Sejarah Hukum Acara Pidana di Indonesia Posted on Januari 22, 2011 Ketika kita membicarakan sebuah hal yang berkaitan dengan sejarah, maka tidak bisa pernah dipisahkan dengan yang namanya pembabakan sejarah, sehingga dalam penulisan sejarah mengenai Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana Indonesia inipun penulis akan melakukan pembabakan sejarah, sehingga diharapkan nantinya bisa lebih sistematis. 1. Masa Penjajahan Belanda Sebenarnya pada masa-masa kedatangan Belanda pertama kali di Nusantara, negeri ini bukanlah sebuah negeri yang tidak memiliki hukum. Masyarakat kita sudah memiliki peraturan-peraturan yang berlaku secara eksklusif bagi tiap-tiap kesatuan masyarakat. Peraturan yang berlaku juga berlaku secara eksklusif kepada anggota masing-masing kelompok masyarakat, peraturan-peraturan ini sering kita sebut sebagai hukum adat. Umumnya dalam Hukum Adat tidak mengenal adanya pembedaan antara Hukum Privat dengan Hukum Publik, seperti yang kita kenal dalam dunia Modern saat ini, semuanya adalah kesatuan, baik itu yang dikenal dengan Hukum Acara Pidana ataupun Acara perdata, semuanya dalam satu-kesatuan hukum ada begitu pula dengan lembaga-lembaga yang mengaturnya. Lembaga seperti Kejaksaan yang menurut kebiasaan orang dilahirkan di Perancis adalah sebuah lembaga baru yang dulu tidak terdapat dalam hukum yang dibuat oleh masyarakat primitif. Seseorang bisa dinyatakan bersalah apabila dia dianggap mengganggu keseimbangan yang ada dalam masyarakat adat tersebut, entah keseimbangan yang berhubungan dengan sesama manusia ataupun dengan alam. Supomo menunjukan bahwa pandangan rakyat Indonesia terhadap alam semesta merupakan suatu totalitas. Manusia beserta makhluk yang lain dengan lingkungannya merupakan kesatuan. Menurut alam pikiran itu, yang paling utama ialah keseimbangan atau hubungan harmonis yang satu dengan yang lain. Segala perbuatan yang menggangu keseimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum (adat). Pada tiap pelanggaran hukum para penegak hukum mencari bagaimana mengembalikan keseimbangan yang terganggu itu. Mungkin hanya berupa pembayaran keseimbangan yang terganggu itu1. Sedangkan untuk pembuktiannya seringkali didasarkan pada apa yang namannya kekuasaan atau kehendak tuhan. Bentuk-bentuk sanksi hukum adat (dahulu) dihimpun dalam Pandecten van het Adatrecht bagian X yang disebut juga : 1. Pengganti kerugian “immateriil” dalam berbagai bentuk seperti paksaan menikahi gadis yang telah dicemari. 2. Membayar “ uang adat “ kepada orang yang tersakiti, dengan pembayaran yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani. 3. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dan segala kotoran gaib. 4. Penutup malu, permintaan maaf 5. Berbagai macam hukuman badan, hingga hukuman mati 6. Pengasingan hingga dikeluarkan dari komunitas adat. A. Perubahan Undang-Undang Di Belanda Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dipandang sebagai salah satu Undang-undang yang dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri, merupakan sebuah lanjutan dari asas-asas Hukum Acara Pidana yang ada dalam Herzein Inlandsch Reglement (HIR) ataupun Ned strafvordering 1926 yang lebih moderen itu. Untuk mencari kejelasan sejarah, kita harus kembali membuka memori pada masa lalu, tepatnya pada masa maraknya perubahan perundang-undangan dinegeri Belanda pada tahun 1838. Saat itu mereka baru
