MENENGOK KEMBALI POLA INTI – PLASMA DI SEKTOR PERKEBUNAN SAWIT
A. POLA PIR-BU PIR-BUN, N, PIRSUS PIRSUS DAN PIR LOKAL LOKAL Perkeb Perkebunan unan inti rakyat rakyat (PIR) merupakan merupakan model pengembang pengembangan an perkebuna perkebunan n
di
wilay wilayah ah bukaan bukaan baru baru dengan dengan perus perusaha ahaan an perke perkebu bunan nan besar besar sebaga sebagaii inti inti yang yang membangun dan membimbing perkebunan rakyat rakyat di sekitarnya sebagai plasma.
Nucleus Nucleus estate estate small small holding holding (NES) (NES) menjadi menjadi tonggak tonggak awal dijalank dijalankanny annya a PIR di Indonesi Indonesia. a. Sejak Sejak 1! "ank #unia terlibat terlibat dalam dalam pembangun pembangunan an perkebuna perkebunan n di Indonesi Indonesia a dengan dengan memberika memberikan n pinjaman pinjaman kepada kepada tujuh tujuh perkebun perkebunan an milik milik negara negara atau P$P. %emudian pada 1&' dirintis program NES I untuk pengembangan karet di loimera loimerah h *eh *eh dan $ebenan ebenan Sumatera Sumatera Selatan. Selatan. Sedangka Sedangkan n proyek proyek NES untuk untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit baru dimulai sekitar awal tahun +,-an yaitu proyek NES I "etung.
Pembiaya Pembiayaan an perkebun perkebunan an ini kemudia kemudian n diikuti diikuti oleh "ank Pemban Pembanguna gunan n sia dan "ank Pembangunan Pembangunan /erman. "ank "ank #unia terlibat dalam pendanaan pendanaan mulai dari NES I hingga NES II. %emudian program kemitraan ini diperluas dengan diadakannya seri proyek PIR Swadana yaitu PIR %husus (PIRS0S) dan PIR okal.
Sistem pendanaan proyek pola PIR mengikuti mekanisme P"N. #ana non-kredit dituangkan dalam #a2tar Isian Proyek (#IP) dan dana untuk pembangunan kebun plasma dituangkan dalam #a2tar Isian Pembiayaan Proyek (#IPP). 0ntuk men*airkan #IPP harus dibuat perjanjian kredit antara petani dengan #ireksi "ank Pelaksana. Pada tahap awal pembangunan kebun plasma karena petaninya belum ada maka yang melakukan penandatanganan kredit mewakili petani adalah #irektur /enderal Perkeb Perkebunan unan..
Pada Pada saat kon3ersi kon3ersi jumlah jumlah dana yang dikon3ers dikon3ersii kepada petani petani
peserta mengurangi tanggungan beban kredit #irektur /enderal Perkebunan.
"erbed "erbeda a denga dengan n proye proyek-p k-pro royek yek lingk lingkup up sektor sektor pertan pertanian ian pada pada umumny umumnya a yang yang kegiatan pokoknya bersi2at pembinaan penyuluhan bimbingan dan bantuan agro
input seperlunya proyek pola PIR men*akup kegiatan pembangunan 4sik kebun dan perangkat pendukungnya yang merupakan kegiatan lintas sektor. $ingkat $ingkat suku bunga pada masa tenggang atau sebelum kon3ersi kon3ersi sebesar 1,56 dibayar oleh pemerintah. Setelah kon3ersi pemerintah masih menanggung 756 dari total suku bunga yang dibebankan ke petani.
%egagalan kredit sebelum kon3ersi menjadi tanggungan pemerintah sepenuhnya seda sedang ngka kan n
risi risik ko
kema* ema*et etan an
*i*i *i*ila lan n
peng pengem emba bali lian an
kred kredit it
sete setela lah h
kon3 kon3er ersi si
ditang ditanggu gung ng pemeri pemerinta ntah h sebesa sebesarr &,6 &,6 "ank "ank Pelak Pelaksan sana a sebesa sebesarr 85 856 6 dan dan "ank "ank Indonesia sebesar 56.
Selama 1+, hingga 17 untuk komoditi komoditi kelapa sawit terdapat 1' proyek NES 1, program program PIR-S0S dan + proyek proyek PIR-okal PIR-okal dengan realisasi realisasi kebun kebun plasma masingmasing masing seluas &1.,781 &1.,7815 5 9a 58.5+&81 58.5+&81 9a dan 87.!1+' 87.!1+' 9a.
#engan #engan demikian demikian
total kebun plasma yang berhasil dibangun selama periode 15 tahun ini hampir menyentuh angka 15, ribu hektar.
:emp :emper erti timb mban angk gkan an damp dampak ak posi positi ti22 dari dari mun* mun*ul ulny nya a perk perkeb ebun unan an rak rakyat yat dan dan peny penyer erap apan an
tena tenaga ga
kerja erja
di
perk perkeb ebun unan an
sawi sawit t
peme pemerrinta intah h
ber bermaks maksud ud
memperpan memperpanjang jang pola pola inti-plas inti-plasma ma sawit sawit namun namun dengan dengan skema skema pembiayaa pembiayaan n yang berbeda. berbeda. :un*ul :un*ul gagasan melibatka melibatkan n swasta dalam dalam pola kemitra kemitraan an melalui pola PIR-$RNS untuk bukaan baru dan pola kemitraan untuk PIR lokal.
B. PROGRAM PROGRAM PIRPIR-TRA TRANS NS Sebagai Sebagai tindak tindak lanjut lanjut dari gagasan gagasan melibatk melibatkan an swasta swasta dalam dalam pola PIR menteri menteri pertanian
mengeluarkan
7!;%P$S;% 7!;%P$S;%".51 ".51,;!;1 ,;!;1+5 +5
Surat
%eputusan
:enteri
Pertanian
No
pada bulan bulan /uni 1+5 isinya isinya antara antara lain mewajibkan mewajibkan
setiap permohonan i
/uga kepada "0:N perkebunan sawit diminta untuk melanjutkan pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat dengan pola PIR selanjutnya disebut PIR kselerasi. P$P yang ditugaskan yaitu P$P II P$P I P$P P$P I dan P$P II.
