RUMAH NEGARA
A. LATAR BELAKANG Rumah negara merupakan barang milik negara yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, sehingga merupakan bagian dari keuangan negara. Sebagai aset negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan
penyelenggaraan
tugas
pokok
dan
fungsi
instansi
pemerintahan maka sudah sewajarnya diatur hal-hal mengenai pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan status hak atas rumah negara tersebut, dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, Pemerintah dapat menyelenggarakan pembangunan perumahan untuk memenuhi kebutuhan khusus dengan tetap memperhatikan ketentuan undang-undang
maka
banyak
instansi
Pemerintah
telah
melakukan
kegiatan pengadaan rumah negara. Namun seringkali dapat dilihat di media cetak maupun media elektronik, terdapat berita-berita mengenai pengosongan rumah-rumah dinas
oleh
suatu
instansi
pemerintahan
yang
mengakibatkan
terjadi
kericuhan karena penghuni, umumnya janda atau keluarga pensiunan PNS tidak terima dengan adanya pengosongan paksa tersebut. Bahkan ada rumah negara yang tidak jelas harganya sehingga statusnya mudah diturunkan untuk dimiliki secara pribadi. Semua berujung pada sengketa dan ketidakpastian atas aset negara tersebut. Kondisi tersebut juga diperparah dengan belum selesainya dilakukan inventarisasi atas barang milik
negara,
sehingga
menimbulkan
kekhawatiran
timbulnya
penyalahgunaan atas rumah-rumah negara padahal sebagai bahagian dari keuangan negara, segala kegiatan yang menyangkut rumah negara harus dapat dipertanggungjawabkan.
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
1
B. PERMASALAHAN 1. Apakah yang dimaksud dengan rumah negara ? 2. Kepada siapakah rumah negara tersebut diperuntukkan dan siapa yang berhak menetapkan penghunian rumah negara ? 3. Bagaimana mekanisme pengadaan, penetapan status dan pengalihan status dan hak atas rumah negara ? C. PEMBAHASAN 1. Definisi Rumah Negara Definisi dari rumah negara dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara1, adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri. Ketika menghuni rumah negara, penghuni memiliki kewajiban untuk membayar sewa rumah; memelihara rumah dan memanfaatkan rumah sesuai dengan fungsinya; membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara; membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas; mengosongkan dan menyerahkan rumah beserta kuncinya kepada Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterima Surat Izin Penghunian; dan mengajukan permohonan pengalihan hak paling lambat 1(satu) tahun sejak ditetapkan menjadi rumah negara golongan III, serta dilarang untuk : a. menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain; b. mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah ; c. menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsinya ; dan d. menghuni rumah negara dalam satu kota/daerah yang sama bagi masing-masing suami/isteri yang berstatus pegawai negeri. 2. Peruntukan Rumah Negara Rumah negara hanya dapat diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri dengan hak serta kewajiban yang melekat didalamnya. Rumah negara tersebut memiliki status golongan rumah negara yang diatur dalam PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, yaitu : a. Rumah Negara Golongan I, adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus 1
PP No. 40 Tahun 1994 telah diubah dengan PP No. 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara, dengan perubahan dalam Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21.
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
2
bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut. Rumah negara yang memiliki fungsi secara langsung melayani atau terletak dalam lingkungan suatu instansi, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, pelabuhan, dan laboratorium otomatis ditetapkan sebagai rumah golongan ini. Rumah negara golongan ini juga dapat disebut sebagai rumah Jabatan. b. Rumah Negara Golongan II, adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara. Rumah negara golongan ini juga dapat disebut sebagai rumah instansi. c. Rumah Negara Golongan III, adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya. Pejabat atau Pegawai Negeri yang ingin menghuni rumah negara tersebut harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagai berikut: Rumah
Persyaratan
Keterangan
Negara Golongan I
a.
