Rencana Pembangunan dan Pengembangan Permukiman Tahun 2015

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TAHUN 2015

Oleh : Direktur Pengembangan Permukiman,

Ditjen Cipta Karya, Kem PU-Pera

Ir. Hadi Sucahyono , MPP, Phd

Jakarta 11November 2014

OUTLINE 

  



Pendahuluan Prakarsa Permukiman 100 - 0 – 100 Konsep Penanganan Permukiman Kumuh Indikasi Pembiayaan Permukiman Kumuh 2015 2019 Lokasi Penanganan Permukiman Kumuh TA. 2015

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

2

ARAHAN KEBIJAKAN BIDANG CIPTA KARYA Amanat Penataan Ruang/Spasial: - UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang - RTRW Nasional/KSN - RTR Pulau - RTRW Provinsi/ Kota/Kabupaten

Capaian Eksisting Pembangunan Bidang Permukiman

Isu-isu Strategis

Amanat Pembangunan Nasional: - RPJPN 2005-2025 - RPJMN - UU/PP (UU 32/2004, PP 38/2007, dll.) - MP3EI - MP3KI - KEK

Amanat Pembangunan Bidang PU / CK: - UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman - UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun - UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung - UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Persampahan - UU No.7/2004 tetang SDA - PP No. 16/2005 tentang Pengembangan SPAM - PP 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis - PP36/2005 tentang Peraturan Pelaksana UU Bangunan Gedung - Standar Pelayanan Minimal Bidang PU dan Penataan Ruang - RPI2JM

Rencana dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman

Permasalahan dan Potensi Daerah (termasuk luas dan sebaran kawasan kumuh)

Amanat Internasional: - Agenda Habitat - RIO + 20 - MDGs - SDG

Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan Dukungan Stakeholder - Daerah (Prov/Kota/Kab) - Dunia Usaha - Masyarakat - PHLN

3


3

ARAHAN KEBIJAKAN BIDANG CIPTA KARYA Peraturan Perundangan UndangUndang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Amanat 2010-2014 Percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha; Pengembangan perumahan dan permukiman.

2015-2019

2020-2024

Ketersediaan infrastruktur sesuai tata ruang; Terpenuhinya penyediaan air minum untuk kebutuhan dasar pengembangan infrastruktur pedesaan mendukung pertanian; Pemenuhan kebutuhan hunian didukung sistem pembiayaan jangka panjang; Terwujudnya kota tanpa pemukiman kumuh.

Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.


4

Arahan Kebijakan Bidang Permukiman Peraturan Perundangan

Amanat 2010-2014

2015-2019

2020-2024

UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

• UU mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, pendanaan & pembiayaan, dan peran masyarakat

UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Peraturan ini mengatur perihal pembinaan, perencanaan, pembangunan, penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan, pengelolaan, peningkatan kualitas, pengendalian, kelembagaan, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, pendanaan dan sistem pembiayaan, dan peran masyarakat

• Dalam menangani permukiman kumuh dilakukan upaya pencegahan, terdiri dari pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat, serta upaya peningkatan kualitas permukiman, yaitu pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali


55

ARAHAN KEBIJAKAN BIDANG CIPTA KARYA Amanat

Peraturan Perundangan

Rancangan RPJMN dan Renstra Cipta Karya 20152019

2015-2019

 Tema besar RPJMN 3 adalah daya saing (competitiveness), dengan demikian selayaknya ketersediaan layanan infrastruktur, khususnya infrastruktur dasar (jalan, air dan listrik) sudah terpenuhi terlebih dahulu;  Beberapa arahan dalam bidang Permukiman adalah: •

Terpenuhinya penyediaan air minum & sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat  100% akses air minum dan sanitasi Dengan Indikator Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum layak menjadi 100% dan sanitasi layak menjadi 100%

•

Pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung, didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel  kota tanpa permukiman kumuh Dengan Indikator Berkurangnya Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dan permukiman tidak layak menjadi 0 %.

•

Pengembangan infrastruktur perdesaan, mendukung pembangunan pertanian.

terutama

untuk


6

PEMBAGIAN KEWENANGAN SESUAI UU 1/2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pusat

• • • • • •

• • • • Provinsi • • • •

Daerah

• • • • • • • •

Menyusun dan menetapkan NSPK bidang perkim, penyempurnaan regulasi, dan jakstra nasional bidang perkim Menyusun dan menyediakan basis data permukiman Memberdayakan pemangku kepentingan perkim tingkat nasional, fasilitasi kerjasama tingkat nasional dan internasional Koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, dan evaluasi regulasi bidang perkim Mengkoordinasikan pemanfaatan teknologi bidang perkim Fasilitasi peningkatan kualitasterhadap perumahan dan permukiman kumuh

Menyusun dan menyediakan basis data perrkim tingkat provinsi Menyusun, menyempurnakan, menetapkan, dan mengevaluasi regulasi tingkat provinsi Memberdayakan pemangku kepentingan tingkat provinsi Koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi regulasi tingkat provinsi Mengkoordinasikan pemanfaatan teknologi bidang pekim, pengawasan dan pengendalian regulasi Fasilitasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan kumuh tingkat provinsi Mengkoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah pembangunan perkim bagi MBR tingkat provinsi Fasilitasi kerjasama tingkat provinsi