saja terlepas dari penjajahan yang di lakukan oleh Perancis. Pada saat itu, kelompok legis atau kelompok yang memandang bahwa seharusnya semua peraturan hukum harus dibuat dalam bentuk undang-undang sangat kuat. Pada masa itu berlaku ketentuan bahwa kebiasaan-kebiasaan bukanlah sebuah hukum kecuali kebiasaan tersebut mendapatkan kekuatan hukum dari Undang-undang ( aturan hukum yang yang tertulis dan terbuat dengan sengaja ). Pada tahun 1747 di Indonesia VOC telah membentuk sebuah lembaga peradilan yang dikhususkan untuk mengadili masyarakat pribumi. Lembaga tersebut langsung melakukan penelitian terhadap hukum-hukum adat yang ada di Jawa sehingga proyek ini dikenal dengan sebutan “Javasche Wetten” (Undang-undang Jawa). Penelitian tersebut dilanjutkan pula oleh Daendels dan Raffles untuk mendalami hukum adat sepanjang dengan apa yang dipahaminya, tetapi dengan kejadian di negeri Belanda tersebut, maka usaha ini ditangguhkan. Sebelum berlakunya Undang-undang baru dinegeri Belanda, pada tahun 1836, Scholten van OudHaarlem telah menyatakan kesediannya untuk mempersiapkan Undang-undang baru di Hindia-Belanda. Dengan jabatan sebagai Presidan Hooggerechtshof yang ia peroleh pada tahun 1837, bersama dengan Mr. van Vloten dan Mr P. Mijer, ia diangkat oleh gubernur Jendral de Eerens sebagai panitia untuk mempersiapkan sebuah Undang-undang baru di Hindia-Belanda. B. Inlands Reglement kemudian Herziene Inlands Reglement Berdasarkan pengumuman Gubernur Jenderal Hindia-Belanda pada tanggal 3 Desember 1847 Staatblad Nomor 57, salah satu peraturan yang dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1948 adalah Inlands Reglement atau disingkat IR. Mr. Wichers melakukan beberapa kali perubahan atas anjuran Gubernur Jendral, tetapi pada umumnya ia tetap mempertahankan hasil karyanya tersebut. Akhirnya, Reglemenn tersebut disahkan oleh Gubernur Jendral, dan diumumkan pada tanggal 5 april 1848, Staatblad nomor 16, serta dikuatkan dengan Firman Raja Belanda tanggal 29 september 1849 nomor 93, diumumkan dalam Staatblad 1849 nomor 63. Pada tahun 1941 dengan Staatblad 1941 nomor 44 Inlands Reglement digantikan dengan Herziene Inlands Reglement atau HIR. Yang menjadi titik penting dari perubahan IR ke HIR adalah adanya lembaga Openbaar Ministerie (OM) atau penuntut umum, yang pada masa IR ditempatkan dibawah kekuasaan Pamong Praja. Dengan perubahan ini maka Openbaar Ministerie dibuat secara bulat dan tidak lagi terpisah-pisahkan (een en ondeelbaar) berada dibawah naungan Officier Van Justitie dan Procureur General. Meskipun seperti itu, dalam prakteknya ternyata IR masih berlaku disamping HIR, terutama didaerah Jawa dan Madura. Sedangkan HIR berlaku dikota-kota besar seperti Jakarta (Batavia), Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, dan lain-lain. Untuk golongan bumiputera atau pribumi, selain berlaku ketentuan yang ada dalam IR dan HIR, masih ada pengadilan lain seperti districhtsgerecht, regentshapsgerecht. Untuk daerah luar Jawa dan Madura terdapat pengadilan yang dinamakan magistraatsgerecht, yang menurut ketentuan Reglement Buitengewesten dipergunakan untuk memutus perkara perdata yang kecil. Sebagai pengdilan yang tertinggi yang meliputi seluruh wilayah Hindia-Belanda, dibentuklah sebuah lembaga peradilan yang dinamakan Hooggerechtshof yang putusan-putusannya disebut Arrest. Tugas dari Hooggerechtshof ini diatur dalam pasal 158 Indische Staatsregeling (IS) dan RO 2. Acara Pidana Pada Zaman Pendudukan Jepang Pada masa penjajahan Jepang, sebenarnya tidak terjadi sebuah perubahan yang mendasar dalam Hukum Acara Pidana, kecuali penghapusan Raad van Justitie yang biasanya digunakan sebagai sebagai pengadilan untuk golongan Eropa. Undang-undang (Osamu Serei) Nomor 1 tahun 1942 yang mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1942, dikelurkanlah sebuah aturan peralihan khusus di wilayah Jawa dan Madura. Dengan demikian ketentuan Hukum Acara Pidana pada umumnya tidak berubah, sehingga HIR dan Reglement voor de Buitengewesten beserta Landgerechtsreglement dinyatakan berlaku untuk Pengadilan
