RELEVANSI PENDIDIKAN KEPAMONGPRAJAAN TERHADAP KEPEMIMPINAN BAHARI

RELEVANSI PENDIDIKAN KEPAMONGPRAJAAN TERHADAP KEPEMIMPINAN BAHARI Oleh: Prima Agung Palupi

Indonesia adalah negara yang dikenal dengan ke bhinekaannya dan negara yang penuh dengan kekayaan alamnya. Semua itu terbentang dari sabang sampai marauke dari miangas sampai pulau rote. Layaknya mulai dari kekayaan laut hingga kekayaan daratannya. Tercover dalam satu kesatuan yang didalamnya terpisah oleh ribuan pulau. Kekayaan yang dimiliki Indonesia melupakan tolak ukur pesona yang menarik sorotan mata dunia. Tak heran semua tangan sibuk mengrogoti harta karun yang terpendam didalamnya. Sangat disayangkan Indonesia seakan mengubur dalam peta harta karun itu. Indonesia belum sadar apa yang terkandung didalamnya kalaupun sadar Indonesia masih belum mampu menyeimbangkan pengelolaan kekayaan alamnya tersebut. Semuanya hanya dikelolah hanya sebelah mata saja. Indonesia hanya bekonsentrasi pada pengelolaan potensi daratannya saja, tidak melihat begitu besar potensi yang dimiliki oleh lautannya. Dua pertiga (2/3), itulah perbandingan daratan dan lautan wilaya Indonesia, tetapi mengapa sampai sekarang masih kurangnya perhatian terhadap potensi lautan indonesia. Sejak penjajahan kolonialisme, Indonesia digenjot oleh kaum kolonial dalam melakukan pengelolaan sumber daya agraris untuk kepentingan perdagangan rempahrempah ke EROPA, sehingga sampai pada saat ini indonesia terlena akan penggarapan potensi agraris yang dimilikinya tanpa menyadari bahwa potensi laut yang dimilikinya menyimpan harapan yang sangat besar untuk kemajuan bangsa. Paradigma pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah memberikan implikasi langsung terhadap struktur berfikir dan spirit rakyat,1 menjadi sekedar bermental agraris, 1

Paradigma dapat diartikan sebagai cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan masalah yang dianut oleh suatu masyarakat pada masa tertentu. Sedangkan kata pembangunan menunjukkan adanya pertumbuhan, ekspansi yang berkenaan dengan keadaan yang harus digali dan yang harus dibangun agar tercapai kemajuan di masa yang akan datang.

1

sederhana dan tidak mau bersusah payah mencari tantangan demi memperoleh kemajuan dan harkatnya sebagai bangsa yang besar. Mentalitas inilah yang di tanamkan secara kuat oleh penjajahan Belanda dengan kebijakan umumnya de-maritimisasi secara sistematik,2 sehingga wawasan dan aktivitas rakyat terisolasi dalam kotak-kotak daratan dengan memuaskan diri hidup secara agraris. Sejak kepemimpinan Presiden pertama RI, Ir. Soekarno, telah mengusung konsep maritim dalam pemerintahannya, hal ini di buktikan dengan perkataan Soekarno bahwa “Untuk menjadi bangsa yang kuat dan sejahtera, kita harus menjadi bangsa bahari”. Soekarno menjadikan maritim sebagai fokus idealisme Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang kuat, tidak hanya dari sektor darat, tetapi juga dari sektor kelautan. Namun, di masa pemerintahan orde baru, di bawah kepemimpinan Soeharto indonesia menjadikan pertanian dan pertambangan sebagai tulung punggung pendorong kesejahteraan rakyat, sehingga perhatian pada potensi bahari terdegradasi. Kemudian, di era reformasi masa kepemimpinan Abdul Rahman Wahid, Indonesia kembali membangkitkan spirit bahari dengan membentuk Departemen Ekplorasi Laut dan Perikanan serta membentuk Dewan Maritim Indonesia3. Ini menunjukkan bahwa era reformasi berkomitmen untuk mengaktifkan kembali kebaharian Indonesia yang di shutdown pada masa orde baru.

