Kriteria Rumah sakit Pengertian Rumah Sakit Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit dinyatakan bahwa rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan (Depkes ,RI 2004). Type rumah sakit berdasarkan Permenkes RI Nomor 986/Menkes/Per/1 1/1992, meliputi pelayanan rumah sakit umum pemerintah Departemen Kesehatan dan Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi kelas/tipe A,B,C,D dan E (Azwar,1996): Rumah Sakit Kelas A adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis luas oleh pemerintah, rumah sakit ini telah ditetapkan sebagai tempat pelayanan rujukan tertinggi (top referral hospital) atau disebut juga rumah sakit pusat. Rumah Sakit Kelas B adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran medik spesialis luas dan subspesialis terbatas. Direncanakan rumah sakit tipe B didirikan di setiap ibukota propinsi (provincial hospital) yang menampung pelayanan rujukan dari rumah sakit kabupaten. Rumah sakit pendidikan yang tidak termasuk tipe A juga diklasifikasikan sebagai rumah sakit tipe B. Rumah Sakit Kelas C adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran subspesialis terbatas. Terdapat empat macam pelayanan spesialis disediakan yakni pelayanan penyakit dalam, pelayanan bedah, pelayanan kesehatan anak, serta pelayanan kebidanan dan kandungan. Direncanakan rumah sakit tipe C ini akan didirikan di setiap kabupaten/kota (regency hospital) yang menampung pelayanan rujukan dari puskesmas. Rumah Sakit Kelas D adalah rumah Sakit ini bersifat transisi karena pada suatu saat akan ditingkatkan menjadi rumah sakit kelas C. Pada saat ini kemampuan rumah sakit tipe D hanyalah memberikan pelayanan kedokteran umum dan kedokteran gigi. Sama halnya dengan rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D juga menampung pelayanan yang berasal dari puskesmas. Rumah Sakit Kelas E merupakan rumah sakit khusus (special hospital) yang menyelenggarakan hanya satu macam pelayanan kedokteran saja. Pada saat ini banyak tipe E yang didirikan pemerintah, misalnya rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta, rumah sakit paru, rumah sakit jantung, dan rumah sakit ibu dan anak.
http://publichealth-journal.helpingpeopleideas.com/kriteria-rumah-sakit
Syarat Rumah Sakit Tipe D ( PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 340/MENKES/PER/III/2010 ) Pasal 18 (1) Rumah Sakit Umum Kelas D harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (dua) Pelayanan Medik Spesialis Dasar. (2) Kriteria, fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Kelas D sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi Pelayanan Medik Umum, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Medik Spesialis Dasar, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan, Pelayanan Penunjang Klinik dan Pelayanan Penunjang Non Klinik. (3) Pelayanan Medik Umum terdiri dari Pelayanan Medik Dasar, Pelayanan Medik Gigi Mulut dan Pelayanan Kesehatan Ibu Anak /Keluarga Berencana. (4) Pelayanan Gawat Darurat harus dapat memberikan pelayanan gawat darurat 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasuskasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai dengan standar. (5) Pelayanan Medik Spesialis Dasar sekurang-kurangnya 2 (dua) dari 4 (empat) jenis pelayanan spesialis dasar meliputi Pelayanan Penyakit Dalam, Kesehatan Anak, Bedah, Obstetri dan Ginekologi. (6) Pelayanan Spesialis Penunjang Medik yaitu laboratorium dan Radiologi. (7) Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan terdiri dari pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan. (8) Pelayanan Penunjang Klinik terdiri dari Perawatan High Care Unit, Pelayanan Darah, Gizi, Farmasi, Sterilisasi Instrumen dan Rekam Medik (9) Pelayanan Penunjang Non Klinik terdiri dari pelayanan Laundry/Linen, Jasa Boga / Dapur, Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas, Pengelolaan Limbah, Gudang, Ambulance, Komunikasi, Kamar Jenazah, Pemadam Kebakaran, Pengelolaan Gas Medik dan Penampungan Air Bersih. Pasal 19 (1) Ketersediaan tenaga kesehatan disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelayanan. (2) Pada Pelayanan Medik Dasar minimal harus ada 4 (empat) orang dokter umum dan 1 (satu) orang dokter gigi sebagai tenaga tetap. (3) Pada Pelayanan Medik Spesialis Dasar harus ada masing-masing minimal 1 (satu) orang dokter spesialis dari 2 (dua) jenis pelayanan spesialis dasar dengan 1 (satu) orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap. (4) Perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur adalah 2:3 dengan kualifikasi tenaga keperawatan sesuai dengan pelayanan di Rumah Sakit. (5) Tenaga penunjang berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit. Pasal 20 (1) Sarana prasarana Rumah Sakit harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Peralatan yang dimiliki Rumah Sakit harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Peralatan radiologi harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. (4) Jumlah tempat tidur minimal 50 (lima puluh) buah. Pasal 21 (1) Administrasi dan manajemen terdiri dari struktur organisasi dan tata laksana. (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsure keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan. (3) Tatakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tatalaksana organisasi, standar pelayanan, standar operasional prosedur (SPO), Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMS), hospital by laws dan Medical Staff by laws. Pasal 22 Kriteria klasifikasi Rumah Sakit Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.