Menyusun dan menyediakan basis data perkim tingkat kabupaten/kota Menyusun dan menyempurnakan regulasi tingkat kabupaten/kota Memberdayakan pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota Sinkronisasi dan sosialisasi regulasi tingkat kabupaten/kota Mencadangkan/menyediakan tanah, prasarana, dan sarana perkim untuk MBR Memfasilitasi kerjasama tingkat kabupaten/kota Menetapkan lokasi perkim sebangai kawasan kumuh tingkat kabupaten/kota Memfasilitasi peningkatan kualitas perkim kumuh tingkat kabupaten/kota DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

7

PRIORITAS PENANGANAN BIDANG CIPTA KARYA

memadukan kebijakan nasional di kawasan strategis nasional dan mengakomodasikan aspirasi pemerintah daerah maupun masyarakat

8


8


9

Konsep Penanganan Permukiman Kumuh (UU No. 1/2011) Pengawasan dan Pengendalian

POLA PENANGANAN KUMUH

Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemerikasaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi

Pemugaran Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni

Peremajaan Mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat

Pemukiman kembali Pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia (co: penyediaan Rusunawa)

Indikasi Pembiayaan tahun 2015-2019 (skenario 1) Kegiatan /Output /Suboutput Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman 1. Layanan Perkantoran 2. Peraturan Pengembangan Permukiman Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria a (NSPK) 3. Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Pendampingan Penyusunan Produk Pengaturan tentang a. Kawasan Permukiman Kumuh Pendampingan Penyusunan Rencana Kawasan b. Permukiman Fasilitasi Peningkatan Kapasitas kelembagaan c. Pengembangan Permukiman d Pengawasan Pengembangan Permukiman Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 4. Perkotaan a. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh - Pemugaran/Perbaikan Kab/Kota Keterpaduan NUSP-2 Skala Lingkungan Training, Workshop, dan Consultant Service NUSP-2 - Peremajaan Kab/Kota Keterpaduan NUSP-2 Skala Kawasan - Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh Pembangunan Rusunawa NUSP-2 NSD Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 5. Perdesaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan a. Permukiman Perdesaan Potensial - Agro/Minapolitan - KSK b. 6.

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Berbasis Komunitas/Masyarakat

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Khusus a. Pembangunan infrastruktur kawasan rawan bencana Pembangunan dan Pengembangan infrastruktur kawasan b. perbatasan/pulau terluar/terpencil

Satuan

2015 Volume

2016

Anggaran

Volume

3.822.401.290

Anggaran

2017 Volume

4.744.225.743

Anggaran

2018 Volume

4.981.730.000

Anggaran

2019 Volume

4.832.700.000

Anggaran 4.889.400.000

TOTAL Volume

Anggaran - 23.270.457.033

Bulan NSPK

12 2

92.912.852 15.000.000

12 2

87.000.000 15.000.000

12 2

87.000.000 15.000.000

12 2

87.000.000 15.000.000

12 2

87.000.000 15.000.000

60 10

440.912.852 75.000.000

NSPK

2

15.000.000

2

15.000.000

2

15.000.000

2

15.000.000

2

15.000.000

10

75.000.000

Laporan

181

147.167.612

185

106.200.000

195

111.200.000

200

113.700.000

190

108.700.000

951

586.967.612

Laporan

6

2.000.000

45

22.500.000

55

27.500.000

60

30.000.000

50

25.000.000

216

107.000.000

Laporan

131

88.082.525

96

35.200.000

96

35.200.000

96

35.200.000

96

35.200.000

515

228.882.525

Laporan

6

30.395.380

6

35.000.000

6

35.000.000

6

35.000.000

6

35.000.000

30

170.395.380

Laporan

38

26.689.707

38

13.500.000

38

13.500.000

38

13.500.000

38

13.500.000

190

80.689.707

Hektar

1.082

2.034.569.564

1.668

2.479.411.743

1.772

2.716.530.000

1.662

2.415.000.000

1.816

2.476.700.000

8.000 12.122.211.307

Hektar Hektar Hektar Hektar

1.063 525 350 175 538 488 50 19 4.800

1.162.927.592 356.558.257 210.000.000 105.000.000 41.558.257 806.369.335 731.369.335 75.000.000 871.641.972 871.641.972

1.650 750 500 250 900 850 50 18 3.500 4

1.846.911.743 496.911.743 300.000.000 150.000.000 46.911.743 1.350.000.000 1.275.000.000 75.000.000 632.500.000 612.500.000 20.000.000

1.750 750 550 200 1.000 950 50 22 4.000 6

1.986.530.000 486.530.000 330.000.000 120.000.000 36.530.000 1.500.000.000 1.425.000.000 75.000.000 730.000.000 700.000.000 30.000.000