Indonesia Mengubah Haluan Inilah yang mengawali rana kebaharian Indonesia. Seharusnya dengan memanfaatkan kekayaan laut, kondisi indonesia tidak seperti sekarang ini. Realita yang terjadi adalah para nelayan dan desa nelayan merupakan bagian masyarakat yang termiskin, lebih miskin dari pada petani daratan karena pendapatannya tidak merata sepanjang tahun, sungguh sangat ironis seorang nelayan miskin di negara maritim. Ini menunjukkan kurangnya perhatian pemimpin terhadap sektor kelautan Indonesia. Hal

2

De-maritimisasi merupakan suatu kehendak untuk mengikis atau menghilangkan pemahaman atau budaya maritim pada suatu masyarakat. Adapun kata sistematik dimaksudkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Belanda untuk mengikis dan menghilangkan pemahaman maritim secara teratur dan menggunakan sistem, yaitu memaksa bekerja dalam mengolah rempah-rempah dan menjauhkan pendidikan maritim kepada rakyat Indonesia. 3 Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang eksplorasi laut dan perikanan. (Kepres No. 147 Tahun 1999, pasal 4, ayat 11).

2

tersebut bukanlah harapan dari bangsa Indonesia yang tercantum pada aliena ke-4 UUD 19454. Ada yang salah dari Negara ini. Kesalahan negara Indonesia adalah kurangnya penanaman wawasan kepada masyarakat, terutama masyarakat kepemimpinan Indonesia. Seharsnya yang memberikan penanaman kebaharian terhadap rakyat adalah pemerintah, tetapi bagaimana apabila pemerintah itu sendiri yang kurang wawasannya terhadap bahari?. Untuk beranjak dari keterpurukan ini, Indonesia harus memiliki pemimpin yang berjiwa bahari, pemimpin yang pemikirannya berorientasi pada kekuatan laut sehingga pengelolaan kekayaan laut yang ada, dapat terlaksana dengan baik di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun kekayaan laut yang berlimpah tanpa dilengkapi oleh pemimpin yang berorientasikan pada kepemimpinan bahari, maka tidak akan membuahkan hasil. Karena, menurut Prof. Dr. Taliziduhu Ndraha bahwa, “Kepemimpinan ibarat jarum yang berusaha mencapai tujuan melalui dirinya sendiri”. Sama halnya pemimpin suatu negara, dia adalah ibarat jarum dan potensi lautan adalah benangnya, untuk menembus suatu keterbelenggungan dibutuhkan jarum yang tajam untuk menembus belenggung tersebut dan membawah benang keluar dalam hal ini potensi kekayaan laut. Namun sayang sampai saat ini kepemimpinan yang di harapkan belum ditemukan. “Krisis Kepemimpinan Bahari” inilah masalah yang sedang melanda Indonesia. Berbicara mengenai kepemimpinan bahari, tidaklah berbicara mengenai seni dalam memimpin. Melainkan lebih mengarah pada komitmen untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan realita kehidupan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi kekayaan laut yang kaya. Kini Indonesia telah memiliki pemimpin baru (Jokowi-JK) yang hadir dengan tipe kepemimpinan baharinya. Dimana kepimpinan bahari adalah tipe kepemimpinan yang memanfaatkan sumber daya laut untuk menyukseskan program pembangunan negara. Indonesia saat ini bersama pemimpin barunya hadir dengan mengusung program unggulan kemaritiman untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini diharapkan mampu memberi konsribusi terhadap kemajuan bangsa. Kemaritiman merupakan konsepsi yang komprehensif meliputi aspek geografis, geopolitik, pertahanan dan keamanan serta geo-ekonomis, sosial kultur yang perlu

4

Aliena ke-4 berisikan tujuan dari pada negara yaitu “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”

