Ringkasan Jenis, Fungsi, Peran, Dan Perkembangan Pelabuhan

PELABUHAN Jenis, Fungsi , Peran dan Perkembangan Murdjito Department of Ocean Engineering – ITS, Surabaya Email: [email protected] Mobile: 0818395983

DAFTAR ISI • DEFINISI DAN KLASIFIKASI

• FASILITAS PELABUHAN • FUNGSI DAN PERANAN • RENCANA PENATAAN KAWASAN PELABUHAN • KONSEP PENGEMBANGAN PELABUHAN DI INDONESIA • ALUR PELABUHAN



DEFINISI PELABUHAN  Harbour:  Sebagian perairan yang terlindung badai, aman dan baik bagi kapal untuk berlindung dan menjalankan aktivitas

 Port:  Bagian harbour dimana tersedia fasilitas terminal untuk melakukan aktivitas bongkar/muat dalam jangka pendek ataupun jangka panjang

 Pelabuhan  Wilayah perairan yang terlindung (buatan/ alamiah) yg dapat digunakan untuk melindungi kapal dan melakukan aktivitas B/M dilengkapi dengan fasilitas terminal

Definisi Pelabuhan (UU No 17 Tahun 2008) • Tempat terdiri ats daratan dan/ atau perairan dgn batas-2 tertentu sbg tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yg dipergunakan sbg tempat kapal bersandar, naikturn penumpang dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yg dilengkapi dgn fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan sbg tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi

JENIS PELABUHAN (UU Pelayran No 17/2008) • PELABUHAN LAUT – Pelabuhan Utama – Pelabuhan Pengumpul – Pelabuhan Pengumnpan

• PELABUHAN SUNGAI & DANAU

KLASIFIKASI PELABUHAN Kepmenhub No. 53/2002 psl 8 KLASIFIKASI PELABUHAN

PELABUHAN UMUM

DIUSAHAKAN

TIDAK DIUSAHAKAN

PELABUHAN KHUSUS

KLASIFIKASI PELABUHAN UMUM • Pelabuhan internasional hub merupakan pelabuhan utama primer;  UTAMA • Pelabuhan internasional merupakan pelabuhan utama sekunder;  UTAMA • Pelabuhan nasional merupakan pelabuhan utama tersier;  PENGUMPUL • Pelabuhan regional merupakan pelabuhan pengumpan primer;  PENGUMPAN • Pelabuhan lokal merupakan pelabuhan pengumpan sekunder.  PENGUMPAN

KLASIFIKASI PELABUHAN/ TERMINAL KHUSUS • Menurut Hirarkri – Pelabuhan KhususNasional/ Internasional – Pelabuhan Khusus Regional – Pelabuhan Khusus Lokal • Menurut Penggunaan/ Kegiatan – Pelabuhan Perikanan – Pelabuhan Minyak – Pelabuhan Penumpang – Pelabuhan Barang – Pelabuhan Curah (kering/ padat) – Pelabuhan Militer

lanjutan

• Terminal Khusus di luar daerah DLKP/ DLKR • Terminal untuk kepentingan sendiri di dalam daerah DLKR/ DLKP • Ketentuan Terminal Khusus: – Ditetapkan menjadi bag dr pelabuhan terdekat – Wajib memiliki DLKR/ DLKP – Ditempatan instansi pemerintah yg melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan pelayaran dll – Dpt dibangun jika pelab tedekat tidak dpt menampung kegiatan pokok tsb – Berdasar pertimbangn teknis, ekonomis dan operasional lebih efektif, efisien dan menjamin keselamatan dan keamanan – Ijin dari menteri jangka waktu 5 tahun – Dilarang untuk kepentingan umum

Persyaratan Terminal Khusus • Sesuai dgn Rencana Induk Pelabuhan Nasional • Layak secara ekonomis dan teknis operasional • Membentuk atau mendirikan badan usaha pelabuhan • Mendapat konsesi dari Otoritas Pelabuhan • Menjamin keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran • Kelestarian lingkungan

ANGKUTAN DI PERAIRAN • ANGKUTAN LAUT – Kapal Nasional/Domestik – Kapal Asing

•Liner Service •Tramper Service

• PELAYARAN RAKYAT – Oleh Perusahaan Pelayaran Rakyat – Kapal layar, Kapal Layar Motor

• ANGKUTAN PENYEBERANGAN, SUNGAI & DANAU – Perusahaan ASDP – Kapal Fery, dan Perahu

