PERATURAN DIREKTUR RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA Nomor : ….. Tahun…… TENTANG PENETAPAN POLA KETENAGAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI DJEMMA MASAMBA TAHUN 2015
DIREKTUR
Menimbang : a. bahwa pengangkatan dan penempatan Surmber Daya Manusia………. Dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai standar kompetensi yang jelas. b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor ………. Tahun……….. tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma perlu disesuaikan kelembagaannya. c. bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor …..Tahun ……. Tentang Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba dan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 52 Tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi Uraian Tugas jabatan struktural Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba serta peraturaan Bupati Luwu Utara Nomor …Tahun…. Tentang Tugas pokok dan tata kerja organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Diektur tentang Persyaratan Jabatan Dalam Pola Ketenagaan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah……….Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun…….Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436); 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pusat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5038); 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pusat Daerah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 113); 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063); 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072); 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4395); 12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Unsur Perkembangan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14 Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor....Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4741) 15 Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/SK/X/2006. Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan. 16 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang peraturan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Masamba (Lembaran Daerah Kabupaten Masamba Tahun 2007 Nomor 16); 17 Peraturan Bupati Luwu Utara Masamba Nomor 52 Tahun 2008 Tentang tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba; 18 Keputusan Bupati Luwu Utara Masamba Nomor 429 Tahun 2011 tentang penerapan Rumah sakit Umum Daerah Masamba untuk penerapan pola pengajuan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN DIREKTUR TENTANG PERSYARATAN JABATAN MASING MASING JABATAN DALAM POLA KETENAGAAN PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI DJEMMA MASAMBA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan a. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara. b. Kepala Rumah Sakit umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara. c. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit, d. Staf medis Fungsional adalah kelompok yang bekerja dibidang medis dalam jabatan fungsional, e. Pegawai Negeri adalah setiap warga Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab , wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi. g. Jabatan fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi h. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan pada tugas jabatannya sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional efektif dan efisien. i. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan pada tugas jabatannya sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. j. Kompetensi Dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pejabat struktural. k. Kompetensi Bidang adalah kompetensi yang diperlukan oleh setiap pejabat struktural sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. l. Kompetensi Khusus adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat struktural dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan dan kedudukannya m. Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter gigi, Dokter Spesialis. n. Tenaga Keperawatan adalah Perawat, Perawat dan Bidan o. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang ksehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Direktur Rumah Sakit meliputi kualifikasi dan standar kompetensi pejabat struktural dan pejabat fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba BAB III STANDAR KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI DJEMMA MASAMBA Pasal 3 1. Pengangkatan pegawai ke dalam suatu jabatan struktural Rumah Sakit dilakukan setelah memenuhi persyaratan kualifikasi serta standar kompetensi jabatan yang akan dipangkunya melalui proses rekruitmen dan seleksi sesuai peraturan perundang-undangan 2. Persyaratan Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi dasar, kompetensi bidang dan kompetensi khusus