Namun kebijakan PIR Swasta kelapa sawit dan PIR kselerasi hanya menyangkut pembangunan perkebunannya saja belum ada kejelasan tentang pembangunan pemukiman sehingga tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan. 0ntuk menanggulangi permasalahan tersebut pada salah satu sidang kabinet diambil keputusan yang intinya =
1. Proyek pola PIR yang sedang berjalan terus dilanjutkan pelaksanaannya sampai selesai. 8. Pengembangan pola PIR baru perlu diusahakan dengan mengundang dunia usaha swasta kuat untuk menjadi perusahaan inti. Pelaksanaannya dikaitkan dengan program transmigrasi.
:enteri Peren*anaan Pembangunan ; %etua "appenas pada waktu itu /" Sumarlin kemudian mengundang pihak swasta untuk membi*arakan kelanjutan pola PIR. #ari pertemuan
ini
pengembangan
mun*ullah perkebunan
konsep kelapa
tentang sawit
yang
tata
*ara
dikaitkan
penyelenggaraan dengan
program
$ransmigrasi. %onsep itu tertuang dalam Surat %eputusan "ersama (S%") antara :enteri Pertanian dan :enteri $ransmigrasi untuk kemudian disampaikan dalam satu 2orum
pertemuan
yang dipimpin langsung oleh /" Sumarlin.
:un*ul
kekhawatiran S%" ini tidak e2ekti2 karena banyaknya instansi yang harus terlibat.
Serangkaian pembahasan akhirnya melahirkan Inpres Nomor 1 tahun 1+! tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program $ransmigrasi (PIR-$rans) tertanggal ' :aret 1+!. :elalui Inpres menjadi jelas tugas 2ungsi dan tanggung jawab unit 2ungsional terkait sehingga dapat
lebih
mempertegas
tata
*ara
mekanisme
saling
keterkaitan
dan
ketergantungan yang dibutuhkan. %esebelas kementrian dan lembaga yang mendapat penugasan dari presiden yakni=
No
Intansi; Pejabat
$ugas dan tanggung jawab
1
:enteri Negara Peren*anaan Pembangunan Nasional;%etua "appenas
menyusun mengkoordinasikan dan menyerasikan ren*ana-ren*ana pembangunan yang terkait dengan ren*ana pelaksanaan proyek PIR-$RNS
8
:enteri Pertanian
melaksanakan memantapkan dan meningkatkan usaha pengembangan perkebunan dengan pola PIR $RNS
'
:enteri $ransmigrasi
melaksanakan penyediaan persiapan termasuk latihan dan pengiriman transmigran peserta proyek PIR $RNS serta menyelenggarakan penyiapan lahan pangan pembangunan pemukiman dan pembinaan transmigran
7
:enteri $enaga %erja
melaksanakan penyediaan seleksi latihan dan pengiriman angkatan kerja antar daerah (%#) yang dibutuhkan perusahaan inti sebagai karyawan perkebunan Inti dalam pelaksanaan proyek PIR $RNS
5
:enteri #alam Negeri
mengatur penyediaaan lahan dan pemberian hak dalam rangka pelaksanaan proyek PIR $RNS serta memberi petunjuk dan pengarahan kepada >ubernur %epala #aerah $ingkat I dan para "upati %epala #aerah $ingkat II tentang koordinasi dalam pembinaan pelaksanaan proyek PIR-$RNS di daerah
!
:enteri %euangan
mengatur penyediaan biaya dan;atau menetapkan ketentuanketentuan yang bersangkutan dengan pembiayaan proyek PIR $RNS yang bersumber dari P"N
&
:enteri %ehutanan
mengatur pelaksanaan proses pelepasan lahan yang diperlukan untuk proyek PIR-$RNS dari kawasan hutan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku
+
:enteri %operasi
melaksanakan pembinaan petani peserta PIR-
$RNS untuk pengembangan prakarsa ke arah pertumbuhan koperasi sebagai usaha bersama dalam mengelola kebun mereka
:enteri :uda Peningkatan $anaman %eras
0rusan Produksi
1,
>ubernur "ank Indonesia
11
%etua "adan %oordinasi Penanaman :odal
mengikuti mengkoordinasikan dan menyerasikan pelaksanaan usaha pengembangan perkebunan dengan pola PIR $RNS mengatur penyediaan dan;atau menetapkan ketentuanketentuan pembiayaan proyek PIR $RNS yang bersumber dari kredit perbankan memperlan*ar peri
Instruksi presiden dilengkapi dengan pedoman pengembangan perkebunan pola PIR-$rans. #isebutkan dalam pedoman itu Proyek PIR-$rans merupakan suatu paket pengembangan wilayah yang utuh yang terdiri dari komponen utama dan komponen penunjang. %omponen utama berupa= (a) pembangunan perkebunan inti (b) pembangunan kebun plasma (*) pembangunan pemukiman yang
terdiri
dari
lahan
pekarangan
dan
perumahan. Sedangkan yang disebut komponen penunjang adalah pembangunan prasarana umum.
uas lahan yang disediakan untuk masing-masing petani berupa 8 ha kebun plasma dan ,5 ha lahan pekarangan.
:enindaklanjuti
instruksi
presiden
menteri
pertanian
mengeluarkan
Surat
%eputusan :enteri Pertanian No.1+';%pts.15;7;1+! tanggal 5 pril 1+! terkait
penilaian terhadap studi kelayakan satuan biaya dan lain-lain yang berhubungan dengan pembiayaan pembangunan Proyek PIR-$RNS.
