KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD OGAN ILIR NOMOR …………………/2015 TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OGAN ILIR Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir , maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan Instalasi Rawat Inap yang bermutu tinggi; b. bahwa agar pelayanan Instensif Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan Instensif Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b ,perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir. Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 /Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis 3. Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor ………. Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Royal Progress. M E M U TU S KAN : Menetapkan : Pertama
: KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OGAN ILIR TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN INSTENSIF RAWAT INAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OGAN ILIR
Kedua
:
Kebijakan pelayanan Instensif Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Ketiga
:
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan Instensif Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir.
Keempat
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ditetapkan di I n d e r a l a y a Pada tanggal ................ 2015 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir,
Drg. Hj. Irma Novianty, M.Kes
Lampiran Keputusan Direktur RSUD Ogan Ilir Nomor
:
Tanggal
:
KEBIJAKAN PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OGAN ILIR
Kebijakan Umum 1. Peralatan di unit harus selalu dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Pelayanan di unit harus selalu berorientasi kepada mutu dan keselamatan pasien. 3. Semua petugas unit wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Dalam melaksanakan 5.
tugasnya
setiap
petugas
wajib
mematuhi
ketentuan dalam K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Setiap petugas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur opersinal yang berlaku, etika profesi, etiket, dan menghormati
hak pasien. 6. Pelayanan unit dilaksanakan dalam 24 jam. 7. Penyediaan tenaga harus mengacu kepada pola ketenagaan. 8. Untuk melaksanakan koordinasi dan evaluasi wajib dilaksanakan rapat rutin bulanan minimal satu bulan sekali. 9. Setiap bulan wajib membuat laporan.
Kebijakan Khusus 1. Setiap pasien rawat inap harus mendaftar lebih dahulu pada bagian pendaftaran pasien rawat inap (Admission) dan mendapatkan rekam medis 2. Setiap pasien rawat inap harus mempunyai identitas yang sama dan sesuai dengan identitas diri pada rekam mwdis pasien 3. Setiap pasien rawat inap harus ditetepkan DPJP dan PPJP 4. Untuk memantau kualitas pelayanan dilaksanakan ronde oleh komite medis dan supervisi oleh Ka. Instalasi Rawat Inap dan Ka. Ru 5. Semua pelayanan atau tindakan terhadap pasien harus dicatat secara lengkap didalam rekam medis
6. Semua hasil pemeriksaan pasien rawat inap harus dimasukan didalam berkas rekam medis 7. Seluruh pelayanan keperawtan di instalasi rawat inap berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien 8. Mobilitas pasien harus selalu didampingi oleh perawt ruangan atau petugas yang diberi kewenangan 9. Setiap pasien yang akan meninggalkan rawatinap harus mempunyai izin pulang dari kasir rawat inap 10. Pengiriman pasien yng akan dirawat inap diantar oleh perawat jalan ke ruangan 11. Peralatan
yang
berada
di
rawat
inap
harus
selalu
dilakukan
pemeliharaan dan kalibrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku 12. Seiap pemeriksaan pasien di instalasi rawat inap dilakukan oleh tenaga medis (dokter dan perawat ruangan) 13. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi, setiap petugas wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan
