SK Kebijakan RS Menerima Peserta Didik

Kop Surat RS X

KEPUTUSAN DIREKTUR RS X NOMOR  TAHUN ……

……

TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK YANG MELAKSANAKAN KEPANITERAAN/PRAKTEK KLINIK/PRAKTEK KERJA DAN ATAU PENELITIAN DI RS X DIREKTUR RS X,

Menimbang

: a. bahwa dalam upaya membangun generasi yang handal khususnya calon tenaga kesehatan diperlukan pendidikan yang diimbangi dengan praktek lapangan yang memerlukan lahan kepaniteraan/praktek klinik/praktek kerja/penelitian; b. sebagai kontribusi dalam upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf a di atas RS X menerima peserta didik yang akan menjalani kepaniteraan/praktek klinik/praktek kerja/penelitian yang dalam pelaksanaannya perlu disusun acuan mengenai Penerimaan Peserta Didik  Yang Melaksanakan Kepaniteraan/Praktek Klinik/Praktek Kerja dan atau Penelitian di RS X yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur RS X;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan DaerahDaerah Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1954 Tahun 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang  Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069 Tahun 2008 tentang Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

KESATU

: Penerimaan Peserta Didik yang melaksankaan Klinik/Praktek Kerja dan atau Penelitian di RS X.

KEDUA

: RS X digunakan kerja/penelitian.

KETIGA

: Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana Diktum Kesatu ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

sebagai

lahan

Kepaniteraan/Praktek

kepaniteraan/praktek

klinik/praktek

1. RS X hanya menerima peserta didik dari institusi pendidikan yang telah menjalin kerjasama pendidikan; 2. Jumlah peserta didik yang diterima disesuaikan dengan kecukupan lahan dan Pembimbing/Preceptor yang tersedia; 3. Rumah Sakit menyediakan Preceptor dan memastikan kualitasnya; 4. Peserta didik dikenakan biaya sebagaimana ketetapan tarif peserta didik yang diselesaikan oleh institusi pendidikan sebagaimana kesepatan dalam perjanjian kerjasama; 5. Peserta didik kerja/penelitian Preceptor;

melaksanakan kepaniteraan/praktek klinik/praktek di bawah pengawasan bimbingan Pembimbing/

6. Peserta didik yang mengakses data rekam medik wajib mengucap sumpah tidak akan membocorkan rahasia pasien sebelumnya;

7. Pasien yang kontak langsung dengan peserta didik menjadi tanggung  jawab Pembimbing/Preceptor; 8. Peserta didik tidak terlibat/dilibatkan pasien/administrasi rumah sakit;

dalam

pendokumentasian

9. Dokumentasi rencana asuhan yang dilakukan oleh Residen harus diverifikasi oleh Dokter Penanggungjawab Pasien (DPJP) dengan ikut menandatangani (co-signature ) pada rencana yang telah didokumentasikan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Kota X Pada tanggal : DIREKTUR RS X

2016

…………………………………