Salinan Simultax Persiapan Uas Genap Diii Pajak Tk 2

SIMULTAX PERSIAPAN UAS GENAP DIII PAJAK P AJAK TK 2 | Table Of Contents

2

Table Of Contents_____________________________ ________________________________________________________ ____________________________ _ 2 AKM II ____________________________ ________________________________________________________ ______________________________________ __________ 4 ACCOUNTING FOR PENSION AND POSTRETIREMENT POSTRETIREMENT PENSION _________________________ _________________________ 4 DILITUVES SECURITIES DAN EARNING PER SHARE ___________________________________ ___________________________________ 11 Accounting for Leases ____________________________________ ______________________________________________________ _____________________ ___ 18 Accounting Changes and Error Analysis ______________________________________ ___________________________________________ _____ 27 Statement of Cash Flows _____________________________________ _______________________________________________________ __________________ 31

Aplikasi Komputer II___________________________ ______________________________________________________ ___________________________ 37 ETIKA PROFESI __________________________________________________________ 86 Pertemuan 9 – 9 – 10__________________ 10_____________________________________ _____________________________________ ________________________ ______ 86 Pertemuan 11 ____________________________________ ______________________________________________________ ___________________________ _________ 88 Pertemuan 12 ____________________________________ ______________________________________________________ ___________________________ _________ 89 Pertemuan 13 ____________________________________ ______________________________________________________ ___________________________ _________ 92 Pertemuan 14-16 _________________________________________________ _____________________________________________________________ ____________ 94

Lab Pot Put _____________________________ ________________________________________________________ ________________________________ _____ 95 PPh Pasal 22 _______________________________ __________________________________________________ __________________________________ _______________ 95 PPh Pasal 23 _______________________________ __________________________________________________ __________________________________ _______________ 97 PPh Pasal 26 _______________________________ __________________________________________________ _________________________________ ______________ 101 PPh 15 ___________________________________ _____________________________________________________ _________________________________ _______________ 103 PPh 4(2) _____________________________________ ________________________________________________________ ______________________________ ___________ 104

MANKEU __________________________ _____________________________________________________ ____________________________________ _________ 109 STOCK VALUATION ___________________ ______________________________________ _____________________________________ ____________________ __ 109 INVESTMENT DECISION CRITERIA _______________________________________________ _______________________________________________ 113 RISK ANALYSIS AND PROJECT EVALUATION _______________________________ _______________________________________ ________ 118 THE COST OF CAPITAL ____________________________________ ______________________________________________________ ____________________ __ 121 CAPITAL STRUCTURE POLICY _____________________ ________________________________________ ______________________________ ___________ 124 DIVIDEND POLICY ____________________________________ ______________________________________________________ _______________________ _____ 128 LATIHAN SOAL MANAJEMEN KEUANGAN ____________________________________ ________________________________________ ____ 131

PBB __________________________________________________________________ 134 PBB SEKTOR PERKEBUNAN ___________________________________ ____________________________________________________ _________________ 139 PBB PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN ____________________________________ ______________________________________________________ ____________________ __ 145 PBB SEKTOR LAINNYA ____________________________________ ______________________________________________________ ____________________ __ 152

PPN __________________________________________________________________ 154 PERTEMUAN 9 ____________________________________ ______________________________________________________ __________________________ ________ 154

DIVISI PENDIDIKAN KM PAJAK | ROCKY [085755567395]

SIMULTAX PERSIAPAN UAS GENAP DIII PAJAK P AJAK TK 2 | Table Of Contents

3

PERTEMUAN 10 DAN 11 _____________________________________ ______________________________________________________ _________________ 156 PPN ATAS PENYERAHAN AKTIVA YANG TUJUAN SEMUALA TIDAK DIPERJUALBELIKAN DIPERJUALBELIKAN ____ 163 PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI ____________________________________ _____________________________________ _ 171 PEDOMAN PENGKREDITAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN ______________________ _____________________________________ _______________ 175

Pajak Internasional _____________________________________________________ 185


SIMULTAX PERSIAPAN UAS GENAP DIII PAJAK TK 2 | AKM II

4

ACCOUNTING ACCOUNTI NG FOR PENSION AND POSTRETIREMENT PENSION A. Sifat Dasar Rencana Pensiun Rencana Pensiun (Pension Plan) adalah suatu rencana dimana pemberi kerja m emberikan manfaat (pembayaran) bagi para pekerja yang telah pensiun atas kinerja mereka selama masa kerja. Akuntasi/pelaporan atas pensiun diperlakukan secara terpisah antara akuntansi untuk pemberi kerja (employer) dan akuntansi untuk Dana Pensiun P ensiun (Pension Fund) . Perusahaan/employer adalah pihak yang mendanai pensiun sehingga timbul cost dan contributions kepada Pension fund. Sedangkan Pension Fund adalah pihak yang menerima contributions dari employer, mengelola aset pensiun dan membayarkan manfaat pensiun kepada para pekerja yang telah pensiun. Sifat Rencana Pensiun terdiri dari: Contributory : pekerja yang menanggung beban pemabayaran/melakukan iuran  pensiun.  

Non-Contributory Qualified Pension Plans dan

: pemberi kerja yang menanggung semua beban (cost). : memperbolehkan employer’s contributions sebagai pengurang penghasilan dari dana pensiun dibebaskan dari pajak (offer tax benefits)

Dua jenis Rencana Pensiun yang umum, yaitu: Defined Contribution Plan Nilai employer’s contribution ditentukan dari plan (jumlahnya tetap) Nilai manfaat (Benefit) berdasarkan jumlah yang ditentukan sendiri/dari iuran pekerja sendiri Resiko (penerimaan manfaat /pembayaran) ditanggung oleh pekerja 













Umumnya berlaku pada pegawai swasta



Defined Benefit Plan Nilai employer’s contribution ditentukan oleh aktuaris (jumlahnya beragam) Nilai manfaat yang diterima jumlahnya tetap

Resiko ditanggung pemberi kerja dalam hal dana pensiun kekurangan dana ketika membayar manfaat pensiun kpd pekerja Umumnya berlaku pada PNS

Peran Aktuaris dalam Akuntasi atas Pensiun Aktuaris adalah orang yang memiliki kemampuan dan telah ber-sertifikat (minimal progam diploma) untuk menentukan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa mendatang dan pengaruh dari keuangan. Dalam menentukan nilai manfaat pensiun, aktuaris memeperhatikan hal-hal sebagai berikut (actualrial assumptions). Tingkat kematian (Mortality rates)  Perputaran pekerja (Employee turnover)  Tingkat bunga dan penghasilan (Interest and Earnig Rates)  Frekuensi pengawai yang pensiun dini (Early Retirement Frequency)  Rencana gaji masa menadatang (Future Salaries)  B. Akuntasi untuk Dana Pensiun Dalam pelaporan/akuntansi atas dana pensiun terdapat dua hal yang menjadi pokok bahasan: 1. Berapa jumlah kewajiban (liability) yang seharusnya dilaporkan perusahaan (employer) dalam laporan keuangan? 2. Berapa jumlah beban pensiun (pension expense) selama satu periode?



5

Mengukur Nilai Kewajiban Pensiun (Liability) Kewajiban Pensiun yang disebut sebagai employer’s obligation pension adalah nilai pengantian yang ditangguhkan, yang merupakan kewajiban (liability) bagi pemberi kerja kepada para pekerja atas kinerja mereka menurut ketentuan rencana pensiun (pension plan). Tiga metode dalam mengukur employer’s obligation pension , yaitu: Vested Benefit Obligation, aktuaris menghitung Present Value dari cash flows yang  diharapkan hanya menggunakan vested benefits pada tingkat gaji yang diterima saat ini (Current Salary Level). Accumulated Benefit Obligation, aktuaris menghitung Present Value dari cash flows yang  diharapkan menggunakan vested benefit dan non-vested benefit . 

Defined Benefit Obligation , aktuaris menghitung Present Value dari pembayaran yang diperlukan di masa mendatang untuk melunasi kewajiban yang timbul dari kinerja pekerja pada saat ini dan periode sebelumnya. Metode ini yang diakui oleh IASB.

Net Defined Benefit Obligation (Asset) Net Dedfined Benefit Obligation mengacu pada status dana dan menggambarkan jumlah defisit atau surplus terakait defined pension plan. Berikut rumus penghitungannya

Net DBO = Defined Benfit Obligation – Fair Value of Plan Asset (jika ada) Contoh 1

Keterangan: Apabila Defined Benefit Obligation > Plan Asset maka defisit Apabila Defined Benefit Obligation < Plan Asset maka surplus  

Melaporkan Perubahan dalam Defined Benefit Oblogation (Asset) IASB menghendaki:  Semua perubahan dalam DBO dan Plan Asset pada periode saat ini diakui dalam Comprehensive Income.  Perusahaan mencatat perubahan yang timbul dari perbedaan elemen antara pension liability dan asset dalam bagian yang berbeda di Statement of Comprehensive Income. Tiga Komponen dalam Biaya Pensiun ( Pension Cost) a) Service Cost  Current Service Cost - meningkatnya Present Value Defined Benefit Obligation selama karyawan bekerja dalam periode saat ini.  Past Service Cost – perubahan dalam present Value Defined Benefit Obligation selama karyawan bekerja selama periode sebelumnya. Biasanya timbul karena adanya perubahan rencana (plan amandement)  Dilaporkan dalam Comprehensive Income dalam bagian operating section dan mempengaruhi net income. b) Net Interest  Dihitung dengan mengalikan discount rate dengan DBO (Defined Benefit Obligation)  Hasilnya akan dilaporkan dibawah operating section di dalam Comprehensive Income.

Interest Expense : Discount Rate x Defined Benefit Obligation Interest Revenue : Discount Rate x Defined Benefit Asset (Plan Asset)



6

c) Remeasurements  Gain and Losses terkait Defined Benefit Obligation  Gain and Losses terkait Defined Benefit Asset (Plan Asset)  Komponen ini dilaporkan dalam Other Comprehensive Income (Net of Tax) Plan Asset dan Actual Return Pension Plan Asset biasanya investment dalam bentuk saham, obligasi, sekuritas lainnya, maupun real estate yang dipegang perusahaan dengan alasan untuk memperoleh imbalan. Plan Asset dilaporkan pada Fair Value. Contoh 2 : Pada 1 Januari 2015 PT A mempunyai pension plan asset sebesar Rp 4.500.000 selama tahun 2015 PT A membayar kontribusi kepada dana pensiun dan membayar manfaat pensiun kepada karyawan yang telah pensiun masing-masing sebesar Rp 500.000 dan Rp 350.000, dimana actual return on plan asset selama setahun Rp 210.000. Hitunglah jumlah plan asset pada akhir tahun 2015.

Plan asset, January 1, 2015 Contribution by PT A Actual return Benefits paid to employee Plan asset, December 31, 2015

Rp 4.500.000 500.000 210.000 (350.000) Rp 4.860.000

Actual Return on Plan Asset dan Employer’s contributions meningkatkan pension plant asset. Benefits Paid yang dibayarkan kepada karyawan yang pensiun mengurangi pensiun plan asset.

Actual Return = (Plan Asset Ending – Plan Asset Beginning) – (Contributions – Benefits Paid) Contoh 3 : Menggunakan informasi pada contoh 2

Plan asset, December 31, 2015 Plan asset, January 1, 2015 Increase in fair value of plan assets Deducr: Contribution by PT A Add:Benefits paid to employee Actual Return

Rp 4.860.000 (4.500.000) 360.000 Rp 500.000 (350.000)

(150.000) Rp 210.000

C. Worksheet Berikut ini adalah bentuk dari Pension Worksheet



7

Keteranagan tamabahan:  Ending balance pada Plan Asset/Liability harus sama dengan net balance pada memo record.  Pension Asset/Liability adalah perbedaan antara defined benefit obligation dan plan asset.  Pension Liability terjadi apabila defined benefit obligation > plan asset.  Pension Asset terjadi apabila defined benefit obligation < plan asset. Contoh Worksheet 1 : PT B memiliki informasi terkait rencana pensiun selama tahun 2015 sebagai berikut. օ Plan assets 1 Januari 2015 Rp 100.000. օ Defined benefit obligation 1 Januari 2015 Rp 100.000. օ Annual service cost sebesar Rp 10,000. օ Discount rate sebesar 10 percent. օ Funding contributions sebesar Rp 8.000. օ Benefits paid selama tahun 2015 adala Rp 7.000. Instruksi: Buatlah pension worksheet dan jurnal pada 31 Desember 2015. Penyelesaian: a. Pension Worksheet PT B tahun 2015

b. Jurnal pada 31 Desember 2015 Pension Expense Cash Pension Asset/Liability

10.000 8.000 2.000

Pension Reconciliation December 31, 2015 Defined benefit obligation (Credit) Plan asset at fair value (Debit) Pension asset/liability

Rp 113.000 111.000 Rp 2.000

Past Service Cost Perubahan pada present value dari defined benefit obligation akibat perubahan rencana ( Plan Amandement ) atau suatu pengurangan (Curtailment).



8

Contoh Worksheet 2 : Melanjutkan contoh 1.3 pada 1 Januari 2016 PT B mengubah pension plan dimana present value dari defined benefit obligation seharusnya sebasar Rp 85.000. Informasi tamabhan terkait pension plan PT Bselama tahun 2016 adalah sebagai berikut. օ Annual service cost sebesar Rp 9.500. օ Discount rate sebesar 10 percent. օ Annual funding contributions adalah Rp 20.000. օ Benefits paid to retirees selama tahun 2016 Rp 8.000. օ Actual return on plan asset Rp 11.100 Instruksi: Buatlah pension worksheet dan jurnal pada 31 Desember 2016. Penyelesaian: a. Pension Worksheet PT B selama tahun 2016

b. Jurnal pada 31 Desember 2016 Pension Expense Fin. Cost/Int Expense Cash Pension Asset/Liability

94.500 8.700 20.000 83.200


Rp 219.300 134.100 Rp 85.200

Remesurement Remesurement terjadi karena suatu keadaan yang tidak dapat dikendalikan dan tidak diharapkan yang merupakan akibat dari Perubahan fair value dari plan asset secara tiba-tiba dan jumlah yang be sar.  Perubahan dalam actuarial assumption yang mempengaruhi jumlah defined benefit  obligation.



9

Gain and losses akibat remesurement dilaporkan dalam Other Comprehensive Income. Remesurement umumnya terdiri dari 2 jenis, yaitu: 1) Asset Gains and Losses Perbedaan antara actual return dengan interest revenue yang dihitung dalam menentukan net interest. Asset gains Asset Losses

: Actual Returns > Interest Revenue : Actual Returns < Interest Revenue

Contoh 4 : PT C mempunyai plan asser pada 1 Januari 2015 sebesar Rp 100.000 dan discount rate selama setahun 7%. Actual return on plan asset selama tahun 2015 Rp 9000. Maka tentukan gain or losses PT C terkait adanya remesurement. Penyelesaian:

Actual Return Less: Interest Revenue (7% x Rp 100.000) Asset gain

Rp 9.000 7.000 Rp 2.000

2) Liability Gains and Losses Liability gains and losses adalah gains and losses dari perubahan defined benefit obligation. Hal yang dapat merubah defined benefit obligation adalah actuarial assumption (indikator yang digunakan aktuaris dalam menentukan nilai manfaat pensiun). Contoh Worksheet 3: Melanjutkan contoh Worksheet 2, berikut informasi terkait pension plan PT selama tahun 2017. օ Annual service Rp 13.000. օ Discount rate sebesar 10%, dengan estimated income 10% օ Actual return on plan assets Rp 11.000. օ Annual funding contributions Rp 25.000. օ Benefits paid to retirees selama setahun Rp 10.500. օ Perubahan pada actuarial assumptions mengakibatkan defined benefit obligation pada akhir tahun sebesar Rp 270.000.

Instruksi: Buatlah pension worksheet dan jurnal pada 31 Desember 2017. Penyelesaian: a. Pension Worksheet PT B selama tahun 2017



Penghitungan Asset Loss: Beginning plan assets Discount rate Expected interest revenue Actual return Assets loss Penghitungan Liability Loss : Dec, 31, 2016, balance Service cost Interest exxpense Benefits paid Dec. 31, 2017, balance before adjustment Dec. 31, 2017, balance as determined by actuary Liability loss

10

Rp 134.100 10% Rp 13.410 11.000 (Rp 2.410) Rp 219.300 13.000 21.930 (10.500) Rp 243.730 270.000 (Rp 26.270)

b. Jurnal pada 31 Desember 2017 Pension Expense Fin. Cost/Int Expense Other Comprehensive Income (G/L) Cash Pension Asset/Liability

13.000 8.520 29.610 25.000 26.130


Rp 270.000 158.600 Rp 85.200

D. Pelaporan Pensiun pada Laporan Keuangan Pension Expense  Service cost dilaporkan pada bagian operating income  Net interest dilaporkan pada bagian yang terpisah dengan operating income (tepatnya pada bagian finaciang) Gains and Losses akibat Remesurement  Gains and Losses akibat remesurement diakui pada Other Comperehensive I ncome  Tidak diakui dalam net income.



11

DILITUVES SECURITIES DAN EARNING PER SHARE A. Dilutives Securities Dilutives securities adalah instrumen/sekuritas yang dapat dikonversi. Berikut ini yang termasuk sekuritas yang dapat dikonversi. 1. Convertible Debt Convertible Debt adalah obligasi dapat dikonversi menjadi Ordinary Share atau pelunasannya menggunakan Ordinary Share. Ada dua alasan perusahaan menerbitkan Convertible, yaitu: untuk meningkatkan equity capital tanpa menyerahkan kepemilikan 

memperoleh pembiayaan utang dengan tingkat bunga yang redah Dalam melakukan pencatatan terhadap Convertible Debt perusahaan biasanya menggunakan metode “with-and-without”. Convertible debt dalam akuntasi dianggap sebagai “ compound component”



Contoh: PT Baba menerbitkan 3000 convertible debt pada awal tahun 2015. Obligasi tersebut jatuh tempo pada akhir tahun 2018, dimana stated interest rate sebesar 6% sedangkan market rate sebesar 9%. Obligasi tersebut diterbitkan pada nilai par sebesar Rp 1000 per obligasi (nilai nominal dari penerbitan obligasi tersebut Rp 30.000.000). Interest payable dibayaarkan setiap tahun. Setiap obligasi dikonversi menjadi 250 lembar ordinary share dengan nilai par Rp10 per lembar. Tentukan: a. Jurnal atas penerbitan convertible debt diatas. b. Jurnal apabila convertible debt tidak dikonversi hingga jatuh tempo. c. Jurnal apabila dikonversi menjadi Ordinary Share pada saat jatuh tempo d. Jurnal apabila dikonversi pada 31 Desember 2017 (sebelum jatuh tempo) e. Jurnal apabila dibeli kembali (repurchase) Penyelesaian: a. Penerbitan convertible debt

PV principle PV interest

 +.94  − . 4 = (6% x 3.000 x Rp 10.000) x .9

= (3.000 x Rp 10.000) x

PV of liability component

= Rp 21.252.756 = Rp

5.831.496

= Rp 27.084.252

Fair value of convertible debt at date of issuance Less: Fair value of liability component at date of issuance Fair value of e uit com onent at date of issuance

Rp 30.000.000 ( 27.084.252) R 2.915.748

Jurnal pada 1 Januari 2015 Cash

30.000.000 Bonds

a able b. Apabila tidak dikonversi hingga jatuh tempo (maturity) Bonds Payable Cash

30.000.000 30.000.000



12

Catatan: Jumlah Share Pemium-Convertion Equity sebesar Rp 2.915.748 akan ditransfer ke dalam akun Share Premium—Ordinary. c. Jurnal apabila dikonversi menjadi Ordinary Share pada saat jatuh tempo Share Premium-Convertion Equity Bonds Payable Share Capital-Ordinary Share Premium-Ordinary

2.915.748 30.000.000 7.500.000 25.415.748

d. Jurnal apabila dikonversi pada 31 Desember 2017 (sebelum jatuh tempo) Skedul Amortisasi Obligasi Date Cash Paid Interest Discount Carrying Amouny Expense Amortized of Bonds 1/1/15 Rp 27.084.252 31/12/15 Rp 1.800.000 Rp 2.437.583 Rp 637.583 27.721.835 31/12/16 1.800.000 2.494.965 694.965 28.416.800 31/12/17 1.800.000 2.557.512 757.512 29.174.312 31/12/18 1.800.000 2.625.688 825.688 30.000.000 Jurnal 31 Desember 2017 Share Premium-Convertion Equity Bonds Payable Share Capital-Ordinary Share Premium-Ordinary

2.915.748 29.174.312 7.500.000 24.590.060

e. Apabila convertiblle debt tersebut dibeli kembali oleh PT Baba pada akhir tahun 2016, dengan keterangan tambahan sebagai berikut. Fair value dari convertible debt (termasuk komponen liability dan equity) berdasarkan harga yang berlaku di pasar sebesar Rp 28.500.000 Fair value dari komponen liability Rp 28.000.000. dihitung dari PV atas non-convertible bonds dengan jangka waktu yang sama 2 tahun. Maka dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. 



Present value of liability component at 31 Dec 2016 (sesuai pasar) Carrying value of liability component at 31 Dec 2016 Gain on repurchase

Rp 28.000.000 ( 28.416.800) Rp 416.800

Fair value of convertible debt at 31 Dec 2016 (with equity component) Rp 28.500.000 Less: fair value of liability component (non-convertible debt) ( 28.000.000) Fair value of equity component at 31 Dec 2016 (without liability) Rp 500.000 Jurnal pada 31 Desember 2016 Bonds Payable Share Premium – Convertion Equity Gain on repurchase Cash

28.416.800 500.000 416.800 28.500.000

2. Convertible Preference Share Convertible Preference Share dicatat sebagai bagian dari equity.  

Ketika Preference Share dikonversi atau dibeli kembali tidak ada gain or loss yang diakui.

Contoh: PT Lala menerbitkan 1000 lembar convertible Prefernce Share dengan nilai par Rp 100, saham diterbitkan dengan harga Rp 10.000 per lembar. Buatlah jurnal untuk peristiwa sebagai berikut.



13

a. Penerbitan Preference Share b. Apabila dikonversi menjadi Ordinary Share sebanyak 50.000 lembar dengan nilai par Rp10 c. Apabila dibeli kembali/repurchased sebesar fair value yang pada saat ini sebesar Rp 1.500.000 Penyeelesaian: a. Penerbitan Preference Share Cash (1000lbr x Rp 1000) Share Capital – Preference (1000lbr x Rp 100) Share Premium – Convertion Euqity

1.000.000 100.000 900.000

b. Jika dikonversi menjadi Ordinary Share Share Capital – Preference (1000lbr x Rp 100) Share Premium – Convertion Euqity Share Capital – Ordinary (30.000lbr x Rp 10) Share Premium – Ordinary

100.000 900.000 300.000 700.000

c. Jika dibeli kembali sesuai nilai Fair value sebesar Rp 1.500.000 Share Capital – Preference (1000lbr x Rp 100) Share Premium – Convertion Euqity Retained Earning Share Prremium – Ordinary

100.000 900.000 500.000 1.500.000

3. Share Warrants Warrants adalah suatu sertifikat yang memeberi hak kepada pemegang saham untuk membeli saham dengan harga tertentu pada periode waktu yang telah dientukan dalam sertifikat tersebut. Warrant umunya direlisaasikan apabila harga pasar saham lebih tinggi dari pada harga saham yang telah ditentukan dalam sertifikat warrant. Share warrant umunya diterbitkan menurut tiga kondisi: Untuk membuat harga sekuritas lebih menarik 

Pemegang saham sebelumnya memiliki hak preemptive untuk membeli Ordinary Share Diberikan kepada para eksekutif sebagai bentuk kompensasi Preemptive right adalah hak yang dimiliki oleh pemegang saham untuk membeli Ordinary Share dengan harga yang telah ditentukan di periode tertentu atau hak bagi pemegang saham untuk mempertahankan proporsi kepemilikan sahamnya dalam suatu perusahaan. Share warrant biasanya memiliki jangka waktu yang lama sekitar 5-10 tahun. Perusahaan menggunakan metode “with-and-without”.  

Contoh: PT Sasa menerbitkan obligasi 10.000 dengan warrant untuk masa 5 tahun. Diasumsikan bahwa warrant menyediakan pilihan untuk membeli Ordinary Share dengan nilai par Rp5 dan Fair value Rp25. Pada saat itu Ordinary Share PT Sasa fair valuenya Rp30 per lembar. Nominal obligasi ditetapkan seharga Rp 10.000.000 (par obligasi Rp 1.000). Tingkat suku bunga pasar sebesar 8,75%. Pada contoh ni PT Sasa menjual obligasinya Rp 10.200.000 dimana future value dari cash flow yang diperoleh dari obligasi sebesar Rp 9.707.852. Tentukan jurnal atas: a. penerbitan obligasi tersebut dengan warrant. b. apabila investor menggunakan seluruh warrant sebesar 10.000 (satu warrant untuk satu lember Ordinary Share) Penyelesaian: a. Jurnal saat penerbitan obligasi dengan warrant

Fair value of bonds with warrants Less: Fair value of liability component at date of issuance Fair value of equity component at date of issuance

Rp 10.200.000 ( 9.707.852) Rp 492.148



Cash

14

10.200.000

Bonds Payable Share Premium – Share Warrants b. Jurnal apabila warrant direalisasikan untuk membeli Ordinary Share Cash (10.000 x Rp 25) Share Premium – Share Warrants Share Capital – Ordinary (10.000 x Rp 5) Share Premium – Ordinary

9.707.852 492.148

250.000 492.148 50.000 692.148

4. Akuntasi untuk Share Compensation Plans Share Compensation Plans adalah:

Kompensasi yang diberikan berdasarkan kinerja Untuk memotivasi karyawan agar semangat kerjanya Untuk memelihara para eksekutif dan merekrut talenta baru Berdasarkan IASB perusahaan mengakui compensation cost dengan menggunakan metode fair value. Share Option Plans Dua masalah utama akuntanasi atas share option plans: Menetukan (Expense), compensation expense ditentukan berdasarkan fair value dimana share option direalisasi/terdapat pemberian saham kepada karyawan (compensation share). Mengalokasikan Beban (Expense), beban diakui pada dalam periode dimana karyawan melakukan pekerjaan mereka. Seolah-olah perusahaan telah membebankan hadiah saham kepada karwannya.   





Contoh: Pada 1 September 2014 para pemegang saham PT Bara menyetujui untuk memberikan option kepada para eksekutif untuk membeli 10.000 lembar Ordinary Share dengan par Rp100. Option tersebut diberikan sejak Januari 2015 hingga akhir 2024. Apabila compensation expense telah ditentuakn oleh PT Bara sebesar Rp 22.000.000 dengan masa manfaat 2 tahun dimulai sejak awal 2015. Diketahui jika harga saham yang telah ditetapkan sebesar Rp 6000 dimana fair value saham pada waktu itu sebesar Rp 7000. Para eksekutif dapat menggunakan option tersebut kapanpun dalam jangka waktu 10 tahun. Buatlah jurnal a. Untuk mencatat compensation expense selama tahun 2015 (31 De sember 2015)

Compensation Expense 11.000.000 Share Premium – Share Options 11.000.000 (Rp 22.000.000 : 2 thn) b. Ketika option direalisasikan oleh para eksekutif hanya sebesar 20% pada 1 Juni 2018 Cash (20% x 10.000 x Rp6.000) 12.000.000 Share Premium – Share Options (20% x Rp 22.000.000) 4.400.000 Share Capital – Ordinary (2.000 x Rp100) Share Premium – Ordinary

200.000 16.200.000

c. Apabila dalam jangka waktu 10 tahun option tersebut tidak direalisasikan oleh para eksekutif (Expiration) maka Share Premium – Share Options (80% x Rp 22.000.000) Share Premium – Expiration Shares Option

17.600.000 17.600.000

B. Earning per Shares EPS adalah penghasilan yang diperoleh dari setiap Ordinary Shares. EPS yang dicatat oleh perusahaan hanya atas Ordinary Shares.



15

Weigthed Average Number of Ordinary Shares

Perusahaan harus menetukan rata-rata tertimbang Ordinary Share yang beredar dengan menggunakan fraksi periode (lamanya) saham tersebut beredar. Apabila terjadi Share Dividend ataupun Share Split maka perusahaan harus melakukan penyesuaian pada jumlah sebelumnya (restate) Contoh: PT Banana mempunyai perubahan Ordinary Share yang beredar selama tahun 2015





Hitunglah Weigthed Average Nimber of Ordinary Share pada PT Banana ter sebut. Penyelesaian:

EPS dibedakan menjadi dua yaitu: a. EPS Simple Structure , perusahaan hanya memeiliki Ordinary Share dan Preference Share dalam struktur modalnya. EPS =

Net Income−Preference Dividend Weigthed Average Number of Outstanding Ordinary Shares

b. EPS Complex Structure 



perusahaan memiliki Ordinary Share, Convertible Securities (Preference Share Convertible dan debt convertible), options, warrant, atau hak-hak lainnya. Maka perusahaan menghitung EPS Basic dan EPS Diluted.



EPS Basic EPS Dilutif

16

: apabila convertible securities telah direalisasikan/diubah menjadi Ordinary Share. : apabila convertible securities belum diralisasikan menjadi Ordinary Share.

Contoh: Apabila diketahui A Company mempunyai data sebagai berikut: Weigthed Average Number of Ordinary Share sebesar 1.000.000 lembar  Net Income sebesar $2.500.000 

Pajak yang berlaku sebesar 30% PT Bala memiliki struktur modal sebagai berikut: a. Preference Share Convertible, $1.000.000, 10%, 100.000 lembar. Dimana setiap 1 lembar Preference Share diubah menjadi 2 Ordinary Share. b. Debt Convertible I, $200.000, 5%, dimana setiap $1000 diubah menjadi 100 lembar Ordinary Share. c. Warrant/option, 100.000 lembar, ($25 dan fair value $50) d. Debt converible II, $300.000, 10%, dimana setiap $1000 diubah menjadi 100 lembar Ordinary Share. Hitunglah EPS Basic dan EPS Diluted. Penyelesaian: 

EPS Basic

Net Income−Preference Dividend Weigthed Average Number of Outstanding Ordinary Shares $..−% x $. = .. lembar =

= $ 2,49

EPS Diluted Untuk menetukan EPS Diluted maka terlebih dahulu kita tentukan apakan sekuritas tersebut dilutif atau anti dilutif, caranya dengan membandingkan EPS Basic dengan EPS Diluted masingmasing sekuritas. Apabila EPS Diluted < EPS Basic maka dilutif Apabila EPS Diluted > EPS Basic maka anti dilutif, anti dilutif tidak memiliki EPS Penetuan dilutif atau tidak dilutif setiap sekuritas a. Preference Share Convertible EPS Diluted =

Dividend = % x $. = $ 0,05 < $ 2,49 ∑Ordinary Share . lembar

Dilutif

Keterangan: 200.000 lembar (100.000 lbr x 2 lbr Ordinary Share) b. Debt Convertible I

Interest = % % x $. = $ 0,35 < $ 2,49 ∑Ordinary Share . lembar $.    = 20.000 lembar Keterangan: $ EPS Diluted =

Dilutif

70% artinya net of tax c. Warrant/option Untuk warrant ditentuan berdasarkan fair value dangan harga yang telah ditentukan oleh perusahaan, maka karena $25 < $50 sebagai fair value maka Dilutif. d. Debt Convertible II EPS Diluted =

Interest = % % x $3. = $ 0,7 ∑Ordinary Share 3. lembar

Dilutif

Kemudian menghitung EPS Diluted dengan mengurutkan dari EPD Diluted yang terkecil, kecuali untuk warrat selalu berada diurutan pertama.



Sekuritas EPS Basic

Net Income/ Dividend/Interest (a) $ 2.490.000

a. Warrant/Option Total b. Preference Share Total c. Debt Convert I Total d. Debt Convert II Total Jadi EPS Diluted adalah $ 1,94

$ 2.490.000 10. 000 $ 2.500.000 7.000 $ 2,507.000 21.000 $ 2.528.000

Jumlah lembar O/S (b) 1.000.000 50.000 1.050.000 200.000 1.250.00 20.000 1.270.000 30.000 1.300.000

17

EPS (a)/(b) $ 2,49

$ 2,37 $ 2,00 $ 1,97 $ 1,94



18

Accounting for Leases Lease adalah perjanjian kontrak sewa antara lessor dengan lessee yang memberikan hak kepada lessee untuk meggunakan barang tertentu milik lessor dalam periode yang telah ditentukan. Kelompok terbesar barang yang disewakan mencakup: Peralatan teknologi informasi Transportasi seperti truk, pesawat, dan sebagainya Bangunan Barang-barang sektor pertanian (Agriculture)    

Adapun keuntungan dari leasing antara lain: 1. Pembiayaan 100% dengan tingkat bunga tetap 2. Proteksi terhadap keusangan 3. Fleksibel 4. Pembiayaan yang lebih murah 5. Tax Adnvantages 6. Off-Balance-Sheet Financing Leasing terbagi menjadi dua, yaitu: a. Operational leases Operational leases adalah perjanjian sewa yang tidak menimbulkan transfer manfaat/benefits dan risiko kepemilikan secara subtansial. Jurnal operational leases Lesse Lessor Jurnal pada saat persetujuan kontrak sewa Rent Expense xxx Cash xxx Cash xxx Rent Revenue xxx Jurnal Depreciation Aset No Entry Depreciation Expense xxx Acc. Depreciation-Equipment xxx b. Financial leases Ada empat kriteria atau syarat suatu perjanjian sewa (lease agreement) dikategorikan sebagai financial leases. Empat kriteria tersebut adalah sebagai berikut. 1. Transfer of ownership test Apabila perjanjian sewa menimbulkan perpindahan kepemilikan aset dari lessor kepada lessee. Dengan kata lain hak kepemilikan berpindah ke tangan penyewa/lessee. 2. Bargain purchase option test Maksudnya lessee diberikan hak untuk membeli aset yang disewakan dengan harga yang lebih rendah dari fair value sebenarnya aset tersebut. 3. Economic life test Jangka waktu sewa/lease hampir menyamai masa manfaat atau umur ekonomis aset yang disewakan. Jangka waktu sewa sekitar 75% dari umur eko nomis suatu aset. 4. Recovery of investment Apabila present value dari pembayaran minimum lease sama dengan atau melebihi fair value aset maka lessee dapat mengkapitalisasi aset yang disewakan. Keempat kriteria ini tidak berlaku kumulatif, artinya jika perjanjian sewa memunuhi salah satu dari kriteria ini maka perjanjian sewa tersebut dapat dikateg orikan sebagai financial lease. Ketentuan-ketentuan dalam membuat Jurnal Minimum Lease Payment 

Lessee mnghitung minimum lease payment dengan menggunakan implicit interest rate.









19

Apabila tidak dimungkinkan untuk menentukan implicit interest rate maka dapat menggunakan incremental borrowing rate. Incremental borrowing rate adalah tingkat suku bunga suatu lease yang serupa dengan lease yang harus dibayar oleh lessee. Present value dari minimum lease payment tidak termasuk executory cost sepeti asuransi, biaya pemeliharaan, pajak, dan biaya-biaya lainnya.

Depeciation Apabila lease menimbulkan pemindahan hak kepemilkan kepada lessee maka periode  depreciation menggunakan umur ekonomis aset. Apabila lease tidak menimbulkan pemindahan hak kepemilikan maka depreciation dihitung  dengan jangka waktu lease.

Financial Lease terbagi menjadi dua, yaitu: 1. Direct Financial Lease Biasanya nilai present value minimum payment lease sama dengan fair value aset. 2. Sales Type Lease Direct Financing Lease Jurnal untuk Lesse (Direct Financing Lease) Contoh: PT Abang membuat perjanjian sewa dengan PT Adek pada awal tahun 2015 dimana PT Abang menyewakan aset kepada PT Adek dengan data sebagai berikut. Jangka waktu lease 5 tahun, lease non-cancelable, dengan angsuran Rp 25.981.620 (annuity due basis) atau setiap 1 Januari.

Aset tersebut memiliki fair value Rp 100.000.000 dengan umur ekonomis 5 tahun PT Adek membayar semua executory cost yang berkaitan dengan aset kecuali beban pajak sebesar Rp 2.000.000 ditanggung oleh PT Abang. PT Adek incremental borrowing rate sebesar 11%, namun PT Adek mengetahui bahwa implicit discount rate PT Abang sebesar 10%. Tentukan apakah perjanjian sewa in termasuk sebagai financial lease atau bukan dan buatlah jurnal yang diperlukan. Penyelesaian: Perjanjian sewa diatas dikategorikan sebagai financial lease karena: jangka waktu lease sama dengan umur ekonomis aset present value dari minimum lease payment melebihi fair value aset  



 

Jurnal a. Jurnal pengakuan lease pada 1 Januari 2015 Lease Equipment Lease Liability

100.000.000 100.000.000

Perhitungan:

Capitalized Amount

 −%  = (Rp 25.981.620 – Rp 2.000.000) x % = Rp 100.000.000

Catatan: *Executory cost (dlm kasusu ini tax) harus dikurangkan karena yang menanggung adalah lessor, namun jika yang menanggung lessee tdk perlu dikurangkan *10% karena men unakan im licit rate



20

b. Jurnal pembayaran angsuran pada 1 Januari 2015 Property Tax Expense Lease Liability Cash

2.000.000 23.981.620 25.981.620

c. Jurnal pengakuan beban bunga Untuk membuat jurnal pengakuan bunga maka perlu dibuat skedul amortisasi lease PT Adek Lease Amortization Schedule Annual Lease Executory Interest(10%) Reduction of Payment Cost on Liability Lease Liability Lease Liability Date (a) (b) (c) (d) (e) 1/1/15 Rp100.000.000 1/1/15 Rp 25.981.620 Rp 2.000.000 Rp -0-* Rp 23.981.620 76.018.380c 25.981.620 2.000.000 7.601.838a 16.379.782b 59.638.598 1/1/16 1/1/17 25.981.620 2.000.000 5.963.860 18.017.760 41.620.838 25.981.620 2.000.000 4.162.084 19.819.536 21.801.302 1/1/18 1/1/19 25.981.620 2.000.000 2.180.130 21.801.490 -0Perhitungan: a 7.601.838a = Rp 76.018.380 x 10% b 16.379.782 = Rp 25.981.620 – Rp 2.000.000 – Rp 7.601.838 c 76.018.380 = Rp 100.000.000 – Rp 23.981.620 *Cttn: pembayaran bunga diawal tahun selalu Rp 0 Jurnal pengakuan bunga pada 31 Desember 2015 Interest Expense Interest Payable

7.601.838 7.601.838

Jurnal untuk pengakuan deprecition expense Depreciation Expense Accumulated Depreciation-Leased Equipment (Rp 100.000.000 : 5 tahun)

20.000.000 20.000.000

Statement of Financial Position PT Adek pada 31 Desember 2015 Non-corrent liabilitie Lease liability (Rp 76.018.380 – Rp 16.379.782)

Rp 59.638.598

Current liabilities Interest payable Lease liability

Rp 7.601.838 16.379.782

d. Jurnal pembayaran pada 1 Januari 2016 Property Tax Expense Interest Payable Lease Liability Cash

2.000.000 7.601.838 16.379.782 25.981.620



21

e. Jurnal ketika 31 Desember 2017 lesse melunasi aset tersebut seharga Rp 50.000.000 Equipment Accumulated Depreciation-Leased Equipment Interest Expense Lease Liability Leased Equipment Cash a (Rp 100.000.000 : 5 tahun x 3 thn) b dan c diperoleh dari skedul amortisasi

28.559.626 60.000.000a 19.819.536b 41.620.838c 100.000.00 50.000.000

Jurnal Untuk Lessor (Direct Financing Lease) Contoh: Merujuk contoh diatas maka jurnal yang harus dibuat oleh lessor antara lain sebagai berikut. a. Jurnal pengakuan lease pada 1 Januari 2015

Lease Receivable Equipment Cttn: PV Minimum lease payment = fair value aset

100.000.000 100.000.000

b. Jurnal penerimaan pembayaran pada 1 Januari 2015 Cash

25.981.620 Property Tax Expense Lease Receivable

2.000.000 23.981.620

c. Jurnal pengakuan penerimaan bunga pada 31 Desember 2015 PT Abang Lease Amortization Schedule Date

Annual Lease Payment (a)

Executory Costs (b)

Lease Receivable Recovery (d)

Interest(10%) on Receivable (c)

1/1/15 -0-* 1/1/15 Rp 25.981.620 Rp 2.000.000 Rp 1/1/16 25.981.620 2.000.000 7.601.838a 25.981.620 2.000.000 5.963.860 1/1/17 1/1/18 25.981.620 2.000.000 4.162.084 1/1/19 25.981.620 2.000.000 2.180.130 Perhitungan: a 7.601.838a = Rp 76.018.380 x 10% b 16.379.782 = Rp 25.981.620 – Rp 2.000.000 – Rp 7.601.838 c 76.018.380 = Rp 100.000.000 – Rp 23.981.620 *Cttn: pembayaran bunga diawal tahun selalu Rp 0

Lease Receivable (e) Rp100.000.000 Rp 23.981.620 76.018.380c 16.379.782b 59.638.598 18.017.760 41.620.838 19.819.536 21.801.302 21.801.490 -0-



Interest Receivable Interest Revenue

22

7.601.838 7.601.838

Statement of Financial Position pada 31 Desember 2015 Non-corrent assets (Investments) Lease receivable (Rp 76.018.380 – Rp 16.379.782)

Rp 59.638.598

Current assets Interest receivable Lease receivable

Rp 7.601.838 16.379.782

d. Jurnal penerimaan pembayaran 1 Januari 2016 Cash

25.981.620 Property Tax Expense Interest Receivable Lease Receivable

2.000.000 7.601.838 16.379.782

e. Jurnal saat aset dilunasi lesse pada 31 Desember 201 7 Cash Loss on Disposal of Equipment Lease Receivable Interest Revenue

50.000.000 11.440.374 41.620.838 19.819.536

Masalah-Masalah Utama dalam Akuntasi Lease bagi Lessor 1. Residual Value Residual value adalah estimasi fair value aset yang disewakan dalam perjanjian sewa (lease) pada akhir periode perjanjian sewa. Residual value ini mungkin saja digaransikan (guaranteed) maupun tidak digaransikan (unguaranteed) oleh lessee. Guaranteed residual value akan mempengaruhi penghitungan nilai minimum lease payment yang dicatat oleh lessee. Guaranteed residual value adalah tambahan lease payment dimana lesse akan membayar dalam bentuk properti, atau cash maupun keduanya diakhir periode perjanjian sewa (lease). Contoh: PT Abang membuat perjanjian sewa dengan PT Adek pada awal tahun 2015 dimana PT Abang menyewakan aset kepada PT Adek dimana PT Abang megasumsikan terdapat residual value sebesar RP 5.000.000. Adapun data-data terkait adalah sebagai berikut. Jangka waktu lease 5 tahun, lease non-cancelable, dengan angsuran Rp 25.981.620 (annuity due basis) atau setiap 1 Januari.

