ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN P ERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA BINTAN BI NTAN BUYU KECAMATAN TELUK BINTAN TAHUN 2011
Diajuakan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu P olitik Universitas Maritim Raja Ali Haji
Oleh
HULDY KOTO NIM : 080565201057
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNG PINANG 2012
ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN P ERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA BINTAN BI NTAN BUYU KECAMATAN TELUK BINTAN TAHUN 2011 Tanggung Jawab Yuridis Material pada : HULDY KOTO NIM. 080565201057 Disetujui oleh : Pembimbing Utama
Pembimbing Kedua
KUSTIAWAN, M.P.S NIP Y 7510700103
IMAM YUDHI, M.P.A NIPY 7510700104
Disahkan oleh : DEKAN
Dr. RUMZI SAMIN NIP (Y) 751070014
ii
ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN P ERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA BINTAN BI NTAN BUYU KECAMATAN TELUK BINTAN TAHUN 2011 Tanggung Jawab Yuridis Material pada : HULDY KOTO NIM. 080565201057 Disetujui oleh : Pembimbing Utama
Pembimbing Kedua
KUSTIAWAN, M.P.S NIP Y 7510700103
IMAM YUDHI, M.P.A NIPY 7510700104
Disahkan oleh : DEKAN
Dr. RUMZI SAMIN NIP (Y) 751070014
ii
PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMERINTAHAN DESA BINTAN BUYU KECAMATAN TELUK BINTAN TAHUN 2008-2011 HULDY KOTO NIM. 080565201057 Telah dipertahankan di Tanjungpinang didepan tim penguji Pada tanggal ……………………… Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan Susunan Tim Penguji Kustiawan, M.P.S NIPY 7510700103 Imam Yudhi Prastya S.IP., MPA NIPY 7510700104
Ketua
Sekretaris
Afrizal, S. IP., M.Si NIPY 7510700118
Penguji Utama
Yudhanto S. Adhiputra, S.IP., MA NIPY 7510700101
Penguji Kedua
Bismar Arianto NIPY 7510700105
Penguji Prodi
ii i
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini : 1. 2. 3. 4.
Nama NIM Program Studi Judul Skripsi
: HULDY KOTO : 080565201057 : ILMU PEMERINTAHAN : ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYA TAN DESA (BPD) DI DESA BINTAN BUYU KECAMATAN TELUK BINTAN TAHUN 2011
Dengan ini menyatakan bahwa : 1. Judul skripsi sebagaimana tersebut diatas bukan merupakan dan tidak menunj ukkan adanya indikasi persamaan judul dan lokasi/tempat penelitian terdahulu. 2. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil karya ora ng lain (plagiat) 3. Bersedia dilakukan pembatalan hasil ujian dan dikenakan sanksi yang ditetapk an oleh pihak fakultas/universitas apabila ketentuan pada butir 1, 2 diatas tidak dapat dipenuhi. Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Tanjungpinang, 27 Juli 2012 Yang Menyatakan
iv
MOTTO
“Duduk bersama orang yang beragam adalah sebuah kemulian dunia dan akhirat, dan bermusyawarah dengan orang berakal dan ahli nasehat adalah sebuah berkah, petunjuk dan taufik dari Allah. Jika ia menentukan sebuah solusi, maka janganlah menentangnya, karena hal itu akan mengundang kecelakaan bagimu”.(Hadits Iman Khazim a.s.)
Skripsi ini kupersembahkan untuk : Ayahku (Alm) dan Ibuku yang selalu memberikan dorongan agar aku sabar, tabah dan terus berjuang tanpa putus asa, serta sahabat-sahabatku yang selalu memberikan do’a serta semangat, terima kasih untuk semuanya semoga kita selalu dalam lindungan ALLAH SWT.
(HULDY KOTO)
v
ABSTRAK
Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari Pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tesebut. Berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagai bentuk penugasan pemerintah daerah agar dapat melaksanakan pemerintah di desa, desa diberi kesempatan tumbuh dan berkembang mengikuti arah kemajuan dan perkembangan desa itu sendiri dengan langkah yang tepat dan terarah dalam pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa. Pada skripsi ini yang berjudul ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA BINTAN BUYU KECAMATAN TELUK BINTAN TAHUN 2011. Penelitian ini mengarah pada pengawasan BPD, pengawasan peraturan desa, keputusan kepala desa dan APBDes. sebagai wujud demokrasi di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi sebagai badan legislatif. Penelitian ini merupakan penelitian kulitatif dengan menggunakan model deskriptif yang menggambarkan fenomena dilapangan kemudian menganalisa fakta yang ada, data yang digunakan lebih dominan data skunder dilengkapi dengan hasil wawancara dan observasi penelitian ini dilaksanakan dikantor Kepala Desa dan Kantor BPD. Berdasarkan hasil analisa terhadap seluruh sumber dari informan yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan penelitian, pada pelaksanaan fungsi BPD dalam menjalankan tugasnya disini peneliti dapat menyimpulkan dari hasil penelitian bahwa kurang optimal dan efektifnya pengawasan BPD Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan. Untuk mengatasi permasalahan dan faktor-faktor penghambat maka perlu dilakukan koordinasi dan meningkatkan bentuk pola kerja sama yang baik antar Pemerintahan Desa dan BPD, sehingga kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Kata kunci : Pengawasan
vi
ABSTRAK
Autonomy is the autonomy of the original village, round and whole and not a gift from the government instead, the government is obliged to respect the autonomy of the original which is owned by the village. Under law No. 32 of 2004 on local government as a form of assignment in order to implement the local government administration in the village, the village was given the opportunity to grow and evolve in the direction of progress and development of the village itself with the proper and effective measure in service, development and empowerment. Base on Government Regulation No. 72 of 2005 on the village, In the thesis, entitled ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA BINTAN BUYU KECAMATAN TELUK BINTAN 2011 . This study leads to BPD supervision, supervision of village regulation, village leads and APBDes decision. As form of democracy established BPD village that serve as the legislative. This study is a qualitative research using this descriptive method that is drawing the phenomenon of the field and then analyzing the facts, the data predominantly equiqped with a data skunder interviews and observations of this study conducted at the office of village chief and BPD. Base on the analysis of the entire source of the Informant who collected according to the needs of research, the implementation of BPD in the duty fuction here can be concluded from the result of the research studies that are less optimal and effective supervision of the village BPD Buyu Bintan regency Bintan. To overcome the problems and limiting factors, it is necessary to coordinate and improve the shape of the pattern of good coorperation between the government and the BPD village, so that the continuity of development social welfare the community can work out as expeted.
Keyword : Controlling
vi i
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah S.W.T Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas limpahan rahmat, karunia dan Ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi
PERMUSYAWARATAN
dengan DESA
judul (BPD)
“ANALISIS DI
DESA
FUNGSI BINTAN
BADAN BUYU
KECAMATAN TELUK BINTAN TAHUN 2011. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Terselesainya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada : 1. Bapak Prof. DR. H. Maswardi, M. Amin, M.Pd selaku Rektor Universitas Raja Ali Haji (UMRAH) 2. Bapak Dr. Rumzi Samin,M.Si, selaku dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (UMRAH). 3. Bapak Bismar, M.Si, selaku dosen ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan motivasi sejak awal perkuliahan hingga terselesainya skripsi ini. 4. Bapak Kustiawan, M.P.S selaku ketua pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
viii
5.
Bapak Imam Yudi, M.P.A selaku wakil pembimbing dan juga yang senan tiasa meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Tak terlupa seluruh staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmi Politik (UMRAH), terima kasih untuk ilmunya dan inpirasinya. 7. Untuk kedua Orang tuaku Ayah (Alm) dan ibu ku yang selalu sabar dalam mendididk anak-anaknya serta tiada hentinya memberikan do’a, motivasi, saran maupun nasihat kepada penulis, serta untuk saudara-saudaraku, abang, kakak, adik dan keponakan ku yang selalu memberikan motivasi dan kecerian dirumah. 8. Sahabat dan teman-teman baik ku : Zulkarnaen, terima kasih untuk semua waktu dan nasihat-nasihatmu yang telah diberikan, pengalaman dan kenangan yang kita lalui. 9. Teman-teman seperjuangan di FISIP UMRAH angkatan 2005 dan 2006 Zulkarnaen, Dwinoto, Puteri, Luxfhy, Prima, Jenius dan Imam yang selalu saling melengkapi, memberikan pengalaman dan motivasi serta do’a kepada penulis.
ix
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.
Tanjungpinang, 27 Juli 2012 Penulis
HULDY KOTO
x
DAFTAR ISI
halaman HALAMAN JUDUL …………………………………………………...………….i LEMBARAN PERSETUJUAN ……………………………………..……………ii HALAMAN PENGESAHAN ………………………………….………………..iii SURAT PERNYATAAN ………………………………………….…………….iv MOTTO DAN PERSEMBAHAN ……………………………..…………………v ABSTRAK …………………………………………………………….…………vi ABSTRAK ……………………………………………………………………….vii KATA PENGANTAR…………………………………………………………..viii DAFTAR ISI ……………………………………………………….…….……….x DAFTAR TABEL ………………………………………………….………..….xiii DAFTAR BAGAN……………………………………………………………...xiv BAB I PENDAHULUAN
A. B. C. D. E. F.
Latar Belakang ……………………………………………..………..1 Perumusan Masalah ………………………………………………….9 Tujuan dan Kegunaan Penelitian ………………………………….....9 Konsep Teori …………………………………………………...…..10 Konsep Operasional ………………………………………………...23 Metode Penelitian …………………………………………………..26 1. Jenis Penelitian ……………………………………………….....26 2. Lokasi Penelitian ………………………………………………...27 3. Informan ………………………………………………………....27 4. Sumber dan Jenis Data …………………………………………..28 5. Teknik Pengumpulan Data ……………………………………....29 6. Teknik Analisa Data ……………………………………………..31
BAB II LANDASAN TEORI A. Kerangka Teoritis ………………………………………………….34 1. Pemerintahan Desa ……………………………………………....34 2. Badan Permusyawaratan Desa …………………………………..40 3. Pengawasan ……………………………………………………...45 BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Peta Wilayah dan dan Luas Wilayah ……………………………...55 1. Kondisi Desa ……………………………………………….....55 2. Sejarah Desa Bintan Buyu ………………………………….....56 3. Visi dan Misi ……………………………………………….....56 4. Demografi ………………………………………………….....56 B. Kependudukan dan Mata Pencaharian …………………………....57
xi
C. Tingkat Pendidikan …………………………………………….....60 D. Sarana dan Prasaran Desa Bintan Buyu …………………………..62 E. Sistem Pemerintahan ……………………………………………..66 1. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Pemerintahan Desa Bintan Buyu……………………………...69 2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Bintan Buyu …………………………………………….74
BAB IV ANALISA
A. Bagaimana Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan ..83 B. Faktor-faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Kegiatan Pemerintahan Desa Bintan Buyu K eca matan Teluk Bintan ………...…………………………………….104
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ………………………………………………………..106 B. Saran ………………………………………………………………108
DAFTAR PUSTAKA DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP
xi i
DAFTAR TABEL
halaman TABEL 1. Informan ……………………………………………………………..29 TABEL 2. Klasifikasi Jumlah Penduduk Per Rukun Warga/Rukun Tetangga di Desa Bintan Buyu……………………………………………….……57 TABEL 3. Klasifikasi Penduduk Berdasarkan pada Mata Pencaharian di Desa Bintan Buyu …………………………………….................................60 TABEL 4. Klasifikasi Penduduk Berdasarkan pada Tingkat Pendidikan di Desa Bintan Buyu ……………….................................................................61 TABEL 5. Sarana Olah Raga di Desa Bintan Buyu ……………………………..66 TABEL 6. Anggota BPD Desa Bintan Buyu …………………………………....76 TABEL 7. Nama-nama Pengurus LPM Desa Bintan Buyu……………………...77 TABEL 8. Nama-nama Pengurus PKK Desa Bintan Buyu ………………….….79 TABEL 9. Nama-nama RW dan RT Desa Bintan Buyu ……………………..…81
xiii
DAFTAR BAGAN
halaman BAGAN 1. Pengawasan …………………………………………………………45 BAGAN 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan ………………………………………………...…68
xi v
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintahan desa, potensi dan keanekaragaman desa, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada desa disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi desa dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagai bentuk penugasan pemerintahan daerah agar dapat melaksanakan Pemerintahan di Desa. Desa diberikan kesempatan tumbuh dan berkembang mengikuti arah kemajuan dan perkembangan desa itu sendiri dengan langkah yang tepat dan terarah dalam pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1
2
Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah.
1
Berbeda dengan Kelurahan, desa memiliki hak mengatur
wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan. Agar semua ini dapat dicapai sesuai apa yang diharapkan maka pemerintah melaksanakan sistem pemerintahan dalam bentuk desentralisasi, maksud tujuan tidak lain dan tidak bukan adalah agar mempermudah pelaksanaan tujuan itu sendiri. Maka dibentuklah delegasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga sampai kepada level yang paling bawah yaitu pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki otonomi desa yang sah dan telah diakui dalam pelaksanaan pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan di desa, maka pemerintah desa juga memerlukan struktur pemerintahan dan struktur lembaga Desa, agar dapat menjalankan sistem pemerintahan desa dengan baik. Pemerintahan
desa
terdiri
dari
pemerintah
desa
dan
Badan
Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat dan kepala desa yang terpilih ditetapkan langsung oleh BPD serta disahkan langsung oleh Bupati. Sedangkan BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa bersangkutan. Di dalam pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut dijelaskan mengenai keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan suatu wujud
1
Widjaja, HAW, Otonomi Desa, 2003 hlm. 85
3
demokrasi yaitu suatu peran serta masyarakat di dalam sistem pemerintahan dan pembangunan desa.
2
Titik tolak pembangunan yang dilaksanakan ditingkat pedesaan sebaiknya berdasarkan kepemimpinan kepala desa dengan segenap potensi masyarakat yang ada, ini hendaknya digalang secara baik bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga keberhasilan pembangunan dapat dinikmati dan dirasakan bersama. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat desa, maka keberadaan BPD selaku legeslatif dalam pemerintahan didesa menyangkut masalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dimana BPD merupakan wadah menampung dan menelaah rencana dan kegiatan pelaksanaan secara fisik maupun non fisik yang akan dilaksanakan didalam kelangsungan pemerintah desa tersebut. Dalam konteks dan segi keberhasilan pemerintah desa, maka partisipasi masyarakat desa tersebut yang bersifat aktif sangat diperlukan, karena hal ini merupakan dasar bagi keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan, tanpa partisipasi masyarakat sulit kiranya kegiatan pembangunan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dengan
demikian,
partisipasi
masyarakat
yang
menentukan
bagi
keberhasilan pembangunan khususnya ditingkat pedesaan dan maupun keberadaan sejumlah lembaga yang ada di tingkat desa seperti : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan partner Pemerintahan Desa yang berdasarkan kegotongroyongan atas dasar demokrasi yang berdasarkan UUD 1945. 2
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 202 Otonomi Desa
4
Kalau dilihat dari penjelasan diatas, maka jelas bahwa keberadaan BPD sangat dibutuhkan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat demi kemajuan desa. Demikian pula halnya dengan keberadaan BPD di Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan, yaitu : Menyangkut tugas keberadaannya dalam hal menampung aspirasi masyarakat Desa Bintan Buyu yang nantinya dapat dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk pembangunan desa. Ini merupakan bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga nanti dalam pelaksanaan pembangunannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sebagai legislatif didesa, fungsi BPD membuat peraturan desa (PERDES), dimana BPD ikut serta merumuskan dan menetapkan peraturan desa yang dijadikan sebagai keputusan desa, yang dijalankan oleh pemerintah desa untuk kepentingan masyarakat desa itu sendiri. Selain itu BPD juga melakukan pengawasan, dimana BPD juga mengawasi jalannya pemerintahan desa. Dimana BPD mengawasi peraturan desa yang dihasilkan dan mengawasi setiap keputusan yang dijalankan oleh Kepala Desa serta mengawasi APBD.
3
1. Melakukan Pengawasan Peraturan Desa
Sebagai legislatif didesa BPD bertugas membuat peraturan desa (PERDES), dimana BPD ikut serta dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa yang akan di tetapkan dan dijalakan oleh pemerintah desa. Selain itu BPD juga harus melakukan sosialisasi terhadap peraturan desa yang dihasilkan kepada masyarakat, agar mengetahui peraturan desa yang sudah ditetapkan dan dijalankan 3
Ibid, hlm 165
5
oleh
pemerintah
desa
untuk
kepentingan
dan
kesejahteraan
masyarakat.
Pengawasan merupakan alat kontrol untuk mengetahui apakah peraturan desa yang dihasilkan sudah terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan bersama untuk kemajuan desa. a. Adanya Perumusan Peraturan Desa
Adalah adanya peran BPD dalam melakukan perumusan peraturan desa yang di ajukan oleh pemerintahan desa. Peraturan desa diperlukan sebagai pengatur jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa, biasanya menjalankan bagaimana tata cara dalam mengatur pengadministrasian, pengelolaan sumber daya alam (SDA), dan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam pembuatan peraturan desa perumusannya yang di ajukan oleh pemerintah desa maupun BPD, dalam musyawarah yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, RT dan RW. b. Adanya Sosialisasi Peraturan Desa
Sosialisasi peraturan desa bertujuan untuk mempercepat otonominasi desa, sosialisasi merupakan tidak lanjut dari rapat kerja nasional tentang pemerintahan desa, Pelaksanaan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan
serta
meningkatkan
optimalisasi
pelayanan
oleh
aparatur
pemerintahan desa dan dapat meperdayakan masyarakat desa. c. Adanya Penerapan Peraturan Desa
Setelah adanya rancangan dan perumusan peraturan desa yang telah di usulkan oleh pemerintah desa maupun BPD sebelum disahkan atau diterapkan seharusnya dirapatkan dulu dengan pihak-pihak yang terkait.
6
2. Pengawasan Terhadap Keputusan Kepala Desa
Selain tugas dan fungsi BPD sebagai pengawasan peraturan desa, BPD juga bertugas atau berfungsi dalam mengawasi keputusan kepala desa. Sebagai tugas BPD dalam pengawasan pemerintahan desa. Yang mana dimaksud dengan pengawasan terhadap keputusan kepala desa yakni BPD ikut serta dalam mengawasi perumusan keputusan dan penerapan yang akan di ambil oleh kepala desa, untuk kepentingan desa dan masyarakat desa itu sendiri. a. Adanya Perumusan Keputusan Kepala Desa
BPD sebagai pembawa aspirasi masyarakat juga memiliki fungsi sebagai pengawasan peraturan desa dan keputusan kepala desa. Sebagai mitra sekaligus pengawas pemerintahan desa dalam melaksanakan peraturan desa maka koordinasi yang baik antara BPD dengan pemerintah desa sangat diperlukan dalam membangun dan kesejahteraan masyarakat. b. Adanya Peran BPD Dalam Pengawasan Keputusan Kepala Desa.
Selain fungsi dan tugas BPD melakukan pengawasan terhadap perumusan keputusan yang akan di ambil oleh kepala desa, BPD memiliki fungsi dan tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap keputusan yang telah dibuat apakah dilaksanakan pemerintah dengan baik atau tidak. Oleh karena itu dalam penerapannya BPD harus dapat optimal dan efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan kepala desa. 3. Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Desa (APBD)
BPD juga memiliki tugas atau fungsi dalam pengawasan terhadap anggaran pendapatan desa (APBDes), yang dimaksud dengan pengawasan
7
APBDes yakni BPD bersama kepala desa menetapkan APBDes setiap tahun 4
dengan peraturan desa , dari pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa meliputi anggaran pelaksana tata usaha keuangan dan perhitungan anggaran yang dipertanggung jawabkan oleh kepala desa kepada BPD. a. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Meliputi Penyusu nan Anggaran Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Perhitungan Anggaran yang di Pertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.
BPD selain bertugas dan berfungsi melakukan pengawasan terhadap peraturan desa dan keputusan kepala desa tetapi juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa yang meliputi dari penyusunan anggaran pelaksana tata usaha keuangan dan perhitungan yang di pertanggungjawabkan oleh kepala desa kepada BPD. Pemahaman anggota BPD dan fungsinya menekankan pada pengawasan terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan desa dan peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Menurut Undang Undang Nomor.32 Tahun 2004 pasal 209 BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan memberikan jalannya pemerintahan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa Bintan Buyu sebagai salah satu desa yang terletak di Kabupaten Bintan yang mana pembentukan BPD pada periode kedua telah terlaksana semenjak tahun 2008, dimana peraturan desa baru satu yang baru dihasilkan hingga sekarang. Adapun satu peraturan yang baru dihasikan tersebut adalah 4
Undang-Undang Otonomi Daerah 2004 pasal 212 Keuangan Desa
8
kuarangnya pengawasan dari unsur BPD yakni, kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh anggota BPD dalam melaksanakan tugas menyusun peraturan desa, masyarakat tidak mengetahui apakah sudah ada peraturan desa yang ditetapkan di Desa B intan Buyu, dalam menyusunan APBDes anggota BPD tidak terlibat langsung hanya Kepala Desa dan pengawai kantor desa yang terlibat langsung dalam penyusunan APBDes. Sebagaimana dijelaskan 5
dalam PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 35 (b) menyatakan bahwa : BPD mempunyai wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan merupakan alat kontrol untuk mengetahui apakah peraturan desa yang dihasilkan sudah terlaksana sesuai dengan tujuan, dengan baru satu yang dikeluarkannya peraturan desa tersebut, sedangkan tugas dan fungsi BPD yang sudah ditetapkan baik dalam Undang-Undang belum dapat terlaksana dengan baik, hal ini dapat dirasakan karena kurangnya pembinaan terhadap fungsi dan 6
tugas BPD tersebut dan masih banyak fenomena-fenomena yang terjadi . 1. Masih kurang pemahaman anggota BPD dalam menyusun peraturan desa. 2. Masyarakat tidak mengetahui apakah sudah ada peraturan desa yang ditetapkan di Desa Bintan Buyu.