"ank Indonesia menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat edaran pada tanggal 5 /uni 1+! tentang kredit Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang dikaitkan dengan Program $ransmigrasi. menyebutkan adanya kredit in3estasi khusus untuk
Surat edaran ini
pembangunan kebun inti
maupun kebun plasma. #isebutkan bahwa tingkat suku bunga bagi perusahaan inti untuk pembangunan kebun inti dan kebun plasma untuk pertama kali ditetapkan sebesar 1!6. Sedangkan tingkat suku bunga bagi petani peserta ditetapkan oleh "ank Indonesia sesuai ketentuan perkreditan untuk golongan ekonomi lemah.
"agi bank-bank
penyalur kredit in3estasi program pembangunan kebun sawit "ank Indonesia menyediakan %redit ikuiditas "ank Indonesia (%"I) dengan suku bunga pertama kali sebesar !56. %"I adalah kredit atau pembiayaan yang disediakan oleh "ank Indonesia dalam rangka membiayai %redit Program.
Pada bulan dan tahun yang sama :enteri Pertanian
mengeluarkan Surat
%eputusan :enteri Pertanian Nomor = ''';%pts;%".51,;!;1+! tentang $ata ?ara Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan dengan Pola PIR-$RNS. Pada surat keputusan ini antara lain disebutkan di pasal 1, ayat 8a bahwa lahan untuk kebun inti dan kebun plasma perimbangan luasnya antara 8, = +,. Namun perimbangan alokasi kebun inti dan plasma ini diperlunak melalui %eputusan :enteri Pertanian No.'5' tahun 8,,'. Pasal 1, ayat (8) menjadi sebagai berikut = (8) ahan yang disediakan dalam proyek PIR-$RNS terdiri dari = a. ahan untuk kebun inti dan kebun plasma yang perimbangan luasnya antara 8, = +, atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat@ b. Penyesuaian perimbangan lahan kebun inti dan plasma sebagaimana dimaksud pada butir a ditetapkan oleh #irektur /enderal "ina Produksi Perkebunan berdasarkan *riteria;persyaratan yang berlaku setelah menerima usulan dari perusahaan inti.
rtinya perusahaan inti bisa mengajukan usul perubahan perimbangan luas kebun inti
dan
plasma
dengan
kemungkinan
menambah
luas
kebun
inti
dan
mempersempit kebun plasma. %emudian :enteri %euangan bersama dengan :enteri Negara Peren*anaan Pembangunan A "PPENS menetapkan surat keputusan bersama tentang tata *ara pengusulan pengesahan pengalihan dan pemantauan pembiayaan pembangunan proyek PIR-$rans. S%" ini menetapkan se*ara rin*i tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh perusahaan tim teknis lintas sektoral kementrian maupun pihak perbankan@
mulai
dari
peren*anaan
pembiayaan
pengalihan
kebun
dari
perusahaan ke petani peserta pembiayaan maupun pemantauan kegiatan.
Seiring berjalannya program PIR-$rans terjadi perubahan kebijakan dari "ank Indonesia ("I) terkait pembiayaan program. Pada saat dimulainya program di tahun 1+! aturan "ank Indonesia memberi keleluasaan kepada perusahaan inti untuk memperoleh kredit pembangunan kebun inti. Namun pada 8,,7 "I mengeluarkan Peraturan "ank Indonesia No !;18;P"I; 8,,7 yang menyatakan pihak perusahaan harus menyediakan '56 dari total biaya pembangunan kebun inti selebihnya bisa dibiayai dengan kredit in3estasi. Sementara untuk biaya pembangunan kebun plasma tidak ada perubahan yakni tetap 1,,6 didanai oleh kredit in3estasi.
Pada aturan baru itu juga disebutkan bahwa kredit in3etasi untuk kebun inti berasal dari %redit ikuidtas "ank Indonesia (%"I) sebesar 556 dan dari dana bank sebesar 756. rtinya ada perbedaan suku bunga pinjaman dari kedua sumber pembiayaan ini dengan dana dari bank akan dikenakan beban bunga lebih tinggi. Perubahan ini menunjukkan ada pengetatan sumber pembiayaan untuk pembangunan kebun inti. Pengetatan selanjutnya terkait batas waktu penyerahan kebun plasma. Pada aturan sebelumnya tidak ada ketentuan mengenai batas waktu penyerahan kebun plasma kepada petani peserta atau kon3ersi #i beleid yang baru ini disebutkan paling lambat tahun 8,,+ harus sudah dilaksanakan kon3ersi. "ila sampai batas waktu ini masih ada lahan yang belum dikon3ersi maka dikenakan sanksi sebagai berikut= a. %elonggaran tarik %"I %I% Pas*a %on3ersi yang belum dilimpahkan menjadi hangus. b. "aki debet %"I %ebun Plasma ditarik oleh "ank Indonesia.
*. Penyelesaian kepemilikan lahan yang belum dikon3ersi diserahkan kepada $im %oordinasi PIR-$rans. Bang dimaksud dengan $im %oordinasi PIR $rans adalah sebagaimana ditetapkan dalam S% :entan No. 1+'; %pts;%P.15,;7;+! tanggal 5 pril 1+! jun*to %eputusan :enteri Pertanian No. 7+5;%pts;%P. 15,;!;! tentang $im %oordinasi Pengembangan Perkebunan #engan Pola PIR yang #ikaitkan #engan Program $ransmigrasi. d. Selama proses penyelesaian kon3ersi perusahaan inti diminta membuat rekening terpisah atau es*row a**ount untuk menampung dana hasil kebun. #ana di rekening khusus ini bisa ditarik untuk keperluan pembiayaan kebun plasma dan membayar kredit petani.
pabil kondisi kebun belum memenuhi syarat untuk dilakukan kon3ersi maka sesuai %eputusan :enteri Nomor ''' tahun 1+! pasal 17 ayat '(a) dan (b) dapat dilakukan dua jenis pilihan tindakan yakni= a. menetapkan penundaan penyerahan kebun plasma kepada petani peserta dan diwajibkan perusahaan inti untuk memperbaiki kebun atas beban sendiri dengan ketentuan bahwa hasil kebun tersebut sampai saat
penyerahan
dikurangkan dari jumlah biaya pembangunan kebun plasma yang diambil alih "ank Pemerintah dan badan lainnya sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1). b. tetap
menetapkan dilangsungkannya penyerahan kebun plasma yang
bersangkutan kepada petani peserta dan mewajibkan perusahaan inti untuk menanggung perbaikannya sampai memenuhi standar 4sik.
