dijadikan sumber nilai dalam proses pengembangan dan penyelenggaraan program studi dalam rangka menghantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya, merupakan :
3.
A.Visi Pendidikan Kewarganegaraan
C. Misi Pendidikan Kewarganegaraan
B.Strategi Pendidikan Kewarganegaraan
D. Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan yang digunakan untuk membantu mahasiswa mengembangkan kepribadiannya agar konsisten konsisten dalam menerapkan ilmu dan pengetahuan yang se suai dengan nilai-nilai Pancaila adalah :
4.
A. Visi Pendidikan Kewarganegaraan
C. Misi Pendidikan Kewarganegaraan
B. Strategi Pendidikan Kewarganegaraan
D. Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan
Setelah mengikuti pendidikan kewargaan, maka mahasiswa akan memiliki Civics
knowlegde, civi ci vics cs disposi disposition/ tion/at attitude titude dan ciivics skills/kno skills/know w-how -how , adalah :
5.
A. Visi Pendidikan Kewarganegaraan
C. Misi Pendidikan Kewarganegaraan
B. Strategi Pendidikan Kewarganegaraan
D. Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Kewarganegaraan termasuk dalam kelompok pengetahuan rumpu-rampe (m ultidisipliner, yaitu yang terdiri dari , kecuali:
6.
A. Ilmu Filsafat
C. Ilmu Hukum
B. Imu Politik
D. Ilmu Bumi.
Setiap orang yang memiliki hubungan timbal balik (hak dan kewajiban) terhadap negara, disebut:
7.
A. Wargnegara
C. Rakyat
B. Penduduk
D. Masyarakat
Lima (5) unsur dasar bela negara sebagaimana disebutkan dibawah ini, kecuali:
A. Kesadaran berbangsa dan bernegara B. Yakin Pancasila sebagai Dasar Negara 8.
C. Cinta tanah air D. Menolak wajib militer
Berikut ini adalah bentuk pembelaan negara oleh masyarakat, kecuali :
A. Masuk menjadi anggota TNI
C. Masuk menjadi POLRI
B. Mengintimidasi warganegara asing .
D. Menjalankan tugas dengan tanggungjawab
A. Ius Sanguinis
C. Ius Soli
B. Natutalisasi
D. Kesamaan hukum
A. Apartheid
C. Bipartheid
B. Treepartheid
D. Mutlipartheid
A. Melaksanakan ketertiban
C. Mengusahakan kesejahteraan rakyatnya
B. Mempertahankan kelangsungan hidup negara.
D. Meminjam uang dari negara lain.
A. Ius Soli
C. Ius Sanguinis
B. Natuiralisasi
A. Apartheid B. Treepartheid
D. Kestuan Hukum
C. Bipartheid D. Multipartheid
:
A. Perkembangan Ipteks
C. Ingin memperluas wilayah negara Indonesia
B. Memperluas wilayah perdaagangan.
D. Reaksi terhadap penjajahan/kolonialisme asing.
A. Agama
C. Bahasa
B. Lambang Negara
D. Kebudayaan
A.
Pancasila
C. Otonomi daerah
B.
Dekonsentrasi
D. Negara Kepualauan
17. :
A. Suku
C. Agama
B. Ideologi negara
D. Budaya
A. Rakyat tidak perlu mengontrol pemerintah B. Pemeritah menjalankan kekuasaan sesuai dengan keinginaginnya C. Pemerintahan harus didukung rakyat D.
Rakyat sebagai obyek negara
A. Bebas dalam menentukan pilihan pekerjaan yang layak B. Bebas dari tekanan penguasa/orang lain C. Bebas menjalankan ibadah menurut keryakinan D. Bebas melakukan aktivitas yang bertentangan dengan nilai dan norma hukum.
A. Pegawai negera/pemerintah hanya untuk kelompok orang tertentu saja B. Pegawai negeri dilarang memiliki anak lebih dari tiga orang C. Hanya TNI dan Polisi yang berwenang mempertahankan negara D. Pendidikan terbuka bagi semua warganegara.