5 6
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 35 (b)
Wawancara dengan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) November 2011Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan.
9
3. Dalam menyususun APBDes anggota BPD tidak terlibat langsung, hanya Kepala Desa dan pegawai kantor desa yang terlibat langsung dalam menyusun APBDes. Berdasarkan permasalahan diatas mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang ”Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Tahun 2011”
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan pengamatan terhadap masalah belum optimalnya tugas BPD dalam menampung aspirasi masyarakat dan kurangnya pengawasan oleh BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Bintan Buyu, jadi berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat dibuat perumusan masalah penelitian adalah : 1. ”Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Kecamatan Teluk Bintan Tahun 2011”? 2. ”Faktor-faktor Penghambat Fungsi BPD Di Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Tahun 2011”?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut : a. Untuk mengetahui pengawasan BPD dalam Pemerintahan Desa. b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pengawasan
10
BPD dalam Pemerintahan desa. 2. Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut : a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi BPD dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan legislatif desa dan juga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik khususnya ilmu pemerintahan. b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi BPD dalam melaksanakan tugasnya pada Pemerint ahan desa.
D. Konsep Teori
Dalam suatu penelitian selalu terdapat kerangka teoritis yang menjadi landasan atau pijakan yang mana akan menyebabkan penelitian ilmiah tersebut dapat dijadikan sumber informasi yang penting, demi perkembangan ilmu pengetahuan dimasa akan datang . Sesuai dengan judul dan permasalahan yang telah dipaparkan, maka penelitian mencoba menggunakan konsep teori sebagai berikut : 1. Pemerintahan Desa
Pemerintah desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, kepala desa yang terpilih ditetapkan langsung oleh BPD serta disahkan langsung oleh bupati, kepala desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan
11
menyampaikan laporan mengenai tugasnya kepada bupati melalui camat. Dimana BPD memiliki fungsi mengayomi adat-istiadat menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi pelaksanaan peraturan desa, peraturan kepala desa dan anggaran pendapatan belanja desa (APBD). Tugas atau fungsi pokok dari pemerintah khususnya pemerintah daerah yaitu : melaksanakan tugas pelayanan masyarakat (Public Service Function), melaksanakan
pembangunan
(Development
Function)
dan
perlindungan
7 masyarakat (Protective Function ). Hal ini sejalan dengan pendapat Rasyid yang
menyatakan tugas pokok pemerintah di rinci menjadi 3 (tiga) fungsi yang hakiki, yaitu pelayanan (service) : pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pembangunan
(development) : mendorong kemandirian dalam
masyarakat, pemberdayaan (empowering) : menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Selanjutnya landasan pemikiran pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah
keanekaragaman,
partisipasi,
demokratisasi,
otonomi
asli,
dan
8
pemberdayaan masyarakat. Menurut Widjaja menyatakan bahwa dari substansi ke lima landasan pemikiran peraturan mengenai desa tersebut yaitu : 1. Keanekaragaman memiliki makna bahwa istilah desa disesuaikan dengan asal usul kondisi sosial budaya masyarakat setempat, sehingga sangat di mungkinkan terjadi perubahan-perubahan nama desa dengan sebutan lain, seperti : negeri, kampung, hutan, dan sebagainya. Pola penyelenggaraan pemerintah desa akan menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat dengan
7 8
Rasyid Ryas, Memahami Ilmu Pemerintahan, 2006 hlm. 27 Ibid, hlm 36
12
2.
3.
4.
5.
tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahn desa harus mampu mengwujudkan peran serta masyarakat desa dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan desa, agar warga desa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. Upaya mewujudkan peran aktif masyarakat dapat terwadahi melalui lembaga kemasyarakatan yang ada. Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaran pemerintahan desa harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan atau lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa. Otonomi asli memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya didasarkan pada hak asal usul dan bukan merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan tingkat atasnya. Hakikat otonomi asli juga tercermin dari kemandirian pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa untuk mendukung efektivitas penyelenggaran pemerintah desa. Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelengaraan pemerintahan desa diabadikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan program atau kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah serta prioritas kebutuhan masyarakat.
Desa adalah merupakan bagian terkecil dari sebuah kelompok masyarakat yang ada dalam suatu wilayah negara yang secara langsung diberikan haknya untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau dikenal dengan hak otonomi desa. Adanya hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, masyarakat di tuntut untuk menggali segenap potensi dan memanfaatkan sumber-sumber potensi tersebut secara nyata dan bertanggung jawab bagi kemajuan desa. Berdasarkan sudut pandang terhadap kelangsungan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah menjadi sasaran utama bagi keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini mengingat dari pertumbuhan politik maupun ekonomi masyarakat, bahwa keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan atau bersifat nasional, sangat
13
ditentukan untuk keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan ditingkat perdesaan, hal ini didasarkan pada faktor jumlah penduduk di perdesaan tergolong 9
relatif banyak. Widjaja menjelaskan bahwa : ”Desa merupakan masa transisi dan memberikan dasar menuju development community yaitu bahwa desa tidak lagi memerlukan level administrasi, tidak lagi menjadi kawasan, tetapi menjadi independent community sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri bukan dari atas kebawah seperti selama ini terjadi.” Selanjutnya Desa menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 dapat diartikan sebagai berikut
10
: ”Desa adalah suatu masyarakat hukum
yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati daalm sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 11 Sebagai desa atau perdesaan memiliki ciri-ciri, Menurut Saparin adalah
sebagai berikut : 1. Desa sebagai bagian dari suatu wilayah atau teritorial 2. Desa sebagai tempat atau ajang hidup suatu kelompok warga masyarakat yang mempunyai perasaan kesatuan disebabkan karena tinggal dekat dan ada kalanya karena merasa adanya tinggal keturunan. 3. Sebagai badan pemerintahan lokal, sebagai otorita yang mewakili pemerintah lokal 12 Selanjutnya menurut pendapat Winardi dalam Suhartono menyebutkan ciri-ciri
umum dari Desa ialah : 9
Ibid , hlm 166 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005
10
11
Saparin, Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, 1979 hlm, 187
14
1. Desa umumnya terletak di, atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani (sudut pandang ekonomi). 2. Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan ekonomi dominan. 3. Faktor penguasahaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakat. 4. Populasi penduduk desa lebih bersifat terganti dari dirinya se ndiri. 5. Kontrol sosial lebih bersifat informal, dan interaksi antara warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tata muka. 6. Mempunyai tingkat homogenitas yang kreati tinggi dan ikatan sosial yang relatif lebih ketat dari pada kota. Berdasarkan pendapat di atas yang dikatakan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang telah diakui. Hal ini merupakan titik tolak pembangunan yang dilaksanakan ditingkat desa berdasarkan kepemimpinan kepala desa dengan segenap potensi masyarakat yang ada, hendaknya
mampu
digalang
secara
baik
bersama-sama
BPD
sehingga
keberhasilan pembangunan dapat dinikmati dan dirasakan bersama. BPD menurut 13
pendapat Widjaja bahwa : ”Badan Permusyawaratan Desa (BDP) adalah permusyawaratan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.”
12 13
Suhartono, Politik Lokal Parlemen Desa,; Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah, 2000 hlm 15 Ibid, hlm.107
15
14 Selanjutnya menurut pendapat Widjaja sebagai perwujudan demokrasi
di desa : “Dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa (PERDES), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dan keputusan Kepala Desa.” 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku legislatif dalam pemerintahan desa dalam pasal 202 No.32 Tahun 2004 tersebut dijelaskan mengenai keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan wujud demokrasi yaitu suatu peran serta masyarakat didalam sistem pemerintahan dan pembangunan desa.BPD memiliki fungsi mengayomi adat-istiadat menetapkan peraturan desa bersama kepala desa,menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi pelaksanaan peraturan desa, keputusan kepala desa dan anggaran pendapatan belanja desa (APBD). Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah
No.72
Tahun
2005
35
(b)
menyatakan
bahwa:
Badan
Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan, peraturan kepala desa. Dari ketentuan ini tampak jelas bahwa antara pemerintahan desa dan BPD merupakan lembaga terpisah yang mempunyai tugas dan kewenangan sendiri.
14
Ibid, hlm 27
16
Mekanisme seperti ini dilakukan kepala desa kepada rakyat melalui BPD dapat dilihat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat (demokrasi) dan perwujudan ditingkat desa. Selanjutnya BPD menurut PP Nomor 72 Tahun 2005 mengatakan bahwa : ”Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaran pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.” Kemudian didalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 juga menjelaskan tentang wewenang BPD yaitu : a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa. e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan f. Menyusun tata tertib BPD Sebagaimana yang di maklumi bahwa peranan BPD tidak terlepas dari aspek kepemimpinan, yaitu lebih ditujukan kepada kemampuan penguasaan pengikut dan situasi, setiap pemimpin berusaha untuk memahami watak dan kondisi pengikut serta situasi untuk selanjutnya membutuhkan metode dan tugas
17
yang tepat dan situasi untuk mengembangkannya. Tugas kepemimpinan menurut 15
Siagian yaitu :
1. Pemimpin sebagai penentu arah 2. Pemimpin sebagai guru dan juru bicara 3. Pemimpin sebagai komunikator yang efektif 4. Pemimpin sebagai mediator 5. Pemimpin selaku integrator 16 Selanjutnya tugas kepemimpinan menurut Athoillah yaitu :
1. Capacity, meliputi : Kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan bicara, Keaslian dan kemampuan nilai. 2. Achiefment , meliputi : Gelar kesarjanaan, pengetahuan, keberhasih Asilan dan olah raga. 3. Responbility, melipputi : Mandiri berinisiatif, tekun, agresif, percay a diri, berkeinginan untuk maju. 4. Participation , meliputi : Aktif, kemampuan bergaul, kerja sama, mu dah menyesuaikan diri, humoris. 5. Status , meliputi : Kedudukan sosial ekonomi dan ketenaran. 6. Situation, meliputi: Mental yang baik, status yang baik, mempunyai keahlian, berkeinginan untuk maju, berdaya kepengikutan, berorien tasi kepada tujuan. Jika seorang pemimpin kurang kreatif dan tidak dinamis maka dalam organisasi yang dipimpinnya pun akan melempem. Umumnya hal ini juga menentukan bagaimana organisasi yang dipimpinnya, kegiatan dan dinamika yang terjadi didalam organisasi sebagian besar ditentukan oleh cara pemimpin memimpin organisasi. Efektifitas para bawahan sebagian besar ditentukan oleh efektifitas kepemimpinan seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus bersikap sebagai pengasuh yang mendorong, menuntun, dan membimbing asuhannya. Dengan perkataan lain beberapa asas utama dari kepemimpinan Pancasila
15 16
17
adalah :
P. Siagian Sondang, Teori dan Praktek Kepemimpinan, 2003 hlm 48 Anthoillah Anton , Dasar-Dasar Manajemen, 2010 hlm 209
18
Ing ngarsa sung tuladha: seorang pemimpin harus mampu dengan sifat dan
perbuatannya menjadikan dirinya pola anutan dan ikutan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Ing madya mangun karsa: seorang pemimpin harus mampu membangkitkan
semangat berswakarsa dan berkreasi pada orang-orang yang dibimbingnya. Tut wuri handayani: seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang
yang diasuhnya berani berjalan didepan dan sanggup bertanggungjawab. 3. Pengawasan
Sebagai wujud demokrasi, didesa dibentuk Badan Permusyawratan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawas terhadap pelaksanaan 18
peraturan desa, keputusan kepala desa serta Anggaran Pendapatan Belanja Desa . Dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan BPD dalam mengawasi penyelenggaran pemerintah desa ialah sebagai pertanggungjawaban wadah dari masyarakat, agar dapat mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) antara Pemeritahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam era menuju kehidupan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Dan untuk terciptanya keterpaduan dan kerjasama yang baik antara Kepala Desa dengan BPD, maka sudah seharusnya inisiatif usaha hendaknya datang dan muncul terlebih dahulu dari BPD dan dengan menjalankan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakannya. .Berdasarkan pengamatan terhadap masalah belum optimalnya tugas BPD dalam 17 18
Op.cit.,hlm 43 Ibid, hlm 165
19
menampung aspirasi masyarakat dan kurangnya pengawasan oleh BPD terhadap penyelenggaraan pemerintah desa di berbagai daerah, ialah masalahnya ”Bagaimana
Pengawasan
Badan
Permusyawaratan
Desa
(BPD)
Dalam
Pemerintahan Desa di Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan” Erat kaitannya bahwa BPD merupakan yang mempunyai tanggung jawab yang penting sebagai wakil-wakil masyarakat desa yang diberikan kepercayaan terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat serta kegiatan yang dilaksanakan baik yang bersifat sosial, budaya, pemerintahan maupun sosial ekonomi masyarakat. Tugas pengawasan juga harus diperhatikan setelah Perdes dihasilkan, supaya Perdes dapat berjalan dengan baik, pengawasan dari segi teknisnya sendir i terdiri dari pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung. Dalam pelaksanaan pengawasan secara langsung maupun secara tidak langsung tersebut, dilakukan oleh BPD selaku Legislatif desa. Dari segi teknis pengawasan tersebut, menurut Siagian19 pelaksanaan pengawasan dapat dikelompokan menjadi dua (2) bentuk yaitu : 1. Pengawasan langsung, yakni pengawasan yang dilakukan secara langsung, seperti : inspeksi, observasi maupun melalui laporan langsung. 2. Pengawasan tak langsung, yakni pengawasan yang dilakukan dengan pemanfaatan sarana-sarana seperti laporan tertulis maupun secara lisan. Selanjutnya Siagian20menjelaskan beberapa sifat pengawasan, yakni : a. Pengawasan ekstern yaitu pengawasan yang dilakukan antara lintas sektoral atau pihak dari luar. b. Pengawasan intern yaitu pengawasan yang melekat pada seseorang atau pimpinan unit organisasi. 19 20
Siagian, Filsafat Administrasi 2006 hlm 115 Ibid, hlm 21
20
Dari kedua sifat pengawasan yang berasal dari luar maupun dalam, kesemuanya itu didasarkan kepada strategi bagaimana suatu tujuan dapat sesuai dan berjalan sebagaimana rencana yang telah d itetapkan. Jelaslah kiranya bahwa pengawasan memainkan peranan yang sangat menentukan dalam usaha pencapaian tujuan. Dalam hal ini juga dikatakan Siagian21 bahwa: ”Secara filosofis dapat dikatakan bahwa pengawasan itu mutlak
perlu karena manusia bersifat salah, paling sedikit bersifat khilaf. Manusia dalam organisasi perlu diamati, bukan dengan maksud mencari kesalahannya dan kemudian menghukumnya”. tindakan pencegahan yang diperlukan meredam kemungkinan terjadinya deviasi dapat diambil sedini mungkin selama kegiatan operasional berlangsung apabila terus berlanjut dapat berarti tidak terlaksananya rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 2.) Dengan kata lain, pengawasan yang efektif tidak seharusnya diupayakan untuk mencari dan menemukan siapa yang selah melainkan mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab ketidak beresan dalam operasionalisasi rencana. Selanjutnya, agar pelaksanaan pengawasan benar-benar dapat mencapai sasaran yang dikehendaki, maka dalam pelaksanaannya hendaknya mengikuti tahap-tahap yang menjadi indikator pelaksanaan pengawasan, Tahap-tahap tersebut
21
Op.cit., hlm 114
21
Tujuan pengawasan adalah agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tugas (fungsi) pengawasan : a.
Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
b.
Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaanya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
c.
Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
Dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan, seyogyanya Pelaksanaan Pengawasan harus memahami dan menerapkan fungsi Pengawasan sebaikbaiknya, sehingga tidak terlepas dari fungsi Pengawasan itu sendiri. Pengawasan juga menjaga agar rencana yang ditetapkan dapat dicapai semua aspek yang ada dalam perusahaan maupun yang diuar perusahaan tetap berjalan kearah untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagaimana Sujamto
22
menambahkan ”Pengawasan adalah segala usaha
atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”. Berdasarkan beberapa konsep tentang pengawasan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut diatas, menunjukkan pentingnya dilakukan pengawasan terhadap segala aktifitas/kegiatan dalam organisasi pemerintahan. Hal ini adalah sebagaimana mestinya, ada banyak hal untuk menentukan penyebab kegagalan 22
Sujamto, Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia, 1996 hlm 77
22
BPD atau keberhasilan BPD. Tetapi masalah yang selalu berulang didalam suatu organisasi yang gagal adalah tidak atau kurang adanya pengawasan yang memadai. Dipandang dari sudut tugas BPD, maka lembaga tersebut dituntut agar lebih aktif dan dinamis dalam menjalankan serta menjalankan fungsinya. Dengan kata lain BPD harus melakukan komunikasi dengan masyarakat dalam rangka mencari dan menggali apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang disalurkannya agar aspirasi masyarakat tersebut dapat tersalurkan dengan baik. Satu hal yang perlu diperhatikan disini adalah upaya untuk mencari data dan informasi yang berkenan dengan masalah-masalah yang menjadi bahasan dalam proses pembuatan suatu peraturan desa yaitu adanya keterbukaan semua pihak untuk memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan serta adanya kesesuaian antara kebijaksanaan yang dihasilkan oleh BPD dengan keinginan masyarakat yang diwakilinya. BPD merupakan pemeran yang mempunyai lingkup tanggung jawab yang penting bagi wakil-wakil masyarakat desa yang diberikan kepercayaan terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat serta kegiatan yang dilaksanakan baik yang bersifat sosial budaya, pemerintahan dan sosial ekonomi masyarakat. Dari beberapa hal tersebut, maka segi pelaksanaanya diperlukan terhadap suatu kondisi bersifat potensial keterlibatan serta kerjasama diantara kelembagaan BPD dengan pihak pemerintah desa baik bersifat tahapan awal seperti, perencanaan maupun tahapan akhir menyangkut hasil rencana yang dilaksanakan tersebut dimasyarakat.
23
E. Konsep Operasional
Guna mempermudah analisa data serta menghindari salah penafsiran tentang konsep yang digunakan, maka akan dioperasionalkan beberapa konsep yang terkait dalam penelitian ini yaitu : 1. Melakukan Pengawasan Peraturan Desa
Sebagai legislatif didesa BPD bertugas membuat peraturan desa (PERDES), dimana BPD ikut serta dalam merumuskan dan menetapkan peratuan desa yang akan di tetapkan dan dijalakan oleh pemerintah desa. Selain itu BPD juga harus melakukan sosialisasi terhadap peraturan desa yang dihasilkan kepada masyarakat, agar mengetahui peraturan desa yang sudah ditetapkan dan dijalankan oleh
pemerintah
desa
untuk
kepentingan
dan
kesejahteraan
masyarakat.
Pengawasan merupakan alat kontrol untuk mengetahui apakah peraturan desa yang dihasilkan sudah terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan bersama untuk kemajuan desa. a. Adanya Perumusan Peraturan Desa
Adalah adanya peran BPD dalam melakukan perumusan peraturan desa yang di ajukan oleh pemerintahan desa. Peraturan desa diperlukan sebagai pengatur jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa, biasanya menjalakan bagaimana tata cara dalam mengatur pengadministrasian, pengelolaan sumber daya alam (SDA), dan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam pembuatan peraturan desa perumusannya yang di ajukan oleh pemerintah desa maupun BPD,
24
dalam musyawarah yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, RT dan RW. b. Adanya Sosialisasi Peraturan Desa
Sosialisasi peraturan desa bertujuan untuk mempercepat otonominasi desa, sosialisasi merupakan tidak lanjut dari rapat kerja nasional tentang pemerintahan desa, Pelaksanaan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan
serta
meningkatkan
optimalisasi
pelayanan
oleh
aparatur
pemerintahan desa dan dapat memperdayakan masyarakat desa. c. Adanya Penerapan Penerapan Peraturan Peraturan Desa
Setelah adanya rancangan dan perumusan peraturan desa yang telah di usulkan oleh pemerintah desa maupun BPD sebelum disahkan atau diterapkan seharusnya seharusnya dirapatkan dulu dengan pihak-pihak yang terkait. 2. Pengawasan Terhadap Keputusan Kepala Desa
Selain tugas dan fungsi BPD sebagai pengawasan peraturan desa, BPD juga bertugas atau berfungsi dalam mengawasi keputusan kepala desa. Sebagai tugas BPD dalam pengawasan pemerintahan desa. Yang mana dimaksud dengan pengawasan terhadap keputusan kepala desa yakni BPD ikut serta dalam mengawasi perumusan keputusan dan penerapan yang akan di ambil oleh kepala desa, untuk kepentingan desa dan masyarakat desa itu sendiri. a. Adanya Perumusan Perumusan Keputusan Keputusan Kepala Desa
BPD sebagai pembawa aspirasi masyarakat juga memiliki fungsi sebagai pengawasan peraturan desa dan keputusan kepala desa. Sebagai mitra sekaligus pengawas pemerintahan desa dalam melaksanakan peraturan desa maka
25
koordinasi yang baik antara BPD dengan pemerintah desa sangat diperlukan dalam membangun dan kesejahteraan masyarakat. b. Adanya Peran BPD Dalam Pengawasan Keputusan Kepala Desa.