Pada umumnya pembayaran kembali kredit oleh petani plasma dilakukan dengan memotong ',6 hasil kebun selebihnya
&,6 dibayarkan kepada petani. #i
berbagai tempat pelaksanaan PIR-$rans proses kon3ersi sebagian mengalami keterlambatan. kibatnya kredit yang ditanggung petani semakin besar dengan suku bunga komersial yang terus berubah petani plasma dihadapkan pada situasi tidak punya pilihan selain menerima besaran kredit yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.
Sumber= "ank Indonesia
Perubahan pola pembiayaan ini
berpengaruh pada hubungan kerja antara
perusahaan inti dengan petani plasma. Pada riset ini akan dipaparkan pengetatan berpengaruh pada kinerja perusahaan se*ara keseluruhan dan berdampak buruk pada petani dengan beban kredit yang lebih tinggi maupun menjadi korban penipuan
perusahaan.
Ini
terjadi
terutama
pada
petani
yang
terlambat
mendapatkan kon3ersi.
Pengembangan pola PIR-$RNS dilaksanakan pada 11 pro3insi dengan proyek 5, unit PIR-$RNS kelapa sawit meliputi ren*ana pengembangan pembangunan kebun inti seluas 1!&.&,8 9a kebun plasma '+.!77 9a dengan total luasan 5!!.'7! 9a (data #itjen Perkebunan 8,,).
C. POLA KKPA
Sejalan
dengan
perkembangan
perkebunan
rakyat
melalui
pola
PIR-$rans
pertumbuhan koperasi kebun sawit juga meningkat. %operasi pada pola PIR-$rans ber2ungsi sebagai mediator dalam proses penjualan tandan sawit maupun pembayaran *i*ilan kredit. %eberadaan koperasi menjadi sangat penting. "anyak koperasi yang mampu menjalankan 2ungsinya dengan baik dan tumbuh menjadi koperasi yang kuat meski tidak sedikit pengurus koperasi yang tidak jujur dan mengakibatkan terbengkelainya proses jual beli tandan sawit.
$imbullah pemikiran untuk lebih memperkuat posisi koperasi dengan menyediakan kredit
in3estasi
untuk pengembangan perkebunan sawit. :enteri
Pertanian
Sjari2udin "aharsjah bersama :enteri %operasi dan Pembinaan Pengusaha %e*il Subiakto mengeluarkan surat keputusan bersama (S%") pada Cebruari 1+ tentang Pembinaan dan Pengembangan %operasi 0nit #esa di "idang 0saha Perkebunan dengan Pola %emitraan :elalui Peman2aata n %redit %epada %operasi Primer untuk nggotanya. #i dalam S%" ini ter*antum peran 2ungsi dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan kebun sawit yakni koperasi petani peserta dan perusahaan inti.
Pembiayaan yang disediakan berbentuk skim kredit dengan syarat lunak yang diberikan oleh pemerintah melalui P$. (Persero) Permodalan Nasional :adani (P$. PN:) kepada koperasi primer yang selanjutnya disalurkan kepada anggotanya. Penyaluran %%P kepada anggota koperasi dilakukan melalui bank pelaksana yang ditunjuk oleh P$. PN:.
Pada program %%P koperasi dapat berperan sebagai pelaksana pemberi %%P (executing agent ) atau sebagai penyalur (chanelling agent ). Sebagai eDeuting agent koperasi bertanggungjawab atas resiko pengembalian kredit se*ara penuh. Pada peran sebagai penyalur
atau *hanelling koperasi tidak mempunyai
tanggungjawab atas risiko pengembalian kredit. kad %redit dilakukan oleh "ank dengan masing-masing anggota penerima %%P yang diketahui oleh pengurus koperasi. #alam pelaksanaan kad %redit para anggota diwakili oleh pengurus koperasi. leh karena itu anggota penerima %%P harus membuat Surat %uasa kepada pengurus koperasi.
$ugas koperasi dalam program %%P= (a) mengajukan usulan proyek yang akan dibiayai dengan %%P (b) seleksi bagi anggota yang layak dibiayai (*) mengawain penggunaan kebun yang dibiayai dengan %%P (d) pembinaan bagi anggota (e) penagihan angsuran %%P dan (2) administrasi pemberi %%P dan angsurannya.
#alam hal koperasi sebagai penyalur %%P tugas koperasi sama dengan tugas koperasi bila sebagai pelaksana pemberi %%P seperti butir 8(a) sampai butir 8(2) di atas. Perbedaannya terletak pada pertanggungan resiko pengembalian kredit petani peserta koperasi sebagai penyalur kredit tidak bertanggung jawab atas resiko ini. Pengaturan suku bunga dan imbalan jasa koperasi ditetapkan sebagai berikut= 1. Suku bunga %%P berkisar 1!6 per tahun pada saat awal program. #ari /umlah ini termasuk 86 setahun sebagai imbalan jasa koperasi. Namun imbalan jasa ini tidak diberikan pada masa tenggang sehingga suku bunga yang dibayarkan atau dibebankan kepada anggota berkurang 86 atau hanya 176 per tahun. "esarnya tingkat suku bunga dan imbalan untuk koperasi bersi2at tidak tetap karena itu dapat ditinjau kembali. Peninjauan ini ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah P$. PN:.
8. pabila %operasi bertindak sebagai pelaksana pemberi %%P maka imbalan jasa sebesar 86 tersebut seluruhnya untuk koperasi yang bersangkutan yang pembayarannya dilakukan dengan *ara= a. Sebesar 5,6 dari imbalan dibayarkan kepada koperasi atas dasar realisasi pembayaran angsuran pokok dan bunganya oleh anggota koperasi bersangkutan dan
b. Sisanya sebesar 5,6 lagi disimpan dalam bentuk tabungan beku di bank dan dikembalikan setelah diperhitungkan dengan tunggakan yang timbul pada saat %%P jatuh tempo. #engan kata lain sisa sebesar 5,6 tersebut dapat di*airkan setelah kredit lunas. $abungan tersebut diberi bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank yang bersangkutan.