• ANGKUTAN PERINTIS – Meliputi: angkutan laut perintis, ASDP Perintis

JENIS DAN TIPE PELABUHAN • BERDASAR LOKASI – Pelabuhan pesisir – Pelabuhan sungai/ muara – Pelabuhan danau – Pelabuhan kanal – Pelabuhan lepas pantai • BERDASAR KONDISI PASANG SURUT – Tidal Port – Non Tidal Port • BERDASAR JANGKAUAN AKTIVITASNYA – World Class Port – National Port – Regional Port – Local Port • BERRDASAR RANCANG BANGUN – Pelabuhan Alam – Pelabuhan Buatan

Continue…

• BERDASAR JENIS ARUS KOMODITAS – – – – – –

General Purpose Port Liner Port (GC, Ro-Ro, Container, Ferry) Bulk Port (oil, Gas, dry bulk, chemical) Coastal traffic Passenger Inland traffic

• BERDASAR KEPEMILIKAN – Public Port (National Gov, regional Gov, Local Gov) – Mixed Public-Private Port – Private Port Owned (Industrial port, trading firm)

• BERDASAR ARAH BARANG – – – –

Foreign (Export-Import) Transit Port Regional Port Free Port Zone



RENCANA INDUK PELABUHAN • Setiap Pelabuhan wajib memiliki RIP • Faktor Pertimbangn RIP: – – – –

RIP Nasional Rencana tata ruang wilayah propinsi Rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota Keserasian dan keseimbangan dgn kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan – Kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan – Keamanan dan keselamatan lalulintas kapal

Lanjutan…

• RIP Meliputi – rencana peruntukan wilayah daratan – Rencana peruntukan wilayah perairan

• Kriteria Kebutuhan: – Fasilitas Pokok – Fasilitas Penunjang

• Kelengkapan RIP: – Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) – Daerah Kepentingan Pelabuhan (DLKP) – (Ditetapkan koordinat geografis u/ menjamin kegiatan kepelabuhanan)

DLKR & DLKP • DLKR: – Wilayah daratan yang digunakan u/ kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang – Wilayah perairan u/ kegiatan alur, pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan u/ kebut. sandar & olah gerak kapal, keg pemanduan, termpat perbaikan kapal, kegiatan lain

• DLKP: – Perairan pelabuhan di luar DLKR perairan yg digunakan u/ alur-pelayaran, keadaan darurat, pengembangan pelabuhan jangka panjang, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal

Lanjutan..

• DLKR/ DLKP: dikuasai oleh negara dan diatur oleh penyelenggaran pelabuhan • Pada DLKR diberikan hak pengelolaan atas tanah dan/ atau pemanfaatan perairan sesuai dgn ketentuan perundang-undangan • RIP, DLKR dan DLKP ditetapkan oleh: – Menteri u/ pelabuhan utama dan pengumpul stl mendapat rekomendasi dr gubernur dan bupati/ walikota – RIP, DLKR dan DLKP pelabuhan sungai dan danau ditetapkan oleh bupati/ walikota

Penyelenggara Pelabuhan

• Otoritas Pelabuhan

– pelabuhan diusahakan, – bertanggung jawab kpd Menteri, – membawahi Badan Usaha Pelabuhan

• Unit Penyelenggara Pelabuhan – Pelabuhan Belum Diusahalan – UPP Pemerintah dan UPP Pemerintah Daerah

• OP dan UPP beperan sbg wakil pemerintah u/ memberikan konsesi/ bentuk lainnya pd Badan Usaha Pelabuhan u/ melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan • Badan Usaha Pelabuhan: sbg operator yang mengoperasikan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya

Fasilitas Pelabuhan Fasilitas Pokok

Fasilitas Produksi Fas. Perbekalan: Fas.Pemeliharaan./P erbaikan:

Fasilitas Pelabuhan

Fasilitas Fungsional

Kant. Adm. Pelabuhan Syahbandar Satpol Air

Fasilitas Penunjang:

Instalasi Pengemb.Industri utk investasi

FASILITAS POKOK PELABUHAN • FASILITAS POKOK DI PERAIRAN – – – – –

Alur Pelayaran Perairan tempat labuh Kolam Pelabuhan B/M barang berbahaya Perairan kegiatan karantina Perairan laut penghubung intrapelabuhan, perairan pandu, perairan u kpl pemerintah

• FASILITAS POKOK DI DARATAN – – – – – – – –

Dermaga Lapangan penumpukan Gudang Terminal penumpang Fasiliats IPAL Fasilitas Bunker Fasilitas Pemadam Kebakaran Sarana bantu Navigasi

