27 September 2010
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAN SOSIALISASI RDTR WILAYAH PENGEMBANGAN IV (ZONA UTARA), KABUPATEN BEKASI Presentasi Draft Laporan Akhir
Pokok-Pokok Pembahasan
Pendahuluan (Latar belakang, Maksud dan tujuan, Ruang lingkup) RDTR WP IV, mencakup :
Tujuan Pengembangan WP IV Rencana Struktur Ruang Rencana Blok Pemanfaatan Ruang Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan Indikasi Program
Sistematika Draft Ranperda RDTR WP IV
Latar Belakang
Ketentuan dalam UU & PP terkait Penataan Ruang Kebutuhan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang teknis operasional pemanfaatan & pengendalian ruang Seluruh RDTR IKK di Kabupaten Bekasi belum diPerda-kan WP IV peran & fungsinya cukup penting utk pengembangan wilayah Kab. Bekasi di bagian utara; terletak di perbatasan Kota Bekasi & Jakarta; perkemb. penduduk & pemanfaatan ruang semakin besar
Maksud & Tujuan
Mereview & mempublikasikan RDTR WP IV serta menyusun Rancangan Peraturan Perda / Perbup
Menginformasikan kpd masyarakat ttg Rencana Pemanfaatan Ruang dalam RDTR
Meningkatkan kesadaran masyarakat utk berperan serta dlm penataan ruang perencanaan, pemanfaatan, & pengendalian
Ruang Lingkup
Wilayah: Kecamatan Muaragembong, Babelan, Tarumajaya. Tambun Utara
Substansi: Materi Sosialisasi RDTR WP IV & Draft Raperda RDTR WP IV
WILAYAH PERENCANAAN
Sebelah Utara: Teluk Jakarta, Laut Jawa
Sebelah Selatan: Kota Bekasi, Kecamatan Tambun Selatan,
Sebelah Barat: Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi, Teluk Jakarta
Sebelah Timur: Kabupaten Karawang, Kecamatan Sukawangi, Kecamatan Tambelang, dan Kecamatan Cabangbungin
Output
RDTR WP IV
Draft Rancangan Peraturan dan Sosialisasi RDTR WP IV Zona Utara Kabupaten Bekasi
Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
MATERI RDTR WP IV
LAPORAN PENDAHULUAN
LAPORAN ANTARA
SOSIALISASI RDTR WP IV
RDTR WP IV
DRAFT RAPERDA RDTR WP IV
RDTR WP IV Kab. Bekasi
Tujuan Pengembangan WP IV Rencana Struktur Ruang Rencana Pola Ruang Intensitas Pemanfaatan Lahan
Tujuan Pengembangan WP IV
Meningkatkan peran & fungsi WP IV sbg kawasan industri, pariwisata, perumahan, perdagangan & jasa. Mendorong tumbuhnya “Kota Industri dan Jasa” meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kab. Bekasi. Menciptakan pola pemanfaatan ruang WP IV yg serasi, optimal, & berkelanjutan. Menjaga konsistensi perwujudan ruang WP IV melalui pengendalian program-program pembangunan wilayah.
Rencana Blok Perencanaan
Fungsi BWK A : Kawasan lindung dan penyangga Perumahan kepadatan rendah Permukiman Nelayan CBD skala lokal (sentra sekunder) Pendidikan skala lokal Kawasan budidaya pertanian Pendidikan skala lokal Kawasan budidaya perikanan Kawasan Pariwisata
Fungsi BWK C : Pemerintahan, kesehatan, pendidikan skala lokal Perumahan kepadatan rendah sampai tinggi CBD Skala Regional (sentra primer) Kawasan Pelabuhan Bongkar Muat Industri dan Pergudangan Kawasan lindung/ yang berfungsi lindung
Fungsi BWK B : Kawasan lindung dan penyangga Perumahan kepadatan rendah sampai tinggi CBD skala lokal dan antar BWK Pendidikan, pemerintahan, kesehatan skala lokal Industri dan Pergudangan Pelabuhan Bongkar Muat Barang Fungsi BWK D :
Permukiman Skala Sedang – Tinggi Industri Skala Sedang Pendidikan & Kesehatan Skala Lokal CBD Skala Lokal (Sentra Sekunder)
Rencana Blok Perencanaan
Rencana Struktur Ruang Distribusi Penduduk WP IV
Rencana Pengembangan penduduk perkotaan (kepadatan tinggi), diarahkan di BWK B (Kecamatan Babelan), BWK C (Kecamatan Tarumajaya), dan BWK D (Kecamatan Tambun Utara) Rencana pengembangan penduduk perdesaan termasuk pengembangan penduduk sebagai nelayan (kepadatan rendah), diarahkan di BWK A (Kecamatan Muaragembong),
Rencana Struktur Ruang Distribusi Penduduk WP IV No 1
2
3
4
BWK
Jumlah Penduduk (jiwa) 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2020
2025
BWK A Sub BWK A1 Sub BWK A2 Sub BWK A3
27.617 37.481 33.535
28.339 38.460 34.411
29.060 39.439 35.287
29.781 40.418 36.163
30.503 41.397 37.039
31.224 42.376 37.915
34.831 47.271 42.295
38.438 52.166 46.675
Total BWK A
98.633
101.210
103.786
106.362
108.939
111.515
124.397
137.279
Sub BWK B1
27.720
28.445
29.171
29.896
30.621
31.346
34.972
38.598
Sub BWK B2 Sub BWK B3 Sub BWK B4
40.765 57.071 37.504
41.832 58.564 38.485
42.898 60.057 39.466
43.964 61.550 40.447
45.031 63.043 41.428
46.097 64.536 42.409
51.429 72.001 47.315
56.761 79.466 52.220
Total BWK B
163.061