3

diwujudkan secara konsisten. Dengan demikian diperlukan revolusi mental untuk mengubah wawasan darat ke wawasan maritim, dalam perancangan, perencanaan, dan implementasi pembangunan yang melibatkan seluruh stakeholder. Di sinilah peran seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan bahari untuk mewujudkan program tersebut. Diapit oleh dua perairan strategis, samudera Hindia dan Samudera Pasific menjadi modal dan potensi bagi Indonesia sebagai jembatan ekonomi dan pertahanan dunia. Sehingga inilah yang melatarbelakangi munculnya visi kepemimpinan baru dalam dunia bahari yaitu mewujudkan indonesia sebagai Poros Maritim. Dengan program poros maritim, diharapkan indonesia menjadi titik sentral pertahanan dan ekonomi maritim. Ada empat poin yang menjadi konsentrasi dari program poros maritim, yaitu Pertama, mengatasi pasar gelap ikan tuna dan pemanfaatan ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif); Kedua, memberantas pencurian ikan; Ketiga, ekspansi budi daya laut; dan Keempat, mengembangkan pasar padat karya sektor maritim5 . Sektor ekonomi laut akan diperkuat dengan membentuk agro maritim, yang mendorong ekonomi melalui permodalan pengembangan bisnis keramba dan jaring apung. Selain itu, intensifikasi armada laut dan mengembangkan keterampilan pekerja di bidang kelautan. Dengan pemodalan dan penguatan keterampilan akan menjadikan laut sebagai tulang punggung ekonomi negara. Namun program tersebut tidak hanya berhenti sampai permodalan dan penguatan, bagai khiasan yang tak bermakna, akan dibangun tol laut sebagai jaminan konektivitas antar satu pulau dengan pulau lain, melihat kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan (Archipelago), perbaikan transportasi laut melalui peningkatan infrastruktur pelabuhan, mengupgrade industri perikanan dan perkapalan, serta memperkuat pertahanan maritim. Meskipun dengan demikian, tanpa adanya kesiapan sumberdaya manusia, infrastruktur, diplomasi politik internasional, dan prioritas kebijakan politik,

indonesia tidak akan mampu

menyukseskan program poros maritim tersebut. Tetapi kehadiran pemimpin baru, telah mempersiapkan segalanya sedemikian rupa, kesiapan sumber daya manusia akan 5

Munawir Aziz, “Tantangan Poros Maritim Jokowi” (online) http://kumpulanartikel17.blogspot.com/2014/10/tantangan-poros-maritim-jokowi.html. Pada tanggal 25 November 2014 pukul 20.47

4

dipersiapkan melalui “revolusi mental”, pembangunan infrastruktur akan dilakukan melalui “pembangunan tol laut”, diplomasi politik internasinal telah di lakukan melalui “KTT (Konfrensi Tingkat Tinggi) dan APEC”, dan prioritas kebijakan dilakukan terhadap “Program Maritim”. Sehingga semua ini tidak terlepas dari peran pemimpin pada suatu negara. Arah negara, apakah negara itu akan maju, mundur atau tetap jalan di tempat semua itu di pengaruhi oleh seorang pemimpin. Dalam perannya pemimpin harus menjadi panutan, perintis jalan, penyelaras, pemberdaya, penentu arah kebijakan dan agen of change (agen perubahan).

IPDN Solusi Pendidikan Kepamongprajaan Merujuk pada masalah krisis kepemimpinan Indonesia dan kepemimpinan bahari yang hendak di capai. Tentunya indonesia sangat membutuhkan aparat sipil negara yang mampu memberikan pelayanan prima terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat. Seharusnya Indonesia tidak perlu berfikir keras untuk mengubah seluruh sistem penyediaan aparat sipil yang menunjang pencapaian tujuan program maritim tersebut. Indonesia telah memiliki sistem yang sangat bagus, namun penerapan yang sedikit kurang untuk memanfaatkan apa yang telah dimiliki. Solusi untuk menciptakan Pamong Praja yang berkualitas telah hadir sejak tahun 1990. Tahun tersebut telah didirikan sebuah sekolah kedinasan APDN (Akademi Pemerintahan Dalam Negeri), yang kemudian berubah nama menjadi STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri), dan akhirnya di tetapkan menjadi IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) pada tahun 2004. Sebuah lembaga pendidikan yang sengaja di dirikan untuk mempersiapkan para kader pemimpin dan kader pamong praja di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Melalui lembaga ini dipersiapkan para kader pamong praja yang memiliki jiwa kepemimpinan “Hasta Brata”, dimaksudkan adalah; Pertama, “Surya”, sifat matahari yang tak terburu-buru, rendah hati, sabar, mudah menguasai. Kedua, “Candra”, sifat bulan yang dapat membuat gembira, manis senyumnya, halus budinya, memberi kebahagiaan seisi jagad. Ketiga, ”Kartika”, sifat Bintang yang tegas, tak mudah tergoda, tak gentar menghadapi cobaan, percaya diri, terus terang, tanpa ada yang ditutupi. Keempat, “Angkasa”, sifata awan yang adil dalam menggunakan kekuasaan, memberi hadiah bagi yang berjasa, menghukum yang salah. Kelima,