Pasal 4 1. Kompetensi Dasar harus dimiliki oleh Pejabat Struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Kompetensi Bidang didapat melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional kesehatan sesuai dengan bidang pekerjaannya 3. Kompetensi Khusus harus dimiliki oleh pejabat struktural dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan dan kedudukannya Pasal 5 Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi : a. Integritas b. Kepemimpinan c. Perencanaan d. Penganggaran e. Pengorganisasian f. Kerjasama dan g. Fleksibel Pasal 6 Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi : a. Orientasi pada pelayanan b. Orientasi pada kualitas c. Berfikir analisa d. Berfikir konseptual e. Keahlian tehnikal, manajerial, dan profesional dan f. Inovasi Pasal 7 Kompetensi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) meliputi : a. Pendidikan b. Pelatihan, dan/atau c. Pengalaman jabatan Pasal 8 Kompetensi pejabat struktural kesehatan yang diatur dalam peraturan ini adalah kompetensi khusus
BAB IV KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL RUMAH SAKIT Bagian Kesatu Umum Pasal 9 Pejabat struktural kesehatan Rumah Sakit meliputi a. Direktur b. Kepala Bagian dan/atau Kepala Bidang, dan c. Kepala Seksi dan/atau Kepala Subbagian Bagian Kedua Kompetensi Direktur Pasal 10
1. Direktur Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan. 2. Direktur Rumah Sakit telah mengikuti pelatihan perumahsakitan meliputi kepemimpinan, Rencana strategis Bisnis, Rencana Aksi Strategis, Rencana Implementasi dan Rencana Tahunan, Tatakelola Rumah Sakit, Standar Pelayanan Minimal, Sistem Akuntabilitas, sistem Remunerasi Rumah Sakit, Pengelolaan Sumber daya Manusia 3. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi sebelum atau paling lama satu tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural Bagian Ketiga Kompetensi kepala Bagian dan/atau Kepala Bidang Pasal 11 1. Kepala Bidang Bagian dan/atau Kepala Bidang berlatar belakang pendidikan paling sedikit sarjana (S1) sesuai dengan bidang kerjanya 2. Kepala Bagian dan/atau Kepala Bidang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan (DIKLAT PIM III) 3. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (20 harus dipenuhi sebelum atau paling lama 2 (dua) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural 4. Kepala Bagian dan/atau Kepala Bidang diutamakan memiliki pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun sesuai dengan bidang tugasnya 5. Pejabat Kepala bagian dan/atau Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau usul dari Direktur RS
Bagian Kedua Kepala Seksi dan/atau Kepala Subbagian Pasal 12 1. Kepala Seksi dan/atau Kepala Subbagian berlatar belakang pendidikan paling sedikit Sarjana sesuai dengan bidang kerjanya 2. Kepala Seksi dan/atau Kepala Subbagian telah mengikuti pelatihan Kepemimpinan (DIKLAT PIM IV) 3. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi sebelum atau paling lama 2 (dua) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural 4. Pejabat Kepala Bagian dan atau Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau usul dari Direktur RS Bagian Kelima Kepala Instalasi / unit Pasal 13 1. Kepala Unit dan Kepala Instalasi Rumah sakit adalah seorang paramedis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidangnya 2. Kepala Unit dan Kepala Instalasi Rumah sakit telah mengikuti pelatihan khusus yang berkaitan dengan unit atau instalasi 3. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi sebelum atau paling lama satu tahun pertama setelah menduduki jabatan sebagai kepala Unit/Instalasi
4. Kepala Unit dan atau kepala Instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Rumah Sakit
PERSYARATAN JABATAN KEPALA UNIT DAN KEPALA INSTALASI Pasal 14 1. Kepala Unit dan atau Kepala Instalasi adalah pegawai Rumah sakit Umum Daerah Masamba yang berstatus PNS. 2. Kepala Unit dan atau Kepala Instalasi adalah pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Masamba yang berlatar belakang pendidikan maksimal, diploma 3 (III-IV) sesuai dengan bidang kerjanya. 3. Pangkat dan Golongan Minimal Pengatur II/d 4. Masa kerja minimal 5 (lima) tahun terhitung sejak jadi PNS 5. Masa kerja Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Minimal 3 Tahun 6. Pernah Mengikuti Pelatihan khusus di Bidang Kerjanya. 7. Diutamakan memiliki kompotensi yang telah di Bidang Kerjanya. 8. Mempunyai kemampuan dalam hal pengetahuan. 9. Tidak sedang menjalani sanksi atau hukuman. BAGIAN KEENAM PENANGGUNG JAWAB INSTALASI / UNIT PASAL 15 1. Penanggung Jawab instalasi / unit Rumah Sakit adalah Seorang Paramedis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidangnya. 2. Kepala Unit dan atau Kepala Instalasi Rumah Sakit telah mengikuti khusus yang berkaitan dengan unit atau Instalasi. 3. Pelatihan Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 Harus dipenuhi Setahun atau paling lama 1 tahun pertama seleksi menduduki jabatan sebagai Kepala Unit / Instalasi. 4. Kepala Unit dan atau Kepala Instalasi diangkat dari Direktur Rumah Sakit. BAGIAN KETUJUH PERSYARATAN PENANGGUNG JAWAB INSTALASI / UNIT PASAL 16 1. Penanggung jawab instalsi / unit Rumah Sakit adalah Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba yang berstatus PNS 2. Kepala Unit dan atau kepala Instalasi adalah pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba yang berlatar belakang pendidikan minimal Diploma 3 (III-IV) sesuai dengan bidang kerjanya 3. Pangkat dan golongan minimal Pengatur II/d 4. Masa kerja minimal 3 (tiga) tahun terhitung sejak jadi PNS 5. Masa kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Umum Andi Djemma Masamba minimal 1 tahun 6. Pernah mengikuti Pelatihan khusus dibidang tugas yang akan.......