FASILITAS PENUNJANG • DI PERAIRAN – – – – – –

Pengembangan Pelabuhan Jangka panjang Pembangunan dan Pemeliharaan kapal Uji Coba Kapal (Trial) Tempat Kapal Mati Kepentingan darurat Kegiatan wisata

• DI DARATAN – – – – –

Kawasan Perkantoran, perdagangan, perindustrian Fas. Air berish, listrik, pos, telekomunikasi, perhotelan Jaringan jalan, KA, air limbah, drainase, sampah Areal pengembangan Fasilitas Umum



FUNGSI UMUM PELABUHAN • INTERFACE

• LINK

Menyediakan fasil. Pelayanan jasa yg dibutuhkan untuk perpindahan MODA angkutan darat ke kapal atau sebaliknya

Salah satu MATA RANTAI dalam proses transportasi dari Node asal ke Node tujuan

• GATEWAY

Gerbang keluar masuknya barang/ manusia Menyediakan fasilitas untuk kawasan industri dan akan menciptakan muatan sendiri (self cargo generator)

• INDUSTRIAL ENTITY

MAKSUD PEMBANGUNAN PELABUHAN • Membuka daerah terbelakang • Menunjang dan memperlancar hubungan atar daerah, pulau dan negara • Menunjang pertumbuhan ekonomi suatu kawasan & memeratakan pertumbuhan ekonomi • Menunjang keperluan tertentu  pelabuhan khusus

FUNGSI PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PELABUHAN (UU Pelayaran 21/1992, KM54/2002) • Keselamatan Pelayaran – – – – – –

Penilaian kegiatan trafik kapal ke/dari pelabuhan Penilaian pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal Penilikan pemanduan dan penundaan Penyediaan dan pemeliharaan alur pelayaran Pengamanan dan penertiban DLKR/DLKP Penilikan thd pembangunan, pengembangan & pengoperasian pelabuhan

• Pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan • Fungsi Bea dan Cukai • Fungsi Imigrasi • Fungsi Karantina • Keamanan dan Ketertiban  KPLP, Coast Guard

PENYELENGGARA PELABUHAN • Unit Penyelenggara Pelabuhan – Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota

• Badan Usaha Pelabuhan – Pelindo/ BUMN – BUMD – Swasta



PRINSIP PENGEMBANGAN KAWASAN PELABUHAN • Lokasi menjamin keamanan & keselamatan pelayaran • Mudah pencapaian bagi pengguna • Mudah dikembangkan sesuia demand angkutan laut • Menjamin pengoperasian dlm waktu jangka panjang • Berwawasan lingkunga • Terjangkau secara ekonomis bagi pengguna & penyelenggara pelb.

LOKASI PELABUHAN UU Pelayaran no 17/ 2008

• Pengunaan wilayah daratan dan perairan tertentu sbg lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri sesuai dgn RIP Nasional • Lokasi pelabuhan disertai RIP, DLKR dan DLKP Pelabuhan

TAHAPAN PERENCANAAN PELABUHAN • Penetapan/ penentuan besaran kawasan demand analysis – market survey, transportation & economic study

• Penentuan lokasi, indikasi kegiatan, kebutuhan ruang kurun waktu panjang • Studi RDTR kawasan pelabuhan • Studi kelayakan pembangunan • Rencana Konstruksi Pelabuhan (DED)

INTEREST GROUP YANG BERPENGARUH DALAM PORT PLANNING

Pelabuhan sebagai bagian integrasi sistem transportasi total PERMASALAHAN PERANCANGAN

• HOW MUCH?

• Jumlah Barang yang diangkut

• HOW TO CARRY CARGO?

• Mode Transportasi

• WHERE THE CARGO DESTINATIONS?

• Single or multi ports

EVOLUSI PERKEMBANGAN PELABUHAN Indikator Periode Muatan Umum Strategi Pengembangan Karakter Produksi

Faktor Penentu

Generasi I

Generasi II

Generasi III

<60-an

60-an – 80-an

Break bulk

Breakbulk, bulk cargo

>80-an Bulk cargo, Unitized, Container  Orientasi Komersial  Integrasi pusat transportasi logistik

 Konservatif  Perubahan model transportasi  Pelayanan individual rendah  Nilai tambah rendah Padat kerja dan permodalan

 Ekspansionis  Sentral transportasi industri & komersial  Transportasi muatan  Distribusi muatan  Kombinasi dan informasi pelayanan  Multi pelayanan dalam satu paket permodalan

Teknologi dan skill

CIRI AKTIVITAS KEPELABUHANAN • Faktor keterkaitan sangat erat antar stake holders  Port Operator, shipping, shipper • Sifat Investasi 100% immobile • Bentuk investasi: infrastruktur dg life cycle panjang • Sifat Produk berupa Jasa  tak dapat disimpan • Posisi Pasar sangat tergantung pada kualitas pelayanan, tarif dan kondisi infrastruktur hinterland