Aset tersebut memili fair value Rp 100.000.000 dengan umur ekonomis 5 tahun PT Adek membayar semua executory cost yang berkaitan dengan aset keculi beban pajak sebesar Rp 2.000.000 ditanggung oleh PT Abang. PT Adek incremental borrowing rate sebesar 11%, namun PT Adek mengetahui bahwa implicit discount rate PT Abang sebesar 10%. Tentukan jumlah pembayaran minimum yang dihitung oleh a. PT Abang selaku lessor apabila residual value digaransikan maupun tidak digaransikan  





PT Abang’s Computation of Lease Payment Guaranteed or Unguaranteed Residual Value Annuity Due-Basis Including Residual Value Fair value of leased asset to lessor

 ) Less: present value of residual value (Rp 5.000.000 x +,

Rp 100.000.000 3.104.606 Rp 96.895.394

 −,  Five periodic lease payment Rp 96.895.394:{ ,    ,}

Rp 23.237.086

Amount to be recovered by lessor through lease payment

23

Catatan: Jurnal yang dicatat oleh PT Abang sama dengan contoh diatas

b. PT Adek selaku Lessee apabila residual value digaransikan (Guaranteed Residual Value) PT Adek’s Computation of Lease Payment Annuity Due-Basis Including Guaranteed Residual Value

 −%  Present value of five rental payment Rp 23.237.086 x %

Rp 96.895.394

Present value of guaranteed residual value

3.104.606

 ) (Rp 5.000.000 x +,

Rp 100.000.000

Lease’s capitalized amount

Date 1/1/15 1/1/15

PT Adek Lease Amortization Schedule Annuity-Due Basis Guaranteed Residual Value Annual Lease Executory Interest(10%) Reduction of Payment Cost on Liability Lease Liability (a) (b) (c) (d)

Rp 25.237.086

Rp 2.000.000

Rp

-0-*

Rp 23.237.086

7.676.291a

1/1/16

25.237.086 25.237.086

31/12/19

44.085.245

4.408.525

18.828.561

25.256.684

2.525.668

20.711.418

4.545.266

454.527

4.545.473

2.000.000

1/1/19

25.237.086

6.120.212

15.560.795 17.116.874

2.000.000

1/1/18

25.237.086

61.202.119 b

2.000.000

1/1/17

Lease Liability (e) Rp100.000.000 76.762.914c

2.000.000 -0-

5.000.000 Perhitungan: a 7.676.291 = Rp 76.762.914 x 10% b 15.560.795 = Rp 25.237.086 – Rp 2.000.000 – Rp 7.676.291 c 76.762.914 = Rp 100.000.000 – Rp 23.237.086 *Cttn: pembayaran bunga diawal tahun selalu Rp 0



24

Pada akhir periode perjanjian sewa statement of financial posisition PT Adek adalah sebagai berikut. Leased equipment(under capital leased) Rp 100.000.000 Int.Payable Rp 454.527 Less: Acc. Dep-Cap leased 95.000.000 Lease liability 4.545.473 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000

Apabila pada 31 Desember fair value aset Rp 3.000.000 maka PT Adek memcatat jurnal sebagai berikut. Loss on Disposal of Ewuipment Interest Expense (or Interest Payable) Lease Liability Accumulated Depreciation-Leased Equipment Leased Equipment Cash

2.000.000 454.527 4.545.473 95.000.000 100.000.000 2.000.000

c. PT Adek apabila residual value tidak digaransikan (Unguaranteed Residual Value) PT Adek’s Computation of Lease Payment Annuity Due-Basis Including Guaranteed Residual Value

 −%  Present value of five rental payment Rp 23.237.086x %

Rp 96.895.394

Unguaranteed residual value of Rp 5.000.000 (not capitalized by

lessee) Lease’s capitalized amount

Date

-0Rp 96.895.394

PT Adek Lease Amortization Schedule Annuity-Due Basis Unguaranteed Residual Value Annual Lease Executory Interest(10%) Reduction of Payment Cost on Liability Lease Liability (a) (b) (c) (d)

1/1/15 1/1/15 1/1/16

Rp 25.237.086 25.237.086

Rp 2.000.000

Rp

-0-* 7.365.831a

Rp 23.237.086

5.778.705

15.871.255b 17.458.381

40.328.672

4.032.867

19.204.219

21.124.453

2.112.445

21.124.641

2.000.000 1/1/17

25.237.086

Lease Liability (e) Rp 96.895.394 73.658.308c 57.787.053

2.000.000 1/1/18

25.237.086 2.000.000

1/1/19

25.237.086

-0-

2.000.000 Perhitungan: a 7.365.831 = Rp 73.658.308 x 10% b 15.871.255 = Rp 25.237.086 – Rp 2.000.000 – Rp 7.365.831 c 73.658.308 = Rp 100.000.000 – Rp 23.237.086 *Cttn: pembayaran bunga diawal tahun selalu Rp 0 Pada akhir periode perjanjian kontrak statement of finacial posisiton PT Adek adalah sebabagi berikut.



Leased equipment(under capital leased) Rp 96.895.394 Less: Acc. Dep-Cap leased 96.895.394 Rp -0

Leased liability Rp

25

-0-

Guaranteed Residual Value Unguaranteed Residual Vlaue Capitalization of lease (1 Januari 2015) Lease Equipment 100.000.000 Lease Equipment 96.895.394 Lease Liability 100.000.000 Lease Liability 96.895.394 Pembayaran pertama (1 Januari 2015) Property Tax Exp 2.000.000 Property Tax Exp 2.000.000 Lease Liability 23.237.086 Lease Liability 23.237.086 Cash 25.237.086 Cash 25.237.086 Jurnal penyesuaian sebagai pengakuan interest (31 Desember 2015) Interest Exp 7.676.291 Interest Exp 7.365.831 Interest Payable 7.676.291 Interest Payable 7.365.831 Jurnal untuk menctat depreciation expense (31 Desember 2015) Depreciatio Exp 19.000.000 Depreciatio Exp 19.379.079 Acc. Dep-Leased Equip 19.000.000 Acc.Dep-Leased Equip 19.379.079 (Rp 100jt – Rp 5jt):5 thn (Rp96.895.394 : 5 thn) Pembayaran ke(1 Januari 2016) Property Tax Exp 2.000.000 Property Tax Exp 2.000.000 Lease Liability 15.560.795 Lease Liability 15.871.255 Interest Exp/Pay 7.676.291 Interest Exp/Payable 7.365.831 Cash 25.237.086 Cash 25.237.086 2. Sales-Type Lease (Lessor)

Perbedaan utama antara direct financing lease dengan sales type lease adalah gross profit atau gross loss milik manufacture atau dealer. Lessor mencatat harga jual aset, COGS, pengurangan inventory, dan lease receivable. Terdapat aku anatara guaranteed residual value dengan unguaranteed residual value. Istilah-istilah dalam sales-type lease, yaitu: Lease Receivable (Net Investments), present value dari minimum lease payment ditambah present value dari residual value yang tidak digaransi (unguaranteed). Lease receivable termasuk didalamnya present value dari residual value, baik yang digaransi maupun tidak. Sales Price of this Asset, present value dari minimum lease payment. Cost Of Good Sold, biaya aset dikurangi present value dari ungaranteed residual value. Contoh: merujuk pada contoh sebelumnya. Perhitungan Lease Amount bagi PT Abang Sales-Type Lease Guaranteed Resdual Value Unguranteed Residdual Value Lease Receivable Rp 100.000.000 Rp 96.895.394 

 



 

 −%  {(23.237.086x + % 

 −%  {(23.237.086x % +

Sales Price of the Asset

Rp 100.000.000

Cost of Good Sold

Rp 85.000.000

Rp 96.895.394 (Rp100.000.000Rp3.104.606) Rp 81.895.394 (Rp85.000.000-Rp3.104.606) Rp 15.000.000 (Rp96.895.394Rp81.895.394)

(5.000.000 x

Gross Profit

+,)}

Rp 15.000.000 (Rp100.000.000- 85.000.000)

0)



26

Jurnal Guaranteed Residual Value Undguaranteed Residual Value Untuk mencatat sales-type lease pada saat awal (1 Januari 2015) COGS 85.000.000 COGS 81.895.394 Lease Receivable 100.000.000 Lease Receivable 96.895.394 Sales Revenue 100.000.000 Sales Revenue 96.895.394 Inventory 85.000.000 Inventory 81.895.394 Untuk mencatat penerimaan pembayaran tahun pertama (1 Januari 2015) Cash 25.237.086 Cash 25.237.086 Lease Receivable 23.237.086 Lease Receivable 23.237.086 Property Tax Exp 2.000.000 Property Tax Exp 2.000.000 Untuk mengakui interest revenue selama tahun pertama (31 Desember 2015) Interest Receivable 7.676.291 Interest Receivable 7.676.291 Interest Revenue 7.676.291 Interest Revenue 7.676.291 (dari skedul amortisasi sebelumnya) Untuk mencatat penerimaan pembayaran tahun ke-2 (1 Januari 2016) Cash 25.237.086 Cash 25.237.086 Interest Receivable 7.676.291 Interest Receivable 7.676.291 Lease Receivable 15.560.795 Lease Receivable 15.560.795 Property Tax Exp 2.000.000 Property Tax Exp 2.000.000 Untuk mengakui interest revenue selama tahun ke-2 ( 31 Desember 2016) Interest Receivable 6.120.212 Interest Receivable 6.120.212 Interest Revenue 6.120.212 Interest Revenue 6.120.212 Untuk mencatat penerimaan residual value pada akhir periode lease (31 Desember 2019) Inventory 3.000.000 Inventory 3.000.000 Cash 2.000.000 Cash 2.000.000 Lease Receivable 5.000.000 Lease Receivable 5.000.000 3. Bargain-Purchase Options Lessee harus menigkatkan minimum payment lease dengan present value option. 4. Initial Direct Cost Akuntasi untuk direct cost Operating lease, lessor sebaiknya menagguhkan (defer) initial direct cost.  Sales-type lease, lessor sebaiknya membebankan inital direct cost.  Direct financial lease, lessor menambahkan intial direct cost dengan net investment.  5. Current versus Non-current Clafications 6. Disclosure Untuk lesse: Penyusunan deskripsi umum terkait material leasing. 

Rekonsiliasi antara minimum lease payment dengan fair value di akhir periode lease. Untuk lessor penyusunan deskripsi umumterkait material leasing. Rekonsiliasi antara gross investments pada perjanjian sewa dengan present value dari minimum lease payment di akhir periode lease. 

 



27

Accounting Changes and Error Analysis A. Perubahan Kebijakan Akuntansi Contoh terkait perubahan kebijakan akuntasi antara lain:  

Average cost menjadi LIFO Cost recovery menjadi percentage of completion method

Terdapat tiga pendekatan untuk melaporkan perubahan-perubahan tersebut, yaitu: 1. Pendekatan Currently 2. Pendekatan Retrospektif 3. Pendekatan Propektif Pendekatan yanng diakui oleh IASB adalah pendekatan retrospektif. Pendekatan Retrospektif Perusahaan melaporkan perubahan-perubahan dengan: menyesuaikan laporan keuangan untuk setiap periode sebelumnya dengan kebijakan  akuntasi yang digunakan saat ini. 

menyesuaikan carrying amount aset maupun liability pada tahun pertama.

Contoh: Denson Company telah mencatat pendapatan dari kontrak pembangunan jangka panjang menggunakan metode cost recovery. Pada tahun 2015 perusahaan merubah metode yang digunakan menjadi metode cost of completion. Menejemen percaya bahwa metode ini akan memberikan perhitungan pendapatan yang sesuai. Untuk tujuan pajak, perusahaan menggunakan metode cost recovery dan berencana melanjutkan pengunaan metode tersebut. Diasumsikan pajak sebesar 40%.

Contoh data retrospektif

Jurnal pada awal tahun 2015 Construction in Progress Deferred Tax Liability Retained Earning

220.000 88.000 132.000 DIVISI PENDIDIKAN KM PAJAK | ROCKY [085755567395]


28

Retained Earnings Adjustment

Pelaporan perubahan kebijakan Pengungkapan utama diperlukan dalam hal sebagai berikut. Sifat alami perubahan dalam prinsip akuntansi Alasan mengapa penggunaan kebijakan akuntansi yang baru lebih dipercaya dan lebih relevan. Untuk periode sekarang maupun periode sebelumnya  



Impracticability Perusahaan sebaiknya tidak menggunakan pendekatan retrospektif jika salah satu kondisi dibawah ini terjadi: 1. Perusahaan tidak dapat menentukan pengaruh dari penggunaan pendekatan retrospektif. 2. Penggunaan pendekatan retrospektif memerlukan asumsi-asumsi terkait tujuan menejemen pada periode sebelumnya. 3. Penggunaan pendekatan retrospektif memerlukan estimaasi yang signifikan yang perusahaan tidak dapat kembangkan. B. Perubahan Estimasi Contoh-contoh estimasi antara lain: Bad debts  Keusangan barang persediaan (inventory)     

Masa manfaat dan nilai sisa aset Liabiity untuk warranty cost dan income taxes Perubahan dalam estimasi depresiasi Fair value dari aset atau liabiliti keuangan

Perubahan estimasi dilaporkan secara prospektif. Pencatatan untuk perubahan estimasi ini dilakukan 1. dalam peride perubahan jika perubahan tersebut hanya mempengaruhi periode saat dilakukan perubahan.



29

2. dalam periode perubahan dan periode masa mendatang apabila perubahan estimasi mempengaruhi kedua periode tersebut. IASB memandang perubahan estimasi sebagai keadaan perbaikan yang normal dan penyesuaian serta tidak perlu menggunakan pendekatan retrospektif. Contoh: PT XYZ membeli perlatan sebesar Rp 5.100.000 dengan estimasi masa manfaat 10 tahun dengan nilai sisa sebesar Rp 100.000. depresiasi telah dicatat selama 7 tahun berdasarkan straight line method. Pada tahun 2015 (tahun ke-8), ternyata masa manfaat peralatan ditentukan menjadi 15 tahun dengan nilai sisa sebesar Rp 500.000. Penyelesaian:  

tidak diperlukan penjurnalan atas perubahan estimasi ini Penghitungan depreciation expense untuk tahun 2015 Equipment cost Residual value Depeciatiable base Useful life (original) Annual depreciation Depreciation 7 tahun

sebelum tahun 2015 Rp 5.100.000 ( 100.000) Rp 5.000.000 10 tahun Rp 500.000 Rp 3.500.000

tahun 2015 Rp 1.600.000 50.000 Rp 1.550.000 8 tahun Rp 193.750

Jurnal Depreciation Expense selama tahun 2015 Depreciation Expense Accumulated Depreciatio Expense

193.750 193.750

Catatan: Perusahaan sebaiknya melakukan pengunkapan sifat alami dan jumlah perubahan dalam estimasi yang telah mempengaruhi periode saat ini dan periode masa mendatang. Perusahaan tidak perlu mengungkapkan perubahan estimasi terkait kegiatan operasional seperti bad debt allowances atau keusangan inventory (inventory obsolescene) kecuali jika perubahan tersebut bersifat materil. 



C. Koreksi Kesalahan Semua kesalahan-kesalahan yang materil harus dikoreksi. Pencatatan koreksi kesalahan periode sebelumnya merupakan penyesuaian terhadap balance awal Retained Earning dalam periode saaat ini. Koreksi seperti ini disebut sebagai prior period adjustments. Jenis-jenis kesalahan akuntansi antara lain: Perubahan dari prinsip akuntansi yang umunya tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi  menjadi sesuai dengan kebijakan akuntansi.     

Kesalahan matematis. Perubahan estimasi yang terjadi karena perusahaan tidak melakukan estimasi dengan jujur. Kesalahan pengakuan expense maupun revenue. Penyalahgunaan informasi yang bersifat fakta. Kesalahan pengklasifikasian cost sebagai expense.

Contoh: pada tahun 2016 pemegang buku Selectro Company menemukan kesalahan. Pada tahun 2015 perusahaan salah mencatat beban depresiasi gedung sebear $20.000. perusahaan memasukan beban depresiasi sebagai beban pajak. Berikut ini adalah income statement dari perusahaan Selectro Company.



30

Jurnal apa yang harus dibuat oleh Selectro Company untuk mencatat depreciation expense dan income tax? Penyelesaian:

Junal koreksi pada tahun 2016 Retained Earning Deferred Tax Liability Acc.Depreciation-Buildings

12.000 8.000 20.000



31

Statement of Cash Flows Tujuan statement of caash flows untuk memberikan informasi terkait penerimaan cash perusahaan dan pembayaran cash selama satu periode. Tujuan lain adalah sebagai informasi cashbasis tentang kegiatan operasi perusahaan, kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan perusahaan. Kegunaan dari statement of cash adalahmemberikan informasi untuk memperkirakan: kemampuan perusahaan dalam menghasilakn cash flows. kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan melunasi obligasi. cash dan noncash, transaksi investasi, serta transaksi pembiayaan selama satu periode.   

Klasifikasi Cash Flows

Catatan: Dasar yang direkomendasikan oleh IASB untuk statement of cash flows adalah cas dan cashequivalent. Cash equivalent adalah investasi yang sangat likuid yang siap diubah menjadi cash dengan jumlah tertentu dan investasi yang jatuh temponya pendek. Terdapat dua metode dalam menyusun statement of cash flows a. Indirect Method Indirect method (reconciliation method) dimulai dengan net income dan mengkonversikan net income tersebut menjadi cash flows dari kegiatan operasi.

Format statement of cash flows



32

Tiga sumber informasi dalam penyusunan statement of cash flows adalah sebagai berikut 1. Comparative statements of financial position 2. Data current income statement 3. Data transaksi yang terselksi Tiga langkah menyusun statement of cash flows Step 1 menentukan perubahan cash Step 2 Menentukan net cash flow dari kegiatan operasional perusahaan (Operating Activities) Accounts Receivable Apabila Accounts Receivable meningkat maka cash yang diterima perusahaan menurun karena banyak pelangan yang berhutang, sebalinya jika Accounts Receivable menurun maka cash yang diterima perusahaan meningkat karena para pelanggan telah membayar hutangnya kepada peusahaan. Accounts Payable Jika Accounts Pyable meningkat maka cash otflows perusahaan tidak berkurang hal ini berarti cash inflows perusahaan semakin bertambah, sebaliknya jika Accounts Payable menurun maka perusahaan telahmelunasi utang jangka pendeknya yang berarti cash outflows perusahaan meningkat (mengurangi cash inflows). Prepaid Expense Prepaid expense adalah beban yang dibayarkan diawal dan pengakuan beban tersebut dialkukan diakhir. Apabila prepaid expense meningkat berarti beban accrual berkurang. Dengan demikian prepaid expense direkonsiliasi mengurangi net income. Depreciatin Expense Depeciation expense selalu direkonsiliasi (menambah) net income karena depreciation expense merupakan akun yang tidak menyebabkan jumlah cash berkurang/tidak menyebabkan cash benar-benar keluar. Dengan demikian depreciation expense g=harus direkonsiliasi menambah net income. Step 3 Menentukan net cash flows dari kegiatan investasi dan pembiayaan perusahaan Kegiatan Investasi (Investing Activities) Investing activities berkaitan dengan fixed asset, baik penjualan maupun pembelian fixed asset. Yang perlu diperhatikan, semakin banyak perusahaan membeli fixed asset maka semakin besar cash outflows, sebaliknya semakin banyak perusahaan menjual fixed asset maka semakin banyak cash inflows. Kegiatan Pembiayaan (Finaning Activities) 













33

Financing activities berkaitan dengan utang jangka panjang dan kepemilikan, yang perlu diperhatikan adalah semakin banyak utang maka semakin banyak cash inflows dan juga sebaliknya. Contoh: Perusahaan Tax Consultant memulai kegiatan usahanya pada awal tahun 2015 dengan menerbitkan saham biasa sebanyak 60.000 lembar dangan par $1 per lembar. Perusahaan menyewakan ruang kantor, perabotan, dan peralatan kantor serta memeberikan pelayanan konsultasi pajak kepada client sepanjang tahun 2015. Berikut data-data yang tersedia.

Buatlah statement of cahs flows dari data diatas. Penyelesaan:

Contoh: Melanjutkan contoh sebelumnya, pada tahun 2016 Tax Consultants semakin berkembang dengan semestinya. Perusahaan membeli tanah bangunan dan perlatan. Pendapatan dan net income semakin meningkat. Berikut data yang tersedia



34

Buatlah statement of cash flows perusahaan Tax Consultants inc tersebut. Penyelesaian: Statement of Cash Flows Tax Consultants Inc. tahun 2016



35

b. Direct Method Perbedaan antara diterct method dengan indirect method terdapat pada operating activities. Menurut direct method dalam menetukan net cash flows pada operating activities dilakuakan dengan men-trace satu per satu akun yang sangat berhubungan dengan arus cash seperti. Sedangakan menurut indirect method dilakukan dengan merekonsiliaksikan setiap perubahan akun-akun seperti Accounts Receivable, Accounts Payable, Depreciation, dan sebagainya terhadap net income. a) Operating Activities Account Receivable  Accounts Receivable berkaitan dengan penerimaan cash dari pelanggaan. Cash receipt from customer dihitung dengan rumus





Accounts Payable Accounts payable berkaitan dengan pembayaran kepada pelanggan (cash payment to customer), dihitung dengan rumus

Operating Expense Untuk menentukan cash yang dibayarkan untuk beban operasi adalah dengan melakukan penyesuaian terhadap perubahan jumlah dari prepaid expense dan accrued expense payable. Berikut rumus penghitungannya.



36

b) Investing Activities Investing activities berkaitan dengan fixed asset, baik penjualan maupun pembelian fixed asset. Yang perlu diperhatikan, semakin banyak perusahaan membeli fixed asset maka semakin besar cash outflows, sebaliknya semakin banyak perusahaan menjual fixed asset maka semakin banyak cash inflows. c) Financing Activities Financing activities berkaitan dengan utang jangka panjang dan kepemilikan, yang perlu diperhatikan adalah semakin banyak utang maka semakin banyak cash inflows dan juga sebaliknya. Masalah-masalah Utama dalam Penyesunan Laporan Arus Kas a. Penyesuaian terhadap Net Income Depreciation dan amortization selalu disesuaikan (menambah) net income. 

Post retirement benefit cost, ketika expense lebih tinggi ataau lebih rendah dari cash yang dibayarkan maka perusahaan harus menyesuaikan net income dengan perbedaan antara cash yang dibayarkan dengan beban (expense) yang dilaporkan untuk menetukan net cash flows dari operating activities. Losses dan gains, perusahaan harus menambahkan loss terhadap net income karena loss adalah non-cash charge pada income statement. Sedangkan gains harus dikurangkan terhadap net income supaya tidak terjadi double perhitungan. b. Accounts Receivable (Net) c. Perubahan Working Capital lainnya Perlu diperhatikan bahwa tidak semua perubahan terhadap working capital yang mempengaruhi cash , namun tidak mempengaruhi net income. Contohnya, pembelian short-term non-trading equity investments. d. Net Loss Apabila prusahaan mencatat net loss maka perusahaan perlu menyesuaikan net loss terhadap item-item yang yang tidak menghasilkan cash inflow maupun outflow. 




SIMULTAX PERSIAPAN UAS GENAP DIII PAJAK TK 2 | Aplikasi Komputer II

37

Pertemuan 9 dan 10 Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi maupun, berbagi perangkat keras komputer.

Manfaat Jaringan Komputer Berbicara mengenai manfaat dari jaringan komputer. Terdapat banyak sekali manfaat jaringan komputer, antara lain : a. b. c. d. e. f.

Dengan jaringan komputer, kita bisa mengakses file yang kita miliki sekaligus file orang lain yang telah diseberluaskan melalui suatu jaringan, semisal jaringan internet. Melalui jaringan komputer, kita bisa melakukan proses pengiriman data secara cepat dan efisien. Jaringan komputer membantu seseorang berhubungan dengan orang lain dari berbagai negara dengan mudah. Selain itu, pengguna juga dapat mengirim teks, gambar, audio, maupun video secara real time dengan bantuan jaringan komputer. Kita dapat mengakses berita atau informasi dengan sangat mudah melalui internet dikarenakan internet merupakan salah satu contoh jaringan komputer. Misalkan dalam suatu kantor memerlukan printer, kita tidak perlu membeli printer sejumlah dengan komputer yang terdapat pada kantor tersebut. Kita cukup membeli satu printer saja untuk digunakan oleh semua karyawan kantor tersebut dengan bantuan jaringan komputer.

Macam macam jaringan komputer A. Berdasarkan Jangkauan Geografis 1. LAN

Local Area Network atau yang sering disingkat dengan LAN merupakan jaringan yang hanya mencakup wilayah kecil saja, semisal warnet, kantor, atau sekolah. Umumnya jaringan LAN luas areanya tidak jauh dari 1 km persegi. 2. MAN

Metropolitan Area Network atau MAN merupakan jaringan yang mencakup suatu kota dengan dibekali kecepatan transfer data yang tinggi. Bisa dibilang, jaringan MAN merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN. Contohnya jaringan komputer antar KPP. Jangakauan dari jaringan MAN berkisar 10-50 km. MAN hanya memiliki satu atau dua kabel dan tidak dilengkapi dengan elemen switching yang berfungsi membuat rancangan menjadi lebih simple. 3. WAN

Wide Area Network atau WAN merupakan jaringan yang jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas , semisal sebuah negara bahkan benua B. Berdasarkan Distribusi Sumber Informasi/ Data 1. Jaringan Terpusat



38

Yang dimaksud jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer client dan komputer server dimana komputer client bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi/ data yang berasal dari komputer server. Dalam jaringan terpusat, terdapat istilah dumb terminal (terminal bisu), dimana terminal ini tidak memiliki alat pemroses data. Kelebihan jaringan ini adalah mudah memaintenance Karena kita hanya perlu mengelola satu server saja untuk semua client. Kekurangannya apabila server mati maka semua client otomatis tidak dapat mengakses data. 2. Jaringan Terdistribusi

Jaringan ini merupakan hasil perpaduan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan client yang saling terhubung membentuk suatu sistem jaringan tertentu. Kelebihan jaringan ini adalah apabila computer server mati maka tidak semua jaringan mati Kekurangannya client hanya dapat mengakses data yang terbatas mengenai di suatu se rver saja

C. Berdasarkan Media Transmisi Data yang Digunakan 1. Jaringan Berkabel (Wired Network)

Media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya agar bisa saling bertukar informasi/ data atau terhubung dengan internet. Salah satu media transmisi yang digunakan dalam wired network adalah kabel UTP. 2.

Jaringan Nirkabel (Wireless Network)

Dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Berbeda dengan jaringan berkabel (wired network), jaringan ini tidak menggunakan kabel untuk bertukar informasi/ data dengan komputer lain melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal informasi/ data antar komputer satu dengan komputer lainnya. Wireless adapter, salah satu media transmisi yang digunakan dalam wireless network

D. Berdasarkan Peranan dan Hubungan Tiap Komputer dalam Memproses Data 1. Jaringan Client-Server

Jaringan ini terdiri dari satu atau lebih komputer server dan komputer client. Biasanya terdiri dari satu komputer server dan beberapa komputer c lient. Komputer server bertugas menyediakan sumber daya data, sedangkan komputer client hanya dapat menggunakan sumber daya data tersebut.



39

2. Jaringan Peer to Peer

Dalam jaringan ini, masing-masing komputer, baik itu komputer server maupun komputer client mempunyai kedudukan yang sama. Jadi, komputer server dapat menjadi komputer client, dan sebaliknya komputer client juga dapat menjadi komputer server.



40

Macam-Macam Topologi Jaringan Komputer 1. Topologi Ring Pada topologi ring setiap komputer di hubungkan dengan komputer lain dan seterusnya sampai kembali lagi ke komputer pertama, dan membentuk lingkaran sehingga disebut ring, topologi ini berkomunikasi menggunakan data token untuk mengontrol hak akses komputer untuk menerima data, misalnya komputer 1 akan mengirim file ke komputer 4, maka data akan melewati komputer 2 dan 3 sampai di terima oleh komputer 4, jadi sebuah komputer akan melanjutkan pengiriman data jika yang dituju bukan IP Address dia.

a.

b.

Kelebihan dari topologi jaringan komputer ring adalah pada kemudahan dalam proses pemasangan dan instalasi, penggunaan jumlah kabel yang sedikit sehingga akan menghemat biaya. Kekurangan paling fatal dari topologi ini adalah, jika salah satu komputer ataupun kabel nya bermasalah, maka pengiriman data akan terganggu bahkan error.

2. Topologi Bus Topologi jaringan komputer bus tersusun rapi seperti antrian dan hanya menggunakan satu kabel coaxial dan setiap komputer terhubung ke kabel menggunakan konektor BNC, dan kedua ujung dari kabel coaxial harus diakhiri oleh terminator.

a. b.

Kelebihan dari bus hampir sama dengan ring, yaitu kabel yang digunakan tidak banyak dan menghemat biaya pemasangan. Kekurangan topologi bus adalah jika terjadi gangguan atau masalah pada satu komputer bisa menggangu jaringan di komputer lain, dan untuk topologi ini sangat sulit mendeteksi gangguan, sering terjadinya antrian data, dan jika jaraknya terlalu jauh harus menggunakan repeater.



41

3. Topologi Star

Topologi ini membentuk seperti bintang karena semua komputer di hubungkan ke sebuah hub atau switch dengan kabel UTP, sehingga hub/switch lah pusat dari jaringan dan bertugas untuk mengontrol lalu lintas data, jadi jika komputer 1 ingin mengirim data ke komputer 4, data akan dikirim ke switch dan langsung di kirimkan ke komputer tujuan tanpa melewati komputer lain. Topologi jaringan komputer inilah yang paling banyak digunakan sekarang karena kelebihannya lebih banyak.

Kelebihan topologi ini adalah sangat mudah mendeteksi komputer mana yang mengalami gangguan, mudah untuk melakukan penambahan atau pengurangan komputer tanpa mengganggu yang lain, serta tingkat keamanan sebuah data lebih tinggi, . b. Kekurangannya topologi jaringan komputer ini adalah, memerlukan biaya yang tinggi untuk pemasangan, karena membutuhkan kabel yang banyak serta switch/hub, dan kestabilan jaringan sangat tergantung pada terminal pusat, sehingga jika switch/hub mengalami gangguan, maka seluruh jaringan akan terganggu. a.

4. Topologi Mesh

Pada topologi ini setiap komputer akan terhubung dengan komputer lain dalam jaringannya menggunakan kabel tunggal, jadi proses pengiriman data akan langsung mencapai komputer tujuan tanpa melalui komputer lain ataupun switch atau hub.







42

Kelebihanya adalah proses pengiriman lebih cepat dan tanpa melalui komputer lain, jika salah satu komputer mengalami kerusakan tidak akan menggangu komputer lain. Kekurangan dari topologi ini sudah jelas, akan memakan sangat banyak biaya karena membutuhkan jumlah kabel yang sangat banyak dan setiap komputer harus memiliki Port I/O yang banyak juga, selain itu proses instalasi sangat rumit.

5. Topologi Tree

Topologi jaringan komputer Tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungan dengan topologi bus , jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus, biasanya dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah.

Kelebihan topologi tree adalah mudah menemukan suatu kesalahan dan juga mudah melakukan perubahan jaringan jika diperlukan. b. Kekurangan nya yaitu menggunakan banyak kabel, sering terjadi tabrakan dan lambat, jika terjadi kesalahan pada jaringan tingkat tinggi, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu juga. a.



43

Perangkat Perangkat jaringan 1. Router

Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Dengan menggunakan router, kita bisa menghubungkan dua jaringan yang berbeda, contoh 192.168.2.0/24 dapat terhubung dengan jaringan 200.200.200.0/24. Sekilas cara kerja router bisa dibilang mirip dengan bridge, yakni sama-sama meneruskan paket data, membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau menyatukan segmen-segmen jaringan tersebut, hanya saja router berada pada lapisan ketiga OSI.

2. Wireless Card

Wireless card merupakan salah satu perangkat jaringan yang dapat menghubungkan dua device secara nirkabel atau tanpa menggunakan media kabel. Dengan menggunakan wireless card, dua komputer atau lebih dapat saling terhubung melalui jaringan wifi, tanpa harus menggunakan kabel jaringan. Laptop saat ini kebanyakan sudah dilengkapi dengan wireless card di dalamnya, jadi kita tidak perlu membelinya secara terpisah, berbeda dengan komputer yang terlebih dahulu kita harus membelinya secara terpisah.

3. LAN Card



44

Sama halnya dengan perangkat jaringan yang lain, LAN card juga berfungsi menghubungkan dua atau lebih komputer dengan menggunakan media kabel. Perangkat ini biasanya banyak digunakan dalam jaringan LAN. LAN card juga bertugas mengubah aliran data yang berbentuk paralel menjadi bentuk serial, sehingga dapat ditransmisikan melalui media jaringan seperti kabel UTP.

4. Modem

Modulator demodulator atau yang sering disingkat dengan modem merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya . Data yang diberikan kepada komputer ke modem umumnya berbentuk sinyak digital. Maka dari itu, ketika modem mendapatkan data berbentuk sinyal analog, modem harus merubahnya terlebih dahulu menjadi sinyal digital agar dapat diproses lebih lanjut oleh komputer.



45

5. Bridge

Bridge merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas suatu jaringan sekaligus membuat sebuah segmen jaringan. Cara kerja bridge yaitu mengenali alamat MAC yang mentransmisi sebuah data ke jaringan, kemudian bridge akan membuat tabel internal secara otomatis, dimana tabel ini dapat menentukan segmen mana yang akan dirouting maupun yang akan difilter.

6. Hub

Hub merupakan salah satu perangkat jaringan yang bertugas mengubah sinyal transmisi jaringan, dimana hal tersebut dimaksudkan agar kedua komputer atau lebih dapat saling terhubung. Hub tidak dapat mengatur alur jalannya suatu data, sehingga setiap paket data yang melewati hub akan dibroadcast ke semua port sampai paket data yang dimaksud sampai ke tujuan. Hal inilah membuat paket data yang dikirim mengalami collision atau tabrakan data.



46

7. Switch

Switch merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan hub, tetapi perangkat ini ‘lebih pintar’ dari hub karena dapat mengatasi masalah collision data. Tidak hanya itu, switch juga memiliki beberapa kelebihan seperti kecepatan transfer data maupun luas jaringan yang jauh lebih bagus dari hub.

Selain itu, switch tidak hanya digunakan untuk membagi sinyal tetapi juga memfilter paket data kemudian meneruskannya ke jaringan yang dituju.

8. Kabel Jaringan

Kabel jaringan merupakan media transmisi berbentuk kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih untuk saling bertukar data. Ada beberapa jenis kabel yang biasa digunakan, seperti kabel utp, stp, coxial maupun fiber optik. Biasanya, jenis kabel yang digunakan tergantung pada jenis topologi jaringan yang digunakan.



47

9. Repeater

Repeater adalah perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas jangkauan sinyal wifi dari server agar perangkat lain bisa terhubung.

Cara kerja dari repeater itu sendiri adalah dengan menerima sinyal dari server, kemudian memancarkannya kembali dengan jangkauan yang lebih luas dan kuat , dengan kata lain sinyal yang lemah dapat dipancarkan kembali menjadi lebih kuat dan luas.

10. Access Point

Access point ini terdiri dari antenna dan transceiver yang digunakan untuk transmisi dan menerima sinyal dari client atau sebaliknya. Dengan adanya AP ini, kita dapat terhubung dengan jaringan LAN secara nirkabel. Dengan kata lain, access point ini berfungsi menghubungkan dua jenis jaringan yang berbeda, yaitu antara jaringan wireless dan jaringan LAN. Dengan adanya beberapa perangkat jaringan yang telah disebutkan diatas, kedua komputer atau lebih bisa saling terhubung dan saling bertukar data. Simak juga mengenai macam-macam topologi jaringan, agar anda tahu beberapa struktur atau konsep sebelum anda membangun sebuah jaringan.



48

11. Konektor RJ 45

Konektor RJ 45 digunakan untuk menghubungkan kabel dengan port yang menggunakan port RJ 45. Konektor jenis ini sangat sering kita jumpai karena banyak perangkat jaringan yang menggunakan port RJ 45 contohnya seperti LAN Card, router, switch dan lain-lain. Konektor RJ 45 tidak lepas dengan kabel UTP. Sebelum memasang konektor RJ 45, kabel UTP biasanya disusun terlebih dahulu sesuai pin nya, susunan pin pada kabel tergantung dari jenis kabel yang akan digunakan, apakah menggunakan kabel straight atau menggunakan kabel crossover. Penyusunan kabel ada 2 macam yakni kabel straight dan kabel crossover, masing-masing urutan penyusuban baik straight maupun cross mempunyai fungsi yang berbeda - beda. Kabel straight digunakan untuk menghubungkan 2 komponen yang mempunyai fungsi yang berbeda, contoh: untuk menghubungkan komputer dengan switch, menghubungkan switch dengan router dan lain-lain. Sedangkan kabel Crossover digunakan untuk menghubungkan 2 perangkat yang sama (contoh: komputer dengan komputer, switch dengan switch). Berikut adalah urutan penyusunan kabel straight dan crossover. Kabel Straight ( kabel straight mempunyai urutan yang sama antara ujung kabel 1 dengan ujung kabel yang satunya) Contoh:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Putih Orange Orange Putih Hijau Biru Putih Biru hijau Putih Coklat Coklat

Kabel Crossover (pada kabel ini antara ujung kabel 1 dengan ujung kabel 2 mempunyai urutan yang berbeda) Contoh:

Urutan pada Ujung kabel 1 1. 2. 3. 4.

Putih Orange Orange Putih Hijau Biru



5. 6. 7. 8.

49

Putih Biru hijau Putih Coklat Coklat

Urutan pada Ujung kabel 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Putih Hijau Hijau Putih Orange Biru Putih Biru Orange Putih Coklat Coklat



50

sharing file/folder pada windows 1. Buka Windows Explorer , pilih dulu folder mana yang ingin kamu share. Kemudian klik kanan pilih share with > Specific people .

2. Akan muncul jendela file sharing. Di bagian ini kamu tambahkan user Everyone, kemudian klik Add . Setelah user Everyone masuk dalam daftar, klik share.

3. Setelah itu akan dapat konfirmasi “Your Folder is Shared” , kemudian klik done .



51

Cara sharing drive atau local disk pada windows 4. Tentukan terlebih dahulu drive yang ingin di share. Setelah itu klik kanan pada drive yang akan dishare, kemudian pilih share with > advanced sharing.

5. Secara otomatis akan terbuka jendela properties dan berada pada tab sharing. Kemudian klik Advanced sharing.



52

6. Akan terbuka jendela Advanced sharing, lalu beri tanda cek-box pada Share this folder. Kemudian klik tombol permissions untuk menambahkan user dan mengatur permission.



53

7. Klik tombol add jika kamu ingin menambahkan user atau grup, kalau saya cukup Everyone saja karena sudah mencakup semua. Kemudian atur permissions-nya. Setelah itu klik ok.

8. Kemudian kembali lagi ke jendela properties, beralih ke tab security . Lalu klik tombol Edit untuk menambahkan user dan mengatur permissions.



54

9. Akan muncul jendela Permissions. Untuk menambahkan user klik tombol add.

10. Akan muncul lagi jendela Select User or Group, klik tombol advanced .



55

11. Di bagian ini kamu bisa memilih user mana saja yang bisa mengakses data yang di share. Klik find now terlebih dahulu agar muncul daftar user-nya. Kemudian pilih saja Everyone. Klik OK.

12. Pada kotak object names sudah terisi, kemudian klik OK.



56

13. Kemudian atur permissionnya. Klik terlebih dahulu Everyone, kemudian atur permission sesuka Anda. Jika sudah klik OK.

Pengecekan Anda bisa melihat data apa saja yang di sharing dengan cara mengetikkan IP address dari komputer yang melakukan sharing tersebut. Pada address bar kamu ketikan 192.168.56.120. IP address tentunya sesuaikan dengan yang Anda gunakan.



57

Atau juga bisa langsung melalui menu network di bagian bawah.

Setelah mengetahui Berbagai Kabel Jaringan Komputer Lan , kita akan melakukan crimping terhadap kabel UTP menggunakan konektor RJ-45 agar bisa digunakan untuk menghubungkan hardware komputer.

Crimping Sebelum kita memulai, alat – alat yang harus dipersiapkan adalah kabel utp, konektor RJ45, dan Tang crimping dan Lan Tester.

Tang Crimping



58

Kabel UTP

Lan Tester

RJ-45 Kabel UTP terdiri dari 2 jenis, yaitu Straight dan Cross, kabel straight digunakan untuk menghubungkan dua buah hardware yang berbeda seperti menghubungkan PC ke Switch/Hub, dan kabel Cross digunakan untuk menghubungkan dua buah hardware yang sama seperti dari PC ke PC, Laptop ke Laptop.Cara Crimping Kabel UTP ke RJ-45



59

Video tutorial https://www.youtube.com/watch?v=ZiLe_VA_JCc jika penasaran bisa search di youtube dengan keyword “tutorial crimping”

Terima kasih kepada : PKN STAN Dosen Aplikom PKN STAN http://www.nesabamedia.com/perangkat-jaringan-komputer/ http://www.pintarkomputer.com/panduan-pemula-cara-mudah-sharing-file-folder-dan-drive-diwindows/



60

Aplikasi Komputer II Pertemuan 11 dan 12

Hirarki data Data harus disusun secara teratur agar pengolahannya dapat dilakukan dengan baik dan efisien. Pengorganisasian data dapat dibagi dalam enam tingkatan, yaitu :

1. Bit adalah suatu sistem angka biner yang terdiri atas dua macam nilai saja, yaitu 0 dan 1 . Sistem angka biner merupakan dasar dasar yang dapat digunakan untuk komunikasi antara manusia dan mesin (komputer) yang merupakan sekumpulan komponen elektronik dan hanya dapat membedakan dua keadaan saja (on dan off). Jadi bit adalah unit terkecil dari pembentuk data. 2. Byte adalah bagian yang dapat dialamatkan dalam memori. Byte merupakan sekumpulan bit yang secara konvensional terdiri atas kombinasi delapan bit . Satu byte digunakan untuk mengkodekan satu buah karakter dalam memori. Contoh: Kode Ascii untuk J ialah 10101010. Jadi byte adalah kumpulan bit yang membentuk satu karakter (huruf, angka, atau tanda). Dengan kombinasi 8 bit, dapat diperoleh 256 karakter (= 2 pangkat 8). 3. Field atau kolom adalah unit terkecil yang disebut data. Field merupakan sekumpulan byte yang mempunyai makna. Contoh: Joni yang merupakan field nama. Jadi f ield ibarat kumpulan karakter yang membentuk suatu kata. Dengan kata lain field adalah kumpulan dari byte 4. Record atau baris adalah kumpulan item yang secara logic saling berhubungan. Setiap record dapat dikenali oleh sesuatu yang mengenalinya, yaitu field kunci. Gambar 1 merupakan contoh dari record. Jadi record ibarat kumpulan kata yang membentuk satu kalimat yang berarti, misal gambar 1 mewakili kalimat: Joni memenmpuh mata kuliah MIS (kode IS101) dengan nilai A.

Gambar 1. Contoh Record

5. File atau tabel adalah kumpulan record yang sejenis dan secara logic berhubungan . Pembuatan dan pemeliharaan file adalah faktor yang sangat penting dalam sistem informasi manajemen yang memakai komputer. Jadi tabel ibarat kumpulan baris/record yang membentuk satu tabel yang berarti, misal gambar 2 mewakili tabe l nilai mata kuliah MIS.

6. Database merupakan kumpulan file-file yang berhubungan secara logis dan digunakan secara rutin pada operasi-operasi sistem informasi manajemen. Semua database umumnya berisi elemen-elemen data yang disusun ke dalam file-file yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu, tersimpan di hardware komputer dan dengan software untuk melakukan manipulasi data untuk kegunaan tertentu. Jadi, suatu database adalah menunjukkan suatu kumpulan tabel yang dipakai dalam suatu lingkup perusahaan atau instansi untuk tujuan tertentu. Contoh suatu database adalah database akademik yang berisi file-file: mahasiswa, dosen, kurikulum, dan jadwal yang diperlukan untuk mendukung



61

operasi sistim informasi akademik. Contoh suatu database sederhana ditunjukkan oleh gambar 3.

Gambar 4. Hierarki Data

Gambar 4 Hierarki Data

Pendekatan tradisional vs pendekatan data base



62

Sistem Informasi adalah pengelolaan Data, Orang/Pengguna, Proses dan Teknologi Informasi yang berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan sebagai output informasi yang diperlukan untuk mendukung sebuah organisasi. (Jeffery L. Whitten dkk, 2004 ) Sistem Informasi adalah sesuatu yang kita gunakan sehari-hari untuk berbagai alasan. (Stephens dan Plew ;2000), Dengan basis data pengguna dapat menyimpan data secara terorganisasi. Setelah data disimpan, informasi harus mudah diambil. Cara data disimpan dalam basisdata menentukan seberapa mudah mencari informasi berdasarkan banyak kriteria. Data pun harus mudah ditambahkan ke dalam basis data, dimodifikasi, dan dihapus. Silberschatz, dkk (2002), mendefinisikan basis data sebagai kumpulan data berisi informasi yang sesuai untuk sebuah perusahaan. Menurut Mc Leod, dkk (2001), basis data adalah kumpulan seluruh sumber daya berbasis komputer milik organisasi. Ramakrishnan dan Gehrke (2003), menyatakan basisdata sebagai kumpulan data, umumnya mendiskripsikan aktivitas satu organisasi atau lebih yang berhubungan. Misalnya, basisdata universitas mungkin berisi informasi mengenai hal berikut : a. b.