Negeri (Tihoo Hooin), Pengadilan Tinggi (Koot Hooin) den Pengadilan Agung (Saiko Hooin). Adapun susunan pengadilan ini diatur melalui Osamu Serei Nomor 3 tahun 1942 tanggal 20 september 1942. 3. Acara Pidana Pada Zaman Kemerdekaan sampai Sekarang Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, maka Indonesia telah memiliki dasar hukum yang paling utama bagi sebuah negara untuk membentuk sebuah undang-undang sendiri yang disesuaikan dengan kepentingan dan keperluan serta berdasarkan Local Wisdom Indonesia sendiri. Aturan-aturan yang berlaku di Indonesia pada zaman penjajahan berdasarkan asas Konkordansi, termasuk juga didalamnya peraturan yang mengatur mengenai masalah Acara Pidana, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dinyatakan masih berlaku sebagai Hukum Nasional Indonesia selama belum ada Undang-Undang atau peraturan lain yang mencabutnya. Dengan berdasarkan pada ketentuan tersebut maka ketentuan ketentuan yang ada dalam HIR masih berlaku dan bisa dipergunakan sebagai Hukum Acara Pidana di Pengadilan-pengadilan diseluruh Indonesia. Hal ini kemudian diperkuat dengan ketentuan pada pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951. Adanya UU Nomor 1 Drt. 1951 ini dimaksudkan untuk mengadakan Unifikasi dalam bidang Hukum Acara Pidana, yang sebelum adanya UU ini terdiri dari dua hal yakni Hukum Acara Pidana bagi Landraad serta Hukum Acara Pidana bagi Raad van Justice. Adanya dualisme hukum dalam Hukum Acara Pidana ini merupakan akibat dari adanya perbedaan antara Peradilan bagi golongan penduduk Bumi Putri dan Peradilan bagi golongan Eropa. Walaupun UU No. 1 Drt. 1951 telah menetapkan, bahwa hanya ada satu Hukum Acara Pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia yaitu RIB, akan tetapi ketentuan yang ada dalam UU tersebut ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusi (HAM), perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh sebuah negara yang menyatakan diri sebagai sebuah Negara Hukum. Dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwasannya Indonesia adalah sebuh negara yang didasarkan atas hukum (Rechstaat) dan bukan didasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (yang didasarkan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978), maka wawasan untuk mencapa sebuah tujuan pembangunan nasional adalah Wawasan Nusantara yang dalam bidang hukum menyatakan bahwa seluruh kepulauan Nusantara ini sebagai kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Oleh karena itu perlu diadakan pembangunan serta pembaharuan hukum dengan menyempurnakan peraturan perundang-undangan serta dilanjutkan dengan sebuah usaha untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi. Dengan segala pertimbangan seperti yang telah penulis tuliskan diatas, maka pada tahun 1981 Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Dewan Peerwakilan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, salah satu alasan yang dikemukakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia seperti yang ada dalam konsideran undang-undang tersebut adalah bahwa Hukum Acara Pidana yang termuat dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan Undang-undang nomor 9, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya sepenjang hal itu mengenai Hukum Acara Pidana, Perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional. Undang-Undang tersebut didasarkan pada : a. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indoensia Nomor IV/MPR/1978; c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembara Negara Nomor 2951). Dengan keluarnya UU No. 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka dengan tegas UU ini juga mencabut berlakunya Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan UU No. 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) beserta semua peraturan pelaksanaannya.
SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA Posted by hariswandi on Oktober 20, 2011 Berlakunya Undang-Undang RI No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana telah Menimbulkan perubahan fundamental baik secara konsepsional maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara di Indonesia. Sebelum berlakunya UU RI No.8 thn 1981, hukum acara pidana di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam perkembangannya. Hukum acara pidana di Indonesia dimulai dari masa penjajahan Belanda terhadap bangsa Indonesia. Sementara itu sistem hukum belanda sedikit banyak juga dipengaruhi oleh sistem hukum eropa yang dimulai pada abad ke-13 yang terus mengalami perkembangan hingga abad ke19. Jadi perkembangan hukum acara pidana Indonesia juga dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa. Perkembangan sistem peradilan pidana sudah sejak abad ke-13 dimulai di eropa dengan diperkenalkannya sistem inquisitoir sampai dengan pertengahan abad ke-19. peoses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan sistem inqusitoir dimasa itu dimulai dengan adnya inisiatif dari penyidik atas kehendak sendiri untuk menyelidiki kejahatan. Satu-satunya pemeriksaan pada masa itu adalah untuk memperoleh pengakuan dari tersangka. Khususnya dalam kejahatan berat, apabila tersangka tidak mau secara sukarela untuk mengakui perbuatannya atau kesalahannya itu, maka petugas pemeriksa memperpanjang penderitaan tersangka melalui cara penyiksaan sampai diperoleh pengakuan. Setelah petugas selesai melakukan tugasnya, kemudian dia akan menyampaikan berkas hasil pemeriksaanya kepada pengadilan. Pengadilan akan memeriksa perkara tersangka hanya atas dasar hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam berkas tersebut. Walaupun pada, masa ini telah ada penuntut umum, namun ia tidak memiliki peranan yang berarti dalam proses penyelesaian perkara, khususnya dalam pengajuan, pengembangan lebih lanjut atau dalam penundaaan perkara yang bersangkuatan. Apabila diteliti, akan tampak proses penyelesaian perkara pidana pada masa itu sangat singkat dan sederhana. Kemudian dengan timbulnya gerakan revolusi Perancis yang telah mengakibatkan banyak bentuk prosedur lama didalam peradilan pidana dianggap tidak sesuai dengan perubahan iklim social dan politik secara revolusi. Khususnya dalam bidang peradilan pidana muncul bentuk baru yakni the mixed type, Yang menggambarkan suatu sistem peradialan pidana modern di dataran eropa, yang dikenal dengan the modern continental criminal procedure. Munculnya sistem baru dalam peradialn pidana ini diprakarsai oleh para cendikiawan eropa. Pada sistem themixed type tahap pemeriksaan pendahuluan sifatnya inquisitoir, akan tetapi proses penyelidikan dapat dilaksanakan oleh public prosecutor. Selain itu pada sistem ini peradialan dilakukan secara terbuka. Dalam pelaksanaannya penyelidikan terdapat seorang ”investigating judge” atau pejabat yang tidak memihak yang ditunjuk untuk menyelidiki bukti-bukti
dalam perkara pidana. Kemudian ketika bangasa belanda melakukan penjajahan di Indonesia, hukum acara pidana di Indonesia merupakan produk dari pada pemerintahan Bangsa Belanda. Kemudian peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan adalah Reglemen Indonesia yang dibaharui atau juaga dikenal dengan nama Het Herziene inlandsch Rgelement atau H.I.R (staatsblad tahun 1941 nomor 44). Dalam H.I.R terdapat dua macam penggolongan hukum acara pidana yaitu hukum acara pidana bagilandraad dan hukum acara pidana bagi raad van justitie. Penggolongan hukum acara pidana ini merupakan akibat semata dari pembedaan peradilan bagi golongan penduduk bumi putra dan peradilan bagi golongan bangsa eropa dan timur asing di jaman hindia belanda. Meskipun undang-undang Nomor 1 drt. Thn 1951 telah menetapkan, bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku di seluruh Indonesia yaitu R.I.B, akan tetapi ketentuan yang