Selain fungsi dan tugas BPD melakukan pengawasan terhadap perumusun keputusan yang akan di ambil oleh kepala desa, BPD memiliki fungsi dan tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap keputusan yang telah dibuat apakah dilaksanakan pemerintah dengan baik atau tidak. Oleh karena itu dalam penerapannya penerapannya BPD harus dapat optimal dan efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan kepala desa. 3. Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Desa (APBD)
BPD juga memiliki tugas atau fungsi dalam pengawasan terhadap anggaran pendapatan desa (APBD), yang dimaksud dengan pengawasan APBD yakni BPD bersama kepala desa menetapkan APBD setiap tahun dengan peraturan desa, dari pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa meliputi anggaran pelaksana tata usaha, keungan dan perhitungan anggaran yang dipertanggung jawabkan oleh kepala desa kepada BPD. a. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Meliputi Penyusu nan Anggaran Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Perhitungan Anggaran yang di Pertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.
BPD selain bertugas dan berfungsi melakukan pengawasan terhadap peraturan desa dan keputusan kepala desa tetapi juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa yang meliputi dari
26
penyusunan anggaran pelaksana tata usaha keunagan dan perhitungan yang di pertanggung jawabkan oleh kepala desa kepada BPD.
E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Lapangan
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan interaksi fenomena lingkungan suatu unit sosial, lembaga, atau masyarakat. Penelitian yang menggunakan jenis penelitian
deskriptif
kualitatif
dimana
menurut
23
Moleong ”
data
yang
dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci tentang apa yang diteliti”. 24 Sedangkan kualitatif menurut Denzi dan Lincoin dalam Moleong mengatakan
bahwa : ”Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada”. Dengan demikian penelitian ini menggambarkan serta melukiskan objek penelitian ini menggambarkan serta melukiskan objek penelitian pada waktu tertentu dengan menggunakan metode serta cara yang ilmiah pula, selanjutnya mendapatkan suatu informasi yang dapat diterima oleh masyarakat dan informasi
23 24
Moleong. Lexy, Metode Penelitian Kualitatif , 2007 hlm 11 Ibid., hlm 6
27
tersebut dihimpun seluas-luasnya tentang objek penelitian dan tidak menggunakan hipotesa atau suatu praduga awal terhadap hasil penelitian. Dari penjelasan diatas, maka penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara deskripsi dalam bentuk kata-kata. Dalam penelitian ini peneliti mendiskrifitifkan atau menggambarkan sekaligus menganalisa tentang Bagaimana Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa Bintan Buyu Kabupaten Bintan. 2. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan, pemilihan desa Bintan Buyu sebagai lokasi penelitian karena disebabkan penulis yang melihat masih kurangnya proses pembangunan yang terjadi di desa tersebut, masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan kegiatan ekonomi masyarakat, padahal sudah lama menjadi sebuah desa. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat permasalahan tersebut di sudut pandang pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan. 3. Informan
Mengingat penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, maka penelitian diarahkan melihat atau menganalisis objek dan informasi penelitian yaitu tentang Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa untuk mendapatkan informasi yang objektif, maka informan yang dipakai sebagai berikut: Pemerintahan desa dan Perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh masyarakat, dan Masyarakat.
28
a. Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa (sekdes,bendaharawan desa,kepala seksi,dan kepala dusun). b. Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas ketua dan wakil BPD serta anggotanya. c. Tokoh masyarakat yang di maksud ialah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya. d. Masyarakat yang dimaksud ialah masyarakat yang berkedudukan di desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan.
Tabel 1 Informan
No
Informan
Jumlah/Orang
1
Kepala Desa/Sekretaris Desa
2
2
BPD
5
3
Tokoh Masyarakat
5
4
Masyarakat Jumlah
2 14
Sumber : Olahan Data Penelitian 2011
4. Sumber dan Jenis Data a. Data Primer
Data primer adalah data yang di ambil secara langsung dari informan, yang menjadi informan sebagai data untuk menganalisis penelitian .”Adalah data yang dikumpulkan dan di olah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan
29
25 langsung dari objeknya” Arikunto . Selanjutnya diperoleh melalui teknik
wawancara langsung dengan informan atau melakukan pengamatan terhadap kehidupan masyarakat desa Bintan Buyu. Data primer ini juga disebut sebagai data asli atau data yang baru. b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang berupa catatan dan laporan-laporan yang di peroleh dari pihak ketiga. Diambil melalui keterangan atau informasi yang diperlukan untuk lebih memperjelas masalah yang akan di teliti atau data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Dalam hal ini peneliti mengambil data pada kantor Desa Bintan Buyu dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data a. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara langsung yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan dengan tema yang sama dengan konsep teori yang telah di 26 uraikan sebelumnya. Menurut Singarimbun ”Wawancara yaitu mendapatkan
informasi dengan bicara langsung kepada informan” Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Kepala Desa atau Sekretaris Desa, Ketua dan anggota BPD, Kepala Dusun atau Tokoh Masyarakat, masyarakat pada sektor petani dan nelayan (informan) 25 26
Arikunto. Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 2006 hlm 145 Singarimbun. Masri, Metode Penelitian Survai, 1995 hlm 192
30
untuk mendapatkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Purposive yaitu peneliti menentukan informan untuk tujuan tertentu saja, dimana
peneliti akan melakukan penelitian tentang fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian sampai peneliti memperoleh data yang cukup sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada alat berupa pedoman wawancara yang telah ada atau telah disusun sebelumnya oleh peneliti dengan indikator masalah tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pemerintahan di Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan. 2. Observasi Observasi akan dilakukan berdasarkan pengamatan pada kejadian dan kenyataan yang terjadi dilapangan tanpa ada rekayasa dan mengarahkan perhatian pengamatannya pada jenis kegiatan dan peristiwa tertentu yang memberikan informasi dan pandangan yang benar-benar berguna pada penelitian ini. b. Alat Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data adalah segala sesuatu yang
berhubungan
dengan
keterangan
tugas
BPD
dalam
pengawasan
Pemerintahan Desa di Desa Bintan Buyu. Alat yang akan digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut : 1. Wawancara yang dilakukan kepada ketua dan anggota BPD, adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data teknik wawancara ada lah berdasarkan pada pedoman wawancara, yang daftar pertanyaann ya sesuai dengan permasalahan yang diangkat, kemudian dari hasil w awancara yang dicatat dirangkum dan dianalisakan pada BAB IV dal
31
am penelitian ini. 2. Observasi ini merupakan Observasi Non Partisipatif, dimana peneliti an melakukan pengamatan terhadap akatifitas yang dilakukan Kepala Desa dan BPD Desa Bintan Buyu. Guna menyempurnakan pengamat an terhadap fungsi BPD di Desa Bintan Buyu, maka peneliti memilih cara, yaitu Ketua BPD Desa Bintan Buyu dijadikan sebagai Informan Kunci (Key Informan). Dengan cara ini lebih memungkinkan bagi pe liti terjadi interaksi sosial dan kultural secara tidak langsung antara pe liti dan objek dan sekaligus mendekat kepada subjek yang diteliti, se hingga subjek penelitian akan merasa s impati dan perhatian. 3. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dila kukan dengan cara mengadakan pencatatan atau pengutipan data dar i dokumen yang ada dalam lokasi penelitian. Dokumentasi dapat berup a gambar atau foto dan pencatatan lain yang berhubungan dengan pen elitian, dokumentasi meliputi, gambaran umum Desa Bintan Buyu, m onografi Desa, surat izin penelitian dan foto-foto yang berkaitan deng an penelitian. 6. Teknik Analisa Data
Analisa diartikan ”penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan seterusnya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya”. Dikemukakan dalam kamus Indonesia modern. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa di sini hanya sebatas untuk melihat sejauhmana pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa Bintan Buyu.
32
Setelah
data
terkumpul
selanjutnya
akan
di
rumuskan
dengan
menggunakan analisa data deskriptif kualitatif, sehingga data yang sudah ada akan di bandingkan dengan fenomena serta hasil wawancara dan observasi dengan informan. Dan juga data di ambil dari pendapat masyarakat Desa Bintan Buyu yang di peroleh dari hasil wawancara tersebut. Sehingga akan kelihatan bagaimana tugas BPD dalam pengawasan Pemerintahan Desa Bintan Bu yu. Untuk lebih jelas lagi peneliti menggunakan teknik pemeriksaan data 27
triangulasi
yaitu adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan
sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekkan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Penelitian melakukan triangulasi dengan membandingkan dan untuk mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Pada metode triangulasi dapat di peroleh dengan berbagai cara. Hal itu dapat dicapai dengan (1)membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang
27
yang
berpendidikan
menengah
Bungin. Burhan, Penelitian Kualitatif, 2009 hlm 256
atau
tinggi,
orang
berada,
orang
33
pemerintahan, dan (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 28
dokumen yang berkaitan Moleong .
28
Op.cit., hlm 324
34
BAB II LANDASAN TEORI
A. Kerangka Teoritis
Keadaan pemerintahan desa sekarang ini adalah sebagai masa transisi Undang-Undang No.22 Tahun 1999 hingga sekarang ini Undang-Undang No.32 Tahun 2004 untuk mengatur desa, peraturan perundang undangan tidak mengatur pemerintah desa secara seragam dan kurang memberi dorongan kepada masyarakatnya untuk tumbuh kearah kemajuan yang dinamis. Masa transisi Undang-Undang lama tentang Otonomi Daerah yang sampai saat ini (UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 sekarang ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), yang melahirkan banyak persoalan, penyelewengan keuangan alias korupsi dan miskomunikasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan juga antara Pemerintah Daerah29. 1. Pemerintahan Desa
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemeritahan desa memiliki otonomi desa yang sah dan telah diakui dalam pelaksanaan pelayanan, 29
Marbun. B.N, Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita, 2010 hlm 116
34
35
pemberdayaan dan pembangunan di desa, maka pemerintahan desa memerlukan struktur pemerintahan dan struktur lembaga desa, agar mendapatkan sistem pemerintahan desa dengan baik. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa ada Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang penyerahan urusan Kabupaten kepada desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, kepala desa yang terpilih ditetapkan langsung oleh BPD serta disahkan langsung oleh bupati, kepala desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai tugasnya kepada bupati melalui camat. Dimana BPD memiliki fungsi mengayomi adat-istiadat menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Tugas atau fungsi pokok dari pemerintah khususnya pemerintah daerah yaitu : melaksanakan tugas pelayanan masyarakat (Public Service Function), melaksanakan
pembangunan
(Development
Function)
dan
perlindungan
masyarakat (Protective Function ). Hal ini sejalan dengan pendapat Rasyid30 yang menyatakan tugas pokok pemerintah di rinci menjadi 3 (tiga) fungsi yang hakiki, yaitu pelayanan (service) : pelayanan akan membuahkan keadilan dalam 30
Ibid, hlm 27
36
masyarakat, pembangunan
(development) : mendorong kemandirian dalam
masyarakat, pemberdayaan (empowering) : menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Dari pendapat tokoh diatas 3 fungsi pemerintah dapat dijelaskan dimana pemerintahan mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tututan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan. Selanjutnya landasan pemikiran pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah
keanekaragaman,
partisipasi,
demokratisasi,
otonomi
asli,
dan
pemberdayaan masyarakat. Menurut Widjaja31 menyatakan bahwa dari substansi ke lima landasan pemikiran peraturan mengenai desa tersebut yaitu : 1
Keanekaragaman memiliki makna bahwa istilah desa disesuaikan dengan asal usul kondisi sosial budaya masyarakat setempat, sehingga sangat di mungkinkan terjadi perubahan-perubahan nama desa dengan sebutan lain, seperti : negeri, kampung, hutan, dan sebagainya. Pola penyelenggaraan pemerintah desa akan menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2 Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahn desa harus mampu mengwujudkan peran serta masyarakat desa dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan desa, agar warga desa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangankehidupan bersama sebagai sesama warga desa. Upaya mewujudkan peran aktif masyarakat dapat terwadahi melalui lembaga kemasyarakatan yang ada. 3 Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaran pemerintahan desa harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan atau lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa. 4 Otonomi asli memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya didasarkan 31
Ibid, hlm 36
37
5
pada hak asal usul dan bukan merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan tingkat atasnya.Hakikat otonomi asli juga t ercermin dari kemandirian pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa untuk mendukung efektivitas penyelenggaran pemerintah desa. Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelengaraan pemerintahan desa diabadikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan program atau kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah serta prioritas kebutuhan masyarakat.
Desa adalah merupakan bagian terkecil dari sebuah kelompok masyarakat yang ada dalam suatu wilayah negara yang secara langsung diberikan haknya untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau dikenal dengan hak otonomi desa. Adanya hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, masyarakat di tuntut untuk menggali segenap potensi dan memanfaatkan sumber-sumber potensi tersebut secara nyata dan bertanggung jawab bagi kemajuan desa. Berdasarkan sudut pandang terhadap kelangsungan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah menjadi sasaran utama bagi keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini mengingat dari pertumbuhan politik maupun ekonomi masyarakat, bahwa keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan atau bersifat nasional, sangat ditentukan untuk keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan ditingkat perdesaan, hal ini didasarkan pada faktor jumlah penduduk di perdesaan tergolong relatif banyak. Widjaja
32
menjelaskan bahwa :
”Desa merupakan masa transisi dan memberikan dasar menuju development community yaitu bahwa desa tidak lagi memerlukan level administrasi, tidak lagi menjadi kawasan, tetapi menjadi independent community sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri bukan dari atas kebawah seperti selama ini terjadi.”
32
Ibid, hlm 166
38
Selanjutnya Desa menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 dapat diartikan sebagai berikut : ”Desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati daalm sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Sebagai desa atau perdesaan memiliki ciri-ciri, Menurut Saparin
33
adalah
sebagai berikut : 1. Desa sebagai bagian dari suatu wilayah atau teritorial 2. Desa sebagai tempat atau ajang hidup suatu kelompok warga masyarak at yang mempunyai perasaan kesatuan disebabkan karena tinggal dekat dan ada kalanya karena merasa adanya tinggal keturunan. 3. Sebagai badan pemerintahan lokal, sebagai otorita yang mewakili peme rintah lokal Selanjutnya menurut pendapat Winardi dalam Suhartono34 menyebutkan ciri-ciri umum dari Desa ialah : 1. Desa umumnya terletak di, atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani (sudut pandang ekonomi). 2. Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan ekonomi dominan. 3. Faktor penguasahaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakat. 4. Populasi penduduk desa lebih bersifat terganti dari dirinya sendiri. 5. Kontrol sosial lebih bersifat informal, dan interaksi antara warga desa 33 34
Ibid, hlm 187 Ibid, hlm 15
39
lebih bersifat personal dalam bentuk tata muka. 6. Mempunyai tingkat homogenitas yang kreatif tinggi dan ikatan sosial Yang relatif lebih ketat dari pada kota. Berdasarkan pendapat di atas yang dikatakan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang telah diakui. Hal ini merupakan titik tolak pembangunan yang dilaksanakan ditingkat desa berdasarkan kepemimpinan kepala desa dengan segenap potensi masyarakat yang ada, hendaknya
mampu
digalang
secara
baik
bersama-sama
BPD
sehingga
keberhasilan pembangunan dapat dinikmati dan dirasakan bersama. BPD menurut 35
pendapat Widjaja bahwa : ”Badan Permusyawaratan Desa (BDP) adalah permusyawaratan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.” 36
Selanjutnya menurut pendapat Widjaja
sebagai perwujudan demokrasi
di desa : “Dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa (PERDES), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dan keputusan Kepala Desa.”
35 36
Ibid, hlm 107 Ibid, hlm 27
40
Kalau dilihat dari kenyataannya masih ada kekurangan ataupun kendalakendala yang seharusnya dilakukan oleh BPD dalam menjalankan tugasnya namun belum bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti yang dapat dilihat dari fenomena-fenomena dan hal ini sebagaimana di ungkapkan oleh Cahyono37dalam bukunya yang berjudul Konflik Elite Di Perdesaan, sebagai
berikut: 1. Tidak adanya pengawasan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh Kep ala Desa dalam menjalankan suatu kebijakan baik itu pembangunan mau pun keputusan desa dan tidak adanya tanggapan serta pengawasan dari BPD tersebut. 2. Didalam menyampaikan aspirasi ternyata masyarakat hanya menyampai kan aspirasi kepada Kepala desanya langsung, tidak melalui BPD. 3. Keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa memperihatikan, banyak dian tara masyarakat hidup miskin namun tidak ada pihak lain yang memperh atikan, baik Pemerintahan Desa maupun BPD yang senantiasa mengklai m sebagai membawa aspirasi mayarakat. 4. BPD tidak lagi mencerminkan aspirasi masyarakat, justru hanya mengun tungkan kubu Kepala desa. Dampaknya dalam perjalanan tugas, BPD tid ak berhasil mengontrol Kepala Desa sebagai cara untuk mengawasi jalan nya pemerintahan, tetapi justru BPD cenderung melakukan kolusi/kolab orasi politik dengan Kepala desa. 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku legislatif dalam pemerintahan desa dalam pasal 202 No.32 Tahun 2004 tersebut dijelaskan mengenai keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan wujud demokrasi yaitu suatu peran serta masyarakat didalam sistem pemerintahan dan pembangunan desa. BPD memiliki fungsi mengayomi adat-istiadat menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta
37
Cahyono Heru, Konflik Elit Politik di Pedesaan, 2005 hlm 47
41
mengawasi pelaksanaan peraturan desa, peraturan kepala desa dan anggaran pendapatan belanja desa (APBD). Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dijelaskan dalam peraturan pemerintah
No.72
Tahun
2005
35
(b)
menyatakan
bahwa:
Badan
Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan, peraturan kepala desa. Dari ketentuan ini tampak jelas bahwa antara pemerintahan desa dan BPD merupakan lembaga terpisah yang mempunyai tugas dan kewenangan sendiri. Mekanisme seperti ini dilakukan kepala desa kepada rakyat melalui BPD dapat dilihat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat (demokrasi) dan perwujudan ditingkat desa. Selanjutnya BPD menurut PP Nomor 72 Tahun 2005 mengatakan bahwa : ”Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaran pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.” Kemudian didalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 juga menjelaskan tentang wewenang BPD yaitu : a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
42
e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan f. Menyusun tata tertib BPD Sebagaimana yang di maklumi bahwa peranan BPD tidak terlepas dari aspek kepemimpinan, yaitu lebih ditujukan kepada kemampuan penguasaan pengikut dan situasi, setiap pem impin berusaha untuk m emaham i w atak dan kondisi pengikut serta situasi unt uk selanjutnya m emb utuhkan m etode dan tu gas yang tepat dan situasi unt uk 38 mengembangkannya. Tugas kepemimpinan menurut Siagian yaitu :
1. Pemimpin sebagai penentu arah 2. Pemimpin sebagai guru dan juru bicara 3. Pemimpin sebagai komunikator yang efektif 4. Pemimpin sebagai mediator 5. Pemimpin selaku integrator Pemimpin memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu, dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun dalam kehidupan bernegara.Diantaranya tugas-tugas kepemimpinan menurut Athoillah yaitu : 1. Capacity, meliputi : Kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan bicara, keaslian dan kemampuan nilai. 2. Achiefment , meliputi : Gelar kesarjanaan, pengetahuan, keberhasih asilan dan olah raga. 3. Responbility, melipputi : Mandiri berinisiatif, tekun, agresif, percay a diri, berkeinginan untuk maju. 4. Participation , meliputi : Aktif, kemampuan bergaul, kerja sama, mu dah menyesuaikan diri, humoris. 5. Status , meliputi : Kedudukan sosial ekonomi dan ketenaran. 6. Situation, meliputi: Mental yang baik, status yang baik, mempunyai keahlian, berkeinginan untuk maju, berdaya kepengikutan, berorien tasi kepada tujuan.
