Skripsi E-government Kota Palembang

IMPLEMENTASI PERATURAN PERATURAN WALIKOTA NO 92 TAHUN 2011 TENTANG PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG MENUJU GOOD GOVERNANCE (Studi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Palembang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Dalam Menempuh Derajat Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Negara

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.































IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NO 92 TAHUN 2011 TENTANG PENGEMBANGAN E-GOVERNMEN E-GOVERNMENT T DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG MENUJU GOOD GOVERNANCE

(Studi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Palembang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Dalam Menempuh































LEMBARAN PENGESAHAN



SKRIPSI































HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI



SKRIPSI





























































KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menye menyeles lesaik aikan an skrips skripsii yang yang berju berjudul dul “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2011 Tentang Tentang Pengembangan Pengembangan E-government E-government di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Palembang (Studi di 3 SKPD Kota Palembang) Dalam Dalam menyeles menyelesaika aikan n skripsi ini, penulis penulis banyak banyak mempero memperoleh leh bantuan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

































7. Ibu Dra. Dra. Retno Susilow Susilowati, ati, selaku selaku Penguji Penguji II, saya saya ucapkan ucapkan terimakas terimakasii berkat dorongan dan pengarahan yang beliau berikan membuat skripsi ini menjadi lebih baik dari sebelumnya.































(Menteri

Informasi

dan

Telekomunikasi),

kita

bisa

merasakan

indahnya

berorganisasi. 16. Dan semua pihak yang yang tidak dapat disebutkan satu persatu persatu yang telah membantu































ABSTRAK

Kota Palembang merupakan ibuKota dari Provinsi Sumatera Selatan, dalam tata Pemerintahannya Kota Palembang di bagi menjadi 67 Satuan Kerja Perangkat Daerah, dimana tugas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah itu membantuk penyelenggaraan Pemerintahan Kota Palembang. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada































ABSTRAC

Palembang is the capital city of South Sumatra Province , in its governance Palemban Palembang g divided divided into 67 units of local governm government, ent, where where the task of local work units units that helped organize the Palembang city administration. In order to provide maximum































Daftar isi

HALAMAN HALAMAN JUDUL........ JUDUL............. ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... ....... LEMBAR LEMBAR PENGESAH PENGESAHAN......... AN.............. .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ........ .... HALAMAN HALAMAN PENGESAHA PENGESAHAN N

i ii iii

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15

1. Birokrasi Birokrasi diciptaka diciptakan n sebagai sebagai instrumen instrumen dalam dalam menangan menanganii keperluan-k keperluan-keper eperluan luan publik affair ). publik ( publik ). 2. Birokrasi Birokrasi merupak merupakan an institusi institusi yang dominan dominan dalam dalam implementa implementasi si kebijakan kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap setiap hierarkinya. hierarkinya. 3. Birokrasi Birokrasi mempunya mempunyaii sejumlah sejumlah tujuan tujuan yang yang berbe berbeda. da. 4. Fungsi Fungsi birokrasi birokrasi berada berada dalam dalam lingkung lingkungan an yang yang luas dan dan komplek kompleks. s. 5. Birokrasi Birokrasi mempuny mempunyai ai naluri bertaha bertahan n hidup yang yang tinggi tinggi dengan dengan begitu jarang jarang ditemukan birokrasi yang mati. 6. Birokrasi Birokrasi bukan bukan kekuatan kekuatan yang yang netral netral dan tidak dalam dalam kendali kendali penuh penuh dari pihak pihak luar. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan ketidakefektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan.