tercantum didalamnyabelum memberikan jaminan dan tehadap hak-hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan mertabat menusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu Negara hukum. Oleh karena itu, demi pembangunan dalam bidang hukum and sehubungan dengan hal sebagaimana telah dijelaskan, maka Het Herziene Inlandsch Reglement, berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 1 Drt tahun 1951 serta semua pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peaturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu mengenai hukum pidana perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan Undang-Undang hukum acara pidana yang baru yang mempunyai cirri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Dengan diberlakuaknnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang- Undang No.8 tahun 1981) di Indonesia maka segala peraturan perundang-undangan sepanjang mengatur tentang pelaksanaan daripada hukum acara pidana dicabut. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diletakkan dasar-dasar humanisme dan merupakan suatu era baru dalam lingkungan peradilan di Indonesia. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Indonesia merupakan hukum yang berlaku secara nasional yang didasrkan pada falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, kesimpulannya adalah hukum acara pidana di Indonesia merupakan produk hukum dari belanda dyang dituangkan dalam bentuk Het Herziene Inlansch Reglement (H.I.R) yang masih terpengaruh oleh sistem hukum Negara-negara eropa yang kemudian digantikan dengan Unadang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yang berlaku sampai dengan sekarang. A. ACARA PIDANA SEBELUM ZAMAN KOLONIAL
Pada waktu penjajah Belanda pertama kali menginjakan kakinya dibumi nusantara, negeri ini tidaklah gersang dari lembaga tata negara dan lembaga tata hukum. Telah tercipta hukum yang lahir dari masyarakat tradisional sendiri yang kemudian disebut hukum adat. Pada umumnya pada masyarakat primitif pertumbuhan hukum privat dan hukum publik dalam dunia moderen, tidak membedakan kedua bidang hukum itu. Hukum acara perdata tidak terpisah dari hukum acara pidana, baik di Indonesia maupun didunia barat (termasuk Belanda). Tuntutan perdaata dan tuntutan pidana merupakan kesatuan, termasuk lembaga-lembaganya. Jadi lembaga seperti jaksa atau penunut umum adalah lembaga baru. Tidak terdapat masyarakat primitif. Prancis biasa disebut orang sebagai tempat kelahiran lembaga itu. Pada bagian belakang dapat dibaca bahwa istilah jaksa sendiri yang berasal dari bahasa Sansekerta adhyaksa artinya sama dengan hakim pada dunia moderen sekarang ini. Supomo menunjukan bahwa pandangan rakyat Indonesia terhadap alam semesta merupakan suatu totalitas. Manusia beserta makhluk yang lain dengan lingkungannya merupakan kesatuan. Menurut alam
pikiran itu, yang paling utama ialah keseimbangan atau hubungan harmonis yang satu dari yang lain. Segala perbuatan yang menggangu keseimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum (adat). Pada tiap pelanggaran hukum para penegak hukum mencari bagaimana mengembalikan keseimbangan yang terganggu itu. Mungkin hanaya berupa pembayaran keseimbangan yang terganggu itu. Hukum pembuktian pada masyarakat tradisional Indonesia sering digantungkan pada kekuasaan Tuhan. Didaerah Wojo dahulu dikenal cara pembuktian dengan membuat asap pada abu raja yang dianggap paling adil dan bijaksana (Puang ri Magalatung). Kemana asap itu mengarah pihak itulah yang dipandang paling benar.Sistem pimidanaannya pun sangat sederhana. Bentuk-bentuk sanksi hukum adat (dahulu) dihimpun dalam Pandecten van het Adatrecht bagian X yang disebut juga : 1. Pengganti kerugian “immateriil” dalam pelbagi rupa seperti paksaan menikahi gadis yang telah dicemarkan 2. Bayaran “ uang adat “ kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani. 3. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dan segala kotoran gaib 4. Penutup malu, permintaan maaf 5. Pelbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati 6. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang diluar tata hokum