Hubungan antar entitas seperti registrasi mahasiswa dalam matakuliah, fakultas yang mengajarkan matakuliah dan pengguna ruang kuliah. Entitas seperti mahasiswa, fakultas, mata kuliah, dan ruang kuliah. Kesimpulan :

Basis data didefinisikan sebagai sekumpulan data yang saling berhubungan, disimpan dengan minimum redundansi untuk melayani banyak aplikasi secara optimal.

Pemrosesan File Tradisional a.

b. c.

d. e. f. g.

Pemrosesan data diperlukan untuk mengolah data menjadi informasi. Integrasi informasi dapat menjadikan informasi menjadi lengkap dan relevan, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal. Secara tradisional atau konvensional, kegiatan pemrosesan data suatu aplikasi dilaksanakan oleh bagian yang terkait dengan aplikasi tersebut Pemrosesan data diperlukan untuk mengolah data menjadi informasi. Integrasi informasi dapat menjadikan informasi menjadi lengkap dan relevan, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal. Secara tradisional atau konvensional, kegiatan pemrosesan data suatu aplikasi dilaksanakan oleh bagian yang terkait dengan aplikasi tersebut. Suatu aplikasi terdiri atas sekumpulan program aplikasi, file data, dan prosedur yang mengerjakan suatu proses atau fungsi Setiap program aplikasi di dalam suatu lingkungan pemrosesan file tradisional, khusus beroperasi pada file data yang dibuat specifik untuk aplikasi itu Antar file data (di dalam satu aplikasi atau antar aplikasi) tidak ada hubungan, dan pada umumnya data didefinisikan dan disusun dengan cara yang berbeda untuk setiap aplikasi Aplikas i Akademik

Aplikas i Keuangan

Aplikas i Alum ni

File Data Akademik

File Data Keuangan

File Data Alum ni

Kenyataan ini membuat sulit dilakukannya integrasi data



63

Dengan karakteristik sebagaimana telah disebutkan, terdapat sejumlah keterbatasan yang menyebabkan beaya pemrosesan menjadi mahal dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan

Keterbatasan tersebut adalah: a. b.

c.

d. e.

f.

Data menjadi terpisah dan terisolasi, karena antar file data tidak terhubung. Munculnya redundansi data, yang tidak dapat dihindarkan karena setiap aplikasi mempunyai file data sendiri-sendiri. redudansi (penduplikasian) data adalah sebuah data yang diulang beberapa kali. Berpotensi terjadinya inkonsistensi data, yaitu jika dilakukan modifikasi data di suatu file akan tetapi di file yang lain (yang berisi data yang sama dengan data yang dimodifikasi) tidak dilakukan hal yang sama. Munculnya data yang membingungkan ( data confusion), yaitu apabila data yang sama disajikan dengan terminologi yang berbeda. Program aplikasi tergantung pada format file ( program-data-dependence), yaitu kapan saja format data berubah maka seluruh program yang menggunakan data tersebut harus dimodifikasi. Sulit untuk menyajikan objek data yang komplek.

Kesimpulan : a. b.

c.

Dengan keterbatasan-keterbatasan tersebut, pemrosesan file tradisional kurang mempunyai keluwesan dan tidak mendukung pemakaian data bersama ( data sharing). Hal ini menyebabkan tidak dapat dilakukannya pertukaran data antar aplikasi, dan sering terjadi terpaksa harus dilakukan pengetikan ulang data dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Sehingga untuk mengatasinya, dikenalkan konsep baru yang disebut basis data.

Basis Data Basis data didefinisikan sebagai sekumpulan data yang saling berhubungan, disimpan dengan minimum redundansi untuk melayani banyak aplikasi secara optimal. Redundansi adalah penduplikasian data.

Keunggulan Penggunaan Basis Data Tujuan awal dan utama dalam pengelolaan data dalam sebuah basis data adalah agar kita dapat memperoleh/menemukan kembali data dengan mudah dan cepat b. Di dalam penggunaan basis data, terdapat suatu tempat penyimpanan data tunggal yang dikelola c. Data tersebut didefinisikan sekali dan kemudian diakses oleh bermacam pengguna dan aplikasi d. Penggunaan basis data memberikan sejumlah keunggulan potensial dibandingkan dengan pemrosesan file tradisional e. Kecepatan, Kemudahan dan Efisiensi Ruang Penyimpanan f. Redundansi data minimum g. Konsistensi data h. Integrasi data i. Pemakaian data bersama j. Menjalankan pembakuan k. Mempermudah pengembangan aplikasi l. Menyediakan antarmuka banyak pengguna m. Menggambarkan relasi komplek diantara data n. Menjalankan batasan keutuhan ( integrity ) a.



o.

64

Menyediakan backup dan pemulihan ( recovery )

Resiko Pendekatan Basis Data a. b. c. d. e. f. g. h.

Spesialisasi baru Perlunya biaya awal (start-up cost ) Perlunya konversi data Perlunya backup Meningkatnya kompleksitas data Data mudah diserang (vulnerable) Gangguan dengan adanya data bersama Konflik organisasi

Komponen Database dan Fungsinya Database atau Basis Data adalah media penyimpanan elektronik yang berisi kumpulan informasi atau data secara sistematik sehingga dapat diakses dengan suatu program komputer ketika informasi atau data tersebut dibutuhkan. Secara lebih sederhana, database dapat diartikan sebagai sekumpulan tabel yang berisi informasi, yang disimpan di dalam komputer. Istilah database bukan sesuatu yang asing lagi bagi institusi manapun saat ini, terutama instansi yang membutuhkan pencatatan, mengolah dan menggunakan informasi dalam jumlah besar. Fungsi database elektronik telah menggantikan cara penyimpanan manual yang membutuhkan ruang besar seperti perpustakaan, lemari arsip, rak dokumen, dan sebagainya. Database berperan penting dalam pengolahan data karena alasan-alasan berikut: a. b.

Sebagai penyedia informasi, database menjadi komponen utama dalam arus sistem informasi Memelihara kualitas informasi dan dapat menyajikannya secara cepat, akurat, dan tetap relevan melalui update informasi

Data yang akan disimpan ke dalam database lebih dulu didefinisikan secara spesifik berupa tipe data, struktur data, dan batasan-batasan data. Menyimpan data atau informasi ke database, berarti kita dapat mengorganisasi data, menghindari duplikasi, melakukan update data yang rumit, dan menghubungkan antar-data.

Komponen Database Di atas telah diterangkan tentang database mulai dari pengertian, peran, manfaat, dan jenisnya. Selanjutnya, komponen-komponen apakah yang digunakan dalam sistem database tersebut? Berikut ini akan diuraikan satu per satu.

1. Hardware Hardware atau perangkat keras yang dimaksud di sini adalah perangkat komputer standar sebagai pendukung operasi pengolahan data yang terdiri dari CPU , disk, terminal, memori, dan lainlain. Ada tiga jenis komputer berdasarkan data yang diolah, yakni: a.

Komputer Analog

Komputer jenis ini tidak memerlukan bahasa perantara. Bekerja secara kontinyu dan paralel untuk mengolah data bersifat kuantitatif berupa angka-angka atau besaran fisik seperti



65

ukuran gelombang suara, temperatur dan tekanan udara, kecepatan angin, arus listrik, dan lainlain. Komputer analog biasanya dimanfaatkan untuk mengatur atau mengendalikan sebuah mesin, sehingga banyak diterapkan sebagai alat pengukur voltase listrik, seismograf analog, atau untuk memantau denyut jantung pasien di rumah sakit. Komputer analog mampu mencocokkan pengukuran secara tepat, mengolah data dengan

cepat, dan mengontrol secara otomatis pada proses kerja industri. Namun, data yang diolah seringkali kurang tepat, tidak dapat atau kurang mampu memproses data berupa angka, hanya digunakan untuk satu masalah khusus, komponennya berlebihan dan rumit, tidak multifungsi, dan penggunaan daya listrik yang tidak seimbang. b.

Komputer Digital

Contoh komputer digital adalah komputer PC yang biasa kita gunakan sehari-hari, kalkulator, atau timbangan berat badan digital. Komputer ini bekerja lebih baik dibandingkan komputer analog karena bisa mengolah data lebih tepat, bisa menyimpan data, dan bisa melakukan operasi logika. Selain itu data yang disimpan dapat dikoreksi, dan output yang dihasilkan bisa berupa angka, grafik, gambar, dan huruf.

c.

Komputer Hybrid

Komputer hybrid merupakan gabungan dari kedua jenis komputer yang disebutkan di atas. Komputer hybrid bekerja lebih cepat dari komputer digital dan lebih tepat dibandingkan komputer analog. Karena itu, komputer hybrid diaplikasikan pada mesin-mesin robot di pabrik-pabrik.

2. Software sistem operasi (Operating System) Software sistem operasi (OS) merupakan perangkat lunak yang bersifat opsional untuk

memfungsikan, mengendalikan seluruh sumber daya, serta melakukan operasi dasar pada sistem komputer. Contoh software OS yakni Windows 9x, Linux, Unix, Windows 2000/XP). Software OS harus kompatibel atau sesuai dengan software pengelola basis data yang digunakan.

3. Software pengelola basis data (DBMS) Untuk memasukkan data ke dalam databas e atau, sebaliknya, mengambil data dari database, diperlukan perangkat lunak yang disebut dengan Database Management System (DBMS) atau diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai Sistem Menajemen Basis Data. Dengan DBMS, user dapat mengontrol, memelihara, dan mengakses data secara praktis dan efisien. Dikatakan efisien karena DBMS tidak hanya merancang struktur data yang kompleks, tetapi juga memberikan kemudahan kepada user yang awam untuk menggunakan data tersebut tanpa harus mengetahui kompleksitas strukturnya. Fungsi software basis data sebagai berikut: a. b. c. d. e. f.

Mengolah pendefinisian data; Menangani permintaan user untuk mengakses data; Memeriksa keamanan dan integrity data yang didefinisikan oleh Database Administrator (DBA); Menyimpan informasi yang menggambarkan data dalam database yang biasa disebut metadata; Menangani kegagalan dalam akses data apabila terjadi kerusakan sistem ataupun disk ; Menangani semua fungsi secara efisien.



66

DBMS adalah perantara untuk user dengan database, sehingga interaksi antara user dengan database memerlukan bahasa pemrograman tertentu. Adapun bahasa pemrograman tersebut terdiri dari dua macam seperti dijelaskan di bawah ini: a.

Data Definition Language (DDL). Digunakan untuk membuat tabel baru, memuat indeks,

ataupun mengubah tabel. b.

Data Manipulation Language (DML). Digunakan untuk memanipulasi dan pengambilan data dari database, seperti menambahkan data baru, menghapus data, atau mengubah

data.

4. Sofware program aplikasi Perangkat lunak program aplikasi database yang umum digunakan dalam pemrograman dan dianggap sebagai perangkat database high level, antara lain: a.

b.

c.

MySQL. Kelebihannya stabil dan cukup tangguh, gratis, security yang baik, mendukung

transaksi, dan fleksibel dengan berbagai program. Namun perangkat lunak ini kurang mendukung koneksi bahasa pemrograman Visual Basic, Delphi, atau Foxpro. Selain itu tidak mampu menangani data dalam jumlah besar dan belum mendukung widowing function. Microsoft SQL Server. DBMS ini mampu mengelola data besar, keamanan baik, mampu melakukan back up,recovery, dan rollback data, serta bisa membuat database mirroring dan clustering. Tetapi untuk mendapatkannya harus dengan biaya mahal karena software ini berlisensi, dan perangkat ini hanya bisa dijalankan di Microsoft Windows. Oracle. Jenis ini termasuk rumit sehingga memerlukan DBA yang handal, dan membutuhkan biaya yang mahal. Sesuai dengan harganya, software ini bisa digunakan oleh organisasi atau perusahaan besar karena memiliki fitur-fitur yang lengkap.

Selain ketiga software tersebut, yang termasuk kategori perangkat database high level lainnya adalah Sybase, Interbase, XBase, Paradox, Foxpro, Visual Foxpro, MongoDB, dan lainlain. Sedangkan yang termasuk software database low level adalah Btrieve dan Tsunami Record Manager.

5. Data Data mengandung pengertian sebagai kumpulan dari sejumlah file atau tabel yang membentuk sebuah database. Data merupakan komponen terakhir dari bangunan database yang tersusun secara berjenjang dari karakter, field, record, file, dan data. Di dalam database dikenal istilah entitas ( entity ) dan atribut. Entitas bisa berupa tempat, kejadian, konsep, atau orang yang informasinya direkam. Setiap entitas memiliki sebutan untuk mewakili suatu entitas, yang disebut atribut. Sebagai contoh, entitas mahasiswa pada suatu perguruan tinggi memiliki atribut nama, nomor induk, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, dan sebagainya. Informasi tentang mahasiswa bersangkutan selanjutnya diproses menjadi file tertentu, digabungkan dengan file-file mahasiswa lainnya, sehingga menjadi data tentang kemahasiswaan.

6. Pengguna (User ) User adalah orang-orang yang memiliki otoritas untuk berinteraksi dengan sistem

database. User diklasifikasikan menjadi: a.

Database Administrator, yaitu user yang menjadi pusat pengendali seluruh sistem database. Berwenang utuk menentukan pola struktur database, memodifikasinya,

membagi tugas pengolahan, dan sebagainya.



b.

67

Aplication Programmer, yaitu user yang membuat program aplikasi untuk berinteraksi dengan sistem atau mengakses database dengan cara pemanggilan bahasa pemrograman

tertentu. c.

d.

e.

Sophisticated User, yaitu user yang melakukan request (permintaan) untuk berinteraksi dengan sistem dalam bentuk bahasa query database, seperti menggunakan MS-Access,

SQL, dan sebagainya. Specialized User, yaitu user yang menulis aplikasi database tidak untuk pemrosesan data secara tradisional melainan untuk keperluan khusus seperti pengolahan citra, sistem pakar, atau aplikasi artificial intelegent. Naive User, yaitu user umum yang tidak memerlukan keahlian khusus dalam pemrograman dan cukup menjalankan aplikasi yang tersedia untuk berinteraksi dengan sistem untuk mengakses data.

Sumber :

http://pbsabn.lecture.ub.ac.id/2012/05/hierarki-data-data-hierarchy/ http://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/01_konsep_basis_data.ppt



68

Soal Latihan

1. Manakah dibawah dibawah ini yang yang tidak termasuk kedalam elemen-elemen model komunikasi? a. Source d. Receiver b. Modem e. Destination c. Transmitter 2. Kabel yang pada dasarnya dasarnya terdiri dari 2 kabel tembaga terbungkus terbungkus insulasi yang dipelintir menjadi satu merupakan jenis kabel? a. Telephone wire pairs d. Microwave b. Twisted wire e. Fiber Optic c. Coaxcial cable 3. Manakah susunan susunan warna berikut yang sesuai untuk kabel UTP straight a. Putih orange, orange, putih hijau, biru, d. Biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. putih orange, orange, putih hijau. b. Putih hijau, hijau, putih orange, biru, biru, e. Putih hijau, hijau, biru, putih orange, orange, putih coklat, coklat. putih coklat, coklat. c. Putih coklat, coklat, putih orange, orange, putih hijau, hijau, biru, putih biru. Perhatikan Perhatikan gambar berikut un tuk soal nomo r 4 sampai sampai dengan soal nomor 6

4. Topologi pada tersebut dinamakan topologi ... a. star d. LAN b. start e. bus c. XY 5. Alat yang ditandai dengan huruf huruf X adalah ... a. Access Point d. Token ring b. Firewall e. modem c. Hub/Switch 6. Kabel yang ditandai dengan huruf Y menggunakan kabel tipe tipe a. straight d. star b. cross e. bus c. topologi 7. Kabel UTP kepanjangannya adalah ... a. Uninterruptable Transmit Protocol b. Unshielded Twisted Pair c. Under Transmission Power d. Under Transmit Power



69

8. Manakah simbol berikut ini yang yang merupakan merupakan simbol simbol atribut? atribut? a. b. c. d.

e. 9. Fakta dari suatu objek merupakan pengertian dari? a. Informasi b. Data c. Database d. DBMS e. Metadata 10. Kumpulan dari beberapa field yang sejenis merupakan pengertian dari? a. File b. Record c. Table d. Database e. column



70

Aplikasi Komputer II Pertemuan 13, 14, dan 15 Pertemuan 16 di RPSnya Kuliah umum hehe Software Database Link Download and Tutorial Pertemuan 13,14, dan 15 akan membahas mengenai bagaimana kita membuat database dengan menggunakan software mySQL. Untuk dapat lebih mudah dalam memahami bagaimana membuat database menggunakan mySQL softwarenya bisa didownload di link berikut http://bit.ly/mySQL_software

Berikut ini adalah petunjuk instalasinya :

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

mengcopy file file 13_3_2_ZeroXIII ke C mengeklik dua kali pada file tersebut, tunggu hingga proses extract selesai selesai Setelah selesai extract , membuka folder UniServerz hasil extract Pada saat menjalankan akan muncul kotak dialog “ mySQL root passwordcurrent value root”. Disini ada 2 pilihan masukan password atau pilih cancel. jika masukan artinya anda membuat password. Jika anda masukan password maka masukan password yang anda buat pada langkah nomor 7. Jika anda memilih cancel maka lewati langkah ke-7 dan langsung ke langkah 8. Mengaktifkan mysql dengan mengeklik kotak warna merah sehingga berubah warna menjadi warna hijau. Lalu ekstrak heidisql, dan run heidisql nya. lik baru, masukkan password defaultnya “sesuai dengan yang anda buat pada langkah 4” lalu buka Klik baru, masukkan password password defaultnya "root" lalu buka buka Selesai

Entity relationship data A. Dasar – dasar mendesain database yang baik Mendesain database bukan hal sulit, akan tetapi t etapi harus mengikuti beberapa aturan/standar agar model data menjadi fleksibel dan membuat kita lebih mudah bekerja dengannya. Desain yang baik juga akan mempermudah kita dalam menjaga integritas data dan membuat laporan. Desain database yang baik dimulai dari mendaftar data apa saja yang ingin dimasukan ke dalam database dan apa yang ingin anda lakukan terhadap data tersebut. Jangan terlalu menganggap ringan karena jika ada yang terlewat dimasukan, terkadang harus mulai lagi dari awal.

B. Langkah – langkah mendesain database 1. Identifikasi entitas Entitas adalah Jenis informasi yang akan disimpan di dalam database. Entitas terdiri dari empat jenis yakni : a.

Orang



71

Pihak – pihak yang melakukan sebuah kegiatan. Orang ini akan menjawab pertanyaan siapa yang terlibat di dalam event? b.

Barang

Barang merupakan objek dari sebuah kegiatan. Barang pasti berupa benda mati. c.

Event

Event adalah kegiatan yang dihasilkan oleh hubungan para pelaku (orang). d.

Lokasi

Lokasi adalah tempat dimana sebuah event terjadi. Dalam menyusun sebuah database belum tentu keempat entitas tersebut akan muncul Karena penyusunan database tergantung kebutuhan dari perusahaan. Misalnya dalam perusahaan perdagangan hanya muncul entitas pelanggan(orang), pelayan(orang), pembelian(event). Semua entitas yang ingin dimasukan ke dalam database harus masuk dalam kategori ini. Jika ia tidak masuk dalam kategori itu, mungkin merupakan properti dari entities, atau sering juga disebut atribut. Sebagai contoh, sebuah Database Toko Retail akan mempunyai entitas berikut:

1. 2. 3. 4.

Penjualan adalah event Produk adalah barang Pelanggan adalah orang Pegawai adalah orang.

Database sebuah perkuliahan akan mempunyai entitas sebagai berikut :

1. 2. 3. 4.

Kuliah sebagai event Mahsiswa sebagai orang Dosen sebagai orang Mata kuliah sebagai barang Jika dibuat ERDnya maka akan digambarkan sebagai berikut



72

ERD toko retail

Pelanggan

Produk

Pegawai

Penjualan

Mahasiswa

Mata Kuliah

Dosen

Kuliah

2. Identifikasi relationship Relationship menunjukan bagaimana hubungan antar entitas ini. Seperti hubungan: Pelanggan membeli Produk, Produk dengan Toko, Toko dengan Pelanggan, dan seterusnya.

Hubungan relationship dapat dikelompokan dalam beberapa jenis: e. f. g. h.

one-to-one, 1:1 (satu ke satu) one-to-many: 1:N (satu ke banyak) many-to-one: M:1 (banyak ke satu) many-to-many: M:N (banyak ke banyak)

Untuk kasus Toko, kita bisa membuat relationship seperti berikut:

a. b. c.

Pelanggan => Penjualan; => 1:N, 1 Pelanggan melakukan banyak transaksi Penjualan (1 transaksi hanya bisa dilakukan oleh 1 Pelanggan); Pelanggan => Produk; => M:N, Banyak pelanggan dapat membeli 1 Produk, dan Banyak Produk dapat dibeli 1 Pelanggan Pelanggan => Pegawai; => M:N, Banyak Pelanggan bisa Dilayani oleh 1 Pegawai, dan 1Pegawai bisa melayani Banyak Pelanggan



d. e. f.

73

Penjualan => Produk; => M:N, Banyak Penjualan menjual 1 Produk, dan Banyak Produk bisa dijual dalam 1 transaksi Penjualan. Pegawai => Penjualan; => 1:N, 1 Pegawai bisa melakukan banyak Penjualan. (1 transaksi Penjualan hanya bisa dilakukan oleh 1 pegawai) Pegawai => Produk; => M:N, Banyak Pegawai bisa menjual 1 Produk, Banyak Produk bisa dijual oleh satu pegawai.

3. Indentifikasi atribut Pelanggan a. kode_pelanggan b. nama_pelanggan c. no_telp Produk d. kode_produk e. nama_produk f. merek g. jenis_produk Pegawai h. kode_pegawai i. nama_pegawai Penjualan j. kode_penjualan k. kode_pelanggan l. kode_pegawai m. tanggal n. total Penjualan Detail o. kode_penjualan_detail p. kode_penjualan q. kode_produk r. jumlah s. harga 4. menentukan primary key



74

Primary key (PK), atau kunci-utama, adalah satu atau lebih atribut yang mengidentifikasi entity secara unik. Jika PK terdiri dari dua atau lebih atribut, maka ia disebut composite-key. Semua atribut yang menjadi bagian dari PK harus memiliki nilai pada setiap record dan sifatnya harus unik (tidak boleh ada yang sama). Contoh PK misalnya nomor pelanggan, kode barang, Nomor Pokok Mahasiswa dan seterusnya. 5. menentukan tipe data Setelah semua entitas dan relationship dibuat, proses berikutnya adalah menentukan tipe data. Setiap database biasanya mempunyai tipe data sendiri-sendiri. Akan tetapi ada beberapa yang sesuai standar. Misanya: CHAR, VARCHAR, TEXT, INT, FLOAT, dan DOUBLE. Selain itu setiap atribut harus memiliki panjang karakter. Tipe – tipe data dalam database mySQL :

Tipe Data Numeric pada database MySQL terbagi atas beberapa macam tipe data, yaitu:

INT

Digunakan untuk menyimpan data yang berupa bilangan bulat positif dan negatif dengan jangkauan antara -2.147.483.648 s/d 2.147.483.647. Tipe data ini mempunyai ukuruan 4 byte (32 bit). Contoh : TOTAL_MAHASISWA INT;



TINYINT

Digunakan untuk menyimpan data yang berupa bilangan bulat positif dan negati f dengan jangkauan antara -128 s/d 127. Tipe data ini mempunyai ukuran 1 byte (8 bit) 

SMALLINT

Digunakan untuk menyimpan data yang berupa bilangan bulat positif dan negatif dengan jangkauan antara -32.768 s/d 32.767. Tipe data ini mempunyai ukuran 2 byte (16 bit) 

MEDIUMINT

Digunakan untuk menyimpan data yang berupa bilangan bulat positif dan negatif dengan jangkauan antara -8.388.608 s/d 8.388.607. Tipe data ini mempunyai ukuran 3 byte (24 bit) 

BIGINT

Digunakan untuk menyimpan data yang berupa bilangan bulat positif dan negatif dengan jangkauan antara -8.388.608 s/d 8.388.607. Tipe data ini mempunyai ukuran 8 byte (64 bit) 

FLOAT Digunakan untuk menyimpan data yang berupa bilangan pecahan positif dan negatif presisi tunggal . Tipe data ini mempunyai ukuran 4 byte (32 bit).







75

DOUBLE Digunakan untuk menyimpan data yang berupa bilangan pecahan positif dan negatif presisi ganda. Tipe data ini mempunyai ukuran 8 byte (64 bit). DECIMAL

Digunakan untuk menyimpan data yang berupa bilangan pecahan positif dan negatif presisi ganda. Tipe data ini mempunyai ukuran 8 byte (64 bit). 

REAL

Digunakan untuk menyimpan data yang berupa bilangan pecahan positif dan negatif. Tipe data ini mempunyai ukuran 8 byte (64 bit). 

NUMERIC

Digunakan untuk menyimpan data yang berupa bilangan pecahan positif dan negatif. Tipe data ini mempunyai ukuran 8 byte (64 bit).

Tipe Data Date & Time Tipe Data Date & Time pada database MySQL terbagi atas beberapa macam tipe data, yaitu: 

DATE

Digunakan untuk meyimpan data tanggal dalam format YY:MM:DD 

DATETIME

Digunakan untuk menyimpan data tanggal dan waktu dalam format YY:MM:DD HH:MM:SS 

TIME

Digunakan untuk menyimpan data waktu dalam format HH:MM:SS 

YEAR

Digunakan untuk menyimpan data tahun.

Tipe Data String Tipe Data String pada database MySQL terbagi atas beberapa mac am tipe data, yaitu: 

CHAR

Digunakan untuk menyimpan data karakter/string dengan ukuran tetap. Tipe data ini mempunyai jangkauan antara 0 sampai dengan 255 karakter. 

VARCHAR

Digunakan untuk menyimpan data karakter/string dengan ukuran dinamis. Tipe data ini mempunyai jangkauan antara 0 sampai dengan 255 untuk MySQL versi 4.1. Dan mempunyai jangkauan antara 0 s/d 65.535 untuk MySQL versi 5.0.3





76

BLOB

BLOB (Binary Large Object) adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan data biner seperti files, images, suara, dll. Tipe data ini mempunyai jangkauan 216-1 byte. 

TINYBLOB

Digunakan untuk menyimpan data biner seperti file, image, dan suara. Tipe data ini mempunyai jangkauan 255 byte. 

MEDIUMBLOB

Digunakan untuk menyimpan data biner seperti file, image, dan suara. Tipe data ini mempunyai jangkauan 244-1 byte. 

LONGBLOB

Digunakan untuk menyimpan data biner seperti file, image, dan suara. Tipe data ini mempunyai jangkauan 232-1 byte 

TEXT

Digunakan untuk meyimpan data text. Tipe data ini mempunyai jangkauan antara 0 sampai dengan 65.535 (216-1) karakter. 

TINYTEXT

Digunakan untuk meyimpan data text. Tipe data ini mempunyai jangkauan antara 0 s/d 255 untuk MySQL versi 4.0, dan mempunyai jangkauan antara 0 s/d 65.535 untuk MySQL versi 5.0.3 

MEDIUMTEXT

Digunakan untuk meyimpan data text. Tipe data ini mempunyai jangkauan antara 0 sampai dengan 224-1 karakter 

LONGTEXT

Digunakan untuk meyimpan data text. Tipe data ini mempunyai jangkauan antara 0 sampai dengan 232-1 karakter 

ENUM

Digunakan untuk menyimpan data enumerasi (kumpulan data) 

SET

Digunakan untuk menyimpan data himpunan data.



77

SQL (structured query language) SQL (es-que-el) adalah singkatan dari Structured Query Language yaitu bahasa yang dirancang untuk berkomunikasi dengan database.

SQL terdiri dari beberapa jenis statement, dan yang paling sering digunakan adalah DDL dan DML.

DDL (Data definition language) adalah kalimat/perintah dalam mySQL yang digunakan untuk membuat struktur database atau skema. Objek database adalah tabel. Jadi Data Manipulation Language adalah perintah dasar untuk membuat database. Dapat dianalogikan ketika kita membuat sebuah rumah maka DML adalah perintah untuk membuat pondasi. Disini pondasi data diibaratkan dengan tabel. Jika tidak ada tabel maka kita tidak bisa menginput data DML (Data Manipulation Language) digunakan untuk manipulasi OBJECT DATABASE. Objek database adalah tabel. Tabel sebagai wadah data. Ibarat m embangun rumah disini adalah perintah setelah rumah dibangun pondasi missal sudah membuat tembok dengan batu bata akan diganti dengan tembok batako. Jika dalam data missal Namanya ada salah ketik nama seharusnya Arman malah diketik Anwar. Maka perintah menggantinya disebut data manipulation language.

Perintah perintah membuat DATABASE DATA DEFINITION LANGUAGE HARUS SELALU DIINGAT DAN DILAKUKAN DALAM MENGELOLA DATABASE!!! Untuk memasukan perintah ke dalam mySQL harus selalu diakhiri dengan “;” titik koma DATABASE tidak mengenal SPASI sehingga nama – nama jika mengandung spasi harus diganti dengan SIMBOL UNDERSCORED “_”. Jika syntax mengandung lebih dari 1 nama maka harus dipisahkan dengan tanda baca koma (,) Kemudian untuk menjalankan perintah BLOK PERINTAH TERSEBUT dan TEKAN CTRL+F9 (jika menggunakan software Heidi)

1. CREATE Perintah create berfungsi untuk membuat database (file) CONTOH SYNTAX

CREATE DATA BASES perintah

Calon_siswa Nama_database

2. USE USE digunakan untuk memakai data base CONTOH SYNTAX

USE perintah

Nama_database Nama database yang akan dipakai



78

3. DROP Perintah DROP berfungsi untuk menghapus database CONTOH SYNTAX

DROP perintah

Calon_siswa Nama_database yang ingin dihapus

4. CREATE TABLE Perintah CREATE TABLE berfungsi untuk membuat tabel dalam suatu database Syntax : CREATE TABLE nama_tabel(nama tabel yang ingin dibuat) (nama_atribut1 tipe data1 Nama atribut2 tipe data2); Contoh : CREATE TABLE calon_siswa(id_calon varchar(10), nama_calon varchar(50), no_hp varchar(20), nilai_rata_rata_raport int)

CONTOH

CREATE TABLE

Calon_siswa

SYNTAX

perintah

Nama_tabel

Id_calon varchar(10) (nama_atribut tipe data, 1

nama_calon varchar(50) (nama atribut tipe data, 2

Dan atribut seterusnya

Artinya membuat tabel dengan nama calon_siswa dengan kolom kolom(field) id_calon tipe data varchar, nama_calon tipe data varchar, no_hp tipe data varchar, dan nilai_rata_rata_raport tipe data varchar.

5. ALTER TABLE … ADD Perintah ALTER_ADD berfungsi untuk menambahkan kolom (field) pada suatu tabel. Syntax : ALTER TABLE nama_table ADD (column datatype [DEFAULT expr] [, column datatype]...) Contoh : ALTER TABLE calon_siswa ADD (asal_sekolah varchar(50)); CONTOH SYNTAX

ALTER TABLE perintah

Calon_siswa Nama_tabel

ADD perintah

(asal_sekolah varchar (50)) Nama field yang ingin ditambahkan

Dibaca menambah field tabel calon_siswa dengan nama field asal sekolah dengan tipe data varchar

6. ALTER … ADD



79

Perintah ALTER_CHANGE berfungsi untuk mengubah nama field dan/atau mengubah tipe data pada suatu tabel. Contoh : ALTER TABLE calon_siswa CHANGE nama_calon nama_calon_siswa varchar(30) CONTOH SYNTAX



CHANGE perintah

Nama_calon Nama field yang ingin diubah

nama_calon_siswa varchar (30) Nama field pengganti

dibaca : mengubah nama kolom pada tabel calon_siswa yakni kolom nama_calon menjadi nama_calon_siswa dengan tipe data varchar(30)

7. ALTER … DROP Perintah ALTER … DROP berfungsi untuk menghapus field atau kolom suatu tabel Contoh : ALTER TABLE calon_siswa DROP asal_sekolah CONTOH SYNTAX



DROP perintah

Asal_sekolah Nama field yang ingin dihapus

Dibaca : menghaspus field pada tabel calon_siswa, kolom yang dihapus adalah kolom asal_sekolah.

8. DROP TABLE Perintah DROP TABLE adalah perintah untuk menghapus tabel Contoh : DROP TABLE calon_siswa CONTOH SYNTAX

DROP perintah

Calon_siswa Nama_tabel (yang ingin dihapus)

Dibaca : menghapus tabel calon siswa.

DATA MANIPULATION LANGUAGE 1. INSERT INTO Insert berfungsi untuk menambah data dalam tabel. Syntax : INSERT INTO nama_tabel(field ke-1, ….. field ke -n) VALUES(nilai_field_ke-1, …. nilai_field_ke-n); Contoh :



80

INSERT INTO calon_siswa(id_calon,nama_calon_siswa,no_hp,asal_sekolah,nilai_rata_rata_raport) VALUES (‘0000000001’,INDRA’,’08561212709’,’SMA 1 Tangerang’,9.5)

dibaca : menambahkan data ke tabel calon siswa dengan mengisi field id_calon,nama_calon_siswa,no_hp,asal_sekolah,nilai_rata_rata_raport dengan isinya ‘0000000001’,INDRA’,’08561212709’,’SMA 1 Tangerang’,9.5 SYNTAX ARTINYA

INSERT INTO perintah

Field ke-1, field ke-2 Field yang mau diisi data

VALUES perintah

Nilai_field ke 1, nilai field ke 2 Data yang diisikan

note : untuk karakter selain angka ditambahkan tanda kutip tunggal (‘) untuk selain angka tidak perlu ditambah kutip.

2. UPDATE Update berfungsi untuk mengubah data dalam suatu tabel. Syntax : UPDATE nama_tabel SET nama_field = data_baru WHERE nama_field = data_lama; Contoh : Mengubah no_hp calon siswa dengan id ‘000000003’ menjadi 0812345678 “UPDATE calon_siswa SET no_hp = ‘0812345678’ where id_calon=‘000000003’

Dibaca : mengubah data pada tabel calon_siswa berupa no_hp yang terletak di field id_calon. SYNTAX ARTINYA

UPDATE perintah

Nama_tabel Tabel letak data

SET perintah

Nama_field Field letak data

WHERE perintah

=’..’ Data baru

Nama_field Field letak data

=’…’ Field letak data

3. DELETE Delete berfungsi untuk menghapus data pada suatu tabel. Syntax : DELETE FROM nama_tabel [ WHERE nama_kolom=value_kolom]; Mengahpus data calon siswa dengan id ‘000000003’ “DELETE FROM calon_siswa“ hati hati jika menggunakan rumus ini maka akan menghapus seluruh data yang ada di tabel calon siswa. “DELETE FROM calon_siswa where id_calon=‘000000003’; jika menggunakan rumus ini hanya akan menghapus data yang memiliki id_calon ‘000000003’ saja.

SYNTAX ARTINYA

DELETE perintah

Calon_siswa Tabel letak data

WHERE perintah

Id_calon = “..’ Field letak data

4. SELECT Select berfungsi untuk menampilkan seluruh data dalam tabel. Select memiliki banyak variasi rumus tergantung data yang ingin ditampilkan. Berikut akan dibahas beberapa contoh variasi dari select.



81

Select memiliki fungsi layaknya pivot table dalam ms excel tetapi kelemahanna kita harus mengetahui dan maghapal syntax perintahnya Menampilkan data didalam table:

Syntax : SELECT nama_field FROM nama_tabel; Menampilkan data seluruh calon_siswa; Contoh : “SELECT * FROM calon_siswa ;“ Jika ingin menampilkan field tertentu saja maka cukup mengganti symbol * dengan nama field yang ingin di tampilkan

Menampilan data didalam table dengan filter:

Syntax : SELECT nama_field FROM nama_tabel [ WHERE kondisi]; Menampilkan data seluruh calon_siswa dengan id ‘000000001’; “SELECT * FROM calon_siswa where id_calon=‘000000001’ “

Menampilan data didalam table dengan rumus agregasi:

Syntax : SELECT max(nama_field),min(nama_field) FROM nama_tabel [ WHERE kondisi]; Menampilkan nilai raport tertinggi pada siswa pendaftar; “SELECT min(nilai_raport),min(nilai_raport),avg(nilai_raport) FROM calon_siswa “

Menampilan data didalam table dengan rumus agregasi dan GROUP BY:

Syntax : SELECT nama_field FROM nama_tabel [ WHERE kondisi] GROUP BY nama_field; Menampilkan biaya pendaftaran per tanggal; “SELECT sum(biaya) FROM pendaftaran group by tgl_pendaftaran“

Menampilkan jumlah pendaftaran per jurusan;

Syntax : “SELECT count(id_pendaftar) FROM pendaftaran group by id_jurusan“ 5. JOIN Join berfungsi untuk menampilkan data yang berhubungan antar tabel. Here are the different types of the JOINs in SQL: (INNER) JOIN: Returns records that have matching values in both t ables. Menampilkan data yang beririsan diantara dua tabel atau lebih LEFT (OUTER) JOIN: Return all records from the left table, and the matched records from the right table. Menampilkan data yang beririsan dan tabel sebelah kiri (tabel yang ditulis terlebih dahulu dalam syntax). RIGHT (OUTER) JOIN: Return all records from the right table, and the matched records from the left table.

Menampilkan data yang beririsan dan tabel sebelah kanan (tabel yang ditulis terakhir dalam syntax). FULL (OUTER) JOIN: Return all records when there is a match in either left or right table



82

Menampilkan semuanya

Menampilkan jumlah pendaftaran per nama jurusan; “SELECT jurusan.nama_jurusan, count(pendaftaran.id_pendaftaran)

FROM pendaftaran Inner join jurusan on pendaftaran.id_jurusan=jurusan.id_jurusan group by id_jurusan“

Sumber : Powerpoint dosen Muhammad Fauzi Nirwansyah. BELUM PAHAM???

Biar lebih paham belajar online aja yuks : Silakan tonton video berikut ini

https://www.youtube.com/channel/UCFAzqqspfsuFfo4wy_Ygy1A?spfreload=10



83

SOAL LATIHAN 1. Manakah syntax dibawah ini yang digunakan untuk menampilkan semua data yang ada di tabel barang? a. Select barang; b. Select * from barang; c. Select * barang; d. Select nama_barang, harga from barang e. Select from * barang; 2. Buatlah tabel barang dengan field kode char(6), nm_barang varchar(30), harga int(5), primary key kode. a. create table barang( kode char(6), nm_barang varchar(30), harga int(5), constraint pk_barang primary key(kode) ); b. create table barang( kode char(6) nm_barang varchar(30) harga int(5) constraint pk_barang primary key(kode) ); c. create table barang( kode char(6), nm_barang varchar(30), constraint pk_barang primary key(kode) ); d. create table barang( kode char(6), nm_barang varchar(30), satuan_barang varchar2(20), stock_barang int(4), constraint pk_barang primary key(kode_barang) 3. Yang termasuk salah satu syntax DML adalah? a. alter b. create c. select d. chat e. drop 4. Manakah syntax sql berikut yang digunakan untuk menghapus database? a. Drop database mahasiswa; b. Drop mahasiswa database; c. Delete database mahasiswa; d. Remove database mahasiswa; e. Delete mahasiswa database; 5. Manakah dibawah ini yang merupakan tipe data mysql? a. Datetime b. Varchar2 c. Nchar d. Text e. Date/time 6. Manakah syntax dibawah ini yang digunakan untuk login ke mysql? a. mysql –p root –u b. mysql –root u –p c. mysql –u root –p d. mysql p root u e. mysql u –root -p 7. Manajemen terdiri adri 3 proses, pilihlah jawaban dibawah ini yang termasuk kedalam 3 proses manajemen? a. pengendalian, perencanaan, koordinasi. b. Perencanaan, pengendalian, koordinasi.



84

c. Perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan d. Perencanaan, koordinasi, implementasi. e. Koordinasi, perencanaan, implementasi 8. Field yang bukan key, tetapi adalah key pada file yang lain. Merupakan pengertian dari? a. primary key b. secondary key c. candidate key d. foreign key e. composite key 9. field yang mengidentifikasikan sebuah record dalam file merupakan pengertian dari? a. primary key b. secondary key c. candidate key d. foreign key e. composite key 10. sekumpulan objek atau benda yang sejenis merupakan pengertian dari? a. atribut b. entitas c. kardinalitas d. relasi e. garis



85

Essay Pak Rahman membuka usaha kursus setir mobil dengan nama Drive Rahman’s Car. Usaha

Pak Rahman berkembang cukup pesat, saat ini Pak Rahman memiliki 10 siswa setiap harinya. Usaha Pak Rahman menetapkan kebijakan sebagai berikut: BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM

PAKET

BIAYA

PILIHAN JAM BELAJ AR

MEMPERLANCAR

6 JAM

Rp

520.000,-

08.00 s/d 10.00

8 JAM

Rp

656.000,-

10.00 s/d 12.00

10 JAM

Rp

820.000,-

13.00 s/d 15.00

12 JAM

Rp

972.000,-

15.00 s/d 17.00

14 JAM

Rp 1.120.000,-

17.00 s/d 19.00

16 JAM

Rp 1.264.000,-

20 JAM

Rp 1.560.000,-

A atau C

Rp

DASAR

SIM

700.000,-

KETENTUAN L AIN-LAIN

1. Biaya yang sudah dibayar tidak bisa ditarik kembali, kecuali belum belajar dipotong biaya ADM 25% dari total biaya Pendidikan sesuai dengan paket belajar yang diambil. 2. Siswa yang tidak masuk harus memberitahukan 1 (satu) hari sebelumnya, tanpa pemberitahuan dianggap belajar. 3. Apabila siswa terlambat hadir dari jadwal yang sudah disusun, maka dianggap belajar, namun apabila kendaraan belajar yang terlambat hadir, maka jadwal ditambah sebesar keterlambatan. Untuk memudahkan usahanya, Pak Rahman ingin membuat aplikasi untuk mencatat seluruh kegiatan transaksi kursus setir mobilnya. Tugas Anda, dengan data yang tersedia, buatlah Rancangan Database untuk Aplikasi yang akan dibuat untuk mencatat kegiatan jasa kursus setir mobil m ilik Pak Rahman. a. Jabarkan proses bisnis yang terjadi di usaha Pak Rahman b. Tentukan Entitas dan Atribut yang diperlukan untuk membuat database c. Buatlah Entity Relational-Diagram untuk proses bisnis tersebut d. Buatlah rancangan tabel untuk dimasukkan ke dalam database e. Buatlah minimal 2 tabel yang telah dirancang menggunakan Mysql query f. Buatlah file backup dari database yang telah dibuat.