A. Menghormatti, menghargai dan melindungi keberagaman hdup manusia dengan segala a speknya B. Meneyelesaikan semua permasalahan hidup dengan oran g l ain secara musyawarah, dengan itikat baik. C. Nilai-nilai demokrasi haus terus diperjuangkan, ditraansformasikan dari generasi ke generasi. D.
Pencapaian tujuan dapat ditempuh dengan cara-cara yang di luar kerangka aturan .
A. Bebas memasuki partai politik B. Bebas mengemukakan pendapat/pikiran C. Bebas memilih orang dalam pemilihan (eksekutif,legislatif) D. D.
Bebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan .
A. Demokrasi Substantif
C. Demokrasi material
B. Demokrasi Liberal
D. Demokrasi Prosdural
A. Kekuasaan pemerintah tidak terbatas B. Proses penyelesaian hukum harus mempertimbangkan status C. Negara boleh mengambil apa saja atas nama hukum D. Semua tindakan pmerintah harus didasarkan pada peraturan yang berlaku.
:
A. Masyarakat madani
C. Infrastruktur politik
B. Negara Hukum
D. Perguruan Tinggi
:
A. Tokoh Agama
C. Tokoh Masayarakkat
B. Lembaga Swadaya Masyarakat .
D. Presiden, Gubernur, Bupati/Waikota, Kepala Desa, Lurah .
A. Political Figure
C. POlitical Communication Media
B. Interest Group
D. Pressure Group
A. Direct Demokracy
C. Demokrasi Presidentil
B. Demokrasi Parlementer
D. Demokrasi Elektoral
A. Rakyat terlibat dalam Pemilihan umum
C. Rakyat bebas berpendapat tentang negara
B. Rakyat mengetahui pemilihan umum
D. Rakyat ikut merumuskan kebijakan publik
A. Pemerintahan yang demokratis
C. Masayarakat Madani
B. Good Governance
D. Pemerirahan sipil
A. Masyarakat terlibat dalam proses politik (PPE=penentuan, pElaksanaan, evaluasi) B. Peduli terhadap stakeholder (komponen /entitas/komunitas masyarakat) C. Program kegiatan pemerintah yang berdampak pada uang, tidak tejadi keboccoran, penggelembungan anggaran. D. Pemeriantah tidak bertanggungjawa kepada stakehoder (pemangku kepentingan )
A. Ham Sipil
C. Ham Politik
B. Ham Sosial
D. Ham Kebangsaan
A. HAM mendpat perlakuan yang sama dalam bidang hukum B. Ham mengemukakan pendapat C. Ham mengemukakan pendapat secara tertulis dan lisan D. Ham untuk hidup.
A. Hak untuk memperoleh tempat tingga
C. Hak untuk Menjalani hidup
B. Hak perlindungan kerja
D. Hak memperoleh kesehatan.
:
A. Relitas
C. Radikal Universalitas
B. Relativisme
D. Humanisme
A. Pelanggaran ham Genosida B. Pelanggaran Kejahatan Kemanusiaan
C. Pelanggaran Ham Vertikal D.Pelanggaran ham horisontal
A. Setiap individu manusia
C. Oleh Pemerintah/Negara
B. Para pemuka agama, masyarakat
D. Jawaban A, B dan C benar.
A. Pasal 36B, Menghormati lagu Kebangsaan Indonesia B. Pasal 34, jaminan penghargaan sebagai fakir miskin C. Pasal 31, Mendapat pendidikan D.
Pasal 29 ayat 2; Jaminan beragama dan pelaksanaannya
A. Ada ruang publik dimana masyarakat menyampaikan aspirasi dan mendapatkan informasi pablik secara bebas, terbuka. B. Meniscayakan pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda C.
Mermiliki sikap yang tulus dan mengakui, menerima dan menghargai keragaman ekonomi,
sosial, budaya, suku, agama. D. Adanya lembaga-lembaga advokasi bagi masyarakat yang ter marjinalisasi.
A. Partai Politik
C. Pers
B. Perguruan Tinggi
D. Free Public Sphere.
1.
1.
Good Governance adalah proses penyelenggaraan pemerintahan yang mewajibkan masayarakat
dan dunia usaha untuk berada di luar negara dan tidak terlibat dalam proses perumusan tujuan negara (B/S) 2.
2.