38 39
Ibid, hlm 48 Ibid, hlm 209
39
43
Pemimpin itu tidak dilahir dengan sendirinya melainkan dia lahirnya dari lingkungan, berbeda dengan G.R. Terry yang mengemukakan kepemimpinan itu merupakan salah satu aspek atau segmen dari actuating atau pergerakan. 40
Kepemimpinan menurut G.R.Terry
pemimpin itu harus memiliki syarat-syarat
seperti dibawah ini : 1. Energy 2. Knowledge of human relation 3. Personal drive 4. Communicative skill 5. Teaching ability 6. Social ability 7. Technical competence Sehubungan dengan tugas kepemimpinan dilengkapi pemimpin dengan pemahamam dari gaya kepemimpinan yang efektif dan tingkat kematangan para pengikutnya. Dalam hubungannya dengan perilaku pemimpin ini, ada dua hal yang biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahan atau pengikutnya, 41 yakni menurut Thoha : perilaku mengarah dan perilaku mendukung. Perilaku
mengarah dapat dirumuskan sebagai sejauh mana seorang pemimpin melibatkan diri dalam komunikasi satu arah, bentuk pengarahan dalam komunikasi satu arah ini antara lain : 1. Menetapkan peranan yang harus dilakukan pengikut. 2. Memberitahukan pengikut tentang apa yang seharusnya bisa dikerjakan, dimana melakukan hal tersebut. 3. Bagaimana melakukannya, dan melakukan pengawasan secara ketat terha dap apa yang dilakukan. Perilaku mendukung ialah : Sejauh mana seorang pemimpin melibatkan diri dalam komunikasi dua arah 40 41
Sukarna, Kepemimpinan dalam Adminitrasi Negara, 2006 hlm 60-61 Thoha Miftah, Kepemimpinan, 2010 hlm 64
44
Jika seorang pemimpin kurang kreatif dan tidak dinamis maka dalam organisasi yang dipimpinnya pun akan melempem. Umumnya hal ini juga menentukan bagaimana organisasi yang dipimpinnya, kegiatan dan dinamika yang terjadi didalam organisasi sebagian besar ditentukan oleh cara pemimpin memimpin organisasi. Efektifitas para bawahan sebagian besar ditentukan oleh efektifitas kepemimpinan seorang pemimpin. Selanjutnya menurut Hasibuan
42
: ”Pemimpin adalah seorang dengan
wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk
mengerjakan
sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan”. Seorang pemimpin harus bersikap sebagai pengasuh yang mendorong, menuntun, dan membimbing asuhannya. Dengan perkataan lain beberapa asas 43
utama dari kepemimpinan Pancasila adalah : Ing ngarsa sung tuladha: seorang pemimpin harus mampu dengan sifat dan
perbuatannya menjadikan dirinya pola anutan dan ikutan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Ing madya mangun karsa: seorang pemimpin harus mampu membangkitkan
semangat berswakarsa dan berkreasi pada orang-orang yang dibimbingnya. Tut wuri handayani: seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang
yang diasuhnya berani berjalan didepan dan sanggup bertanggungjawab.
42 43
Op.cit, hlm 61 Ibid, hlm 43
45
3. Pengawasan
Sebagai legislatif desa, fungsi BPD membuat peraturan desa (PERDES), BPD ikut serta merumuskan dan menetapkan peraturan desa yang dijadikan keputusan desa,yang dijalankan oleh pemerintahan desa untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Didalam Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 (b) menyatakan bahwa: BPD mempunyai wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
Bagan I Pengawasan PEMERINTAHAN DESA
PENGAWASAN BPD
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 15
1. Peraturan Desa 2. Keputusan kepala desa 3. APBDes
Masyarakat yang Adil dan Makmur
Sumber : Olahan Data Penelitian Tahun 2011
Dalam
penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa,
pemerintahan
desa
mengusulkan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan dari BPD, setelah mendapatkan persetujuan dari BPD ditetapkan oleh
46
kepala desa dan dijadikan sebagai keputusan kepala desa. Sebagai wujud demokrasi didesa yang berfungsi sebagai legislatif didesa dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, keputusan kepala desa serta APBDes Melalui Peraturan Pemeritah No.72 Tahun 2005 penyelenggaraan pemerintah desa dan BPD dalam mengawasi penyelenggaran pemerintah desa ialah
sebagai
pertanggungjawaban
wadah
dari
masyarakat,
agar
dapat
mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) antara Pemeritah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam era menuju kehidupan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Dan untuk terciptanya keterpaduan dan kerjasama yang baik antara Kepala Desa dengan BPD, maka sudah seharusnya inisiatif usaha hendaknya datang dan muncul terlebih dahulu dari BPD dan dengan menjalankan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakannya .Berdasarkan pengamatan terhadap masalah belum optimalnya tugas BPD dalam menampung aspirasi masyarakat dan kurangnya pengawasan oleh BPD terhadap penyelenggaraan pemerintah desa di berbagai daerah, ialah masalahnya ”Bagaimana
Pengawasan
Badan
Permusyawaratan
Desa
(BPD)
Dalam
Pemerintahan Desa di Desa Bintan Buyu Kabupaten Bintan” Erat kaitannya bahwa BPD merupakan yang mempunyai tanggung jawab yang penting sebagai wakil-wakil masyarakat desa yang diberikan kepercayaan terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat serta kegiatan yang dilaksanakan
47
baik yang bersifat sosial, budaya, pemerintahan maupun sosial ekonomi masyarakat. Tugas pengawasan juga harus diperhatikan setelah Perdes dihasilkan, supaya Perdes dapat berjalan dengan baik, antara lain tugas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa. 44 Dari segi teknis pengawasan tersebut, menurut Siagian pelaksanaan
pengawasan dapat dikelompokan menjadi dua (2) bentuk yaitu : 1. Pengawasan langsung, yakni pengawasan yang dilakukan secara langsu ng, seperti : Inspeksi, observasi maupun melalui laporan langsung. 2. Pengawasan tak langsung, yakni pengawasan yang dilakukan dengan pemanfaatan sarana-sarana seperti laporan tertulis maupun secara lisan. 45 Selanjutnya Siagian menjelaskan beberapa sifat pengawasan, yakni :
a. Pengawasan ekstern yaitu pengawasan yang dilakukan antara lintas sektoral atau pihak dari luar. b. Pengawasan intern yaitu pengawasan yang melekat pada seseorang atau pimpinan unit organisasi. 46 Dalam hal ini juga dikatakan Siagian bahwa : “pengawasan merupakan
suatu proses pengamatan untuk menjamin agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan”. Dari kedua sifat pengawasan yang berasal dari luar maupun dalam, kesemuanya itu didasarkan kepada strategi bagaimana suatu tujuan dapat sesuai dan berjalan sebagaimana rencana yang telah d itetapkan. 47 Menurut Manullang , mengatakan bahwa yang menjadi dasar utama
perlunya diadakan pengawasan dikarenakan adanya : “(1) kesalahan manusia; (2) Hasil yang tidak diharapkan; (3) Ketidak tentu 44 45
46 47
Ibid, hlm 115 Ibid, hlm 21 Loc.cit, hlm 107 Manullang. M, Pengembangan Pegawai 1991 hlm 137
48
an; (4) Kegagalan. Jelaslah kiranya bahwa pengawasan memainkan peranan yang sangat menentukan dalam usaha pencapaian tujuan. Dalam hal ini juga dikatakan 48
Siagian bahwa: ”Secara filosofis dapat dikatakan bahwa pengawasan itu mutlak
perlu karena manusia bersifat salah, paling sedikit bersifat khilaf. Manusia dalam organisasi perlu diamati, bukan dengan maksud mencari kesalahannya dan kemudian menghukumnya”. 49 Definisi Pengawasan menurut Siagian mengatakan bahwa :
“pengawasan dari seluruh organisasi bertujuan untuk menjamin semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.” Bertitik tolak dari pandangan tentang pengawasan seperti yang telah dikemukakan, kiranya penting untuk menekankan bahwa pengawasan harus terselengggara
dengan
efektif
menurut
50
Siagian yang
dimaksud
dengan
pengawasan efektif adalah: 1.) Pengawasan yang menjamin bahwa tindakantindakan pencegahan yang diperlukan meredam kemungkinan terjadinya deviasi dapat diambil sedini mungkin selama kegiatan operasional berlangsung apabila terus berlanjut dapat berarti tidak terlaksananya rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 2.) Dengan kata lain, pengawasan yang efektif tidak seharusnya diupayakan untuk mencari dan menemukan siapa yang selah melainkan mencari
48 49 50
Op.cit., hlm 114 Loc.cit., hlm 107 Siagian P. Sondang, Manajemen Stratejik Tahun 2011 hlm 261
49
dan menemukan faktor-faktor penyebab ketidak beresan dalam operasionalisasi rencana. 51 Sehubungan dengan pengawasan Siagian mengutip pendapat Harold
Kontz dan Cyrill O’Donnel : ”Planning and Controlling are the two sides of the same coin, artinya bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan kedua belah mata uang yang sama. Jelas bahwa tanpa rencana pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melaksanakan pengawasan itu,sebaliknya rencana tanpa pengawasan akan berarti kemungkinan timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan/atau penyelewenganpenyelewengan yang serius tanpa ada alat untuk mencegahnya”. Selanjutnya, agar pelaksanaan pengawasan benar-benar dapat mencapai sasaran yang dikehendaki, maka dalam pelaksanaannya hendaknya mengikuti tahap-tahap yang menjadi indikator pelaksanaan pengawasan, Tahap-tahap tersebut 52 Menurut Manullang adalah : “Menentukan standar (alat ukur),
mengadakan penilaian ( evaluate ) dan mengadakan tindakan perbaikan ( corrective action).
Selanjutnya senada pelaksanaan pengawasan benar-benar dapat mencapai sasaran yang dikehendaki, maka didalam pelaksanaannya memerlukan suatu proses
biasanya
terdiri
paling
sedikit
lima
tahap
(langkah).
Menurut
Handoko53proses pengawasan adalah:
“Serangkai kegiatan didalam melaksanakan pengawasan terhadap suatu tugas atau pekerjaan dalam suatu organisasi. Proses pengawasan terdiri dari beberapa tindakan atau langkah tertentu yang bersifat fundamental. Proses pengawasan tersebut adalah: 51 52 53
Ibid, hlm 112 Op.cit., hlm 173 Handoko. T. Hani, Manajemen, 2003, hlm 363
50
1. Penentuan standar pelaksanaan atau perencanaan. 2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. 3. Perbandingan pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan. 4. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.” Kemudian menurut Handayaningrat
54
pengawasan adalah :
“Suatu proses dimana pemimpin ingin mengetahui dan memilliki kenyataan yang sebenarnya mengenai sebenarnya pelaksanaan tugas atau kegiatan sesuai dengan sebagaimana mestinya atau tidak”. Selanjutnya menurut Yuniarsih dan Suwanto
55
Proses pengawasan yang
efektif diawali oleh perencanaan yang matang, diikuti oleh pemantauan atas implementasi, dan pembinaan secara berkesinambungan. Dengan demikian peluang-peluang untuk terjadinya penyimpangan, sejak awal sudah dipagari oleh tindakan-tindakan preventif dan sollusi yang relevan. Dalam proses pengawasan disertai prinsip pengawasan agar pelaksanaan 56 penngawasan dapat berjalan dengan efektif, menurut pendapat Winardi yang
dikutip dari George R.Terry ialah : Pengawasan efektif membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana. Kemudian menurut Ukas
57
memberikan pendapat yang senada tentang
bentuk pengawasan sebagai berikut: “Suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan kerja sehingga apa yang telah yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan”.
54 55 56 57
Handayaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, 1996 hlm 143 Yuniarsi dan Suwanto, Manajemen, 2009 hlm 111-112 Op.cit, hlm 396 Ukas Maman. Manajemen, 1999 hlm 329
51
Maksud pengawasan adalah untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi maksud pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaanya. Tujuan pengawasan adalah agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tugas (fungsi) pengawasan : a.
Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
b.
Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaanya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
c.
Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
d.
Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan - pemborosan.
Selanjutnya hakekat pengawasan menurut Salamoen Soeharyo dan Nasri Effendi58 adalah: ”Untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan,
pemborosan,
penyelewengan,
hambatan,
kesalahan
dan
kegagalan
dalam
pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi”.
58
Salamoen Soeharyo dan Nasri Effendi, Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2009 hlm 75
52
Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria-kriteria utama menurut Handoko
59
adalah: 1) mengawasi
kegiatan-kegiatan yang benar, 2) Tepat waktu, 3) Dengan biaya yang efektif, 4) Tepat-akurat, dan 5) Dapat diterima oleh yang bersangkutan. Semakin dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut semakin efektif sistem pengawasan. 60 Mekanisme pengawasan menurut Sujamto :
”Pada garis besarnya prinsip-prinsip dan mekanisme proses pengawasan untuk semua bidang adalah sama bahwa semua bidang dan semua kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah (kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin) perlu diawasi untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna yang setinggi-tingginya serta untuk menghindari kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan.” Dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan, seyogyanya Pelaksanaan Pengawasan harus memahami dan menerapkan fungsi Pengawasan sebaikbaiknya, sehingga tidak terlepas dari fungsi Pengawasan itu sendiri. Pengawasan juga menjaga agar rencana yang ditetapkan dapat dicapai semua aspek yang ada dalam perusahaan maupun yang diuar perusahaan tetap berjalan kearah untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagaimana Sujamto
61
menambahkan ”Pengawasan adalah segala usaha
atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”. Berdasarkan beberapa konsep tentang pengawasan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut diatas, menunjukkan pentingnya dilakukan pengawasan terhadap segala aktifitas/kegiatan dalam organisasi pemerintahan. Hal ini adalah 59 60 61
Op.cit, hlm 373 Op.cit, hlm 77 Ibid, hlm 63
53
sebagaimana mestinya, ada banyak hal untuk menentukan penyebab kegagalan BPD atau keberhasilan BPD. Tetapi masalah yang selalu berulang didalam suatu organisasi yang gagal adalah tidak atau kurang adanya pengawasan yang memadai. Dipandang dari sudut tugas BPD, maka lembaga tersebut dituntut agar lebih aktif dan dinamis dalam menjalankan serta menjalankan fungsinya. Dengan kata lain BPD harus melakukan komunikasi dengan masyarakat dalam rangka mencari dan menggali apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang disalurkannya agar aspirasi masyarakat tersebut dapat tersalurkan dengan baik. Satu hal yang perlu diperhatikan disini adalah upaya untuk mencari data dan informasi yang berkenan dengan masalah-masalah yang menjadi bahasan dalam proses pembuatan suatu peraturan desa yaitu adanya keterbukaan semua pihak untuk memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan serta adanya kesesuaian antara kebijaksanaan yang dihasilkan oleh BPD dengan keinginan masyarakat yang diwakilinya. BPD merupakan pemeran yang mempunyai lingkup tanggung jawab yang penting bagi wakil-wakil masyarakat desa yang diberikan kepercayaan terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat serta kegiatan yang dilaksanakan baik yang bersifat sosial budaya, pemerintahan dan sosial ekonomi masyarakat. Dari beberapa hal tersebut, maka segi pelaksanaanya diperlukan terhadap suatu kondisi bersifat potensial keterlibatan serta kerjasama diantara kelembagaan BPD dengan
54
pihak pemerintah desa baik bersifat tahapan awal seperti, perencanaan maupun tahapan akhir menyangkut hasil rencana yang dilaksanakan tersebut dimasyarakat.
55
BAB III GAMBARAN UMUM DESA BINTAN BUYU KECAMATAN TELUK BINTAN
A. Peta Wilayah Desa Bintan Buyu dan Luas Wilayah : 49,2 KM2
Sumber : Kantor Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan 2011
1. Kondisi Desa
Desa Bintan Buyu dengan luas 49,2 Km2, memiliki kondisi desa yang sangat strategi dari perbukitan dan rawa-rawa, dan memiliki sebuah gunung yang
55
56
dinamakan Gunung Bintan. Didesa tetapkan telah ditetapkan menjadi ibu kota Kabupaten Bintan yang diberinama “BANDAR SRI BENTAN”. 2. Sejarah Desa Bintan Buyu
Pada dahulu kala ada sebuah kampung yang bernama Bentan Telani yang berkedudukan di Bukit Batu (Tebing Tinggi) dan dikampung tersebut terdapat makam-makam bekas peninggalan kerajaan Bentan, disamping itu diseputaran kampung Bentan Telani terdapat sebuah gunung yang diberi nama Gunung Bintan, gunung tersebut terletak dikampung Bentan, berkenaan dengan adanya Gunung Bintan tersebut maka jadilah sebuah desa yang dulunya disebut kepenghuluan bentan. Selanjutnya dengan adanya penetapan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau maka kampung bentan tersebut diganti dengan nama Desa Bintan Buyu. Kampung bintan telani tersebut sekarang diberi nama kampung Bintan Bukit Batu sebagai pusat Ibukota Pemerintah Desa Bintan Buyu dan Desa Bintan Buyu tersebut juga telah ditetapkan menjadi Ibukota Kabupaten Bintan yang berkedudukan di Bandar Sri Bentan Bintan Bukit B atu. 3. Visi dan Misi a. Visi : Bintan Buyu Bisa Menuju 2015 Bersih, Indah, Sehat dan Aman b. Misi : Mewujudkan Kesadaran dan Perilaku Hidup Sehat 4. Demografi
Jarak Desa Bintan Buyu, 27 Km ke Kecamatan Teluk Bintan, sekitar 44 Kilo Meter ke Kabupaten Bintan, dan luas wilayah 49,2 Km2 Memiliki 13 RT dan 6 RW dengan berbatasan dengan:
57
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sri Bintan 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tembeling 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Penaga 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Toapaya Utara
B. Kependudukan dan Mata Pencarian
Menurut data dari kantor Desa Bintan Buyu November 2011, penduduk Desa Bintan Buyu berjumlah 2.283 jiwa atau 543 Kepala Keluarga (KK), yang terdiri atas laki-laki yang berjumlah 1140 jiwa dan perempuan yang berjumlah 1313 jiwa. Sebagian besar dari jumlah penduduk tersebut adalah suku melayu yang merupakan penduduk asli Desa Bintan Buyu, dan ada juga suku-suku pendatang seperti : Jawa dan Padang. Untuk lebih jelasnya berikut adalah klasifikasi jumlah penduduk berdasarkan per Rukun Tetangga/Rukun Warga yang disajikan pada tabel dibawah ini:
Tabel 2 Klasifikasi Jumlah Penduduk Per Rukun Tetangga/Rukun Warga di Desa Bintan Buyu
N O 1 2 3 4 5 6 7
RT/RW RT.01/RW.I RT.02/RW.I RT.03/RW.II RT.04/RW.II RT.5/RW.III RT.6/RW.III RT.07/RW.IV
JIWA LAKIWANIT LAKI A 70 69 50 61 70 75 74 84 99 86 41 65 158 201
JUMLA H
KK
139 111 155 158 185 106 359
31 35 35 36 43 33 78
KETERANGA N
58
Lanjutan Tabel 2
8 9 10 11 12 13
RT.08/RW.IV RT.09/RW.V RT.10/RW.V RT.11/RW.VI RT.12/RW.VI RT.13/RW.VI JUMLAH
183 135 52 52 77 79 1140
182 200 61 65 84 80 1313
265 235 113 137 161 159 2283
65 42 30 40 32 43 543
Sumber : Kantor Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan 2011
Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari cenderung memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Desa Bintan Buyu tersebut, biasanya mereka memanfaatkan lahan disekitar rumah untuk bercocok tanam. Masyrakat di Desa Bintan Buyu kebanyakan berkerja sebagai petani, nelayan dan sebagainya. Sebagai nelayan tangkapan yang didapat adalah ikan, udang, ketam dan lainnya dengan menggunakan sampan dan perahu motor yang biasa disebut pompong sebagai alat transportasi untuk melaut. Para nelayan biasa memakai jaring, karamba, jala, dan pancing. Sebagai wirausaha mereka biasanya ada yang berkerja di daerah kabupaten sebagai pembantu rumah tangga, ada juga yang berjualan membuka warung dan serta kebanyakan dari mereka banyak yang mengolah hasil kebun dan pertanian seperti : Jagung, cempedak, durian dan lainnya di wilayah Desa Bintan Buyu. Potensi alam yang dimiliki Desa Bintan Buyu yang manajuga menjadi Objek Wisata air terjun gunung bintan yang terletak dibintan berkapur, Objek Wisata ini pun menjadi potensi Desa dari hasil restibusi tersebut di jadikan PADes Bintan Buyu. Selain objek Wisata yang dimiliki Desa Bintan Buyu adanya peninggalan sejarah kuno kerajaan melayu yang tertua di pulau Bintan, berada di
59
Desa Bintan Buyu dibuktinya dengan adanya makam-makam tua, tempat peninggalan sejarah tersebut sekarang sedang direnovasi dan dan nantinya juga akan dibuat Peraturan Desa (Perdes), yang menetapkan pungutan untuk pengunjung yang berkunjung ketempat bersejarah tersebut dan juga nantinya menjadi PADes. Meskipun mata pencarian penduduk Desa yang bervariasi, namun pola adaptasi masyarakat Desa Bintan Buyu terhadap kehidupan laut dan hutan sedikit menurun di bandingkan 5 tahun belakangan. Hal ini dampak dari pemekaran daerah Kabupaten Bintan. Akibat pemekaran daerah tersebut hampir sebagian besar penduduk di daerah Kabupaten Bintan termasuk juga penduduk di Desa Bintan Buyu yang dulu berkerja sebagai nelayan dan petani, sekarang mereka menjadi wiraswata atau buruh bangunan. Penghasilan musiman yang biasanya dinantikan oleh masyarakat desa yang memiliki kebun buah–bauahan yaitu pada musim buah durian dan lainnya, saat musim buah–buahan tiba maka mereka sibuk untuk mengurus kebun. Seperti pada musim durian tiba mereka mulai menjaga pohon–pohon durian mereka dari mulai awal berbuah hingga sampai habis buahnya. Dari hasil kebun yang meraka peroleh digunakan sebagai untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan juga digunakan untuk tabungan sekolah anak mereka. Untuk lebih jelasnya lagi komposisi jumlah penduduk menurut usaha/mata pencaharian dapat dilihat seperti yang ditampilkan pada tabel
60
Tabel 3 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan pada Mata Pencaharian di Desa Bintan Buyu
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
MATA PENCAHARIAN Pertanian Peternakan Pedagang Buruh Bangunan/ Buruh Tani Nelayan Pegawai Negeri Sipil ABRI Pensiunan (Peg.Negeri / ABRI) Lain-lain / Karyawan Swasta
JUMLAH (ORANG) 321 Orang 25 Orang 16 Orang 349 Orang 18 Orang 9 Orang 1 Orang Tidak Ada 325 Orang
Sumber: Kantor Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan 2011
C. Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan masyarakat Desa Bintan Buyu relatif masih sangat rendah hal ini terkait dengan status ekonomi masyrakat di Desa Bintan Buyu yang berkisar pada tarap ekonomi kurang mampu dan mereka kebanyakan berasal dari kelompok ekonomi menengah kebawah. Status sosial dan ekonomi masyarakat yang rendah tersebut maka berdampak pada rendahnya sumber daya manusia di Desa Bintan Buyu, maka hal ini menjadi bahan pertimbangan yang berarti, dimana kalau dilihat dari permasalahan tersebut maka per lunya peranan dari BPD dan pemerintah Desa untuk memajukan masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, hal tersebut tidak terlepas tugas BPD di Desa Bintan Buyu Kabupaten Bintan. Sehubungan dengan keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga dalam menyekolahkan anaknya, banyak anak-anak yang tidak dapat melanjutkan
61
sekolah. Disamping karena rendahnya minat sang anak untuk melanjutkan sekolah juga disebabkan oleh besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan tersebut. Harapan atas kesadaran setiap orang tua untuk memikirkan pendidikan anaknya sudah semakin besar, yang nantinya dapat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan kearah yang lebih baik. Dari data yang diperoleh dari kantor Desa Bintan Bintan Buyu, sebagian besar tingkat pendidikan di Desa Bintan Buyu hanya tamatan SD (Sekolah Dasar) dan masih ada sebagian penduduk yang belum sama sekali mengecap pendidikan, dan ada sebagian laginya yang berpendidikan SMP, dan Akademi, masih ada juga yang sebagian orang yang masih buta huruf ( buta aksara ) yang perlu menjadi pusat perhatian pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Untuk lebih jelas tetang pendidikan di desa Bintan Buyu, dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan pada Tingkat Pendidikan di Desa Bintan Buyu
NO
TINGKAT PENDIDIKAN
JUMLAH (ORANG)
1
Tidak tamat SD
621
2
SD / MI
703
3
SLTP / Mts
343
4
SLTA / MA /SMK
567
5
Diploma
42
6
Sarjana
7
Sumber : Buyu Kecamatan Teluk Bintan 2011
Kantor Desa Bintan
62
D. Sarana dan Prasarana Desa Bintan Buyu 1. Sarana dan Perasarana Pendidikan
a. Tujuan : Meningkatkan Produktifitas Belajar b. Sasaran : Sasaran dari kegiatan ini adalah Pemantapan Sarana dan Prasarana Pendidikan. c. Output : Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya sarana dan prasarana Pendidikan bias terfasilitasi d. Manfaat 1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Pendidikan 2. Meningkatnya penunjang kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di SD dan SLTP. 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Ambulance Desa)
a. Tujuan Mempermudah Pelayanan Kesehatan b. Sasaran Seluruh warga masyarakat c. Output adanya ambulance desa yang dapat melayani kebutuhan warga dengan cepat.
