PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTABARU JL. Pangeran Kesuma Negara, Kab Kotabaru 72111 Telp. (0518) 23415 Email:
[email protected]
SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUKESMAS KOTABARU Nomor :
/
/
/2016
TENTANG PERATURAN INTERNAL YANG BERISI PERATURAN BAGI KARYAWAN DALAM PELAKSANAAN UPAYA PUSKESMAS KEPALA PUSKESMAS KOTABARU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA PUSKESMAS KOTABARU Menimbang
: a. bahwa agar penyelenggaraan Puskesmas dapat efektif, efisien, dan berkualitas serta dapat dipertanggung jawaban secara hukum, perlu diatur adanya Peraturan Internal Puskesmas. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Peraturan Internal Puskesmas c. Bahwa seluruh pejabat struktural, fungsional dan seluruh karyawan harus melaksanakan serta mentaati Peraturan Internal Puskesmas.
Mengingat
: a. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Bali b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan ; f. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan penerapan Standar Pelayanan Minimal;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ; h. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota ; i. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; j. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 971 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan; k. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem kesehatan Nasional l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 741 / Menkes / SK/II / 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten Kota m. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 455 / Menkes / SK/IX / 2013 tentang Asosiasi fasilitas Kesehatan n. Keputusan Menteri ; Republik Indonesia Nomor : 755 / Menkes / PER/IV / 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik; o. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 772 / Menkes / SK /VI 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit(Hospital By Laws) p. Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
631/MENKES/SK/IV/2005 Tanggal 25 April 2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis ( Medical Staff By Laws ) di Puskesmas. q. Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor128/MENKES/SK/II/2004 Tanggal 10 Februari 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.
MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG PERATURAN INTERNAL PUSKESMAS KOTABARU BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Yang dimaksud dalam peraturan ini adalah : a. Daerah adalah Kabupaten kotabaru b. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar 1945 c. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru e. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten beserta jejaringnya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Kelililing, dan Poliklinik Kesehatan Desa. f. Izin Operasional Puskesmas adalah Izin yang diberikan kepada Puskesmas termasuk jejaringnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan g. Izin Operasional Puskesmas diberikan apabila Puskesmas telah memenuhi persyaratan meliputi : Administrasi dan manajemen Puskesmas, Standar Pelayanan Puskesmas, Sarana Dan Prasarana Puskesmas serta Sumber daya Manusia h. Komite Medik Puskesmas adalah perangkat Puskesmas yang menjamin tata kelola klinis ( clinical governance ) yang baik di Puskesmas, dengan menjaga kualitas dan profesionalitas staf medis, melalui mekanisme kredensial, peningkatan mutu profesi medis, dan penegakan etika dan disiplin profesi medis. i. Peraturan Internal Puskesmas II Negara adalah produk hukum yang merupakan anggaran rumah tangga Puskesmas yang ditetapkan oleh Puskesmas atau yang mewakili, yang mengatur tentang hubungan antara Pemilik, Kepala Puskesmas, Staf Medis, Staf Keperawatan, dan non medis j. Kewenangan Klinis ( Clinical Privilege ) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu di dalam lingkungan Puskesmas untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis ( Clinical Appointment ). k. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi l. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan wewenang dari seorang pegawai dalam kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta memiliki ijin praktek di Puskesmas m. Profesi kesehatan adalah mereka yang dalam tugasnya telah mendapatkan pendidikan kesehatan dan melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
BAB II PERATURAN INTERNAL PUSKESMAS II NEGARA Pasal 2. Nama, Tujuan, Visi, Misi, Filosofi dan Nilai-nilai Dasar 1. Nama Puskesmas ini adalah Puskesmas “ Puskesmas Kotabaru“ 2. Peraturan Internal Puskesmas adalah aturan dasar yang mengatur tata cara hubungan dan penyelenggaraan Puskesmas antara Pemilik, Kepala Puskesmas, dan karyawan Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas 3. Visi Puskesmas “ Puskesmas Kotabaru” adalah Menjadikan Puskesmas Kotabaru sebagai Pilihan Utama dalam Pelayanan Kesehatan untuk Mewujudkan Masyarakat Sehat. 4. Misi Puskesmas adalah : a. Mengembangkan keterampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan. b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. c. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesehatan 5. Tujuan a. Tujuan Umum “ Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat” b. Tujuan Khusus
Meningkatkan kualitas SDM melalui pelaksanaan pembelajaran (pendidikan dan pelatihan agar professional, produktif dan berkomitmen.
Melaksanakan pelayanan prima.