1.650 650 650 -

1.890.000.000 390.000.000 390.000.000 -

1.807 707 707 -

2.074.200.000 424.200.000 424.200.000 -

7.920 3.382 2.757 625

1.000 1.000

1.500.000.000 1.500.000.000

1.100 1.100

1.650.000.000 1.650.000.000

12 3.000

525.000.000 525.000.000

9 2.300

402.500.000 402.500.000

4.538 4.388 150 80 17.600 10

8.960.569.335 2.154.200.000 1.654.200.000 375.000.000 125.000.000 6.806.369.335 6.581.369.335 225.000.000 3.161.641.972 3.111.641.972 50.000.000

1.952.000.000 41.834,7

1.952.000.000

214.384,0

9.115.589.882

Hektar Hektar Hektar Hektar Unit Hektar

1.452.975.882 41.683,4

Hektar

47.530,0

Hektar

3.030,0

687.975.882

2.515,4

754.614.000

2.333,3

700.000.000

2.666,7

800.000.000

2.666,7

800.000.000

13.212,0

3.742.589.882

2.293,3 736,7

687.975.882 221.022.000

2.133,3 382,0

640.000.000 114.614.000

2.166,7 166,7

650.000.000 50.000.000

2.333,3 333,3

700.000.000 100.000.000

2.333,3 333,3

700.000.000 100.000.000

11.259,9 1.952,1

3.377.975.882 585.636.000

1.152.000.000 39.168,0

1.152.000.000

201.172,0

5.373.000.000

Hektar

44.500,0

765.000.000 39.168,0

Hektar

265,9

79.775.380

500,0

Hektar

54,6

16.369.203

Hektar

211,4

63.406.177

1.906.614.000 41.501,3

1.152.000.000 39.168,0 150.000.000

666,7

166,7

50.000.000

333,3

100.000.000

1.852.000.000 41.834,7

`

1.152.000.000 39.168,0 200.000.000

833,3

250.000.000

833,3

250.000.000

3.099,3

929.775.380

250,0

75.000.000

333,3

100.000.000

333,3

100.000.000

1.137,9

341.369.203

416,7

125.000.000

500,0

150.000.000

500,0

150.000.000

1.961,4

588.406.177


11




Satuan

2015 Volume

2016

Anggaran

Volume

3.822.401.290

Anggaran

2017 Volume

4.744.225.743

Anggaran

2018 Volume

4.981.730.000

Anggaran

2019 Volume

4.832.700.000

Anggaran 4.889.400.000

TOTAL Volume

Anggaran - 23.270.457.033

Bulan NSPK

12 2

92.912.852 15.000.000

12 2

87.000.000 15.000.000

12 2

87.000.000 15.000.000

12 2

87.000.000 15.000.000

12 2

87.000.000 15.000.000

60 10

440.912.852 75.000.000

NSPK

2

15.000.000

2

15.000.000

2

15.000.000

2

15.000.000

2

15.000.000

10

75.000.000

Laporan

181

147.167.612

185

106.200.000

195

111.200.000

200

113.700.000

190

108.700.000

951

586.967.612

Laporan

6

2.000.000

45

22.500.000

55

27.500.000

60

30.000.000

50

25.000.000

216

107.000.000

Laporan

131

88.082.525

96

35.200.000

96

35.200.000

96

35.200.000

96

35.200.000

515

228.882.525

Laporan

6

30.395.380

6

35.000.000

6

35.000.000

6

35.000.000

6

35.000.000

30

170.395.380

Laporan

38

26.689.707

38

13.500.000

38

13.500.000

38

13.500.000

38

13.500.000

190

80.689.707

Hektar

1.082

2.034.569.564

2.525

3.479.411.743

2.629

3.716.530.000

2.519

3.415.000.000

2.673

3.476.700.000

11.427 16.122.211.307


1.063 525 350 175 538 488 50 19 4.800

1.162.927.592 356.558.257 210.000.000 105.000.000 41.558.257 806.369.335 731.369.335 75.000.000 871.641.972 871.641.972

2.507 1.067 817 250 1.440 1.390 50 18 3.500 4

2.846.911.743 686.911.743 490.000.000 150.000.000 46.911.743 2.160.000.000 2.085.000.000 75.000.000 632.500.000 612.500.000 20.000.000

2.607 1.067 867 200 1.540 1.490 50 22 4.000 6

2.986.530.000 676.530.000 520.000.000 120.000.000 36.530.000 2.310.000.000 2.235.000.000 75.000.000 730.000.000 700.000.000 30.000.000

2.507 967 967 -

2.890.000.000 580.000.000 580.000.000 -

2.664 1.024 1.024 -

3.074.200.000 614.200.000 614.200.000 -

1.540 1.540

2.310.000.000 2.310.000.000

1.640 1.640

2.460.000.000 2.460.000.000

12 3.000

525.000.000 525.000.000

9 2.300

402.500.000 402.500.000

11.346 12.960.569.335 4.649 2.914.200.000 4.024 2.414.200.000 625 375.000.000 125.000.000 6.698 10.046.369.335 6.548 9.821.369.335 150 225.000.000 80 3.161.641.972 17.600 3.111.641.972 10 50.000.000