1. B. PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN DINEGERI BELANDA YANG DENGAN ASAS KONKORDANSIDIBERLAKUKAN PULA DIINDONESIA KUHAP yang dipandang produk nasional, bahkan ada yang menyebutkannya suatau karya agung, merupakan penerusan pula asas-asas hukum acara pidana yang ada dalam HIR ataupun Ned strafvordering 1926 yang lebih moderen itu. Dalam usaha menengok masa lampau itu kita terbawa oleh rus kepada perubahan penting perundang-undangan dinegeri Belanda pada tahun 1838, pada waktu mana mereka baru saja terlepas dari penjajahan Prancis. Pada waktu itu, golongan legis yaitu yang memandang bahwa semua peraturan hukum seharusnya dalam bentuk undang-undang sangat kuat. Berlaku ketentuan pada waktu itu bahwa kelaziman-kelaziman tidak merupakan, kecuali bilamana kelaziman tersebut ditunjuk dalam undang-undang ( aturan hukum yanghukum yang tertulis dan terbuat dengan sengaja ). Pada tahun 1747 VOC telah mengatur organisasi peradilan pribumi dipedalan, yang langsung memikirkan tentang “Javasche wetten” (undang-undang Jawa). Hal itu diteruskan pula oleh Daendels dan Raffls untuk menyelami hukum adat sepanjang pengetahuannya. Tetapi dengan kejadian di negeri Belanda tersebut, maka usaha ini ditangguhkan. Sebelum berlakunya perunang-undangan baru dinegeri Belanda, yaitudalam tahun 1836. scholten van Oud-Haarlem telah menyatakan kesediannya untuk mempersiapkan perundang-undangan baru diHindia Belanda disamping jabatannya sebagai presidan Hooggerechtshof. Ia memangku jabatannya itu pada tahun 1837 dan bersama dengan Mr. van Vloten dan Mr P. Mijer, ia diangkat oleh gubernur jendral de Eerens sebagai panitia untuk mempersiapkan perundang-undangan baru iu di hindia Belanda. 1. C.
INLANDS REGLEMENT KEMUDIAN HERZIENE INLANDS REGLEMENT
Salah satu peraturan yang mulai berlaku pada tanggal 1 mei 1848 berdasarkan pengumuman Gubernur Jendral tanggal 3 desember 1847 Sld Nomor 57 ialah Inlands Reglement atau disingkat IR. Mr Wichers mengadaan beberapa perbaikan atas anjuran Gubernur Jendral, tetapi ia mempertahankan hasil karyanya itu pada umumnya. Akhirnya, reglemenn tersebut disahkan oleh Gubernur Jendral, dan diumumkan pada tanggal 5 april 1848, Sbld nomor 16, dan dikuatkan dengan firman Raja tanggal 29 september 1849 \nomor 93, diumumkan dalam Sbld 1849 nomor 63. Dengan Sbld 1941 nomor 44 di umumkan kembali dengan Herziene Inlands Reglement atau HIR. Yang terpenting dari perubahan IR menjadi HIR ialah
dengan perubahan itu dibentuk lembaga openbaar ministerie atau penuntut umum, yag dahulu ditempatkan dibawah pamongpraja. Dengan perubahan ini maka openbaar ministerie (OM) atau parket itu secara bulat dan tidak terpisah-pisahkan (een en ondeelbaar) berada dibawah officier van justitie dan procureur generaal. Dalam praktek IR masih masih berlaku disamping HIR dijawa dan madura. HIR berlaku dikota-kota besar seperti jakarta (batavia), Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, dan lain-lain, sedangkan di kota-kota lain berlaku IR. Untuk golongan bumiputera, selain yang telah disebutkan dimuka, masih ada pengadilan lain seperti districhtsgerecht, regentshapsgerecht, dan luar jawa dan madura terdapatterdpat magistraatsgerecht menurut ketentuan Reglement Buitengewesten yang memutus perkara perdata yang kecil-kecil. Sebagai pengadilan yang tertinggi meliputi seluru “Hindia Belanda”, ialah Hooggerechtshof yang putusan-putusannya disebut arrest. Tugasnya diatur dalam pasal 158 Indische Staatsregeling dan RO. 1. D. ACARA PIDANA PADA ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG DAN SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN Pada zaman pendudukan jepang, pada umumnya tidak terjadi perubahan aasi kecuali hapusnya Raad van