menduduki jabatan di instansi ybs sesuai
Surat Izin Penghunian diberikan
dengan tersedianya rumah jabatan;
dan
b.
mendapatkan izin penghunian;
c.
membuat
surat
dicabut
Instansi
pernyataan
untuk
atau
oleh
Pimpinan
Pejabat
yang
ditunjuk.
mentaati kewajiban dan larangan; dan d.
untuk rumah negara berbentuk rumah susun
sudah
mempunyai
perhimpunan
penghuni rumah susun yang ditetapkan Pimpinan Instansi. Golongan II
a.
berstatus pegawai negeri;
b.
mendapatkan surat izin penghunian;
c.
membuat
surat
Surat Izin Penghunian diberikan
pernyataan
dan dicabut oleh Pejabat Ess. I untuk
atau Pejabat yang ditunjuk
mentaati kewajiban dan larangan; d.
belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas
rumah
dan/atau
negara
berdasarkan
tanah
peraturan
dari yang
berlaku; e.
tidak sedang menghuni rumah negara Golongan II lainnya atau rumah negara Golongan III atas nama suami-isteri; dan
f.
untuk rumah negara berbentuk rumah susun
sudah
penghuni
mempunyai
yang
perhimpunan
ditetapkan
Pimpinan
Instansi.
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
3
Rumah
Persyaratan
Keterangan
Negara Golongan III
a.
pegawai
negeri,
negeri,
pensiunan
janda/duda
pegawai
Izin
diberikan
negara
Direktur Penataan Bangunan
atau janda/duda pejabat negara, atau
dan Lingkunan atau pejabat
anak sah (bilamana penghuni meninggal
yang ditunjuk apabila rumah
dunia);
negara
terdapat
Jakarta,
Depok,
pahlawan,
pejabat
b.
mendapatkan surat izin penghunian;
c.
membuat
surat
pernyataan
untuk
dan
Penghunian
negeri,
janda/duda
pegawai
- Surat
dicabut
di
oleh
DKI
Tangerang
dan Bekasi; atau
mentaati kewajiban dan larangan; d.
e. f.
belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas
rumah
dan/atau
negara
berdasarkan
tanah
peraturan
dari yang
- Surat
Izin
Penghunian
diberikan
dan
dicabut
berlaku;
Kepala
Dinas
tidak menghuni rumah negara Golongan II
Umum/Dinas Teknis Provinsi
lainnya;
yang
membidangi
oleh
Pekerjaan rumah
untuk rumah negara berbentuk rumah
negara, apabila rumah negara
susun
perhimpunan
terdapat di luar DKI Jakarta,
penghuni yang ditetapkan oleh Pimpinan
Bogor, Depok, Tangerang dan
Instansi.
Bekasi.
sudah
mempunyai
Apabila penghuni negara tidak lagi memegang jabatan, berhenti karena pensiun, diberhentikan dengan atau tidak dengan hormat tanpa menerima hak pensiun, meninggal dunia, mutasi ke daerah atau instansi, berhenti atas kemauan sendiri, melanggar laranganan penghunian rumah negara, wajib mengosongkan rumah negara yang dihuninya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tidak lagi memegang jabatan tersebut atau sejak surat izin penghunian dicabut. 3. Mekanisme pengadaan, penetapan status, pengalihan status dan hak atas rumah negara Pengaturan
mekanisme
yang
berkaitan
dengan
rumah
negara
terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara. Disebutkan bahwa pengadaan rumah negara dapat dilakukan dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar atau tukar bangun, juga dimungkinkan dengan adanya hibah dari masyarakat atau badan usaha. Pengadaan rumah negara ini harus sesuai dengan standar tipe dan klas rumah negara, yaitu :
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
4
Tipe dan Klas a.
Peruntukan
Tipe Khusus (luas bangunan 400m2 dan luas
Menteri, Kepala LPND, Kepala Lembaga Tinggi
tanah 1000m2)
Negara,
dan
Pejabat-pejabat
yang
setingkat
Menteri b.
