SENGKETA MOBIL NASIONAL TIMOR DI WTO A. Pengantar
Salah satu faktor yang mempengaruhi perekonomian dunia adalah sistem perdagangan antara negara yaitu General Agreement on Traffics and Trade/GATT (Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan) yang terwujud dalam tahun 1947 dimana Indonesia ikut serta dalam persetujuan tersebut sejak tanggal 24 Februari 1950. Sebagai upaya wewujudkan komitmennya berkiprah aktif di arena pasar global adalah ikut serta menyetujui persetujuan pembentukan World Trade Organization (WTO) pada 15 Aril 1994 di Marakesh, Maroko yang kemudian persetujuan Marakesh tersebut diratifikasi lewat UU No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Estabilishing The World Trade Organization. Dengan demikian Indonesia resmi menhadi anggota WTO sejak tanggal 2 Desember 1994. WTO merupakan hasil dari Putaran Uruguay tahun 1986 – 1994 yang merupakan putaran perundingan terakhir (kedelapan) yang dilakukan dibeberapa tempat secara berkala dalam rangka menyempurnakan GATT. Tujuan dan prinsip GATT 1947 juga menjadi tujuan dan prinsip WTO, namun demikian antara GATT dan WTO terdapat perbedaan. Pada GATT yang menjadi obyek adalah perdagangan barang. Sedangkan pada WTO yang diatur bukan hanya perdagangan barang, melainkan juga perdagangan jasa, aspek-aspek perdagangan hak kekayaan intelektual (TRIPs) dan aspek perdagangan yang menyangkut penanaman modal (TRIMs). Dalam rangka menyesuaikan diri dengan WTO tersebut sebagai konsekuensi yuridis dari diundangkannya UU No. 7 Tahun 1994, adalah perlunya pembenahan beberapa aturan hukum Indonesia untuk disesuaikan dengan ketentuan - ketentuan yang ada dalam persetujuan-persetujuan WTO seperti mengundangkan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, di bidang Hak Milik Intelektual UU No. 6 Tahun 1982 jo UU No. 7 Tahun 1987 diubah dengan UU No. 12 Tahun 1999 tentang Hak Cipta, UU No. 6 Tahun 1989 diubah dengan UU No. 13 Tahun 1999 tentang Paten, dan UU No. 19 Tahun 1992 diubah dengan UU No. 14 Tahun 1999 tentang Merek. GATT merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan mencipatkan perdagangan bebas dan adil serta membantu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan manusia. GATT merupakan salah satu perangkat peraturan perdagangan internasional yang bersifat multilateral yang memuat prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan perdagangan internasional yang telah disepakati bersama oleh negar-negar anggota. B. Latar Belakang Sengketa Mobil Nasional ”Timor” di WTO
Indonesia yang secara resmi bergabung dengan World Trade Organization dengan meratifikasi konvensi WTO melalui Undang-Undang No.7 tahun 1994 secara hukum terikat kepada ketentuan ketentuan General Agreements on Tariff and Trade/GATT (Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan). Kasus WTO dan Indonesia dalam masalah Mobnas (Mobil Nasional) Timur menujukkan bahwa organisasi Transnasional T ransnasional (dalam hal ini adalah WTO) bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia. Awal mula muncul kasus ini karena inisiatif pemerintah Indonesia dalam mendukung dan ingin meningkatkan industri mobil nasional. Oleh karena itu, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan program Mobil Nasional melalui Inpres 1