justitie sebagai pengadilan untuk golongan Eropa. Dengan undang-undang (osamu serei) nomor 1 tahun 1942 yang mulai berlaku pada tanggal 7 maret 194, dikelurkan aturan peralihan dijawa dan madura. Dengan demikian, cara pidana pun pada umumnya tidak berubah, HIR dan Reglement voor de Buitengewesten serta Landgerechtsreglement berlaku untuk pengadilan negeri (Tihoo Hooin). Pengadilan tinggi (koot Hooin) den pengadilan Agung (Saiko Hooin). Susunan pengadilan ini diatur dengan Osamu Serei nomor 3 tahun 1942 tanggal 20 september 1942. Perbandingan antara HIR dan KUHPidana HIR: A. Hukum formal atau mengatur bagaimana penegakan atau pelaksanaan BW B. Kedudukannya ada pada lapangan hukum privat C. Berlaku sebagian daerah (p.Jawa dan Madura) KUHPpidana: A. Merupakan hukum materiil B. Kedudukannya ada pada lapangan public C. Berlaku untuk selruh Indonesia 1. E. HUKUM ACARA PIDANA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 (DRT) TAHUN 1951
Dengan undang – undang tersebut dapat dikatakan telah diadakan unifikasi hukum acara pidanadan susunanpengadilan yang beraneka ragam sebelumnya. Menurut Pasal 1 undang – undang tersebut dihapus yaitu sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Mahkamah Yustisi di Makasar dan alat penuntut umum padanya. Appelraad di Makasar. Apeelraad di Medan. Segala pengadilan Negara dan segala landgerecht (cara baru) dan alat penuntut umum padanya. Segala pengadilan kepolisian dan alat penuntut umum padanya. Segala pengadilan magistraad (pengadilan rendah). Segala pengadilan kabupaten
8. Segala raad distrik. 9. Segala pengadilan negorij. 10. Pengadilan swapraja. 11. Pengadilan adat.
Hakim perdamaian desa yang diatur oleh Pasal 3a RO itu masih berhak hidup dengan alasan sebagai berikut : 1. Yang dicabut oleh KUHAP ialah yang mengenai acara pidana sedangkan HIR dan Undang – undang Nomor 1 (drt) 1951 juga mengatur acara perdata dan hukum pidana materiil. 2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman juga tidak menghapusnya.
1. F.
LAHIRNYA KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
Setelah lahirnya orde baru terbukalah kesempatan untuk membangun segala segi kehidupan. Puluhan undang – undang diciptakan, terutama merupakan pengganti peraturan warisan kolonial. Sejak Oemar Seno Adji menjabat Menteri Kehakiman, dibentuk suatu panitia di departemen Kehakiman yang bertugas menyusun suatu rencana undang – undang Hukum Acara Pidana. Pada waktu Mochtar Kusumaatmadja menggantikan Oemar Seno Adji menjadi Menteri Kehakiman, penyempurnaan rencana itu diteruskan. Pada Tahun 1974 rencana terseut dilimpahkan kepada Sekretariat Negara dan kemudian dibahas olehwmpat instansi, yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Hankam termasuk didalamnya Polri dan Departemen Kehakiman. Setelah Moedjono menjadi Menteri Kehakiman, kegiatan dalam penyusunan rencana tersebut diitensifkan. Akhirnya, Rancangan Undang – undang Hukum Acara Pidana itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dengan amanat Presiden pada tanggal 12 September1979 Nomor R.08/P.U./IX/1979. Yang terakhir menjadi masalah dalam pembicaran Tim Sinkronisasi dengan wakil pemerintah, ialah pasal peralihan yang kemudian dikenal dengan Pasal 284. Pasal 284 ayat (2) menjajikan bahwa dalam 2 tahun akan diadakan perubahan peninjauan kembali terhadap hukum acara pidana khusus seperti misalnya yang terdapat dalam Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tapi kenyataannya setelah 19 tahun berlakunya KUHAP, tidak ada tanda – tanda adanya usaha untuk meninjau kembali acara khusus tersebut, bahkan dengan PP Nomor 27 Tahun 1983 telah ditegaskan oleh Pemerintah bahwa penyidikan delik – delik dalam perundang – undangan pidana khusus tersebut, dilakukan oleh berikut ini. 1. Penyidik 2. Jaksa. 3. Pejabat Penyidik yang berwenang yang lain, berdasarkan peraturan perundang – undangan (Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983).