5

“Maruta”, sifat angin yang tidak pernah berhenti meneliti, memperhatikan tingkah laku manusia, dapat menjadi besar dan kecil, tanpa batas, tanpa pamrih, ditolak tak marah, terkena tak tersinggung. Keenam, “Samodra”, sifat laut/air yang pemaaf, membuat senang orang lain, tak mudah tersinggung. Ketujuh, “Dahana”, sifat api yang bertindak tegas tak pandang bulu, sabar, ramah, marah tanpa terlihat. Delapan, “Pratala” sifat bumi yang dermawan, senang memberi hadiah, rela berkorban termasuk dirinya sendiri6. Melalui penanaman sifat Hasta Brata terhadap Kader Pamong Praja, diharapkan itu menjadi modal bagi bangsa Indonesia untuk mencapai visi misi kebaharian kepemimpinan baru Indonesia. Di sinilah peran lembaga Pendidikan Pamong Praja dalam hal ini adalah IPDN untuk menanamkan dan mengembangkan karakter kepemimpinan bahari melalui pendidikan kader pamong prajanya. Pada dasarnya semua ini adalah tergantung dari pada tujuan pemerintah Indonesia, untuk membentuk kepemimpinan pemerintahannya. Timbul pertanyaan bahwa, basis dan otoritas apakah yang dibutuhkan ke depannya untuk pendidikan Pamong Praja dengan berpijak pada realitas sistem kpemerintahan yang berlangsung saat ini? Atau Bagaimanakah mentransformasi nilai-nilai kepemimpinan bahari untuk mewujudkan visi kemaritiman Indonesia saat ini?. Ini menjadi pertanyaan mendasar terhadap peran pemerintah memberikan pengaruh kepada lembaga pendidikan Kepamong Prajaan demi pencapaian tujuannya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim. Di perlukan kerjasama antar pemerintah sebagai penggerak dan Lembaga pendidikan sebagai penghasil pamong praja yang berkualitas dalam melaksanakan semua visi misi Indonesia saat ini dan masa yang akan datang.

Menjawab pertanyaan di atas, langkah yang harus di sikapi oleh pemerintah terhadap lembaga pendidikan kepamongprajaan adalah mengkoordinasikan melalui Kementerian Dalam Negeri sebagai pendukung aspek ontologi (hakekat ilmu pengetahuan), agar tercapai pembangunan kepemimpinan yang bernilaikan bahari dan tercapai penerapan kepemimpinan bahari tersebut pada ruang kepemimpinan dalam 6

Adi Sujatno, Asep. Konsep Ideal Kepemimpinan Nasional Nusantara Menjawab Tantangan Global,