Hektar

47.530,0

1.452.975.882

7.683,4

906.614.000

7.501,3

852.000.000

7.834,7

952.000.000

7.834,7

952.000.000

78.384,0

5.115.589.882

Hektar

3.030,0

687.975.882

2.515,4

754.614.000

2.333,3

700.000.000

2.666,7

800.000.000

2.666,7

800.000.000

13.212,0

3.742.589.882

2.293,3 736,7

687.975.882 221.022.000

2.133,3 382,0

640.000.000 114.614.000

2.166,7 166,7

650.000.000 50.000.000

2.333,3 333,3

700.000.000 100.000.000

2.333,3 333,3

700.000.000 100.000.000

11.259,9 1.952,1

3.377.975.882 585.636.000

Hektar

44.500,0

765.000.000

5.168,0

152.000.000

5.168,0

152.000.000

5.168,0

152.000.000

5.168,0

152.000.000

65.172,0

1.373.000.000

Hektar

265,9

79.775.380

500,0

150.000.000

666,7

200.000.000

833,3

250.000.000

833,3

250.000.000

3.099,3

929.775.380

Hektar

54,6

16.369.203

166,7

50.000.000

250,0

75.000.000

333,3

100.000.000

333,3

100.000.000

1.137,9

341.369.203

Hektar

211,4

63.406.177

333,3

100.000.000

416,7

125.000.000

500,0

150.000.000

500,0

150.000.000

1.961,4

588.406.177



12




Satuan

2015 Volume

2016

Anggaran

Volume

3.822.401.290 Bulan NSPK NSPK

12 2

92.912.852 15.000.000

Anggaran

2017 Volume

11.889.225.743 12 2

87.000.000 15.000.000

2018

Anggaran

Volume

13.356.730.000 12 2

87.000.000 15.000.000

Anggaran

2019 Volume

12.562.700.000 12 2

87.000.000 15.000.000

Anggaran 11.175.062.000

12 2

87.000.000 15.000.000

TOTAL Volume

Anggaran - 52.806.119.033

60 10

440.912.852 75.000.000

2

15.000.000

2

15.000.000

2

15.000.000

2

15.000.000

2

15.000.000

10

75.000.000

Laporan

181

147.167.612

185

106.200.000

195

111.200.000

200

113.700.000

190

108.700.000

951

586.967.612

Laporan

6

2.000.000

45

22.500.000

55

27.500.000

60

30.000.000

50

25.000.000

216

107.000.000

Laporan

131

88.082.525

96

35.200.000

96

35.200.000

96

35.200.000

96

35.200.000

515

228.882.525

Laporan

6

30.395.380

6

35.000.000

6

35.000.000

6

35.000.000

6

35.000.000

30

170.395.380

Laporan

38

26.689.707

38

13.500.000

38

13.500.000

38

13.500.000

38

13.500.000

190

80.689.707

Hektar

1.082

2.034.569.564

8.718 10.624.411.743

9.972 12.091.530.000

9.312 11.145.000.000

8.323

9.762.362.000

37.407 45.657.873.307


1.063 525 350 175 538 488 50 19 4.800

1.162.927.592 356.558.257 210.000.000 105.000.000 41.558.257 806.369.335 731.369.335 75.000.000 871.641.972 871.641.972

8.700 3.450 3.200 250 5.250 5.200 50 18 3.500 4

9.991.911.743 2.116.911.743 1.920.000.000 150.000.000 46.911.743 7.875.000.000 7.800.000.000 75.000.000 632.500.000 612.500.000 20.000.000

9.950 11.361.530.000 4.000 2.436.530.000 3.800 2.280.000.000 200 120.000.000 36.530.000 5.950 8.925.000.000 5.900 8.850.000.000 50 75.000.000 22 730.000.000 4.000 700.000.000 6 30.000.000

9.300 10.620.000.000 3.700 2.220.000.000 3.700 2.220.000.000 -

8.314 3.457 3.457 -

9.359.862.000 2.074.362.000 2.074.362.000 -

5.600 5.600

8.400.000.000 8.400.000.000

4.857 4.857

7.285.500.000 7.285.500.000

12 3.000

525.000.000 525.000.000

9 2.300

402.500.000 402.500.000

37.327 42.496.231.335 15.132 9.204.362.000 14.507 8.704.362.000 625 375.000.000 125.000.000 22.195 33.291.869.335 22.045 33.066.869.335 150 225.000.000 80 3.161.641.972 17.600 3.111.641.972 10 50.000.000

Hektar

47.530,0

1.452.975.882

7.683,4

906.614.000

7.501,3

852.000.000

7.834,7

952.000.000

7.834,7

952.000.000

78.384,0

5.115.589.882

Hektar

3.030,0

687.975.882

2.515,4

754.614.000

2.333,3

700.000.000

2.666,7

800.000.000

2.666,7

800.000.000

13.212,0

3.742.589.882

2.293,3 736,7

687.975.882 221.022.000

2.133,3 382,0

640.000.000 114.614.000

2.166,7 166,7

650.000.000 50.000.000

2.333,3 333,3

700.000.000 100.000.000

2.333,3 333,3

700.000.000 100.000.000

11.259,9 1.952,1

3.377.975.882 585.636.000

Hektar

44.500,0

765.000.000

5.168,0

152.000.000

5.168,0

152.000.000

5.168,0

152.000.000

5.168,0

152.000.000

65.172,0

1.373.000.000

Hektar

265,9

79.775.380

500,0

150.000.000

666,7

200.000.000

833,3

250.000.000

833,3

250.000.000

3.099,3

929.775.380

Hektar

54,6

16.369.203

166,7

50.000.000

250,0

75.000.000

333,3

100.000.000

333,3

100.000.000

1.137,9

341.369.203

Hektar

211,4

63.406.177

333,3

100.000.000

416,7

125.000.000

500,0

150.000.000

500,0

150.000.000

1.961,4

588.406.177



13

Indikasi Pembiayaan Penanganan Permukiman Kumuh 0% Tahun 2019 (skenario 2) Kebutuhan Biaya (Rp Triliun)