Kewarganegaraan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan berbeda dengan kajian ilmu -ilmu
lainnya yaitu tidak memiliki obyek baik material maupun formal. (S/B) 3.
3.
Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting untuk menumbuhkan sikap kewarganegaraan
generasi penerus bangsa. Tentunya studi i ni sangat mendukung untuk membentuk mental dan kepribadian siswa menjadi mental yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. (B/S) 4.
4.
Civic Skills meliputi keterampilan intelektual (intelectual skills) dan keterampilan berpartisipasi
(participatory skills) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh keterampilan intelektual adalah keterampilan dalam merespon berbagai persoalan politik, misalnya merancang dialog dengan DPRD. 5.
5.
Keterampilan berpartisipasi adalah keterampilan menggunakan hak dan kewajibannya di bidang
hukum, misalnya segera melapor kepada polisi atas terjadinya kejahatan yang diketahui (B/S) 6.
6.
Yang termasuk
dalam “hak solidaritas”” atau “hak bersama”.menurut
Karel Vasak adalah : (i)
hak atas pembangunan; (ii) hak atas perdamaian; (iii) hak atas sumber daya alam sendiri; (iv) hak atas lingkungan hidup yang baik dan (v) dan hak atas warisan budaya sendiri. (B/S) 7.
7.
Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di bidang sosial politik dapat berjalan dengan
baik tanpa pemenuhan dan perlindungan hak yang lain di bidang ekonomi, sosial dan budaya serta hak solidaritas juga dilindungi dan dipenuhi. (S/B) 8.
8.
Kekuasaan cenderung korup adalah ungkapan (Power tends to cor rupct).Berarti orang yang
berkuasa pasti melakukan korupsi (B/S) 9.
9.
Mobilisasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak
pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan (S/B) 10. 10. Keikutsertaan warga dalam proses politik berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya (S/B) 11. 11. Ketahanan Naional adalah suatu kondisi dimana para penguasa berupaya dengan berbagai cara mempertahankan kekuasaannya. (S/B)
12. 12. Peran perguruan tinggi sebagai pilar masyarakat madani melakukan kegiatan-kegiatan dengan mengerahkan para c ivitas acaxdemika melakukan demontrasi terhadap setiap kebijakan yang dibuat negara. (S/B) 13. 13. Hubungan antara masyarakat madani dengan demokratisasi merupakan hubungan yang kontradiktif, dimana demokrasi tidak bisa tumbuh dan berkembang dalam masayarakat dan madani dan sebaliknya. (S/B) 14. 14. Dalam masyarakat madani, kelompok mayoritas tidak ada ruang bagi keragaman atau dan semua kelompok harus seragam dalam b erbagai aspek kehidupan. (S/B) 1.
15. Civil Cosiety akan tercipta apabila negara secara ketat mengontrol setiap tindakan dan
aktivitas masyarakat (S/B) 2.
16. Cara pandang suatu bangsa terhadap diri dan lingkungan dalam menentukan suatu kebijakan dalam rangka merealisir tujuan negara dan bangsanya adalah Wawasan Nusantara Indonesia. (S/B)
3.
17. Geopolitik adalah proses perumusan kebijakan suatu negara yang dilandasai pada Sistem politik yang dianut negara tersebut (S/B
4.
18. Geopolitik Indonesia ,memiliki kesamaan dengan geopolitik eropah sebagaimana dikemukakan oleh Ratsel dan Kjellen, yang intinya ad alah perlu memperluas ruang untuk suatu negara melalui pemekaran wilayah (ekspansionisme) (S/B)
5.
19. Indonesia menggun akan “prinsip negara kepulauan” (archipelogic principle) karena secara geofrafis terdiri dari 17.506 pulau besar dan kecil yang terpisah dari laut yang men ghubunginya (S/B)
6.
20. Lauat teritorian adalah wilayah laut dari negara Indonesia yang lebatrnya melebih 12 ml laut diukur dari garis pangkal. (S/B)
7.
21. Sallah satu tujuan Good Governance adalah mengurangi dan bahkan meniadakan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisma (B/S)
8.
22. Transparansi sebagai salah satu prinsip good governance menekankan pada para pelaku kejahatan mengaku secara jujur apa yang dilakukannnya (S/B)
9.