Jakarta : PT. Yellow Multi Media, 2013. Hal. 62-63

6

negeri mulai dari Presiden hingga Kepala Kelurahan/Desa. Ini menjadi tugas dari pada kementerian dalam negeri untuk mengintegrasikan nilai-nilai kebaharian terhadap kurikulum pendidikan kepamongprajaan. Kemudian, ini juga merupakan keuntungan bagi lembaga pendidikan IPDN untuk mengambil alih peran sebagai pencetak pamong praja yang mampu menginternalisasikan serta mengoperasionalkan kepemimpinan bahari. Garis besar yang perlu di pahami bahwa, penanaman nilai kepemimpinan dapat dilakukan melalu skala lokal dan universal, sehingga untuk mengadaptasikan nilai penting kepemimpinan adalah dengan memisahkan antara lokal dan universal. Sebab pencapaian untuk penanaman nilai, dalam hal ini nilai bahari yang bersifat lokal dapat dilakukan melalui penerapan otonomi daerah, kemudian penanaman untuk nilai bahari yang bersifat universal dilakukan melalui pembangunan nilai-nilai kepemimpinan nasional7. Melalui inilah IPDN melaksanakan perannya sebagai lembaga pendidikan kepamongprajaan untuk memberikan penanaman nilai kepemimpinan bahari yang diperuntukkan untuk mewujudkan penanaman nilai bersifat lokal. Hal ini dikarenakan, keseluruhan dari output IPDN akan didistribusiakan ke seluruh daerah di Indonesia dari sabang sampai marauke. Sehingga mendukung percepatan penerapan adaptasi nilai-nilai bahari di seluruh wilayah Indonesia dan mendukung terwujudnya penerapan nilai-nilai bahari yang bersifat universal. IPDN menerapkan pola pengajaran Tri Dharma yaitu Pengasuhan, Pengajaran, dan Pelatihan. Melalui pola ini IPDN dapat menerapkan nilai-nilai bahari untuk proses pendidikannya. Mulai dari aspek pengasuhan IPDN dapat menanamkan kepribadian yang tegas, mental, dan sikap disiplin dalam berprilaku kepada praja. Untuk proses penanaman tersebut dapat digunakan pelajaran yang diambil dari “laut”.

Apabila

mengaitkan antara lautan dengan pendidikan kepribadian dapat diambil analogi sebagai berikut. Lautan ibarat sebuah dunia pemerintahan dimana terdapat kapal yang berlayar di atasnya, kapal itulah ibarat lembaga pendidikan IPDN yang berisikan awak kapal dan diibaratkan sebagai praja. Di tengah lautan sebuah kapal harus berusaha menghadapi 7

Mohadam Labolo, “Membumikan Kepemimpinan Bahari Dalam Birokrasi Indonesia” (online).

http://muhadamlabolo.blogspot.com/ Pada tanggal 25 November 2014 pukul 20.50

7

ombak badai yang menerpanya, artinya dilautan tidak ada jalan keluar bagi kapal selain menghadapi tatangan ombak badai tersebut. Begitu pula dengan dunia pemerintahan, penuh dengan konflik, ancaman dan tantangan dalam mencapai suatu tujuan pmerintahan. Demikian seorang praja dilatih untuk bagaimana tidak lari dari kenyataan, bersembunyi, atau menunda waktu dalam menghadapi sebuah konflik, ancaman dan tantangan. Kemudian seorang awak kapal pada saat di lautan bebas ketika sebuah kapal mengalami robek pada layar yang merupakan tenaga penggerak utama, hal yang harus dilakukan oleh awal kapal adalah bagaimana untuk bertindak memperbaiki layar tersebut dengan cepat karena ditakutkannya kapal akan terbawa pada arah yang salah dan tenggelam karena tidak adanya layar sebagai pengontrol kestabilan kapal. Begitu pula dengan dunia pemerintahan diperlukan tindakan yang cepat efektif dan efisien dalam penyelesaian sebuah masalah. Demikian pula praja diberikan penanaman pemahaman bahwa sangat diperlukan kewaspadaan, efisiensi, kecepatan bertindak dan disiplin dalam melaksanakan pekerjaan. Satu nilai lagi dari laut yang dapat di ambil sebagai penerapan nilai bahari dalam pendidikan kepamongprajaan yaitu sikap loyalitas dan respek ABK (Anak Buah Kapal) terhadap kaptennya. Ketika seorang kapten menginstruksikan mengarahkan kapal ke kiri atau ke kanan maka ABK pun harus dengan cepat dan tepat melaksanakan intruksi tersebut, karena ketika ABK tidak loyal terhadap apa yang telah diintruksikan kapten bisa saja kapal akan menabrak terumbu karang yang tidak terlihat oleh para ABK kapal. Demikian dunia pemerintahan, seorang pimpinan sebagai pengemudi yang mengatur arah kebijakan. Sama halnya praja, harus ditanamkan sikap loyal dan respect terhadap pimpinannya agar tercipta pemerintahan yang baik. Kemudian dalam aspek pengajaran, adapun kurikulum yang hendak dijelma kedalam pendidikan kepamongprajaan untuk mewujudkan visi kepemimpinan baru yaitu memberikan materi kuliah Wawasan Nusantara Kebangsaan yang berorientasi pada kebaharian pada semester 1 dan semester 2 (Tingkat Muda Praja), memberi materi Budaya Maritim dan Kepemimpinan Nasional pada semester 3 dan smester 4 (Tingkat Madya Praja), materi Analisis Potensi Wilayah Bahari pada semester 5 dan semester 6 (Tingkat Nindya Praja), dan materi Implementasi Kebijakan pada smester 7 dan semester 8 (Tingkat Wasana Praja). Keempat pendekatan ilmu tersebut dapat