Persentase Pembiayaan

16,12

35%

APBD Provinsi

9,13

20%

APBD Kab/Kota

11,41

25%

Masyarakat

4,56

10%

CSR

4,42

10%

45,66

100%

Sumber Pembiayaan

10% 10%

35%

APBN (RM + PHLN) APBD Provinsi APBD Kab/Kota

25%

Masyarakat

20%

APBN (RM + PHLN)

CSR

TOTAL

Perkiraan ketersediaan Anggaran Dit. Bangkim 2015-2019 sebesar Rp 16,1 triliun


14

Rencana Kegiatan Pengembangan Permukiman TA 2015 No 1 2 a 3 a b c d 4 a. -

-

b. 5 a b 6 a b 7

Program/Kegiatan/Output Layanan Perkantoran Peraturan Pengembangan Permukiman Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Permukiman Pendampingan Penyusunan Produk Pengaturan tentang Kawasan Permukiman Kumuh Pendampingan Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Fasilitasi Peningkatan Kapasitas kelembagaan Pengembangan Permukiman Pengawasan Pengembangan Permukiman Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Pemugaran/Perbaikan Kab/Kota Keterpaduan NUSP-2 Skala Lingkungan Training, Workshop, dan Consultant Service NUSP-2 Peremajaan Kab/Kota Keterpaduan NUSP-2 Skala Kawasan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh Pembangunan Rusunawa Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Potensial Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Berbasis Komunitas/Masyarakat Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Khusus Pembangunan infrastruktur kawasan rawan bencana Pembangunan dan Pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan/pulau terluar/terpencil Pendukung Kegiatan Total

Volume Satuan 12 Bulan Layanan 2 NSPK 2 181 Laporan 6 131 6 38 1.082 1.063 525 350 175 538 488 50 19 4.800 47.530 3.030

55 211

PHLN -

88.082.525 30.395.380

Hektar Hektar

26.689.707 1.460.011.307 690.369.335 217.000.000 210.000.000 7.000.000 473.369.335 473.369.335

Hektar Unit Hektar

44.500 266

RM RM Tambahan 87.300.797 15.000.000 15.000.000 147.167.612 2.000.000

Hektar

88.082.525 30.395.380

360.000.000 258.000.000 -

258.000.000 258.000.000

769.641.972 769.641.972 635.009.139 485.009.139

102.000.000 102.000.000 615.000.000

150.000.000

615.000.000

79.775.380

-

214.558.257 214.558.257 139.558.257 105.000.000 34.558.257 75.000.000 75.000.000 202.966.743 202.966.743

26.689.707 2.034.569.564 1.162.927.592 356.558.257 210.000.000 105.000.000 41.558.257 806.369.335 731.369.335 75.000.000 871.641.972 871.641.972 1.452.975.882 687.975.882 765.000.000

-

16.369.203 63.406.177 5.612.055 2.429.876.290

Total 87.300.797 15.000.000 15.000.000 147.167.612 2.000.000

79.775.380 16.369.203 63.406.177

975.000.000

417.525.000

5.612.055 3.822.401.290


15

Harga Satuan Skenario Pembiayaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan Penanganan Permukiman Kumuh

Harga Satuan per Ha

1.Pemugaran/perbaikan

Rp. 600.000.000

2. Peremajaan

Rp. 1.500.000.000

Keterangan • Penanganan Permukiman Kumuh ringan/sedang • Penanganan skala lingkungan • Infrastruktur jalan dan drainase lingkungan

• Penanganan Permukiman Kumuh sedang/berat • Penanganan skala kawasan • Infrastruktur jalan dan drainase lingkungan termasuk perbaikan rumah

3. Pemukiman Kembali

a. Pembangunan Rusunawa beserta infrastruktur pendukungnya b. New Site Development (NSD) NUSP-2

Rp. 43.750.000.000 (Rp. 175.000.000 per unit) Rp. 5.000.000.000

• Penanganan Permukiman Kumuh berat • Infrastruktur jalan dan drainase lingkungan • Penanganan Permukiman Kumuh berat • Infrastruktur permukiman skala kawasan DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 16

Catatan 





Skenario 1, berdasarkan KPJM dalam RKP tahun 2015, dengan target penanganan kumuh tahun 2015-2019 sebesar 8.000 Ha dan pembiayaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan sebesar Rp 9,1 Triliun Skenario 2, penyesuaian KPJM dalam RKP tahun 2015, dengan target penanganan kumuh tahun 2015-2019 sebesar 11.427 Ha dan pembiayaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan menjadi sebesar Rp 5,1 Triliun Skenario 3, penyesuaian KPJM dalam RKP tahun 2015, dengan target penanganan kumuh tahun 2015-2019 sebesar 37.407 Ha dengan total kebutuhan pembiayaan 45,6 Triliun DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