Meningkatkan kemampuan keuangan (financial returns) dan mengelola puskesmas secara mandiri.
Meningkatkan kepuasan pelanggan.
6. Motto ( Tata Nilai ) Mewujudkan VISI dan MISI tersebut, UPT Puskesmas Kotabaru memiliki motto “ Kesembuhan dan Kepuasan Anda adalah Kebahagiaan Kami ”. Janji layanan UPT Puskesmas Kotabaru adalah : “ Bekerja 7. Budaya Kerja Pelayanan kepada masyarakat dengan “BERPIKIR CERDAS” a. Bersih Lingkunganku b. Elok Pandanganku c. Rapi Ruanganku d. Pelayanan Profesional Orientasiku e. Iman Dasarku f. Komprehensif Sifatku g. Ikhlas Tindakanku
h. Responsif Tindakanku i. Cepat Pelayananku j. Efisien Biayaku k. Ramah Sikapku l. Disiplin Kerjaku m. Akurat Dianogsaku n. Sehat Tujuanku
BAB II PEMILIK Pasal 3 Pemilik Puskesmas kotabaru adalah Pemerintah Kabupaten Kotabaru Pasal 4 Pemerintah
Kabupaten
Kotabaru,
berdasarkan
kewenangan
yang
dimilikinya,
bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup serta kemajuan dan perkembangan Puskesmas sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat. Pasal 5 Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru berwenang : 1. Menentukan kebijakan secara umum Puskesmas. 2. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Puskesmas. 3. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Puskesmas Pasal 6 1. Pemerintah Kabupaten Jembrana bertanggungjawab kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru atas kelangsungan hidup, kelancaran dan perkembangan Puskesmas. 2. Pemerintah Kabupaten Kotabaru ikut bertanggung gugat atas terjadinya kerugian akibat kelalaian atas kesalahan dalam pengelolaan Puskesmas 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru berkewajiban untuk melakukan pembinaan dalam peningkatan mutu pelayanan Puskesmas 4. Puskesmas dalam melaksanakan tugas di wilayah kerjanya berhak mendapatkan dukungan dana, sarana, dan prasarana untuk memperkuat pelayanan seperti pengadaan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu dan Poskesdes.
BAB III PENYELENGGARAAN PUSKESMAS Pasal 7 1. Persyaratan administrasi dan manajemen Puskesmas terdiri dari Struktur Organisasi dan Tata Kelola 2. Struktur Organisasi Puskesmas minimal terdiri dari a. Kepala Puskesmas b. Unit Tata Usaha yang bertanggung jawab membantu Kepala Puskesmas dalam pengelolaan c. Unit Pelaksana Teknis Fungsional Puskesmas d. Jaringan Pelayanan Puskesmas 3. Tata Kelola sebagaimana dimaksud ayat satu meliputi tata laksana organisasi, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, dan Informasi Manajemen Puskesmas 4. Puskesmas membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktek kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya 5. Puskesmas memiliki Standar Prosedur Operasional pelayanan Puskesmas Pasal 8 1.
Dalam
rangka
peningkatan
mutu
pelayanan
Puskesmas,
Puskesmas
menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer yang memenuhi standar pelayanan Puskesmas 2.
Pelayanan kesehatan primer sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan pelayanan Kesehatan Perorangan dan pelayanan Kesehatan Masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan
3.
Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. Upaya Kesehatan Wajib b. Upaya kesehatan Pengembangan c. Upaya kesehatan Perseorangan Primer
4.
Upaya pelayanan kesehatan Wajib sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi: a. Upaya Promosi Kesehatan b. Upaya Kesehatan Lingkungan c. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta KB a. Upaya Upaya Kesehatan Sekolah d. Perbaikan Gizi Masyarakat e. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
5.
Upaya Kesehatan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari b. Upaya Kesehatan Sekolah
c. Upaya Kesehatan Olahraga d. Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat e. Upaya Kesehatan Kerja f. Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut g. Upaya Kesehatan Jiwa h. Upaya Kesehatan Mata i. Upaya Kesehatan Usia Lanjut j. Upaya Pembinaan Pengobat Tradisioal 6.
Upaya Kesehatan perseorangan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berupa : a. Rawat Jalan b. Rawat Inap c. Rawat Inap dengan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) Pasal 9 SUMBER DAYA MANUSIA
1.
Puskesmas ” Puskesmas Kotabaru” dipimpin oleh seorang Kepala
Puskesmas,yang
secara
teknis
fungsional
dan
taktis
operasional
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru 2.