23. Kondisi suatu bangsa yang memliki kemampuan dan ketangguhan dalam mengatasi tantangan, hambatan, ancaman dan gangguan merupakan syarat dalam mencapai tujuan negara/bangas tersebut (B/S)
10. 24. Pendekatan keamanan nasional berbeda dengan pendekatan kesejahteraan terutama pada orientasinya, dimana pendekatan keamanan lebih ditekankan pada kekuatan mliter/fisik (B/S)
11. 25. Bangsa Indonesia menggunakan kedua pendekatan tersebut secara simultan, karena untuk mewujutkan tujuan negara/bangsa membutuhkan kondisi yang aman dari berbagai tekanan baik bersifat fisik maupun mental spriiritual (B/S)
12. 26. Wawasan nusantara Indonesaia sebagai cara pandang harus disebarluaskan peada seluruh warganegara melalui media-media (elektro. Cetak) diskusi, ceramah. (B/S)
13. 27. Ketahanan nasional haruas mencakup semua aspek kehidupan manusia, yaitu alam dan semua kandungannya dan aspek soaial masyarakat. B/S)
14. 28. Salah satu bentuk Pertahanan Negara adalah Sistem Pertahanan dan Kemanan Rakyat Semesta (SISKAMHAMRATA) adalah sistem pertahanan keamanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya secara terpadu dalam mempertahankan rasa persatuan bangsa dan keselamatan bangsa dari segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (B/S)
15. 29. Teorisme, pelanggaran wilayah (laut, darat,udara) perkelahian massal, tawuran antar kelompok, menunjukkan bahwa ketahanan nasional kita masih sangat rentan dan rapuh (B/S)
16. 30. Kasus-kasus nomor 29 diatas menandakan karakter/kepribadian bangsa kita sudah diambang kepunahan alias Mati pelan Pelan (MPP) (B/S)
17. 31. Ilmu Pen getahuan yang pokok kajian dipadukan dari berbagai dsisiplin ilmu pengetahuan, a.l. Politik, Ekonomi, Sosial, Hukum, Administrasi Negara adalah : Kewarganegaraan (B/S)
18. 32. Mahasiswa memiliki kemampuan dalam mengemukakan pendapat , usul, saran dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah (desa, lurah, propinsi dan negara) termasuk dalam jenis Civics Skills (B/S)
19. 33. John warganegara Perancis menikah dengan Vicoria Bety warganegara Indonesia, dan masing-masing tetap mempertahankan status kewarganegaraannya. Hal ini termasuk dalam asas Kesamaan Derajat (B/S)
20. 34. Paham yang dimana maasayarakat/bangsa rela mengorbankan apa saja demi bangsa dalam negaranya terhadap serangan dari luar maupundari dalam disebut Nasionalisme (B/S)
1.
35. Penyelenggaraan pemerintahan yang mendapatkan persetujuan dan dukungan oleh masyaraka madani dan dunia usaha terhadap visi pemerintah dikeal dengan istilah Good Governance (B/S)
1.
1.
BAGI YANG NOMOR REGISTRASI GANJIL, KERJAKAN NOMOR GANJIL, DAN
NOMOR REGISTRASI GENAP KERJAKAN NOMOR GENAP.
2.
2.
BAGI YANG SALAH MENGERJAKANNYA SOALNYA, DIANGGAP TIDAK IKUT
UJIAN.
3.
3.
SETIAP JAWABAN BERKISAR ANTARA 12 SD 15 KATA. BILA KURANG ATAU
LEBIH, DIANGGAP TIDAK UJIAN.
4.
4.
MASING-MASING JAWABAN DI SEBUTKAN KATA KUNCI, BILA TIDAK ADA
KATA KUNCI, TIDAK DI NILAI.
1. NO
I.
PILIHAN GANDA: ALTERNATIF JAWABAN
A
B
C
NO
D
ALTERNATIF JAWABAN
A
1
21
2
22
B
C
D
3
23
4
24
5
25
6
26
7
27
8
28
9
29
10
30
11
31
12
32
13
33
14
34
15
35
16
36
17
37
18
38
19
39
20
40