Rancangan Undang – Undang Hukum Acara Pidana disahkan oleh siding paripurna DPR pada tanggal 23 September 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi undang – undang pada tanggal 31 Desember 1981 dengan nama KITAB UNDANG – UNDANG ACARA PIDANA (Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981, LN 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209. Bukti dalam pengertian sehari-hari adalah segala hal yang dipergunakan untuk meyakinkan pihak lain yang dapat dikatakan macamnya tidak terbatas asalkan bukti tersebut bisa meyakinkan pihak lain tetang pendapat, peristiwa, keadaan. Tetapi Pengertian bukti menurut hukum adalah sudah ditentukan menurut UU, apa saja? Yuk kita simak dibawah ini: Didalam ilmu hukum acara perdata, untuk membuktikan suatu dalih tentang hak dan kewajiban didalam sengketa pengadilan, macamnya telah ditentukan oleh UU yaitu: 1. alat bukti tertulis 2. alat bukti saksi 3. alat bukti persangkaaan 4. alat bukti pengakuan 5. alat bukti sumpah Dalam hukum acara perdata penyebutan alat bukti tertulis (surat) merupakan alat bukti yang utama, karena surat justru dibuat untuk membuktikan suatu keadaan, atau kejadian yang telah terjadi atau perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh seseorang nantinya. (Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 BW) Hal ini berbeda dengan penyebutan alat-alat bukti dalam hukum acara pidana yang urut-urutan alat bukti itu sebagai berikut: 1. Keterangan saksi 2. Keterangan ahli 3. Surat 4. Petunjuk 5. Keterangan terdakwa. Jadi keterangan saksi disini adalah alat bukti yang utama. Kenapa? Karena seseorang didalam melakukan kejahatan tentu akan berusaha menghilangkan jejaknya, sehingga dalam perkara pidana, pembuktian akan dititikberatkan pada keterangan saksi. (KUHAP, Pasal 184 ayat 1) Perluasan pengertian alat bukti yang sah dalan KUHAP sesuai dengan perkembangan teknologi telah diatur dalam pasal 26 A UU No.31 Tahun 1999 yaitu: Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat 2 UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, khususnya untuk tidak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari: a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dilihat, dibaca, dan atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekan secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna. Semua alat bukti tersebut tentunya untuk dipergunakan membuktikan peristiwa yang dikemukakan di
muka sidang. Sumber: http://id.shvoong.com/law-and-politics/1922279-alat-bukti/#ixzz1oKK25swi
A.
Alat Bukti
Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (”KUHAP”) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatief wettelijk , hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian (Martiman Prodjohamidjojo , Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, hal. 19). Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.
B.
Barang Bukti
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu: a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c.
benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
d.
benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e.
benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,
Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti (Ratna Nurul Afiah , Barang Bukti Dalam Proses Pidana, hal. 14).
Selain itu di dalam Hetterziene in Landcsh Regerment (”HIR”) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-beslag di antaranya: a.
Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (corpora delicti)
b.
Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (corpora delicti)
c.
Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (instrumenta delicti)
d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (corpora delicti)
Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab undang-undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum. Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik (Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, hal. 254). Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti : a. b.
Merupakan objek materiil Berbicara untuk diri sendiri
c.
Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
d.
Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa
Menurut Martiman Prodjohamidjojo , barang bukti atau corpus delicti adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti terebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.
Jadi, dari pendapat beberapa Sarjana Hukum di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah : a.
Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
b.
Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
c.
Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
d.
Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara f. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat [1] KUHP) (Ratna Nurul Afiah , Barang Bukti, hal.19).
Bila kita bandingkan dengan sistem Common Law seperti di Amerika Serikat, alat-alat bukti tersebut sangat berbeda. Dalam Criminal Procedure Law Amerika Serikat, yang disebut forms of evidence atau alat bukti adalah: real evidence, documentary evidence, testimonial evidence dan judicial notice (Andi Hamzah). Dalam sistem Common Law ini, real evidence (barang bukti) merupakan alat bukti yang paling bernilai. Padahal real evidence atau barang bukti ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita.
Bila memperhatikan keterangan di atas, tidak terlihat adanya hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut: 1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHAP); 2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani; 3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU.
Dasar hukum: 1. Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB), (S. 1848 No. 16, S.1941 No. 44) 2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