63
3. Program Sarana dan Prasarana Pembangunan Balai Desa Bintan Buyu
a. Tujuan Membuat Pembangunan Fisik Balai Desa b. Sasaran Balai Desa c. Output Tersedianya tempat pertemuan warga masyarakat d. Manfaat Menampung peserta rapat / pertemuan di Desa Bintan Buyu 4. Program Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Lingkungan Hidup (Penghijauan)
a. Tujuan Penataan ruas jalan yang ada di Desa Bintan Buyu b. Sasaran Beberapa kampung yang ada di Desa c. Output Terciptanya suasana kenyamanan di lingkungan d. Manfaat Keindahan dan kelestarian di linkungan perkampungan 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana alat musik tradisional dan Non Tradisional dan Tata rias
a. Tujuan
64
Mengembangkan bakat generasi muda di bidang seni rupa dan mempermudah warga dalam acara pesta perkawinan dan lain -lain b. Sasaran Sanggar tari dan Pemuda Desa Bintan Buyu c. Output Pelestarian budaya melayu dan Peningkatan Mutu Pemuda di bidang kese nian d. Manfaat Mengurangi beban warga 6. Usaha Ekonomi Desa (UED-SP, SPKP)
a. Tujuan Membantu masyarakat dalam pengembangan usaha b. Sasaran Masyarakat Desa Bintan Buyu c. Output Memudahkannya masyarakat dalam hal peminjaman modal usaha d. Manfaat Bisa meluaskan usaha kecil menengah 7. Pengadaaan Bibit Getah Unggul dan Bibit (Sapi, kambing)
a. Tujuan Meningkatkan mutu dan kualitas b. Sasaran Kelompok Usaha Bersama dan Petani yang ada di Desa Bintan Buyu
65
c. Output Terdapatnya kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat d. Manfaat Menambah penghasilan warga Meningkatkan taraf hidup 8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Objek Wisata
a. Tujuan Menumbuh kembangkan adat budaya yang sudah mati b. Sasaran Pemantapan sarana dan prasarana Objek Wisata yang sudah ada c. Output Pembangunan dan penambahan Sarana Pariwisata d. Manfaat Menambah akses pelayanan kepada pengunjung Objek Wisata 9. Peningkatan Budi daya ikan air tawar/laut
a. Tujuan Mengembangkan produksi ikan air tawar/laut b. Sasaran Kelompok Usaha Bersama c. Output Terdapatnya kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat d. Manfaat . Menambah penghasilan warga
66
. Meningkatkan taraf hidup . Meningkatkan perekonomian masyarakat yang akan berdampak pada Peningkatan taraf hidup dan sejahtera
Tabel 5 Sarana Olah Raga di Desa Bintan Buyu
No
Jenis Sarana
Jumlah
1
Lapangan Sepak Bola
6 buah
2
Lapangan Bola Volly
8 buah
3
Lapangan Bulu Tangkis
- buah
4
Lapangan Takraw
3 buah
Jumlah
17 buah
Sumber : Kantor Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan 2011
Dari Tabel di atas dapat dilihat jumlah sarana olahraga yang ada di Desa Bintan Buyu, yang terdiri dari lapangan sepak bola, lapangan bola volly, lapangan bulu tangkis, dan lapangan takraw. Tujuan penyediaan sarana (fasilitas) ini adalah dalam rangka memberdayakan masyarakat agar dapat hidup sehat dan sejahtera.
E. Sistem Pemerintahan
Pemerintah Desa Bintan Buyu dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih melalui proses pemilihan kepala desa yang kemudian disahkan oleh camat atas bupati. Hal paling penting bagi masyarakat desa dalam pemilihan kepala desa adalah pilihan calon yang memiliki kriteria yang mempunyai kemampuan untuk
67
menjadi pemimpin dan dapat membawa masyarakat kearah perubahan yang lebih baik serta mempunyai tujuan untuk melaksanakan pembangunan desa bersama BPD. Agar dapat berjalannya pemerintahan desa yang stabil dan demokrtis sesuai dengan amanah UUD 1945, maka di desa juga terdapat organisasiorganisasi kemasyarakatan dalam rangka mencerdaskan masyarakat selain langkah pendidikan oleh pemerintah. Untuk lebih jelasnya tentang sistem pemerintahan di desa Bintan Buyu di jelaskan pada bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bintan Buyu.
68
Bagan 2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan KEPALADESA DESA KEPALA KAHARUDDIN KAHARUDDIN
ORGANISASI
SEKRETARIS DESA
KEMASYARAKATAN
ABDULLAH
KAUR PEM KAUR
KAUR PEMB
KAUR TRANTIB
KAUR KESRA
KAUR ADM
ENDANG PEMERINTAH
HADI
HENDRA HENDRA
NURAINI
DAN KEUA KEUA NGAN
SITA
KEPALA DUSUN I
KEPALA DUSUN II
KEPALA DUSUN III
BAWADI
ABDUL ZAMAN
ATAN MUSTAPA ATAN MUSTAPA
Sumber : Kantor Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Tahun 2011
69
1. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja a. Kepala Desa 1. Kedudukan : Sebagai Pemimpin Penyelenggara Pemerintahan Desa 2. Tugas
:
a. Memimpin penyelenggara Pemerintahan Desa b. Pembinaan kehidupan masyarakat desa c. Membina perekonomian masyarakat desa d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa e. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa f. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan menunjukan kuasa hukumnya
69
1. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja a. Kepala Desa 1. Kedudukan : Sebagai Pemimpin Penyelenggara Pemerintahan Desa 2. Tugas
:
a. Memimpin penyelenggara Pemerintahan Desa b. Pembinaan kehidupan masyarakat desa c. Membina perekonomian masyarakat desa d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa e. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa f. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan menunjukan kuasa hukumnya g. Mengajukan rancangan peraturan desa (Perdes) bersama BPD h. Menjaga kelestarian adat istiadat agar hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan 3. Fungsi
:
a. Penyelenggaraan pemerintahan desa b. Pembinaan kehidupan masyarakat desa c. Membina perekonomian masyarakat desa d. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa e. Penyelesihan perselisihan masyarakat desa f. Perwakilan desanya didalam dan diluar pengadilan dan menunjukan kuasa hukumnya.
70
g. Penyusunan dan pengajuan rancangan Peraturan Desa bersama BPD dan menetapkannya sebagai PERDES h. Pelestarian adat istiadat yang hhidup dan berkembang di desa b. Sekretaris Desa
1. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa 2. Memimpin, menkoordinasi dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur / kegitan Sekretaris Desa 3. Memberikan informasi mengenai keadaan Sekretaris Desa dan keadaan umum desa 4. Merumuskan program kegitan Kepala Desa 5. Melaksanakan urusan surat menyurat kearsipan dan laporan 6. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasilhasil rapat 7. Menyusun Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa 8. Mengadakan kegitan iventarisasi (mencatat, mengawasi, memelihara) kekayaan desa 9. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah pencatatan administrasi pertanahan 10. Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan, administrasi kemsyarakatan 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
71
c. Kaur Pemerintahan dalam membantu Sekretaris Desa
1. Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk desa 2. Melaksanakan dan memeberikan pelayanan terhadap masyarakat dala m pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3. Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan 4. Melaksanakan pencatatan kegiatan administrasi pertanahan 5. Melaksnakan kegiatan kemasyarakatan antara RW, RT, dan Ketentram an dan Ketertibannya serta Pertahanan Sipil (HANSIP) 6. Melaksanakan Penyelenggaraan Buku Administrasi Peraturan Desa dan Keputusan Desa 7. Melasanakan Kegitan Administrasi Pemilu berdasarkan ketentuan yang berlaku 8. Melaksanakan, mengawasi serta membina ex tahanan politik c (G. 30 S / PKI ) dan kegitan sosial politik lainnya 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa d. Kaur Keuangan dalam membantu Sekretaris Desa
1. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku 2. Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan desa baru untuk dikembangkan 3. Melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh desa
72
4. Merencanakan penyusunan Anggaran Belanja Desa untu dikonsutasikan dengan BPD 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa e. Kaur Ketentraman dan Ketertiban dalam membantu Sekretaris Desa
1. Membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan ketentraman dan ketertiban ditetapkan oleh Pemerintah 2. Melakukan dan melaksanakan administrasi ketertiban dan ketentraman 3. Menyususun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket desa 4. Memantau pelaksanaan kegiatan K3 di lingkungan desa 5. Melapporkan apabila terjadi tindak kriminal baik kepada desa maupun kepada yang berwajib 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris Desa f. Kaur Perekonomian dan Pembangunan dalam membantu Sekretaris Desa
1. Melaksanakan kegitan administarsi pembangunan di Desa 2. Melaksanakan pencatatat hasil swadaya masyarakat dalam Pembangunan Desa 3. Menghimpun dana potensi desa serta menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan 4. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan Daftar Usulan Rencana Proyek / Daftar Usulan Kegiatan serta mencatat Daftar Isian Proyek / Daftar Isian Kegitan
73
5. Mengikuti dan melapporkan perkembangan keadaan dan kegiatan dibid ang pertanian, perindustrian maupun pembangunan lainnya 6. Mengikuti dan melaporkan perkembangan keadaan perekonomian (Kop erasi Unit Desa, Perkoperasian, Perkreditan, dan Lembaga Perekonomia nnya) 7. Melaksanakan pencatatan mengenai tera ulang dan memberikan pelayan an terhadap masyarakat dalam hal memohon pembuatan izin usaha, izin bangunan dan lain-lain 8. Melaksanakan tugas lainyang diberikan oleh Seskretaris Desa g. Kaur Kesejahteraan Rakyat dalam membantu Sekretaris Desa
1. Melaksanakan kegiatan pencatatan keadaan kesejahteraan rakyat / masyarakat termasuk bencana alam, bantuan sosial, pendidikan dan kebudayaan, kesenian, olah raga, pemuda, pramuka, dan PMI di Desa 2. Menyelenggarakan iventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, Tuna susila, para penyandang cacat baik mental maupun fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas narapidana 3. Mengikuti perkembannngan serta melaporkan tentang keadaan kesehata n masyarakat dan kegitan lainnya di Desa 4. Mengikuti permbangan serta mencatat kegiatan program kependudukan ( Keluarga Berencana, Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan lingkungan Hidup ) 5. Melakukan kegiatan pencatatan bagi para peserta jamaah haji di Desa
74
6. Melaksanakan kegiatan pencatatan dan perkembangan keagamaan, kegiatan Badan Amil Zakat (BAZ) dan melaksanakan pengurusan kematian 7. Melaksanakan kegiatan DKM, Lumbung Bahagia/beras perelek 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa 2. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bintan Buyu.
Desa Bintan Buyu memiliki Badan Permusyawaran Desa (BPD) yang terbentuk pada tahun 2003 yang berada di Kabupaten Bintan, BPD terdiri dari lima orang yang merupakan wakil masyarakat, karena yang menjadi BPD adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, yang dipilih dengan jalan musyawarah dan mufakat, tata cara pemilihannya diatur oleh Peraturan Bupati (Perbup). Mengenai tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan di sebutkan juga dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 72 Tahun 2005 tentang Desa, dimana
peraturan
tersebut
menjelaskan
tugas
dan
fungsi
BPD
dalam
pelaksanaannya di dalam masyarakat, aspirasi dan keluhan masyarakat merupakan tolak ukur bagi BPD dalam bertindak, kemajuan masyarakat merupakan tujuannya, hal tersebut dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Mengenai kedudukan tugas dan fungsi BPD secara jelas di muatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 07 tahun 2007 tentang pembentukan BPD, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
75
a. Bagian Kesatu Kedudukan dan Fungsi
Pasal 2 a. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa b. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalur aspirasi masyarakat. b. Bagian Kedua Wewenang
Pasal 3 a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan 1. Desa dan Perturan Kepala Desa 2. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan atau Pejabat 3. Membentuk Panitia Kepala Desa 4. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 5. Menyusun Tata Tertib BPD Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dapat dikatakan sebagai suatu wadah yang berbeda dimasyarakat yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab terhadap
upaya
peningkatan
taraf
kehidupan
masyarakat
desa
maupun
menyangkut akan peningkatan ketahanan segala aspek kehidupan yang ada.
76
Tabel 6 Data dan Anggota BPD Desa Bintan Buyu
NO
NAMA
JABATAN
1
SAID MUHAMMAD NOR ADNAN
2
RIDWANSYAH
3
SUPANDI
Anggota
4
SUWUN WALUYO
Anggota
5
BASAP
Angota
KETERANGAN
Ketua Sekretaris
Sumber : Kantor Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Tahun 2011
Berdasarkan pada tabel ini menyajikan keanggotaan BPD Desa Bintan Buyu yang berjumlah lima orang yang di pilih oleh masyarakat. BPD menjalankan tugas dan fungsinya harus sejalan dengan visi dan misi yang telah di buat dan harus dapat melaksanakan tujuan yang ingin di capai pada PP 72 tahun 2005, yang telah memberikan otomatis kepada desa untuk menjadi lebih maju melalui usaha dan swadaya dari masyarakat sendiri untuk kesejahteraan masyarakat. h. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)
1. LPM mempunyai Tugas : a. Menyususun rencana pembangunan yang partisipatif b. Menggerakkan swadaya Gotong royong masyarakat c. Melaksanakan dan menggalikan pembangunan 2. LPM mempunyai fungsi : a. Wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
77
b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memeperkokoh NKRI c. Penyusunan Rencana, pelaksana dan pengelola pembanguna serta manfaat pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisi patif d. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya Gotong royong masyarakat e. Penngali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta kelestarian lingkungan hidup f. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat
Tabel 7 Data Nama-nama Pengurus LPM Desa Bintan Buyu No
Nama
Jabatan
1
RISNANDAR
Ketua
2
IRMANSYAH
Wakil Ketua
3
JUAT SAFARIZAL
Bendahara
4
AMHAR
Sekretaris
5
MISMAN
Seksi Keagamaan
6
SUPARMAN
Seksi Pembangunan
7
SISWIDIYANTO
Seksi Olahraga
8
NORIMAH
9
NURJONI
Seksi Pemberdayaan Perempuan Seksi Pertahanan Pangan, KB dan Sosial
Keterangan
78
Lanjutan Tabel 7
10
M.RIZAL
Seksi Gerakan Ekonomi
11
ADURA
Seksi HUMAS
Sumber : Kantor Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan 2011
i. PKK 1. PKK Mempunyai Tugas :
a. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga b. Menyalurkan kreatifitas kesehatan melalui penyuluhan dan pendidi kan kepada masyarakat c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya kaum perempuan 2. PKK Mempunyai fungsi :
a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat dalam rangka mening atkan kesejahteraan masyarakat b. Fasilitator kesehatan Ibu dan anak melalui posyandu
Tabel 8 Data Nama-nama Pengurus PKK Desa Bintan Buyu No
Nama
Jabatan
1
SUHANA
Ketua
2
ASPAGIAH
Wakil Ketua I
3
ANISAH
Wakil Ketua II
4
NOVIA SUSANTI
Wakil Ketua III
5
SUPRIATI
Bendahara
6
SUPRIATUN
Sekretaris
7
NURAINI
8
KADISAH
9
KHALIPAH
10
JANARIAH
Wakil Sekretaris Anggota Pokja I Anggota Pokja I Anggota Pokja I
Keterangan
79
Lanjutan Tabel 8
11
RAYA
12
SA ODAH
13
RAPIDAH
14
PARTINI
15
LATA
16
SALIYAH
17
NINGSI
18
ASNAH
19
PATIMAH
20
SURYA
21
SITI HASANAH
22
SITI RUBIAH
23
ELIYANTI
Anggota Pokja I Anggota Pokja II Anggota Pokja II Anggota Pokja II Anggota Pokja II Anggota Pokja III Anggota Pokja III Anggota Pokja III Anggota Pokja III Anggota Pokja IV Anggota Pokja IV Anggota Pokja IV Anggota Pokja IV
Sumber : Kantor Desa Bintan Buyu Kabupaten Bintan 2011
j. Rukun Warga/RW 1. Rukun Warga Mempunyai Tugas :
a. Mengerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakatnya di wilayahnya b. Membantu tugas pokok LPM atau sebutan lain dalam bidang pemban gunan di desa 2. Rukun Warga Mempunyai fungsi :
a. Pengkoordinasian tugas RT di wilayahnya
80
b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antara RT dan antar masy arakatnya dengan pemerintah c. Media komunikasi, informasi, sosialisasi, anntara pemerintahan desa dan masyarakat k. Rukun Tetangga/RT 1. Rukun Tetangga Mempunyai tugas :
a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tugas Pemerintah b. Memelihara kerukunan hhidup warga c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan menge mbembangkan aspirasi swadaya murni masyarakat 2. Rukun Tetangga Mempunyai fungsi :
a. Pengkoordinasi antar warga b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dengan pemerintah c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.
Tabel 9 Data Nama-nama RW dan RT Desa Bintan Buyu No
Nama
Jabatan
1
AMRAN
Ketua RW I
2
PAJRI
Ketua RT 1
3
M. SYAFARUDDIN
Ketua RT 2
4
SUMARJI
Ketua RW II
Keterangan
81
Lanjutan Tabel 9
5
NURIANTO
Ketua RT 3
6
SUKAMTO
Ketua RT 4
7
ABDUL KUMAR
Ketua RW III
8
ALIM
Ketua RT 5
9
ALUWI
Ketua RT 6
10
MISNGADI
Ketua RW IV
11
PUJI SELAMAT
Ketua RT 7
12
ABDUL PATAH
Ketua RT 8
13
M.GAFAR
Ketua RW V
14
AWANG ZEIN
Ketua RT 9
15
SAMSUDIN LUBIS
Ketua RT 10
16
KAMARUDDIN
Ketua RW VI
17
MUSLIM
Ketua RT 11
18 19
AWANG BAHARUN SAIDINA UMAR
Ketua RT 12 Ketua RT13
Sumber: Kantor Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan 2011
l. Karang Taruna 1. Karang Taruna Mempunyai Tugas :
a. Mengembangkan kreatifitas remaja dan pemuda putus sekolah di bi dang olah raga dan keterampilan teknis. b. Fasilitator kegiatan kepemudaan 2. Karang Taruna Mempunyai fungsi :
a. Wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi remaja dan pemuda putus sekolah
82
b. Penumbuhkembangan dan pengerak kreatifitas remaja dan pemuda putus sekolah.