Tipe A (luas bangunan 250m2 dan luas tanah
Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur
600m2)
Jenderal,
Kepala
Badan,
Deputi,
dan
Pejabat
setingkat Ess. I atau PNS Gol IV/e dan IV/d c.
Tipe B (luas bangunan 120m2 dan luas tanah
Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kepala Pusat,
350m2)
Kakanwil, Asisten Deputi, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Pejabat setingkat Ess. II atau PNS Golongan IV/d dan IV/e
d.
Tipe C (luas bangunan 70m2 dan luas tanah
Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala
120m2)
Bidang, Pejabat Setingkat Ess.III atau PNS Gol. IV/a sampai dengan IV/c
e.
Tipe D (luas bangunan 50m2 dan luas tanah
Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub
120m2)
Bidang, Pejabat setingkat Ess.IV atau PNS Gol. III/a sampai dengan III/b
f.
Tipe E (luas bangunan 36m2 dan luas tanah
Kepala Sub Seksi, Pejabat Setingkat atau PNS Gol.
100m2)
II/d ke bawah
Setelah melakukan kegiatan pengadaan, semua rumah negara ini wajib didaftarkan2 dengan tujuan : a. untuk mengetahui status dan penggunaan rumah negara; b. mengetahui jumlah secara tepat dan rinci jumlah aset yang berupa rumah negara; c. menyusun program kebutuhan pembangunan rumah negara; d. mengetahui besarnya pemasukan keuangan kepada negara dari hasil sewa dan pengalihan hak rumah negara; dan e. menyusun rencana biaya pemeliharaan dan perawatan. Dalam mendartarkan rumah-rumah negara ini, harus ditempuh prosedur pendaftaran sebagai berikut : 1. Pimpinan Instansi yang bersangkutan mendaftar dengan membawa kelengkapan : surat permohonan pendaftaran, daftar inventarisasi, kartu legger, gambar legger/gambar arsip rumah dan gambar situasi, fotokopi keputusan otorisasi pembangunan rumah/surat keterangan perolehan dari instansi yang bersangkutan, fotokopi tanda bukti hak atas tanah 2
Pendaftaran adalah kegiatan pencatatan/inventarisasi rumah negara baik yang berdiri sendiri dan/atau berupa satuan rumah susun beserta atau tidak beserta tanahnya yang dilaksanakan untuk tertib administrasi kekayaan negara.
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
5
atau surat keterangan tentang penguasaaan tanah, fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat keterangan membangun dari instansi yang bersangkutan. 2. Pendaftaran diajukan kepada Menteri Pekerjaan Umum (dhi. Dirjen Cipta Karya) melalui : a. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, apabila rumah negara terletak di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi; atau b. Kepala
Dinas
Pekerjaan
Umum/Dinas
Teknis
Provinsi
yang
membidangi rumah negara, apabila rumah negara terletak di luar DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. 3. Setelah pendaftaran maka : a. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan memberikan Surat Keterangan Bukti Pendaftaran Rumah Negara (SKBPRN) dengan penetapan Huruf Daftar Nomor (HDNo.) yang digunakan dalam penetapan status rumah negara dan sebagai dasar perencanaan anggaran pemeliharaan dan perawatan rumah negara. b. Kepala
Dinas
Pekerjaan
Umum/Dinas
Teknis
Provinsi
yang
membidangi rumah negara menyampaikan laporan pelaksanaan pendaftaran rumah negara kepada Dirjen Cipta Karya
melalui
Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan secara periodik dengan tembusan kepada Menkeu (dhi. Dirjen Kekayaan Negara) Bersamaan dengan kegiatan mendaftarkan rumah negara, dilakukan juga