SIMULTAX PERSIAPAN UAS GENAP DIII PAJAK TK 2 | ETIKA PROFESI

86

Pertemuan 9 – 10 ETIKA KERJA Etos Kerja merupakan seperangkat sikap atau pandangan mendasar yang dipegang sekelompok manusia untuk menilai bekerja sebagai suatu hal yang positif bagi peningkatan kualitas kehidupan sehingga mempengaruhi perilaku kerjanya. Aspek-Aspek Etika (Etos) Kerja Terdapat 4 elemen penopang sistem keberhasilan. Keempat elemen itu lalu dia konstruksikan dalam sebuah konsep besar yang disebutnya sebagai Catur Dharma Mahardika (bahasa Sanskerta) yang berarti Empat Darma Keberhasilan Utama, yaitu: 1. Mencetak prestasi dengan motivasi superior. 2. Membangun masa depan dengan kepemimpinan visioner. 3. Menciptakan nilai baru dengan inovasi kreatif. 4. Meningkatkan mutu dengan keunggulan insani. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Etika (Etos) Kerja Etika (etos) kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 1. Agama 2. Sosial Politik Etika Kerja vs Etika Profesi Etika profesi berkaitan dengan kewajiban etis mereka yang menduduki posisi yang disebut profesional. Etika profesi berfungsi sebagai panduan bagi para profesional dalam menjalani kewajiban mereka memberikan dan mempertahankan jasa kepada masyarakat yang berstandar tinggi. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan profesi, etika meliputi norma-norma yang mentransformasikan nilai-nilai atau cita-cita (luhur) ke dalam praktik sehari-hari para profesional dalam menjalankan profesi mereka. Etika profesi biasanya dibedakan dari etika yang mengatur praktik, hak dan kewajiban bagi mereka yang bekerja di bidang yang tidak disebut profesi (non-profesional). Pembedaan antara etika profesi dan etika kerja lazimnya dilakukan mengingat aktivitas para profesional seperti dokter , pengacara, dan akuntan, adalah berbeda dengan pekerja lain pada umumnya. Para profesional memiliki karakteristik khusus dari segi pendidikan atau pelatihan, pengetahuan, pengalaman, dan hubungan dengan klien, yang membedakannya dari pekerja non-profesional. Tuntutan akan standar profesionalisme dan etika terhadap profesional adalah jauh lebih tinggi dibandingkan terhadap nonprofesional. Namun demikian tetap perlu diingat, meskipun etika profesi dibedakan dari etika kerja, kerangka dan prinsip-prinsip yang dicakup etika profesi tetap dapat diberlakukan sebagai etika kerja. Ini terutama karena etika profesi mencakup prinsip-prinsip umum etika yang, sebagaimana prinsipprinsip itu diberlakukan pada kehidupan profesi, dapat diterapkan pada bidang pekerjaan atau kehidupan yang lain. Disiplin Pegawai Negeri Sipil 1. Kewajiban PNS a. Mengucapkan sumpah/janji PNS b. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesaruan Republik Indonesia, dan Pemerintah.

Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 4, bahwa setiap PNS dilarang: a. Menyalahgunakan wewenang. b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. c. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional. d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing.



87

e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barangbarang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. g. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan. h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa sajad ari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya. j. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. k. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan. l. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hukuman disiplin PNS Adapun Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin yang dapat dijatuhi berdasarkan Pasal 7 PP No 53 Tahun 2010 adalah sebagai berikut: Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: a. hukuman disiplin ringan; b. hukuman disiplin sedang; dan c. hukuman disiplin berat. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS Macam - Macam Etika (Etos) Kerja 1. Etos Kerja Pancasila Etos kerja Pancasila merupakan pemikiran, nilai-nilainya dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila yang tidak tertulis secara eksplisit, tetapi harus digali lebih dalam, khususnya pada sila Ketuhanan yang Maha Esa. Keunikan etos kerja ini dengan etos kerja lainnya bisa dilihat dari 10 ciri utamanya, yaitu: Spesialisasi, Rasionalitas, Sistematis, Efisiensi, Konsistensi, Kerajinan, Kerja keras, Ketekunan, Pengharapan, dan Cinta Kasih. 2. Etos Kerja Muslim Etos kerja muslim dapat didefinisikan sebagai cara pandang yang diyakini seorang muslim bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, tetapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal sholeh dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur. Apabila setiap pribadi muslim memahami, menghayati, dan kemudian mau mengaktualisasikannya dalam kehidupannya maka akan tampak pengaruh serta dampaknya kepada lingkungan, yang kemudian mendorong dirinya untuk terjun dalam samudra dunia dengan kehangatan iman



88

Pertemuan 11 Definisi Korupsi dan Bahayanya Korupsi berasal dari bahasa latin Corruptio, corruptus atau kata kerjanya Corrumpere; dalam bahasa Inggris dan Perancis disebut corruption, dalam bahasa Belanda disebut korruptie, yang berubah menjadi korupsi dalam bahasa Indonesia Bentuk atau Macam Korupsi Material corruption atau korupsi material terkait menggunakan uang secara tidak berhak untukkepentingan sendiri. Political corruption; yaitu korupsi terkait berbagai kebijakan, yang kemudian dituangkan dalam bentukperaturan sehingga menimbulkan legislation corruption. Money politic termasuk bagian dari political corruptionyang berujung pada korupsi material (memperolehjabatan dengan membayar dll). Intelectual corruption berupa manipulasi informasiuntuk mencapai tujuan tertentu yang semuanya berdampak merugikan masyarakat, misalnya manipulasi oleh pemerintah tentang data statistik. Prinsip Good Governance (Tata pemerintahan yang baik)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Partisipasi. Penegakan hukum. Transparansi. Kesetaraan. Daya tanggap. Wawasan ke depan. Akuntabilitas. Pengawasan. Efesiensi & Efektifitas. Profesionalisme

Prinsip Anti Korupsi

1. 2. 3. 4. 5.

Akuntabilitas Transparansi Kewajaran, Aturan main, Dan kontrol aturan main

Sanksi Tindak Pidana Korupsi

a. Pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)) b. Pidana seumur hidup atau penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 3).



89

Whistleblowing system Whistleblowing System adalah sistem untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan kerja.

Pertemuan 12 Jiwa Korps Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Jiwa Korps PNS adalah rasa Kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembinaan jiwa korps PNS dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan PNS kepada Negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Pembinaan jiwa korps PNS bertujuan untuk:

a. Membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan PNS; b. Mendorong etos kerja PNS untuk mewujudkan PNS yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, dan abdi masyarakat; c. Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan PNS sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ruang lingkup pembinaan jiwa korps PNS mencakup:

a. Peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalitas PNS. Etos kerja aparatur yang dimaksud adalah kegiatan atau upaya-upaya untuk menggali dan menerapkan nilai-nilai positif dalam organisasi/instansi Pemerintah yang disepakati oleh para anggota (PNS) untuk meningkatkan produktivitas kerja. Lingkup kegiatan etos kerja aparatur adalah bersifat off job relation artinya kegiatan tersebut berada di luar kewenangan-kewenangan formal dalam mendukung pencapaian tujuan or ganisasi. b. Partisipasi dalam penyusunan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan PNS. c. Peningkatan kerja sama antara PNS untuk memelihara dan memupuk kesetiakawanan dalam rangka meningkatkan jiwa korps PNS. d. Perlindungan terhadap hak-hak sipil atau kepentingan PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Untuk mewujudkan pembinaan jiwa korps PNS dan menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari, Kode Etik dipandang merupakan landasan yang dapat mewujudkan hal tersebut. KODE ETIK PNS

Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan PNS di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara,



90

dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta ter hadap diri sendiri dan sesama PNS sebagaimana yang diatur dalam PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Kode Etik PNS Kementerian Keuangan RI

Bergulirnya Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan selain meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder, juga diharapkan dapat meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan. Peningkatan disiplin pegawai sebenarnya telah diatur diantaranya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS , Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985 Tentang Ketentuan Penegakkan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Dalam Lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SE-99/SJ/2000 Tentang Penegakkan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara. Dalam kerangka peneg akan disiplin terdapat pula Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.01/2007 sebagaimana telah diubah dengan Untuk lebih meningkatkan, PMK No. 71/PMK.01/2007 . mengaplikasikan, dan menegakkan disiplin dalam kinerjakeseharian pegawai di Kementerian Keua ngan diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor29/PMK.01/2007 . PMK tersebut mewajibkan setiap unitEselon I Kementerian Keuangan menyusun kode etikpegawai negeri sipil yang disesuaikan dengan karakteristikmasing-masing unit. Etika dalam bernegara meliputi:

a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945; b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara; c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Ke satuan Republik Indonesia; d. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas; e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; f. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah; g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar. MAJELIS KODE ETIK

Majelis Kehormatan Kode Etik PNS yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS. Untuk memperoleh obyektivitas dalam menentukan seorang PNS melanggar kode et ik, maka pada setiap instansi dibentuk Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada PNS yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Untuk instansi Pemerintah yang mempunyai instansi vertikal di daerah, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di daerah untuk menetapkan pembentukan Majelis Kode Etik. Pembentukan Majelis Kode Etik ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan. Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri dari: a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.



91

Apabila jumlah anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil. Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar kode etik. Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, Majelis Kode Etik di samping dapat memanggil dan memeriksa PNS yang bersangkutan, juga dapat mendengar pejabat lain atau pihak lain yang dipandang perlu. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat. Apabila dalam musyawarah tersebut tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final, yaitu bahwa keputusan Majelis Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan. Ketentuan ini menegaskan bahwa yang memberikan sanksi moral kepada PNS yang melanggar kode etik adalah Pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk. Sanksi moral hanya dapat diberikan apabila Majelis Kode Etik telah merekomendasikan bahwa yang bersangkutan dinyatakan telah melanggar kode etik PNS.



92

Pertemuan 13 TUPOKSI Kementerian Keuangan Tugas Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko; b. perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan; c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementer ian Keuangan; d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan; e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan; f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah; g. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; h. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; dan i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Kode Etik Eselon I pada Kementerian Keuangan Sebagai sebuah kementerian yang mempelopori reformasi birokrasi di Indonesia, maka Kementerian Keuangan telah menyusun Nilai-Nilai Kementerian Keuangan (terlampir) yang menjadi acuan perilaku bagi seluruh unit eselon 1 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pada setiap unit eselon 1 juga sudah disusun Kode Etik yang khas untuk setiap unit eselon I (terlampir). Kode Etik ini berfungsi untuk mengatur perilaku PNS agar sesuai dengan norma-norma etis yang telah ditetapkan dengan sanksi yang jelas, sehingga tercipta PNS yang profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Nilai Nilai Kemenkeu 1. INTEGRITAS Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral 2. PROFESIONALISME Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi 3. SINERGI Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas 4. PELAYANAN Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman 5. KESEMPURNAAN



93

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik

KONSEP TEORI SOSIO-KULTURAL Ada 3 konsep penting dalam teori sosiogenesis Vygotsky tentang perkembangan kognitif sesuai dengan revolusi sosiokoltural dalam teori belajar dan pembelajaran yaitu genetic law of development, zona of proximal development dan mediasi. a. Hukum genetik tentang perkembangan (genetic law of development) setiap kemampuan seseorang akan tumbuh dan berkembang melewati dua tataran, yaitu interpsikologis atau intermental dan intrapsikologis atau intramental. Pandangan teori ini menempatkan intermental atau lingkungan sosial sebagai faktor primer dan konstitutif terhadap pembentukan pengetahuan serta perkembangan kognitif seseorang. Sedangkan fungsi intramental dipandang sebagai derivasi atau keturunan yang tumbuh atau terbentuk melalui penguasaan dan internalisasi terhadap proses-proses sosial tersebut.

b. Zona perkembangan proksimal (zone of proximal development) perkembangan proksimal (zone of proximal development) dibagi ke dalam dua tingkat: I. Tingkat perkembangan aktual yang tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan berbagai masalah secara mandiri (intramental). II. Tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah ketika dibawah bimbingan orang dewasa atau ketika berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten (intermental). Jarak antara keduanya, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial ini disebut zona perkembangan proksimal. Zona perkembangan proksimal diartikan sebagai fungsi-fungsi atau kemampuan-kemampuan yang belum matang yang masih berada dalam proses pematangan.

c.

Mediasi semua perbuatan atau proses psikologis yang khas manusiawi dimediasikan dengan psychologis tools atau alat-alat psikologis berupa bahasa, t anda dan lambang, atau semiotika. Ada dua jenis mediasi, yaitu: (1) Mediasi metakognitif adalah penggunaan alat-alat semiotik yang bertujuan untuk melakukan self- regulation yang meliputi: self planning, self monitoring, self checking, dan se lf evaluating. Mediasi metakognitif ini berkembang dalam komunikasi antar pribadi. (2) Mediasi kognitif adalah penggunaan alat-alat kognitif untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengetahuan tertentu atau subject-domain problem. Mediasi kognitif bisa berkaitan dengan konsep spontan (yang bisa salah) dan konsep ilmiah (yang lebih terjamin kebenarannya).



94

Pertemuan 14-16 Kode Etik Direktorat Jenderal Pajak

Setiap Pegawai mempunyai kewajiban untuk : 1. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain; 2. bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel; 3. mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak; 4. memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, sesama Pegawai, atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya; 5. menaati perintah kedinasan; 6. bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik Direktorat Jenderal Pajak; 7. mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor; 8. menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan; 9. bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan.

Setiap Pegawai dilarang : 1. bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas; 2. menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik; 3. menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung; 4. menyalahgunakan fasilitas kantor; 5. menerima segala pemberian dalam bentuk apa pun, baik langsung maupun tidak langsung, dari Wajib Pajak, sesama Pegawai, atau pihak lain, yang menyebabkan Pegawai yang menerima, patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya; 6. menyalahgunakan data dan atau informasi perpajakan; 7. melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan gangguan, kerusakan dan atau perubahan data pada sistem informasi milik Direktorat Jenderal Pajak; 8. melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat Direktorat Jenderal Pajak.

“ Manusia itu terdiri dari dosa dan penyesalan. Tetapi sebaik -baik manusia adalah yang bertaubat sehingga tidak mengulangi kesalahan, serta berbuat sesuatu dengan cara yang terbaik dan semaksimal mungkin. #IbadahMaksimal #PengetahuanMaksimal #GantengMaksimal #JombloSampeHalal ”

- Dewangga Rexipal CP WA LINE : 081368092245 IG: @rexipal


SIMULTAX PERSIAPAN UAS GENAP DIII PAJAK TK 2 | Lab Pot Put

95

PPh Pasal 22

Yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.011/2013, yaitu: 1. Diberikan dengan Surat Keterangan Bebas :







96

impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh; emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.

2. Dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai :  

impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan/atau PajakPertambahan Nilai; impor sementara jika saat impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.

3. Dilaksanakan tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB) : 





 









pembelian barang oleh Bendahara Pemerintah yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; pembelian barang oleh BUMN tertentu yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; pembelian oleh Bendahara Pemerintah dan BUMN tertentu untuk BBM, listrik, bahan bakar gas, air minum/PDAM, bendabenda pos; pembelian barang dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/ atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari: 1) kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama; atau 2) kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama; pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi: impor kembali (re-impor) yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya.



97

PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 merupakan cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak antara lain atas penghasilan berupa dividen royalti, jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa-jasa lainnya. Pemotongan PPh Pasal 23 dikenakan dari jumlah bruto, dengan tariff sebagai berikut:



98

Yang dimaksud dengan jumlah bruto sebagaimana dimaksud seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk: 



pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa. pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material;







99

pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga; pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga.

Jumlah bruto sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku:

a. atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering; atau b. dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jenis jasa yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. c. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam keterangan jumlah bruto diatas harus dapat dibuktikan dengan: 1) kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dll 2) faktur pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud dalam pembayaran atas pengadaan barang; 3) faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam pembayaran kepada pihak kedua (perantara) untuk dibayarkan kepada pihak ketiga; 4) faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pembayaran penggantian biaya (reimbursement). Jenis Penghasilan yang dikecualikan pemotongan PPh Pasal 23:  







 

penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi; penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan (PMK. 251/PMK.03/2008); dividen yang diterima perseroran terbatas sebagai WPDN, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 1) Dividen berasal dari cadangan laba ditahan, dan 2) Bagi perseroan terbatas, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal disetor; dividen yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri; (akan dikenai pph 4 ayat 2) sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.



100



101

PPh Pasal 26 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26) Menurut hukum Indonesia, Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26) adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Yang menentukan seorang individu atau perusahaan sebagai wajib pajak luar negeri, adalah: 



seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.

Tarif untuk Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26) Tarif 20% (final) atas jumlah bruto dari:  

     

Dividen Bunga, termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman Royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan asset Insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan Hadiah dan penghargaan Pensiun dan pembayaran berkala Premi swap dan transaksi lindung lainnya Perolehan keuntungan dari penghapusan utang

Tarif 20% (final) dari laba bersih yang diharapkan dari:  

Pendapatan dari penjualan aset di Indonesia Premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun me lalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri.

Tarif 20% (final) dari laba bersih yang diharapkan selama penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau bentuk usaha tetap (BUT) didirikan di Indonesia. Apabila terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dengan Negara Mitra, maka pengenaan PPh Pasal 26 mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam P3B tersebut. 25% dari penghasilan brutto/harga jual

Perkiraan penghasilan netto

UU PPh 4(2), 15, atau final lainnya

Tetap dikenakan UU PPh 4(2), 15, atau lainnya atas penghasilan yang diterima oleh SPLN merupakan objek UU PPh 4(2), 15 atau final lainnya.



Premi asuransi kepada perusahaan luar negeri

Pembayar Premi di

Perkiraan

Indonesia

Penghasilan dari

premi

102

Netto yang

dibayar Tertanggung

50%

Perusahaan asuransi

10%

Perusahaan resuransi

5%

Pada prinsipnya pemotongan PPh Pasal 26 bersifat final, kecuali : a. pemotongan atas: 1) penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia; 2) penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar neg eri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tet ap.



103

PPh 15 Norma Perhitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri keuangan. Ketentuan ini mengatur tentang Norma Perhitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan-guna-serah ("build, operate, and transfer") TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 15 (PPH PASAL 15)

Ada berbagai jenis tarif tergantung pada industri bisnis seperti yang disebutkan di atas, dan mereka adalah sebagai berikut: Perusahaan Penerbangan dalam negeri • Laba bersih = 6% x Omzet Bruto • Pajak penghasilan = 1,8% x Omzet Bruto Disetor oleh pemotong:disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. TIDAK FINAL

Perusahaan pelayaran dalam negeri Laba bersih = 4% x Omzet Bruto Pajak penghasilan = 1,2% x Omzet Bruto Disetor oleh pemotong:disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Disetor sendiri:disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya Dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. FINAL Pelayaran asing dan / atau perusahaan Wajib pajak internasional (WPLN) yang maskapai penerbangan luar negeri memiliki kantor perdagangan perwakilan di Indonesia, namun tidak memiliki Laba bersih = 6% x Omzet Bruto Pajak penghasilan = 2.64% x Omzet perjanjian bilateral di bawah perjanjian pajak Indonesia (P3B) Bruto Laba bersih = 1% x Nilai Ekspor Disetor oleh pemotong:disetor Bruto paling lambat tanggal 10 bulan Penyelesaian pajak penghasilan = berikutnya. 0.44% x Nilai Ekspor Bruto Disetor sendiri:disetor paling Disetor sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya lambattanggal 15 bulan berikutnya Dilaporkan paling lambat tanggal setelah bulan diterima penghasilan. 20 bulan berikutnya. Disetor dengan menggunakan SSP FINAL Dilaporkan paling lambat tanggal 20bulan berikutnya FINAL WP yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon (Contract Manufacturing) Internasional di bidang produksi mainan anak-anak. 7% x tarif tertinggi Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh x total biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (direct materials). Didalam SE 02/PJ.31/2003 disebutkan: 7% x 30% x total biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (direct materials). berlaku sejak 1 Januari 2003 • FINAL  















 















 





• •

104

Disetor dengan menggunakan SSP PPh Final paling lambat tgl 15 bulan berikutnya. Dilaporkan paling lambat tgl 20 bulan berikutnya. Tetapi tidak ada formulir khusus utk pelaporannya.

Keterangan 1. Jika perusahaan pelayaran/penerbangan luar negeri tidak memiliki BUT diindonesia maka tarif 20% atau sesuai dengan P3B bersifat final 2. tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri tersebut dari pengangkutan orang dan/atau barang di luar negeri dan dari pelabuhan diluar negeri ke pelabuhan di Indonesia. 3. yang dimaksud dengan peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya. 4. Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian charter kapal atau pesawat udara meliputi semua bentuk charter. Khusus mengenai sewa ruangan kapal atau pesawat udara baik untuk orang dan/atau barang ("space charter'), apabila sewa tersebut meliputi lebih dari 50% (lima puluh Persen) dari kapasitas angkut atau pesawat terbang yang disewa, maka sewa tersebut digolongkan sebagai charter. 5. nilai ekspor bruto adalah semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia

PPh 4(2) Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atau pajak final dikenakan kepada wajib pajak, perusahaan atau pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan. Tarifnya berbeda untuk satu jenis yang lain, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Untuk perusahaan atau wajib pajak pribadi dengan omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar dikenakan pajak final untuk UKM setiap bulannya. maka dikenakan tarif PPh final sebesar 1% dari total omzet per bulan. (PP 46) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut: •

Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan

•

Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan

pekerjaan

bebas,

dengan

peredaran

bruto

tidak

melebihi

Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun



105

Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya: •

menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan

•

menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

•

Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau

•

Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan / pendapatan, dan berupa: •

Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing;

•

Hadiah berupa lotere / undian;

•

Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha;

•

Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan / atau bangunan; dan

•

Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Bunga deposito dan jenis-jenis tabungan, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan diskon jasa giro, tarif sebesar 20% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 2000 dan turunannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing, dengan tarif sebesar 10% sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (7) dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2009. Bunga dari kewajiban, dengan berbagai tarif dari 0% sampai 20%. Penjelasan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2009.

•

bunga dari Obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak LN Non BUT seusai P3B = 20% diskonto dari Obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT* = 15%

•

Diskonto dari Obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak LN Non BUT sesuai P3B* =20%

•

diskonto dari Obligasi tanpa bunga bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT** = 15%

•

diskonto dari Obligasi tanpa bunga bagi Wajib Pajak LN Non BUT sesuai P3B** = 20%

•

bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak

•

reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2009 s.d 2010 = 0%



•

106

bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2011 s.d. tahun 2013 = 5%

•

bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2014 dst = 15%

Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia Yang Tidak Dikenai Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) •

Orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 (satu) tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. OP ini dapat mengajukan restitusi atas pajak yang telah dipotong oleh pemotong. (Pasal 2 ayat 4 kmk 51/kmk.04/2001)

•

Bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;

•

Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia

•

Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diteri ma atau diperoleh Dana Pensiunyang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

•

Pengecualian dari pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) ini dapat diberikan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, yang diterbitkan oleh KPP tempat Dana Pensiun yang bersangkutan terdaftar. Silahkan baca PER-160/PJ/2005.

•

Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri

Dividen yang diterima oleh Indonesia Wajib Pajak orang pribadi, tarif sebesar 10% sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (2c). Hadiah lotere / undian, tarif sebesar 25% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 132 tahun 2000. Transaksi derivatif dalam bentuk berjangka panjang yang diperdagangkan di bursa, dengan tarif sebesar 2,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2009. Transaksi penjualan saham pendiri, dan saham non-founder (bukan pendiri), tarif sebesar 0,5% dan 0,1% masing-masing, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1997, yang derivatif-nya berupa turunan Menteri Keuangan No 282/KMK.04/1997, yang SE-15/PJ.42/1997 dan SE-06/PJ.4/1997. Jasa konstruksi. Penjelasan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2009.



107

Sewa atas tanah dan / atau bangunan, dengan tarif 10% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1996 dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2002. Pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan (termasuk usaha real estate), tarif sebesar 5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2008. Pengalihan Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau bangunan = 1% Transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh modal usaha, dengan tarif 0,1% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1995.

Pengecualian Objek PPh 4(2) •

Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat. Warisan

•

Harta hibahan yg diterima oleh Keluarga sedarah dlm grs keturu nan lurus 1 derajat

•

Harta termasuk setoran tunai yg diterima oleh Badan sbg pengganti saham / penyertaan modal

•

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan p ekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah

•

Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi bea siswa

•

Dividen diperoleh Perseroan Terbatas dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia,

•

Iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan

•

Penghasilan dana pensiun tersebut dari modal yang ditanamkan dalam bidangbidang tertentu,

•

Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham.



•

108

Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau sejak pemberian ijin usaha.

•

Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, berupa bagian laba dari pasangan usaha


SIMULTAX PERSIAPAN UAS GENAP DIII PAJAK TK 2 | MANKEU

109

STOCK VALUATION 1. Saham Biasa (Common Stock) Pemegang saham biasa adalah pemilik perusahaan. Mereka memilih dewan direksi yang nantinya akan memilih tim manajemen puncak. Tim manajemen puncak inilah yang akan melaksanakan operasionalisasi perusahaan sehari-hari. a. Karakteristik saham biasa Klaim atas income  Para pemegang saham biasa memiliki hak atas income perusahaan setelah hak para pemegang obligasi dan para pemegang saham preferen dibayarkan. Para pemegang saham biasa akan mendapatkan dividen atau kenaikan nilai saham sebagai hasil dari investasi yang dilakukannya. Klaim atas aset  Bila terjadi likuidasi, para pemegang saham biasa memiliki klaim residu atas aset perusahaan. Hak suara  Secara umum, para pemegang saham biasa adalah satu-satunya pemilik sekuritas yang memiliki hak suara. Sebagian besar para pemegang saham menggunakan proksi (wakil) dalam memilih. Biaya keagenan  Para pemegang saham memilih dewan direksi. Dalam kenyataannya, anggota dewan direksi dinominasikan oleh manajemen. Akibatnya, manajemenlah yang sesungguhnya memilih dewan direksi. Hal ini dapat memunculkan persoalan keagenan b. Menilai saham biasa menggunakan Discounted Dividend Model Seperti halnya obligasi, nilai dari saham biasa adalah sama dengan nilai present dari seluruh arus kas masa depan yang diharapkan untuk diperoleh atas kepemilikan saham biasa. Namun demikian, tidak seperti halnya obligasi, arus kas masa depan yang dibentuk oleh dividen tidaklah bersifat tetap dan tidak pula memiliki tanggal jatuh tempo. c. Tiga langkah prosedur menilai saham biasa 1) Mengestimasi jumlah dan saat-saat penerimaan arus kas masa depan dari saham bisa yang diharapkan dapat dihasilkan. 2) Mengevaluasi tingkat risiko dividen masa datang dari saham biasa untuk menentukan tingkat imbalan saham yang diharapkan (stock’s required rate of return). 3) Menghitung nilai present dari dividen yang diharapkan dengan mendiskontokannya ke nilai sekarang (present) dengan menggunakan persentase tingkat imbalan yang diharapkan (stock’s required rate of return). Tiga langkah ini menunjukkan bahwa nilai saham biasa sama dengan nilai present dari seluruh pendapatan dividen di masa datang. d. The Constant Dividend Growth Rate Model Jika dividen tunai suatu perusahaan berkembang secara konstan, maka saham biasa dapat dinilai dengan cara sebagai berikut :

   0 1   ℎ   = ℎ ′      ℎ    1  = ℎ′     ℎ 

e. Penyebab harga saham fluktuatif Beberapa faktor yang mempengaruhi harga saham berubah antara lain : The most recent dividend (D 0) Investor’s required rate of return (rcs) Expected rate of growth in future dividend (g) Karena dividen saat ini (D0) telah dibayarkan, maka hal ini tidaklah mempengaruhi harga saham. Oleh karena itu, dua variabel lainnya (yaitu rcs and g) yang dapat mempengaruhi perubahan dalam harga saham.   



110

f. Menentukan Investor’s Required Rate of Return Tingkat imbalan yang diharapkan oleh investor, dapat dihitung melalui dua faktor utama, yaitu: Level tingkat suku bunga dalam ekonomi; Risiko dari saham perusahaan. CAPM mengatakan bahwa jika risk-free rate dan/atau systematic risk (beta) meningkat, maka investor’s required rate of return akan meningkat dan harga saham akan jatuh.  

 =      

Er = Expected Rate of Return Rf = Risk-Free Rate of Interest β = Common Stock Beta Coefficient ERM = Expected Rate of Return on the Market Portfolio g. Menentukan tingkat pertumbuhan dividen masa mendatang Tingkat pertumbuhan dari dividen masa datang (g) dapat juga berubah dan mempengaruhi perubahan dalam harga saham. Dua penentu utama yang berkaitan dengan peluang pertumbuhan suatu perusahaan, yaitu: the return on equity (ROE), and the retention ratio (b) Tingkat pertumbuhan secara formal digambarkan sebagai berikut :  

  ℎ   = 1            ℎ   =   ℎ    ℎℎ   ℎ =    ℎ       ℎ =    ℎ 

h. Pendekatan perbandingan untuk menilai saham biasa Metode ini mengestimasi nilai saham perusahaan sebagai suatu kelipatan dari beberapa ukuran kinerja perusahaan. Ukuran yang paling lazim adalah Earning Per Share (EPS). Kemudian nilainya ditentukan dari price-to-earnings ratio dari beberapa perusahaan. i. Menentukan P/E Ratio Valuation Model

)     ℎ   1  = (   

2. Saham Preferen (Preferred Stock) a. Fitur saham preferen Dividend  Secara umum, nilai dividen dari saham biasa bersifat tetap dan biasa dinyatakan dengan menggunakan satuan mata uang atau dalam bentuk persentase dari nilai nominal saham. Multiple Classes  Suatu perusahaan dapat menerbitkan lebih dari satu jenis saham preferen dan tiap jenisnya memiliki karakteristik yang berbeda. Claims on Assets and Income  Pemegang saham preferen memiliki prioritas dibandingkan dengan pemegang saham biasa dalam hal klaim penyelesaian kebangkrutran. Sebagian besar saham preferen memiliki cumulative feature yaitu dividen masa lalu yang belum terbayar harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum pembayaran dividen kepada pemegang saham biasa dilakukan.

b. Saham preferen sebagai hybrid security Like common stocks 



111

Saham preferen tidak memiliki saat jatuh tempo. Juga, seperti halnya saham biasa, dividen yang tidak dibayarkan tidak dapat diklaim saat terjadi kebangkrutan, dan tidak dapat dikurangi dalam kaitannya dengan perpajakan. Like debt Saham preferen memiliki pembayaran dividen yang bersifat tetap. Juga, banyak saham preferen yang secara periodik ditarik kembali (untuk dibatalkan) meskipun saham preferen tidak memiliki tanggal jatuh tempo. c. Menilai saham preferen Karena saham preferen adalah perpetuitas (tidak memiliki jatuh tempo) dan karena dividen tunai nilainya sama untuk tiap periode, maka saham ini dapat dinilai dengan menggunakan nilai present dari suatu perpetuitas 

        =  ′      

d. Mengestimasi market’s required yield Mengestimasi Market Yield: Kita dapat menggunakan persamaan sebelumnya untuk menghitung market’s required yield .

    ′   =     

3. Pasar Saham Sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya, sekuritas baru diperdagangkan di pasar pasar perdana sedangkan sekuritas yang beredar saat ini diperdagangkan di pasar sekunder. Terdapat dua jenis pasar sekunder, yaitu: organized exchanges dan over -the-counter markets. a. Organized exchanges The New York Stock Exchange (NYSE) , biasa disebut dengan “Big Board,” adalah pasar saham tertua dari seluruh jenis organized exchanges. NYSE disebut sebagai organized exchange karena adanya lokasi fisik dan mayoritas  perdagangannya dilakukan secara elektronik tanpa pertemuan face-to-face dengan trader lain. Untuk bisa terdaftar di NYSE, suatu perusahaan harus memenuhi kriter ia yang sangat ketat  berkaitan dengan profitabilitas dan nilai pasar serta berpotensi dimiliki secara luas. Banyak perdagangan di NYSE dilakukan dengan sistem block trades yaitu transaksi yang  meliputi 10.000 lembar saham atau lebih oleh investor perorangan atau institusi. American Stock Exchange (AMEX) adalah bursa saham terbesar kedua di Amerika, dengan menggunakan skema floor-based exchange . Dari sisi jumlah atau volume perdagangannya, AMEX berada di peringkat kedua dengan nilai kurang dari 3% NYSE. Meskipun AMEX bergabung dengan NASDAQ pada tahun 1998 namun masing-masing tetap beroperasi sebagai entitas terpisah. b. Over-the-counter markets Over-the-counter market adalah suatu jaringan para dealer yang tidak memiliki daftar atau tidak membutuhkan keanggotaan. Saat ini, pasar OTC sudah bersifat elektronik, tidak lagi personal, dengan Nasdaq sebagai bursa yang terdepan. OTC juga merupakan pasar perdana bagi obligasi. Nasdaq memulai debutnya pada tahun 1971 dan merupakan pasar saham pertama yang berbasis elektronik. Meskipun jumlah perusahaan yang terdaftar di Nasdaq lebih banyak dibandingkan dengan NYSE namun perusahaan yang terlibat adalah perusahaan-perusahaan berskala kecil (dengan beberapa pengecualian). Terdapat sekitar 1.000 partisipan pasar, yang melakukan perdagangan yang saling terhubung secara elektronik, dengan informasi harga dan perdagangan yang disebarluaskan melalui lebih dari 350.000 terminal di seluruh dunia. Pasar saham Nasdaq memiliki dua tingkatan (tiers) perusahaan yang terdaftar, yaitu: Nasdaq National Markets, made up of around 4,000 companies like Dell (D), Intel (INTC);  and Nasdaq Smallcap Market, which includes over 1,000 smaller emerging growth companies. 

Contoh Soal



112

1. Berapakah nilai selembar saham biasa (common stock) yang membayar dividen sebesar Rp 100.000 pada akhir tahun lalu dan diharapkan akan membayar kembali dividen tunai tiap tahunnya dari mulai saat ini hingga seterusnya, dengan tingkat pertumbuhan 5% per tahun, dan jika tingkat imbalan atas saham yang diharapkan oleh investor adalah sebesar 10%? Jawab :

   0 1   ℎ   = ℎ ′      ℎ 

D0 = Rp 100.000 g = 5% Er = 10%

1 =  100.000 10,05 =  2.100.000  =  0,10,05

2. Berapakah nilai selembar saham preferen jika saham tersebut membayarkan Rp 200.000 per lembar dengan market yield dari saham sejenis adalah 12%? Jawab :

        =  ′           =  200.000 0,12 =  1.666.667



113

INVESTMENT DECISION CRITERIA A. Tipe Capital Investment Investasi yang meningkatkan pendapatan (Revenue enhancing Investments) Investasi yang mengurangi biaya (Cost-reduction investments) Investasi wajib (mandatory investments) yang dilakukan karena adanya mandat pemerintah B. Tools yang Digunakan Dalam Penilaian Investasi 1. Net Present Value (NPV) Adalah perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar. NPV memperkirakan jumlah arus bersih kas dari proyek yang akan dikerjakan. Kriteria keputusan adalah proyek investasi harus diterima jika NPV proyek bernilai positif dan harus ditolak bila NPV bernilai negatif.   

   ⋯  =  1  1 1

NPV = Net Present Value CFn = Cash Flow Year n K = Discount Rate 

Independent Investment Project Proyek investasi independen adalah sebuah proyek yang berdiri sendiri dan dapat dilakukan tanpa mempengaruhi penerimaan atau penolakan dari suatu proyek lainnya.  Mutually Exclusive Investment Project Proyek yang memiliki fungsi yang sama (dengan memilih suatu proyek akan menghilangkan kesempatan proyek yang lainnya) Mutually exclusive alternatif project adalah metode pemilihan proyek dari beberapa alternatif proyek yang ada. Hal ini dilakukan oleh mereka karena proyekproyek tersebut tidak bisa dijalankan dalam waktu yang bersamaan Beberapa penyebab suatu bisnis bersifat mutually exclusive (Gittinger, 1986): terbatasnya sumber-sumber dana untuk kebutuhan investasi bisnis secara fisik memang tidak dapat dilaksanakan secara bersama sama. bisnis secara hukum, adat atau menurut pertimbangan lainnya mempunyai sifat bertentangan pilihan bisnis berbeda skalanya adanya pilihan alternatif teknologi Opportunity Cost yaitu peluang yang hilang karena karena pilihan yang kita lakukan Cara pemilihan mutually exclusive investment project 1) Dalam hal memiliki masa proyek yang sama , kalkulasi NPV, dan pilihlah NPV yang lebih tinggi 2) Jika tidak memiliki masa proyek yang sama , kita harus menghitung Equivalent Annual Cost (EAC), biaya per tahun. Kemudian pilihlah yang memiliki EAC rendah   

 

2. Equivalent Annual Cost (EAC)



114

     ⋯         = 1 1 1 =  1   1  1 = 1 1   1 3. Profitability Index (PI) Profitability index adalah suatu rasio biaya-manfaat sama dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan investasi dibagi dengan investasi awal. Kriteria keputusan adalah jika PI lebih besar dari satu, maka nilai NPV nya positif dan berarti investasi dapat diterima. Jika PI kurang dari satu, yang mengindikasikan investasi kurang baik, maka NPV nya negatif dan berarti proyek ditolak.

  ℎ  =  

4. Internal Rate of Return (IRR) IRR adalah tingkat diskonto yang menghasilkan NPV nol untuk proyek tersebut. IRR dari investasi adalah analog dengan yield to maturity ( YTM ) pada obligasi sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Kriteria keputusan adalah menerima proyek jika IRR lebih besar dari tingkat imbalan yang diharapkan atau tingkat diskonto, dan menolak proyek bila sebaliknya.



   ⋯  =  1  1 1

Unconventional Cash Flows Jika pola arus kas non konvensional, yaitu arus kas masuk diikuti oleh serangkaian arus kas keluar (seperti dalam kasus pinjaman), NPV lebih besar dari nol menunjukkan bahwa IRR lebih kecil dari tingkat diskonto yang digunakan untuk menghitung NPV. NPV mengarah ke keputusan yang tepat untuk kedua pola arus kas, baik konvensional maupun tidak konvensional  Multiple Rates or Return Meskipun setiap proyek hanya dapat memiliki satu NPV, namun , dalam keadaan tertentu, suatu proyek dapat memiliki lebih dari satu IRR.  IRR untuk Mutually Exclusive Investment Tabel berikut menunjukkan bahwa jika kita menggunakan NPV, proyek AA+ lebih baik. Sedangkan jika kita menggunakan IRR, proyek BBR lebih baik . Bagaimana cara memilih dalam keadaan seperti itu?



115

Gunakan NPV karena akan memberikan peringkat yang lebih tepat untuk proyekproyek.  Modified Internal Rate of Return (MIRR) MIRR dapat menghilangkan beberapa masalah dalam IRR. MIRR menata kembali arus kas dari proyek sehingga hanya ada satu perubahan dalam tanda arus kas selama umur proyek. 2 langkah untuk komputasi MIRR 1) Memodifikasi aliran arus kas proyek dengan mendiskontokan future cash flows negative kembali ke saat ini dengan menggunakan tingkat diskonto. Present Value dari arus kas negatif ini di masa depan kemudian ditambahkan ke pengeluaran awal untuk membentuk sebuah proyek modifikasi aliran arus kas 2) MIRR = IRR (Modified IRR) 5. Discounted Payback Period Payback Period dalam investasi adalah jumlah tahun yang dibutuhkan untuk memulihkan pengeluaran kas awal yang diperlukan untuk membuat investasi. Kriteria keputusan menerima proyek jika periode pengembalian kurang dari jumlah tahun maksimal yang telah ditetapkan sebelumnya. Keterbatasan payback period antara lain mengabaikan konsep time value of money, mengabaikan arus kas yang dihasilkan dari proyek di luar periode payback, m enggunakan kriteria cutoff secara “semaunya”. Discounted Payback Period Pendekatan discounted payback period sama dengan metode PP, bedanya ialah menggunakan arus kas yang didiskontokan untuk menghitung periode pengembalian. Kriteria keputusan menerima proyek bila nilai discounted payback period lebih rendah dari jumlah tahun yang telah ditetapkan sebelumnya.


SIMULTAX PERSIAPAN UAS GENAP DIII PAJAK P AJAK TK 2 | MANKEU

116

ANALYZING PROJECT CASH FLOWS 1. Arus Kas Inkremental Arus kas inkremental mengacu pada tambahan arus kas perusahaan yang berasal dari diterimanya sebuah proyek baru. Incremental Cash Flows with Cash Flows = Project Cash Flows Project without Project Sunk Cost (seperti riset pasar sebelum memulai proyek) dan overhead cost (seperti biaya  utilitas) tidak termasuk Incremental Cash Flow. Namun jika riset yang dilakukan setelah dimulainya proyek, termasuk dalam Incremental Cash Flows. Memperhitungkan efek sinergis positif dan negative, serta opportunity cost  Dalam ruang lingkup Working Capital - tambahan modal kerja muncul dari kenyataan bahwa  arus kas masuk dan arus keluar dari operasi investasi sering tidak cocok Abaikan pembayaran bunga dan Biaya Pinjaman lainnya yang diperhitungkan dalam  mendiskontokan arus kas 2. Memprakirakan Arus Kas Proyek Laporan Keuangan Proforma merupakan prakiraan atas laporan keuangan masa depan. Kita dapat menghitung arus kas bebas (free cashflows) dengan menggunakan persamaan berikut Free Net Increase in Increase in Net Depreciation Cash = Operating - Taxes + Capital Operating Expense Flow Income Expenditures Working Capital Biaya depresiasi dikurangkan pada saat kita menghitung pendapatan perusahaan yang dikenakan pajak. Bagaimanapun, depresiasi bukanlah merupakan biaya tunai. Oleh karena itu, depresiasi harus ditambahkan kembali ke dalam net operating income pada saat menghitung arus kas. Empat Langkah Prosedur Menghitung Arus Kas Proyek 1. Estimasi arus kas operasi proyek.

Operating Cash Flow

=

Net Operating Income

-

Taxes

+

Depreciation Expense

2. Hitung kebutuhan modal kerja proyek. Pada saat penjualan meningkat, saldo piutang dagang perusahaan akan bergerak naik. Oleh karena itu, proyek baru bisa berdampak pada meningkatnya investasi perusahaan dalam bentuk persediaan barang. Keduanya berdampak pada arus kas keluar. Jika perusahaan mampu mendanai sebagian atau seluruh persediaan barang dengan menggunakan kredit (trade credits), maka hal ini akan menggantikan pengeluaran uang tunai sehingga peningkatan bersihnya adalah Investment in Increase in Increase in Increase in Net Operating = Account + Accounts Inventories Working Capital Receivable Payable 3. Hitung kebutuhan pengeluaran modal (capital expenditure) proyek. Pada saat proyek berakhir, kita menambahkan nilai sisa aset ke dalam arus kas bebas pada tahun terakhir bersamaan dengan pemulihan modal kerja operasional. 4. Hitung arus kas bebas proyek. Free Net Increase in Increase in Net Depreciation Cash = Operating - Taxes + Capital Operating Expense Flow Income Expenditures Working Capital 3. Inflasi dan Penganggaran Modal Arus kas yang memperhitungkan inflasi masa depan depan disebut nominal cash flows. Real cash flows adalah arus kas yang terjadi tanpa adanya inflasi. Arus kas nominal harus didiskontokan dengan tingkat nominal dan arus kas riil harus didiskontokan dengan tingkat bunga riil.



117

4. Arus Kas Proyek Penggantian (Replacement Project) Proyek perluasan meningkatkan lingkup operasi perusahaan namun tidak menggantikan aset atau operasi apapun yang sudah ada. Investasi penggantian adalah sebuah perolehan aset produktif baru, menggantikan yang lama, dikurangi aset produktif. Fitur pembeda dari banyak investasi penggantian adalah sumber arus kas prinsipal datang dari penghematan biaya (cost savings), bukan dari pendapatan baru. Untuk memfasilitasi analisis anggaran modal pada proyek penggantian, kita mengkategorikan arus kas investasi ke dalam dua kategori, yaitu: Initial Outlay (CF 0)  Initial outlay umumnya meliputi:  Biaya perolehan aset tetap  Biaya pengiriman dan instalasi  Investasi dalam modal kerja bersih  Penjualan peralatan lama  Implikasi pajak dari penjualan peralatan lama. Kemungkinan skenario pada saat aset lama dijual



Harga Jual Aset Lama

Implikasi Pajak

Sebesar nilai buku

Tak ada pajak

Lebih besar dari nilai buku

Selisih antara harga jual dengan nilai buku merupakan keuntungan yang terkena pajak ( a taxable gain) dan dikenakan tarif pajak marjinal perusahaan.

