DESI FITRIANI O8O6341766 TUGAS PASAR MODAL
SAHAM SYARIAH
A. PENGERTIAN SAHAM SYARIAH Di Indo Indone nesi sia, a, pasa pasarr moda modall tela telah h berk berkem emba bang ng sejal sejalan an deng dengan an perk perkem emba bang ngan an perekonomian. Bahkan di tahun 2007, berdasarkan pencapaian peningkatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), telah menempatkan Bursa Efek Indonesia sebagai bursa berkinerja terbaik kedua diantara bursa-bursa utama di dunia. 1 investasi syariah telah diakomodasi oleh pasar modal – sebagai salah satu instrumen berinvestasi – dalam bentuk indeks saham sesuai dengan dengan prinsi prinsip p syariah syariah.. Saham Saham syariah syariah adalah adalah2 saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai sesuai dengan dengan syariah syariah Islam atau atau yang yang lebih lebih dikena dikenall dengan dengan syariah compliant. compliant. Dalam melakukan melakukan transaksi di pasar modal yang harus diperhatik diperhatikan an adalah niat bertransaksi bertransaksi,, untuk investasi, bukan untuk judi atau spekulasi. 3 Sesuai fatwa DSN MUI, saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dan tidak termasuk saham yang memiliki hak hak istimewa, bukan merupakan saham perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh syariah. Terd Terdap apat at bebe bebera rapa pa pend pendek ekat atan an untu untuk k meny menyel elek eksi si suat suatu u saha saham m apak apakah ah bisa bisa dikategorikan sebagai saham syariah atau tidak yaitu: 4 • Pendekatan jual beli. Dalam pendekatan ini diasumsikan saham adalah asset dan dalam jual beli ada pertukaran asset ini dengan uang. Juga bisa dikategorikan sebagai sebuah kerja sama yang memakai prinsip bagi hasil (profit-loss sharing).
1
http://revoluthion.wordpress.com/2009/11 http://revoluthion.wordpress .com/2009/11/02/saham-s /02/saham-syariah-alternatif-investa yariah-alternatif-investasisiumat-muslim/ 2 http://junaidichaniago.wordpress.com/2009/04 http://junaidichaniago.wordpress .com/2009/04/03/sekilas-m /03/sekilas-mengenai-sahamengenai-sahamsyariah-dan-jakarta-islamic-index-jii/ 3 Sri Nurhayati, akuntansi syariah di indonesia, hlm. 322. 4
• Pendekatan aktivitas keuangan atau produksi. Dengan menggunakan pendekatan produksi ini, sebuah saham bisa diklaim sebagai saham yang halal ketika produksi dari barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan bebas dari element-element yang haram yang secara explicit disebut di dalam Al-Quran seperti riba, judi, minuman yang memabukkan, zina, babi dan semua turunan-turunannya. • Pendekatan pendapatan. Metode ini lebih melihat pada pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Ketika ada pendapatan yang diperoleh dari Bunga (interest) maka secara umum kita bisa mengatakan bahwa saham perusahaan tersebut tidak syariah karena masih ada unsur riba disana. Oleh karena itu seluruh pendapatan yang didapat oleh perusahaan harus terhindar dan bebas dari bunga atau interest. • Pendekatan struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dengan melihat ratio hutang terhadap modal atau yang lebih dikenal dengan debt/equity ratio. Dengan melihat ratio ini maka diketahui jumlah hutang yang digunakan untuk modal atas perusahaan ini. Semakin besar ratio ini semakin besar ketergantungan modal terhadap hutang. Akan tetapi untuk saat ini bagi perusahan agak sulit untuk membuat ratio ini nol, atau sama sekali tidak ada hutang atas modal. Oleh karena itu ada toleransi-toleransi atau batasan seberapa besar “Debt to Equity ratio“ ini. Dan masing masing syariah indeks di dunia berbeda dalam penetapan hal ini. Namun secara keseluruhan kurang dari 45% bisa diklaim sebagai perusahaan yang memiliki saham sariah. Adapun jenis instrumen pasar modal yang jelas diharamkan syariah adalah sebagai berikut: 5 1.