16

membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi”. “Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan, SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasibirokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini”. Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan

adalah fragmentasi. George George Edward Edward III dalam dalam Wina Winarno rno (2012 (2012:20 :209) 9) menjel menjelask askan an bahwa bahwa “fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koorDinas i”. Pada umumnya, semakin besar































17

Komunikasi

Sumber-sumber Implementasi Disposi

Struktur Birokrasi































18

warganya warganya,, urusan urusan bisnis bisnis,, serta serta hal-hal hal-hal lain yang yang berke berkenaan naan dengan dengan Pemerinta Pemerintahan. han. egovernment dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk

meningkatkan

efisiensi

internal,

menyampaikan

pelayanan

publik,

atau

proses

kePemerintahan kePemerintahan yang demokratis. The World World Bank Bank Group Group mendefinisikan E-government sebagai:

“ E-government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.”































19

2. Govern Governmen ment-to t-to-Bu -Busin sines esss (G2B (G2B)) Adalah Adalah transaksitransaksi-tran transaksi saksi elektronik elektronik dimana dimana Pemerinta Pemerintah h menyedia menyediakan kan berbagai berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan Pemerinta Pemerintah.Men h.Mengarah garah kepada kepada pemasara pemasaran n produk produk dan jasa ke Pemerinta Pemerintah h untuk membantu membantu Pemerintah Pemerintah menjadi menjadi lebih efisien efisien melalui melalui peningkata peningkatan n proses bisnis bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah Sistem e-procurement. Contoh : Pajak perseroan, Peluang Bisnis, Pendaftaran perusahaan, peraturan

































20

elektr elektroni onis; s; (2) pemanf pemanfaat aatan an kem kemaju ajuan an tekno teknolog logii informa informasi si agar agar pelaya pelayanan nan publik publik dapa dapatt diakses diakses secara secara mudah mudah dan murah murah oleh masyaraka masyarakatt di seluruh wilayah wilayah negara. negara. Berdasarkan perkembangan e-Gov di berbagai negara, khususnya Indonesia, maka dapat diperoleh lesson learned dari good practices dan bad practices yang masing-masing































21

yang terhubung dengan lembaga lain.Contoh aplikasi yang dapat digunakan adalah; , e-mail, mailing list, Internet Relay Chatting, tele-conference, web-TV dan situs portal ,

sebagainya. Beberapa contoh contoh

vernment pada tahap ini adalah: adalah:































22

Transaksi :

Layanan encarian informasi,































23

Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerinta Pemerintah h Daerah Daerah melalui jaringan jaringan informasi, informasi, pengemban pengembangan gan e-governme e-government nt dapat dilaksanakan dilaksanakan melalui 4 (empat) ( empat) tingkatan, yaitu : Ti gk t 1 Persiapan

liputi liputi :































24

































25































26































27































28































29

































































































































































































































































































































































































































































































































45

2) Dinas Dinas Pendap Pendapatan atan Daerah Daerah Kota Kota Palem Palembang bang Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Sebelum tahun 1975, Bidang pajak dan retribusi pada daerah tingkat I dan tingkat II merupakan urusan bagian Biro Keuangan Pemda masing-masing. Hal tersebut berlaku di Kota Palembang dengan dengan mengacu pada Perda Perda Tingkat II Palembang Nomor Nomor 9 tahun 1975 tanggal 11 Nopember 1975 yang merupakan landasan pembentukan Dinas Pendapatan Daerah yang bertempat di Kota Palembang serta memiliki tugas mengelola segala hal di bidang pendapatan,penetapan, pendapatan,penetapan, penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya yang menjadi hak dan kewenangan Pemerintah Kota Palembang sesuai dengan































46

Visi :

"Pendapatan Daerah Yang Maksimal untuk Pembangunan Kota Palembang". Misi :

1. Meningka Meningkatkan tkan peran peran serta serta masyaraka masyarakatt dalam membay membayar ar Pajak. Pajak. 2. Mode Modern rnis isas asii Paja Pajak k Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi yang meliputi pengelolaan surat surat menyurat, kepegawaian, kepegawaian, keuangan, perlengkapan perlengkapan dan kerumahtanggaan kerumahtanggaan