Lebih rendah dari nilai buku

Selisih antara harga jual dengan nilai buku merupakan kerugian yang terkena pajak (a taxable loss ) dan dapat offset capital gains . digunakan untuk meng-offset capital

Annual Cash Flows (CF 1-end). Arus kas tahunan pada investasi/ keputusan penggantian berbeda dengan arus kas pada perolehan aset baru karena kita harus mempertimbangkan perbedaan arus kas operasi yang baru dengan operasi yang lama (penggantian aset). Perubahan dalam Depresiasi dan Pajak: Biaya depresiasi akan meningkat sebesar nilai depresiasi aset baru tetapi akan menurun sebesar nilai depresiasi aset yang digantikan. Perubahan dalam Modal Kerja: Peningkatatan modal kerja dilakukan melalui peningkatan piutang dagang dan peningkatan peningkatan investasi dalam persediaan barang. Peningkatan ini tidak akan diperhitungkan bila persediaan barang diperoleh melalui m elalui utang dagang. Perubahan dalam Pengeluaran Modal (Capital Spending): Penggantian aset akan membutuhkan pengeluaran uang pada saat perolehan tetapi akan memperoleh tambahan modal sepanjang masa manfaat aset tersebut. Pada akhir masa proyek, akan terdapat arus kas masuk yang sama besarnya dengan nilai sisa aset baru setelah dikurangi pajak.



118

RISK ANALYSIS AND PROJECT EVALUATION 1. Pentingnya Analisis Risiko Ada dua alasan utama melakukan analisis risiko proyek, sebelum mengambil keputusan akhir, yaitu: Arus kas proyek itu berisiko dan mungkin saja tidak sama dengan estimasi yang digunakan  dalam menghitung NPV. Prakiraan (forecast) dilakukan oleh manusia dan bisa saja bias, baik terlalu ter lalu optimistis maupun  terlalu pesimistis. 2. Alat Untuk Menganalisis Risiko pada Arus Kas Proyek Terdapat banyak sekali kemungkinan arus kas yang muncul dari berbagai proyek berisiko. Para analis menggunakan alat analisis seperti Sensitivity analysis, Scenario analysis, dan Simulation analysis untuk dapat memahami ketidakpastian arus kas masa depan secara lebih baik. Expected Value  Arus kas yang digunakan untuk menghitung NPV suatu proyek adalah nilai ekspektasi dari arus kas investasi berisiko. Nilai ekspektasi arus kas masa depan merupakan rata-rata probabilitas tertimbang (probability-weighted average) dari seluruh arus kas yang mungkin terjadi. Value Drivers  Pemicu nilai pada arus kas investasi meliputi penentu dasar dari:  Pendapatan proyek, seperti: market share, market size, dan price; dan  Biaya, seperti: variable costs dan cash fixed costs yaitu biaya te tap selain depresiasi. Melalui identifikasi pemicu nilai ini, manajer keuangan dapat:  Fokus pada penajaman prakiraan atas variabel-variabel utama.  Memonitor pemicu nilai utama melalui umur/ masa proyek, sehingga tindakan koreksi berkala dapat dilakukan.

1) Analisis Sensitivitas Analisis sensitivitas dilakukan pada saat manajer keuangan ke uangan ingin mengevaluasi pengaruh tiap pemicu nilai pada NPV investasi. Hal ini membantu manajemen untuk mengidentifikasi variabel mana yang paling berpengaruh terhadap NPV. 2) Analisis Skenario Bila Analisis sensitivitas meliputi perubahan satu pemicu nilai pada suatu waktu dan menganalisis pengaruhnya terhadap NPV investasi. Maka Analisis skenario memungkinkan manajer keuangan untuk secara simultan mempertimbangkan pengaruh perubahan dalam estimasi pemicu nilai ganda terhadap NPV peluang investasi. 3) Analisis Simulasi Analisis simulasi menghasilkan ribuan estimasi nilai NPV yang akan membentuk ribuan nilai pada masing-masing pemicu nilai investasi. Perbedaan nilai ini muncul dari masing-masing pemicu nilai pada distribusi probabilitas individu. Proses simulasi meliputi lima langkah berikut ini: a. Mengestimasi distribusi probabilitas masing-masing pemicu nilai utama. b. Secara acak memilih satu nilai dari masing-masing pemicu nilai distribusi probabilitas tersebut. c. Menggabungkan nilai terpilih masing-masing pemicu nilai untuk mengestimasi arus kas proyek tiap tahun selama umur proyek dan menghitung nilai NPV proyek. d. Simpan nilai NPV yang telah dihitung dan ulangi langkah 2 dan 3. 3 . Software komputer akan membantu mempercepat langkah 2 dan 3 untuk kegiatan yang berkali-kali. e. Gunakan nilai NPV proyek yang telah disimpan tersebut untuk membentuk suatu histogram atau distribusi probabilitas NPV.



119

3. Analisis Break-Even Analisis break-even menentukan level minimum dari output atau penjualan yang harus dicapai perusahaan untuk menghindari kehilangan lebih banyak uang (yaitu titik impas). Dalam banyak kasus, penjualan break-even didefinisikan sebagai level penjualan dimana net operating income sama dengan nol. Analisis A nalisis break-even akuntansi meliputi penentuan level penjualan yang diperlukan untuk menutupi total biaya tetap, baik biaya tetap tunai maupun depresiasi. Kita membagi biaya produksi ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Fixed costs (or indirect costs) tidak berubah secara langsung terhadap pendapatan dari penjualan. Sebagai contoh: premi asuransi, gaji bagian administrasi. Seiring dengan peningkatan jumlah unit penjualan, maka biaya tetap tet ap per unit menurun, sebab biaya tetap tersebut terse but disebar merata ke sejumlah kuantitas output. Variable costs (or direct costs) adalah biaya yang berubah seiring perubahan penjualan. Sebagai contoh, biaya upah per jam, biaya bahan baku yang digunakan, komisi penjualan. Biaya variabel per unit tetaplah sama meskipun level output berubah. Accounting Break-even Analysis melibatkan penentuan tingkat penjualan yang diperlukan untuk menutupi biaya tetap total, baik biaya tunai tetap dan penyusutan. Accounting Break-eve n Analysis adalah tingkat penjualan yang diperlukan untuk menutupi baik variable costs dan total fixed costs, sehingga pendapatan operasional bersih sama dengan nol. Total Fixed Cost Total Fixed Cost Q = = Price per Unit – Variable Cost per Unit Contribution Margin per Unit

Cash Break-even Point adalah tingkat penjualan yang diperlukan untuk menutupi baik variable costs dan total fixed costs tanpa depresiasi, agar pendapatan operasional bersih sama dengan nol. Total Fixed Cost - Depreciation Q = Price per Unit – Variable Cost per Unit NPV Break-even Analysis mengidentifikasi tingkat penjualan yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat nol dari NPV. Berbeda dari accounting break-even, NPV break-even berfokus pada arus kas, bukan keuntungan akuntansi. Operating Leverage dan Volatilitas Arus Kas Proyek Komposisi biaya tetap dan biaya variabel tiap perusahaan berbeda-beda. Pencampuran biaya operasional tetap dan variabel menentukan nilai operating leverage. Operating leverage dihasilkan dari penggunaan biaya tetap dalam operasional perusahaan dan mengukur sensitivitas perubahan dalam operating income ke perubahan dalam penjualan. Degree of operating leverage (DOL) memberikan gambaran bahwa pada saat terdapat satu persen perubahan dalam penjualan, maka hal ini akan berpengaruh pada perubahan persentase pada NOI. % change in net operating profits DOL = % change in sales Kita dapat menggunakan ikhtisar hasil pengamatan berikut ini yang terkait dengan operating leverage: Operating leverage dihasilkan dari substitusi biaya operasional tetap dengan biaya operasional variabel. Pengaruh operating leverage adalah untuk meningkatkan efek perubahan dalam penjualan terhadap operating income. Degree of operating leverage (DOL) adalah suatu indikasi penggunaan operating leverage perusahaan. DOL menurun seiring dengan peningkatan level penjualan di luar titik breakeven. Operating leverage adalah suatu pedang bermata dua (double-edged sword), memperbesar profit dan loss, membantu di saat kondisi baik dan menyebabkan penderitan di saat kondisi buruk. 4. Opsi Riil dalam Penganggaran Modal 









120

Peluang-peluang untuk mengubah arah arus kas proyek setelah proyek dimulai disebut dengan real options. Sumber fleksibilitas paling umum atau real options yang dapat menambah nilai peluang investasi meliputi: Timing Options. Opsi untuk menunda proyek hingga estimasi arus kas masa depan lebih menguntungkan. Expansion Options. Opsi untuk meningkatkan skala dan lingkup sebuah investasi dalam merespon permintaan yang terealisasi; dan Contract, Shut-down, and Abandonment options. Opsi untuk memperlambat produksi, atau menghentikan produksi secara permanen. 







121

THE COST OF CAPITAL 1. Cost of Capital Weighted Average Cost of Capital, atau WACC perusahaan adalah rata-rata tertimbang ekspektasi imbalan dari suatu sekuritas yang digunakan dalam mendanai kegiatan perusahaan. WACC berkaitkan dengan tingkat imbalan yang diharapkan oleh pihak peminjam dan investor serta untuk menghitung pendanaan campuran (mix of financing) tertentu. Tingkat risiko perusahaan mempengaruhi WACC sebagai berikut tingkat ekspektasi imbalan dari sekuritas akan semakin tinggi, bila perusahaan lebih berisiko, dan risiko akan mempengaruhi bagaimana perusahaan memilih pendanaan yaitu proporsi antara utang dan ekuitas. WACC digunakan untuk: Menilai keseluruhan perusahaan.   

Menentukan tarif diskon proyek investasi. Merupakan tarif yang tepat untuk digunakan saat mengevaluasi kinerja perusahaan.

Persamaan WACC

Langkah menentukan WACC 1. Tentukan struktur modal perusahaan dengan cara menentukan bobot masing-masing sumber modal. 2. Estimasi biaya oportunitas masing-masing sumber pendanaan . Biaya ini sama dengan tingkat imbalan yang diinginkan oleh investor. 3. Hitung rata-rata tertimbang dari biaya masing-masing sumber pendanaan. Langkah ini membutuhkan penghitungan biaya setelah pajak dari masing-masing sumber modal yang digunakan perusahaan dan bobot dari tiap sumbernya. Penjumlahannya adalah WACC. 2. Menentukan Bobot Struktur Modal Perusahaan Bobot didasarkan pada sumber pendanaan berikut ini: Utang (jangka pendek dan jangka panjang),  Saham preferen, dan  Saham biasa.  Kewajiban (liabilities) seperti accounts payable tidak dimasukkan sebagai struktur modal. Secara teori, nilai pasar lebih disukai untuk semua jenis sekuritas. Namun demikian, tidak semua nilai pasar sekuritas tersedia. Dalam praktik, pada umumnya kita m enggunakan nilai buku untuk utang dan nilai pasar untuk sekuritas ekuitas. 3. Mengestimasi Biaya Sumber Modal Individu A. Cost of Debt Biaya utang adalah tingkat imbalan yang diminta oleh peminjam saat mereka meminjamkan uang kepada perusahaan. Kita mengestimasi tingkat imbalan yang diharapkan oleh pasar atas utang perusahaan dengan menggunakan nilai yield to maturity-nya dan bukan tingkat bunga kupon.



122

After-tax cost of debt = Yield (1-tax rate) Tidaklah mudah untuk menemukan harga pasar suatu obligasi tertentu. Merupakan suatu praktik yang lazim untuk mengestimasi cost of debt dengan menggunakan nilai yield to maturity atas suatu portofolio obligasi dengan credit rating dan jatuh tempo yang sama sebagai utang perusahaan. B. Cost of Prefered Equity Biaya saham preferen adalah tingkat imbalan yang diinginkan oleh para investor saat mereka membeli saham preferen kita.

  =  

C. Cost of Common Equity Biaya saham biasa adalah tingkat imbalan yang diharapkan oleh para investor yang didapat dari investasi dalam saham perusahaan. Imbalan ini berasal dari dividen dan hasil dari penjualan saham. Terdapat dua pendekatan untuk mengestimasi biaya ekuitas: The dividend growth model (dari bab 10) Estimasi harapan arus dividen yang diberikan oleh saham biasa. Gunakan estimasi dividen ini dan harga saham saat ini, kemudian hitunglah internal rate of return dari investasi saham tersebut. 

  =  



Kelebihan menggunakan metode ini adalah lebih mudah digunakan, sedangkan kelemahannya adalah terlalu bergantung pada kualitas estimasi tingkat pertumbuhan, asumsi yang tidak realistis tentang tingkat pertumbuhan dividen yang konstan. CAPM (dari bab 8) Capital Asset Pricing Model (CAPM) didesain untuk menentukan tingkat imbalan ekspektasi atau yang diinginkan dari suatu investasi berisiko.

Kelebihan menggunakan CAPM adalah mudah digunakan, tidak bergantung pada asumsi dividen pertumbuhan nol, sedangkan kelemahannya adalah pilihan akan risk-free tidak secara jelas ditentukan, estimasi beta dan market risk premium sangat bervariasi bergantung pada data yang digunakan. 4. Menghitung WACC Saat mengestimasi WACC perusahaan, isu berikut harus selalu diingat: Bobot haruslah didasarkan pada nilai pasar dan bukan nilai buku sekuritas perusahaan.  Gunakan biaya oportuniti berbasis pasar dan bukan biaya oportuniti berbasis data historis  (misalnya tingkat bunga kupon). Gunakan bobot yang melihat ke masa depan dan biaya oportuniti.  5. Mengestimasi Cost of Capital Suatu Proyek Apakah WACC perusahaan harus digunakan untuk mengevaluasi seluruh investasi baru. Secara teori, tidak, karena seluruh proyek memiliki risiko yang unik. Namun demikian, dalam praktik, banyak perusahaan menggunakan WACC tunggal untuk seluruh proyeknya. Merupakan hal yang sulit untuk menelusuri sumber pendanaan suatu proyek individual disebabkan oleh sebagian besar perusahaan mendapatkan banyak uang berasal dari seluruh proyek. Memerlukan tambahan waktu dan biaya bagi perusahaan untuk mendapatkan persetujuan proyek baru. Jika suatu perusahaan melakukan investasi dengan banyak karakterisrik risiko yang berbeda, maka kita dapat mengestimasinya dengan WACC divisional. Divisi dapat secara umum dimaksudkan dengan wilayah geografi (misalnya wilayah Asia versus wilayah Eropa) atau industri (misalnya pemipaan, eksplorasi, dan produksi).



123

6. Biaya Mengambang dan NPV Proyek Biaya Mengambang (Floatation costs) adalah fee yang dibayarkan kepada bank investasi dan biaya yang terjadi pada saat sekuritas dijual dengan diskon dari harga pasar saat ini. Karena adanya biaya mengambang, maka perusahaan harus menaikkan nilai dana dari jumlah yang diperlukan.



124

CAPITAL STRUCTURE POLICY 1. Pilihan Struktur Modal Tujuan utama dari pengelolaan struktur modal adalah untuk memaksimalkan total nilai utang dan nilai ekuitas perusahaan yang beredar. Hasil dari pencampuran pendanaan (financing mix) ini dan yang dapat memaksimalkan nilai gabungan tersebut disebut optimal capital structure. Struktur modal adalah jumlah ekuitas pemilik dan utang yang mengandung bunga. Sedangkan struktur keuangan adalah struktur modal ditambah dengan kewajiban yang tidak mengandung bunga. Hal ini dapat digambarkan dengan debt ratio perusahaan. Debt to Enterprise Value ratio adalah rasio yang lazim digunakan untuk menggambarkan struktur modal perusahaan.

Nilai buku dari interest bearing debt meliputi: Short-term notes payable (e.g., bank loans), Current portion of long-term debt, and Long-term debt. Rasio utang selalu lebih tinggi dibandingkan debt-to-enterprise value karena: Rasio utang didasarkan pada nilai buku dan nilai buku ekuitas selalu lebih rendah dari nilai pasarnya. Debt to value ratio tidak termasuk non-interest bearing debt di dalam numerator yang menghasilkan nilai yang lebih rendah. Times Interest Earned Ratio, yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas utang dari operating earnings. Melalui pinjaman atas sebagian modal perusahaan pada tingkat bunga tetap, perusahaan dapat “mengungkit/mendongkrak” (“leverage”) tingkat imbalan yang didapat dari total modalnya ke dalam suatu ekuitas yang memberikan tingkat imbalan yang lebih tinggi. Ada dua kondisi, yaitu favorable financial leverage dan unfavorable financial leverage. Favorable ketika tingkat pengembalian atas investasi modal lebih besar dari tingkat pengembalian kepada kreditor, sebaliknya, unfavorable ketika tingkat pengembalian dari investasi modal lebih kecil dari tingkat pengembalian kepada kreditur.   





2. Teori Struktur Modal A. Modigliani and Miller Pada kenyataannya, pilihan pendanaan akan memengaruhi nilai perusahaan (Firma Value), sehingga kebijakan struktur modal diperlukan perusahaan. Namun untuk mengetahui alasannya kenapa, kita harus memahami teori struktur modal. Menggunakan teori M&M yang mengasumsikan bahwa pilihan pendanaan tidak akan memengaruhi nilai perusahaan. Menurut teori ini, ada dua asumsi yang menyebabkan struktur modal tidak memengaruhi nilai perusahaan. Asumsi 1  Cash flow yang dihasilkan perusahaan tidak dipengaruhi oleh bagaimana cara mendanai perusahaan tersebut. Dengan kata lain, menganggap bahwa tidak ada pajak, tiak ada biaya terkain kebangkrutan, dan uang perusahaan tidak akan memengaruhi jalannya perusahaan. Asumsi 2  Pasar keuangan adalah pasar sempurna. Asumsi kedua (pasar sempurna) menjelaskan bahwa kemasan arus kas, baik itu dibayarkan kepada investor dalam bentuk dividen atau bunga, tidaklah penting. Bila dua asumsi tersebut digunakan, maka nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan didanai. B. Struktur Modal, Cost of Equity, dan WACC



125

Bila tidak ada pajak, maka WACC perusahaan juga tidak akan dipengaruhi oleh struktur modalnya. Asumsikan kita sedang menilai sebuah perusahaan yang arus kasnya berupa perpetuitas. Nilai perusahaan disajikan sebagai berikut :

Sepanjang nilai perusahaan dan arus kas perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modal, maka WACC perusahaan juga tidak akan terpengaruh.

Cost of equity meningkat oleh adanya debt to equity ratio (D/E). Namun demikian, karena bobot yang lebih rendah pada ekuitas yang mahal, maka WACC tidak berubah dan tetap sama dengan cost of capital perusahaan yang tidak diungkit (unlevered firm). Mengapa Struktur Modal Penting? Manajer keuangan sangat peduli pada bagaimana perusahaan mereka didanai. Tentu saja ada konsekuensi negatif bagi perusahaan yang memilih struktur modal yang tidak tepat, yang artinya, pada kenyataannya, paling tidak satu dari dua asumsi M&M dilanggar. Pelanggaran asumsi 2. Biaya transaksi menjadi penting dan karena biaya inilah maka tingkat bunga di mana para investor dapat meminjamkan uangnya berbeda dengan tingkat bunga di mana perusahaan mampu meminjam uang. Bila ini adalah masalahnya, maka nilai perusahaan bisa bergantung pada bagaimana mereka didanai. Pelanggaran asumsi 1. Terdapat 3 alasan mengapa struktur modal mempengaruhi total arus kas yang tersedia bagi utang perusahaan dan pemegang saham: (1) Bunga adalah biaya yang dapat mengurangi pajak (tax-deductible expense), sementara dividen tidak. Maka, setelah pajak, perusahaan memiliki lebih banyak uang untuk disalurkan ke utang mereka dan pemegang saham jika mereka menggunakan debt financing. (2) Debt financing membentuk kewajiban legal yang bersifat tetap. Jika perusahaan gagal membayar kewajibannya, maka akan timbul biaya tambahan bagi perusahaan dan bahkan bisa berujung pada proses kepailitan. (3) Ancaman kebangkrutan atau kepailitan dapat mempengaruhi perilaku eksekutif perusahaan demikian pula dengan pegawai dan pelanggan. Pajak Perusahaan dan Struktur Capital Sepanjang pembayaran bunga adalah unsur yang mengurangi pajak (tax deductible), sedangkan dividen tidak, maka arus kas setelah pajak akan lebih besar jika struktur modal perusahaan meliputi lebih banyak utang. Tax savings ini menambah nilai bagi perusahaan dan menyediakan insentif bagi perusahaan untuk memasukkan lebih banyak utang. Pajak Perusahaan dan WACC Pengurangan pajak atas biaya bunga (tax deductibility of interest expense) menyebabkan WACC perusahaan menjadi turun karena pengurangan tersebut akan masuk ke dalam utang di struktur modalnya.

Bankruptcy and Financial Distress Costs Meskipun utang menyediakan tax saving yang bernilai, sebuah perusahaan tidak dapat terus-menerun meningkatkan utangnya. Bila kewajiban utang perusahaan (yaitu biaya bunga) melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas, maka perusahaan bisa saja dipaksa masuk dalam kebangkrutan dan memunculkan biaya tekanan finansial (financial distress costs).



126

The Tradeoff Theory and the Optimal Capital Structure Karena kedua faktor tersebut dapat memiliki dampak material terhadap peranan struktur modal dalm menentukan nilai perusahaan dan perusahaan harus menukar plus dan minus dari kedua faktor tersebut. Biaya bunga adalah tax deductible. Utang menjadikannya lebih mirip bahwa perusahaan akan berpengalaman dengan financial distress costs. Capital Structure Decisions and Agency Costs Debt financing dapat mengurangi biaya keagenan (agency costs). Sebagai contoh, debt financing dalam bentuk kewajiban tetap akan mengurangi pengendalian diskresionari perusahaan terhadap kas dan pada akhirnya mengurangi pengeluaran yang tidak bermanfaat. Making Financing Choices When Managers are Better Informed than Shareholders Saat perusahaan menerbitkan saham baru, ia merasa bahwa saham perusahaan overpriced dan selanjutnya harga saham secara umum anjok. Hal ini menyediakan suatu insentif tambahan bagi perusahaan untuk lebih memilih utang. Stewart Myers mengatakan bahwa dikarenakan banyaknya isu yang berkembang di saat perusahaan menerbitkan saham, maka akibatnya perusahaan cenderung untuk mengikuti langkah/ urutan berikut dalam menambah modalnya: Sumber pendanaan internal. Marketable securities Utang (debt) Sekuritas campuran (Hybrid securities) Saham (Equity)  

    

3. Penyebab Perbedaan Struktur Modal Tiap Industri Perusahaan pada beberapa industri (seperti halnya utilitas) cenderung menghasilkan pendapatan dikenakan pajak (taxable income) yang relative lebih besar dan mendapatkan benefit lebih banyak dari tax savings atas utang. Kesulitan keuangan dapat berakibat fatal untuk beberapa perusahaan (seperti perusahaan komputer dan perangkat lunak) di mana konsumen akan menolak untuk membeli produk jika mereka mengetahui bahwa perusahaan penjual dalam kondisi kemungkinan bangkrut. Akibatnya, perusahaan seperti ini akan memiliki level uatng yang paling rendah. 4. Keputusan Pendanaan Melalui pembandingan atau benchmarking struktur modal sebuah perusahaan, kita membandingkan struktur modal perusahaan saat ini dan struktur modal yang akan diajukan dengan kondisi perusahaan yang berada dalam lini bisnis yang sama sehingga akan memiliki risiko yang sama pula.

Perusahaan yang menggunakan lebih banyak debt financing akan merasakan ayunan yang lebih besar dalam EPS mereka untuk merespon perubahan dalam revenues dan operating earnings. Hal inilah yang biasa disebut dengan financial leverage effect. Kita ketahui bahwa pada saat EBIT tinggi, perusahaan dengan leverage lebih tinggi akan menghasilkan EPS yang tinggi. Namun demikian, jika EBIT jatuh, maka perusahaan yang



127

menggunakan lebih banyak financial leverage akan menanggung penurunan yang besar dalam EPS dibandingkan dengan perusahaan yang mengandalkan financial leverage yang lebih sedikit. Titik dimana kedua struktur modal yang berbeda menghasilkan EPS yang sama disebut EBIT-RPS Indifference point. Titik ini menunjukkan EBIT yang dibutuhkan agar EPS tetap sama walaupun menggunakan struktur modal berbeda-beda.



128

DIVIDEND POLICY Saat perusahaan menghasilkan kas dari kegiatan usahanya, apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan terhadap kas tersebut? Apakah menggunakan kas untuk mendanai investasi baru? Apakah menggunakan kas untuk membayar tagihan atau utang perusahaan? Apakah untuk mendistribusikan kembali kas kepada para pemegang saham? Kali ini kita akan membahas bagaimanakah jawaban atas 3 pertanyaan yang terkait dengan kebijakan divide perusahaan. Apa saja pro dan kontra dari metode yang digunakan perusahaan untuk mendistribusikan kas? Mengapa pemegang saham menaruh perhatian pada kebijakan dividen, sehingga mereka dapat menghasilkan kas pada saat membutuhkannya dengan cara menjual beberapa saham mereka? Apakah kebijakan pendistribusian kas yang paling banyak digunakan oleh banyak perusahaan? 1. Pendistribusian Kas Kepada Pemegang Saham Distribusi kas dapat dilakukan dalam dua bentuk, Cash dividend, kas dibayarkan secara langsung kepada para pemegang saham. Dan Share repurchase, perusahaan menggunakan kasnya untuk membeli kembali sahamnya sendiri yang dijual di pasar modal, sehingga dapat menurunkan jumlah saham yang beredar. Pengaruh terhadap Laporan Posisi Keuangan adalah Sisi Aset, kas akan berkurang karena pembayaran dividen dan pembelian kembali saham. Dan Sisi Ekuitas, terdapat penurunan secara catatan. a. Cash Dividen Kebijakan dividen perusahaan menentukan berapa banyak kas yang akan didistribusikan ke para pemegang saham dan kapan pendistribusi ini dilakukan. Kebijakan dividen memiliki dua atribut utama:  dividend payout ratio, bagian earning perusahaan yang dibagikan dalam bentuk dividen.  pola pembayaran dividen dalam kurun waktu tertentu, kestabilan dividen lebih penting dibanding jumlah dividen yang dibagikan. Prosedur pembayaran dividen :  Declaration Date : Perusahaan mengumumkan berapa jumlah dividen yang akan dibagikan.  Record Date : Perusahaan akan mencatata siapakah pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen.  Payment Date : Perusahaan akan melakukan pembayaran dan mendistribusikan dividen kepada pemegang saham b. Stock Repurchase Pembelian kembali sahan adalah saat di mana perusahaan menggunakan kas yang dimilikinya untuk membeli kembali saham perusahaan yang beredar. Hal ini mengakibatkan adanya pengurangan dalam saldo kas, setara dengan jumlah lembar saham yang dibeli. Terdapat beberapa cara yang dilakukan perusahaan untuk melakukan pembelian saham kembali.  Open Market Repurchase – Perusahaan membeli saham di pasar modal, biasanya melakukan pembeliannya sedikit demi sedikit tiap hari. Hal ini adalah cara yang paling lazim dilakukan.  Tender Offer – Perusahaan melakukan penawaran resmi kepada para pemegang saham untuk membeli kembali saham dengan jumlah dan harga tertentu. Harga penawaran ditetapkan di atas harga pasar untuk menarik minat penjual.  Direct Purchase from a large investor – Perusahaan membeli saham dari satu atau lebih pemegang saham mayoritas melalui suatu negosiasi. Cara ini jarang dilakukan.  



Beberapa kebijakan perusahaan yang dilakukan kepada pemegang saham tetapi tidak dalam bentuk transaksi kas. a. Stock Dividend Stock dividend adalah suatu distribusi prorata atas tambahan lembar saham perusahaan kepada para pemegang saham saat ini. Sebagai contoh: Perusahaan membayar suatu dividen saham sebesar $0,20 per lembar saham atas 2 lembar dari 10 lembar saham yang dimiliki. b. Stock Split Stock split secara esensial adalah dividen saham yang sangat besar. Sebagai contoh: 2-for-1 split dimaksudkan pemegang saham akan menerima dua lembar saham baru atas setiap satu lembar saham lama yang dimiliki, tetapi harga saham akan berkurang setengahnya.



129

Salah satu alasan pemikirannya adalah bahwa terdapat kisaran harga perdagangan yang optimal atas harga saham perusahaan. Jika harga telah melebihi kisaran optimal, maka saham dapat dibawa kembali ke angka kisaran optimal dengan cara melakukan stock split atau membayar stock dividend. 2. Pentingnya Kebijakan Dividen Kita masih menggunakan teori Modigiliani dan Miller (M&M) dalam memahami pentingnya kebjikan dividen. Asumsi ke 2 dari teori ini adalah tanpa ada pajak dan transaction cost, cash dividen dan stock repurchase itu ekuivalen, sedangkan timing pembayaran adalah tidak penting. Meski teori ini tidak relevan, teori ini akan membantu dalam memahami situasi yang relevan. a. Efek kekayaan individual Asumsi M&M menghilangkan pengaruh pajak, sehingga tidak relevan. Berikut adalah fakta tentang pajak yang memegaruhi dividen dan stock repurchase. Fakta 1 : 100% dividen kas yang diterima orag pribadi akan dikenai pajak pada saat dividen  itu diterima Fakta 2 : Ketika seseorang menjual saham, maka yang dikenakan pajak hanyalah  keuntungan dari penjualan saham tersebut saja Fakta 3 :Ketika seseorng tidak menjual kembali sahamm ke perusahaan awal, maka ia tidak  dikenakan pajak Dengan adanya pajak, maka kebijakan dividen perusahaan akan memengaruhi investor. Kalau diperhatikan, maka investor akan lebih menyukai perusahaan yang akan melakukan share repurchase dibandingkan cash dividend. b. Transaction cost Ketika terdapat biaya transaksi dan pajak, maka individu akan memilih berinvestasi ke perusahaan yang sesuai dengan tujuan investasi mereka. Karena perusahaan dengan kebijakan dividen yang berbeda, menarik dividend clienteles yang berbeda, maka merupakan hal penting bahwa kebijakan dividen tetaplah stabil. c. Informasi yang disampaikan oleh pengumuman dividen dan stock repurchase Informasi dapat mempengaruhi penilaian masa datang. Perusahaan cenderung untuk meningkatkan dividennya pada saat dividen dapat ajeg di masa datang. Pada kasus seperti ini, peningkatan dividen adalah kabar yang sangat baik. Pembelian kembali saham juga dipandang sangat disukai sepanjang nampak bahwa perusahaan telah menghasilkan banyak uang dibandingkan yang dibutuhkan saat ini, dan/ atau ekuitas saat ini di bawah harga (underpriced). Pengumuman tentang dividen saham dan pemecahan saham cenderung berdampak positif terhadap harga saham. Beberapa manajer memberikan saran kepada perusahaan agar memiliki rentang perdagangan yang lebih diinginkan (preferred trading range) dan pemecahan saham membantu membawa harga saham ke dalam rentang tersebut. 3. Kebijakan Distribusi Kas dalam Praktiknya a. Pembayaran stabil Dalam sebuah survei terhadap para CFO, sebagian besar CFO mengakui pentingnya menjaga konsistensi dan kestabilan dalam kebijakan dividen.berikut adalah beberapa perbedaan antara cash dividen dan stock repurchase dilihat dari beberapa kriteria. Kriteria Cash Dividend Stock Repurchase Historical level Sangat penting. Jangan Tidak terlalu penting samai mengurangi dividen, kecuali pada saaat mendesak Fleksibilitas Tidak fleksibel. Pembayaan Sangat fleksibel. harus stabil dari waktu ke Pembayaran tidak harus waktu stabil Konsekuensi apabila naik Reward sedikit saat dividen Harga saham naik ketika ditingkatkan pengumuman stock repurchase



Konsekuensi apabila turun

Target

Hubungan terhadap pendanaan dari luar Hubungan terhadap investasi

Pinalty besar dari pasar apabila dikurangi atau dihilangkan Targetnya adalah level dividen, payout ratio, da growth in dividend. Target agak fleksibel Pendanaan dari luar akan naik sebelum dividen dipotong Pertaa mempertahankan level historis dividen, kemudian membuat keputusan investasi inkremental

130

Konsekuensinya kecil apabila dikurangi dari tahun ke tahun Targetnya dalah jumlah nominal yang dibeli. Target sangat fleksibel Repurchase akan dikurangi sebelum menaikkan pendanaan dari luar Pertama keputusan investasi, kemudian keputusan repurchase

b. Residual dividend Dalam stable payout, perusahaan lebih memfokuskan pada pembayaran dividen yang stabil. Namun dalam residual dividend payout policy, perusahaan memfokuskan pendanaan investasi menggunakan earning sendiri selama perusahaan tersebut memiliki peluang investasi dengan NPV positif. Sehingga dividen dibayarkan dari residu (sisa) earning yang yang tidak digunakan untuk mendanai investasi. c. Faktor lain yang berpengaruh Posisi likuiditas Ketika akan membagikan dividen atau membeli kembali saham, yang diperhatikan adalah “ketersediaan kas”, bukan jumlah “Retained Earning” perusahaan. Karena dalam kegiatan pembagian dividen atau repurchase membutuhkan kas, sedangkan retained earning tidak menunjukkan jumlah kas yang dimiliki perusahaan. Ketiadaan sumber pendanaan lainnya Perusahaan kecil biasanya tidak punya akses ke pasar modal, sehingga mendanai investasinya dengan dana perusahaan sendiri, sehingga payout ratio akan kecil. Bisa tidaknya earning diprediksi Payout ratio bergantung pada kemampuan diprediksinya profit perusahaan dari waktu ke waktu. 







131

LATIHAN SOAL MANAJEMEN KEUANGAN 1. Sarah Inc, sedang mempertimbangkan 2 pilihan proyek. Perusahaan akan menggunakan certainty equivalent untuk menilai kedua proyek tersebut. Arus kas yang diharapkan dan certainty equivalent coefficient dari kedua proyek tersebut sebagai berikut : Proyek A Proyek B Certainty Certainty Year Expected cash Expected cash Equivalent Equivalent Flow ($) Flow ($) Coefficient Coefficient 0 -300.000 1.00 -300.000 1.00 1 100.000 95 200.000 90 2 200.000 90 200.000 80 3 200.000 85 200.000 70 4 300.000 80 300.000 60 5 300.000 75 400.000 50 Bila normal required rate of return perusahaan 15% dan risk free rate 8%, proyek mana yang akan dipilih? 2. Hitunglah weighted average cost of capital PT. X jika diketahui informasi sebagai berikut : Struktur motal yang diinginkan PT. X adalah : Bond (8%, $ 1,000 par, 16-year maturity) 35% Preferred stock (5000 shares outstanding $50 par, $.50 dividend 15% Common Stock 50% Harga pasar bond, preferred stock, dan common stock masing-masing $1,035, dan $19, dan $35. Sedangkan flotation cost bond, preferred stock, dan common stock masing-masing 15% dari harga pasar bond, $ 2.01/ lembar saham prefren dan $.21/lembar saham biasa. Bunga bond dibayar 1 tahun. Dividen untuk common stock tahun lalu $2.50 dan diproteksikan akan tumbuh 6% tahun, pajak perusahaan 35%. Dana yang tersedia dari re tained earning adalah $500.000. Juga tunjukkan WACC, yaitu dimana dana intern, ekuitas, termasuk didalamnya dan yang satu lagi adalah WACC dimana dana Exterm Ekuitas termasuk didalamnya (kncs) 3. PT. Berlian Makmur Abadi berencana membangun cabang baru di wilayah Papua dan untuk mendanai proyek ini perusahaan membuat dua scenario pendanaan. Skenario 1 : Mengeluarkan Rp. 700.000.000,- obligasi dengan tingkat bunga 12% jatuh tempo 15 tahun dan mengeluarkan saham sebesar Rp. 300.000.000,- dengan nominal sebesar Rp. 10.000 per lembar saham Skenario 2 : Mengeluarkan Rp. 200.000.000,- obligasi dengan tingkat bunga 10% jatuh tempo 20 tahun dan mengeluarkan saham sebesar Rp. 800.000.000,- dengan nominal sebesar Rp. 10.000 per lembar saham Dengan tingkat pajak 35 % a. Hitung EBIT indifference level dari kedua scenario tersebut. b. Susunlah income stamen yang menunjukkan EPS dari kedua plan tersebut akan sama. c. Jika EBIT indifference level jangka panjang diproyeksikan sebesar Rp. 150.000.000,- maka scenario mana yang lebih baik digunakan ? 4. Data penjualan tahun terakhir PT . Andalusia adalah sejumlah 25.000 unit de ngan harga jual Rp. 8.000 per unit. Sementara itu, biaya operasional variabel per unit sebesar Rp. 3.000 dan biaya operasi tetapnya sebesar Rp. 60.000.000,-. Beban bunga tahunan sebesar Rp. 20.000.000 dengan tariff pajak 25%. Jumlah saham beredar adalah 15.000 saham. a. Pada tingkat penjualan berapa (Rp dan unit) terjadi titik breakeven para level EBIT = Rp.0? b. Tentukan Degree of Operatiing Leverage (DOL), Degree of Financial Leverage (DFL) dan Degree of Combined Leverage (DCL) atas tingkat penjualan tahun terakhir. c. Jika tahun depan penjualan diperkirakan meningkat sebesar 20%, susunlah perhitungan EPS masing-masing tahun dalam bentuk tabel dan hitunglah persentase kenaikan EBIT dan EPSnya.



132

d. Dengan menggunakan level DCL pada huruf b, hitunglah % peningkatan EPS, jika penjualan tahun depan naik 50% dari tahun terakhir. 5. PT. Berdikari telah memproyeksi kesempatan investasi untuk 5 tahun mendatang. Biaya untuk keperluan investasi dan jumlah dana tersedia melalui sumber intern perusahaan diberikan dibawah ini. Perusahaan mempunyai kebijakan atas rasio hutang dan ekwitas dengan porsi 40% hutang (debt) dan 60 ekwitas (equity). Pada saat ini ada 125.000 saham biasa yang be redar. a. Berapa dividen setiap tahunnya apabila menggunakan Residual Dividen Theory dari tahun ke tahun? b. Berapa Sasaran Dividen Stabil (Target Stable Dividen) yang dapat dibentuk PT. Berdikari dengan menggunakan Residual Dividend Theory yang sifatnya adalah jangka panjang (dalam hal ini untuk masa lima tahun) c. Kenapa kemungkinan kebijakan Residual Dividen yang diaplikasikan untuk 5 tahun kedepan lebih digemari dibandingkan dengan yang diberlakukan per tahunan? Data / Informasi yang dapat diberikan adalah seperti terte ra dibawah ini: Dana Intern tersedia untuk Tahun Biaya investasi 1 360.000 225.000 2 450.000 440.000 3 230.000 600.000 4 890.000 650.000 5 600.000 400.000 6. Isabella Swan Co. membutuhkan dana tambahan sebesar $2.550.000 untuk mengakuisisi perusahaan Edward Cullen Co. Pimpinan perusahaan memutuskan untuk menerbitkan obligasi dengan nilai nominal $1.000 dan bunga kupon 17% yang dibayarkan secara semi-annually. Jatuh tempo obligasi tersebut adalah sebesar 10 tahun. Di lain sisi, pimpinan Edward Cullen Co., menginginkan tingkat pengembalian sebesar 10%. a. Berapakah harga pasar dari obligasi tersebut? b. Jika terdapat floating cost sebesar 12%, berapakah harga pasar dari obligasi ini? c. Berapa banyak obligasi yang harus diterbitkan Isabella Swan, Co., agar dapat menerima dana yang dibutuhkan? d. Berapakah cost of debt after tax jika tarif pajak yang berlaku adalah sebesar 25%? 7. Berikut adalah beberapa kutipan atas laporan keuangan Serenade Lagoon , Co .: Tahun 2013 Tahun 2014 Sales $4.250.000 $5.350.000 Variable Cost $1.225.000 $2.315.000 Fixed Cost $780.000 $800.000 Interest Expense $600.000 $600.000 Tax 25% 25% Shares of Common 2000 shares 2500 shares Stock Outstanding Berdasarkan data di atas, tentukan a. Degree of Operating Leverage? b. Degree of Financial Leverage? c. Degree of Combining Leverage? d. Break Even Point yang mungkin terjadi? 8. Berikut adalah data atas alternatif investasi yang dipertimbangkan oleh PT KALOPA: PROJECT A

PROJECT B

Th Net Cash Flow Certainty Eq Coef. Net Cash Flow Certainty Eq Coef. 0 -$200.000 1 -$200.000 1 1 $50.000 0,95 $75.000 0,90 2 $50.000 0,85 $75.000 0,85 3 $100.000 0,80 $75.000 0,80 4 $150.000 0,70 $125.000 0,75 Apabila Perusahaan menginginkan tingkat pengembalian sebesar 10%, tentukan manakah yang seharusnya dipilih oleh perusahaan?

Proyek



133


SIMULTAX PERSIAPAN UAS GENAP DIII PAJAK TK 2 | PBB

134

1. HAK WP MENURUT UU PBB a. Pembatalan Penetapan Subjek Pajak Sebagai WP (Pasal 4 UU PBB) (4) Subyek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan WP terhadap obyek pajak dimaksud (5) Bila keterangan yang diajukan oleh WP sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai WP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud. (6) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya (7) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui b. Mengajukan Keberatan (Pasal 15-16 UU PBB) : WP yang namanya tercantum dalam SPPT Siapa? atau SKP PBB : Diajukan atas SPPT atau SKP PBB terkait Apa? materi penetapan besarnya PBB terutang Kemana? : Diajukan ke Dirjen Pajak melalui KPP tempat objek terdaftar Kapan? : Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP PBB, kecuali terdapat keadaan di luar kekuasaan WP - Bagaimana? 1) 1 Surat Keberatan untuk 1 SPPT atau SKP PBB 2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 3) ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan melalui KPP; 4) dilampiri dengan fotokopi SPPT atau SKP PBB yang diajukan keberatan; 5) dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan WP dan disertai dengan alasan pengajuan keberatan 6) ditandatangani oleh WP 7) WP tidak mengajukan permohonan: pengurangan atau pembatalan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar;  pengurangan PBB; atau  pengurangan denda administrasi PBB  - SK Keberatan

c.