http://indah-undefined.blogspot.com/2012/03/syarat-rs-tipe-b-d.html
Klasifikasi Rumah Sakit: Syarat dan Pemenuhannya Latar Belakang: Pelaksanaan ketentuan pasal 28 : Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang RUMAH SAKIT yang berbunyi : “Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan Peraturan Menteri.” • PMK: 147/MENKES/PER/I/2010 tentang PERIZINAN RUMAH SAKIT • PMK: 340/MENKES/PER/III/2010 tentang KLASIFIKASI RUMAH SAKI Penggolongan Rumah Sakit: • Berdasarkan pelayanannya: Rumah Sakit Umum: RS yang memberikan pelayanan kesehatan semua bidang dan jenis
penyakit. Rumah Sakit Khusus: RS yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya
• Berdasarkan kepemilikan dan pengelolaannya: Rumah Sakit Publik: RS yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Badan Hukum
yang bersifat Nirlaba Rumah Sakit Privat: RS yang dikelola oleh Badan Hukum dengan tujuan Profit yang berbentuk
PT atau persero Bab II Perizinan Rumah Sakit: #Pasal 2: 1. Setiap rumah sakit harus memiliki izin 2. Izin terdiri atas : izin mendirikan rumah sakit dan izin operasional rumah sakit 3. Izin operasional terdiri atas izin operasional sementara dan izin operasional tetap
#Pasal 3: 1. Permohonan izin diajukan menurut jenis dan klasifikasi rumah sakit 2. Izin rumah sakit kelas A dan rumah sakit penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri diberikan oleh Menkes setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada pemda provinsi 3. Izin rumah sakit kelas B diberikan oleh pemda Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada pemda kab/kota 4. Izin rumah sakit kelas C dan D diberikan oleh pemda kab/kota setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada pemda kab/kota Izin Mendirikan Rumah Sakit: # Pasal 4 : Persyaratan izin mendirikan rumah sakit terdiri atas : 1. Studi kelayakan 2. Master plan 3. Status kepemilikan 4. Rekomendasi izin mendirikan 5. Izin undang-undang gangguan (HO) 6. Persyaratan pengolahan limbah 7. Luas tanah dan sertifikatnya 8. Penamaan 9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 10. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) 11. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Studi Kelayakan Rumah Sakit: Studi Kelayakan RS: awal kegiatan perencanaan rumah sakit secara fisik dan non fisik yang
berisi tentang: Kajian kebutuhan pelayanan rumah sakit Kajian kebutuhan sarana/fasilitas dan peralatan medik/non medik, dana serta tenaga yang
dibutuhkan untuk layanan yang akan diberikan Kajian kemampuan pembiayaan
Master plan: strategi pengembangan aset untuk sekurang-kurangnya sepuluh tahun kedepan dalam pemberian pelayanan kesehatan secara optimal yang meliputi identifikasi proyek perencanaan, demografis, tren masa depan, fasilitas yang ada, modal dan pembiayaan. Status kepemilikan: Pemerintah, berbentuk UPT dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan dan instansi
tertentu dengan pengelolaan Badan Layanan Umum , Pemerintah Daerah, berbentuk LTDaerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, atau
Swasta, berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang
perumahsakitan 1) Badan hukum dapat : Yayasan, Perseroan, PT, Perkumpulan dan Perusahaan Umum. 2) Badan hukum dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri harus mendapat rekomendasi dari instansi yang melaksanakan urusan penanaman modal asing atau PMDN. Pengolahan limbah: Persyaratan pengolahan limbah: Upaya Kesehatan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan atau Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dilaksanakan sesuai jenis dan klasifikasi Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Luas tanah, penamaan, dan izin terkait: #Luas tanah: RS dengan bangunan tidak bertingkat, minimal 1½ (satu setengah) kali luas bangunan dan RS bangunan bertingkat minimal 2 (dua) kali luas bangunan lantai dasar. Luas tanah dibuktikan dengan akta kepemilikan tanah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. # Penamaan Rumah Sakit : a. harus menggunakan bahasa Indonesia, dan b. tidak boleh menambahkan kata ”internasional”, ”kelas dunia”, ”world class”, ”global” dan/atau kata lain yang dapat menimbulkan penafsiran yang menyesatkan bagi masyarakat. #Memiliki Izin undang-undang gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Penggunaan Bangunan (IPB) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. #Pasal 5 1. Rumah sakit harus mulai dibangun setelah mendapatkan izin mendirikan 2. Izin mendirikan berlaku 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun 3. Apabila dalam jangka waktu tersebut belum/tidak melakukan pembangunan maka harus mengajukan izin pendirian yang baru Bagian ketiga: izin operasional #Pasal 6 : persyaratan izin operasional rumah sakit : 1. Sarana dan prasarana 2. Peralatan 3. Sumber daya manusia 4. Administrasi dan manajemen #Pasal 7 : Izin operasional sementara diberikan kepada RS yang belum dapat memenuhi seluruh persyaratan pasal 6 dan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun Sarana dan prasarana: Tersedia dan berfungsinya sarana dan prasarana pada rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, operasi/bedah, tenaga kesehatan, radiologi, ruang laboratorium, ruang sterilisasi, ruang farmasi, ruang pendidikan dan latihan, ruang kantor dan administrasi, ruang ibadah, ruang tunggu, ruang penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit; ruang menyusui, ruang mekanik, ruang dapur, laundry, kamar jenazah, taman, pengolahan sampah, dan pelataran parkir yang mencukupi sesuai dengan jenis dan klasifikasinya. Peralatan dan SDM: Peralatan: Tersedia dan berfungsinya peralatan/perlengkapan medik dan non medik untuk
penyelenggaraan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai sesuai dengan jenis dan klasifikasinya. Memiliki izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk
peralatan tertentu, misalnya; penggunaan peralatan radiologi harus mendapatkan izin dari Bapeten. Sumber daya manusia, Tersedianya tenaga medis, dan keperawatan yang purna waktu, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan telah terpenuhi sesuai dengan jumlah, jenis dan klasifikasinya.
Standar SDM di RS Umum: (yang memerlukan rangkuman jumlah sdm (dokter dan paramedis) untuk masing-masing kelas Rumah Sakit harap mengisi pada kolom konsultasi, karena tabel tersebut tidak dapat masuk dalam program ini, data akan kami kirim melalui email anda, terima kasih
Standar SDM pada rumah sakit khusus: Jumlah dan jenisnya sesuai dengan jenis rumah sakit khususnya, misal untuk RSK Jiwa dengan
RSK Paru berbeda- beda standarnya Jumlah dan jenisnya berbeda sesuai dengan kelas rumah sakit khususnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Permenkes 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit
Administrasi dan manajemen: Memiliki organisasi paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan. 1) Kepala Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan. 2) Tenaga struktural yang menduduki jabatan sebagai pimpinan harus berkewarganegaraan Indonesia. 3) Pemilik Rumah Sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala Rumah Sakit. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya. Memiliki dan menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws dan medical staf by laws). Memilik standar prosedur operasional pelayanan Rumah Sakit #Pasal 8 (Penetapan kelas): 1. RS yang telah memiliki izin operasional sementara harus mengajukan surat permohonan penetapan kelas RS kpd Menteri 2. Persyaratan administrasi : a. Rekomendasi dari Dinkes Kabupaten Kab/Kota dan Dinkes Provinsi; b. Profil dan data rumah sakit; dan c. Isian Instrumen Self Assesment penetapan kelas 3. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai dan hasilnya ditetapkan oleh Menteri IZIN RUMAH SAKIT DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL: 1. Izin rumah sakit PMDN atau PMA diberikan oleh Menteri 2. Persyaratan izin : a. Harus berbentuk badan hukum PT b. Bekerjasama dengan badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang perumahsakitan c. Hanya untuk menyelenggarakan rumah sakit d. Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan spesialistik dan/atau subspesialistik e. Jumlah tempat tidur minimal 200 buah untuk PMA dari negara2 ASEAN dan minimal 300 buah
untuk PMA dari non negara ASEAN f. Lokasi di seluruh wilayah Indonesia (ditetapkan oleh Menteri g. Besaran modal asing maksimal 67% h. Direktur RS harus WNI
3. Rumah sakit PMDN/PMA juga harus memenuhi ketentuan tentang Penanaman Modal (Permenkes RI No. 1244/Menkes/Per/XII/2009) 4. Permohonan diajukan kepada Departemen Kesehatan c.q. Dirjen Bina Yanmed dengan melampirkan : a. Studi kelayakan (feasibility study) b. Formulir isian mendirikan RS yang telah dilengkapi 5. Dirjen Yanmed mengeluarkan surat rekomendasi apabila permohonan memenuhi persyaratan 6. Pemohon mengajukan persetujuan penanaman modal ke BKPM/BKPMD berdasarkan rekomendasi dari Depkes 7. Setelah disetujui oleh BKPM/BKPMD, maka pemohon wajib mengajukan izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit sesuai ketentuan PENINGKATAN KELAS RS (PAsal 15): Setiap RS dapat mengajukan permohonan peningkatan kelas secara tertulis, dengan melampirkan : 1. Rekomendasi dari Dinkes Kab/Kota dan Dinkes Provinsi 2. Profil dan data RS 3. Isian Instrumen Self Assesment peningkatan kelas 4. Sertifikat lulus akreditasi kelas sebelumnya Menteri membentuk tim penilai klasifikasi RS Menteri menetapkan kelas RS berdasarkan rekomendasi tim Pembinaan dan pengawasan: Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berjenjang secara kewilayahan oleh pemerintah,
pemerintah propinsi dan pemerintah kab/kota. (pasal 16) Pembinaan dan pengawasan meliputi : bimbingan, supervisi, konsultasi, diklat dan kegiatan
pemberdayaan lainnya Dalam rangka pembinaan dan pengawasan maka masing-masing secara berjenjang dapat
mengambil tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan (pasal 17) yang berupa : 1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; atau 3. Pencabutan izin Ketentuan peralihan dan penutup: Pada saat peraturan ini mulai berlaku, izin rumah sakit yang telah ada tetap berlaku sampai
habis masa berlakunya Pada saat peraturan ini mulai berlaku, izin rumah sakit yang sedang dalam proses, dilaksanakan
sesuai ketentuan Permenkes RI. Nomor : 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Permenkes RI. Nomor : 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
http://www.konsultanrumahsakit.com/home/index.php? page=detail&cat=2&id=262
STRUKTUR ORGANISASI DI RUMAH SAKIT BESERTA TUGAS DAN FUNGSI NYA A. Pengertian Organisasi Rumah Sakit Yang di maksut dengan organisasi di rumah sakit adalah sebuah struktur yang di bangun oleh suatu elemen perusahaan atau dari rumah sakit sendiri tersebut yang memiliki tingkatan-tingkatan dan juga memiliki tugas masing-masing dan mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dan organisasi tersebut berdiri di bawah naungan pemerintah maupun tidak. Rumah sakit yang tidak berda
naungan pemerintah adalah rumah sakit swasta. Mereka berdiri dari orang yang memiliki rumah sakit tersebut.