47

1. Seksi Penyusunan Penyusunan Program, mempunyai tugas tugas pokok melaksanakan melaksanakan tugas bidang program dalam menyusun rencana kegiatan dinas dan penerimaan pendapatan. pendapatan. 2. Seksi Pemantauan, Pemantauan, Pengembangan Pengembangan dan Penyuluhan, Penyuluhan, mempunyai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang program meliputi pemantauan, melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan potensi pajak daerah serta mengumpulkan bahan dalam menyusun draft rancangan Peraturan Daerah dibidang Pajak Daerah. 3. Seksi Evaluasi Evaluasi dan Pelaporan, Pelaporan, mempunyai mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan sebagian tugas tugas bidang bidang program program meliputi evalua evaluasi, si, menyusun menyusun laporan laporan mengena mengenaii hasil pemunguta pemungutan n































48

Bidang Penagihan Dan Pembukuan

Bidang Penagihan dan Pembukuan, Pembukuan, mempunyai mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi pembukuan, verifikasi, penagihan dan perhitungan serta melakukan pertimbangan dan keberatan pajak. 1. Seksi Penagihan Penagihan dan Perhitungan, Perhitungan, mempunyai mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan sebagian sebagian tugas bidang penagihan dan pembukuan dalam melakukan penagihan perhitungan pajak daerah. 2. Seksi Pertimbangan Pertimbangan dan Keberatan, Keberatan, mempunyai mempunyai tugas pokok pokok melaksanakan melaksanakan sebagian sebagian































49

2. Seksi Seksi Bagi Bagi Hasil Hasil PPh dan Penerimaa Penerimaan n Lain-lai Lain-lain, n, mempu mempunya nyaii tugas tugas pokok pokok melaksanakan sebagian tugas bidang bagi hasil dan penerimaan lain-lain meliputi penatausahaan penatausahaan penerimaan bagi hasil Pajak Penghasilan (PPh), bagi hasil bukan pajak, bagi hasil pajak Provinsi dan Penerimaan sumber-sumber lain. Seksi Retribusi dan Legeslisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang bagi hasil dan penerimaan lain-lain meliputi penatausahaan penerimaan retribusi daerah dan penatausahaan benda-benda berharga.

3)

Dinas Dinas Komu Komunik nikasi asi dan dan Infromat Infromatika ika Kota Kota Palem Palemban bang g

































50

serta kelambagaan Departemen Penerangan di Daerah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.pembubaran lembaga yang bertugas untuk mengkoordinasikan jalannya informasi dan komunikasi di Indonesia mengakibatkan mengakibatkan terjadinya sebuah euphoria kebebasan dimana segala macam informasi yang menyebar dengan cepat tanpa adanya penyaringan lagi,































51

Diseminasi Informasi, bidang PemberdayaanTelematika, PemberdayaanTelematika, Pos, dan Telekomunikasi, bidang Informasi Publik, dan bidang Komunikasi dan informatika). Visi dan Misi Visi :































52

Evaluasi dan pelaporan.

Pelaksanaan Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota. Sekretariat

1. Subb Subbag ag Kepe Kepega gawa waia ian n 2. Subb Subbag ag Keua Keuang ngan an































53

“pengembangan e -government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang sudah berlangsung awal di keluarkannya Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2011 tentang Pengembangan e-government di lingkungan kota Palembang, dengan begitu begitu dapat disimpulkan disimpulkan kamilah yang yang sebenarnya yang menjadi panutan panutan bagi SKPD lain untuk melakukan pengembangan e- government” government” Dengan hasil wawancara tersebut dapat dibuat kesimpulan awal bahwa implementasi































54

Dimana ruangan ini berisikan 5 orang pegawai yang bertugas memberikan pertahanan khusus untuk setiap website yang ada di SKPD kota Palembang agar tidak dirusak atau disalahgunakan oleh pihak lain. Ketiga ruangan diatas merupakan pusat dari berjalannnya penerapan e-government di

