8

memberikan pengaruh yang baik terhadap pendidikan kepamongprajaan yang berorientasi kebaharian. Melalui materi Wawasan Nusantara Kebangsaan yang berorientasi kebaharian, praja akan diberikan penanaman pengetahuan dasar terhadap konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga suatu bangsa dan negara yang memiliki kekayaan alam dalam hal ini potensi kebaharian yang sangat kaya. Kemudian, materi Budaya Maritim dan Kepemimpinan Nasional diberikan untuk menanamkan nilai-nilai maritim kepada praja sebagai bangsa bahari dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan nasional yang menjadikan budaya maritim sebagai teladan dan daya penggerak untuk pembangunan nasional. Materi Analisis Potensi wilayah Bahari diberikan untuk menumbuhkan daya menganalisa dan memberikan bekal kepada praja untuk mengetahui potensi-potensi bahari di daerahnya atau seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, pada tingkat akhir praja hendaknya diberikan Implementasi Kebijakan untuk memberi gambaran bahwa apakah kebijakan yang dikeluarkan berdampak baik atau malah berdampak buruk pada suatu potensi daerah. Terakhir dalam aspek Pelatihan. Praja hendaknya diberikan materi pelatihan yang berorientasi kebaharian. Semua praja harus mendapatkan pelatihan cara pembuatan dan pengembangan usaha garam pada suatu daerah dan materi tentang manajemen budi daya hasil laut. Melalui pendekatan materi tersebut, praja memperoleh kecakapan (lifeskill) tambahan untuk menambah potensi praja dalam rana kebaharian. Dengan pelatihan cara mengembangkan usaha garam, praja diharapkan mampu meningkatkan potensi garam di suatu daerah tempat mereka bekerja kelak. Kemudian, pelatihan cara manajemen budi daya hasil laut, diberikan kepada praja dengan harapan ketika kelak praja telah bekerja pada suatu daerah yang berpotensi akan kekayaan lautnya, praja mampu memenejemen budi daya hasil laut seperti ikan dan rumput laut dengan baik. Kemudian setiap menjelang akhir smester yaitu 2, 4 dan 6. IPDN

melaksanakan

rutinitas Praktek Lapangan (PL) di daerah-daerah kabupaten/kota untuk memberikan penanaman pengetahuan secara empiris terhadap praja, namun selama ini yang telah dilaksanakan orientasi pemilihan daerah-daerahnya masih tergolong umum, hendaknya untuk mencapai visi kemaritiman pada saat ini orientasi pemilihan daerah tempat Praktek Lapangannya adalah diutamakan daerah-daerah yang memiliki potensi lautan