BAB IV ANALISA DATA
A. Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Tahun 2011?
Penilaian
terhadap
keberhasilan
BPD
melakukan
tugasnya
dalam
pengawasan pemerintahan desa merupakan faktor penting untuk pembanguan desa dan keberhasilannya dalam pengawasan pemerintahan desa. Penilaian terhadap keberhasilan pengawasan pemerintahan desa yang dilakukan oleh anggota BPD menitik beratkan pada bagian-bagian yang menunjukan kemampuan anggota BPD yang kurang dapat diidentifikasi dan diketahui, sehingga dapat pula menentukan strategi meningkatkan tugas pengawasan pemerintahan. Untuk meningkatkan tugas pengawasan pemerintahan desa yang dilakukan anggota BPD, harus meningkatkan pengawasan yang dilakukan anggota BPD terhadap pemerintahan desa. BPD setidaknya memiliki program kerja buat melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa agar semuanya dapat berjalan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat buat kemjuan pembangunan desa dan kesejahteraan masyrakat, seperti : perubahan ekonomi, dalam persaingan dalam berusaha memperoleh penghasilan yang lebih baik dan lain sebagainya. Karenanya dinilai sangat penting sekali peran BPD agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik demi masyarakat Desa Bintan Buyu dalam pengawasan pemerintahan yang dapat dinilai dan dilihat dari berbagai sudut 83
84
pandang, yakni : dalam melaksanakan pengawasan peraturan desa, pengawasan terhadap keputusan kepala desa dan pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Dalam pembuatan peraturan desa perumusannya yang di ajukan oleh pemerintah desa maupun BPD, dalam musyawarah yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, RT dan RW. Peran serta Kepala Desa / Sekretaris Desa dalam proses pembuatan peraturan / perumusan peraturan desa. ”Sebelum perumusan peraturan desa, kepala desa mengusulkan rancangan peraturan bersama BPD untuk membahas dan disetujui dalam musyawarah peraturan desa yang dihadiri tokoh-tokoh masyarakat yang terkait, selanjutnya dalam proses pembuatan peraturan desa atau perumusan peraturan desa mengacu pada RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) atau RKPDesa (Rencana Kerja Pembangunan Desa) Bersama pada Kepala Desa dan BPD setelah membahas dan menyetujui perumusan peraturan desa tentang RPJMDesa kemudian menjadi masukan dalam penyusunan APBDes, ini merupakan hasil penggagasan RT 1-RT 13 di desa ini, RKPDesa ialah salah satu bentuk kegiatan fisik.” (Bapak Abdullah Sekretaris Desa, hasil wawancara pada tanggal 22 Mei 2012)
Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Abdullah Sekretaris Desa dapat di simpulkan bahwa BPD telah merumuskan peraturan desa berdasarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyrakat sebagai wakil dari masyarakat desa. Hal ini diperjelas kembali oleh Bapak Nor Adnan Ketua BPD Desa Bintan Buyu sebagai berikut : ”Kepala desa mengusulkan rancangan bersama BPD setelah mendapat persetujuan dan dimusyawarahkan untuk pemufakatan bersama-sama pada musyawarah yang hadir seperti tokoh-tokoh masyarakat. Saat ini sudah terlaksana perumusan yang kita buat dalam bentuk peraturan desa yang telah saya setujui atas pembahasan dari musyawarah, sebagaimana saya selaku ketua BPD di desa ini mungkin dalam waktu dekat ini akan ada musyawarah desa yang membahas tentang peraturan desa lainnya.” (Bapak
85
Noor Adnan Ketua BPD Desa Bintan Buyu, hasil wawancara tanggal 22 Mei 2012) Selanjutnya hal serupa juga disampaikan dan dijelaskan oleh anggota BPD Bapak Supandi sebagai berikut: ”Pengusulan rancangan peraturan desa bersama BPD telah disetujui dalam musyawarah dan pemufakat, dalam hal ini memang sudah tugas kami BPD dan anggotanya pada perumusan peraturan desa yang akan menjadi peraturan desa bersama Kepala Desa yang telah mendapat persetujuan, Jadi sudah ada peraturan desa yang kami rumuskan, untuk kedepannya insyaallah kami akan melakukan musyawarah untuk membuat peraturan desa lain sesuai dengan keadaan”. (Bapak Supadji anggota BPD Desa Bintan Buyu, hasil wawancar a tanggal 22 Mei 2012)
Dari hasil pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Abdullah, Bapak Noor Adnan dan Bapak Supandi diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa dan BPD telah merumuskan peraturan desa yang sudah dibuat dalam bentuk peraturan desa dan dalam waktu dekat akan diadakan musyawarah untuk merumuskan peraturan desa lainnya yang sesuai dengan keadaan desa. Pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa dan BPD telah merumuskan satu peraturan desa. Selanjutnya mengenai hal disampaikan oleh salah satu Sekretaris BPD Bapak Suwun Waluyo sebagai berikut: ”Itu sudah kami lalui dalam musyawarah, sejauh ini Kepala Desa dan BPD beserta anggotanya
sudah merumuskan peraturan desa yang mengatur
tentang APBDesa.” (Bapak Suwun Waluyo, hasil wawancara 22 Mei 2012).
Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa BPD telah melakukan perumusan peraturan desa yang mengatur tetang APBDes. Berdasarkan wawancara terhadap Informan Kepala Desa Bapak Abdullah, Ketua BPD Bapak Noor Adnan, anggota BPD Bapak Supandi dan Suwun Waluyo
86
tentang BPD melakukan perumusan peraturan desa yang hasilnya cukup baik, dan dapat disimpulkan bahwa untuk saat ini BPD telah merumuskan satu peraturan desa yang mengatur tentang APBDes dengan melakukan musyawarah bersama tokoh-tokoh masyarakat sebagai wakil dari masyarakat desa Bintan Buyu dan sebagai penyampai aspirasi masyarakat dalam musyawarah perumusan peraturan desa. Dan dalam waktu dekat ini BPD akan melakukan musyawarah tentang perumusan peraturan desa lainnya yang akan disesuaikan dengan keadaan desa Bintan Buyu . Selanjutnya penulis melakukan croscheck kepada mantan ketua BPD Bapak Yakup yang memberikan tanggapan sebagai berikut : “Pengusulan rancangan peraturan desa itu memang ada diserta hasil musyawarah yang mufakat, tapi dalam musyawarah hanya tokoh-tokoh masyarakat desa yang tekait sedangkan masyarakt desa tidak hadir dalam musyawarah itu, sampai saat ini baru satu peraturan desa yang dirumuskan oleh BPD, seharusnya BPD dapat membuat peraturan desa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan keadaan”. (Bapak Yakup, hasil wawancara tanggal 23 Mei 2012).
Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa baru satu peraturan desa yang di rumuskan BPD, mantan ketua BPD menginginkan agar BPD sekarang mampu merumuskan peraturan yang lain yang sesuai dengan keadaan. Selajutnya disampaikan oleh Tokoh Adat Bapak Bawadi mengenai hal ini sebagai berikut: ”Benar, sebelum perumusan peraturan desa dibuat. Kepala Desa mengusulkan rancangan peraturan desa bersama BPD. Sampai saat ini baru merumuskan satu peraturan desa dan kami sebagai tokoh masyarakat diundang untuk ikut dalam musyawarah yang berkenaan dengan perumusan peraturan desa.” (Bapak Bawadi, hasil wawancara pada tanggal 24 Mei 2012)
87
Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa BPD dalam merumuskan peraturan desa, mengikut sertakan tokoh-tokoh masyarakat desa. Selanjutnya pemaparan yang disampaikan oleh Tokoh Pemuda yaitu Fery sebagai berikut : ”Kepala Desa memang harus mengusulkan rancangan peraturan desa barsama BPD untuk disetujui. Yang saya tahu BPD baru merumuskan satu peraturan desa yaitu tentang anggaran pendapatan belanja desa, namun dalam ini yang hadir pada musyawarah tokoh-tokoh masyarakat desa saja masyarakat desa tidak ada dalam perancangan perumusan peratuaran desa”. (Tokoh Pemuda yaitu Fery, hasil wawancara tanggal 24 Mei 2012).
Kemudian pemaparan yang disampaikan oleh Masyarakat Desa Bapak Yusup (Sektor Nelayan) sebagai berikut : ”Demi terselenggaranya dan segi keberhasilan pemerintah desa, maka partisipasi masyarakat desa tersebut yang bersifat aktif sangat diperlukan ini merupakan dasar bagi keberhasilan pembangunan yanng dilaksanakan dan juga dalam rancangan peraturan desa jelas kirannya masyarakat ikut dalam memberikan masukan secara lisan, namun pada kenyataannya masyarakat kurang tahu tentang rancangan peraturan desa bahkan tidak mengetahui dengan peraturan desa”. (Bapak Yusup, hasil wawancara tanggal 25 Mei 2012)
Hal yang senada yang disampaikan oleh Masyarakat Desa Bapak Ali (Sektor Petani) sebagai berikut : ”Maka partisipasi masyarakat desa tersebut sabgat diperlukan ini merupakan dasar bagi keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan. Dan jyga dalam rancangan peratturan desa masyarakat berhak atas suaranya ikut dalam memberikan masukan secara lisan namun pada kenyataannya masyarakat tidak mengetahui tentang rancangan peraturan desa bahkan tidak mengetahui dengan adanya peraturan desa”. (Bapak Ali, hasil wawancara tanggal 25 Mei 2012)
Dari hasil crosscheck diatas dapat di simpulkan bahwa Kepala Desa mengusulkan Rancangan Peraturan Desa Bersama BPD dan juga telah merumuskan masalah peraturan desa yang mengatur tentang APBDes bersama
88
dengan tokoh-tokoh masyarakat Desa Bintan Buyu, tapi masyarakat desa tidak ikut melainkan hanya tokoh-tokoh masyarakat desa. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa Berdasarkan
hasil
62
wawancara
terhadap
Informan
dan
observasi,
berkenaan tentang perumusan peraturan desa kurang optimalnya pengawasan yang dilaksanakan BPD sebagaimana pengawasan itu ialah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan nilai kenyataan yang sebenarnya tentang 63
pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak . Hal ini dapat diketahui bahwa BPD Desa Bintan Buyu hanya dalam rancangan dan perumusan yang hadir dalam musyawarah tokoh-tokoh masyarakat yang terkait saja tidak ada masyarakat desa yang hadir dalam rancangan dan perumusan peraturan desa. Walau sampai saat ini baru merumuskan satu peraturan desa yang mengatur tentang anggaran pendapatan belanja desa yang hasilnya sudah cukup baik. Pengesahan dan sosialisasi peraturan desa seperti yang di ungkapkan oleh Ketua BPD Bapak Nor Adnan. Berikut pendapat dari Ketua BPD sebagai berikut : ”Setelah hasil rapat dan musyawarah atas perumusan peraturan desa, selanjutnya pelaksanaan sosialisasi ini dapat memeberikan pemahaman dan pengetahuan serta meningkatkan optimalisasi pelayanan aparatur pemerintahan desa dan dapat memperdayakan masyarakat desa, maka kami selaku ketua BPD sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa tentang peraturan desa”. (Bapak Nor Adnan, hasil wawancara 22 Mei 2012)
62 63
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Peraturan Desa pasal 57 Ibid, hlm 63
89
Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa BPD telah melakukan sosialisasi setelah menyusun dan menerapkan peraturan desa. Selanjutnya ditambahkan juga Sekretaris BPD Bapak Ridwansyah, mengatakan : ”Karena kami sudah merumuskan peraturan desa, maka kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat meskipun tidak secara langsung kami laksanakan melainkan bersama tokoh-tokoh yang hadir dalam musyawarah .” (Bapak Ridwansyah, hasil wawancara 23 Mei 2012)
Selanjutnya hal serupa yang disampaikan oleh anggota BPD Bapak Suwun Waluyo sebagai berikut : ”Telah kami lakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada musyawarah peraturan desa.” (Bapak Suwun
Waluyo, hasil wawancara 22 Mei 2012). Hal serupa juga disampaikan oleh anggota BPD Bapak Supandi sebagai berikut : ”Kami pasti melakukan sosialisasi tentang peraturan desa yang telah di tetapkan melaului tokoh-tokoh masyarakat sebagai perwakilan dari masyarakat.” (Bapak Supandi, hasil wawancara 22 Mei 2012).
Selanjutnya hal ini juga dilontarkan oleh anggota BPD Bapak Basap sebagai berikut : ”Sosialisasi yang kami lakukan cukup dengan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir
pada
musyawarah
peraturan
desa
untuk
disampaikan
masyarakat.” ( Bapak Basap, hasil wawancara 22 Mei 2012).
pada
90
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BPD telah melakukan sosialisasi tentang peraturan desa kepada masyarakat melalui tokohtokoh masyarakat yang hadir pada musyawarah desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan indikator adanya sosialisasi yang dilakukan BPD, maka dapat di katakan bahwa BPD sudah melakukan sosialisasi tentang peraturan desa kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk disampaikan kepada masyarakat. Selanjutnya melakukan croscheck kepada salah satu tokoh pemuda yaitu Fery sebagai berikut : “BPD sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat yang hadir dalam musyawarah tentang peraturan desa untuk disampaikan kepada masyarakat.” (Tokoh Pemuda Fery, hasil wawancar
a tanggal 24 Mei 2012) Selanjutnya hal senada juga disampaikan oleh tokoh adat Bapak Bawadi sebagai berikut : “BPD sudah melakukan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat pada musyawarah untuk disampaikan kepada masyarakat, namun tidak semua masyarakat desa yang mengetahui sosialisasi ini.” (Bapak Bawadi, hasil
wawancara 24 Mei 2012). Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa BPD melakukan sosialisasi melalui tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada musyawarah untuk disampaikan kepada masyarakat, namun tidak semua masyarakat desa yang
91
mengetahui sosialisasi peraturan desa. Selanjutnya hal senada juga dilontarkan oleh mantan ketua BPD Bapak Yakup sebagai berikut : “Sudah dilakukan sosialisasi oleh BPD melalui tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada musyawarah tersebut, meskipun tidak semua masyarakat yang tahu adanya sosialisasi peraturan desa di desa ini.” ( Bapak Yakup,
hasil wawancara 23 Mei 2012). Kemudian hal yang serupa juga yang dilontarkan oleh masyarakat desa bintan buyu Bapak Yusuf ( Sektor nelayan ) sebagai berikut : “BPD merupakan suatu wujud demokrasi yaitu peran serta masyarakat didalam sistem pemerintahan dan pembangunan desa, juga merupakan wadah dari menampung , menggali dan inspirasi masyarakat. Sebagai perwujudan demokrasi layaknya BPD melaksanakan fungsinya dalam mensosialisasikan peraturan desa kepada masyarakatnya. Dapat dilihat bahwa masyarakat sibuk dengan kesehariannya/pekerjaannya dan ini dapat dirasakan kurangnya pemberdayaan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana masyarakat harus bekerja seharian untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah anaknya”. (Bapak Yusuf, hasil wawancara 25 Mei 2012)
Selanjutnya hal senada yang dilontarkan oleh masyarakat desa bintan buyu Bapak Ali (Sektor Petani) sebagai berikut : “Klo mengenai pemerintah desa saya kurang tahu dek, begini lah kondisi saya hidup harus menjemur padi apabila sudah waktunya panen, adek bisa lihat sendiri kesibukan bapak menjaga padi-padi ini klo sudah dijemur apabila cuaca nya panas baik kali buat dijemur, tapi klo sudah hujan bapak harus angkat padi-padi ini agar tidak basah. Bapak tidak tahu sosialisasi peraturan desa itu apa.” (Bapak Ali, hasil wawancara 25 Mei 2012)
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BPD sudah cukup baik dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat walaupun belum secara langsung yaitu dengan melalui tokoh-tokoh masyarakat.
92
Berdasarkan hasil wawancara, crosscheck dan observasi diatas dapat disimpulkan bahwa BPD kurang optimal karena dalam melakukan sosialisasi karena BPD hanya menyampaikan tentang penerapan peraturan desa kepada tokoh-tokoh
masyarakat
yang
hadir
pada
musyawarah
tidak
langsung
menyampaikan kepada masyarakat desa. BPD sudah mampu untuk menyusun dan membuat peraturan desa. Dalam pembuatan peraturan desa, adapun tahap-tahap yang dilakukan antara lain adalah dengan usulun yang dibuat oleh BPD atau pemerintah desa berdasarkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, sosiopolitis yaitu rancangan yang di buat akan dibahas dalam rapat gabungan, diterima atau di tolak, yuridis, setelah diterima menjadi sebuah peraturan maka akan ditetapkan oleh BPD dan kepala desa. Peraturan yang di tetapkan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka penciptaan ketenteraman masyarakat, untuk pembangunan desa dan perlindungan kepada hak-hak masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi yang baik demi kemajuan desa. Hasil wawancara dengan Informan maka dapat disimpulkan bahwa BPD di DesaBintan Bintan pada periode ini sudah cukup baik dalam melakukan perumusan dan penerapan, namun pada sosialisasinya masih kurang karena BPD hanya menyampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat Desa Bintan Buyu. Setelah adanya rancangan dan perumusan peraturan desa yang telah di usulkan oleh pemerintah desa maupun BPD sebelum disahkan atau diterapkan seharusnya dirapatkan dulu dengan pihak-pihak yang terkait, pengesahan dan penerapan peraturan desa.
93
”Sudah ada peraturan desa yang kami terapkan, peraturan yang sudah diterapkan dan disahkan yaitu tentang Anggaran pendapatan belanja desa dan kerja baik antar kedua lembaga.” (Bapak Noor Adnan Ketua BPD,
wawancara 23 Mei 2012). Selanjutnya hal serupa juga di lontarkan oleh anggota BPD Desa Bintan Buyu Bapak Suwun Mulyo lainnya sebagai berikut: ”Peraturan yang sudah dapat kami sahkan dan diterapkan baru satu untuk saat ini yaitu tentang anggaran pendapatan desa.” (Bapak Suwun Waluyo
anggota BPD, wawancara tanggal 23 Mei 2012). Dari hasil pemaparan Ketua dan anggota BPD diatas dapat disimpulkan bahwa sudah di terapkan dan disahkannya peraturan desa yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Selanjutnya di lontarkan oleh Bapak Supandi anggota BPD Desa Bintan Buyu lainnya sebagai berikut : ”Karena kami baru satu merumuskan peraturan desa maka baru satu juga peraturan desa yang kami terapkan”. (Bapak Supandi anggota BPD, hasil
wawancara 23 Mei 2012). Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa sudah ada penerapan peraturan desa oleh BPD. Sekretaris BPD Bapak Ridwansyah juga menambahkan sebagai berikut : ”Kami sudah menerapkan perdes yang sudah dirumuskan bersama kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa APBDes”. (Bapak Ridwansyah, hasil wawancara 23 Mei
2012).
94
Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa BPD telah menerapkan peraturan desa sesuai dengan yang sudah dirumuskan dalam musyawarah desa bersama kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Dan selanjutkan juga dipaparkan oleh anggota BPD lainnya sebagai berikut : ”Sudah ada peraturan desa yang kami terapkan, yaitu tentang pengaturan anggaran pendapatan belanja desa.” (Bapak Basap, hasil wawancara 23
Mei 2012) Berdasarkan hasil wawancara dengan indikator BPD adanya penerapan peraturan desa, yang hasilnya sudah ada dan cukup baik. Bahwa sudah adanya penerapan peraturan desa yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja desa yang sudah di musyawarahkan bersama pemerintah desa dan tokohtokoh masyarakat, BPD sudah dapat menjalankan tugasnya dalam pengawasan penerapan peraturan desa yang cukup baik. Selanjutnya melakukan crosscheck kepada tokoh adat Bapak Bawadi desa Bintan Buyu yang memperoleh tanggapan sebagai berikut : “Menurut saya BPD melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan desa tentang anggaran pendapatan belanja desa, meskipun tidak semua peraturan yang diterapkan dan kebetulan saat BPD bersama Pemerintah Desa bermusyawarah dalam penetapan peraturan desa saya berada disana dan menyaksikan secara langsung.” (Bapak Bawadi, hasil wawancara 24 Mei 2012)
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BPD telah menetapkan peraturan desa tentang anggaran pendapatan belanja desa dan menerapkan peraturan desa. Selanjutnya sebagai crosscheck terakhir dalam indikator penerapan peraturan desa yang dilakukan kepada mantan ketua BPD Bapak Yakup sebagai berikut :
95
“Pada musyawarah tentang penerapan peraturan desa saya menghadiri secara langsung, musyawarah tersebut yang dilakukan di balai desa bersama anggota BPD pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat, tapi dalam musyawarah ini tidak semua peraturan yang diterapkan saya juga tidak tahu kenapa”. (Bapak Yakup, hasil wawancara 23 Mei 2012).