No.2 tahun 1996 mengenai Program Mobil Nasional sebagai terobosan di sektor otomotif Indonesia. Tujuan Mobnas (Mobil Nasional) adalah sebagai embrio kemajuan dan kemandirian bangsa Indonesia dalam industri otomotif. Program Mobnas ini yang menunjuk PT Timor Putra Nusantara (TPN) sebagai pelopor yang memproduksi Mobnas sayangnya Mobnas masih belum dapat memproduksi di dalam negeri, maka perlu dikeluarkan Keppres No. 42 tahun 1996 yang mengizinkan PT TPN mengimpor Mobnas yang kemudian diberi merek “Timor” (baik dalam bentuk jadi atau completely build-up/ CBU) dari Korea Selatan. Selain itu, PT TPN diberikan hak istimewa, yaitu bebas pajak barang mewah dan bebas bea masuk barang impor. Hak itu diberikan kepada PT TPN dengan syarat menggunakan kandungan lokal hingga 60 persen dalam tiga tahun sejak mobnas pertama dibuat. Namun bila penggunaan kandungan lokal yang ditentukan secara bertahap yakni 20 persen pada tahun pertama dan 60 persen pada tahun ketiga tidak terpenuhi, maka PT TPN harus menanggung beban pajak barang mewah dan bea masuk barang impor. Namun, soal kandungan lokal ini agaknya diabaikan selama ini, karena Timor masuk ke Indonesia dalam bentuk jadi dari Korea. Dan tanpa bea masuk apapun, termasuk biaya pelabuhan dan lainnya. Hal ini mendatangkan reaksi dari beberapa pihak seperti Jepang, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Jepang yang paling berusaha keras kerena mempunyai kepentingan kuat dalam industri otomotifnya yang telah menguasai hampir 90% pangsa mobil Indonesia. Reaksi lain dari Amerika dan beberapa negara Eropa gelisah karena mereka berencana menanamkan investasi dalam industri otomotif di Indonesia. Akhirnya terjadi dialog antara Jepang dan pemerintah Indonesia dan hasilnya dead lock. Kemudian tindakan lanjutan dari Jepang yaitu melalui Wakil Menteri Perdagangan Internasional dan Industrinya menyatakan bahwa mereka akan membawa masalah ini ke WTO. Jepang menilai bahwa kebijakan pemerintah tersebut sebagai wujud diskriminasi dan oleh karena itu melanggar prinsip-prinsip perdagangan bebas. Tuduhan Jepang tersebut terdiri atas tiga poin yaitu : 1. Adanya perlakuan khusus impor mobil dari KIA Motor Korea yang hanya memberi keuntungan pada satu negara. Misalnya perlakuan bebas tarif masuk barang impor, yang melanggar pasal 10 peraturan GATT. 2. Perlakuan bebas pajak atas barang mewah yang diberikan kepada produsen mobnas selama dua tahun. Ini melanggar pasal 3 ayat 2 peraturan GATT. 3. Menghendaki perimbangan muatan lokal seperti insentif, mengizinkan pembebasan tarif impor, dan membebaskan pajak barang mewah di bawah program mobnas sesuai dengan pelanggaran dalam pasal 3 ayat 1 GATT, dan pasal 3 kesepakatan perdagangan multilateral. Dari beberapa kali pertemuan bilateral tingkat menteri, kesepakatan yang ingin dicapai bertolak belakang dengan keinginan dan cita-cita masing-masing negara. Maka pada 4 Oktober 1996, Pemerintah Jepang melalui Kementrian Kementrian Industri dan Perdagangan Internasional (MITI) (MITI) resmi mengadukan Indonesia ke WTO yang didasarkan pasal 22 ayat 1 peraturan GATT. Inti dari pengaduan itu, Pemerintah Jepang ingin masalah sengketa dagangnya dengan Indonesia diselesaikan sesuai dengan kesepakatan perdagangan multilateral sesuai dengan aturan yang tercantum dalam WTO. Ketika itu, jika dalam tempo lima-enam bulan setelah pengaduan ke WTO belum dapat diselesaikan, maka Jepang akan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah enam bulan tidak ada penyelesaian sejak Jepang secara resmi mengadukan Indonesia ke 2
WTO, tampaknya, ancaman Jepang bukan isapan jempol belaka. Jepang membawa masalah Mobnas ke panel WTO melalui pembentukan dispute settlement body (DSB) atau sidang bulanan badan penyelesaian sengketa. Dengan terbentuknya DSB, maka Jepang berharap masalah Mobnas dapat dipecahkan dengan jalan terbaik dan adil. D. Pelanggaran Terhadap Prinsip-prinsip WTO dan Penyelesaiannya