'. pabila %operasi bertindak sebagai penyalur %%P maka dari imbalan sebesar 86 tersebut hanya diberikan kepada koperasi sebesar 5,6-nya atas dasar realisasi pembayaran angsuran pokok dan bunganya oleh anggota koperasi yang memperoleh %%P dan sisanya 5,6 lagi menjadi penerimaan bank.
KKPA Perkebunan Kelaa Sa!"# %%P Perkebunan %elapa Sawit adalah %%P yang diberikan untuk pembangunan kebun kelapa sawit petani anggota koperasi primer. leh karena jangka waktu pembangunan kebun ini *ukup panjang dan masa pengembaliannya juga lama maka jenis kredit ini termasuk dalam kredit in3estasi. %redit ini dikembalikan atau diangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian bersama dengan "ank. "esarnya *i*ilan kredit termasuk bunga dihitung dengan persentase tertentu dari hasil kotor kebun sesuai dengan perjanjian antara bank dengan koperasi.
Petani yang akan memperoleh 2asilitas %%P harus memiliki lahan yang akan dibangun kebun kelapa sawit ditandai dengan surat pemilikan lahan (tanah) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti serti4kat hak milik (S9:) atau surat keterangan tanah (S%$) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti pemilikan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sah.
%operasi yang akan menerima atau menyalurkan %%P harus mempunyai mitra kerja dalam hal ini adalah Perusahaan Perkebunan %elapa Sawit yang dalam istilah sehari-hari disebut dengan Perusahaan Inti. 9ubungan kerjasama antara %operasi dengan Perusahaan Inti dibuat se*ara tertulis.
%redit maksimum yang bisa diberikan kepada masing-masing nggota %operasi Primer maksimum sebesar Rp 5, juta untuk membiayai pembangunan %ebun Plasma dengan luas 8 (dua) hektar sampai dengan 7 (empat) hektar
Sama
halnya
dengan
koperasi;petani plasma
pola
PIR-$rans
penyerahan
kebun
plasma
kepada
dilaksanakan oleh Perusahaan Inti setelah tanaman
memenuhi standar penilaian 4sik kemudian lahan akan dikembalikan kembali kepada petani peserta kemitraan disertai dengan penandatanganan perjanjian kon3ersi pembayaran pembangunan kebun.
Pada perjanjian kredit disebutkan pengaturan hasil penjualan tandan sawit. Pada umumnya dibuat *ara pembagian hasil kebun sebagai berikut= •
0ntuk memenuhi kebutuhan rumah tangga petani sebesar ',6. ?i*ilan %redit sebesar ',6 atau sesuai dengan perjanjian dengan "ank
•
Pelaksana. "iaya Produksi dan Pemeliharaan %ebun sebesar 7,6
•
#ari jumlah 7,6 biaya produksi dan pemeliharaan kebun 56 diantaranya merupakan tabungan beku yang disimpan di "ank dan diberikan bunga sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku.
"iaya Produksi dan pemeliharaan men*akup biaya transport $"S ke Pabrik biaya pupuk biaya pemberantasan hama penyakit tanaman biaya pemeliharaan in2rastruktur (jalan jembatan dan drainase) biaya replanting dan biaya manajemen dan organisasi. #ana untuk biaya produksi disimpan di "ank diberikan bunga sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku.
Pada pola %%P ini kesempatan untuk memperkuat 2ungsi organisasi koperasi sangat besar. Namun kenyataannya sebagian besar atau bisa dikatakan hampir semua
koperasi
kebun mitra
perusahaan tidak
dibentuk dari bawah
atas
kesepakatan anggota melainkan Fdi2asilitasi dikendalikan dan diawasiG oleh perusahaan inti. Posisi koperasi sebagai baik sebagai pelaksana maupun penyalur kredit sangat lemah. 9al ini tampak sekali dari paparan hasil riset lapangan yang disampaikan pada bab-bab berikutnya.
Sumber= "ank Indonesia
D. RE$ITALISASI PERKEBUNAN Program
Re3italisasi
Perkebunan
adalah
upaya
per*epatan
pengembangan
perkebunan rakyat melalui perluasan peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung oleh kredit in3estasi oleh perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah. Pelaksanaan Program Re3italisasi Perkebunan dilaksanakan melalui 8 (dua) pola yaitu pola kemitraan dengan melibatkan perusahaan di bidang perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun pengolahan dan pemasaran hasil dan pola non kemitraan.
Subsidi bunga yang dimaksudkan merupakan selisih bunga komersial dengan bunga yang dikenakan kepada petani yang menjadi beban pemerintah dan harus dibayar kepada bank.
andasan
hukum
pengembangan
perkebunan
melalui
program
Re3italisasi
Perkebunan adalah= a. Peraturan :enteri Petanian Nomor '';Permentan;$.17,;&;8,,! tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Re3italisasi Perkebunan@ b. Peraturan :enteri %euangan Nomor 11&;P:%.,!;8,,! tentang Pengembangan Energi Nabati dan Re3italisasi Perkebunan@ *. Perjanjian %erjasama Pendanaan antara :enteri
%redit
%euangan;#irjen
Perbendaharaan dengan 1! "ank Pelaksana (P$ "ank Rakyat Indonesia P$ "ank :andiri P$ "0%PIN P$ "NI P$ "P# Sumatera 0tara "P# Sumatera Selatan "P# Sumatera "arat;"ank Nagari "P# Riau "P# N# "P# Papua P$ "ank Niaga P$ "ank gro "ank :ega "ank rtha >raha P$ "II dan "P# %alimantan $imur). Petani peserta program re3italisasi perkebunan diatur dalam Peraturan :enteri No '' tahun 8,,!. :ereka adalah pekebun dan penduduk setempat. Penetapan petani peserta dilakukan oleh bupati;walikota dalam hal ini %epala #inas yang membidangi perkebunan di kabupaten atau kota.