Persyaratan untuk Kepala Puskesmas harus seorang sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat
3.
Jabatan Kepala Puskesmas setingkat dengan eselon III B
4.
Dalam hal tidak tersedia tenaga yang memenuhi syarat untuk menjabat eselon IIIB, ditunjuk pejabat sementara yang memiliki persyaratan Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (2)
5.
Pejabat sementara sebagaimana dimaksud ayat (4) memiliki kewenangan yang setara dengan pejabat tetap
6.
Tersedianya tenaga medis, keperawatan yang purna waktu, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan dipenuhi sesuai dengan jumlah, jenis dan kualifikasinya.
7.
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang merupakan Pejabat Struktural, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
8.
Upaya pelayanan teknis pengobatan dipimpin oleh seorang dokter yang merupakan Pejabat Fungsional, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
9.
Upaya pelayanan teknis kesehatan lain dipimpin oleh seorang Perawat / Bidan atau petugas kesehatan lain yang merupakan Pejabat fungsional, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas
Pasal 10 Sumber Daya Manusia 1. Kepala Puskesmas mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan pelaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengevaluasi pelaksana tugas-tugas Puskesmas agar efektif, efisien dan berkualitas sesuai tujuan Puskesmas. 2. Menguasai, memelihara dan mengelola sumber daya Puskesmas. 3. Mewakili Puskesmas di dalam dan luar pengadilan. 4. Melaksanakan kebijakan bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan Puskesmas sebagaimana digariskan oleh Bupati Jembrana atas nama Pemerintah Kabupaten Kotabaru. 5. Menetapkan kebijakan operasional Puskesmas. 6. Menyusun Rencana Strategis dan Rencana AnggaranTahunan Puskesmas. 7. Membuat uraian tugas jabatan serta tata hubungan kerja sesuai struktur organisasi dan tata kerja Puskesmas. 8. Menyiapkan laporan tahunan dan berkala. 9. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Puskesmas dibantu
Kordinator Upaya
Kegiatan dan Satuan Pengawas Internal. 10. Kepala Puskesmas
mengangkat dan memberhentikan Ketua dan anggota Satuan
Pengawas Internal, dan Kordinator Upaya Kesehatan di lingkungan Puskesmas. 11. Tugas pokok dan fungsi tanggung jawab para karyawan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
Pasal 11 Prosedur Kerja 1.
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Puskesmas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam Puskesmas maupun dengan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Koordinator Upaya Kesehatan dalam lingkungan Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing
dan
memberikan
bimbingan
serta
petunjuk-petunjuk
bagi
pelaksanaan tugas bawahan. 3.
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kordinator Upaya Kesehatan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
4.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kordinator Upaya Kesehatan, menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas.
5.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kordinator Upaya Kesehatan
dalam
melaksanakan tugasnya saling berkoordinasi dengan Pejabat Non Struktural terkait, dan Satuan Kerja terkait dengan lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. 6.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Upaya pelayanan/Kordinator Pelayanan wajib mengadakan evaluasi kinerja dan melaksanakan tindak lanjut hasil evalusi. Pasal 12 Minilokakarya Puskesmas
1.
Minilokakarya Puskesmas merupakan Pertemuan yang diselenggarakan secara rutin di Puskesmas yang dihadiri oleh seluruh staff di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Bidan di desa serta dipimpin oleh Kepala Puskesmas, merupakan proses penggalangan kerjasama tim Puskesmas dengan pendekatan sistem
2.
Minilokakarya Puskesmas diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
3.
Dalam Rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan
dengan
Puskesmas
sesuai
dengan
tugas,
kewenangan
dan
kewajibannya. 4.
Keputusan Minilokakarya Puskesmas diambil berdasarkan musyawarah mufakat, bila tidak tercapai kata mufakat maka diambil berdasarkan suara terbanyak.
5.
Hasil Minilokakarya Puskesmas dituangkan dalam Plane of Action (POA) Puskesmas
6.
Untuk setiap rapat harus dibuat notulen dan daftar hadir.
BAB IV PENGAWASAN INTERNAL Pasal 13 Satuan Pengawas Internal 1. Satuan
Pengawas
Internal
adalah
kelompok
jabatan
fungsional
yang
bertanggungjawab melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Puskesmas. 2. Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh Ketua, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas. 3. Pembentukan Satuan Pengawas Internal ditetapkan oleh Kepala Puskesmas 4. Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
pengawasan terhadap sumber daya manusia, sarana
prasarana, kegiatan pelayanan serta administrasi keuangan Puskesmas.