Preferred Stock (saham istimewa) Saham jenis ini diharamkan oleh ketentuan
syariah karena terdapat dua karakteristik utama, yaitu: a. Adanya keuntungan tetap ( pre-determinant revenue). Hal ini menurut kalangan ulama dikategorikan sebagai riba. b. Pemilik saham preferen mendapatkan hak istimewa terutama pada saat likuidasi. Hal ini mengandung unsur ketidakadilan.
2.
Forward Contract Forward contract diharamkan karena segala bentuk jual beli
utang (dayn bi dayn ) tidak sesuai dengan syariah. Bentuk kontrak forward ini dilarang dalam Islam karena dianggap jual beli utang/piutang terdapat unsur ribawi, sedangkan terjadinya transaksi jual beli dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. 5
http://idod.wordpress.com/2009/11/04/saham-syariah/
3.
Option Option merupakan hak, yaitu untuk membeli dan menjual barang yang
tidak disertai dengan underlying asset atau real asset . Transaksi option ini bersifat tidak ada (non exist ) dan dinilai oleh kalangan ulama bahwa kontrak option ini termasuk future , yaitu mengandung unsur gharar (penipuan/spekulasi) dan maysir (judi). Seiring perkembangan pasar modal, di Indonesia juga telah dikembangkan pasar modal syariah, dimana pada pertengahan tahun 2000 dikeluarkan Jakarta Islamic Index (JII). 6 Indeks ini mensyaratkan saham dengan jenis usaha utama dan ratio keuangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan diharapkan menjadi tolak ukur kinerja saham-saham yang berbasis syariah serta untuk lebih mengembangkan pasar modal syariah (PT.BEI,2008). Jakarta Islamic Index terdiri dari 30 saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan syariah Islam.7 Pada awal peluncurannya, pemilihan saham yang masuk dalam kriteria syariah melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT Danareksa Investment Management. Akan tetapi seiring perkembangan pasar, tugas pemilihan saham-saham tersebut dilakukan oleh Bapepam – LK, bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bapepam – LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. (PT.BEI,2008b) a. Kriteria Pemilihan Saham yang Memenuhi Prinsip-prinsip Syariah
Berdasarkan arahan Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bapepam – LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, jenis kegiatan utama suatu badan usaha yang dinilai tidak memenuhi syariah Islam adalah: •
Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
•
Menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli resiko yang mengandung gharar dan maysir.
•
Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan atau menyediakan :
•
Barang dan atau jasa yang haram karena zatnya ( haram li-dzatihi )
•
Barang dan atau jasa yang haram bukan karena zatnya ( haram li-ghairihi ) yang ditetapkan oleh DSN-MUI, dan atau
•
6 7
Barang dan atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Burhanuddin Abdullah, menanti kemakmuran negeri, hlm. 31. http://archive.kaskus.us/thread/2363960
•
Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahannya oleh DSN-MUI.
Sedangkan kriteria saham yang masuk dalam katagori syariah adalah: 8 •
Tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang diuraikan di atas.
•
Tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang / jasa dan perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu
•
Tidak melebihi rasio keuangan sebagai berikut: o
Total hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% (hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 45% : 55%)
o
Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan (revenue ) tidak lebih dari 10%
b. Kriteria Pemilihan Saham Jakarta Islamic Index
Untuk menetapkan saham-saham yang masuk dalam perhitungan Jakarta Islamic Index dilakukan proses seleksi sebagai berikut: 9 •
Saham-saham yang akan dipilih berdasarkan Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh Bapepam – LK.
•
Memilih 60 saham dari Daftar Efek Syariah tersebut berdasarkan urutan kapitalisasi pasar terbesar selama 1 tahun terakhir.
•
Dari 60 saham tersebut, dipilih 30 saham berdasarkan tingkat likuiditas yaitu nilai transaksi di pasar reguler selama 1 tahun terakhir.
c. Evaluasi Indeks dan Penggantian Saham
Jakarta Islamic Index direview setiap 6 bulan, yaitu setiap bulan Januari dan Juli atau berdasarkan periode yang ditetapkan oleh Bapepam-LK. Sedangkan perubahan jenis usaha emiten akan dimonitor secara terus menerus berdasarkan data public yang tersedia.