Pasal 18 di Permentan menyebutkan petani peserta sebagai pekerja selama masa pengembangan kebun. rtinya perusahaan harus menerima mereka sebagai pekerja meski pada pelaksanaannya tidak semua peserta berminat menjadi pekerja kebun.
0ntuk mengatur se*ara teknis perhitungan pembiayaan pembangunan kebun plasma #irektur /enderal Perkebunan mengeluarkan surat keputusan terkait satuan biaya
maksimum
menyebutkan
hal
pembangunan ini
pada
kebun.
awal
Salah
pelaksanaan
satu
surat
program
keputusan adalah
S%
yang No.
No.!,;%pts;R?.11,;7;,+ tertanggal & pril 8,,+.
Sedangkan biaya riil di lapangan ditentukan bersama antara "ank Pelaksana dengan ?alon Peserta Program Re3italisasi Perkebunan.
"iaya satuan maksimum ditetapkan berbeda-beda nilainya tergantung wilayah geogra4s dengan pembagian ! wilayah. Hilayah I merupakan kebun yang dibangun di pro3insi /awa "arat /awa $engah #IB "anten dan "ali. Hilayah II di Sumatera
Selatan /ambi "engkulu ampung Sumatera "arat dan "angka "elitung. Hilayah III
meliputi Nangro *eh #arussalam Sumatera 0tara Riau %alimantan "arat
%alimantan Selatan %epulauan Riau. Sedangkan daerah yang masuk Hilayah I adalah N$" dan N$$. %emudian Hilayah terdiri dari Sulawesi 0tara Sulawesi $engah Sulawesi Selatan >orontalo %alimantan $engah dan %alimantan $imur. Sementara :aluku :aluku 0tara Papua dan Papua "arat dimasukkan ke Hilayah II. 0ntuk komoditi kelapa sawit biaya maksimum perluasan kebun berkisar antara 85 juta rupiah hingga '8+ /uta rupiah per hektar. Sedangkan biaya maksimum untuk peremajaan atau re-planting paling rendah 8'8 juta rupiah dan paling tinggi ditetapkan ','5 juta rupiah per hektar. Tabel % Sa#uan B"a&a Per-'ek#ar Perlua(an Kelaa Sa!"# Ta'un )**+ la ke"#raan/ N 1
8
W"la&a'
Ura"an Ke0"a#an P, Pembukaan lahan dan penanaman ($enaga %erja in2rastruktur bahan dan alat manajemen 2ee 56 serti4kasi lahan administrasi) P1 Pemeliharaan $ahun 1
W"l I
W"l II
W"l III
W"l I$
W"l $
W"l $I
11.,!1., ,,
11.'&,., ,,
11.!''., ,,
11.&5., ,,
18.,'7., ,,
18.!'1.,,,
5.,5.,, ,
5.'&,.,, ,
5.55&.,, ,
5.!&'.,, ,
5.,&.,, ,
!.557.,,,
7.&55.,, ,
5.18&.,, ,
5.8&8.,, ,
5.'5.,, ,
5.!'.,, ,
!.!,,.,,,
5.,+&.,,
5.7&5.,, ,
5.5+.,,
5.&81.,, ,
!.,1.,, ,
!.&&.,,,
)2.34). ***
)5.67). ***
)+.*4*. ***
)+.27+. **
)3.426. **
6).54).***
($enaga %erja in2rastruktur bahan dan alat manajemen 2ee 56) '
P8 Pemeliharaan $ahun 8 ($enaga %erja in2rastruktur bahan dan alat manajemen 2ee 56)
7
P' Pemeliharaan $ahun ' ($enaga %erja in2rastruktur bahan dan alat manajemen 2ee 56) 1ula'
Sumber: Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 60/Kpts/!"##0/$/0% &anggal ' (pril )00%
Tabel % Sa#uan B"a&a Per-'ek#ar Peraa8aan Kelaa Sa!"# Ta'un )**+ la ke"#raan/ N 1
W"la&a'
Ura"an Ke0"a#an P, Pembukaan penanaman
lahan
dan
W"l I
W"l II
11.,!1.,, ,
11.'!!.,, ,
W"l III
W"l I$
11.777.,, 11.7'&.,, , ,
W"l $
W"l $I
18.++.,, 18.,51.,, , ,
($enaga %erja in2rastruktur bahan dan alat manajemen 2ee 56 serti4kasi lahan administrasi) 8
P1 Pemeliharaan $ahun 1
7.1,'.,, ,
7.+51.,,,
7.&!,.,,,
7.!75.,, ,
5.81,.,,,
!.,++.,, ,
'.!&.,, ,
7.7''.,,,
7.7,+.,,,
7.'77.,, ,
7.+77.,,,
5.!1&.,, ,
7.7'7.,, ,
5.8+7.,,,
5.8'1.,,,
5.1!'.,, ,
5.&,5.,,,
!.57.,, ,
($enaga %erja in2rastruktur bahan dan alat manajemen 2ee 56) '
P8 Pemeliharaan $ahun 8 ($enaga %erja in2rastruktur bahan dan alat manajemen 2ee 56)
7
P' Pemeliharaan $ahun ' ($enaga %erja in2rastruktur bahan dan alat manajemen 2ee 56)
)6.)6).* )2.367.* )2.+76.* )2.2+3.* )5.575.* ** ** ** ** ** Sumber: Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 60/Kpts/!"##0/$/0% &anggal ' (pril )00% 1ula'
6*.62*.* **
Sedangkan untuk tingkat suku bunga Permentan No '' tahun 8,,! menyebutkan di Pasal 88 ayat (') dan (7) sebagai berikut= (') Selain satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekebun dibebani bunga sebesar 1, persen selama masa pengembangan perkebunan yaitu maksimal 5 (lima) tahun untuk kepala sawit dan kakao sedangkan untuk karet maksimal & (tujuh) tahun. (7) Selisih bunga komersial dengan bunga yang dibebankan kepada Petani peserta selama masa pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (') menjadi
beban
pemerintah
sebagai
subsidi
bunga
dan
setelah
masa
pengembangan perkebunan petani peserta dibebani bunga komersial.