7. Diutamakan memiliki kompetensi yang lebih di bidang tugasnya 8. Alam hal Mempunyai kemampuan dalam kepemimpinan 9. Tidak sedang menjalani sanksi/hukuman
Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan fungsional Pasal 17
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku Pasal 18 (1) Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang terdiri dari : a) Dokter Spesialis b) Dokter Umum c) Dokter Gigi d) Apoteker e) Perawat f) Perawat gigi g) Bidan h) Gizi i) Analis Kesehatan j) Radiografer k) Fisioterapi l) Rekam medik (2) Masing-masing tenaga sebagaimana dimaksud ayat (1) berada dilingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku BAB V TATA KERJA Pasal 27 Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, intagrasi dan organisasi baik unsur-unsur dalam lingkungan masing-masing maupun dengan sesuatu organisasi luarnya dalam lingkup pemerintahan kabupaten. Pasal 28
Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengkoordinasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil keputusan yang di perlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 29 Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin bawahannya memberikan pedoman, bimbingan serta petunjuk bagi pemeliharaan tugas bawahannya. Pasal 30 Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjukpetunjuk dan bertanggung jawab kepada pihak masing-masing. Pasal 31 Direktur wajib menyampaikan laporan terkait tentang pelaksanaan tugasnya kepada bupati melalui wacana daerah. Pasal 32 Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati. Sambutan laporan wajib di sampaikan pula kepada kesatuan organisasi lain yang secara bersama mempunyai ketetapan kerja. Pasal 33 Dalam melaksanakan tugasnya Direktur dibantu kepala bagian dan kepala bidang wajib mengadakan rapat-rapat berkala dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksaan tugas bawahan sekaligus memberi petunjuk kepada bawahan. Pasal 34 Dalam hal Direktur berhalangan melaksanakan tugasnya maka Direktur dapat menunjuk kepala bagian atau salah seorang kepala bidang untuk mewakili dengan tetap, memperhatikan senioritas kepangkatan dan kemampuannya. Pasal 35 Dalam melaksanakan tugasnya kepala bagian dan kepala bidang dibantu oleh kepala unit / kepala instalasi dan wajib mengadakan rapat-rapat berkala dalam rangka monitoring, mengevaluasi tugas-tugas bawahan sekaligus memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan.
Pasal 36 Dalam melaksanakan tugasnya kepala Instalasi atau kepala unit di bantu oleh penanggung
jawab
Instalasi
atau
penanggung
jawab
unit
dan
wajib
mengadakan rapat-rapat berkala dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksaan tugas bawahan, sekaligus memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 37 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya, diatur atau lanjutkan oleh Bupati. Pasal 38 Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan untuk di ketahui bersama.
Ditetapkan di Masamba Pada tanggal, DIREKTUR
Drg. MARHANI KATMA, MARS NIP : 19631231 199103 2 051