penetapan
status3 oleh
Pimpinan
Instansi
yang
bersangkutan,
berdasarkan usulan dari Pejabat Eselon I atau Pejabat yang ditunjuk yang menjadi bagian dari keseluruhan kegiatan pengelolaan terhadap rumah negara. Paling lambat 1 (satu) tahun sejak dimiliki oleh negara, Pimpinan Instansi mengeluarkan keputusan penetapan yang ditembuskan kepada Menteri Pekerjaan Umum selaku pembina Rumah Negara dan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara 4. Sementara penetapan Rumah Negara Golongan III dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Status-status rumah negara ini dapat berubah apabila dikemudian hari terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan pengalihan status rumah negara5 maupun pengalihan hak atas rumah negara 6. Perubahan status
3
Penetapan Status Rumah Negara adalah keputusan yang menetapkan status golongan Rumah Negara ke dalam Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, atau Rumah Negara Golongan III yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya. 4 Bersama-sama dengan tembusan tersebut, disampaikan juga daftar Rumah Negara Golongan I dan Golongan II. 5 Pengalihan Status Rumah Negara adalah perubahan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III, atau perubahan status Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
6
maupun pengalihan hak ini yang kerap kali menimbulkan sengketa atau permasalahan sehingga dalam setiap tahapannya harus memperhatikan dan memenuhi prosedur sebagaimana dipersyaratkan peraturan-peraturan yang ada yakni : Pengalihan
Persyaratan
Prosedur
Ket
status atau pengalihan hak I
II
a. adanya
perubahan
1)
Pimpinan
Instansi
mengajukan
atau penggabungan
permohonan pertambangan teknis
organisasi; dan/atau
kepada Menteri PU (dhi. Dirjen
b. sudah
tidak
memenuhi
fungsi
Pengalihan Status
Cipta Karya); 2)
Dirjen
Cipta
Karya
(dhi.
Bangunan
Dir
sebagaimana
Penataan
ditetapkan semula
Lingkungan) melakukan kajian dan
dan
menetapkan pertimbangan teknis berisi
rekomendasi
persetujuan
atau penolakan; 3)
Apabila disetujui maka perubahan status
itu
ditetapkan
dengan
keputusan Pimpinan Instansi yang bersangkutan,
dengan
tembusan
kepada Menteri PU dan Menkeu. II
I
a. secara teknis rumah yang
1)
diubah
statusnya
Pejabat Ess. I atau Pejabat yang
Pengalihan
ditunjuk
Status
melakukan
kajian
terhadap rumah negara yang akan
memenuhi
syarat
sebagai
rumah
diusulkan untuk diubah statusnya; 2)
jabatan sesuai tipe
ditetapkan
dan klas rumah;
kajian keputusan
ini,
dapat
perubahan
status rumah negara oleh Pimpinan
b. menyediakan rumah pengganti
Berdasarkan
Instansi,
untuk
dengan
tembusan
disampaikan kepada Menteri PU
penghuni lama;
dan Menkeu.
c. mempertimbangkan efisiensi
biaya
pengadaan negara
rumah Golongan
I/Rumah Jabatan II
III
a. umur rumah negara paling
singkat
(sepuluh) sejak negara
1)
Penghuni
mengajukan
usul
10
pengalihan status kepada Pejabat
tahun
Ess. I atau pejabat yang ditunjuk
dimiliki
oleh
atau
sejak
2)
Terhadap
usulan
perubahan
Ess.II atau pejabat yang ditunjuk, yang
kajian
tersebut
dilakukan sebagai
Status
pada instansi ybs;
ditetapkan fungsinya
Pengalihan
kemudian
oleh
Pejabat
disampaikan
Golongan II atau sebaliknya yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya. 6 Pengalihan Hak Rumah Negara adalah Penjualan Rumah Negara Golongan III yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya kepada penghuni dengan cara sewa beli.