55































56





























































58































59

































































































































































































































































































































































































































































































































75

kebijakan ini hanya sebagai peluang untuk mendapatkan dana tambahan, akan tetapi pelaksanaan pelaksanaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu peneliti mulai lebih mendalami penyebab ketidak pahaman, serta mengapa tingkat antusia SKPD tidak terlalu ti nggi dalam melaksanakan melaksanakan pengembangan pengembangan e-government tersebut. Komunikasi mengenai pengembangan e-government di lingkungan pemerintah kota Palembang ditunjukan dengan dengan data primer diatas menjelaskan menjelaskan bahwa penyampai penyampai kebijakan sudah baik dan benar kepada SKPD yang ada di kota Palembang oleh Pemerintah Pusat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.































76

tersebut dirasa akan sangatlah sulit untuk dijalankan, seperti keterbatasan staf, informasi, wewenang, dan fasilitas pendukung lainnya untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif. 5.3.2.1. Staf (Pegawai)

Pada penjelasan mengenai penerapan e-government di lingkungan pemerintah kota Palembang tentunya kita tidak lepas dari peran pegawai sebagai penggerak sekaligus penyelenggara e-government itu sendiri. Dilapangan peneliti mendapatkan fakta bahwa yang menjadi penggerak e-government di lingkungan pemerintah kota Palembang ini dalah pegawai-pegawai yang bukan memiliki keahlian pada bidangnya. Akan tetapi ada juga































77

Saudara M. Evan : “saya lulusan S1 Sarjana Il mu Komputer di Salah Satu Universitas Swasata Dikota Palembang, sebelumnya saya ditempatkan di bagian administrasi dan pegewaian akan tetapi sudah 2 tahun t ahun ini saya dipindahkan ke bagian Pengembangan Pengembangan dan Strategi dikarenakan dikarenakan saya ditugaskan untuk mengendalikan dan mengontrol oprasional situs, serta melakukan riset terhadap perkembang e-government di kota Palembang, tetapi sudah dari awal pertengahan tahun kemarin saya tidak lagi menjalankan egovernment bersama teman-teman yang lain dikarenakan kami ditugaskan untuk menjalan situs miliki pemerintah kota saja www.palembang.go.id . Wawancara (15 November 2013)” Wawancara peneliti dengan Pegawai atau staf yang menjalan e-government di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang































78

government government itu sendiri bukan hanya untuk melihat-lihat melihat-lihat sejarah dan perkemban perkembangan gan situs akan tetapi bagimana masyarakat dapat memanfaatkan, dan mendapatkan pelayanan dari SKPD SKPD tersebut. Wawancara (15 November 2013)”

Setelah peneliti mewawancari beberapa pegawai pegawai tersebut ternyata dari SKPD yang ada baru Dinas Komunikasi dan Informatika saja yang menepatkan pegawai yang sesuai dengan apa yang akan dikerjakan, dan sisanya masih jauh, dan terkesan tidak pas seperti pada HUMAS yang ada di pemerintah Kota Palembang yang mengendalikan langsung egovernment, seharusnya pemerintah kota Palembang yang yang menjadi pengendali pengendali langsung langsung harus memiliki staf atau pegawai yang lebih baik dari SKPD yang ada sehingga tidak































79

mengendalikan mengendalikan perkembangan e-government adalah seorang yang mempunyai pengalaman pada bidangnya sesuai maka hal ini secara langsung menegaskan pekerjaan yang akan dilakukan oleh pegawai pegawai ataupun ataupun staf yang yang bertangggung bertangggung jawab untuk untuk menjalan menjalan egovernment merupakan pegawai yang mempunyai kemampuan dan pengalaman yang cukup baik, sehingga kualitas dari perkembangan e-government tersebut akan menjadi lebih baik pula. 5.3.2.2. Informasi