17

Prioritas Lokasi Tahun 2015 Keterpaduan Klaster A dan B NUSP-2

Prakarsa

PKPD

• KSN / PKN • RTRW Kab/Kota • Perda BG • SK Kumuh

• Pernyataan Minat Pemda • SK Kumuh • Kesepakatan dengan Donor ADB

• Usulan Pemda/ Komunitas/ Masyarakat • SK Kumuh

• Reward Pemenang PKPD • SK Kumuh


18

Lokasi Penanganan Permukiman Kumuh TA. 2015 No NAD 1 2

Kabupaten/Kota

NUSP Prakarsa 100-0-100 (20 kab/kota) (40 Kab/Kota)

Kota Banda Aceh Kab Aceh Barat

3

Kota Langsa

4

Kab Aceh Tamiang

5

Kota Lhokseumawe

6 Kota Subulussalam 7 Kab Aceh Tengah SUMATERA UTARA 1 Kota Medan 2 Kota Binjai 3 Kota Tanjungbalai SUMATERA BARAT 1 Kota Padang 2 Kab Agam 3 Kab Kepulauan Mentawai 4 Kota Payakumbuh 5 Kota Solok RIAU 1 Kota Pekanbaru 2

Keterpaduan (64 Kab/Kota)

Kab Indragiri Hulu

KEPULAUAN RIAU 1 Kab Bintan 2 Kab Karimun 3 Kab Natuna 4 Kota Batam JAMBI 1 Kab Kerinci 2 Kab Tj. Jabung Barat 3 Kota Sungai Penuh 4 Kab Bungo BENGKULU 1 Kota Bengkulu 2 Kab Rejang Lebong SUMATERA SELATAN 1 Kota Palembang 2 Kota Lubuk Linggau BANGKA BELITUNG

5,04

6,62

6,62 9,35 5,83 2,55 38,06 17,13 8,15 12,78 34,81 2,10 10,80 12,40 1,31 8,20 18,79 13,81

v

2,10 10,80 12,40 1,31 8,20

3,01

10,80

4,98

4,98 34,46 9,58 3,30 10,34 11,24 36,82 8,68 10,88 8,93 8,33 25,73 17,64 8,09 35,51 25,02 10,49 18,69

9,58 3,30 10,34 11,24 8,68 10,88 8,93 8,33 7,84 8,09

9,80

9,00 2,78

16,02

4,10

Kab Lampung Utara

10,08

12,78

Kab Bangka Barat

4

5,04

17,13 8,15

2

Kab Pringsewu

6,02

5,83 2,55

14,59

Total Kab/ Kota 46,47 6,02 6,02

9,35

Kota Pangkal Pinang

3

MoU (9 Kab/Kota)

6,02

1

LAMPUNG 1 Kota Bandar Lampung 2 Kab Lampung Timur

PKPD (20102014) (47 Kab/Kota)

v

v

7,71

14,59 v

4,10

10,11

37,93 14,46 10,11

10,61

10,61

14,46

2,75

2,75

No

Kabupaten/Kota

BANTEN 1 Kota 2 Kab 3 Kab 4 Kab JAWA BARAT 1 Kota 2 Kota 3 Kota 4 Kota

Serang Pandeglang Serang Tangerang Bandung Sukabumi Cirebon Bogor

MoU (9 Kab/Kota)

13,20 10,86 8,60 3,30 4,30

8,40 8,14

Kab Sleman

3 Kab JAWA TIMUR 1 Kota 2 Kab 3 Kab 4 Kota 5 Kab 6 Kab. 7 Kab. 8 Kota 9 Kab 10 Kota

PKPD (20102014) (47 Kab/Kota)

v

8,53

5 Kab Bogor JAWA TENGAH 1 Kota Semarang 2 Kab Cilacap 3 Kota Surakarta 4 Kab Kendal 5 Kab Banyumas 6 Kab Klaten 7 Kab Sukoharjo 8 Kab Grobogan 9 Kab Purworejo 10 Kab Boyolali 11 Kab Magelang 12 Kab Karanganyar 13 Kab Brebes 14 Kota Pekalongan 15 Kab Rembang 16 Kab Pemalang 17 Kab Pekalongan 18 Kab Batang DIY 1 Kota Yogyakarta 2

Keterpaduan NUSP Prakarsa 100-0-100 (64 Kab/Kota) (20 kab/kota) (40 Kab/Kota)

2,28

3,30

7,64

2,50 3,30 5,18 1,98 5,32 3,30 3,30

v

1,33

v

16,02

v v

6,10 7,01 5,13 1,60 3,70

v

7,32 6,06 3,30 6,85

13,85

8,17

Bantul 7,58

7,08

35,96 13,20 10,86 8,60 3,30 38,03 4,30 8,53 10,68 11,44 3,08 109,46 23,66 0,00 6,10 7,01 5,13 1,60 3,70 7,32 6,06 3,30 6,85 2,50 3,30 19,03 1,98 5,32 3,30 3,30 13,86 9,50