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
7
Pengalihan
Persyaratan
Prosedur
Ket
status atau pengalihan hak Rumah Negara; b. status
kepada Pejabat Ess.I atau pejabat
hak
atas
tanahnya
sudah
ditetapkan dengan
yang ditunjuk; 3)
sesuai ketentuan
disampaikan
kepada
Pimpinan
Instansi
Pejabat
oleh
Ess.I, untuk kemudian dilakukan
peraturan
pertimbangan;
perundang-
4)
undangan; c. rumah
Kajian
Pimpinan
Instansi
berhak
untuk
menyetujui dan menolak usulan
dan
tanah
tidak dalam keadaan
tersebut; 5)
sengketa
Setelah menyetujui, permohonan usul
berdasarkan
pengalihan
status
diajukan
surat
kepada Menteri PU (dhi. Dirjen
permintaan instansi
Cipta Karya mell. Dir Penataan
ybs;
Bangunan dan Lingkungan);
d. penghuninya
6)
Apabila
semua
syarat
telah
memiliki masa kerja
terpenuhi maka Dirjen Cipta Karya
paling
10
menetapkan status rumah negara
tahun
yang baru, dengan keputusan yang
singkat
(sepuluh) sebagai PNS; e. penghuni
disampaikan kepada Menkeu dan
memiliki
SIP yang sah dan suami yang
atau
Pimpinan Instansi ybs; 7)
istri
Pimpinan
bersangkutan
belum
negara
atau dan/atau
daftar
Dirjen
Cipta
Karya
menyampaikan
bersedia
rumah
III
sebagai
negara
kepada
negara
golongan
barang
milik
permohonan
Menkeu
(dhi.
Hak
Rumah paling
kemudian
daftar
mengajukan pengalihan
rumah
pengguna
Menteri PU dan Menkeu; 8)
tanah negara; f. penghuni
menerbitkan
penghapusan
dari
ini,
barang dengan tembusan kepada
memperoleh fasilitas rumah
keputusan
Instansi
keputusan
pernah
membeli
Berdasarkan
Dirjen
Kekayaan
Negara).
Negara singkat
1
(satu) tahun sejak rumah
menjadi
rumah
golongan
III7; dan g. memiliki perhimpunan penghuni
yang
ditetapkan Pimpinan Instansi, jika rumah berbentuk
rumah
susun. III
milik
a. berumur
paling
singkat 10 (sepuluh)
1)
Penghuni rumah negara mengisi
Pengalihan
formulir permohonan;
Hak
7
Apabila penghuni lalai mengajukan permohonan akan dikenai sanksi membayar sewa 2 (dua) kali dari sewa bulanannya.
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
8
Pengalihan
Persyaratan
Prosedur
Ket
status atau pengalihan hak tahun sejak dimiliki negara
atau
2)
sejak
Permohonan
tersebut
diajukan
kepada Menteri PU (dhi. Dirjen
perubahan
fungsi
Cipta
sebagai
rumah
Penataan
negara;
Karya)
mell.
Direktur
Bangunan
dan
Lingkungan (lokasi rumah negara
b. rumah tidak dalam
di
sengketa
DKI
Jakarta,
Tangerang
Bogor,
dan
Depok,
Bekasi)
atau
Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan
mell.