Pengurangan PBB (Pasal 19 UU PBB)

(1)

Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak yang terhutang :



135

a. karena kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; b. dalam hal obyek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang diluar biasa. - Kondisi Tertentu Dan Besar Pengurangan PBB Bagi WP Orang Pribadi - Objek pajak yang WP-nya orang pribadi veteran pejuang 75% kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya - Objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang WP nya orang pribadi berpenghasilan rendah - Objek pajak yang WP nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB nya Max sulit dipenuhi 75% - Objek pajak yang WP nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB nya sulit dipenuhi - Objek pajak yang WP nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per m2 nya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan Bagi WP Badan - objek pajak yang WP nya adalah WP Badan yang mengalami kerugian Max dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak 75% dapat memenuhi kewajiban rutin. Bagi Wajib PBB Migas - Dalam tahap eksplorasi untuk tubuh bumi 100% Lainnya - Bencana alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, Max banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 100% - Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman - Pemberian pengurangan PBB dapat dilakukan berdasarkan permohonan WP maupun tanpa permohonan WP d. Pengurangan Denda Administrasi (Pasal 20 UU PBB) - Meliputi denda : 1) denda administrasi 25% dari pokok pajak yang tercantum dalam SKP PBB (Pasal 10 ayat (3) UU PBB). 2) denda administrasi 2% (dua persen) sebulan  tidak bayar atau KB (Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) UU PBB). Dalam hal : WP orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau WP badan yang mengalami kesulitan likuiditas. - Pengajuan permohonan pengurangan denda administrasi PBB : 1) 1 permintaan diajukan untuk 1 SPPT, SKP PBB, atau STP PBB kecuali yang diajukan secara kolektif 2) Diajukan kepada kepala KPPBB/KPP Pratama 3) Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 4) Mengemukakakn besarnya % pengurangan denda administrasi serta alasan yang jelas 5) Melampirkan SKK dalam hal surat permintaan ditandatangani bukan oleh WP kecuali permintaan yang diajukan secara kolektif 6) Melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administrasi 7) Tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum daluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku 8) Permintaan pengurangan secara kolektif hanya untuk SPPT dan/atau SKP PBB, atau STP PBB Tahun Pajak yang sama 9) Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administrasi



-

136

Terhadap SPPT/SKP PBB/STP PBB yang telah diajukan permintaan pengurangan denda administrasi tidak dapat lagi diajukan permintaan pengurangan denda administrasi

2. Hak WP menurut UU KUP a. Pengangsuran dan Penundaan (Pasal 19) - Pasal 19 ayat (2)  WP diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak

dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. -

permohonan pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak dilakukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran

-

Angsuran dapat diberikan paling lama 12 bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak dengan angsuran paling banyak 1 kali dalam 1 bulan, dengan besarnya angsuran ditetapkan dalam jumlah yang sama besar untuk setiap angsuran

-

Penundaan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya keputusan

-

Persetujuan penundaan pembayaran pajak atas persetujuan pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak dikenakan sanksi administrasi : 1) Sanksi administrasi berupa bunga dihitung berdasarkan saldo utang pajak. 2) ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran. 3) Bunga tidak dikenakan terhadap angsuran atau penundaan atas pembayaran Surat Tagihan Pajak

b. Banding (Pasal 27) - Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak SK Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan SK Keberatan tersebut - Pajak yang kurang dibayar dalam SK Keberatan tidak harus dilunasi sebelum pengajuan permohonan banding. Bagi WP yang mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak yang diajukan banding tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding - Sanksi : dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan c. Pembetulan (Pasal 16) - Pembetulan dapat dilakukan atas 1) SKP 2) STP 3) SK Pembetulan, 4) SK Keberatan, 5) SK Pengurangan Sanksi Administrasi, 6) SK Penghapusan Sanksi Administrasi, 7) SK Pengurangan Ketetapan Pajak, 8) SK Pembatalan Ketetapan Pajak, 9) SK Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau 10) SK Pemberian Imbalan Bunga

yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan -

Salah tulis berupa kesalahan penulisan nama, alamat, NPWP, nomor SKP, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah pajak terutang



-

137

Salah hitung meliputi kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan SKP, STP, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

-

Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan berupa kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase NPPN, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan PTKP, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak. - Jangka waktu penyelesaian pembetulan : Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan WP - Pembetulan secara jabatan : Dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang diketahui oleh Direktur Jenderal Pajak dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh WP d. Pengembalian Kelebihan Pembayaran (Pasal 11) Kelebihan pembayaran PBB dapat dikembalikan dalam hal terdapat PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan SKKP PBB, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung, SK Pemberian Pengurangan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU PBB, SK Pengurangan Denda Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU PBB, SK Pembetulan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP, SK Pengurangan Sanksi Administrasi atau SK Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP, SK Pengurangan SKP PBB atau SK Pembatalan SKP PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP; atau SK Pengurangan STP PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP. DJP harus menyelesaikan pengembalian kelebihan pembayaran PBB paling lama 1 bulan terhitung sejak diterbitkannya SKKP PBB, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung, SK Pemberian Pengurangan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU PBB, SK Pengurangan Denda Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU PBB, SK Pembetulan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP, SK Pengurangan Sanksi Administrasi atau SK Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP, SK Pengurangan SKP PBB atau SK Pembatalan SKP PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP; atau SK Pengurangan STP PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP e. Pemberian Imbalan Bunga (Pasal 27A ayat (1) dan ayat (2)) - WP berhak atas imbalan bunga : a. Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, dalam hal terdapat keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran PBB sebagai akibat adanya SKKP PBB. b. Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya, dalam hal terdapat keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran PBB sebagai akibat adanya SKKP PBB, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, SK Pembetulan PBB, SK Pengurangan Sanksi Administrasi PBB atau SK Penghapusan Sanksi Administrasi PBB, SK Pengurangan SPPT atau SK Pembatalan SPPT, SK Pengurangan SKP PBB atau SK Pembatalan SKP PBB, atau SK Pengurangan STP PBB atau SK Pembatalan STP PBB -

Besar imbalan bunga : sebesar 2% per bulan dari jumlah kelebihan pembayaran PBB yang dihitung sejak batas waktu penerbitan SKPKPP PBB berakhir sampai dengan tanggal penerbitan SKPKPP PBB

c.

Pengurangan/Penghapusan/Pembatalan (Pasal 36 ayat (1)) - Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan WP dapat:



138

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi PBB berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahan WP; dan/atau b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar -

Sanksi Administrasi yang dapat diberikan pengurangan sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam SKP PBB dan STP P BB

-

Pengurangan dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran pada SPPT, SKP PBB, atau STP PBB atas: 1) luas objek pajak bumi dan/atau bangunan; 2) NJOP bumi dan/atau bangunan; dan/atau 3) penafsiran peraturan perundang-undangan PBB,

-

Pembatalan dapat dilakukan dalam hal SPPT, SKP PBB, atau STP PBB seharusnya tidak diterbitkan DJP dapat melakukan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi dan/atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan dalam hal tidak ada permohonan dari WP atau kuasanya dan diketahui terdapat: a. sanksi administrasi yang tercantum dalam SKP PBB atau STP PBB dikenakan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahan WP; b. ketetapan yang tidak benar, yang tercantum dalam SPPT, SKP PBB, atau STP PBB.



139

PBB SEKTOR PERKEBUNAN 

Dasar Hukum a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2014 tentang Pengenaan PBB Sektor Perkebunan b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Per-31/PJ/2014



PBB Sektor Perkebunan adalah Pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang diberikan Hak Guna Usaha Perkebunan Bumi Areal Produktif

• • • • • • 

Areal Belum Produktif Areal Tidak Produktif Areal Pengaman

Bangunan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan, yang terletak di dalam kawasan perkebunan.

Areal Emplasemen Areal Lainnya

Kegiatan usaha perkebunan meliputi : a. usaha budidaya tanaman perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B), dan b. usaha budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP).



Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, meliputi : a. wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang mempunyai hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha; dan b. wilayah di luar hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha yang merupakan sate kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan.



Subjek Pajak PBB Perkebunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, atas objek apajak PBB Perkebunan



Wajib Pajak PBB Perkebunan adalah subjek pajak diatas yang dikenakan kewajiban membayar PBB Perkebunan



Jenis-jenis Areal Kebun 1. Areal yang dikenakan PBB : a. Areal Produktif

Areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang telah ditanami tanaman perkebunan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)  

Tanaman Menghasilkan (TM)

b. Areal Belum Produktif

Areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang belum ditanami tanaman perkebunan meliputi Areal Pembibitan 

c.



Areal yang sudah diolah tetapi belum ditanami;



Areal yang belum diolah

Areal Tidak Produktif (areal yang tidak dapat dimanfaatkan)

Areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang tidak dapat diusahakan untuk kegiatan usaha perkebunan, contoh : lahan bercadas d. Areal Emplasemen



140

Areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan yang di atasnya dimanfaatkan untuk bangunan dan/atau pekarangan serta fasilitas penunjangnya. Contoh: kantor, pabrik. e. Areal Pengaman

2.

Areal yang berada di kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan yang dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan usaha perkebunan. Contoh: jalan tanah diperkeras, tanggul, parit Areal yang tidak dikenakan PBB a. Areal Lainnya : Objek Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 UU PBB



Standar Investasi Tanaman (SIT)

-

SIT adalah jumlah biaya tenaga kerja, bahan dan alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman



-

Penentuan SIT dilakukan oleh Kanwil DJP

-

SIT Per m2 digunakan sebagai dasar ketetapan nilai tanaman

Penentuan SIT

a. SIT Tanaman Berumur Panjang Penentuan SBPK  Penentuan SBT  Penghitungan SIT b. SIT Tanaman Berumur Pendek



Ditentukan sebesar biaya pengolahan tanah, penanaman, dan pemeliharaan untuk tanaman tersebut Standar Biaya Pembangunan Kebun (SBPK)



Satuan biaya tahunan per kegiatan yang meliputi kegiatan pembukaan lahan dan penanaman (P0), pemeliharaan tahun pertama yang selanjutnya disebut (P1) dst sampai pemeliharaan tahun terakhir sebelum tanaman tersebut menghasilkan (Pn) untuk setiap hektar perluasan kebun di suatu wilayah, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian Satuan Biaya Tanaman (SBT) Satuan biaya yang diinvestasikan tiap tahun berdasarkan umur dan jenis tanaman Nilai SBT Fase Tanaman Belum Terdapat SBPK SBTn = 71% x SBPKn Menghasilkan (TBM) Tidak Terdapat SBPK Penyesuaian SBT



Fase Tanaman Menghasilkan (TM) Penghitungan SIT Fase Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)

SBTt = SBTt-1 x (1 + i) SBT TBM terakhir x IBT pada fase TM tersebut Nilai SIT SIT TBMn = SIT TBM n-1 + SBT TBMn SIT TBM1 = SBT fase TBM 1 SIT TBM2 = SIT TBM1 + SBT TBM2 SIT TBM3 = SIT TBM2 + SBT TBM3

Fase Tanaman Menghasilkan (TM)

SIT fase TBM terakhir (TBMn) + SBT fase TM tahun tsb



141

Contoh penghitungan SIT (data SBPK 2014 given)

Fase

Umur

IBT

per ha TBM1

SBT (per ha) T BM

TM

SIT per ha

per m2

P0

0

23.581.000

16.742.510

16.742.510

1.674

P1

1

10.557.000

7.495.470

24.237.980

2.424

TBM2

P2

2

9.446.000

6.706.660

30.944.640

3.094

TBM3

P3

3

10.317.000

7.325.070

38.269.710

3.827

TM1

4

1

6.969.072

45.238.782

4.524

TM2

5

1

6.630.653

44.900.363

4.490

TM3

6

1

6.309.083

44.578.793

4.458

TM4

7

1

6.002.895

44.272.605

4.427

dst



Tahun 2015

SBPK 2014

dst

dst

dst

Penghitungan PBB Sektor Perkebunan

dst

dst

dst

dst

Pen aman

Nilai Tanah  Areal Produktif: (Nilai Areal Produktif Per m 2 x Luas Areal) + SIT  Areal Belum Produktif Nilai Areal Belum Produktif Per m 2 x Luas Areal  Areal Tidak Produktif Nilai Areal Tidak Produktif Per m 2 x Luas Areal  Areal Emplasemen Nilai Areal Emplasemen Per m 2 x Luas Areal  Areal Pengaman Nilai Areal Pengaman Per m 2 x Luas Areal *) NJOPTKP = Rp 12.000.000

Nilai Bangunan Nilai bangunan masing-masing bangunan ditentukan sebesar biaya pembangunan baru setelah dikurangi penyusutan.

*) NJKP = 40% x NJOP *) Tarif PBB = 0,5%



142

PBB SEKTOR KEHUTANAN 

Dasar Hukum a. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 42/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan b. Surat Edaran DIrjen Pajak Nomor SE-05/PJ/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan PER42/PJ/2015



PBB Perhutanan adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk ke giatan usaha perhutanan



Objek pajak PBB Perhutanan adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan. a. Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan b. Bumi yang dimaksud adalah 1. Areal Produktif

a) areal yang ditanami  Hutan Tanaman b) areal blok tebangan dengan izin pemanfaatan/ pemungutan hasil hutan kayu  Hutan Alam

c) areal blok pemanenan dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan bukan kayu  Hutan Alam 2. Areal Belum Produktif a) areal yang belum ditanami baik areal yang belum diolah dan/atau sudah diolah  Hutan Tanaman

b) areal

yang

dapat

ditebang

selain

blok

tebangan

dengan

izin

dengan

izin

pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu  Hutan Alam c) areal

yang

dapat

dipanen

selain

blok

pemanenan

pemanfaatan/pemungutan hasil hutan bukan kayu  Hutan Alam 3. Areal Tidak Produktif 4. Areal Pengaman 5. Areal Emplasemen 6. Areal Lainnya (tidak dikenakan PBB Pasal 3 ayat (1) UU PBB) 

Kegiatan usaha perhutanan meliputi kegiatan usaha perhutanan yang diberikan: a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu termasuk IUPHHK-RE; b. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu; c.

Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu;

d. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu; e. Hak Pengusahaan Hutan; f.

Hak Pemungutan Hasil Hutan; atau

g. Izin lainnya yang sah, antara lain berupa penugasan khusus terkait dengan usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi 

Perhutanan dibagi 2 1. Hutan Alam Hutan Produksi yang didalamnya telah bertumbuhan pohon-pohon alami dan dimanfaatkan melalui serangkaian kegiatan berupa pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran hasil hutan 2. Hutan Tanaman



Hutan Produksi yang dibangun dan dimanfaatkan melalui serangkaian kegiatan berupa penyiapan lahan, pembenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan atau penebangan, dan pemasaran hasil hutan Siklus Administrasi PBB



143

1. Pendataan (SPOP dan LSPOP) 2. Penilaian 3. Penetapan 4. Penagihan 



Penetapan NJOP Total Nilai Bumi

nilai bumi/m 2

konversi nilai bumi/m2

NJOP BUMI/m2

Total Nilai Bangunan

nilai bangunan/m2

konversi nilai bangunan/m2

NJOP BANGUNAN/m2

Nilai Bangunan = biaya pembangunan baru dikurangi penyusutan Total Nilai Bumi/m 2 jumlah dari : a. Areal Produktif HUTAN ALAM Pendapatan Bersih x Angka Kapitalisasi (8,5) HUTAN TANAMAN Penyesuaian nilai bumi areal belum produktif + SIT b. Areal Belum Produktif Perbandingan Harga Tanah Sekitar c. Areal Emplasemen Keputusan Dirjen Pajak d. Areal Pengaman Perbandingan Harga Tanah Sekitar e. Areal Tidak Produktif Penyesuaian Terhadap Areal Belum Produktif Penentuan SIT SBPHT  SBT  SIT a. SBPHT (Standar Biaya Pembangunan Hutan Tanaman) satuan biaya tahunan per kegiatan yang meliputi kegiatan pembukaan lahan dan penanaman (P0), pemeliharaan tahun pertama (P1), dan seterusnya sampai pemeliharaan tahun terakhir (Pn) untuk setiap hektar pembangunan hutan tanaman di suatu wilayah. Diterbitkan oleh Ditjen Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan b. SBT (Standar Biaya Tanaman)

Terdapat SBPHT Tahun Pajak Sebelumnya

Tidak Terdapat SBPHT Tahun Pajak Sebelumnya c.

Format Terendah-Tertinggi Median x 72% x Indeks Wilayah x Indeks Tanaman Format per Wilayah 72% x Indeks Tanaman Format per Jenis Tanaman 72% x Indeks Wilayah SBT t = SBTt-1 x (1+i) I = indeks penyesuaian

SIT (Standar Investasi Tanaman) SIT Tanaman berumur 1 tahun = SBT P0 + SBT P1 SIT Tanaman berumur 2 tahun = SBT P0 + SBT P1 + SBT P2 SIT Tanaman berumur n tahun = SBT P0 + SBT P1 + SBT Pn





144

Penghitungan PBB Perhutanan Total Nilai Bumi

nilai bumi/m 2

konversi nilai bumi/m2

Total Nilai Bangunan

nilai bangunan/m2

konversi nilai bangunan/m2

NJOP BUMI/m2 NJOP BANGUNAN/m 2

-------------------+ Total NJOP NJOPTKP* -------------------NJKP (40%) Tarif PBB (0,5%) -------------------x PBB Terutang *) NJOPTKP = Rp 12.000.000,00



145

PBB PERTAMBANGAN A. DEFINISI

PBB Sektor Pertambangan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak dan gas bumi  

Panas bumi



Mineral dan batu bara

B. PERTAMBANGAN MIGAS(PER-45/PJ/2013) 

PBB Migas adalah PBB atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak bumi dan Gas Bumi.



Objek Pajak PBB Migas Bumi



a. Permukaan Bumi 1) Tanah dan/atau perairan pedalaman (onshore) Areal yang dikenakan PBB Migas dan Panas Bumi : a. Areal Produktif b. Areal Belum Produktif c. Areal Tidak Produktif d. Areal Emplasemen Areal yang tidak dikenakan PBB Migas dan Panas Bumi  Areal Lainnya 2) Perairan lepas pantai (offshore) Areal yang dikenakan PBB  Areal Offshore Areal yang tidak dikenakan PBB  Areal Lainnya b. Tubuh Bumi 1) TB Eksplorasi 2) TB Eksploitasi DPP = NJOP  NJOP bumi + NJOP Bangunan



Mekanisme Pembayaran Tubuh Bumi Eksplorasi



Bangunan Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.







1. Sebelum PP 79/2010Pemindahbukuandari DJA ke DJP (PBB ditanggungpemerintah)Apabiladiterbitkan SKP,

makaatasdendaadministrasidibayarsendirioleh WP denganmenggunakan SSP memalalui bank persepsi 2. Setelah PP 79/2010 PBB ditanggungoleh WP yang kemudianataspajak yang dibayartersebutmenjadibebanbiayadalampembukuan(PBB ditanggungpemerintahdan WP)Apabiladiterbitkan SKP, makaataspajak yang

masihterutangdalam SKP tersebut (pokokpajak + denda administrasi) dibayarsendirioleh WP 

Pengurangan PBB Sektor Migas -

Diberikan kepada WP atas PBB Migas yang terutang yang terantum dalam SPPT

-

untuk tubuh bumi.  sebesar 100% WP yang dapat pengurangan : a. Menandatangani kontrak kerja sama setelah PP 79/2010 b. Menyampaikan SPOP c.

Melampirkan surat rekomendasi daari menteri



-

146

Pengurangan diberikan setiap tahun untuk jangka waktu paling lama 6 tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kontrak kerja sama, dan dapat diperpanjang selama 4 tahun



PENGHITUNGAN PBB MIGAS -

Angka Kapitalisasi  10,04

-

Nilai Bumi/m2 Tahap Eksplorasi Onshore Offshore TB Eksplorasi

-

Nilai Bumi/m2 Tahap Eksploitasi Onshore Offshore Tubuh Bumi a. terdapathasilp roduksi yang terjual

b. tidak terdapathasilp roduksi yang terjual -

Total nilai bumi : total luas areal Rp11.458,00 (KEP 22/2017) Rp140,00 (KEP 22/2017)

Total nilai bumi : total luas areal Rp11.458,00 Angka Kapitalisasi x [(hasil produksi Minyak Bumi yang terjual dalam satu tahun sebelum tahun pajak x harga minyak mentah Indonesia) + (hasil produksi Gas Bumi yang terjual dalam satu tahun sebelum tahun pajak x harga Gas Bumi)] Nilai bumi per meter persegi untuk Tubuh Bumi Eksplorasi

Contoh :

PT. Mutiara Hitam, sebuah usaha tambang minyak bumi yang beroperasi di pedalaman Kalimantan menguasai/memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan dengan rincian sbb: A. Bumi (Tanah ) Luas wilayah kerja adalah 6000 Ha 1. Areal Produktif : 200 Ha; Nilai = Rp300,-/M2 2. Areal Belum Produktif : 300 Ha; Nilai = Rp200,-/M2 3. Areal tidak produktif : 100 Ha; Nilai = Rp150,-/M 4. Areal Pengaman: 1 Ha; Nilai = Rp150,-/M2 5. Areal Emplasemen : a. 1.Pabrik : 20 Ha; Nilai = Rp900,-/M2 b. 2.Gudang : 2 Ha; Nilai = Rp900,-/M2 c.

3.Kantor : 1 Ha; Nilai = Rp1.000,-/M2

d. 4.Perumahan : 5 Ha; Nilai = Rp1.100,-/M2 B. Bangunan : 1. Pabrik : 50.000 M2; Nilai = Rp365.000,-/M2 2. Gudang : 5.000 M2; Nilai = Rp429.000,-/M2 3. Kantor : 2.000 M2; Nilai = Rp505.000,-/M2 4. Perumahan : 10.000 M2; Nilai = Rp595.000,-/M2 C. Hasil penjualan minyak bumi setahun sbb: 1. Triwulan pertama produksi sebesar: 25.000 barrel dengan harga US $45 per barrel 2. Triwulan kedua produksi sebesar: 30.000 barrel dengan harga US $46 per barrel 3. Triwulan ketiga produksi sebesar 33.000 barrel dengan harga US $45,5 per barrel 4. Triwulan keempat produksi sebesar 34.000 barrel dengan harga US $46 per barrel.



147

Angka Kapitalisasi = 9,5 Kurs yang berlaku: 1 US $ = Rp9.150,00 Hitung PBB yang menjadi kewajiban PT.Mutiara Hitam te rsebut apabila NJOPTKP ditentukan sebesar Rp12.000.000,00 Jawaban: A. PBB Tubuh Bumi 

Hasil Penjualan minyak bumi setahun sebagai berikut: Triwulan pertama: 25.000 x 45 x 9.150



= Rp10.293.750.000,-

Triwulan kedua: 30.000 x 46 x 9.150

= Rp12.627.000.000,-

Triwulan ketiga: 33.000 x 45,5 x 9.150

= Rp13.738.725.000,-

Triwulan keempat: 34.000 x 46 x 9.150

= Rp14.310.600.000,- +

Total hasil penjualan setahun

= Rp50.970.075.000,-

Nilai bumi/m 2

=

9, x .9..   .

= Rp 8.070,26 

NJOP bumi/m2 (klas 152)

= Rp 7.900

Total NJOP (Rp 7.900 x 60.000.000)

= Rp 474.000.000.000

NJOPTKP

= Rp 12.000.000 _

NJOPKP

= Rp 473.988.000.000

NJKP

= 40%

Tarif PBB

= 0,5%

PBB P3 Terutang

= Rp 947.976.000,-

B. PBB Bumi dan Bangunan 

NJOP Bumi:

a. Areal Produktif = 200 x 10.000 x 300,-

= Rp

600.000.000,-

b. Areal Belum Produktif = 300 x 10.000 x 200

= Rp

600.000.000,-

c.

= Rp

150.000.000,-

= Rp

1.500.000,-

Pabrik: 20 x 10.000 x 900

= Rp

180.000.000,-

Gudang: 2 x 10.000 x 900

= Rp

18.000.000,-

Kantor: 10.000 x 1.000

= Rp

10.000.000,-

Perumahan: 5 x 10.000 x 1.100

= Rp

55.000.000,- +

Areal Tidak Produktif: 100 x 10.000 x 150

d. Areal Pengaman = 1 x 10.000 x 150 e. Areal Emplasemen:

Jumlah Nilai Bumi:

= Rp 1.614. 500.000,-

Nilai Bumi/M2 = 1.614.500.000/6.290.000 = Rp 256,67 Hasil konversi: Klas 196 = Rp 270,-/M2 NJOP Bumi seluruhnya = 6.290.000 x Rp 270 = Rp1.698.300.000,

NJOP Bangunan: Pabrik: 50.000 x 365.000

= Rp 18.250.000.000,-

Gudang: 5.000 x 429.000

= Rp 2.145.000.000,-

Kantor: 2.000 x 505.000

= Rp 1.010.000.000,-

Perumahan: 10.000 x 595.000

= Rp 5.950.000.000,- +



Jumlah Nilai Bangunan:

148

= Rp 27.355.000.000,-

Nilai Bangunan/M2 = 27.355.000.000/67.000 = Rp408.283,58 Hasil konversi: Klas 082 = Rp408.000,-/M2 NJOP Bangunan seluruhnya = 67.000 x Rp408.000,- = Rp27.336.000.000,Jumlah total NJOP Bumi dan Bangunan:

= Rp29.034.300.000,-

PBB= 0,5% x 40% x Rp29.034.300.000,-

= Rp 58.068.600,-

C. PERTAMBANGAN PANAS BUMI 

PBB Panas Bumi adalah PBB atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi



Objek Pajak PBB Migas Bumi



1. Onshore - Areal Produktif - Areal Belum Produktif - Areal Tidak Produktif - Areal Emplasemen - Areal Lainnya 2. Tubuh Bumi - TB Eksplorasi - TB Eksploitasi Angka Kapitalisasi  10,04



Timeline



Pembayaran (PMK 76/2013)




-

Kontrak sebelum UU 27 tahun 2003, Pajak ditanggung Pemerintah

-

Kontrak setelah UU 27 tahun 2003, Pajak ditanggung Wajib Pajak

LSPOP Untuk PBB Sektor Pertambangan Panas Bumi tidak ada yang objeknya di lautan atau offshore. Hanya ada onshore dan tubuh bumi, sehingga lampiran SPOP relatif lebih sedikit dari sektor pertambangan lainnya. Hanya LSPOP Permukaan Bumi Onshore, LSPOP Tubuh Bumi, LSPOP Bangunan Umum, dan LSPOP Bangunan Khusus.

D. PERTAMBANGAN MINERBA 

Dasar hukum : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2012 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-64/PJ/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2012



PBB Mineral dan Batubara adalah PBB atas bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara





149

Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minerba meliputi wilayah izin pertambangan atau wilayah pertambangan sejenis dan wilayah di luar wilayah izin pertambangan atau wilayah pertambangan sejenis yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minerba .



Objek Pajak Bumi

c.

Permukaan Bumi 3) Tanah dan/atau perairan pedalaman (onshore) Areal yang dikenakan PBB Migas dan Panas Bumi : a. Areal Produktif b. Areal Belum Produktif - Areal Cadangan Produksi - Areal yang Belum DImanfaatkan c. Areal Tidak Produktif d. Areal Emplasemen Areal yang tidak dikenakan PBB Migas dan Panas Bumi  Areal Lainnya 4) Perairan lepas pantai (offshore) Areal yang dikenakan PBB  Areal Offshore Areal yang tidak dikenakan PBB  Areal Lainnya d. Tubuh Bumi 1) TB Eksplorasi 2) TB kegiatan operasi produksi 




 



Nilai Bumi/m 2 1. Areal onshore merupakan hasil pembagian antara total nilai bumi dengan total luas areal onshore. Total nilai bumi merupakan jumlah dari perkalian luas masingmasing areal dengan nilai bumi per meter persegi masing-masing areal, dimana nilai bumi per meter persegi untuk areal belum dimanfaatkan dan areal emplasemen ditentukan melalui perbandingan harga tanah sejenis, dan areal cadangan produksi, areal tidak produktif, dan areal pengaman ditentukan melalui penyesuaian terhadap nilai bumi per meter persegi untuk areal belum dimanfaatkan. 2. Tubuh bumi operasi produksi merupakan hasil pembagian antara nilai bumi untuk tubuh bumi operasi produksi dengan luas Wilayah Kerja. Nilai bumi untuk tubuh bumi operasi produksi merupakan perkalian Angka Kapitalisasi dengan hasil bersih galian tambang dalam satu tahun sebelum Tahun Pajak. Hasil bersih ditentukan melalui pengurangan pendapatan kotor dengan biaya produksi galian tambang sedangkan besarnya Angka Kapitalisasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. 3. Areal offshore dan tubuh bumi eksplorasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Nilai bumi per meter persegi untuk areal offshore ditentukan dengan mempertimbangkan rata-rata nilai bumi untuk areal daratan terdekat dengan areal offshore di wilayah Indonesia.

PT.

Equatorial

Mining,

sebuah

perusahaan

tambang

batubara

di

Kalimantan

Timur,

menguasai/memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan sebagai berikut : 1. Bumi (Tanah ) Luas wilayah ijin pertambangan 1000 Ha a. Areal Produktif : 200 Ha; Nilai = Rp400,-/M2 b. Areal Belum Produktif :



150

- Areal Cadangan Produksi : 500 Ha; Nilai = Rp300,-/M2 - Areal Belum Dimanfaatkan : 100 Ha; Nilai = Rp300,-/M2 c. Areal tidak produktif : 100 Ha; Nilai = Rp200,-/M2 d. Areal Pengaman: 1 Ha; Nilai = Rp150,-/M2 e. Areal Emplasemen : - Pabrik : 20 Ha; Nilai = Rp1.200,-/M2 - Gudang : 2 Ha; Nilai = Rp1.200,-/M2 - Kantor : 1 Ha; Nilai = Rp5.000,-/M2 - Perumahan : 5 Ha; Nilai = Rp10.000,-/M2 2. Bangunan : a. Pabrik : 50.000 M2; Nilai = Rp310.000,-/M2 b. Gudang : 5.000 M2; Nilai = Rp310.000,-/M2 c. Kantor : 2.000 M2; Nilai = Rp365.000,-/M2 d. Perumahan : 10.000 M2; Nilai = Rp429.000,-/M2 3. Hasil bersih penjualan bahan galian tambang setahun = Rp1 Milyar Angka Kapitalisasi = 9,5. Hitung PBB yang menjadi kewajiban PT.Equatorial Mining tersebut apabila NJOPTKP = Rp12 juta Jawaban:

A. Tubuh Bumi Nilai Tubuh Bumi (9,5 x Rp1milyar)

= Rp9.500.000.000,-

Nilai Tubuh Bumi/m 2(Rp9.500.000.000,- : 10.000.000 m 2 )

= Rp 950/m2

NJOP Tubuh Bumi/m 2 klas 190

= Rp 910/m2

NJOP Tubuh Bumi (Rp 910 x 10.000.000)

= Rp 9.100.000.000,-

PBB Terutang (9.100.000.000 x 40% x 0,5%)

= Rp 18.200.000,-

B. Onshore 2. NJOP Bumi/Tanah : a. Areal Produktif = 200 x 10.000 x 400 b. Areal Belum Produktif : Areal Cadangan Produksi = 500 x 10.000 x 300 Areal Belum Dimanfaatkan = 100 x 10.000 x 300 c. Areal tidak produktif : 100 x 10.000 x Rp200,d. Areal Emplasemen : Pabrik : 20 x 10.000 x Rp1.200,Gudang : 2 x 10.000 x Rp1.200,Kantor : 1 x 10.000 x Rp5.000,Perumahan : 5 x 10.000 x Rp10.000,-

= Rp 800.000.000,= Rp1.500.000.000,=Rp 300.000.000,= Rp 200.000.000,= Rp 240.000.000,= Rp 24.000.000,= Rp 50.000.000,= Rp 500.000.000,-

Nilai Bumi/Tanah

= Rp 3.614.000.000,-

Nilai Bumi/M2 = Rp 3.614.000.000/9.280.000 = Rp 389,44/M2 Hasil konversi: Klas 193 = Rp 390,-/M2 NJOP Bumi seluruhnya = 9.280.000 x Rp 390,- = Rp 3.619.200.000,2. NJOP Bangunan a. Pabrik : 50.000 x Rp310.000,b. Gudang : 5.000 x Rp310.000,c. Kantor : 2.000 x Rp365.00,d. Perumahan : 10.000 x Rp429.000,Nilai Bangunan (a+b+c+d) :

= Rp15.500.000.000,= Rp 1.550.000.000,= Rp 730.000.000,= Rp 4.290.000.000,= Rp22.070.000.000,-

Nilai Bangunan/M2 = 22.070.000.000/67.000 = Rp329.402,98/M2 Hasil konversi: Klas 086 = Rp310.000,-/M2



151

NJOP Bangunan seluruhnya = 67.000 x 310.000 = Rp20.770.000.000,NJOP Bumi + Bangunan :

= Rp 24.389.200.000,-

NJOPTKP :

= Rp

NJOP untuk perhitungan PBB :

= Rp 24.377.200.000,-

PBB terutang = 0,5% x 40% x Rp32.123.200.000,-

= Rp 48.754.400,-

12.000.000,-



152

PBB SEKTOR LAINNYA A. DEFINISI (Per Dirjen Pajak Nomor PER-20/PJ/2015) 

Dikenakan atas objek pajak selain objek pajak sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan yang tidak berada dalam wilayah kabupaten/kota.



Objek PBB Sektor Lainnya 1. Bumi : berupa perairan lepas pantai yang digunakan untuk : a. Usaha Perikanan Tangkap b. Usaha Pembudidayaan Ikan c.

Jaringan Pipa

d. Jaringan Kabel Telekomunikasi e. Jaringan Kabel Listrik f.

Ruas Jalan Tol

2. Bangunan 

KPP Tempat Objek Pajak Diadministrasikan  KPP Migas kecuali Perikanan tangkap dan budidaya yang WP-nya terdaftar di KPP Pratama

B. PBB PERIKANAN TANGKAP DAN PERIKANAN BUDIDAYA  Penentuan Nilai Bumi/m 2

C. PBB JARINGAN PIPA DAN KABEL RUAS JALAN TOL  Penentuan Nilai Bumi/m 2

 Penentuan Nilai Bangunan



153

D. PENGHITUNGAN PBB


SIMULTAX PERSIAPAN UAS GENAP DIII PAJAK TK 2 | PPN

154

PERTEMUAN 9 PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM DPP PPN Dalam pasal 1 angka 17 UU 1984 pengertian dari DPP adalah jumah dari harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lainnya yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar

Harga jual

Nilai Impor

penggantian

Nilai Ekpor

pengenaan a ak

Nilai Lainnya Dasar hukum 1. 2. 3. 4.

PMK 75/KMK.03/2010 PMK 163/PMK.03/2012 PMK 102/PMK.011/2011 PMK 30/PMK.03/2014

Macam-macam dasar pengenaan pajak 1. Harga jual (dalam pasal 1 angka 18) Adalah nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta ata seharsnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk pajak per tambahan nilai yang dipungut berdasarkan undang-undang ini dan potongan harga y ang dicantumkan didalam faktur pajak. 2. Penggantian ( dalam psal 1 angka 19) Adalah nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa, espor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak, tetapi tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut berdasarkan undang-undang ini dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak, atau nilai berupa uang yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan oleh penerima jasa karean pemanfaatan jasa kena pajak dan/atau penerima manfaat barang kena pajak tidak berwujud karena pemanfaatan barang kena pajak tida berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean. 3. Nilai impor (dalam pasal 1 angka 20) Adalah nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan peratuaran perundang-uandangan yang mengatur mengenai kepabean dan cukai untuk impor barang kena pajak, tidak term asuk pajak pertambahan nilai dan PPnBM menurut undang-undang ini 4. Nilai ekspor (dalam pasal 1 angka 26) Adalah nilai berupa uang termasuk seluruh biaya yang diminta atau seharusnya diminta oeleh eksportir. 5. Nilai lain Berdasarkan PMK 75/KMK.03/2010 ditetapkan jenis dan macam nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak sebagai berikur a. Pemakaian sendiri/pemberian Cuma-Cuma BKP/JKP dengan dpp harga jual atau pengantian dikurangi laba kotor b. Rekaman suara atau rekaman suara dan gambar dengan DPP harga jual rata-rata c. Film cerita dengan DPP perkiraan hasil rata-rata per judul film d. Persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan dengan DPP harga pasar wajar



155

e. Aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan yang masih adaa saat pembubaran perusahaan sepanjang PPN yang dibayar atas perolehannya dapat dikurangkan. f. Penyerahan kepada pedagang perantara dengan DPP harga yang disepakati pedagang perantara dengan pembeli. g. Penyerahan melalui juru lelang dengan DPP harga lelang h. Produk tembakau dengan DPP harga jual eceran i. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan antar cabag dengan DPP harga jual dikurangi laba kotor j. Jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata dengan DPP 10% kali jumlah tagihan/seharusnya ditagih k. Jasa pengiriman paket dengan DPP 10% kali jumla ditagih/ seharusnya ditagih. 6. Terdapat pula nilai lain “yang lain” a. Membangunn sendiri dengan DPP 20% dari biaya pembangunan b. Penyerahan film cerita impor pada pengusaha bioskop dengan DPP 12.000.000/ copy film cerita impor c. Penyerahan emas perhiasan dengan DPP 20% dari harga j ual emas perhiasan atau 20% dari selisih antara harga jual perhiasan dengan harga jual em as batangan ( dalam hal terjadi pertukaran atau penggantian emas perhiasan dengan emas batangan)

HUBUNGAN ISTIMEWA PASAL 2 UU 1984 1. Dalam hal harga jual atau penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar waj ar pada saat penyerahan BKP/JKP. Apabila harga karena adanaya hubungan istimewa ini lebih rendah dari harga pasar maka Direktur Jendral Pajak dapat menyesuaikan harga jual yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. 2. Hubungan istimewa dianggap ada, apabila: a. Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih pada pengusaha lain, atau hubungan antar pengusaha dengann penyertaan 25% atau pada dua pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua pengusaha atau lebih disebut terakhir, atau 50% PT B

PT A

25% Penyertaan tidak langsung

50% PT C

b. Pengusaha menguasai pengusaha lainnya atau dua atau lebih pengusaha berada dibawah penguasaan pengusaha yang sama baik langsung atau tidak langsung Dapat terjadi misalnya terdapat penguasaan melalui manajemen atau teknologi dari pengusaha lain c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau kesamping satu derajat. Sedarah satu derajat keatas : ayah ibu Sedarah satu derajat kebawah : anak kandung Semenda satu derajat keatas: mertua Semenda sat derajat kebawah : aank tiri Suami istri yang melakukan pemisahan harta dan penghasilan     



156

PERTEMUAN 10 DAN 11 PRINSIP DASAR PENGKREDITAN PM a. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama b. Pajak masukan atas perolehan barang modal sebelum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan barang maka pajak masukan dapat dikreditkan. Kunsi disini hanya barang modal saja yang boleh dikreditkan yaa c. Pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang perolehan BKP/JKP berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan barang.

PENGKREDITAN PM DALAM MASA PAJAK YANG TIDAK SAMA Pajak masukan dapat dikreditkan dalam masa yang berbeda. Misalkan pajak masukan dengan tanggal faktur pajak tanggal 22 juni dapat dikreditkan dengan pajak keluaran bulan juli, agustus, september. Jadi pajak masukan ini dapat dikreditkan apabila memnuhi syarat berikut ini: a. Dapat dikreditkan dalam jangka waktu 3 bulan setelah tanggal faktur pajak masukan. b. Tidak bibebankan sebagai biaya c. Belum dilakukan pemeriksaan

KRITERIA PM YANG DAPAT DIKREDITKAN Apabila memenuhi syarat berikut ini: a. Syarat formal, yaitu tercantum dalam faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu yang disamakan dengan faktur pajak. b. Syarat materiil, yaitu perolehan BKP/JKP harus berhubungan langsung dengan kegiatan usaha penyerahan barang. Pada waktu yang ditentukan, pembeli dapat mengkreditkan pajak masukan apabila memenuhi syarat berikut ini Beluim dibebankan sebagai biaya Belum dilakukan pemeriksaan.  

KRITERIA PM YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN Dalam hal ini telah terdapat dalam pasal 9 ayat 8 UU 1984 a. Perolehan BKP/JKP sebelum dikukuhkan sebagai PKP b. Perolehan BKP/JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha c. Perolehan/pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan atau station wagon kecuali barang dagangan atau disewakan. d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean sebelum dikukuhkan sebagai PKP e. Dihapus f. Perolehan BKP/JKP yng faktur pajaknya ditak memenuhi kete ntuan pasal 13 ayat 5 ata ayat 9/ tidak mencantumkan nama, alamat, NPWP pembeli BKP/penerima JKP g. Pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean yang faktur pajaknya tidak sesuai ketentuan pasal 13 ayat 6 h. Perolehan BKP/JKP yang pajak masukannya ditagih menggunakan penerbitan ketetapan pajak



i. j.

157

Perolehan BKP/JKP yang pajka masukannya tidak dolaporkan dalam SPT masa PPN yang ditemukan pada saat peemriksaan. Perolehan BKP selain barang modal pada saat PKP belum berproduksi.

PERHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN DAN PEDOMAN PERHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN. Dalam pasal 9 ayat 6 UU PPN 1984 dirumuskan tentang ketentuan pengkreditan PM sebagai berikut ”apabila dal am masa pajak pengusaha kena pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan tidak terutang pajak,sedangkan pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak diketahui dengan pasti, jumlah pajak masukan dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung menggunakan pedoman yang diatur dalam peraturan menteri keuangan”

Peraturan Menteri Keuangan sebagai pelaksana UU tersebut adalah PMK Nomor 78/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah 2 kali sebagai berikut 1. PMK 21/PMK.011/2014 tanggal 30 Januari 2014 mulai berlaku sejak diundangkan yaitu 4 februari 2014 2. PMK 135/PMK.011/2014 tanggal 18 Juni 2014 PMK 21/PMK.011/2014 Pengusaha kena pajak yang: a. Menghasilakan BKP yang atas penyerahannya termasuk dalam penyerahan yang tidak terutang pajak dan b. Mengolah dan/atau memanfaatkan lebih lanjut BKP sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahan sendiri maupun titip olah dengan menggunakan fasilitas pengolahan PKP lainnya sehingga menjadi BKP yang atas seluruh penyerahan terutang pajak, Seluruh pajak masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundanguandangan dibidang perpajakan

PMK 135/PMK.011/2014 Pengusaha kena pajak yang: a. Menghasilakan BKP yang atas penyerahannya termasuk dalam penyerahan yang tidak terutang pajak dan b. Mengolah dan/atau memanfaatkan lebih lanjut BKP sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahan sendiri maupun titip olah dengan menggunakan fasilitas pengolahan PKP lainnya sehingga menjadi BKP yang atas seluruh penyerahan terutang pajak, Sedangkan pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, pajak masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan dibidang perpajakan.

Perubahan yang dilakukan adalah menghapus kata “seluruh” yang semula digunakan dalam PMK 21/PMK.011/2014 sehingga dalam PMK 135/PMK.011/2014 bermaksud “tidak seluruh” pajak masukan terkait dapat d ikreditkan.

Berdasarkan PMK 78/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK 135/PMK.011/2014, PKP yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan tidak terutang pajak dapat dirinci sbb: a. PKP yang melakukan dan/atau memanfaatkan kegaitan usaha terpadu, misalkan nih ada PKP yang menghasilkan jagung, dia punya pabrik jagung untuk mengolah jagung memnjadi minyak jagung, menyerahkan jagung pada pihak lain



158

b. PKP yang melakukan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang dan tidak terutang PPN, misalkan usaha jasa perhotelan juga mmeberikan jasa persewaab ruangan untuk tempat usaha c. PKP yang melakukan penyerahan jasa dan barang yang atas penyerahannya terutang dan tidak terutang PPN, misalkan PKP menghasilkan dan menyerahkan BKP baerupa roti namun juga memberikan jasa angkutan umum yang merupakan jasa tidak kena pajak. d. PKP yang menghasilkan BKP yang terutang PPN dan yang memperoleh fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, misalnya pengusaha pembangunan perumahan yang melakukan penyerahan berupa rumah yang terutang PPN dan penyerahan rumah sangat sederhana yang mmperoleh fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Bagi PKP yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan paenyerahan yang tidak terurang paja atau memperoleh fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak, pengkreditan pajak masukannya diperlakukan sebagai berikut: a. Pajak masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang PPN, dapat dikreditkan seluruhnya, misalnya: Pajak masukan atas perolehan mesin untuk memproduksi minyak goreng b. Pajak masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan terkait penyerahan tidak terutang PPN atau mendapat fasilitas dibebaskan, tidak dapat dikreditkan seluruhny, misalnya c. Pajak masukan untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang belum dapat dipastikan antara penyerahan yang terutang PPN dengan penyerahan yang tidak terutang PPN atau memperoleh fasilitas pembebasan maka pengkreditannya menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan yang diatur dalam PMK 135/PMK.011/2014 

Pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP yang berkaitan dengan kegiatan penyerahan kena pajak dan penyerahan tidak kena pajak atau penyerahan kena pajak yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak ditentukan sebgai berikut: a. Pajak masukan yang dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dalam masa pajak yang bersangkutan dihitung menggunakan formula sbb: P= PM X Z Keterangan: P= jumlah pajak masukan yang dikreditkan PM= pajak masukan atas perolehan BKP/JKP Z= Perseentase yang sebanding antara jumlah penyerahan yang terutang pajak dengan seluruhnya b. Pada awal tahun buku berikutnya dilakukan perhitungan kembali dengan cara berikut: 1. Untuk BKP dengan masa manfaat lebih dari satu tahun, menggunakan formula: P’ = PM/T X Z’



159

Keterangan : P’ = jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan PM = pajak masukan atas perolehan BKP T = Masa manfaat BKP/JKP yang ditentukan sebagai berikut: a. Untuk BKP berupa tanah dan bangunan adalah 10 tahun b. Untuk BKP selain tanah dan bangunan dan JKP adalah 4 tahun. Z = persentase yang sebanding antara jumlah penyerahan yang terutang pajak dengan penyerahan seluruhnya.