Kemudian hal yang serupa juga yang dilontarkan oleh masyarakat desa bintan buyu Bapak Yusuf (Sektor Nelayan) sebagai berikut : “Tidak tahu adanya penerapan peraturan desa, sampai saat ini pun saya tidak tahu peraturan desa apa saja, karena tidak pernah mendapatkan informasi”. (Bapak Yusuf, hasil wawancara 24 Mei 2012)
Selanjutnya hal yang senada yang dilontarkan oleh masyarakat desa bintan buyu Bapak Ali (Sektor Petani) sebagai berikut : “Penerapan peraturan desa…? Saya tidak tahu, gimana ya saya sibuk dengan pekerjaan saya, kalau untuk pemerintahan desa saya tidak tahu penerapan peraturan desa”.
(Bapak Ali, hasil wawancara 25 Mei 2012) Dari hasil wawancara yang dilakukan diatas kepada Informan, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat sebagai croscheck dan observasi dengan adanya penerapan peraturan desa dapat disimpulkan kurang optimal, karena ini dapat dilihat tidak semua peraturan yang diterapkan oleh BPD, pemerintah desa beserta tokoh-tokoh masyarakat sudah melakukan musyawarah tentang peraturan desa, menerapkan peraturan desa yang mengatur tentang anggaran pendapatan belanja desa. Tanggapan dari Sekretaris Desa Bapak Abdullah dalam perumusan keputusan kepala desa yang akan di ambil adalah sebagai berikut :
96
”Sebelum kepala desa mengesahkan suatu keputusan, pasti terlebih dahulu kepala desa melakukan perumusan keputusan yang akan di terapkan oleh kepala desa dengan melakukan koordinasi bersama BPD.”
(Bapak
Abdullah, hasil wawancara pada tanggal 22 Mei 2012). Selanjutnya disampaikan oleh Ketua BPD Bapak Nor Adnan sebagai berikut: ” Tidak adanya koordinasi antar Pemerintah Desa dan BPD. Alasannya, saya tidak 100% menyalahkan pemerintah desa, tetapi karena adanya kesilapan di pemerintahan yang lebih tinggi, kuatnya kolaborasi pemdes dengan pemerintah di atas nya, saya ni bagaikan harimau ompong yang tidak memiliki taring.” (Bapak Nor Adnan, hasil wawancara 22 Mei 2012).
Selanjutnya hal hampir serupa disampaikan oleh anggota BPD Bapak Supandi sebagai berikut : ”Sebenarnya
jarang
sekali
pemerintah
desa
dan
BPD
melakukan
koordinasi mengenai keputusan kepala desa, jadi sangat jelas pengawasan BPD kurang efektif dalam menjalankan fungsinya.” ( Bapak Supandi, hasil
wawancara 22 Mei 2012). Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengawasan BPD dalam pengawasan terhadap perumusan keputusan kepala desa dengan BPD melakukan kordinasi bersama kepala desa. Selanjutnya hal serupa juga disampaikan oleh dari anggota BPD Bapak Suwun Waluyo sebagai berikut : ”Setiap keputusan yang dirumuskan oleh kepala desa terlebih dahulu kepala desa pasti akan melakukan koordinasi kepada kami selaku pihak BPD, tapi itu jarang sekali dikoordinasikan bersama kami.” (Bapak Suwun
Waluyo, hasil wawancara 22 Mei 2012).
97
Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan indikator ”adanya perumusan keputusan yang akan diambil oleh kepala desa” yang hasilnya kurangnya efektif. Maka dapat disimpulkan bahwa BPD desa Bintan Buyu kurang efektif dalam mengawasi perumusan masalah keputusan yang akan di ambil oleh kepala desa dengan berkordinasi kurang baik yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Selanjutnya melakukan crosscheck kepada tokoh adapt Bapak Bawadi sebagai berikut : “Memang ada keputusan kepala desa, tapi saya kurang mengetahui apakah kepala desa melakukan kordinasi dengan BPD atau tidak. Karena dalam hal ini tidak dialkukan musyawarah bersama kami” (Bapak Bawadi, hasil wawancara 24 Mei 2012).
Selanjutnya croscheck dilakukan kepada tokoh pemuda Fery berpendapat sebagai berikut : “Saya tidak mengetahui apakah kepala desa dalam merumuskan keputusan, kepala desa melakukan koordinasi bersama BPD terlebih dahulu.” (Tokoh
Pemuda, hasil wawancara 24 Mei 2012). Selanjutnya mantan ketua BPD Bapak Yakup berpendapat : “Waktu saya menjabat jadi ketua BPD kepala desa sebelum mengeluarkan atau menetapkan keputusan kepala desa pasti dia berkoordinasi bersama BPD, tapi pada periode ini saya tidak tahu karena saya tidak mempunyai hak untuk turut campur dalam hal tersebut.” (Bapak Yakup, hasil wawancara 23 Mei 2012).
Dari hasil wawancara diatas, dapat penulis simpulkan bahwa tokoh-tokoh masyarakat dan mantan ketua BPD tidak mengetahui hal tersebut karena tidak dilakukan musywarah dan mereka tidak mempunyai hak untuk ikut campur dalam hal tersebut, sehingga masyarakat tidak tahu apa hasil keputusan yang telah diambil.
98
Berdasarkan hasil wawancara, croscheck , dan observasi kepada Informan, anggota BPD, tokoh adat, pemuda dan mantan ketua BPD diatas dengan indikator adanya perumusan keputusan kepala desa yang kurang baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kepala desa kurangnya koordinasi bersama dengan BPD dalam perumusan keputusan kepala desa. Tetapi BPD dan Kepala Desa tidak melakukan musyawarah bersama tokoh-tokoh masyarakat dalam melakukan perumusan keputusan yang akan diambil. Berikut tanggapan dari Ketua BPD Bapak Nor Adnan tentang pengawasan keputusan kepala desa. ”Kalau untuk dilihat dari fungsi pengawasannya belum dapat berjalan dengan baik”. (Bapak Abdullah Sekretaris Desa, hasil wawancara 22 Mei
2012) Kemudian pemaparan oleh ketua BPD Bapak Nor Adnan sebagai berikut : ” Selama ini tidak ada peran BPD dalam pengawasan keputusan kepala desa. Alasannya, karena ada kecurigaan dari pihak BPD pada pemerintah desa.” (Bapak Nor Adnan, hasil wawancara 22 Mei 2012)
Selanjutnya disampaikan juga oleh anggota BPD Bapak Supandi yang berpendapat sebagai berikut: ” Bagaimana ya dek, kami mau mengawasi keputusan kepala desa kami selaku BPD nasib kami saja kurang diperhatikan oleh pemerintah desa, setidaknya kami ini sebagai penjelmaan dari masyarakat desa ini diperhatikan. Dalam menjalankan tugas kami ini tidak sukai sama pemerintah desa dan ada juga yang mengatakan BPD ini harus diajak jalan-jalan, cobalah adek pikir apa maksudnya dari perkataan itu.” (Bapak Supandi, hasil wawancara 22 Mei 2012)
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BPD kurang efektif dalam melakukan pengawasan setiap keputusan yang diambil dengan kepala desa,
99
karena pada kenyataannya BPD menaruh kecurigaan pada pemerintah desa dan juga kurang diperhatikan lembaga penjelmaan dari masyarakat. Selanjutnya dilontarkan juga oleh anggota BPD lainnya Bapak Suwun Waluyo sebagai berikut : ”Selaku legislatif desa kami seharusnya mengawasi setiap keputusan yang dikeluarkan oleh kepala desa, tapi fungsi yang menjadi tugas kami ini kurang barjalan dengan baik.” (Bapak Suwun Waluyo, hasil wawancara 22
Mei 2012) Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa adanya pengawasan terhadap keputusan kepala desa yang dilakukan kurang baik, karena BPD adanya kecurigaan pada pemerintah desa dan kuatnya hubungan pemerintah desa dengan pemerintah yang lebih tinggi ssehingga BPD lupa akan akan wewenang dan amanah dari undang-undang. Selanjutnya melakukan croscheck kepada salah satu tokoh adat Bapak Bawadi sebagai berikut : “Seperti yang saya katakan tadi saya kurang mengetahui apakah BPD melakukan pengawasan terhadap keputusan kepala desa .” (Bapak Bawadi,
hasil wawancara 24 Mei 2012). Selanjutnya melakukan croscheck kepada salah satu tokoh adat bapak Awang sebagai berikut : “Seperti yang saya sampaikan bahwa saya kurang mengetahui apakah BPD melakukan pengawasan terhadap keputusan yang dikeluarkan kepala desa, tapi sampai saat ini belum ada masalah yang timbul terhadap keputusan
100
yang dikeluarkan oleh kepala desa.” (Bapak Awang, hasil wawancara 24
Mei 2012). Selanjutnya mantan ketua BPD Bapak Yakup berpendapat sebagai berikut : “Sewaktu saya masih menjabat, saya selalu melakukan pengawasan terhadap keputusan kepala desa apakah dapat berjalan secara efektif dan optimal seperti yang diharapkan. Saya rasa hal serupa juga pasti dilakukan oleh BPD saat ini.” (Bapak Yakup, hasil wawancara 23 Mei 2012).
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan BPD terhadap keputusan kepala desa kurang baik dan tidak efektif pengawasan BPD, namun tokoh-tokoh masyarakat kurang mengetahui apakah BPD melakukan pengawasan tetapi menurut mantan ketua BPD sebelumnya pada saat dia masih menjabat sudah dilakukan pengawasan terhadap keputusan kepala desa keluarkan. Berdasarkan hasil wawancara, croscheck, dan observasi diatas dengan indikator ”melakukan pengawasan terhadap keputusan kepala desa” yang menyebutkan adanya pengawasan terhadap keputusan kepala desa yang dilakukan kurang baik, kurangnya pengawasan pada keputusan kepala desa BPD mengawasi dengan melakukan pengamatan terhadap keputusan kepala desa apakah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, agar pengawasan yang dilakukan oleh BPD dapat berjalan secara efektif dan optimal. Dalam hal ini tokoh masyarakat kurang mengetahui apakah BPD telah melakukan pengawasan terhadap keputusan kepala desa yang telah ditetapkan.
101
Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Meliputi Penyusunan Aggaran Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Perhitung Anggaran yang di Pertanggungjawabkan oleh Kepala Desa BPD selain bertugas dan berfungsi melakukan pengawasan terhadap peraturan desa dan keputusan kepala desa tetapi juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa yang meliputi dari penyusunan anggaran pelaksana tata usaha keuangan dan perhitungan yang di pertanggung jawabkan oleh kepala desa kepada BPD. ”Masalah pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa memang ada laporan yang di berikan oleh kepala desa kepada kami sesuai yang sudah diatur dalam peraturan desa, yang dananya disusun dan dikelola untuk biaya oprasional kantor desa, pembangunan desa dan untuk pemberdayaan masyarakat.” (Bapak Abdullah Sekretaris Desa, Hasil wawancara pada tanggal 22 Mei 2012).
Selanjutnya juga disampaikan Ketua BPD Bapak Nor Adnan yang berpendapat sebagai berikut : ”Untuk pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa kami pasti melakukan bersama dengan pemerinthan desa sesuai dengan yang di tetapkan dalam peraturan desa yang sudah di putuskan.” (Bapak Nor Adnan, hasil wawancara 22 Mei 2012).
Selanjutnya juga hal serupa disampaikan oleh anggota BPD Bapak Supandi sebagai berikut : ”Kami selalu ikut serta dalam pengelolaan dan penyusunan anggaran pendapatan belanja desa sebagai wujud pengawasan yang kami lakukan.”
(Bapak Supandi, hasil wawancara 22 Mei 2012).
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pengawasan anggaran pendapatan belanja desa BPD selalu ikut serta dalam
102
pengelolaan dan penyusunan. BPD juga memeriksa laporan yang diberikan kepala desa kepada BPD sesuai dengan yang telah di tetapkan dalam peraturan desa. Selanjutnya hal serupa juga dilontarkan oleh anggota BPD Bapak Suwun Waluyo sebagai berikut : ”Semua terlibat dalam penyusunan anggaran belanja desa, pengawasan dalam pengelolahan anggarannya memang harus berjalan dengan selalu diawasi oleh BPD sesuai dengan fungsinya”. (Bapak Suwun Waluyo, hasil
wawancara 22 Mei 2012). Selanjutnya hal serupa juga dilontarkan oleh anggota BPD Bapak Basap sebagai berikut : ”Menurut saya semuanya berjalan sesuai dengan segala ketentuannya, segala hal yang berhubungan penyusunan anggaran pendapatan belanja desa selalu diawasi oleh BPD. Saya melihat tidak ada ketimpangan dalam mengawasi kegiatan-kegiatan tersebut”. (Bapak Basap, hasil wawancara 22 Mei 2012).
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan adanya pengawasan yang dilakukan dengan cukup baik, karena semua anggota BPD telah mengawasi dan mengetahui tentang pengelolaan dan penyusunan anggaran pendapatan desa. Selanjutnya untuk lebih jelasnya dilakukan croscheck kepada tokoh adat Bapak Bawadi sebagai berikut : ”Kalau masalah APBDes, biasanya pemerintah desa yang melakukan penyusunan dan pengelolalan APBDes, dan diajukan kepada BPD untuk disahkan, jadi kalau dibilang BPD bergerak dalam menyusun dan mengelola APBDes itu salah, BPD hanya selalu iya-iya saja, apapun yang dibuat oleh pemerintah desa, BPD hanya tanda tangan dan cap saja.” (Bapak Bawadi, hasil wawancara 24 Mei 2012).
Selanjutnya ditambahkan oleh tokoh pemuda Fery sebagai berikut:
103
”Kalau saya lihat BPD kurang berfungsi, masalah pengawasan APBDes kurang baik, karena BPD merasa selama ini pembangunan dan pengelolaan APBDes baik-baik saja, kalau pun ada masalah dapat di atasi sama pemerintah desa. Pengawasan ada jika masalah uang, seperti bantuan desa, proyek pembangunan desa, mereka cepat mengawasinya.” (Tokoh Pemuda Fery, hasil wawancara tanggal 24 Mei 2012)
Dan selanjutnya hal tersebut disampaikan oleh mantan ketua BPD Bapak Yakup berpendapat sebagai berikut : ”Sejauh ini yang saya ketahui BPD selalu mengawasi dan ikut serta dalam pengelolaan data dan penyusunan anggaran pendapatan belanja desa.”
(Bapak Yakup, hasil wawancara 23 Mei 2012). Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BPD sudah melalukan tugas dan fungsinya namun kurang baik, karena BPD hanya mengesahkan namun tidak ikut dalam menuyusun dan mengelola APBD, BPD juga hanya mengawasi jika ada masalah keuangan seperti bantuan untuk desa, proyek pembangunan desa menurut yang disampaikan oleh tokoh masyarakat, tetapi menurut mantan ketua BPD kalau BPD selalu mengawasi APBDes baik dalam mengelola dan menyusun anggaran desa. Berdasarkan hasil wawancara, croscheck , dan observasi di atas dengan indikator melakukan pengawasn terhadap pengelolaan pendapatan belanja desa meliputi penyusunan anggaran tata usaha keuangan dan perhitungan anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh kepala desa kepada BPD” yang menyebutkan adanya pengawasan yang dilakukan, namun kurang baik, hal ini dapat disimpulkan dari pendapat tokoh-tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa BPD hanya menandatangan dan mengecap, BPD hanya melakukan pengawasan
104
terhadap keuangan dan peroyek desa namun tidak ikut dalam pengelolaan dan penyusunan APBD. Seharusnya peran BPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pengawasan terhadap pengelolaan dan penyusunan APBDes, dimana tugas dan fungsi ini dijalankan untuk mengontrol setiap proses yang dijalankan oleh pemerintah desa, dalam penggunaan APBDes yang dikelola untuk pembangunan, sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan yang diharapkan : 1. Bagaimana pengelolaannya untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangu nan desa. 2. Apakah APBDes yang digunakan sudah pada penggunaanya untuk kepenti ngan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
B. Faktor-Faktor Penghambat Fungsi BPD Di Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Tahun 2011?
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan key informan yaitu ketua BPD Bapak Nor Adanan desa Bintan Buyu Kabupaten Bintan, berkenaan dengan faktor-faktor penghambat terhadap pelaksanaan pengawasan pemerintahan dalam pengawasan peraturan desa, keputusan kepala desa dan anggaran pendapatan belanja desa, maka memperoleh tanggapan sebagai berikut : ”Faktor yang menjadi penghambatnya menurut saya ada pada sumber daya manusianya. Karena masih kurang mengerti dalam bagaimana melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Kami tidak pernah melakukan pelatihan oleh pemerintah daerah, bagaimana untuk melakukan pengawasan yang baik terhadap pemerintahan desa, baik itu dalam perumusan peraturan desa, penerapannya. Oleh karena itu kami hanya
105
mampu membuat satu perdes yaitu tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.” (Bapak Nor Adnan, hasil wawancara tanggal 22 Mei 2012)
Dari hasil penelitian, dapat peneliti simpulkan dan peneliti akan berusaha menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat pengawasan pemerintahan desa yang dilakukan oleh BPD. Faktor-faktor yang menjadi penghambat antara lain adalah: 1. Kurangnya pengetahuan anggota BPD dalam melakukan pengawasan, sehingga mempengaruhi hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPD. 2. Karena belum adanya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada anggota BPD dalam melakukan pengawasan pemerintahan desa. 3. BPD kurang paham dalam menyusun dan menerapkan peraturan desa selain tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
84
BAB V PENUTUP
Pada bab ini peneliti akan menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan dengan permasalahan Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Tahun 2011.
A. Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan peraturan desa, berdasarkan tanggapan informasi dan observasi serta analisa kurangnya optimal dalam perumusan peraturan desa serta pengawasan, hal ini dapat dilihat dari BPD telah melakukan musyawarah untuk perumusan, sosialisasi dan penerapan peraturan desa yang dilakukan bersama tokoh-tokoh masyarakat sebagai wakil dari masyarakat dan pemerintah desa dalam hal tersebut. BPD juga menampung aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat sebagai wakil dari suara masyarakat desa untuk disampaikan dalam musyawarah. Setelah perumusan tersebut sudah disepakati bersama dalam musyawarah baru BPD dapat mengesahkan dan menerapkan peraturan desa, kemudian BPD dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun dalam hal 1 06
107
2. ini masih kurang baik, karena BPD hanya melakukan pada tokoh-tokoh masyarakat seharusnya BPD juga melakukan secara langsung kepada masyarakat desa. 3. BPD kurang optimal dalam melakukan pengawasan terhadap keputusan kepala desa. Dalam hal ini sebelum kepala desa mengeluarkan peraturan desa terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan BPD tentang perumusan keputusan kepala desa, namun pada kenyataannya tidak ada koordinasi antara kepala desa dan BPD pada perumusan kepala desa. Adanya peranan BPD dalam pengawasan keputusan kepala desa yakni BPD melakukan pemantauan terhadap keputusan yang dikeluarkan kepala desa apakah berjalan sesuai dengan yang diharapkan bersama, apabila ada penyimpangan yang dilakukan kepala desa terhadap keputusan
kepala
desa
yang
dikeluarkan
maka
BPD
langsung
menanyakan kepada kepala desa. Namun dalam hal ini BPD dan kepala desa tidak adanya koordinasi dalam melakukan perumusan keputusan yang akan di ambil, tidak melakukan musyawarah bersama masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat desa. 4. Pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perhitungan anggaran yang dipertanggungjawabkan oleh kepala desa kepada BPD sebagai wujud pengawasan yang dilakukan BPD terhadap APBDes, menurut pendapat BPD sudah cukup baik, yakni adanya pemeriksaan laporan tentang APBD dari kepala desa kepada BPD. BPD juga ikut serta
108
langsung dalam penyusunan dan pengelolaan APBD, tetapi menurut pendapat tokoh masyarakat masih kurang baik, hal ini dapat dilihat dari tanggapan tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa BPD masih kurang berperan dalam mengawasi APBDes karena masyarakat beranggapan bahwa BPD hanya tandatangan dan cap dalam laporan pengelolaan dan penyusunan APBDes. BPD hanya mengawasi bila ada peroyek pembangunan desa. 5. Hambatan-hambatan atau kendala yang dihadapi BPD dalam mengawasi peraturan desa, karena BPD kurang paham dalam menyusun dan membuat peraturan desa, selama ini tidak ada pelatihan atau seminar dalam pembuatan peraturan desa oleh pemerintah daerah. Ini dapat dilihat BPD hanya mampu menerapkan satu peraturan desa hingga saat ini.
B. Saran
Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai masukan khususnya bagi BPD Desa Bintan Buyu dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemerintahan pemerintahan desa adalah sebagai berikut : 1.
BPD dapat menampung dan menggali aspirasi dan opini masyarakat yang dapat menjadikan ide atau gagasan dalam pembuatan peraturan desa dan keputusan kepala desa. BPD juga dapat belajar bagaimana caranya untuk merancang dan merumuskan peraturan desa seperti desa-desa tetangga yang sudah memiliki peraturan desa. d esa.