Kepala
Dinas
PU/Dinas Teknis Provinsi (lokasi rumah negara di luar DKI Jakarta, Bogor,
Depok,
Tangerang
dan
Bekasi), dan ditembuskan kepada Menkeu
dan
Pimpinan
Instansi
ybs; 3)
Berdasarkan persetujuan Menkeu atau
Pejabat
yang
ditunjuk,
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan,
Dinas
Umum/Dinas
Pekerjaan
Teknis
Provinsi
menyampaikan
berkas
permohonan
kepada
Panitia
Penaksir dan Panitia Penilai, dan memberitahukan hari dan tanggal penaksiran dan penilaian; 4)
Setelah melakukan penaksiran dan penilaian, Kepala Dinas PU/Dinas Teknis
Provinsi
menyampaikan
permohonan dengan berita acara penaksiran
dan
penilaian
kepada
Penataan
berita
acara Direktur
Bangunan
dan
Lingkungan Dirjen Cipta Karya Dep PU; 5)
Berkas permohonan dengan berita acara penaksiran dan berita acara penilaian syarat,
yang
telah
memenuhi
ditindaklanjuti
oleh
Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Dirjen Cipta Karua Dep PU dengan mengeluarkan Surat Keputusan
Pengalihan
Hak
dan
Penetapan Harga Rumah Beserta Ganti Rugi atas Tanahnya; 6)
Kemudian Dir Penataan Bangunan
8
Apabila terjadi keterlambatan melebihi 6 bulan maka Surat Keputusan Pengalihan Hak dan Penetapan Harga Rumah akan ditinjau kembali dengan melakukan penaksiran/penilaian ulang oleh Panitia. 9 Penghapusan mengikuti Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
9
Pengalihan
Persyaratan
Prosedur
Ket
status atau pengalihan hak dan
Lingkungan
menyampaikan
surat tersebut beserta harga yang harus dibayar dengan tembusan kepada
Menkeu
dan
Pimpinan
Instansi ybs; 7)
Dalam waktu paling lambat 6 bulan setelah
pemberitahuan,
calon
pembeli harus menyetor angsuran pertama 5% dari harga penjualan kepada
Kantor
Perbendaharaan
Pelayanan
Negara
melalui
Bank Pemerintah yang ditunjuk8; 8)
Setelah
dibayar
bukti
dengan
pembayaran
Pemerintah
dan
dari
telah
tanda Bank
disahkan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,
maka
surat
perjanjian
sewa-beli dapat ditandatangani; 9)
Apabila pihak kedua telah melunasi angsuran sampai dengan terakhir dan memenuhi jangka paling cepat 5 tahun sejak penandatanganan Surat Perjanjian Sewa-Beli maka Kepala
Dinas
Umum/Dinas
Teknis
menyampaikan tersebut
Pekerjaan
bukti
kepada
Penataan
Provinsi pelunasan Direktorat
Bangunan
Lingkungan, dengan
yang
dan
ditindaklanjuti
dikeluarkannya
Surat
Keputusan Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak atas Tanah; 10) Menteri
PU
(dhi.
Dir
Penataan
Bangunan dan Lingkungan/Kepala Dinas
PU
Provinsi
Provinsi/Dinas
Teknis
menyampaikan
daftar
Rumah Negara Gol III yang telah dserahkan hak milik dan pelepasan hak atas tanah kepada Menkeu (dhi. Dirjen Kekayaan Negara atau Pejabat
yang 9
ditunjuk)
dihapuskan dari
Daftar
untuk Barang
Milik Negara.
Selain rumah negara sebagai barang milik negara yang harus dibina dan diawasi, seluruh pembayaran sewa rumah negara maupun pembayaran harga
Rumah
Negara
Golongan
III
(pengalihan
hak)
juga
harus
dipertanggungjawabkan. Sie Infokum – Ditama Binbangkum
10
Pembayaran sewa rumah negara dihitung berdasarkan tarif yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Sewa Rumah Negara, yang dilakukan melalui pemotongan langsung dari gaji atau dengan menyetor langsung ke KPKN melalui Bank Pemerintah. Laporan pembayaran sewa tersebut secara berkala akan disampaikan datanya kepada
instansi
yang
bersangkutan
untuk
kemudian
diteruskan
ke
Direktorat Bina Teknik. Sementara untuk pembayaran harga Rumah Negara Golongan III (pengalihan hak) harus disetor oleh penyewa beli ke rekening Kas Umum Negara, dan KPPN akan melaporkan hasil penerimaan negara tersebut kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan. Referensi : - PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara; - PP No. 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara; - Perpres No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara; dan - Peraturan Menteri PU No : 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
11