Informasi merupakan unsur terpenting dalam suatu kebijakan, dikerenakan menjadi

































80

inform informasi asi antar antar instan instansi si yang yang semak semakin in komple kompleks ks pula. pula. Upaya Upaya untuk untuk menaik menaikkan kan tingkatan tingkatan situs tanpa dukungan dukungan yang yang memada memadai, i, akan akan mengal mengalami ami kegagalan kegagalan yang yang tidak hanya hanya menimbulka menimbulkan n pemborosa pemborosan n namun juga juga menghilan menghilangkan gkan keperc kepercayaa ayaan n masyarakat. masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut, perlu dibakukan dibakukan sejumlah pengaturan pengaturan sebagai berikut : 1. Stan Standa darr kual kualita itass dan kel kelay ayak akan an situ situss peme pemeri rint ntah ah bag bagii setia setiap p tingk tingkat atan an perkemba perkembangan ngan di atas































81

HTML, atau XHTML, kadang-kadang pula disisipi dengan sekelumit bahasa skrip. Berkas tersebut kemudian kemudian diterjemahkan oleh oleh peramban web dan ditampilkan seperti layaknya layaknya sebuah halaman pada monitor komputer. Halaman-halaman Halaman-halaman web tersebut diakses oleh pengguna melalui melalui protokol komunikasi































82

2. Situs Situs (Webs (Website ite)) Dinami Dinamiss

Situs web dinamis merupakan merupakan situs web yang secara secara spesifik didisain didisain agar isi yang terdapat dalam situs tersebut dapat diperbarui secara berkala dengan mudah. Sesuai dengan namanya, isi yang terkadung dalam situs web ini umumnya akan berubah































83

Dari hasis obsevasi dan dan melihat langsung perkembangan perkembangan situs yang dimiliki 3 (tiga) SKPD yang menjadi objek penelitian, serta ditambah 1 (satu) situs milik pemerintah kota Palembang di dapatlah hasil hasil atau fakta sebagai sebagai berikut : 1. Situs Resmi Resmi Pemerin Pemerintah tah Kota Palembang Palembang (www.palembang.go.id)































84

Gambar 5.1 Interface/Halaman Depan Situs Pemeritahan Kota Palembang

4

































85































86































87































88































89

































































































































































































































































































































































































































































































































105

konfigurasi untuk menyambungkan situs yang mereka miliki dengan situs milik SKPD lainnya. Dalam pembuatannya pengembang pengembang tinggal meregistrasikan situs milik mereka kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, dan selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang akan memberikan sambungan langsung SKDP yang ada ke situs milik pemerintahan atau SKPD lainnya. Berikut adalah adalah alur pendaftaran pendaftaran atau registrasi registrasi yang diperlukan diperlukan oleh SKPD SKPD untuk menghubungkan situs mereka dengan SKPD lainnya :































106

admin yang di ada ditempat untuk mengontrol dan melakukan pengembangan situs milik mereka hal ini dapat dilihat dari hasil angket yang diberikan kepada 10 responden pengguna internet di Kota Palembang mengenai perkembangan perkembangan e-government di kota Palembang. 5.4.2.1. Hubungan Interaktif Masyarakat Masyarakat Umum Dengan Situs Pemerintah

Untuk menguji apakah situs interaktif yang telah dibuat sudah dapat dinikmati dan di ketahui oleh masyarakat umum, peneliti membuat sebua angket sederhana yang meneliti sebarapa jauh pengembangan pengembangan yang telah ada, dan bagaimana penilaian yang mereka miliki mi liki untuk situs yang sedang sedang dikembangkan dikembangkan tersebut, berikut hasi angket angket peneliti :































107

6 (enam) responden responden dari 10 (sepuluh) responden responden yang ada pernah pernah mengunjungi situs pemerintahan kota Palembang, keterangan yang didapat mereka tidak terlalu sering mengunjungi situs pemerintah kota palembang, hanya beberapa saat saja di waktu yang tidak tentu. Tabe Tabell 5.15 5.15 Pertanyaan Pertanyaan Ke-3 (tiga) “apa yang anda lakukan apabila berkunjung ke situs pemerintah kota Palembang ?” No