Contoh nih = PKP y adalah perusahaan terpadu bibidang usaha industri minyak kelapa yang disamping memiliki unit usaha pabrikasi, juga memiliki unit usaha perkebuanan kelapa. Dalam masa pajak maret 2012 melakukan perhitungan kembali pajak masukan atas perolehan barang modal dan BKP lainnya yang digunakan untuk kedua jenis kegiatan penyerahan, yaitu penyerahan kelapa dan penyerahan minyak kelapa. Dari pembukuan dapat diketahui bahwa jumlah peredaran usaha tahun 2011 sebesar 100 .000.000.000 yang terdiri dari a. Penyerahan kelapa sebesar 40.000.000.000 b. Penyerahan minyak kelapa sebesar 60.000.000.000 Dalam bulan april 2011 melakukan pembelian BKP yang terkait dengan kegiatan penyerahan minyak kelapa yang sepenuhnya dterutang pajak dan penyerahan kelapa yang tidak terutang pajak karena merupakan bahan kebutuhan sehari-hari. Pengkreditan pajak masukannya sebagai berikut : 1) Dalam bulan april, membeli BKP berupa satu unit truk dengan niali 275.000.000 termasuk PPN 2) Dalam tahun 2011, seluruh bahan bakar solar untuk armada truk yang dibeli dengan harga perolehan bahan bakar solar sebesar 55.000.000 termasuk PPN 3) Berdasarkan data dari bagian pemasaran, diperkirakan persentase rata-rata jumlah penyerahan yang terutang pajak sebesar 70%

Pajak masukan yang dikreditkan dalam masa pajak april adalah

P = PM* Z P = 25.000.000*70% P = 17.500.000

PM = 275.000.000 termasuk PPN maka harus disesuaikan sebelum dikenakan PPN yaitu dengan cara 100/110 x 275.000.000 = 250.000.000 Kemudian untuk mencari PM hasil diatas dikali 10% Masa manfaat truk ditetapkan selama 4 tahun Perhitungan kembali pengkreditan pajak masukan atas perolehan truk selama tahun 2011



160

P’ = PM/T * Z’ P’ = 25.000.000/ 4 * 60.000.000/100.000.000 P’ = 3.750.000

Pajak masukan atas perolehan yang tealah dikreditkan untuk tiap tahun buku sesuai tahun manfaat selama 4 tahun adalah :

17.500.000/ 4 = 4.375.000 Jadi pajak masukan atas pembelian truk yang diperhitungkan kembali adalah: 4.375.00 – 3.750.000 = 625.000

Pajak masukan atas bahan bakar solar yang dikreditkan pada bulan Januari sampai Desember adalah: P = PM * Z P = 5.000.000 * 70% P = 3.500.000 Pajak masukan yang dapat dikreditkan pada bulan januari sampai Desember adalah P = PM/T * Z P = 5.000.000/1 * 60.000.000/100.000.000 P = 3.000.000 Maka pajak masukan yang harus dipertimbangkan sebesar 3.500.000 – 3.000.000 = 500.000 Pajak masukan yang wajib diperhitungkan atau pengurangan pajak masuan dalam SPT Masa PPN maret 2012

-

Pajak masukan atas perolehan truk = 625.000 Pajak masukan atas bahan bakar = 500.000 Jumlah = 1.125.000

PEDOMAN PENGKREDITAN PM BAGI PKP YANG MEMPUNYAI PEREDARAN USAHA TIDAK MELEBIHI JUMLAH TERTENTU. Pengusaha kena pajak yang menggunakan Pedoman Perhitungna Pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan peredaran usaha tertentu adalah PKP yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi 1.800.000.000 (satumiliar delapan ratus juta rupiah) PKP dapat menggunakan Pedoman Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan ini apabila memenuhi syarat berikut: a. Mempunyai peredaran usaha dalam 2 tahun buk sebelumnya tidak melebihi 1.800.000.000 unutk setiap 1 tahun buku atau b. Wajib pajak baru dikukuhkan sebagai PKP PKP yang bermaksud menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan harus memberitahu secara tertulis kepada kepala kantor pelayanan pajak tempat PKP dikukuhkan paling lama:



161

1. Pada saat batas waktu penyampaian SPT masa PPN masa pajak pertama dalam tahun buku dimulainya penggunaan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan. Misalkan tahun buku 2 017, PKP mulai menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan, sehingga paling lambat tgal 27 februari 2017 PKP sudah harus menyampaikan pemberitahuan penggunaan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan. 2. Pada saat batas waktu penyampaian SPT masa PPN masa pajak saat dikukuhkan sebagai PKP,bagi wajib pajak yang baru dikukuhkan sebagai PKP. Misalkan wajib pajak baru dikukuhkan menjadi PKP pada bulan Mei 17 berarti paling lambat bulan juni 2017 tgal 30 tersebut harus sudah menyampampaikan pemberitahuan. PKP yang menggunakan pedoamn perhitungan pengkreditan pajak masukan wajib beralih menggunakan mekanisme penkreditan pajak masukan dengan keluaran mulai masa pajak berikutnya setelah peredaran usahanya melebihi 1.800.000.000. namun apabila PKP tersebut tidak melakukan pengalihan maka PKP akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang undangan.

PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PKP DENG AN KEGIATAN USAHA TERTENTU. Kegiatan usaha tertentu adalah kegiatan usaha yang semata-mata melakukan: -

Penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran atau PKP tetap memungut PPN kepada konsumen dengan tarif 10% dari peredaran usaha kemudian pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah sebesar 90% dari pajak keluaran PPN masukan pada setaip lembar faktur pajka yang diterima dari supllier, tidak dapat dikreditkan di SPT Masa PPN sekaligus tidak dapat dijadikan biaya pengurang untuk perhitungan di SPT tahunan pph.

-

Penyerahan emas perhiasan secara eceran PKP tetap memungut PPN kepada konsumen dengan tarif 10% dari peredaran usaha kemudian pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah sebesar 80% dari pajak keluaran PPN masukan pada setaip lembar faktur pajka yang diterima dari supllier, tidak dapat dikreditkan di SPT Masa PPN sekaligus tidak dapat dijadikan biaya pengurang untuk perhitungan di SPT tahunan pph.

Kendaraan bermotor bekas adalah kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, yang bukan baru, memiliki nomor polisi dan telah terdaftar pada instansi yang berwenang. Pengusaha kendaraan bermotor bekas adalah orang pribadi atau badan yang kegaitan usahanya melakukan penjualan kendaraaan bermotor bekas. Emas perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari dan atau logam mulia lainnya, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan atau bahan lainnya yang melekat atau terkandung dalam emas pe rhiasan tersebut Harga jual emas perhiasan adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yng diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha toko emas perhiasan karena penyerahan emas perhiasan, tidak teramsuk pajak pertambahan nilai yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.



162

KETENTUANMENGENAI GAGAL PRODUKSI Berdasarkan PMK 81/PMK.03/2010 Tentang Saat Perhitungan Dan Tata Cara Pembayran Kembali Pajak Masukan Yag Telah Dikreditkan Dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mengalami Keadaan Gagal Produksi adalah sebagai berkut: A. Suatu keadaan dari PKP dengan kegaitan usaha utama sebagai produsen yang menghasilkan BKP/JKP, apabila dalam jangka waktu 3 tahun sejak pertama kali mengkreditkan Pajak Masukan tidak melakukan kegiatan: a. Penyerahan BKP b. Penyerahan JKP c. Ekspor BKP dan/atau d. Ekspor JKP Yang berasal dari kegaitan produksi sendiri. B. Apabila suatu keadaan PKP dengan kegiatan usaha utama bukan produsen sebagaimana huruf a, apabila dalam jangka waktu 1 tahun sejak pertama kali mengkreditkan pajak masukan tidak melakukan kegiatan: a. Penyerahan BKP b. Penyerahan JKP c. Ekspor BKP d. Ekspor JKP Pembayaran kembali dilakuakn oelh pengusaha kena pajka yang gagal berproduksi dengan menggunakan SSP dengan mencantumkan keterangan “pembayran kembali pajak masukan atas impor dan/atau perolehan Barang modal yang telah dikreditkan dan telah diberikan penegmbalian” dan disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah gagal produksi. Apabila WP tidak melakukan pembayaran kembali PM yang telah dikreditkan, maka akan dikenakan sanksi berupa bunga pasal 14 ayat 5 UU KUP dengan menerbitkan STP.



163

PPN ATAS PENYERAHAN AKTIVA YANG TUJUAN SEMUALA TIDAK DIPERJUALBELIKAN

PPN PASAL 16D SEBELUM 1 APRIL 2010 Pengenaan PPN atas aktiva bekas mulai diperkenalkan saat UU PPN 1994 diberlakukan. Dalam UU PPN 1994, aktiva bekas ini diistilahkan dengan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Dalam Pasal 16D UU PPN 1994, dikatakan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Dari kalimat itu, dapat dilihat bahwa ada 3 (tiga) syarat pengenaan PPN Pasal 16D pada masa itu, yakni: jenis aktivanya, pihak yang melakukan penyerahannya, penyerahannya, dan PPN (Pajak Masukan/PM) yang dahulu dibayar saat perolehan aktiva yang sekarang akan diserahkan/dijual atau dialihkan kepada pihak lain. 1. 1.

Aktiva yang Diserahkan

Aktiva yang diserahkan/dijual atau dialihkan kepada pihak lain adalah aktiva yang menurut tujuan semula dibeli tetapitidak untuk diperjualbelikan. Banyak orang menye butnya dengan istilah‘noninventory asset’ atau aktiva selain barang dagangan. Misalnya inventaris kantor, kendaraan dinas,

mesin pabrik, dlsb, yang dahulu dahulu beli dengan maksud untuk digunakan digunakan dalam aktivitas operasional sehari-hari dan bukan untuk diperdagangkan. Tetapi karena sudah rusak atau dengan alasan lain ingin ganti dengan yang yang baru, maka inventaris kantor yang lama kemudian jual (atau diserahkan kepada pihak lain). 1. 2.

Pihak yang Menyerahkan:

Pengusaha yang melakukan penyerahan aktiva bekas sudah dikukuhkan sebagai PKP. Artinya jika penyerahan aktiva bekas dilakukan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP (NonPKP), maka atas penyerahan aktiva bekas tersebut tidak terutang ter utang PPN Pasal 16D. 1. 3.

PM atas Perolehan Aktiva

Di Pasal 16D UU PPN 1994 tersebut te rsebut ada kalimat“…sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.” Pajak Pertambahan Nilai yang dimaksud di sini adalah

Pajak Masukan (PM) yang dahulu bayar waktu memperoleh aktiva tersebut, apakah PM itu menurut UU dan peraturan PPN dapat dikreditkan atau tidak. Jika PM te rsebut menurut UU dan peraturan PPN dapat dikreditkan, maka sepanjang kedua syarat di atas te rpenuhi, atas penyerahan aktiva bekas yang dilakukan terutang PPN Pasal 16D. Ketentuan ini tetap berlaku meskipun waktu pembeliannya misalnya memilih untuk tidak mengkreditkan PM karena khawatir khawatir terjadi LB PPN.



164

PPN PASAL 16D SEJAK 1 APRIL 2010 Pada saat UU PPN 2009 diberlakukan sejak 1 April 2010 hingga sekarang, pengenaan PPN Pasal 16D semakin diperluas. Penilaian bahwa pengenaan PPN Pasal 16D ini diperluas karena dalam UU PPN 2009 syarat nomor 3 yang sebelumnya se belumnya ada di UU PPN 1994 dan UU PPN 2000 (syarat adanya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan) dihapus. Dalam UU PPN 2009, pengenaan PPN Pasal 16D lebih dititikberatkan pada aktiva non-inventory asset yang berbentuk Barang Kena Pajak (BKP). Artinya jika aktiva yang diserahkan bukan merupakan BKP, maka terhadap penyerahan aktiva tersebut tidak terutang PPN. Misalnya Misalnya jika menyumbangkan beras kepada pihak lain, maka terhadap sumbangan itu tidak terutang PPN Pasal 16D karena be ras bukan merupakan BKP [lihat penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN 2009]. Selain itu, di Pasal 16D UU PPN 2009 tidak ada lagi kalimat “…sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya pe rolehannya dapat dikreditkan.” Ini menandakan bahwa pengenaan PPN

Pasal 16D tidak lagi memperhatikan ada tidaknya Pajak Masukan (PM) yang bayar waktu dahulu memperoleh aktiva tersebut. Maksudnya meskipun dahulu, dahulu, waktu memperoleh aktiva itu tidak ada PPN yang bayar (misalnya karena aktiva tersebut beli dari penjual penjual yang non-PKP), non-PKP), namun saat sekarang menyerahkan aktiva tersebut, maka atas penyerahan itu akan terutang PPN. Inilah yang membuat banyak pihak berkesimpulan berke simpulan bahwa ada perluasan objek pengenaan PPN Pasal 16D.

Kesimpulan tadi juga diperkuat dengan adanya kalimat “…kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.” Dari kalimat ini dapat simpulkan bahwa bahwa hanya ada dua kelompok aktiva yang atas

penyerahannya tidak terutang PPN, yaitu: aktiva yang PM-nya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan aktiva yang PM-nya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf c UU PPN. Pasal 9 A yat (8) Huruf b UU PPN. Aktiva yang PM-nya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN adalah aktiva-aktiva yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang terutang PPN. Contoh riilnya misalnya misalnya menjual asset berupa tanah kosong yang sebelumnya tidak pernah gunakan dalam kegiatan usaha. Contoh Contoh lain, misalnya menjual asset berupa mess karyawan. Saat membeli mess untuk karyawan, ‘kan tidak boleh mengkreditkan PM atas pembelian mess tersebut karena dianggap tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha? Jadi, saat sekarang akan menjual mess tersebut juga tidak akan terutang PPN Pasal 16D. Pengertian ‘berhubungan langsung dengan kegiatan usaha’ adalah kegiatan usaha penyerahan

yang terutang PPN. Contoh mudahnya begini: sebuah rumah sakit membeli peralatan rawat inap misalnya tempat tidur. Saat membeli tempat tidur tersebut, rumah sakit tidak dapat mengkreditkan PM atas pembelian tempat tidur. Sebab meskipun tempat tidur tersebut berkaitan



165

dengan kegiatan usaha, akan tetapi karena jasa rumah sakit t idak terutang PPN (non-JKP), maka PM atas pembelian tempat tidur tadi tetap tidak dapat dikreditkan karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang terutang PPN. Oleh karena itu, jika sekarang rumah sakit tadi hendak menjual tempat tidur tersebut, maka atas penjualan aktiva berupa tempat t idur tadi tidak akan terutang PPN Pasal 16D. Pasal 9 Ayat (8) Huruf c UU PPN

Aktiva yang PM-nya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (8) huruf c UU PPN 2009 adalah aktiva berupa kendaraan sedan dan station wagon. Sebagaimana ketahui, kalau membeli kendaraan jenis sedan ataustation wagon, PM atas pembelian pembelian sedan itu tidak boleh kreditkan meskipun kenyataannya sedan itu gunakan dalam kegiatan usaha. Karena PM-nya tidak dapat dapat dikreditkan, maka pada pada saat sekarang akan menjual sedan tersebut, atas penjualannya tidak terutang PPN Pasal 16D. Tapi jika seandainya sedan dan station wagon itu beli dengan maksud untuk usaha persewaan mobil mobil (rental) atau untuk dijual kembali (showroom), maka PPN atau PM atas pembelian sedan dan station wagon itu dapat dikreditkan. Sehingga pada saat akan menjualnya sekarang sekarang dapat terutang PPN Pasal Pasal 16D. DPP PPN dan Faktur Pajak

Terhadap penyerahan aktiva aktiva bekas yang terutang PPN Pasal 16D, harus membuat Faktur Pajak dengan kode faktur 090. Tarif PPN-nya tetap 10% sedangkan DPP (dasar pengenaan pajak) adalah sebesar harga pasar dari aktiva yang serahkan. Harus melaporkan Faktur Pajak tersebut di SPT Masa PPN dan menyetorkan PPN-nya jika memang PPN Pasal 16D itu harus disetor. Sebab beberapa tahun lalu ada PPN Pasal 16D y ang tidak perlu disetor, yaitu PPN Pasal 16D atas penyerahan sumbangan BKP kepada korban bencana alam tsunami di Aceh dan gempa bumi di Jogyakarta.

PPN Pasal 16D hanya dapat dikenakan apabila barang yang diserahkan adalah Barang Kena Pajak. Menurut ketentuan, semua barang adalah Barang Kena Pajak, kecuali barang y ang ditentukan sebagai bukan Barang Kena Pajak. Barang Kena Pajak dalam konteks PPN Pasal 16D adalah Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Barang Kena Pajak yang menjadi objek PPN Pasal 16D adalah barang dagangan atau persediaan yang niat awalnya adalah memang untuk dijual dalam rangka mendapatkan penghasilan. Penjelasan Pasal 16D Undangundang PPN 1984 memberikan contoh jenis Barang Kena Pajak ini, yaitu mesin, bangunan, peralatan, perabotan, atau Barang Kena Pajak lain.



166

Pengertian Barang Kena Pajak sendiri adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undangundang PPN 1984. Barang sendiri bisa berupa barang berwujud maupun barang tidak berwujud. Untuk barang berwujud, contoh berupa mesin, bangunan, peralatan dan perabotan sudah bisa menjelaskan. Di sisi kiri Neraca sebenarnya masih ada aktiva lain yaitu kas dan surat-surat berharga. Namun demikian, uang dan surat-surat berharga seperti saham, obligasi, sertifikat deposito dan lainnya bukanlah Barang Kena Pajak sehingga di luar cakupan pengenaan PPN Pasal 16D. Terdapat pengecualia Barang Kena Pajak berwujud yang ditegaskan secara langsung dalam Pasal 16D Undang-undang PPN 1984, yaitu: 1. Barang Kena Pajak yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha; dan 2. Kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon kecuali merupakan kendaraan untuk disewakan. Untuk jenis barang tidak berwujud adalah jelas merupakan Barang Kena Pajak, sehingga apabila Pengusaha Kena Pajak mengalihkan aktiva berupa barang tidak berwujud, maka pengalihan ini masuk dalam cakupan objek PPN Pasal 16D, dengan catatan barang tidak berwujud ini tidak dimaksudkan untuk dijual. Pengertian barang atau Barang Kena Pajak tidak berwujud ini ada di penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g. Ketentuan ini sebenarnya mengatur objek PPN berupa ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud. Namun demikian, definisi Barang Kena Pajak tidak berwujud ini dapat juga digunakan dalam konteks objek PPN lainnya, yaitu pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, ataupun dalam konteks objek PPN Pasal 16D. Pengertian Barang Kena Pajak tidak berujud menurut penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g di atas adalah sebagai berikut: 1. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya; 2. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, at au ilmiah; 3. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial; 4. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa:



167

1. penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; 2. penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan 3. penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi; 5. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan 6. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Apabila dalam rangka melakukan kegiatan usahanya Pengusaha Kena Pajak menggunakan aktiva atau barang tidak berwujud seperti di atas dan kemudian karena sesuatu hal aktiva tersebut dijual atau dialihkan, maka atas penjualan atau pengalihan aktiva tidak berwujud tersebut terutang PPN Pasal 16D. Dengan demikian, apabila Pengusaha Kena Pajak mengalihkan hak patennya atau menjual merek dagangnya kepada pihak lain, maka atas penjualan atau pengalihan tersebut terutang PPN Pasal 16D.

JENIS PENYERAHAN PPN PASAL 16D PPN Pasal 16D dikenakan terhadap penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sendiri telah diberikan penegasan dalam Pasal 1A Undang-undang PPN 1984. Berdasarkan ketentuan tersebut, termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena P ajak adalah sebagai berikut. 1. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perj anjian. Jenis penyerahan ini meliputi jual beli, tukar-menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang. 2. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing). 3. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau m elalui juru lelang. 4. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak.



168

5. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tuj uan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. 6. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang. 7. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi. 8. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Apabila di kaitkan dengan ketentuan PPN Pasal 16D, penyerahan pada butir b, c, g dan h tidak relevan karena jenis penyerahan ini terkait dengan penyerahan dalam rangka kegiatan usaha dan pekerjaan, yang telah menjadi objek PPN Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang PPN, yaitu penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean. Penyerahan pada butir e untuk persediaan tidak relavan karena masuk dalam objek PPN Pasal 4 ayat (1) huruf a. Sementara itu, penyerahan pada butir e berupa aktiva pada hakikatnya sama dengan pengenaan PPN Pasal 16D. Penyerahan pada butir d berupa pemakaian sendiri tidak relevan rasanya tidak pas dan tidak praktis jika pemakaian sendiri aktiva dikenakan PPN Pasal 16D.

Artinya, termasuk dalam pengertian penyerahan BKP pada Pasal 16D UU P PN adalah : 1. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian. Jenis penyerahan ini meliputi jual beli, tukar-menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang; 2. pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak; dan 3. penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang.

Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan antar cabang, tidak menjadi objek PP N Pasal 16D apabila Pengusaha yang melakukannya telah melakukan pemusatan t empat terutang PPN. Pemusatan tempat terutang PPN ini menyebabkan penyerahan seperti ini menjadi tidak relev an menjadi objek PPN, sebagaimana juga berlaku untuk penyerahan barang dagangan antar pusat/cabang.



169

CONTOH PENJUALAN AKTIVA 1. Penjualan Aktiva yang terutang PPN

Contoh yang menurut kategori penjualan aktiva yang terutang PPN adalah sebagai berikut : PT. Nusacode menjual aset yang sudah tidak efektif lagi berupa mobil bekas dan alat-alat elektronik bekas untuk diganti dengan keluaran terbaru, dengan nilai total penjualan Rp. 240.000.000,- Maka atas penjualan aktiva ini terutang PPN dengan alasan sebagai berikut : 1 ). Yang diserahkan adalah Barang Kena Pajak, 2). Yang melakukan penjualan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), 3). P ada waktu pembelian PPN telah dibayar. PPN = 10% X DPP = 10 % X Rp240.000.000,= Rp24.000.000,2. Penjualan Aktiva yang tidak terutang PPN

Contoh yang menurut bukan kategori penjualan aktiva yang tidak terutang PPN adalah sebagai berikut : PT. Nusahati pada tahun 22 Maret 2013 melakukan Penjualan tanah dan atau bangunan yang dibeli tahun 1978 dari orang pribadi yang dilengkapi dengan dokumen terkait berupa sertifikat tanah, tidak terutang PPN dengan alasan sebagai berikut 1). Aktiva ter sebut diperoleh tanpa adanya PPN Masukan yang dapat dikreditkan. 2). Aktiva diperoleh tahun 1975 dimana pada saat tersebut belum berlaku UU PPN. Aktiva Yang Digunakan Untuk Kegiatan Usaha Yang Tidak Terutang PPN

Misalkan Pengusaha Kena Pajak yang bergerak dalam kegiatan usaha persewaan kendaraan yang juga melakukan kegiatan usaha angkutan umum. Jika dilihat teks dari Pasal 16D Undang-undang PPN 1984, kedua syarat dari pengenaan PPN Pasal 16D sepertinya terpenuhi sehingga dapat dikenakan PPN Pasal 16D. Syarat pertama terpenuhi karena penjualan aktiva dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat kedua dipenuhi karena PPN Masukan atas perolehan aktiva tersebut tidak bisa dikreditkan bukan dalam rangka kegiatan usaha dan juga bukan karena aktivanya berupa sedan atau station wagon. Hal demikian terjadi karena PPN atas perolehan bua tersebut tidak dapat dikreditkan karena digunakan untuk kegiatan usaha yang tidak terutang PPN sebagaimana diatur oleh Pasal 9 ayat (5) Undang-undang PPN 1984. Dengan demikian, atas pemakaian BKP berupa bus tersebut PPN nya sudah terkandung PPN sehingga ketika dijual kembali semestinya tidak dikenakan PPN lagi. Memang betul bahwa bus bekas tetaplah Barang Kena Pajak, tetapi syarat untuk dikenakan PPN atas penyerahan barang bekas tunduk pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang PPN yaitu salah satunya adalah dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan.



170

Dengan demikian, dalam contoh di atas, menurut syarat Pengusaha Kena Pajak tidak terpenuhi mengingat bahwa kendaraan bus yang dijual adalah aktiva yang digunakan untuk usaha angkutan umum yang merupakan jasa yang termasuk bukan Jasa Kena Pajak. Usaha angkutan umum sendiri bukanlah yang menyebabkan timbulnya status PKP tetapi usaha persewaan kendaraan. Ketentuan mengenai pengecualian pengenaan Pasal 16D yaitu aktiva yang pajak masukannnya tidak dapat dikreditkan karena tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Dengan demikian, Pajak Masukan atas pembelian bus untuk kegiatan usaha angkutan umum tidak dapat dikreditkan sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN 1984 sehingga ketika kendaraan tersebut dijual, maka atas penjualan kendaraan bus tersebut tidak terutang PPN Pasal 16D. Sangat mungkin terjadi terdapat suatu aktiva yang digunakan bersama baik untuk kegiatan usaha yang terutang PPN maupun untuk kegiatan usaha yang tidak terutang PPN. Misalkan aktiva berupa gedung kantor yang digunakan oleh Pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha angkutan umum dan juga digunakan untuk kegiatan usaha persewaan kendaraan. Alhasil, apabila gedung tersebut digunakan secara bersama, maka PPN Pasal 16D dikenakan secara proporsional atas bagian yang digunakan untuk kegiatan usaha yang terutang PPN. SUMBER http://dayanhakim.wordpress.com/2011/08/29/menggugat-ppn-pasal-16d/.internet.diakses tanggal 8 Desember 2014. http://pajakita.blogspot.com/2009/12/pengenaan-ppn-atas-penyerahanaktiva.html.internet.diakses tanggal 8 Desember 2014. http://pajakita.blogspot.com/2009/12/pengenaan-ppn-pasal-16d-ataspenyerahan_28.html.internet.diakses tanggal 8 Desember 2014. http://pajaktaxes.blogspot.com/2007/11/ppn-pasal-16d.html.internet.diakses tanggal 8 Desember 2014. http://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopik=39224.internet.diakses tanggal 8 Desember 2014. https://armuhammad.wordpress.com/2012/05/19/bekas-pun-kena-ppn/.internet.diakses tanggal 8 Desember 2014. http://berkahkonsultan.blogspot.com/2014/09/sekilas-tentang-ppn-ataspenjualan.html.internet.diakses tanggal 8 Desember 2014. http://www.bppk.kemenkeu.go.id/berita-pajak/12527-mencari-batas-pengenaan-ppn-pasal16d.internet.diakses tanggal 8 Desember 2014 http://pajakppndestria.blogspot.co.id/2016/07/ppn-atas-penyerahan-bkp-berupa-aktiva.html



171

PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI 1. Dasar Hukum Sebagai dasar hukum mengenakan PPN atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan adalah: a. PMK 163/PMK.03/2012 tanggal 22 oktober 2012 mulai berlaku tanggal 22 november 2012 b. Pasal 16 C UU PPN1984 c. Per dirjen nomor PER 25/PJ/ 2012 atas perubahan per dirjen nomor PER 23/PJ/2012 tanggal 5 november 2012

2. Pengertian Bunyi dari pasal 16 C sebagai berikut : “ PPN dikenakan atas keg iatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjana oleh orang pribadi atau pihak lain yang batasan dan tatacaranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. Sedangkan definisi Kegiatan Membangun Sendiri yang dikutip dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 Pasal 2 Ayat 3 adalah “Kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain”. Namun dalam peraturan tersebut difinisinya belum lengkap karena belum menyebutkan status dari pihak yang melaksanakan kegiatan membangun sendiri. Pengenaan PPN yang dilaksanakan tidak dala kegaitan usaha atau pekerjaan dapat dilakukan apabila pihak yng melaksanakannya yng belum atau tidak dikukuhkan menjaadi PKP. Arti dari belum dikukuhkan adalah pengusaha tersebut sudah berstatus PKP namun belum melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP. Tidak dikukuhkan sebagai PKP artinya adalah pengusaha tersebut adalah pengusaha kecil. Kemudian dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 Pasal 2 Ayat 4 dijelaskan mengenai bangunan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 Pasal 2 Ayat 3 yaitu bangunan tersebut ber upa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau periran dengan kriteria sebagai berikut: a. Konstruksi utamamnya terdiri dari kayu, beton, pasangan batubata, atau bahan sejenis dan/atau baja b. Diperuntukan bagi tempat tinggal atau tempat usaha c. Luas keseluruhan paling sedikit 200m 2

Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak atas Kegiatan Membangun Sendiri Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 pasal 3 ayat 1 dan 2, diatur bahwa: 1. Kegiatan membangun sendiri akan dikenakan PPN dengan tarif sebesar 10% ( sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak.



172

2. Dasar pengenaan pajak atas kegiatan membngun sendiri adalah 20% dari j umlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah.

3. Perhitungan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membngun sendiri. Mengacu pada ketentuan dalam PMK 163/PMK.03/2012 perhitungan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membngun sendiri adalah sebagsi berikut:

PPN = Tarif * DPP DPP = 20* jumlah biaya yang diperlukan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan .

Dibawah ini contoh sederhana dari Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri: a. Bapak Almujib seorang pengusaha yang membuat sebuah rumah tinggal pribadi dengan luas 345m2 dengan biaya-biaya yang dikeluarkan berupa pembelian tanah seharga 1.000.000.000 , biaya bahan baku untuk pembangunan tersmasuk semen, kapur dll 500.000.000 dan membayar gaji mandor dan tukang batu se besar 105.000.000, maka berapakah Pajak pertambahan Nilai yang terutang untuk rumah tersebut? Jawab : DPP = 20% * jumlah biaya yang dibayarkan untuk membangun rumah tersebut kecuali biaya perolehan tanah = 20% * ( 500.000.000 + 105.000.000) = 20% * 605.000.000 = 121.000.000 PPN terutang adalah : Tarif * DPP = 10% * 121.000.000 = 12.100.000 Maka PPN atas kegiatan membangun sendiri yang harus dibayrkan oleh bapak Almujib sebesar 12.100.000

Contoh 2 Bang Tigor sedang membangun rumahnya dengan tidak menggunakan jasa konstruksi. Pembangunan di mulai pada bulan Januari 2015 dan ditargetkan akan selesai pada bulan Desember 2015. Luas bangunan yang dibangun sebesar 250m². Anggaran yang dibuat oleh Bang Tigor untuk membangun rumahnya sebesar Rp 240.000.000,00. Nah, untuk saat terutang PPN KMS, masih banyak masyarakat umum yang belum mengetahui secara benar. Pada peraturannya berdasarkan pasal 4 ayat 1 dikatakan "Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun



173

sendiri dimulai pada saat dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai". Dan pada pasal 5 juga jelas disebutkan bahwa PPN KMS dibayarkan setiap bulan. Jadi untuk contoh di atas, kita asumsikan anggaran biaya diproporsionalkan untuk masing-masing bulan dari awal pembangunan sampai dengan target selesai, sehingga PPN KMS untuk bulan Januari 2015 sebagai berikut: Anggaran pembangunan Jangka waktu pembangunan Biaya bulan Januari 2015

= = =

Rp 240.000.000,00 12 bulan Rp 20.000.000,00

DPP PPN KMS

= =

20% x Rp 20.000.000,00 Rp 4.000.000,00

PPN KMS

= =

10 % x Rp 4.000.000,00 Rp 400.000,00

Dari perhitungan di atas, dapat kita lihat bahwa PPN KMS yang harus disetor bulan Januari 2015 sebesar Rp 400.000,00.

4. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PENYETORAN Adapun cara pengisian SSP bagi orang pribadi atau badan yang sudah memiliki NPWP, dalam pasal 7 ayat 3 dan 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 ditentukan sebgai berikut: 1. Dalam hal tempat bangunan didirakan berada diwilayah kerja KPP wajib pajak terdaftar, kolom NPWP pada SSP diisi dengan NPWP orang pribadi atau badan tersebut . 2. Dalam hal tempat bangunan didirikan berbeda dengan wilayah kerja KPP tempat orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan terdafter maka, kolom NPWP dan Nama pada SSP diisi dengan cara sebagai berikut:

a. Kolom NPWP : 9 DIGIT PERTAMA Diisi dengan angka 0 3 digit berikutnya diisi dengn Kode KPP Pratama yang wilayah kerjanya mencakup wilayah kerja bangunan tang sedang dibangun 3 digit terkhir diisi dengna angka 0 b. Pada kotak “WAJIB Pajka atau penyetor” diisi dengna nama dan NPWP orang pribadi atu badan yang melekukan kegiatan membangun sendiri.  



Apabila orang pribadi atau badan tidak memiliki NPWP, pengisian dilakukan dengan cara sebagai berikut:



174

a. Kolom NPWP diisi dengan sebagai berikut : 9 digit pertama diisi dengan angka 0 3 digit berikutnya diisi dengan kode KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi wilayah bangunan ynag sedang didirikan. b. Pada kotak” wajib pajak/ penyetor “ diisi dengna nama dan alamat orang pribad atau badan yng melkukan kegiatan membangun bangunan tersebut.  

PELAPORAN Dalam pasal 8 peraturan menteri keuangan tersebut ditentukann bahwa: 1. Pada dasarnya orang pribadi ayau badan yang melakukan kegaitan membangun sendiri wajib melaporkan penyetoran PPN yang terutang ke KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan yang sedang didirikan, paling lama akhir masa pajak berikutnya. 2. Dalam hal orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri telah dikukuhkan sebagai PKP, maka pelaporannya dilakukan sebagai berikut: a. Apabila tempat bangunan yang sedang dibangun berada diwilayah kerja KPP Pratama tempat orang pribadai atau badan tersebut dikukuhkan, maka laporan dilakukan melalui SPT Masa PPN dengan melampirkan lembar ke 3 SSP b. Apabila tempat bangunan yang sedang didieikan berbeda dengan wilayah kerja KPP Pratama orsng pribadi atau badan dikukuhka, maka laporan dilakukan melalui SPT Masa PPN dengan melampirkan fotocopy lembar ke3 SSP

5. Surat teguran dan pemeriksaan Surat Teguran diberikan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri akan tetapi tidak memenuhi kewajibannya. Pemeriksaan pajak dilakukan jika dalam jangka waktu 14 hari sejak diterbitkannya surat teguran, or ang pribadi atau badan belum menyetor dan melaporkan PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri



175

PEDOMAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PKP YANG MEMILIKI PEREDARAN USAHA TIDAK MELEBIHI JUMLAH TERTENTU. Didalam PMK 74/PMK.03/2010 mengatur bahwa PKP yang dapat menggunakan pedoma perhitungan pengkreditan pajak masukan adalah pkp yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi 1.800.000.000 dengan syarat : 

Mempunyai peredaran usaha selama 2 tahun belum melebihi 1.800.000.000 untuk setiap tahun buku.



Wajib pajak yang baru dikukuhkan sebagai PKP

Besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan padoman perhitungan pengkreditan pajak masukan sebesar: 60% dari pajak keluaran untuk penyerahan jasa kena pajka 70% dari pajak keluaran untuk penyerahan barang kena pajak Dimana pajak keluaran didapat dari 10% dasar pengenaan pajak. Atau dapat dengan menggunakan tarif efektif sebesar 4% dari dasar pengenaan pajak untuk penyerahan jasa kena pajak 3% dari dasar pengenaan pajak untk barang kena pajak PKP yang menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan tidak dapat membebankan PPN atas penyerahan jasa kena pajak atau barang kena pajak ini sebagai biaya pada saat menghitung pajak penghasilan.

PKP YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA TERTENTU PKP yang melakukan kegiatanb usaha tertentu wajib menggunakan Pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan dalam menghitung pajak masukan yang dapat dikeditkan. Jenis kegiatan usaha tertentu, besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan sebagai berikut: Untuk kegiatan usaha penyerahan kendaraan bermotor bekas ssecara ece ran, besaranay pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah 90% dari pajak keluaran. Dengan kata lain pajak masukan sebasar 1% dari dasar pengenaan pajak. Untuk kegiatan usaha penyerahan emas perhiasan secara eceran, besarnya pajka masukan ynag dapat dikreditkan sebesar 80% dari pajak keluaran. Atau dengan kata lain 2% dari dasar pengenaan pajak.



176

PKP YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN TIDAK TERUTANG PAJAK Berikut ini merupakan contoh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak antara lain :

1. PKP yang melakukan dan/atau memanfaatkan kegiatan usaha terpadu (integrated). Misalnya PKP yang menghasilkan jagung, dan juga mempunyai pabrik minyak jagung (minyak jagung merupakan Barang Kena Pajak), yang sebagian jagung yang dihasilkannya dijual kepada pihak lain dan sebagian lainnya diolah menjadi minyak jagung.

2. PKP yang melakukan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang dan tidak terutang PPN. Misalnya PKP yang bergerak di bidang perhotelan, disamping melakukan usaha jasa di bidang perhotelan, juga melakukan penyerahan jasa persewaan ruangan untuk tempat usaha

3. PKP yang melakukan penyerahan barang dan jasa yang atas pe nyerahannya terutang dan yang tidak terutang PPN. Misalnya PKP yang kegiatan usahanya menghasilkan atau menyerahkan Barang Kena Pajak berupa roti juga melakukan kegiatan di bidang jasa angkutan umum yang merupakan jasa yang tidak dikenakan PPN.

4. PKP yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang terutang P PN dan yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Misalnya pengusaha pembangunan perumahan yang melakukan penyerahan berupa rumah mewah yang terutang PPN dan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Untuk Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak sebagaimana tersebut di atas, perlakuan pengkreditan Pajak Masukan adalah sebagai berikut : 1. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Ke na Pajak yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan seluruhnya, seperti misalnya : a) Pajak Masukan untuk perolehan mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi minyak jagung;



177

b) Pajak Masukan untuk perolehan alat-alat perkantoran yang hanya digunakan untuk kegiatan penyerahan jasa persewaan kantor.

2. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena P ajak yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan seluruhnya, seperti misalnya : a) Pajak Masukan untuk pembelian traktor dan pupuk yang digunakan untuk perkebunan jagung, karena jagung bukan merupakan Barang Kena P ajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; b) Pajak Masukan untuk pembelian truk yang digunakan untuk jasa angkutan umum, karena jasa angkutan umum bukan merupakan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; c) Pajak Masukan untuk pembelian bahan baku yang digunakan untuk membangun rumah sangat sederhana, karena atas penyerahan rumah sangat sederhana dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. 3. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena P ajak yang belum dapat dipastikan penggunaannya untuk penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, pengkreditannya menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan sebagaimana diatur dalam PMK No. 78/PMK.011/2010 sttd PMK No. 135/PMK.011/2014. Misalnya : a) Pajak Masukan untuk perolehan truk yang digunakan baik untuk perkebunan jagung maupun untuk pabrik minyak jagung; b) Pajak Masukan untuk perolehan komputer yang digunakan baik untuk kegiatan penyerahan jasa perhotelan maupun untuk kegiatan penyerahan jasa persewaan kantor. Waktu Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dari hasil penghitungan kembali, diperhitungkan dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pada suatu Masa Pajak, paling lama pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku.

Penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tidak perlu dilakukan dalam hal masa manfaat Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak telah berakhir.



178

Sumber : Diolah penulis berdasarkan PMK Nomor 78/PMK.03/2010

Contoh Penghitungan Kembali Pajak Masukan

Contoh 1: 1. Pengusaha Kena Pajak B adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pembuatan sepatu. 2. Pada bulan Januari 2014, Pengusaha Kena Pajak B tersebut membeli generator listrik yang dimaksudkan untuk digunakan seluruhnya untuk kegiatan pabrik dengan nilai perolehan sebesar Rp100.000.000,00 dengan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp10.000.000,00. 3. Pajak Masukan atas perolehan generator listrik sebesar Rp10.000.000,00 secar a keseluruhan dikreditkan pada Masa Pajak Januari 2014. 4. Masa manfaat generator listrik tersebut sebenarnya adalah 5 (lima) tahun, tetapi untuk penghitungan kembali Pajak Masukan ini, masa manfaat generator listrik tersebut ditetapkan 4 (empat) tahun, sehingga alokasi pengkreditan Pajak Masukan untuk setiap tahunnya adalah sebesar: Rp 10.000.000,00 --------------------- = Rp2.500.000,00 4 5. Selama tahun 2014 ternyata generator listrik tersebut digunakan:



179

a. untuk bulan Januari sampai dengan Juni 2014: i. 10% untuk perumahan karyawan dan direksi; ii. 90% untuk kegiatan pabrik, dan b. untuk bulan Juli sampai dengan Desember 2014: i. 20% untuk perumahan karyawan dan direksi; ii. 80% untuk kegiatan pabrik. Berdasarkan data tersebut di atas, rata-rata penggunaan generator listrik untuk kegiatan pabrik adalah: 90% + 80% -------------- = 85% 2 6. Penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk tahun buku 2014 dapat dilakukan paling lambat pada Masa Pajak Maret 2015. Pengusaha Kena Pajak B melakukan penghitungan kembali Pajak Masukan pada Masa Pajak Februari 2015. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk tahun buku 2014 seharusnya sebesar:

Rp10.000.000,00 85% x --------------------- = Rp2.125.000,00 4 7. Pajak Masukan yang harus diperhitungkan kembali dengan mengurangi Pajak Masukan untuk Masa Pajak Februari 2015 adalah sebesar: Rp2.500.000,00 - Rp2.125.000,00 = Rp375.000,00 8. Penghitungan kembali Pajak Masukan seperti perhitungan di atas dilakukan sampai dengan masa manfaat generator listrik berakhir. Contoh 2: Pengusaha Kena Pajak D adalah perusahaan yang menghasilkan jagung, dan memproses jagung tersebut menjadi minyak jagung yang merupakan Barang Kena Pajak, dengan titip olah menggunakan fasilitas pengolahan Pengusaha Kena Pajak E. Selanjutnya, Pengusaha Kena Pajak D hanya menjual minyak jagung.