Dalam GATT 1994 terdapat artikel yang melarang adanya peraturan-peraturan investasi yang dapat menyebabkan terganggu dan terhambatnya kelancaran terlaksananya perdagangan bebas antara Negara-negara di dunia sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut WTO. Prinsip-Prinsip yang dianut WTO namun dilanggar oleh Indonesia dalam kasus mobil nasional Timor yaitu : a. Prinsip National Treatment Artikel III, paragraph 4 GATT 1994. pada dasarnya adalah keharusan suatu Negara untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua investor asing, Kebijakan Mobil Nasional dianggap telah Melanggar ketentuan ini karena pemberian fasilitas penghapusan bea masuk dan penghapusan pajak barang mewah hanya diberlakukan pada PT. Timor Putra Nasional. b. Prinsip Penghapusan hambatan kuantitatif, Artikel XI, paragraf 1 GATT 1994. pemerintah Indonesia dinilai telah melanggar ketentuan keharusan investor menggunakan bahan baku, bahan setengah jadi, komponen dan suku cadang produksi dalam negeri dalam proses produksi otomotif dalam negeri, yang dalam industri otomotif Indonesia, ketentuan in i dikenal sebagai persyaratan kandungan lokal. Berdasarkan ketentuan GATT yang diimplementasikan dalam aturan aturan Trade Related Investment Measures, kebijakan persyaratan kandungan lokal merupakan salah satu kebjakan investasi yang harus dihapus karena menghalangi perdagangan internasional, ketentuan kandungan lokal sebenarnya merupakan suatu hambatan perdagangan non tariff yang dalam GATT tidak dapat ditolerir. Dalam penyelesaian kasus mobil nasional, WTO memutuskan bahwa Indonesia telah melanggar Prinsip-Prinsip GATT yaitu National Treatment dan menilai kebijakan mobil nasional tersebut dinilai tidak sesuai dengan spirit perdagangan bebas yang diusung WTO, oleh karena itu WTO menjatuhkan putusan kepada Indonesia untuk menghilangkan subsidi serta segala kemudahan yang diberikan kepada PT. Timor Putra Nasional selaku produsen Mobil Timor dengan menimbang bahwa : a. Penghapusan bea masuk dan penghapusan pajak barang mewah yang oleh pemerintah hanya diberlakukan pada PT. Mobil Timor nasional merupakan suatu perlakuan yang diskriminatif dan tentu saja akan sangat merugikan para investor yang telah terlebih dahulu menanamkan modalnya dan menjalankan usahanya di Indonesia. Dengan diberlakukannya penghapusan bea masuk dan pajak barang mewah terhadap mobil timor, hal ini dapat menekan biaya produksi sehingga membuat harga mobil timor di pasaran menjadi lebih murah, hal tersebut akan mengancam posisi investor asing yang tidak dapat menrunkan harga jual produknya, dalam persaingan pasar yang tidak sehat seperti itu, investor asing pasti akan sangat dirugikan. b. Untuk menciptakan suatu perdagangan bebas yang efektif dan efisien, GATT dalam aturan aturannya telah berusaha menghapuskan segala hambatan dalam perdagangan internasional, antara lain adalah hambatan-hambatan perdagangan Non Tarif, oleh karena itu kebijakan 3
Pemerintah Indonesia yang menetapkan keharusan aturan persyaratan kandungan local terhadap investor asing dinilai sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan suatu hambatan peragangan non tarif guna memproteksi pasar dalam negeri dari tekanan pasar asing. Kebijakan tersebut merupakan salah satu strategi pemerintah untuk memproteksi pasar Mobil Timor agar tidak kalah bersaing dengan produsen mobil dari luar negeri. Instrumen kebijakan tersebut tentunya sangat merugikan pihak produsen mobil dari luar negeri, dan dapat menciptakan suatu iklim persaingan yang tidak seh at. Dengan memperhatikan uraian di atas, kita dapat melihat bahwa WTO sebagai lembaga internasional cukup efektif dalam menerapkan hukum ekonomi dan hukum perdagangan internasional. Sebagai contohnya adalah sanksi yang dikenakan oleh WTO terhadap Indonesia dalam kasus Mobil Nasional (Mobil Timor) yang diajukan oleh Jepang. Dengan putusan WTO tersebut, Indonesia mengubah kebijakannya dengan menghilangkan subsidi serta segala kemudahan yang diberikan kepada PT. Timor Putra Nasional sebagai pelopor yang memproduksi Mobnas yang sangat merugikan Jepang kerena mempunyai kepentingan kuat dalam industri otomotifnya yang telah menguasai hampir 90% pangsa mobil Indonesia.
4