1 2 3 4 5

Nama

Budi Jauhari Edward Farid Agustianto M. Haris M P ji

Jawaban Sek Sekedar edar Ber Berk kunjun njung g Menca encari ri In Inform formas asii Berkunjung Berkunjung M iN l































108

5.4.3.Diposisi Tahapan Tahapan Pematangan Pematangan

Dalam konteks konteks diposisi diposisi sampai saat saat ini belum adanya adanya peraturan peraturan ataupun ataupun surat keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat Selaku dari pembuat kebijakan pengembangan e-government di Kota Palembang untuk menentukan atau membuat keputusan keputusan sepert sepertii Surat Tugas maupun maupun dalam dalam bentuk lainya lainya untuk memonitor memonitor dan memberikan beban tugas kepada pegawai yang akan mengembangkan e-government di masing-masing SKPD di Kota Palembang. Dari pantauan dan hasil wawancara peneliti dengan pegawai dan kepala bagian dari SKPD yang peneliti peneliti teliti berikut kutipan kuti pan wawancara































109

lainnya masih masih seadanya seadanya dan tidak tidak adanya struktur yang jelas dalam pengembangan pengembangan egovernment. 5.5. 5.5. Impl Implem emen enta tasi si

E-Go E-Gover vernm nmen entt

Pada Pada

Tah Tahap ap

Pem Peman antap tapan an,,

Dan Dan

Taha Tahapa pan n

Pemanfaatan

Tahapan ini sudah hampir menjadi tahapan akhir dari ke-4 tahapan yang ada, akan tetapi tahapan ini belum terealisasi pada SKPD maupun situs milik pemerintah kota Palembang, hanya hanya ada beberapa saja yang telah mencapai mencapai tahapan ini yaitu dinas komunikasi dan informatikan kota Palembang, tentu hal ini menjadikan pengembangan situs miliki SKPD yang ada masih sangat jauh.

































110

masih dirasakan hanya sebatas adanya situs yang dimiliki oleh masing-masing SKPD di Kota Palembang. Apabila kita merujuk pada tahapan pemanfaatan, maka seharusnya situs yang dimiliki oleh masing-masing SKPD yang ada dikota Palembang sudah dapat memberikan pelayanan































111

5.5.4.Struktur Birokrasi Tahapan Pemantapan dan Pemanfaatan

Dengan adanya adanya SOP yang di di atur didalam perturan walikota walikota nomor 92 tahun 2011, 2011, dapat kita ketahui bahwa sebenarnya sebenarnya pemanfaatan e-government di pemerintahan sangatlah banyak sehingga tidak ada cela dimana pengembangan e-government e-government itu terkesan hanya sia-































112

Tabel 5.17 Faktor Pendukung Bagi Penyelenggaran E-Government Dilingkungan Pemerintah Kota Palembang Dalam Pengembangan E-Government Faktor Pendukung Komunikasi Komunikasi yang dilakukan

Sumber Daya Berikut adalah faktr

Disposisi Berikut adalah faktor

Struktur Birokrasi Berikut merupakan faktor































113

Tabel 5.18 Faktor Penghambat Bagi Penyelenggaran E-Government Dilingkungan Pemerintah Kota Palembang Dalam Pengembangan E-Government Faktor Pendukung Komunikasi

Tidak ada hambatan pada

Sumber Daya

Berikut Berikut adalah adalah faktor faktor pengembat pengembat dalam dalam sumber daya :

Disposisi

Berikut adalah faktor pengehambat dalam

Struktur Birokrasi

Berikut faktor Pendukung dalam































BAB VI PENUTUP

































115































116





























































118

































































































































































































































































































































































































































































































Skripsi E-government Kota Palembang

Recommend Documents