3,08

2,68

Pasuruan Gresik Sidoarjo Malang Jombang Probolinggo Lumajang Surabaya Tulungagung Madiun

v

Total Kab/ Kota

v

v

v

2,68

1,68

v

1,68

v 5,54

2,29 3,30

v

1,68 55,08 16,60 1,68 5,54 9,38 3,30 5,27 2,14 5,06 5,53 0,58

9,02

v

5,27

2,14 5,06

5,53 0,58

v


19

Lokasi Penanganan Permukiman Kumuh TA. 2015 No

Kabupaten/Kota

KALIMANTAN BARAT 1 Kota Pontianak 2 Kota Singkawang KALIMANTAN TENGAH 1 Kab Sukamara 2 Kab Kapuas 3 Kab Pulang Pisau 4 Kota Palangkaraya 5 Kab Kotawaringin Timur KALIMANTAN SELATAN 1 Kota Banjarmasin 2 Kab Kotabaru KALIMANTAN TIMUR 1 Kota Bontang 2 Kota Samarinda 3 Kota Balikpapan KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA 1 Kota Bitung 2 Kota Manado GORONTALO 1 Kota Gorontalo 2 Kab Pohuwato SULAWESI TENGAH 1 Kota Palu 2 Kab Parigi Moutong SULAWESI BARAT 1 Kab Mamuju 2 Kab Majene SULAWESI SELATAN 1 Kota Palopo 2 Kab Maros 3 Kab Barru 4 Kab Takalar 5 Kota Pare - Pare 6 Kab Gowa 7 Kab Bone 8 Kota Makassar 9 Kab Bulukumba 10 Kab Bantaeng SULAWESI TENGGARA 1 Kota Kendari 2 Kab Kolaka 3 Kab Wakatobi 4 Kota Bau Bau

Keterpaduan (64 Kab/Kota)

NUSP Prakarsa 100-0-100 (20 kab/kota) (40 Kab/Kota)

14,80 10,30

PKPD (20102014) (47 Kab/Kota)

MoU (9 Kab/Kota)

v

8,46 10,83 7,90

10,10

9,55 5,10

v

4,16

9,50 7,77

9,00

v

6,36 1,20

10,02 16,60

v

4,40 10,48 10,70 6,38

v

11,50 2,85 10,14 10,72 8,63 0,82 8,68 3,30 3,60

0,80 7,68

8,84 16,00

v

3,30 4,35 9,00 11,80 7,17

v 6,66 4,80

Total Kab/ Kota 25,10 14,80 10,30 56,10 8,46 10,83 9,55 23,10 4,16 32,63 18,50 14,13 27,82 1,20 10,02 16,60 0,00 14,88 4,40 10,48 17,08 10,70 6,38 14,35 11,50 2,85 20,86 10,14 10,72 66,00 8,63 0,82 8,68 3,30 3,60 0,80 8,84 23,68 3,30 4,35 39,43 9,00 11,80 13,83 4,80

No

Kabupaten/Kota

BALI 1 Kota Denpasar 2 Kab Gianyar 3 Kab Tabanan 4 Kab Buleleng NTB 1 Kota Mataram 2 Kota Bima 3 Kab Lombok Timur 4 Kab Lombok Tengah NTT 1 Kota Kupang 2 Kab Belu 3 Kab Kupang MALUKU UTARA 1 Kota Ternate 2 Kab Halmahera Tengah MALUKU 1 Kota Ambon 2 Kota Tual PAPUA BARAT 1 Kab Manokwari 2 Kab Sorong PAPUA 1 Kab Kepulauan Yapen 2 Kota Jayapura 3 Kab Yahukimo TOTAL (Kab/ Kota)

Keterpaduan NUSP Prakarsa 100-0-100 (64 Kab/Kota) (20 kab/kota) (40 Kab/Kota)

3,21 1,57 7,47 3,70

7,37 9,87

1,83 8,54

PKPD (20102014) (47 Kab/Kota)

MoU (9 Kab/Kota)

v

v

8,27

v 6,40

5,69 14,21 11,65 3,30 3,79

8,41 9,32 12,10 8,66

8,52

6,68 10,00 13,50 10,72 565,66

225,00

3,30 179,41

111,93

v

Total Kab/ Kota 33,19 3,21 8,94 17,34 3,70 30,73 1,83 16,81 6,40 5,69 29,16 14,21 11,65 3,30 21,52 12,20 9,32 29,28 20,62 8,66 16,68 6,68 10,00 27,52 13,50 10,72 3,30 1082,00


20

Penanganan Kawasan Kumuh Tahun 2015 Kota Bengkulu 4 Kws. Keterpaduan CK Kel. Bentiring (Calon Lokasi NSD)