FAKTOR UTAMA PERUBAH PERANAN & FUNGSI PELABUHAN • Skala ekonomi ukuran dan kecepatan kapal  tipe kapal dan pelayaran

• Nilai ekonomis perubahan fisik komoditas – Metode baru dalam penanganan muatan, penyimpanan, pemrosesan, pengepakan, dll

• Nilai ekonomis dari ke unikan/ khas pada jenis atau bentuk komoditas – Muatan curah, unitized carriage of cargo, dll

STRUKTUR PELABUHAN MENDATANG • Klasifikasi menurut fungsi pelabuhan • Sharing antar Public dengan Private Sector • Diseleksi berdasar pelabuhan penting dan strategis

KLASIFIKASI BERDASAR FUNGSI DAN PERAN PUBLIC-PRIVATE SECTOR

SASARAN PENGEMBANGAN PELABUHAN • Faktor penentu: – Status, Peran, Kepemilikan, Derajat kewenangan secara hukum dan finansial

• Sasaran pengembangan pelabuhan: – Pelayanan yang mamadai (Service sufficiency)  kepastian tingkat pemakaian tambatan – Memaksimalkan keuntungan bersih – Biaya pelayanan yang rendah (least cost) • Least cost to users >< Least total cost

– Memaksimalkan dampak economi di kawasan (hinterland)

PERTIMBANGAN DALAM PENENTUAN TUJUAN PENGEMBANGAN • Level of Service/ Service efficiency – Kapasitas, teknologi, waktu kerja yg tersedia, efektivitas pelabuhan, dll

• Faktor Ekonomi: – – – –

Profit maximization, Cost minimization Minimization of total transport cost Economic growth promotion

• Faktor sosial – Penyerapan tenaga kerja, dampak lingkungan, community development, pengembangan kawasan

KRITERIA PEMILIHAN LOKASI PELABUHAN Kepmenhub 54/2002 • Tatanan kepelabuhan nasional • RUTR Propinsi, Kabupaten/ Kota • Kemudahan arus  alur, hinterland, kelancaran distribusi • Kelayakan teknis, ekonomis • Pertumbuhan ekonomi & perkembangan sosial • Kelayakan lingkungan • Keterpaduan antar moda transportasi • Keamanan dan keselamanatan pelayaran • Pertahanan keamanan negara

KONSEP RENCANA TATA RUANG KAWASAN PELABUHAN • ALOKASI RUANG – Peruntukan Ruang Darat • Ruang terbuka hijau & daerah penyangga • Ruang terbangun • Alokasi ruang untuk pengembangan

– Peruntukan Area Perairan • Area operasional  DLKP, DLKR • Alokasi ruang untuk pengembangan

DASAR PENATAAN RUANG ZONA KEGIATAN • • • •

Kedekatan/ keterkaitan fungsi zona Pengelompokan fungsi fasilitas dalam zona Rencana sistem transportasi Pertimbangan keselamatan, operasional, jenis kegiatan • Kondisi fisik pelabuhan

ZONA PELABUHAN BERDASAR DAERAH OPERASI • ZONA LAUT • Zona Lalu Lintar Kapal/ Manuver –Alur pelayaran, laur masuk, turning basin, navigasi

• Zona Tambat Labuh –dermaga, doplhin, daerah tunda

• Zona Pelindung –breakwater, groin, mercu suar

• ZONA DARAT • Zona Produksi/ Operasi – Dermaga, lapangan, gudang

• Zona perbekalan – Air bersih, BBM, dll

• Zona Pemeliharaan/ Perbaikan • Zona administrasi & fas fungsional • Zona Industri & perdagangan





KONDISI ALUR • Kondisi Fisik – Kedalaman, lebar, panjang, pendangkalan/ gosong, belokan

• Kondisi Hidro-Oseanografi – Arus, pasang surut, gelombang, angin/badai

• Sarana Bantu Navigasi – Suar, Buoy, Pemanduan, VTS, VTSS, AIS, Peta

PEMANDUAN (KM 24/2002 Penyelenggaraan Pemanduan) • Pemanduan – Kegiatan pandu dlm mebantu Nakhoda Kapal agar navigasi dpt dilaksanakan dgn selamat, tertib dan lancar

• Penundaan – Kegiatan menarik, mendorong atau menggandeng kapal yang berolah gerak untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga dengan kpal tunda