BAB V Kewenangan Klinis ( CLINICAL PRIVILEGE ) Pasal 14 1. Untuk mewujudkan tata kelola klinis ( clinical governance) yang baik, semua pelayanan medis yang dilakukan oleh setiap staf medis di Puskesmas dilakukan atas penugasan klinis ( Clinical Appointment ) dari Kepala Puskesmas. 2. Penugasan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pemberian kewenangan, klinis ( clinical privilege ) oleh Kepala Puskesmas melalui penerbitan surat penugasan klinis kepada Staf Medis yang bersangkutan. 3. Surat penugasan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterbitkan oleh kepala Puskesmas setelah mendapat rekomendasi dari Komite Medik. 4. Dalam keadaan darurat Kepala Puskesmas dapat memberikan surat penugasan klinis ( clinical appointment ) tanpa rekomendasi Komite Medik.
BAB V Penugasan Klinik ( CLINICAL APPOINTMENT ) Pasal 15 Setiap staf medis dan Perawat dan Bidan yang melakukan asuhan medis harus memiliki surat penugasan klinis dari Kepala Puskesmas atau tenaga medis berdasarkan rincian kewenangan klinis ( delineation of clinical privilege ) setiap staf medis yang direkomendasikan oleh Komite Medik. Pasal 16 Komite Medis 1.
Komite Medik adalah perangkat Puskesmas yang menjamin tata kelola klinis ( clinical governance ) yang baik di Puskesmas, dengan menjaga kualitas dan profesionalitas staf medis, melalui mekanisme kredensial, peningkatan mutu profesi medis, dan penegakan etika dan disiplin profesi medis.
2.
Komite Medis dipimpin oleh seorang dokter, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
3.
Pembentukan Komite Medis ditetapkan oleh Kepala Puskesmas
4.
Fungsi Komite Medis :
5.
Memberikan saran kepada kepala Puskesmas
Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan medis.
Menangani hal-hal yang berkaitan dengan etik kedokteran
Menyusun kebijakan pelayanan medis sebagai standar yang harus dilaksanakan.
Tugas Komite Medis : a. Membantu Kepala Puskesmas menyusun : Daftar Pelayanan Medis Kebijakan dan prosedur yang terkait dengan medico – legal. Kebijakan dan prosedur yang terkait dengan etiko – legal. b. Melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi. c. Mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf medis dan staf non medis. d.
Melaksanakan koordinasi dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas kelompok staff medis
e.
Meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas.
f.
Monitoring dan evalusi mutu pelayanan.
g. Membuat laporan kegiatan Pasal 17 Mekanisme Pengawasan 1. Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan pengawasan internal keuangan dan operasional , menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Puskesmas serta memberikan saran-saran perbaikannya. 2. Komite Medik melakukan pengawasan internal di bidang praktik kedokteran dalam rangka penyelenggaraan pelayanan profesi agar sesuai dengan standar dan etika profesi. Pasal 18 Tata Urutan Peraturan 1. Peraturan Internal Puskesmas ini selanjutnya akan menjadi pedoman semua peraturan dan kebijakan Puskesmas yang dibuat dengan Keputusan Kepala Puskesmas. 2. Setiap satuan kerja/seksi harus membuat standart prosedur operasional yang mengacu pada Peraturan Internal Puskesmas. 3. Semua kebijakan operasional, prosedur tetap administrasi dan manajemen Puskesmas tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Internal Puskesmas. Tata urutan peraturan yang berlaku sebagai berikut: a.
Peraturan Internal Puskesmas.
b.
Keputusan Kepala Puskesmas
c.
Keputusan Koordinator Upaya Kegiatan dalam hirarki struktural, Kepala kelompok Non Struktural/ Fungsional untuk hal – hal yang teknis operasional di bidangnya dan dipertanggung jawabkan kepada atasan langsung.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 1. Peraturan-peraturan Puskesmas yang telah ada pada saat Peraturan ini disahkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan ini. 2. Peraturan ini secara berkala akan dievaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas. 3. Jika di dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),ditemukan hal-hal yang sudah tidak sesuai lagi, maka akan dilakukan perbaikan penyempurnaan, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas. Pasal 20 1. Keputusan Kepala Puskesmas ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 2. Agar setiap karyawan Puskesmas mengetahuinya, mentaati dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab Ditetapkan
: Kotabaru
Pada tanggal : 1 september 2016 Kepala UPT Puskesmas Kotabaru
dr. GUNAWAN WIBISONO NIP. 19790413 200903 1 004