180

Pada bulan Maret 2014, Pengusaha Kena Pajak D membayar jasa titip olah kepada Pengusaha Kena Pajak E sebesar Rp25.000.000,00 dengan Paj ak Pertambahan Nilai sebesar Rp2.500.000,00. Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak D pada masa Maret 2014 adalah sebesar Rp2.500.000,00

Contoh 3: 1. Pengusaha Kena Pajak N adalah perusahaan integrated (terpadu) yang bergerak di bidang perkebunan jagung dan pabrik minyak jagung. Sebagian jagung yang dihasilkannya diolah lebih lanjut menjadi minyak jagung dan sebagian lainnya dijual kepada pihak lain. 2. Pada bulan April 2014, Pengusaha Kena Pajak N membeli truk y ang digunakan baik untuk perkebunan jagung maupun untuk pabrik minyak jagung dengan harga perolehan sebesar Rp200.000.000,00 dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp20.000.000,00. 3. Berdasarkan data-data yang dimiliki, diperkirakan persentase rata-rata jumlah penyerahan minyak jagung terhadap penyerahan seluruhnya adalah sebesar 70%, sedangkan 30% merupakan penyerahan jagung kepada pihak lain. 4. Berdasarkan data tersebut maka Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak April 2014 sebesar: Rp20.000.000,00 x 70% = Rp14.000.000,00 5. Selanjutnya diketahui bahwa total peredaran usaha selama tahun buku 2014 adalah Rp100.000.000.000,00, yang berasal dari penjualan jagung kepada pihak lain sebesar Rp40.000.000.000,00 dan penjualan minyak jagung sebesar Rp60.000.000.000,00. 6. Masa manfaat truk sebenarnya adalah 5 (lima) tahun, tetapi untuk tujuan penghitungan Pajak Masukan berdasarkan Peraturan Menteri ini ditetapkan 4 (empat) tahun. 7. Penghitungan kembali Pajak Masukan atas perolehan truk yang dapat dikreditkan selama tahun buku 2014 yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2015 adalah: Rp60.000.000.000,00

Rp20.000.000,00

------------------------ X ------------------- = Rp3.000.000,00 Rp100.000.000.000,00

4



181

8. Alokasi Pajak Masukan atas perolehan truk untuk tiap tahun buku sesuai masa manfaat truk tersebut adalah: Rp14.000.000,00 ------------------- = Rp 3.500.000,00 4 9. Pajak Masukan yang harus diperhitungkan kembali dengan mengurangi Pajak Masukan untuk Masa Pajak Maret 2015 adalah sebesar: Rp3.500.000,00 - Rp3.000.000,00 = Rp500.000,00 10. Penghitungan kembali Pajak Masukan seperti perhitungan di atas dilakukan setiap tahun sampai dengan masa manfaat truk berakhir. Contoh 4: 1. Kelanjutan dari contoh 3, diketahui bahwa total peredaran usaha selama tahun buku 2015 adalah Rp100.000.000.000,00, yang berasal dari penjualan jagung sebesar Rp10.000.000.000,00 dan penjualan minyak jagung sebesar Rp90.000.000.000,00. 2. Penghitungan kembali Pajak Masukan atas perolehan truk yang dapat dikreditkan selama tahun buku 2015 yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2016 adalah: Rp90.000.000.000,00 ------------------------

Rp20.000.000,00 X ------------------- = Rp4.500.000,00

Rp100.000.000.000,00

4

3. Alokasi Pajak Masukan atas perolehan truk untuk tiap tahun buku sesuai masa manfaat truk tersebut adalah: Rp14.000.000,00 ------------------- = Rp3.500.000,00 4 4. Jadi Pajak Masukan yang harus diperhitungkan kembali dengan menambah Pajak Masukan untuk Masa Pajak Maret 2016 adalah sebesar: Rp4.500.000,00 - Rp3.500.000,00 = Rp 1.000.000,00 Contoh 5:



182

1. Kelanjutan dari contoh 4, diketahui bahwa total peredaran usaha selama tahun buku 2016 adalah Rp100.000.000.000,00, yang berasal dari penjualan jagung sebesar Rp30.000.000.000,00 dan penjualan minyak jagung sebesar Rp70.000.000.000,00. 2. Penghitungan kembali Pajak Masukan atas perolehan truk yang dapat dikreditkan selama tahun buku 2016 yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2017 adalah: Rp70.000.000.000,00

Rp20.000.000,00

------------------------ X ------------------- = Rp3. 500.000.000 Rp100.000.000.000,00

4

3. Alokasi Pajak Masukan atas perolehan truk untuk tiap tahun buku sesuai masa manfaat truk tersebut adalah: Rp14.000.000,00 ------------------- = Rp3.500.000,00 4 4. Pajak Masukan yang harus diperhitungkan kembali adalah sebesar: Rp3.500.000,00- Rp3.500.000,00 = Rp0,00

Contoh 6: 1. Kelanjutan dari contoh 5, diketahui bahwa total peredaran usaha selama tahun buku 2017 adalah Rp100.000.000.000,00, yang berasal dari penjualan jagung sebesar Rp50.000.000.000,00 dan penjualan minyak jagung sebesar Rp50.000.000.000,00. 2. Penghitungan kembali Pajak Masukan atas perolehan truk yang dapat dikreditkan selama tahun buku 2017 yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2018 adalah: Rp 50.000.000.000,00

Rp20.000.000,00

------------------------- X -------------------- = Rp2.500.000.000 Rp 100.000.000.000,00

4

3. Alokasi Pajak Masukan atas perolehan truk untuk tiap tahun buku sesuai masa manfaat truk tersebut adalah: Rp14.000.000,00 ------------------- = Rp3.500.000,00

4



183

4. Pajak Masukan yang harus diperhitungkan kembali dengan mengurangi Pajak Masukan untuk Masa Pajak Maret 2018 adalah sebesar: Rp3.500.000,00- Rp2.500.000,00 = Rp1.000.000,00 5. Penghitungan Pajak Masukan sebagaimana perhitungan di atas tidak perlu lagi dilakukan pada tahun 2019. Contoh 7: 1. Pengusaha Kena Pajak N tersebut pada contoh 3, pada bulan Mei 2014 membeli bahan bakar solar untuk truk yang digunakan baik untuk sektor perkebunan dan distribusi jagung kepada pihak lain maupun untuk sektor pabrikasi dan distribusi minyak jagung sebesar Rp50.000.000,00 dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp5.000.000,00; 2. Pengusaha Kena Pajak dimaksud mengkreditkan Pajak Masukan tersebut berdasarkan perkiraan persentase perbandingan jumlah penyerahan yang terutang Pajak terhadap penyerahan seluruhnya sebesar 70%, sehingga Pajak Masukan yang dikreditkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2014 adalah sebesar: Rp5.000.000,00 x 70% = Rp3.500.000,00 3. Selanjutnya diketahui bahwa total peredaran usaha selama tahun buku 2014 adalah Rp100.000.000.000,00, yang berasal dari penjualan jagung sebesar Rp40.000.000.000,00 dan penjualan minyak jagung sebesar Rp60.000.000.000,00 4. Penghitungan kembali Pajak Masukan atas perolehan bahan bakar solar untuk truk yang dapat dikreditkan selama tahun buku 2014 yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2015 adalah: Rp60.000.000.000,00 ------------------------ X Rp5.000.000,00 = Rp3.000.000,00 Rp100.000.000.000,00 5. Pajak Masukan atas perolehan bahan bakar solar untuk truk yang telah dikreditkan pada Masa Pajak Mei tahun 2014 adalah Rp3.500.000,00 6. Pajak Masukan yang harus diperhitungkan kembali dengan mengurangi Pajak Masukan untuk Masa Pajak Maret 2015 adalah sebesar: Rp3.500.000,00 - Rp3.000.000,00 = Rp500.000,00



184

Contoh 8: 1. Sama dengan contoh 7, namun diketahui total peredaran usaha selama tahun buku 2014 adalah Rp100.000.000.000,00, yang berasal dari penjualan jagung sebesar Rp10.000.000.000,00 dan penjualan minyak jagung sebesar Rp90.000.000.000,00 2. Penghitungan kembali Pajak Masukan atas perolehan bahan bakar solar untuk truk yang dapat dikreditkan selama tahun buku 2014 yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2015 adalah: Rp90.000.000.000,00 ------------------------ x Rp5.000.000,00 = Rp4.500.000,00 Rp100.000.000.000,00 3. Pajak Masukan atas perolehan bahan bakar solar untuk truk yang telah dikreditkan pada Masa Pajak Mei tahun 2014 adalah Rp3.500.000,00 4. Jadi, Pajak Masukan yang harus diperhitungkan kembali dengan menambah Pajak Masukan untuk Masa Pajak Maret 2015 adalah sebesar: Rp4.500.000,00 - Rp3.500.000,00 = Rp1.000.000,00 Maaf apabila ada kesalahan

Sumber: Modul PPN http://ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=38


SIMULTAX PERSIAPAN UAS GENAP DIII PAJAK TK 2 | Pajak Internasional

185

Pokok Bahasan : 9. Pemajakan atas Penghasilan dan Harta dan Modal dalam P3B 10. Pemajakan atas Penghasilan Lainnya dalam P3B



186



187



188



189



190

Pokok Bahasan 11 :

Ketentuan Khusus dalam P3B Mutual Agreement Procedure (MAP) Apabila penduduk suatu negara pihak pada persetujuan menganggap bahwa tindakan-tindakan salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan persetujuan ini, maka terlepas dari cara-cara penyelesaian yang diatur dalam perundangan-undangan nasional di masing-masing negara, ia dapat mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang di negara pihak pada persetujuan di mana ia menjadi penduduk negara itu. Mutual Agreement Procedure (MAP) adalah prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B.

MAP dilaksanakan dalam hal terdapat: a. permintaan yang diajukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia; b. permintaan yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia yang telah menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B sehubungan dengan ketentuan non diskrimasi (Antidiscrimination) dalam P3B yang berlaku; c. permintaan yang diajukan oleh Negara Mitra P3B; atau d. hal yang dianggap perlu oleh dan atas inisiatif Direktur Jenderal Pajak. Anti-discrimination : Warga negara dari suatu negara pihak pada persetujuan tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun yang berkaitan dengan pengenaan pajak di negara pihak lainnya pada persetujuan yang berlainan atau lebih memberatkan dari pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban yang dimaksud, yang dapat dikenakan terhadap warga negara dari negara lainnya dalam keadaan yang sama. Assistance of Tax Collection : Dalam ketentuan ini diatur bahwa salah satu negara pihak persetujuan dapat meminta bantuan kepada negara lainnya untuk melakukan penagihan pajak yang terutang.

Exchange of Information (EoI) Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua negara pihak pada persetujuan akan melakukan tukar-menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan ini atau untuk melaksanakan undang-undang nasional negara masing-masing mengenai pajak-pajak yang dicakup persetujuan dan sepanjang pengenaan pajak menurut undang-undang negara yang bersangkutan tidak bertentangan dengan persetujuan ini, khususnya untuk mencegah terjadinya penggelapan atau penyelundupan pajak. The Automatic Exchange of Information (AEoI) merupakan standar untuk pertukaran otomatis informasi finansial dalam masalah pajak. Dalam standar AEoI t erjadi kesepakatan bersama untuk membuka dan memberikan akses ke informasi keuangan di dalam negeri kepada otoritas pajak negara lain dan memperoleh akses ke informasi keuangan di luar negeri secara otomatis. AEoI diprakarsai oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) atau organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pengembangan, dengan masukan dari yuridiksi lain dan konsultasi dengan lembaga keuangan. Berikut ini beberapa poin ketentuan yang tercantum dalam AEoI : a. Standar AEoI mengharuskan lembaga keuangan untuk melaporkan informasi tentang rekening yang dimiliki oleh individu non-penduduk dan badan (termasuk trust dan yayasan) untuk administrasi pajak mereka.



191

b. Administrasi pajak akan aman mengirimkan informasi ke negara-negara pemegang rekening secara tahunan. c. Standard AEoI tidak hanya mewajibkan bank untuk melaporkan, tetapi juga lembaga kustodian, entitas investasi tertentu, dan perusahaan asuransi. Jenis informasi akun yang akan dilaporkan meliputi saldo rekening, bunga, dividen, dan penjualan dan penebusan hasil aset keuangan dsb. Tujuan dari adanya AEoI diantaranya yaitu : 

  

untuk mencegah praktik penggelapan pajak maupun penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak, yang menyembunyikan penghasilan atau aset keuangannya di luar negeri. meningkatkan international tax compliance. untuk memulihkan penerimaan pajak yang hilang untuk wajib pajak non-compliant. memperkuat upaya internasional untuk meningkatkan transparansi, kerjasama, dan akuntabilitas di antara lembaga keuangan dan administrasi pajak.

Pokok Bahasan 12 :

Pencegahan Penghindaran Pajak Tax Planning, Tax Avoidance, Tax Evasion 1. Tax Planning

Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manjemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Udang-Undang Perpajakan yang berlaku. Tax Planning adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. secara teoritis, tax planning dikenal sebagai effective tax planning, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (tax saving) melalui prosedur penghindaran pajak (tax avoidance) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan (Hoffman, 1961). 2. Tax Avoidance

Tax avoidance adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh seseorang untuk menghindari pajak dengan cara-cara yang legal. Meski legal, tax avoidance menunjukkan perilaku ketidakpatuhan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tax avoidance dilakukan dengan caracara yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku, yaitu memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan 3. Tax Evasion

Tax evasion adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh seseorang untuk menghindari pajak dengan cara-cara yang ilegal. Wajib pajak melakukan usaha-usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuanketetuan pajak yang berlaku .

General Anti Avoidance Rules (GAAR) Atau GAAR adalah ketentuan anti penghindaran pajak untuk mencegah transaksi yang sematamata dilakukan oleh wajib pajak untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.



192

Specific Anti Avoidance Rules (SAAR) yaitu ketentuan anti penghindaran pajak atas transaksi seperti : 

transfer pricing,



thin capitalization,



treaty shopping, dan



controlled foreign corporation (CFC).

1. Transfer Pricing

Adalah wilayah dalam hukum pajak dan ekonomi untuk meyakinkan bahwa penentuan harga yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang berhubungan istimewa atas pengalihan barang, jasa, dan harta tak berwujud telah sesuai dengan prinsip arm’s length . Prinsip arm’s length:

Prinsip yang mensyaratkan pihak-pihak yang berhubungan istimewa menentukan harga yang sama, royalti dan imbalan lain dalam transaksi yang terkendali (controlled transaction) dengan harga, royalti, atau imbalan lain dalam transaksi yang tidak terkendali (uncontrolled transaction) dalam kondisi yang dapat diperbandingkan (comparable circumstances).

2. Thin Capitalization

Suatu perusahaan disebut thinly capitalized apabila terdapat perbandingan yang tinggi antara : modal hutang (debt capital) dan modal ekuitas (equity capital). Kriteria yang umumnya diterapkan untuk menyebut suatu perusahaan sebagai thinly capitalized adalah rasio capital gear, leverage, atau DER. Pasal 18 ayat (1) UU PPh:

Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak ber dasarkan Undang‐undang ini. Pasal 18 ayat (3) UU PPh:

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya‐plus, atau metode lainnya. 3. Treaty Shopping/ Treaty Abuse

Situasi dimana seseorang yang tidak berhak atas manfaat tax treaty, namun menggunakan individu lain atau badan hukum lain sehingga dapat memperoleh manfaat tax treaty yang tidak tersedia secara langsung. Pengertian Penyalahgunaan P3B (Treaty Abuse) menurut DJP: 

Transaksi yang tidak mempunyai substansi ekonomi dilakukan dengan menggunakan skema/struktur sedemikian rupa dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B;







193

Transaksi dengan struktur/skema yang format hukumnya ( legal form) berbeda dengan substansi ekonomisnya ( economic substance) sedemikian rupa dengan maksud sematamata untuk memperoleh manfaat P3B; atau Penerima penghasilan bukan merupakan pemilik manfaat yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan ( beneficial owner ).

4. Controlled Foreign Corporation (CFC)

CFC Rules adalah ketentuan pencegahan atas penghindaran pajak yang dilakukan oleh WP dalam negeri yang melakukan pengalihan penghasilan ke perusahaan terkenda li yang berada di negaranegara yang mengenakan pajak rendah atau tidak mengenakan pajak. Pasal 18 ayat (2) UU PPh:

Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut: 



besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau secara bersama‐sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.

Tax Haven Countries Adalah negara yang dianggap “surga pajak”, yaitu kebijakan pajak suatu negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas pajak, berupa penetapan tarf pajak yang rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali. Tujuannya agar peghasilan penduduk negara lain bisa dialihkan ke negara tersebut. (Lampiran Khusus (3A, 3A-1 dan 3A-2, at au 3B, 3B-1 dan 3B-2) PER-34/PJ/2010) 







Negara yang mengenakan tarif pajak rendah atau negara yang tidak mengenakan PPh; atau Negara yang menerapkan kebijakan kerahasiaan bank dan tidak melakukan pertukaran informasi. Negara yang mengenakan tarif rendah adalah negara yang me ngenakan tarif pajak atas penghasilan lebih rendah 50% dari tarif badan di Indonesia. (untuk tahun 2009 lebih rendah dari 14% dan untuk tahun 2010 lebih rendah dari 12,5%) Negara yang menerapkan kebijakan kerahasiaan bank dan tidak melakukan pertukaran informasi adalah negara atau jurisdiksi yang berdasarkan perundang-undangannya melarang pemberian informasi nasabahnya, termasuk untuk keperluan informasi yang berkaitan dengan perpajakan

Hubungan Istimewa (Associated Enterprises) Menurut Psl 18 ayat 4 UU PPh, Hubungan Istimewa jika: 1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; 2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau Lebih Wajib Paj ak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau 3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat Elements of associated enterprises (Hubungan Istimewa) :



194

1. De Jure Control: shareholding/voting rights =ada hak suara. 2. De Facto Control: power to govern financial and operational policies of enterprise to own benefit

Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa Transaksi antara pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan. Dalam penjelasan definisi tersebut diuraikan lebih lanjut bahwa termasuk sebagai pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah perusahaan dibawah pengendalian satu atau lebih perantara (intermediaries), perusahaan asosiasi (associated company); perorangan yang memiliki hak suara yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat ; k aryawan kunci; dan perusahaan yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang berpengaruh signifikan. Dalam ketentuan peraturan perpajakan, transaksi hubungan istimewa mendapat perhatian yang khusus, terlebih jika transaksi tersebut disinyalir dilakukan untuk tujuan penghindaran pajak dengan cara melaporkan penghasilan kurang dari yang semestinya atau pembebanan biaya yang tidak wajar. Transaksi hubungan istimewa dapat juga menyebabkan penentuan harga penyerahan sebagai dasar perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menjadi lebih kecil dari yang semestinya. Walaupun sebenarnya ketentuan perpajakan kurang berimbang, karena hanya menitikberatkan pada transaksi yang berakibat berkurangnya potensi penerimaan pajak, akan tetapi tidak mengatur jika transaksi hubungan istimewa tersebut mengakibatkan penghasilan menjadi lebih besar atau pembebanan biaya menjadi lebih kecil dibandingkan dengan transaksi dengan menggunakan harga pasar wajar



Pokok Bahasan 13 dan 14

195

:

Transaksi Yang Dilakukan Oleh Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa (Transfer Pricing) Pengertian transfer pricing Adalah wilayah dalam hukum pajak dan ekonomi untuk meyakinkan bahwa penentuan harga yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang berhubungan istimewa atas pengalihan barang, jasa, dan harta tak berwujud telah sesuai dengan prinsip arm’s length. Merupakan kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi antarpihak yang dipengaruhi hubungan istimewa. Transfer pricing sendiri sebenarnya adalah istilah yang netral, namun sering kali transfer pricing dikonotasikan sebagai praktik penghindaran pajak yang dilakukan para pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa.

Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principles) Prinsip yang mensyaratkan pihak-pihak yang berhubungan istimewa menentukan harga yang sama, royalti dan imbalan lain dalam transaksi yang terkendali (controlled transaction) dengan harga, royalti, atau imbalan lain dalam transaksi yang tidak terkendali (uncontrolled transaction) dalam kondisi yang dapat diperbandingkan (comparable circumstances). Apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam tr ansaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding 

Sebanding (To Be Comparable)

“None of the differences (if any) between the situations being compared could materially effect t he condition being examined, or that reasonably accurate adjustments can be made to eliminate the effect of any such differences”

(Par. 1.33 OECD TP Guidelines 2010) Tidak terdapat perbedaan secara material antara transaksi afiliasi dengan transaksi independen yang dapat mempengaruhi harga atau laba yang diperbandingkan dan seandainya terdapat perbedaan, perbedaan tersebut dapat disesuaikan (Pasal 4 ayat (1) PER-43/PJ/2010) 

Konsep Kesebandingan

Dapat diperbandingkan ( comparable) adalah :





tidak ada perbedaan yang signifikan di antara pihak yang diperbandingkan,



Ada perbedaan tetapi tidak signifikan



Jika terdapat perbedaan, dapat dilakukan penyesuaian untuk mengurangi perbedaan tersebut sehingga dapat diperbandingkan .

Transfer Pricing Rules:

PER-43/2010 jo PER-32/PJ/2011 Langkah-langkah menentukan arms’ length price:



196

1. Melakukan Comparability Analysis dan Penentuan Comparables/pembanding 2. Menentukan Transfer Pricing Method 3. Menentukan harga/laba wajar berdasarkan langkah 1 dan langkah 2 4. Mendokumentasikan pelaksanaan langkah- langkah penerapan arm’s length principle. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm’s Length Principle / ALP) mendasarkan pada no rma bahwa harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar (Fair Market Value / FMV).

Analisis kesebandingan 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Analisis Kesebandingan

OECD Guidelines Para 1.19 – 1.35 1. 2. 3. 4. 5.

Karakteristik barang dan/atau jasa Analisis Fungsional Persyaratan Kontrak Kondisi Perekonomian Strategi Bisnis

1. Karakteristik Barang Dan/Atau Jasa (Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) PER-43/PJ/2010) Barang berwujud :     

Ciri-ciri fisik barang. Kualitas barang. Daya tahan barang. Tingkat ketersediaan barang. Jumlah penawaran barang.

Barang tidak berwujud :    

Jenis transaksi. Jenis barang tidak berwujud yang diserahkan. Jangka waktu dan tingkat perlindungan yang diberikan. Potensi manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan barang tidak berwujud tersebut.

Jasa

Sifat dan jenis jasa. Cakupan pemberian jasa. 2. Analisis Fungsional (Pasal 7 PER-43/PJ/2010)  

Yang harus dipertimbangkan dalam melakukan analisis fungsional : 1. Fungsi utama yang dilakukan oleh perusahaan (contoh : desain, pemasaran, penelitian, pengembangan, manajemen, promosi, dll). 2. Aktiva yang digunakan (contoh : tanah, bangunan, harta tidak berwujud). 3. Risiko yang ditanggung oleh perusahaan (contoh : risiko pasar, risiko persediaan, dll).



197

3. Persyaratan Kontrak (Pasal 8 PER-43/PJ/2010) Tingkat tanggung jawab.   

Risiko. Pembagian keuntungan.

4. Kondisi Perekonomian (Pasal 9 PER-43/PJ/2010)     

Keadaan geografis. Luas pasar. Tingkat persaingan . Tingkat permintaan dan penawaran. Tingkat ketersediaan barang atau jasa pengganti.

5. Strategi Bisnis (Pasal 10 PER-43/PJ/2010) Inovasi dan pengembangan produk baru.  Tingkat penetrasi pasar.  



Kebijakan usaha lainnya.

Internal & External Comparables Internal :

Taxpayer (tested party) sells the same of similar products or provides the same or similar services under comparable conditions to unrelated (independent) parties. External :

Unrelated/third parties perform similar functions and sell the same o r similar products or provide the same or similar services to unrelated parties under similar conditions

Metode transfer pricing 

DGT endorsed the use of 5 TP methods: Traditional Transaction Methods:

1. Comparable Uncontrolled Price (CUP) Method; 2. Resale Price Method (RPM); 3. Cost Plus Method (CPM); Transactional Profit Methods:

1. Profit Split Method (PSM); and



198

2. Transactional Net Margin Method (TNMM).

A. Traditional Transaction Method 1. Comparable Uncontrolled Price (CUP) M ethod; Metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa Keunggulan

• Most direct and reliable way to apply the arm’s length principle

Kelemahan

Tepat diterapkan pada

• Membutuhkan tingkat kesebandingan tinggi atas jenis produk.

• Produk yang sama dijual kepada associated

• Pada praktiknya sulit untuk menemukan transaksi pembanding sejenis tanpa adanya perbedaan yang berpengaruh material terhadap harga.

• Produk yang sama dijual oleh independent enterprise seperti halnya yang dijual oleh associated enterprises . (external comparable)

enterprise and independent enterprise(s) (internal comparable)

• Khususnya diterapkan untuk pasar komoditas dan interest rates



199

2. Resale Price Method (RPM); Metode harga penjualan kembali Keunggulan

• Perbedaan produk kurang signifikan, yaitu kurang berpengaruh material terhadap profit margin daripada harga. • Lebih sedikit membutuhkan comparability adjustments dibandingkan CUP method untuk memperhitungkan perbedaan produk, karena fokus pada analisis FAR.

Kelemahan

Sesuai diterapkan untuk

• Gross profit margins mungkin dipengaruhi oleh management efficiency dsb. yang berpengaruh terhadap profitabilitas tapi tidak berpengaruh pada harga barang atau jasa .

• Marketing operations (distributor not adding significant value to the product )

• Pentingnya konsistensi akuntansi untuk analisis kesebandingan. • Resale price method sulit digunakan ketika (i) barang diproses lebih lanjut untuk dijual kembali, atau (ii) reseller berkontribusi substansial untuk menciptakan atau mempertahankan IP yang berkaitan dengan produk (misal trademarks, tradenames).

3. Cost Plus Method (CPM); Keunggulan

Kelemahan

• Perbedaan produk kurang signifikan, yaitu kurang berpengaruh material terhadap profit margin daripada harga.

• Pada praktiknya sulit untuk menentukan basis cost yang tepat.

• Membutuhkan kesebandingan produk yang lebih rendah daripada CUP method .

• Cost yang terjadi tidak selalu menjadi penentu tingkat laba

• Lebih sedikit membutuhkan comparability adjustments dibandingkan CUP method untuk memperhitungkan perbedaan produk, karena fokus pada analisis FAR.

• Cost yang terjadi tidak selalu berkaitan dengan market price.

Tepat diterapkan pada

• (Contract) Manufacturer, khususnya semi finished goods

• (Contract) R&D • Service Provider

• Diperlukan konsistensi standar akuntansi dalam penerapan kesebandingan.

B. Transactional Profit Methods Uses net profitability to judge transfer pricing  

Must be transactional o Total profit comparisons can only be used to select cases but not to examine them!



200

1. Profit Split Method (PSM) Keunggulan

• Lebih fleksibel dalam memperhitungkan specific, possibly unique, facts and circumstances of the associated enterprises that are not present in independent enterprises. • Cenderung kurang mendasarkan informasi dari independent enterprises

• Kecil kemungkinan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi afiliasi akan menghasilkan profit yang ekstrim atau mustahil karena semua pihak yang bertransaksi dievaluasi.

Kelemahan

Sesuai diterapkan untuk

• Sulit untuk mendapatkan akses informasi dari foreign affiliates, khususnya ketika

Residual Profit Split (Residual Analysis):

foreign affiliate is the parent company or a sister company daripada a subsidiary of the taxpayer

• Sulit mengukur kombinasi revenue dan costs untuk semua associated enterprises yang berpartisipasi dalam controlled transactions, yang membutuhkan metode pembukuan dengan basis yang sama dan membuat penyesuaian dalam praktik akuntansi dan mata uang. • Ketika diaplikasikan untuk operating profit, mungkin sulit untuk mengidentifikasi operating expenses yang berkaitan dengan transaksi tersebut dan mengalokasikan cost antar transaksi dan aktivitas lain dari perusahaan afiliasi.

• Highly integrated transactions, e.g. global trading of financial instruments • Transactions where both parties make unique and valuable contributions (e.g. intangibles) to the transaction Residual Profit Split (Residual Analysis):

• Highly integrated transactions, e.g. global trading of financial instruments • Transactions where both parties make unique and valuable contributions (e.g. intangibles) to the transaction

• Two-sided approach dapat digunakan untuk mencapai keekonomian skala yang dapat memuaskan baik WP maupun kantor pajak.

2. Transactional Net Margin Method (TNMM) TNMM examines the net profit margin relative to an appropriate base (e.g. costs,  sales, assets) that a taxpayer realizes from a controlled transaction 

Must be applied in a manner consistent with resale price / cost plus method

TNMM compared to cost plus / resale price method 



Cost Plus/Resale Price methods use gross profit margins computed after direct and indirect production/selling costs o no clear line, allowing for some variation in practice, but generally excludes most operating expenses o e.g. selling, general, and administrative expenses would be excluded TNMM uses net profit margins, i.e. net profit margin computed after all operating expenses (except interest, taxes and extraordinary items) Keunggulan

• Net profit indicators ( e.g. return on assets, operating profit to sales,

Kelemahan

• Net profit indicator dapat dipengaruhi oleh faktor

Sesuai digunakan untuk Cost Plus Analogue:



etc.) kurang dipengaruhi oleh perbedaan transaksional daripada harga.

• Net profit indicators lebih toleran terhadap perbedaan beberapa fungsi antara controlled and uncontrolled transactions . • Net profit indicators dapat menghindari masalah ketersediaan data publik terkait dengan klasifikasi biaya pada gross atau operating profits.

yang tidak berpengaruh signifikan terhadap harga atau gross margins, sehingga sulit menentukan arm’s length net profit indicators yang handal.

• WP mungkin tidak memiliki akses terhadap specific information on the net profits dari transaksi pembanding.

201

• (Contract) Manufacturer • Service Provider not adding significant unique intangibles Resale Price Analogue:

• Distributor not adding significant value to the product Asset Based TNMM:

• Manufacturer if reasonably reliable comparables for Cost Plus or cost based TNNM unavailable

Dokumentasi transfer pricing Wajib pajak wajib menyelenggarakan dan menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-undang KUP dan peraturan pelaksanannya. Termasuk dalam pengertian dokumen meliputi dokumen yang menjadi dasar penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Wajib pajak wajib menyampaikan dokumentasi transfer pricing, yang terdiri atas satu tes dokumen induk dan set lampiran dari dokumen induk. Wajib pajak dapat menentukan sendiri jenis dan bentuk dokumen yang disesuaikan dengan bidang usahanya sepanjang dokumen tersebut mendukung penggunaan metode penentuan harga wajar atau laba wajar yang dipilih, termasuk laporan keuangan yang tersegmentasi. Dokumen penentuan harga wajar yang harus disediakan oleh wajib pajak sekurang-kurangnya mencakup hal berikut: 1. Gambaran perusahaan secara rinci seperti struktur kelompok usaha, struktur kepemilikan, struktur organisasi, aspek-aspek operasional kegiatan usaha, daftar pesaing usaha, dan gambaran lingkungan usaha. 2. Kebijakan penetapan harga dan/ atau penetapan alokasi biaya. 3. Hasil analisis kesebandingan atas karakteristik produk yang diperjualbelikan, hasil analisis fungsional, kondisi ekonomi, ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian, dan st rategi usaha. 4. Pembanding yang terpilih 5. Catatan mengenai penerapan metode penentuan harga wajar atau laba wajar yang dipilih oleh wajib pajak serta alasan penolakan metode yang tidak dipilih.



Pokok Bahasan 15

202

:

Penghidaran Pajak Internasional 5. Treaty Shopping/ Treaty Abuse Situasi dimana seseorang yang tidak berhak atas manfaat tax treaty, namun menggunakan individu lain atau badan hukum lain sehingga dapat memperoleh manfaat tax treaty yang tidak tersedia secara langsung. Pengertian Penyalahgunaan P3B (Treaty Abuse) menurut DJP: 





Transaksi yang tidak mempunyai substansi ekonomi dilakukan dengan menggunakan skema/struktur sedemikian rupa dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B; Transaksi dengan struktur/skema yang format hukumnya ( legal form) berbeda dengan substansi ekonomisnya ( economic substance) sedemikian rupa dengan maksud sematamata untuk memperoleh manfaat P3B; atau Penerima penghasilan bukan merupakan pemilik manfaat yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan ( beneficial owner ).

6. Controlled Foreign Corporation (CFC) CFC Rules adalah ketentuan pencegahan atas penghindaran pajak yang dilakukan oleh WP dalam negeri yang melakukan pengalihan penghasilan ke perusahaan terkenda li yang berada di negaranegara yang mengenakan pajak rendah atau tidak mengenakan pajak. Pasal 18 ayat (2) UU PPh:

Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut: 



besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau secara bersama‐sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.



203

7. Thin Capitalization Capitalization Suatu perusahaan disebut thinly capitalized apabila terdapat perbandingan yang tinggi antara : modal hutang (debt capital) dan modal ekuitas (equity capital). Kriteria yang umumnya diterapkan untuk menyebut suatu perusahaan sebagai thinly capitalized adalah rasio capital gear, leverage, atau DER. Pasal 18 ayat (1) UU PPh:

Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak ber dasarkan Undang‐undang ini. Pasal 18 ayat (3) UU PPh:

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya‐plus, atau metode lainnya.

8. Special Purpose Company

Pasal 18 (3c) UU PPh

•

Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau special purpose company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (tax haven country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.

Pasal 18 ayat (3b) UU PPh



•

204

Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud m aksud demikian (Special Purpose Company), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut t ersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.

Pasal 18 (3d) UU PPh

•

besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.

Pokok Bahasan 16

:

Current Issue dalam Issue dalam Pajak Internasional BEPS Action Plan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), menjadi permasalahan karena base erosion berarti berkurangnya pendapatan pajak yang mengancam kewenangan perpajakan dan keadilan perpajakan di banyak negara dengan cara profit shifting. shifting. Masalah BEPS menunjukkan adanya kekurangan dalam peraturan perpajakan antar negara yang banyak bersandar pada perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B), atau juga dikenal sebagai tax treaty, yang mengatur hak pemajakan antar negara dan banyak mengacu pada model atas tax treaty yang dikeluarkan oleh Organisation for Economic Economic Co-operation and Development (OECD). BEPS juga menunjukkan kekurangan atas peraturan pajak dalam negeri yang mengatur t entang perpajakan internasional termasuk peraturan atas penghindaran pajak (anti-avoidance rule) dan peraturan transfer pricing. Laporan BEPS dari OECD menunjukkan adanya permasalahan kunci BEPS yakni:    





international mismatches dalam hal penentuan karakter entitas dan instrumen, penerapan konsep tax treaty atas laba dari penyerahan barang dan j asa secara digital; perlakuan pajak atas transaksi keuangan seperti pemberian hutang antar perusahaan; transfer pricing terutama atas pemindahan pemindahan resiko dan barang barang tak berwujud, pemecahan secara artifisial dalam kepemilikan aset atau transaksi yang jarang terjadi atas perusahaan yang independen; keefektifan atas aturan penghindaran pajak seperti anti avoidance rule, controlled foreign corporation, thin capitalisation untuk mencegah penyalahgunaan tax treaty (treaty abuse), dan tersedianya harmful preferential regimes.

Dengan melihat permasalahan kunci diatas, OECD telah menerbitkan laporan lanjutan tentang rencana aksi atas BEPS, yang berisi 15 aksi. Rencana aksi tersebut diantaranya adalah adalah aksi untuk mengatasi masalah ekonomi digital, permasalahan pajak atas aktiva tak berwujud (intangible asset), metodologi untuk pengumpulan data serta analisa atas BEPS, pengungkapan perencanaan pajak yang agresif (aggressive tax planning) atau peraturan baru atas t ransfer pricing documentation. Untuk negara berkembang, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga melakukan penelitian atas permasalahan BEPS khususnya untuk negara berkembang agar dapat mendukung negara



205

berkembang atas permasalahan tersebut yang sejalan dengan pandangan PBB atas pajak internasional. Permasalahan umum bagi negara berkembang dalam BEPS adalah adalah karena sebagian besar negara berkembang lebih mengutamakan masalah sumber pajak dalam negeri dan bukan pengalihan penghasilan perusahaan dalam negeri ke yuridiksi dengan pajak rendah atau tanpa pajak, pajak perusahaan banyak berasal dari investasi asing yang masuk, juga karena keterbatasan kapasitas dari otoritas perpajakan di negara berkembang. Penggeseran laba

Penggeseran laba atau profit shifting tidak dapat dilepaskan dari offshore financial center atau negara-negara yang disebut tax haven yang tidak mengenakan pajak atau me ngenakan pajak dengan rendah, tidak mempunyai transparansi atau pertukaran informasi perpajakan seperti dijelaskan dalam laporan OECD Harmful Tax Tax Competition. Undang- Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) juga menjelaskan tentang tax haven di pasal 18(3c) t entang penjualan saham meski belum ada definisi jelas tentang tax haven. Tax haven terkait dengan offshore financial center yang yang memberikan pelayanan bisnis bagi pihak-

pihak yang berada di luar negeri dan bukan residen di negara tersebut, meski tidak berarti satu negara akan selalu berada dua kategori tersebut namun ciri utamanya adalah hukum dan peraturan di negara tersebut dapat digunakan untuk melalukan penggelapan atau penghindaran pajak di negara lain. Karena penghindaran pajak dengan tax treaty, beberapa negara merubah atau membatalkan tax treaty seperti Inggris, Indonesia serta Jepang yang merubah tax treaty dengan Malaysia karena permasalahan Labuan dengan adanya Labuan Offshore Business Activity Tax Act, Indonesia yang membatalkan tax treaty dengan Mauritius atau bahkan Mongolia yang membatalkan tax treaty dengan Belanda, dimana semua ini disebabkan pendapat adanya penyalahgunaan tax treaty. Permasalahan bagi Indonesia

Untuk mengatasi masalah penghindaran pajak diperlukan perat uran atas penghindaran pajak (anti avoidance rule) yang di Indonesia dapat ditemukan dalam pasal 18 UU PPh tentang transfer pricing, controlled foreign corporation atau special purpose vehicle yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang tata cara penerapan P3B, PER62/PJ/2009 tentang pencegahan penyalahgunaan P3B dan PER- 43/PJ/2010 tentang transfer pricing. PER-61 dan PER-62 tersebut merupakan satu kemajuan karena menolak pemberian keuntungan tax treaty seperti penurunan tarif pajak dan pembebasan pajak dalam hal penyalahgunaan tax treaty seperti adanya penggunaan struktur perusahaan yang tidak mempunyai substansi ekonomi dan penerima penghasilan bukan merupakan pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan (beneficial owner). Persyaratan tambahan untuk perusahaan luar negeri untuk mendapat keuntungan tax treaty, seperti tertera dalam Certificate of Domicile (COD), sebenarnya memiliki beberapa permasalahan yang perlu dijawab seperti:

•

memiliki manajemen tersendiri untuk menjalankan usaha Bagi perusahaan multinasional, substansi usaha dapat dilakukan dengan membuat alihdaya (outsource) atas kegiatan manajemen seperti halnya trust office yang banyak terdapat di Belanda yang menyediakan jasa substansi usaha bagi perusahaan perantara.

•

memiliki jumlah personel yang cukup dan berkualifikasi. Tidak ada kejelasan tentang berapa jumlah yang harus dipenuhi.



•

penghasilan yang diperoleh dikenakan pajak di negara tempat kedudukan perusahaan asing. Perusahaan asing dapat berargumen bahwa penghasilan dikenakan pajak dengan tarif nol persen dan bukan dibebaskan pajak agar mendapatkan keuntungan tax treaty.

•

tidak lebih dari 50% penghasilan yang diterima diberikan kepada pihak lain.

206

Dalam beberapa struktur perusahaan multinasional terdapat fiscal unity atau tax grouping atas beberapa perusahaan yang dapat digunakan untuk untuk memenuhi persyaratan ini karena penghasilan tidak diberikan kepada pihak lain. Demikian juga bentuk be ntuk badan usaha di luar negeri tidak hanya berupa limited liability company tapi juga badan lain seperti partnership, yayasan hingga trust yang dapat digunakan juga untuk penghindaran penghindaran pajak. Dalam laporan BEPS juga diberikan berbagai contoh struktur yang dapat digunakan perusahan multinasional untuk penghindaran pajak untuk e-commerce, kegiatan manufaktur atau penggunaan holding company , dimana struktur perusahaan dapat dapat dipakai untuk menguji apakah peraturan PER-61 dan PER-62 diatas dapat diterapkan untuk menghentikan penyalahgunaan P3B. Untuk masalah transfer pricing, kemajuan terjadi setelah persyaratan untuk penerapan arm’s length principle dalam hubungan istimewa diterapkan sesuai PER-43 diatas.

Peraturan transfer pricing yang lebih banyak mengacu pada OECD Transfer Pricing Guidelines, perlu juga untuk memperhatikan permasalahan permasalahan yang diungkapkan diungkapkan United Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries bahwa negara

berkembang mempunyai permasalahan dan cara pandang yang berbeda dalam hal transfer pricing seperti dalam hal pembayaran royalti, jasa maklon hingga masalah intangibles.

Pertukaran informasi dapat digunakan untuk mengatasi m asalah penghindaran pajak, meski sepertinya lebih berkaitan erat dengan permasalahan penggelapan pajak dan Indonesia dapat menggunakannya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan pertukaran data perpajakan seperti data perbankan dan institusi keuangan serta data hingga collective investment kepemilikan perusahaan, partnership, trust, yayasan hingga schemes. (Sumber : http://www.ortax.org/ortax/? http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=61#_ftn6) mod=issue&page=show&id=61#_ftn6)

Berikut adalah 15 Rencana Aksi yang dipubliksikan oleh OECD :     

   

Rencana Aksi 1: Address the Tax Challenges of Digital Economy Rencana Aksi 2: Neutralise the effects effects of hybrid mismatch arrangements Rencana Aksi 3: Strengthen CFC Rules Rencana Aksi 4: Limit Base Erosion via Interest Deductions and Other Financial Payments Rencana Aksi 5: Counter Harmful Tax Practice more Effectively, taking into account Tranparency and Substance Rencana Aksi 6: Prevent Treaty Abuse Rencana Aksi 7: Prevent the Artificial Avoidance of PE Status Rencana Aksi 8-10: Assure that Transfer Pricing Outcomes are in line with Value Creation Rencana Aksi 11: Establish Methodologies to Collect and Analyse data on BEPS and the Actions to Address it





  

207

Rencana Aksi 12: Require Taxpayers to Disclose their Aggressive Tax Planning Arrangements Rencana Aksi 13: Re-examine Transfer Pricing Documentation Rencana Aksi 14: Make Dispute Resolution Mechanism more Effective Rencana Aksi 15: Develop a Multilateral Instrument

Automatic Exchange of Information (AEOI) The Automatic Exchange of Information (AEoI) merupakan standar untuk pertukaran otomatis informasi finansial dalam masalah pajak. Dalam standar AEoI t erjadi kesepakatan bersama untuk membuka dan memberikan akses ke informasi keuangan di dalam negeri kepada otoritas pajak negara lain dan memperoleh akses ke informasi keuangan di luar negeri secara otomatis. AEoI diprakarsai oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) atau organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pengembangan, dengan masukan dari yuridiksi lain dan konsultasi dengan lembaga keuangan. Berikut ini beberapa poin ketentuan yang tercantum dalam AEoI : d. Standar AEoI mengharuskan lembaga keuangan untuk melaporkan informasi tentang rekening yang dimiliki oleh individu non-penduduk dan badan (termasuk trust dan yayasan) untuk administrasi pajak mereka. e. Administrasi pajak akan aman mengirimkan informasi ke negara-negara pemegang rekening secara tahunan. f. Standard AEoI tidak hanya mewajibkan bank untuk melaporkan, tetapi juga lembaga kustodian, entitas investasi tertentu, dan perusahaan asuransi. Jenis informasi akun yang akan dilaporkan meliputi saldo rekening, bunga, dividen, dan penjualan dan penebusan hasil aset keuangan dsb. Tujuan dari adanya AEoI diantaranya yaitu : 

  

untuk mencegah praktik penggelapan pajak maupun penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak, yang menyembunyikan penghasilan atau aset keuangannya di luar negeri. meningkatkan international tax compliance. untuk memulihkan penerimaan pajak yang hilang untuk wajib pajak non-compliant. memperkuat upaya internasional untuk meningkatkan transparansi, kerjasama, dan akuntabilitas di antara lembaga keuangan dan administrasi pajak.

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) merupakan unilateral policy dari pemerintah Amerika Serikat (United States/US) yang akan segera diterapkan dalam rangka menjaring informasi mengenai pergerakan dana penduduk US di luar negeri. FATCA mengharuskan adanya pelaporan dari Foreign Financial Institution (FFI) di luar US kepada pemerintah U S dan memberlakukan non-compliance penalty berupa 30% withholding tax atas dana yang dikeluarkan dari US bagi FFI yang tidak patuh. Kebijakan FATCA ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah US dalam menyingkap dan membuka penyalahgunaan pajak yang dilakukan oleh warganya yang memiliki dana di luar negeri. Dengan diberlakukannya FATCA, seluruh FFI di dunia diminta untuk memberikan laporan kepada United States Internal Revenue Services (IRS) mengenai informasi terkait akun keuangan yang dimiliki oleh penduduk US atau entitas lain dimana penduduk US memegang kepemilikan yang cukup signifikan (substantial ownership interest). United States Financial Institution (USFI) dan withholding agent (agen pemotong yang terdapat di US) lainnya akan diminta untuk memotong 30% pajak atas pembayaran dana kepada FFI di luar US, kecuali apabila FFI tersebut telah memenuhi kewajiban pelaporan sesuai ketentuan FATCA atau apabila FFI tersebut merupakan


Salinan Simultax Persiapan Uas Genap Diii Pajak Tk 2

Recommend Documents