PERAIRAN PANDU •

Perairan wajib pandu – – – –

•

perairan wajib dilakukan pemanduan bagi kapal ukuran tonase kotor tertentu ( > 500 GT) Perairan wajib Pandu Kelas I Perairan wajib Pandu Kelas II Perairan wajib Pandu Kelas III

Pandu Luar Biasa –

•

Perairan ang karena kondisi perairannya tidak waib dilakukan pemanduan, namun apabila kapal memerlukan pemanduan dpt mengajukan permintaan

Pelayanan Pandu –

Pandu Bandar •

–

memandu kapal-kapal dikolam pelabuhan

Pandu Laut •

memandu kapal-kapal dari kolam pelabuhan ke batas luar perairan wajib pandu, atau sebaliknya

KRITERIA PERAIRAN WAJIB PANDU • Faktor Luar Kapal – – – – – –

Panjang alur, banyak tikungan, lebar alur, kedalaman Rintangan/ bahaya navigasi di alur Kecepatan angin, arus, gelombang Ketebalan/ kepekatan kabut Jenis tambatan kapal Keadaan sarana navigasi

• Faktor Kapal – – – –

Frekuensi kepadatan lalu lintas kapal Ukuran kapal Jenis kapal Jenis Muatan

PENETAPAN ALUR PELAYARAN (PP 47/ 1997 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) • Alur pelayaran sungai dan danau ditetapkan dengan klasifikasi alur. • Penetapan klasifikasi alur pelayaran sungai dan danau dilakukan dengan memperhatikan sarana dan pertimbangan teknis dari instansi yang bertanggung jawab di bidang pengairan. • Penetapan klasifikasi alur pelayaran sungai dan danau ditetapkan oleh instansi yang berwenang. • Alur pelayaran penyeberangan ditetapkan oleh instansi yang berwenang dan dicantumkan dalam peta laut dan baku petunjuk pelayaran. • Alur pelayaran di laut ditentukan oleh instansi yang berwenang dan dicantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk pelayaran

WILAYAH LAUT • • • •

Laut Teritorial Perairan Kepulauan Perairan Pedalaman Zona Ekonomi Eksklusif

ALKI • Dari Laut Cina Selatan ke Samudera Hindia dan sebaliknya – Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda

• Dari Laut Sulawesi ke Samudera Hindia dan sebaliknya – Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok

• Dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia dan sebaliknya – Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu

• Dari Samudera Pasifik ke Laut Timor atau ke Laut Arafura dan sebaliknya – Laut Maluku, Laut Seram, dan Laut Banda

FAKTOR-2 PENTING PERENCANAAN ALUR

• Kedalaman – Max/min kedalaman alur, frekuensi dan amplitudo perubahan kedalaman alur

• • • •

Pasang Surut Angin, gelombang, arus air Ukuran dan jenis kapal Sedimentasi

DIMENSI ALUR • Kedalaman, ditentukan oleh: – – – – – –

Tinggi Datum Squat Sinkage di air tawar Olah gerak kapal Vessel seawater intake Underkeel Clearances

• Lebar alur, ditentukan oleh: – – – –

Garis manuver kapal Clearances antar kapal bersebelahan Bank clearances Buoy clearances

• Belokan (Bends)

PERAIRAN PELABUHAN • Area putar – Faktor penentu; • Manouverability kapal • Panjang kapal

– Tanpa bow thruster/ tug boat: 4.0 Loa – Dengan bow thruster/ tug boat: 2.0 Loa – Kondisi kolam putar sangat bagus: • 1.6 s/d 3.0 Loa

• Kolam labuh (anchorage area) Tujuan

Kondisi Jari-Jari, R (m) Good anchoring L+6D Nunggu Tambat Bad anchoring L + 6 D + 30 wind = 20 m/s L + 3 D + 90 Mooring wind = 30 m/s L + 4 D + 145

Continue….

• Pintu alur (entrance) – Tujuan: • Memudahkan kapal manuver • Terlindung dari pengaruh angin dan gelombang – Ukuran ditentukan: • Tuntutan navigasi  tergantung pd dimensi kpl • Tingkat perlindungan thd kolam pelabuhan • Kepadatan lalu-lintas • Kedalaman air, Kecepatan arus – Pelabuhan umum: 0.7 – 1.0 Loa

• Jarak Pemberhentian – Faktor penentu: • Kecepatan kapal • Displacement kapal • Daya kapal – Ship ballast: 3 – 5 Loa – Full loaded; 7 – 8 Loa

Ringkasan Jenis, Fungsi, Peran, Dan Perkembangan Pelabuhan

Recommend Documents