Sejak diterapkan pada 8,,! hingga akhir 8,, realisasi persetujuan bank untuk pelaksanaan program re3italisasi perkebunan men*apai 88&.+1 hektar yang tersebar di ! (enam puluh sembilan) kabupaten 88 (dua puluh dua) pro3insi dengan luas kebun kelapa sawit seluas 81&.'57 hektar karet seluas .1'5 hektar dan kakao seluas 1.78 hektar. Sementara yang masih dalam tahap proses persetujuan baik di tingkat perbankan maupun tingkat lapangan untuk menjadi peserta Program Re3italisasi Perkebunan (%PEN-RP) komoditi kelapa sawit seluas 88+.'5 hektar.
E. PERBANDINGAN MODEL KEMITRAAN Pelaksanaan kemitraan mulai dari NES hingga re3italisasi perkebunan menjadi sarana terwujudnya kebun plasma 1!.88' hektar atau mendekati satu juta hektar pada akhir 8,1'. Sejalan dengan pertumbuhan kebun inti dan plasma perkebunan rakyat swadaya pun meningkat pesat. Se*ara nasional perkebunan rakyat yang dibangun dengan kemitraan maupun swadaya telah mendekati 77 juta hektar. ngka ini melewati jumlah perkebunan sawit negara atau P$PN yang mengalami stagnasi pertumbuhan dengan total luas &!.'5& hektar. Pertumbuhan paling pesat terjadi di perkebunan swasta nasional yang telah membangun kebun sawit dengan luas 5.'5.7!5 hektar. $abel. Rekapitulasi area perkebunan sawit rakyat N Pr0ra Lua( 9a/ 1 NES PIR-Sus PIR okal 15'.'++ 8 PIR-$rans '!8.58+ ' %%P 155.811 7 Re3italisasi Perkebunan 875.,! 1ula' area kebun la(a 3:4.))6 5 Swadaya '.7'.+!7 Perkebunan (a!"# "l"k rak&a# 7.624.*+5 ! Perkebunan besar negara &!.'5& (P"N) & Perkebunan swasta 5.'5.7!5 T#al Perkebunan (a!"# na("nal ::.777.+*+ Sumber: Direktur Jenderal Perkebunan* )0#+
Program re3italisasi perkebunan untuk tahun anggaran 8,15 telah dihentikan. $erkait pembiayaan
kemitraan sesuai surat :enteri %euangan nomor S-
5;:%.,5;8,15 tanggal ! /anuari 8,15 perihal pelaksanaan kredit program skema %0PS dan %PEN-RP dinyatakan bahwa program re3italisasi perkebunan per 1 /anuari 8,15 untuk sementara dihentikan dan skema pembiayaan baru sedang dalam proses penyusunan disain. Sedangkan untuk menjamin pengembangan perkebunan kelapa sawit se*ara berkelanjutan pemerintah pada 1+ :ei 8,15 telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No !1 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit. #ana yang dihimpun merupakan pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan %elapa Sawit dan;atau turunannya sert iuran dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. Presiden membentuk badan pengelola dana perkebunan sawit untuk menghimpun mengadministrasikan mengelola menyimpan dan menyalurkan #ana. Program pengumpulan dana dari komoditi kelapa sawit ini lebih dikenal sebagai ?P Cund. :enurut Pasal 11 ayat 1 Perpres tersebut dana yang dikumpukan digunakan untuk= a. pengembangan sumber daya manusia Perkebunan %elapa Sawit@ b. penelitian dan pengembangan Perkebunan %elapa Sawit@ *. promosi Perkebunan %elapa Sawit@ d. peremajaan Perkebunan %elapa Sawit@ dan e. sarana dan prasarana Perkebunan %elapa Sawit. "ila kita ringkas maka perbandingan keempat pola kemitraan bisa digambarkan dalam tabel di bawah ini=
a m s a l p i n a t e p a l o l e k i d a m s a l p n u b e k i s r e 3 n o k h a l e t e S . 6 5 7 a g n u b n a b e b g n u g g n a n e m h i s a m h a t n i r e m e p i s r e 3 n o k h a l e t e s h a t n i r e m e p g n u g g n a t i d 6 , 1 r a s e b e s i s r e 3 n o k m u l e b e s u a t a g n a g g n e t a s a m a m a l e s a g n u b n a b e " a m s a l p n u b e k n u g n a b m e p a n a s k a l e p i a g a b e s a r a g e n n a a h a s u r e P . 6 5 a i s e n o d n I k n a " n a d 6 5 8 a n a s k a l e p k n a b o k i s i r 6 , & g n u g g n a n e m h a t n i r e m e p i s r e 3 n o k h a l e t e S . h a t n i r e m e p g n u g g n a t i d 6 , , 1 i s r e 3 n o k m u l e b e s n a t e * a m e k o k i s i r t i d e r k n i m a j n e p i a g a b e s h a t n i r e m e P n a m r e / k n a " " # a i n u # k n a " n a m a j n i p i r a d n a a y a i b m e P L A K O L R I P , S U S R I P , S E N
. n a l i * i * k u t n u g n o t o p i d t i w a s n a d n a t l i s a h i r a d 6 , ' r a s e b e S a m s a l p i n a t e p h e l o a l o l e k i d a m s a l p n u b e k i s r e 3 n o k h a l e t e S a d e p p a " i r a d n a k u s a m t a p a d n e m h a l e t e s s a n e p p a " h e l o n a k p a t e t i d i s r e 3 n o k t a a s t i d e r k n a r a s e " n a a h a s u r e p n a b e b i d a j n e m i s r e 3 n o k n a t a b m a l r e t e k n a d t i d e r k n a t e * a m e k o k i s i R . h a m e l i m o n o k e n a g n o l o g k u t n u i t r e p e s a m a s a m s a l p n u b e k k u t n u a g n u b u k u s t a k g n i $ a m s a l p n u b e k n a n u g n a b m e p a n a s k a l e p i a g a b e s a t s a w s n a a h a s u r e P . 6 5 5 r a s e b e s ) I " % ( a i s e n o d n I k n a " s a t i d i u k i l t i d e r k t a p a d n e m i t n i n u b e k k u t n 0 . ) % I % ( l i * e k i s a t s e 3 n i t i d e r k a m e k s i u l a l e m N " P i r a d a m s a l p n u b e k n a n u g n a b m e p n a a y a i b m e P