B. PERATURAN MENGENAI SAHAM SYARIAH 8 9
Nurhayati, op cit ., hlm. 321.
Ahmad Gozali, 7O Solusi Keuangan, hlm. 3.
Bapepam sebagai lembaga yang berwenang telah menerbitkan peraturan mengenai pasar modal syariah. Untuk kriteria pemilihan saham syariah didasarkan kepada peraturan Bapepam & LK No.II.K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP- 130 /BL/2006 Tentang Penerbitan Efek Syariah. Peraturan yang dikeluarkan bapepam mengenai efek syariah selalu mengacu pada keputusan MUI yang berhubungan dengan pasar modal syariah.10 Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa terdapat karekteristik tersendiri dalam melakukan investasi syariah, termasuk juga di sektor pasar modal. Batasan tersebut adalah berupa kesesuaian suatu produk investasi atas prinsip-prinsip ajaran Islam. Dewan Syariah Nasional (DSN) suatu lembaga dibawah MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang dibentuk tahun 1999 telah megeluarkan ketentuan mengenai kegiatan investasi di pasar modal syariah. Ketentuan tersebut dituangkan kedalam beberapa fatwa MUI tentang kegiatan investasi yang sesuai syariah ke dalam produk-produk investasi di Pasar Modal Indonesia. Fatwa DSN Nomor : 40/DSN-MUI/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal11, dan NO: 05/DSN-MUI/IV/200O mengenai jual beli saham. Dalam peraturan bapepam no. IX.A.1312, bapepam mengatur mengenai definisi efek syariah, ketentuan umum, ketentuan perusahaan yang menerbitkan efek syariah dan serta peraturan mengenai penerbitan efek syariah. Sedangkan dalam peraturan bapepam no. IX.A.14, bapepam mengatur mengenai akad akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Isinya lebih mengatur kepada akad akad dalam pasar modal syariah seperti pada Ijarah, Kafalah, Mudharabah dan Wakalah.
10 11
Nurhayati, op cit., hlm. 317
Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, J akarta (Bank Indonesia-Dewan Syariah Nasional: 2003, Edisi 2) hlm 263. 12 Nurhayati, loc. Cit.,
Perkembangan Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia Sejak diluncurkannya reksadana syariah pertama kali yaitu reksadana Danareksa Syariah 25 Juni 1997, perkembangan instrumen syariah terus mengalami perkembangan walaupun lambat namun pasti.
13
Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan Pasar Modal
Syariah adalah antara lain : pertama , Perkembangan macam instrumen pasar modal sesuai dengan syariah yang dikuatkan dengan fatwa DSN – MUI; kedua, Perkembangan transaksi sesuai syariah atas instrumen pasar modal syariah; dan ketiga , Perkembangan kelembagaan yang memantau macam dan transaksi pasar modal syariah (termasuk Bapepam Syariah, Lembaga Pemeringkat Efek Syariah dan Dewan Pengawas Islamic Market/Index). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Karim Business Consulting tahun 2003, mayoritas saham yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) terdiri dari 333 saham emiten yang tercatat, diantaranya 236 saham sesuai dengan prinsip syariah dan layak untuk ditransaksikan dalam pasar modal syariah. "Kesesuaian dalam prinsip tersebut didasarkan
kepada produk yang dihasilkan emiten dan transaksi sahamnya di BEJ. Sedangkan sisanya 59 saham tergolong "haram" atau tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham perbankan,
consumer product (minuman keras) dan rokok. Sisanya 34 saham tergolong subhat seperti saham industri perhotelan dan 4 saham mudharat. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juli 2000 PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) telah meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) merupakan “ Benchmark ” bagi saham-saham yang berisikan saham-saham likuid dan memenuhi prinsip syariah Islam. Tujuan pembentukan JII adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk melakukan investasi di Bursa. JII juga diharapkan dapat mendukung proses transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di Indonesia. Anggota JII terdiri dari 30 saham yang mewakili + 42% dari kapitalisasi pasar di BEJ. JII mensyaratkan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari tiga bulan kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar. Pemilihan saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%. 14 13