109
2.
Perlunya peningkatan pengetahuan dan pembinaan bagi anggota BPD dalam melihat potensi yang ada di desa Bintan Buyu guna menambah menambah aset dan keuangan bagi desa.
3.
Adanya kesadaran dari BPD bahwa mereka adalah sekaligus pengawas bagi pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan di desa, bukan sebagai bawahan kepala desa. Dan perlunya studi banding dan musyawarah oleh BPD kepada pihak luar desa dalam rangka penambahan pengetahuan dan kemapuan untuk malaksanakan tugas dan fungsinya.
4.
BPD agar dapat melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diharapkan seperti melakukan pengawasan terhadap keputusan kepala desa, supaya dapat berjalan dengan yang direncanakan.
5.
BPD diharapkan dapat ikut serta dalam melakukan penyusunan dan pengelolaan APBD, jangan hanya mengesahkan dan mengawasi bagian bantuan untuk pembangunan desa saja.
DAFTAR PUSTAKA
Anthoillah, Anton. 2010. Dasar-Dasar Manajemen, CV. Pustaka Setia, Bandung Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, PT. Rineka Cipta : Jakarta Bungin, Burhan. 2009. Penelitian Kualitataif, Prada Media Group : Jakarta Cahyono, Heru. 2005. konflik Elite Politik Di Pedesaan , Pustaka pelajar : Yogyakarta Hadayaningrat, 1996. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Gunung Agung Hasibuan, Malayu S.P, 2009. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, PT Bumi Aksara : Jakarta Manulang, M. 1991. Pengembangan Pegawai, PT.Ghelia Indonesia : Jakarta Marbun, B.N. 2010. Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita, Pustaka Sinar Harapan : Jakarta Thoha, Miftah. 2010. Kepemimpinan dalam Manajemen, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta Moleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif , PT. Remaja rosdakaya: Bandung Poloma, Margaret M. 2004. Sosiologi konteporer , PT. Grafindo Persada. Gramedia :Jakarta Rasyid, Ryas. 2006. Memahami Ilmu Pemerintahan, PT.Grafindo Persada , Jakarta Saparin, Sumber. 1979. Tata pemerintahan dan administrasi Pemerintahan Desa , Ghalia Indonesia : Jakarta Siagian, Sondang P. 1989. Filsafat Administrasi , PT. Toko Gunung Agung : Jakarta _______________ 1989. Filsafat Administrasi, PT. Bumi Aksara : Jakarta
_______________ Jakarta
2003. Teori dan Praktek Kepemimpinan, PT. Rineka Cipta : 2011. Manajemen Stratejik, PT. Bumi Aksara : Jakarta
Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1984. Metode Penelitian Survey , LP3ES : Jakarta Suhartono, 2000, Politik Lokal Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah, Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama Sujamto, 1996, Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia, Sinar Grafika : Jakarta Terry R.George dan Alih Bahasa Winardi, 1986. Asas-Asas Manajemen, ALUMNI / 1986 / BANDUNG
Yuniarsih, Tjutju dan Suwanto. 2009. Manajemen, CV. Alfabeta : Jakarta Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh. PT. Raja Grafindo : Jakarta Tim Fisip Umrah, 2010, Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi Mahasisiwa FISIP, Tanjungpinang
ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYWARATAN DESA (BPD) DI DESA BINTAN BUYU KECAMATAN TELUK BINTAN TAHUN 2011
DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA
1.
Bagaimana peran serta Kepala Desa/Pemerintahan Desa Bintan Bu yu Kecamatan Teluk Bintan dalam mengusulkan Rancangan Peraturan Desa dan proses Perumusan Peraturan Desa antara Kepala Desa bersama BPD ? Jelaskan
2. Apakah Bapak selaku ketua BPD setelah Rancangan dan Perumusan Peraturan Desa sudah melakukan sosialisasi Peraturan Desa kepada masyarakat ? 3.
Apakah sudah ada Penerapan Peraturan Desa ? setelah mengsosialisasikan Peraturaturan Desa yang diusulkan Kepala Desa bersama BPD ?
4. Menurut Bapak, selaku Kepala Desa/Sekretaris Desa bagaimana peran BPD dan juga peran Pemerintahan Desa Bintan Buyu dalam pelaksanaan Perumusan Kepala Desa ? 5. Bagaimana peran BPD dalam pengawasan Keputusan Kepala Desa ? 6. Menurut Bapak, selaku Kepala Desa/Sekretaris Desa Bintan Buyu bagaimana peran BPD dalam pengawasan Keputusan Kepala Desa ? 7. Menurut Bapak, selaku masyarakat Desa Bintan Buyu apakah BPD sudah melakukan sosialisasi Peraturan Desa kepada masyarakat ?
8. Menurut Bapak, selaku masyarakat Desa Bintan Buyu apakah sudah ada Penerapan Peraturan Desa ? 9. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat BPD dalam kegiatan Pemerintahan Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan ? Jelaskan 10. Apakah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDes) yang meliputi Penyusunan Anggaran Pelaksana Tata Usaha Keuangan dan Perhitungan Anggaran adanya pengawasan dan pelaporan Pertanggung jawaban Kepala Desa kepada BPD ?
REKAPITULASI WAWANCARA
1. Pertanyaan yang di ajukan kepada Sekretaris Desa Bintan Buyu a. Bagaimana Kabupaten
peran
serta
Bintan
dalam
Pemerintahan proses
Desa
pembuatan
Bintan /
Buyu
perumusan
peratuaran desa ? ”Sebelum perumusan peraturan kepala desa mengusulkan rancangan peraturan bersama BPD uuntuk membahas dan disetujui dalam musyrawarah peraturan desa yang dihadiri tokoh-tokoh masyarakat yang terkait, selanjutnya dalam proses pembuatan peraturan desa mengacu pada RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) bersama pada Kepala Desa dan BPD setelah membahas dan menyetujui perumusan peraturan desa tentang RPJMDes, kemudian menjadi masukan dalam penyususnan APBDes. Ini merupakan hasil penggagasan RT 1-RT 13 di desa ini setelah itu di laksanakan pada RKPDes yang merupakan (Bapak Abdullah Sekretaris Desa, salah satu bentuk kegaiatan fisik.” hasil wawancara pada tanggal 22 Mei 2012) b. Bagaimana peran Pemerintah Desa dan juga BPD Desa Bintan Buyu dalam Pelaksanaan Perumusan Keputusan Kepala Desa ? ”Sebelum kepala desa mengesahkan suatu keputusan, pasti terlebih dahulu kepala desa melakukan perumusan keputusan yang akan di terapkan oleh kepala desa dengan melakukan koordinasi bersama BPD.”
(Bapak Abdullah, hasil wawancara pada tanggal 22 Mei 2012). c. Apakah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang meliputi Penyususnan Anggaran Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Perhitungan Anggaran adanya Pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD ?
”Masalah pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa memang ada laporan yang di berikan oleh kepala desa kepada BPD sesuai yang sudah diatur dalam peraturan desa, yang dananya disusun dan dikelola untuk biaya oprasional kantor desa, pembangunan desa dan untuk pemberdayaan masyarakat.” (Bapak Abdullah Sekretaris Desa, Hasil wawancara pada tanggal 22 Mei 2012). 2. Pertanyaan yang diajukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) a. Bagaimana peran serta BPD dalam proses pembuatan peraturan desa / perumusan peraturan desa ? ”Saat ini sudah terlaksana perumusan yang kita buat dalam bentuk peraturan desa yang telah saya setujui atas pembahasan dari musyawarah, sebagaimana saya selaku ketua BPD di desa ini mungkin dalam waktu dekat ini akan ada musyawarah desa yang membahas tentang peraturan desa lainnya.” (Bapak Noor Adnan Ketua BPD Desa Bintan Buyu, hasil wawancara tanggal 22 Mei 2012) b. Apakah setelah rancangan dan perumusan peraturan desa sudah melakukan sosialisasi peraturan desa ? ” Karena kami sudah menyusun dan menerapkan peraturan desa, maka kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa tentang perturan desa.” (Bapak Nor Adnan, hasil wawancara 22 Mei 2012) c. Apakah sudah menerapkan peraturan desa yang telah di usulkan oleh pemerintah desa maupun BPD ? ”Sudah ada peraturan desa yang kami terapkan, peraturan yang sudah diterapkan dan disahkan yaitu tentang Anggaran pendapatan belanja desa dan kerja baik antar kedua lembaga.” (Bapak Noor Adnan Ketua BPD, wawancara 22 Mei 2012). d. Bagaimana peran BPD dalam Pelaksanaan Perumusan Keputusan Kepala Desa adanya koordinasi kepada Kepala Desa dan BPD ? ” Tidak adanya koordinasi antar Pemerintah desa dan BPD. Alasannya, saya tidak 100% menyalahkan pemerintah desa, tetapi karena adanya kesilapan di pemeintahan yang lebih tinggi kuat nya kolaborasi pemdes
dengan pemerintah di atas nya, saya ni bagaikan harimau ompong yang tidak memiliki taring.” (Bapak Nor Adnan, hasil wawancara 22 Mei 2012). e. Bagaimana peran BPD dalam Pengawasan Keputusan Kepala Desa ? ” Selama ini tidak ada peran BPD dalam pengawasan keputusan kepala desa. Alasannya, karena ada kecurigaan dari pihak BPD pada pemerintah desa.” (Bapak Nor Adnan, hasil wawancara 22 Mei 2012) f.
Apakah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang meliputi Penyususnan Anggaran Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Perhitungan Anggaran adanya Pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD ?
”Untuk pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa kami pasti melakukan bersama dengan pemerinthan desa sesuai dengan yang di tetapkan dalam peraturan desa yang sudah di putuskan.” (Bapak Nor
Adnan, hasil wawancara 22 Mei 2012). 3. Pertanyaan yang diajukan kepada anggota Badan Permusyawaratan (BPD) a. Bagaimana peran serta BPD dalam proses pembuatan peraturan desa / perumusan peraturan desa ”Dalam hal ini memang sudah tugas kami BPD dan anggotanya pada perumusan peraturan desa yang akan menjadi peraturan desa bersama Kepala Desa yang telah mendapat persetujuan, Jadi sudah ada peraturan desa yang kami rumuskan, untuk kedepannya insyaallah kami akan melakukan musyawarah untuk membuat peraturan desa lain sesuai dengan keadaan”. (Bapak Supadji anggota BPD Desa Bintan Buyu, hasil wawancara tanggal 22 Mei 2012)
b. Apakah setelah rancangan dan perumusan peraturan desa sudah melakukan sosialisasi peraturan desa ?
”Karena kami sudah menyusun dan menerapakan peraturan desa, maka kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat meskipun tidak secara langsung kami laksanakan melainkan bersama tokoh-tokoh yang hadir dalam musyawarah .” (Bapak Ridwansyah, hasil wawancara 23 Mei
2012) c. Apakah sudah menerapan peraturan desa yang telah diusulkan oleh pemerintah desa ? ”Peraturan yang sudah dapat kami sahkan dan diterapkan baru satu untuk saat ini yaitu tentang anggaran pendapatan desa.” (Bapak Suwun
Waluyo anggota BPD, wawancara tanggal 22 Mei 2012). d.
Bagaimana peran BPD dalam Pelaksanaan Perumusan Keputusan Kepala Desa adanya koordinasi Kepala Desa dan BPD ?
” Sebenarnya jarang sekali pemerintah desa dan BPD melakukan koordinasi
mengenai
keputusan
kepala
desa,
jadi
sangat
jelas
pengawasan BPD kurang efektif dalam menjalankan fungsinya.” ( Bapak
Supandi, hasil wawancara 22 Mei 2012). e. Bagaimana peran BPD dalam Pengawasan Keputusan Kepala Desa ? ” Bagaimana ya dek, kami mau mengawasi keputusan kepala desa kami selaku BPD nasib kami saja kurang diperhatikan oleh pemerintah desa, setidaknya kami ini sebagai penjelmaan dari masyarakat desa ini diperhatikan. Dalam menjalankan tugas kami ini tidak sukai sama pemerintah desa dan ada juga yang mengatakan BPD ini harus diajak
jalan-jalan, cobalah adek pikir apa maksudnya itu.”(Bapak Supandi, hasil wawancara 22 Mei 2012) f.
dari
perkataan
Apakah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang meliputi Penyususnan Anggaran Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Perhitungan Anggaran adanya Pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD ?
”Kami selalu ikut serta dalam pengelolaan dan penyusunan anggaran pendapatan belanja desa sebagai wujud pengawasan yang kami lakukan.”
(Bapak Supandi, hasil wawancara 22 Mei 2012). 4. Pertanyaan
yang
diajukan
kepada
mantan
ketua
Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) a. Menurut Bapak, bagaimana peran serta Kepala Desa dan BPD dalam pem buatan peraturan desa / perumusan peraturan desa ? “Jujur ya dek, sampai saat ini baru satu peraturan desa yang dirumuskan oleh BPD, seharusnya BPD dapat membuat peraturan desa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan keadaan”. (Bapak Yakup,
hasil wawancara tanggal 23 Mei 2012). b. Menurut Bapak, Apakah setelah rancangan dan perumusan peraturan sudah melakukan sosialisasi peraturan desa kepada masyarakat desa ? “Sudah dilakukan sosialisasi oleh BPD melalui tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada musyawarah tersebut, meskipun tidak semua masyarakat yang tahu adanya sosialisasi peraturan desa di desa ini.” ( Bapak Yakup,
hasil wawancara 23 Mei 2012).
c. Menurut Bapak, apakah sudah ada penerapan perturan desa ? setelah mengsosialisasikan peraturan desa yang diusulkan oleh pemerintah desa maupun BPD “Pada musyawarah tentang penerapan peraturan desa saya menghadiri secara langsung, musyawarah tersebut yang dilakukan di balai desa bersama anggota BPD pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat, tapi dalam musyawarah ini tidak semua peraturan yang diterapkan saya juga tidak tahu kenapa”. (Bapak Yakup, hasil wawancara 23 Mei 2012). d. Bagaimana peran BPD dalam pelaksanaan Perumusan Keputusan Kepala Desa adanya koordinasi Kepela Desa dan BPD ? “Waktu saya menjabat jadi ketua BPD kepala desa sebelum mengeluarkan atau menetapkan keputusan kepala desa pasti dia berkoordinasi bersama BPD, tapi pada periode ini saya tidak tahu karena saya tidak mempunyai hak untuk turut campur dalam hal tersebut.” (Bapak Yakup, hasil
wawancara 23 Mei 2012). e. Bagaimana peran BPD dalam Pengawasan Keputusan Kepala Desa ?
“Sewaktu saya masih menjabat, saya selalu melakukan pengawasan terhadap keputusan kepala desa apakah dapat berjalan secara efektif dan optimal seperti yang diharapkan. Saya rasa hal serupa juga pasti dilakukan oleh BPD saat ini.” (Bapak Yakup, hasil wawancara 23 Mei 2012). f.
Apakah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan
Belanja Desa
(APBDes) yang meliputi Penyususnan Anggaran Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan dan Perhitungan Anggaran adanya Pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD ? ”Sejauh ini yang saya ketahui BPD selalu mengawasi dan ikut serta dalam pengelolaan data dan penyusunan anggaran pendapatan belanja desa.”
(Bapak Yakup, hasil wawancara 23 Mei 2012). 5. Pertanyaan yang diajukan kepada tokoh adat a. Menurut Bapak, bagaimana peran serta Kepala Desa dan BPD dalam pembuatan peraturan desa / perumusan peraturan desa ? ”BPD sampai saat ini baru merumuskan satu peraturan desa dan kami sebagai tokoh masyarakat diundang untuk ikut dalam musyawarah yang berkenaan dengan perumusan peraturan desa.” (Bapak Bawadi, hasil
wawancara pada tanggal 24 Mei 2012) b. Menurut Bapak, apakah BPD setelah rancangan dan perumusan peraturan desa sudah melakukan sosialisasi peraturan desa kepada masyarakat ? “BPD sudah melakukan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat pada musyawarah untuk disampaikan kepada masyarakat, namun tidak semua masyarakat desa yang mengetahui sosialisasi ini.” (Bapak Bawadi, hasil
wawancara 24 Mei 2012). c. Menurut Bapak, apakah sudah ada penerapan peraturan desa ? setelah mengsosialisasikan peraturan desa yang diusulkan oleh Pemerintah Desa maupun BPD ? “Menurut saya BPD melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan desa tentang anggaran pendapatan belanja desa, meskipun
tidak semua peraturan yang diterapkan dan kebetulan saat BPD bersama Pemerintah Desa bermusyawarah dalam penetapan peraturan desa saya berada disana dan menyaksikan secara langsung.” (Bapak Bawadi, hasil wawancara 24 Mei 2012) d. Menurut Bapak, Bagaimana peran BPD dalam Pelaksanaan Perumusan Keputusan Kepala Desa ? “Memang ada keputusan kepala desa, tapi saya kurang mengetahui apakah kepala desa melakukan kordinasi dengan BPD atau tidak. Karena dalam hal ini tidak dialkukan musyawarah bersama kami” (Bapak Bawadi,
hasil wawancara 24 Mei 2012). e. Menurut Bapak, Bagaimana peran BPD dalam Pengawasan Keputusan Kepala Desa ? “Seperti yang saya sampaikan bahwa saya kurang mengetahui apakah BPD melakukan pengawasan terhadap keputusan yang dikeluarkan kepala desa, tapi sampai saat ini belum ada masalah yang timbul terhadapap keputusan yang dikeluarkan oleh kepala desa.” (Bapak
Awang, hasil wawancara 24 Mei 2012). f.
Apakah
dalam
pengelolaan
Anggaran
Pendapatan
Belanja
Desa
(APBDes) yang meliputi Penyususnan Anggaran Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Perhitungan Anggaran adanya Pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD ? ”Kalau masalah APBDes, biasanya pemerintah desa yang melakukan penyusunan dan pengelolalan APBDes, dan diajukan kepada BPD untuk disahkan, jadi kalau dibilang BPD bergerak dalam menyusun dan mengelola APBDes itu salah, BPD hanya selalu iya-iya saja, apapun yang dibuat oleh pemerintah desa, BPD hanya tanda tangan dan cap saja.” (Bapak Bawadi, hasil wawancara 24 Mei 2012).
6. Pertanyaan yang diajukan kepada tokoh pemuda a. Bagaimana peran serta Kepala Desa dan BPD dalam pembuatan peraturan / perumusan peraturan desa ? ”Yang saya tahu BPD baru merumuskan satu peraturan desa yaitu tentang anggaran pendapatan belanja desa”. (Tokoh Pemuda Fery, hasil
wawancara tanggal 24 Mei 2012). b. Menurut Anda, apakah BPD setelah rancangan dan perumusan peraturan desa sudah melakukan sosialisasi peraturan desa kepada masyarakat ? “BPD sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui tokohtokoh masyarakat yang hadir dalam musyawarah tentang peraturan desa untuk disampaikan kepada masyarakat.” (Tokoh Pemuda Fery, hasil
wawancara 24 Mei 2012). c. Menurut Anda, apakah sudah ada penerapan peraturan desa ? setelah mengsosialisasikan peraturan desa yang diusulkan oleh pemerintah desa maupun BPD “Saya menghadiri langsung pada musyawarah yang dilakukan BPD bersama pemerintah desa dan tokoh–tokoh masyarakat dalam menetapkan dan menerapkan anggaran pendapatan belanja desa.” (Tokoh Pemuda,
hasil wawancara 24 Mei 2012).
d. Menurut Anda, Bagaimana peran BPD dalam Pelaksanaan Perumusan Keputusan Kepala Desa adanya Koordinasi Kepala Desa dan BPD ? “Saya tidak mengetahui apakah kepala desa dalam merumuskan keputusan, kepala desa melakukan koordinasi bersama BPD terlebih dahulu.” (Tokoh Pemuda, hasil wawancara 24 Mei 2012). e. Apakah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang meliputi Penyususnan Anggaran Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Perhitungan Anggaran adanya Pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD ? ”Kalau saya lihat BPD kurang berfungsi, masalah pengawasan APBDes kurang baik, karena BPD merasa selama ini pembangunan dan pengelolaan APBDes baik-baik saja, kalau pun ada masalah dapat di atasi sama pemerintah desa. Pengawasan ada jika masalah uang, seperti bantuan desa, proyek pembangunan desa, mereka cepat mengawasinya.” (Tokoh Pemuda Fery, hasil wawancara tanggal 24 Mei 2012) 7. Pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat ( SEKTOR NELAYAN ) a. Menurut Bapak, apakah BPD sudah melakukan sosialisasi peraturan desa kepada masyarakat ? “ BPD merupakan suatu wujud demokrasi yaitu peran serta masyarakat didalam sistem pemerintahan dan pembangunan desa, juga merupakan wadah menampung, menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebagai perwujudan demokrasi layaknya BPD melaksanakan fungsinya dalam mensosialisasikan peraturan desa kepada masyarakatnya. Dapat dilihat bahwa masyarakat sibuk dengan kesehariannya/pekerjaannya dan ini dapat dirasakan kurangnya pemberdayaan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana masyarakat harus bekerja seharian untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah anaknya. (Bapak Yusuf, hasil wawancara 25 Mei 2012)