9

yang kaya agar lebih mendekatkan khazana bahari kepada praja. Sebagai proses relevansi pendidikan kepamongprajaan terhadap visi maritim kepemimpinan baru. Melalui kegiatan Pengasuhan, Pengajaran dan Pelatihan tersebutlah langkah awal yang hendak dilakukan untuk mewujudkan kepemimpinan baru Indonesia melalui kelembagaan pendidikan kepamongprajaan. Bentuk kegiatan seperti pendidikan kepamongprajaan IPDN merupakan suatu langkah yang sangat psotif dalam rangka membangkitkan kembali semangat kebaharian bangsa guna memasuki era kehidupan baru. Sangat di butuhkan komitmen yang sangat kuat dari bangsa dan negara untuk pengembangan kebaharian nusantara, maka dari itu hari dilakukan pewarisan nlai-nilai dan semangat kebaharian melalui pendidikan. Kini sudah waktunya pemerintah memberikan perhatian yang lebih luas terhadap sektor kemaritiman Indonesia. Perhatian luas tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan peluang besar bagi output atau hasil didikan perguruan tinggi kedinasan dalam hal ini IPDN yang telah di bekali penanaman mental disiplin berorientasi kebaharian dan pengetahuan kebaharian untuk menduduki jabatan strategis maritim pada suatu daerah yang berpotensi akan kelautannya. Dengan demikian pelaksanaan program nasional kemaritiman tersebut dapat telaksana dengan cepat pada suatu kabupaten/kota di wilayah Republik Indonesia. Perluasan perhatian tersebut telah didukung pula oleh pelaksanaan otonomi pada suatu daerah. Dengan otonomi daerah tersebut pamongpraja yang telah di tetapkan pada suatu daerah dapat mengeluarkan berbagai inovasi pengelolaan potensi kekayaan laut berdasarkan nilai-nilai kebaharian yang telah di tanamkan pada saat menempuh pendidikan, mealui kebijakan-kebijakan mereka. Karena Otonomi daerah berperan sebagai pemberi fasilitas, untuk mengatur dan mengurus urusan daerah sendiri dengan memanfaatkan potensi yang ada. Harapan besar terhadap kemajuan Indonesia tertumpuh pada sektor maritim dan pemimpin barunya. Dimana pemimpin baru berarti memberi harapan perubahan baru pada suatu negara. Setelah sekian lama indonesia mengalami krisis kepemimpinan yang memanfaatkan aspek maritim, kini telah datang pemimpin baru yang mengusung potensi maritim sebagai program unggulannya. Dimana sosok pemimpin dengan jiwa

10

yang memandang secara jeli harta karun yang dimiliki Indonesia. Harta yang selama ini belum terjamahkan sehingga mata dunia tidak pernah memperhatikan potensi Indonesia sesungguhnya. Sangat diharapkan pembentukan karakter kepemimpinan bahari bagi setiap pelopor pemimpin bangsa ini dapat menjadikan Indonesia yang selalu berkiprah di kancah dunia. Menjadikan Indonesia sebagai urutan teratas dalam pengembangan potensinya bukan lagi sebagai urutan teratas dalam tindakan korupsi para pemimpinnya. Kini saat Indonesia menyongsong perubahan dengan menjadikan pemimpin berdedikasi yang bejiwa kepemimpinan bahari.

11

DAFTAR PUSTAKA Labolo, Muhadam. 2012. Memperkuat Pemerintahan Mencegah Negara Gagal. Jakarta: Kubah Ilmu. Labolo,

Muhadam

(Ed.).

2011.

Kepemimpinan

Bahari:

Sebuah

Alternatif

Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Mohadam Labolo, “Membumikan Kepemimpinan Bahari Dalam Birokrasi Indonesia” (online). Tersedia: http://muhadamlabolo.blogspot.com/ Pada tanggal 25 November 2014 pukul 20.50 Munawir

Aziz,

“Tantangan

Poros

Maritim

Jokowi”

(online).

http://kumpulanartikel17.blogspot.com/2014/10/tantangan-poros-maritim-jokowi.html.

Tersedia: Pada

tanggal 25 November 2014 pukul 20.47

Ndraha, Taliziduhu. 2010. Kybernologi Hak Asasi Manusia dan Kepamongprajaan. Jakarta: Sirao Credentia Center Sujatno, Adi dan Asep Suhendra. 2013. Konsep Ideal Kepemimpinan Nasional Nusantara Menjawab Tantangan Global Kebijakan, Strategi, dan Upaya. Jakarta: Yellow Multi Media. Suharsono. 2013. Isran Noor: Indonesia Negara Maritim Terbesar di Asia. Jakarta: Bangun Indonesia Press

12