http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/kajian_pm/studi_pm_syariah.pdf 14 http://www.karimconsulting.com/new/files/Artikel_08_Volatilitas.pdf
C. SCREENING SAHAM SYARIAH
Untuk menyeleksi suatu saham apakah saham tersebut bisa dikategorikan sebagai saham syariah, bisa dilakukan dengan 2 pendekatan. 15 Pendekatan pertama bisa kita kategorikan sebagai pendekatan jual beli. Kita bisa mengambil pendekatan ini dengan asumsi bahwa saham adalah asset dan dalam jual beli ada pertukaran asset ini dengan uang. Atau kita juga bisa mengasumsikan dan juga bisa kita kategorikan sebagai sebagai sebuah kerja sama yang memakai prinsip bagi hasil (profit-loss sharing). Pendekatan yang kedua adalah pendekatan yang berdasarkan ciri dasar sebuah aktivitas keuangan atau produksi. Dengan menggunakan pendekatan produksi ini, sebuah saham bisa diklaim sebagai saham yang halal ketika produksi dari barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan bebas dari element-element yang haram yang secara explicit disebut di dalam AlQuran seperti riba, Judi, Minuman yang memabukkan, zina, babi dan semua turunan turunannya. Sehingga semua perusahaan yang menjalankan bisnisnya dan berhubunga dengan aktivitasaktivitas yang disebutkan diatas tidak akan pernah bisa dikategorikan sebagai perusahaan yang memiliki saham syariah. Akan tetapi pendekatan diatas adalah pendekatan yang sangat dasar dan sangat fundamental. Dan hal ini belum cukup untuk menseleksi saham saham syariah ini. Ada metode-metode lain yang ditambahkan untuk melengkapi apakah saham tersebut bisa dikategorikan sebagai saham-saham syariah. Adapun metode-metode tersebut yang pertama adalah metode pendapatan (Income Method). Metode ini lebih melihat pada pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Ketika ada pendapatan yang diperoleh dari Bunga (interest) maka secara umum kita bisa mengatakan bahwa saham perusahaan tersebut tidak shariah karena masih ada unsur riba disana. Oleh karena itu seluruh pendapatan yang didapat oleh perusahaan harus terhindar dan bebas dari bunga atau interest. Metode yang kedua yang bisa dilakukan adalah mode struktur modal (Capital Structure Method) yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Hal ini sebenarnya cukup sederhana. Kita hanya melihat ratio hutang terhadap modal atau yang lebih dikenal dengan debt/equity ratio. Dengan melihat ratio ini maka kita akan mengetahui jumlah hutang yang digunakan untuk modal atas perusahaan ini. Semakin besar ratio ini semakin besar juga ketergantungan modal terhadap hutang. Akan tetapi untuk saat ini bagi perusahan agak sulit untuk membuat ratio ini 15
Ibid.
nol, atau sama sekali tidak ada hutang atas modal. Oleh karena itu ada toleransi-toleransi atau batasan batasan seberapa besar “Debt to Equity ratio” ini. Dan masing masing shariah Index didunia ini berbeda dalam penetapan hal ini. Namun secara keseluruhan kurang dari 45% bisa diklaim sebagai perusahaan yang memiliki saham sariah. Tiga metodologi diatas hanyalah sebuah guideline pada seleksi sebuah saham apakah bisa dikategorikan sebagai saham syariah atau tidak dan lebih dikenal dengan pendekatan legal. Dan ciri khas dari ketiga metodologi ini adalah qualitative. Dalam arti yang luas bisa kita katakan bahwa proses ini adalah proses pertama pada shariah stock screening. 16 Proses berikutnya diserahkan kepada regulator masing-masing.
16
Nurhayati, op. Cit ., hlm. 321.