. n a l i * i * n a r a y a b m e p n a d n u b e k a l o l e k a y a i b k u t n u a y n h i b e l e S . n u b e k l i s a h i r a d 6 , ' n a k t a p a d n e m i n a t e p s a n u l m u l e b t i d e r k a m a l e S n a a h a s u r e p e k n a k h a r e y n e m a s i b i s a r e p o k u a t a i s a r e p o k u a t a i n a t e p h e l o a l o l e k i d n u b e k i s r e 3 n o k h a l e t e S . r a t k e h 7 l a m i s k a m n a d r a t k e h 8 l a m i n i m n a h a l s a u l n a g n e d a t u j , 5 p R l a m i s k a m t i d e r k a y a i b n a r a s e " . r u l a y n e p i a g a b e s k a d n i t r e b i s a r e p o k a l i b k n a b h e l o n a d t i d e r k a n a s k a l e p i a g a b e s k a d n i t r e b i s a r e p o k a l i b i s a r e p o k h e l o g n u g g n a t i d t i d e r k n a t e * a m e k o k i s i R . 6 ! 1 r a s e b e s r a s e b e s i s r e 3 n o k h a l e t e s 6 7 1 r a s e b e s i s r e 3 n o k m u l e b e s a m s a l p a g n u b u k u S a m s a l p n u b e k n a n u g n a b m e p a n a s k a l e p i d a j n e m a t s a w s n a a h a s u r e P . i s a t s e 3 n i t i d e r k a m e k s i u l a l e m N " P i r a d a m s a l p n a n u g n a b m e p n a a y a i b m e P
. n a l i * i * n a r a y a b m e p n a d n u b e k a l o l e k a y a i b k u t n u a y n h i b e l e S . n u b e k l i s a h i r a d 6 , ' l a m i s k a m n a k t a p a d n e m i n a t e p s a n u l m u l e b t i d e r k a m a l e S i t n i n u b e k k i l l i m e p n a a h a s u r e p 0 > 9 r a u l i d a m s a l p n u b e % , 8 = , + a m s a l p n a d i t n i n u b e k s a u l n a g n a b m i r e P n a a h a s u r e p h e l o n a k u k a l i d p a t e t n u b e k n a a l o l e g n e p i s r e 3 n o k h a l e t e S n a n u b e k r e P n e j r i # h e l o n a k p a t e t i d l a m i s k a m a y a i b n a r a s e " i s a r e p o k h e l o g n u g g n a t i d t i d e r k n a t e * a m e k o k i s i R . l a i s r e m o k a g n u b n a k a n e k i d i s r e 3 n o k h a l e t e S . 6 , 1 a g n u b n a b e b n a k a n e k i d i n a t e p n u h a t 5 l a m i s k a m u a t a n u b e k g n a g n a b m e g n e p a s a m a m a l e S a m s a l p n u b e k n a n u g n a b m e p a n a s k a l e p i d a j n e m a t s a w s n a a h a s u r e P n a k n a b r e p t i d e r k i r a d a m s a l p n u b e k n a n u g n a b m e p n a a y a i b m e P
S N A R T - R I P
A P K K
I S A S I L A T I $ E R
N A N U B E K R E P
Contoh Fasilitas Kredit Pengembangan Energi Nabati & Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) yang disediakan Bank andiri! :erupakan upaya per*epatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit in3estasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan melibatkan perusahaan di bidang usaha perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembagunan kebun pengolahan dan pemasaran hasil.
Per(&ara#an % S&ara# eru(a'aan "n#" % :emiliki ijin 0saha Perkebunan dan ijin usaha sesuai ketentuan yang berlaku (SI0P I0P $#P NPHP dll) $elah berpengalaman dibidang usaha perkebunan "ersedia menjadi a3alis (*orporate guarantee) :emiliki perjanjian kerjasama dengan koperasi :emenuhi persyaratan bank tekhnis :enyampaikan Ceasibility Study #itetapkan oleh #irjenbun sebagai :itra 0saha berdasarkan rekomendasi #isbun tingkat I dan tingkat II •
• • • • • •
S&ara# Kera(" % $elah berbadan hukum %operasi dan Pengurus tidak termasuk dalam da2tar hitam dan kredit bermasalah :emiliki mitra usaha Perusahaan Inti. • •
•
S&ara# Pe#an" an00#a Kera(" % 0sia minimal 81 tahun atau telah menikah $idak memiliki tunggakan kredit :erupakan penduduk setempat $erda2tar dalam da2tar nominati2 yang ditetapkan "upati;Halikota • • • •
;"#ur Kre<"# % %omoditi yang dibiayai %elapa Sawit dan %aret uas lahan minimal 8 ha maksimal 7 ha per petani imit kredit sebesar luas lahan dikalikan satuan biaya per hektar #ana sendiri ,6 /enis kredit adalah %redit In3estasi Suku bunga setinggi-tingginya PS J 56 suku bunga kepada petani &6 gunan adalah kebun petani plasma yang dibiayai Pengelolaan kebun plasma Ksingle managementK dengan kebun inti "ebas biaya pro3isi • • • • • • • • •
Man=aa# %
• • •
Pembiayaan 1,,6 dari kebutuhan Subsidi suku bunga selama masa pembangunan "ebas biaya pro3isi