1

5

Calon Lokasi NUSP2

7 2

 Jumlah kawasan kumuh di Kota Bengkulu ada 7 kawasan dengan total luasan 86,31 Ha, yaitu: 1. Kws. Malabero : 0,77 Ha 2. Kws. Pintu Batu : 7,89 Ha 3. Kws. Dusun Besar : 7,40 Ha 4. Kws. Rawa Makmur : 7,84 Ha 5. Kws. Kebun Keling : 3,19 Ha 6. Kws. Sumber Jaya : 12,75 Ha 7. Kws. Belakang Pondok : 46,47 Ha  Penanganan Kumuh Tahun 2015: 1. Kws. Rawa Makmur : 7,84 Ha (keterpaduan) 2. Kws. Belakang Pondok : 9,80 Ha (NUSP2) DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

21

Penanganan Kawasan Kumuh Tahun 2015 Kota Palangkaraya 1 Kws. Keterpaduan CK

2 3

 Jumlah kawasan kumuh di Kota Palangkaraya ada 3 kawasan dengan total luasan 50 Ha, yaitu: 1. Kws. Komplek Mendawai : 10,10 Ha 2. Kws. Danau Seha : 7,00 Ha 3. Kws. Mujani Bawah : 32,90 Ha

Calon Lokasi NUSP2

 Penanganan Kumuh Tahun 2015: 1. Kws. Komplek Mendawai : 7,90 Ha (Keterpaduan) 3. Kws. Mujani Bawah : 10,10 Ha (NUSP2) DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

22

Penanganan Kawasan Kumuh Tahun 2015 Kota Palopo

1

3 2

4 5

6 7

Kel. Pahandut (Calon Lokasi NSD)

8

9 Kws. Keterpaduan CK

 Jumlah kawasan kumuh di Kota Palopo ada 10 kawasan dengan total luasan 89,33 Ha, yaitu: 1. Kws. Batupasi : 3,80 Ha 2. Kws. Sabbamparu : 15,20 Ha 3. Kws. Penggoli : 5,43 Ha 4. Kws. Pontap II : 7,74 Ha 5. Kws. Pontap I : 19,73 Ha 6. Kws. Ponjolae : 11,91 Ha 7. Kws. Salotellue : 4,51 Ha 8. Kws. Surutanga : 4,14 Ha 9. Kws. Dangerakko : 14,22 Ha 10. Kws. Batupasi : 3,80 Ha  Penanganan Kumuh Tahun 2015: 1. Kws. Dangerakko : 8,63 Ha (NUSP2) DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

23

Rekapitulasi Pemutakhiran Kawasan Permukiman Kumuh (status 10 November 2015) Kluster NO

TOTAL WILAYAH I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

NAD SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI BENGKULU SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG LAMPUNG BANTEN JAWA BARAT JAWA TENGAH DIY JAWA TIMUR

Jumlah

A

B

C

Kec

Kel

141 70

121 59

47 25

1.256 754

2.870 1.776

6 1 2 1 1 2 2 2 1 6 6 12 14 3 11

12 6 2 4 4 4 1 2 2 8 4 10

4 9 1 6 1 1 1 2 -

139 37 24 44 18 65 26 14 22 51 22 94 117 19 62

401 74 54 90 29 88 46 47 33 113 40 217 379 41 124

Tahapan Kws

LUAS (HA)

3.286 37.407,25 1.976 25.224 403 71 38 87 29 81 46 48 35 146 51 275 438 82 146

6.974,97 849,83 560,81 1.095,68 1.002,55 1.388,79 425,36 519,77 530,99 1.724,20 489,22 2.289,76 4.235,84 178,83 2.957,20

SK Proses Kumuh

Validasi Data Luasan

152 90

181 89

95 70

19 5 12 5 6 7 6 6 5 4 4 2 9

3 33 3 1 8 4 11 21 1 4

9 2 1 5 4 12 10 2 25


24

Rekapitulasi Pemutakhiran Kawasan Permukiman Kumuh (status 10 November 2015) Kluster NO

TOTAL 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

WILAYAH II KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA BALI NTB NTT MALUKU UTARA MALUKU PAPUA BARAT PAPUA

Jumlah

A

B

C

Kec

Kel

141

121

47

1.256

2.870

73 2 1 5 2 4 1 1 6 1 12 5 4 7 8 2 3 3 6

66 1 1 2 6 5 4 4 1 2 1 4 3 5 5 6 4 12

23 7 4 1 3 1 1 1

502 20 15 21 28 7 110 11 20 14 50 60 18 38 28 22 10 14 16

1.094 34 32 50 42 14 169 33 52 39 126 153 50 80 79 46 36 21 38

5

Tahapan Kws

LUAS (HA)

3.286 37.407,25 1.310 35 35 63 46 16 169 36 53 65 166 153 67 120 117 46 48 30 45

12.183 732,27 647,92 965,21 996,23 298,35 645,62 258,88 152,53 353,44 1.085,17 1.128,27 415,38 1.644,51 855,56 507,25 251,14 544,71 701,02

SK Proses Kumuh

Validasi Data Luasan

152

181

95

62 2 2 3 4 2 13 11 3 4 8 1 3 3 3

92 14 7 5 6 7 3 7 1 5 6 6 7 4 5 9

25 2 10 5 3 2 1 2 -


25

TERIMA KASIH


26

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Permukiman Tahun 2015

Recommend Documents