B. Tugas dan fungsi organisasi di rumah sakit
a) Direktur Direktur Rumah Sakit Umum mempunyai Tugas Pokok : Membantu dalam pengelolaan Rumah Sakit dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas, Direktur RSUD Massenrempulu mempunyai fungsi
sebagai berikut ; -Perumusan kebijakan rumah sakit -Penyusunan Rencana Strategik Rumah Sakit -Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang kesehatan b) Bagian Tata Usaha Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai Tugas Pokok:Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur dilingkungan kantor Rumah Sakit Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut : -Penyusunan kebijakan bidang teknis administrasi perencanaan, adminstrasi umum dan kepegawaian serta adminstrasi keuangan dan asset Rumah Sakit -Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan bagian tata usaha # Kepala Seksi Pelayanan Medik Kepala Seksi Pelayanan Medik, mempunyai Tugas Pokok : menyiapkan perumusan dan fasilitasi medis di RS Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas : -Penyusunan program dan kegiatan seksi Pelayanan Medik ; -Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pelayanan Medik; -Pembinaan, pengendaliaan, pengawasan program dan kegiatan seksi Pelayanan Medik. # Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan , mempunyai Tugas Pokok : menyiapkan perumusan dan fasilitasi Pelayanan Keperawatan di RS Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas : -Penyusunan program dan kegiatan seksi Pelayanan Keperawatan; -Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pelayanan Keperawatan; -Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendaliaan, pengawasan program dan kegiatan seksi Pelayanan Keperawatan. # Kepala Seksi Perlengkapan Meik dan Non Medik
Kepala Seksi Perlengkapan Medik dan Non Medik, mempunyai Tugas Pokok :menyiapkan perumusan dan fasilitasi Perlengkapan Medik dan Non Medik di RS. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Perlengkapan Medik dan Non Medik mempunyai tugas : -Penyusunan program dan kegiatan seksi Perlengkapan Medik dan Non Medik; -Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Perlengkapan Medik dan Non Medik; -Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendaliaan, pengawasan program dan kegiatan seksi . c) Bidang Pelayanan Kepala Bidang Pelayanan Kepala Bidang Pelayanan, mempunyai Tugas Pokok : Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang pelayanan. Dalam menyelenggarakan tugas, kepala bidang pelayanan mempunyai fungsi : -Penyelenggaraan program dan kegiatan pelayanan medik; -Penyelenggaraan program dan kegiatan pelayanan keperawatan; -Penyelenggaraan dan pengadaan perlengkapan medik dan non medik. # Kepala Seksi Pelayanan Medik Kepala Seksi Pelayanan Medik, mempunyai Tugas Pokok : menyiapkan perumusan dan fasilitasi medis di RS Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas : -Penyusunan program dan kegiatan seksi Pelayanan Medik ; -Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pelayanan Medik; -Pembinaan, pengendaliaan, pengawasan program dan kegiatan seksi Pelayanan Medik. # Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan , mempunyai Tugas Pokok : menyiapkan perumusan dan fasilitasi Pelayanan Keperawatan di RS Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas : -Penyusunan program dan kegiatan seksi Pelayanan Keperawatan; -Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pelayanan Keperawatan; -Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendaliaan, pengawasan program dan kegiatan seksi Pelayanan Keperawatan.
# Kepala Seksi Perlengkapan Meik dan Non Medik Kepala Seksi Perlengkapan Medik dan Non Medik, mempunyai Tugas Pokok :menyiapkan perumusan dan fasilitasi Perlengkapan Medik dan Non Medik di RS Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Perlengkapan Medik dan Non Medik mempunyai tugas : -Penyusunan program dan kegiatan seksi Perlengkapan Medik dan Non Medik; -Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Perlengkapan Medik dan Non Medik; -Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendaliaan, pengawasan program dan kegiatan seksi Perlengkapan Medik dan Non Medik. d) Bidang Penunjang Kepala Bidang Penunjang Kepala Bidang Penunjang, mempunyai Tugas Pokok : Merencanakan operasionalisasi , memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang penunjang. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Bidang Penunjang mempunyai tugas: -Penyelenggaraan program dan kegiatan logistik dan diagnostik; -Penyelenggaraan program dan kegiatan pelayanan sarana dan Prasarana; -Penyelenggaraan program dan kegiatan pengendalian instalasi. -Penyusunan program dan kegiatan seksi Logistik dan Diagnostik ; -Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Logistik dan Diagnostik; # Kepala Seksi Logistik dan Diagnostik Kepala Seksi Logistik dan Diagnostik , mempunyai Tugas Pokok : menyiapkan perumusan dan fasilitasi Perlengkapan Logistik dan Diagnostik di RS. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Logistik dan Diagnostik mempunyai tugas : -Penyusunan program dan kegiatan seksi Logistik dan Diagnostik ; -Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Logistik dan Diagnostik; -Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendaliaan, pengawasan program dan kegiatan seksi Logistik dan Diagnostik.. # Kepala Seksi sarana dan Prasarana Kepala seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai Tugas Pokok : menyiapkan perumusan dan fasilitasiPerlengkapan sarana dan Prasarana di RS Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas : -Penyusunan program dan kegiatan seksi Sarana dan Prasarana; -Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Sarana dan Prasarana;
-Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendaliaan, pengawasan program dan kegiatan seksi Sarana dan Prasarana. # Kepala Seksi Pengendalian Instalasi Kepala seksi Pengendalian Instalasi, mempunyai Tugas Pokok : Mempersiapkan, memperbaiki, dan memelihara sarana dan prasarana Instalasi RS Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Pengendalian Instalasi mempunyai tugas : -Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pengendalian Instalasi; -Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendaliaan, pengawasan program dan kegiatan Pengendalian Instalasian Sekian penjelasan dari saya mengenai struktur organisai di rumah sakit beserta tugas dan fungsi nya.