167.326
171.592
175.857
180.123
184.389
205.717
227.045
BWK C Sub BWK C1 Sub BWK C2 Sub BWK C3
22.818 36.508 31.945
23.414 37.462 32.780
24.010 38.417 33.615
24.607 39.371 34.450
25.203 40.325 35.285
25.800 41.280 36.120
28.782 46.051 40.295
31.764 50.823 44.470
Total BWK C
91.270
93.656
96.042
98.428
100.813
103.199
115.128
127.057
BWK D Sub BWK D1 Sub BWK D2 Sub BWK D3 Total BWK D
9.968 17.942 11.961 39.871
10.222 18.399 12.266 40.887
10.476 18.856 12.571 41.903
10.730 19.314 12.876 42.919
10.984 19.771 13.181 43.935
11.238 20.228 13.485 44.951
12.508 22.514 15.009 50.031
13.778 24.800 16.533 55.111
392.835 403.079 413.323 423.567
433.810
444.054
495.273
546.492
BWK B
Total WP IV
Rencana Struktur Ruang Distribusi Pusat-pusat Pelayanan Kegiatan Hirarki Pelayanan
Pusat Kegiatan
Fungsi • Pusat kegiatan ekonomi berskala regional
Sentra Primer
Sub BWK C.1
Sentra Sekunder
• Pusat kegiatan pemerintahan & sarana wilayah (daerah) Sub BWK A.2, B.3 dan • Pusat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan dan sarana daerah skala sub wilayah, dengan D.1 jangkauan pelayanan beberapa kecamatan. • Corak pelayanan mengarah kepada kegiatan perdagangan eceran, kegiatan jasa pribadi dan jasa perdagangan.
Sentra Tersier/lokal
Sub BWK yang lain
• Pusat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan dan sarana daerah berskala lingkungan, dengan jangkauan pelayanan kelurahan/desa atau beberapa RW. • Corak pelayanan perdagangan eceran dan kegiatan pribadi.
Rencana Struktur Ruang Sistem Pelayanan Kegiatan
Kegiatan Sentra Primer melayani BWK lain dalam WP IV serta dpt melayani wilayah lain di luar WP IV
Kegiatan Sentra Sekunder melayani kawasan di sekitarnya (sentra tersier/ lokal)
Kegiatan Sentra Tersier/ Lokal melayani kawasan dalam skala lingkungan lokal/ kelurahan/ desa
Rencana Skala Pelayanan
Sentra Tersier : • Pusat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan dan sarana daerah berskala lingkungan, dengan jangkauan pelayanan kelurahan/desa atau beberapa RW. • Corak pelayanan perdagangan eceran dan kegiatan pribadi.
Sentra Primer : C.1 (Desa Pantai Makmur) • Pusat kegiatan ekonomi berskala regional • Pusat kegiatan pemerintahan & sarana wilayah (daerah)
Sentra Sekunder : A2 (Pantai Sederhana), B1 (Pantai Hurip), D1 (Sriamur) • Pusat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan dan sarana daerah skala sub wilayah, dengan jangkauan pelayanan beberapa kecamatan. • Corak pelayanan mengarah kepada kegiatan perdagangan eceran, kegiatan jasa pribadi dan jasa perdagangan.
Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Pergerakan (Transportasi Darat)
Pembangunan Jalan Kolektor primer : Babelan-Muara Gembong Tambun Utara- Tambelang Samudera Jaya-Hurip Jaya Pembangunan jalan lokal primer Desa Hurip Jaya-Pantai Hurip Desa Jaya Sakti Peningkatan lokal primer→kolektor primer Desa Srijaya-Srimukti Desa Sriamur
Rencana Struktur Ruang Infra Struktur
Pembangunan Terminal tipe C di Sub BWK C1 (Desa Pantai Makmur) Pembangunan sus-sub Terminal di pusat sekunder Pembangunan pelabuhan dan peti kemas di sub BWK D1 (Desa Hurip Jaya) Pembangunan pelabuhan nelayan di sub BWK A1 (Desa Pantai Bahagia)
Rencana Infra Struktur
Kolektor Sekunder di Desa Pantai Mekar-Jaya Sakti) Kolektor Primer : Babelan-Muara Gembong Tambun Utara- Tambelang Samudera Jaya-hurip Jaya
Lokal Primer : Desa hurip jaya-pantai hurip Desa jaya sakti
Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Utilitas No 1
Jenis Prasarana Penunjang Air Bersih
Arahan Rencana 1. Berada di bawah jaringan pedestrian dengan lebar 0,6 – 1 m, sesuai dengan lebar jaringan pedestrian yang ada 2. Hirarki jaringan mengikuti hirarki jalan, jaringan primer berada disepanjang jalan arteri dan kolektor primer dan sekunder, jaringan sekunder, jalan lokal merupakan saluran sekunder dan jalan lingkungan atau ke unit rumah merupakan saluran tersier
2
Drainase
3. Mengoptimalkan sumber air bersih Sungai CBL Penentuan hirarki jaringan drainase: 1)
Sungai sebagai saluran primer (perlu program normalisasi sungai) yang dapat menampung limpahan iar hujan. Perbaikan saluran primer dengan pembuatan kanal-kanal/ dibangun dengan konstruksi beton dan disesuaikan dengan kondisi topografinya untuk memperlancar proses pengaliran
2)
Jaringan drainase di sepanjang jalan kolektor arteri/primer/sekunder sebagai saluran sekunder yang direncanakan selebar 1 m di kiri kanan jalan, dengan sistem saluran terbuka
3)
Jaringan drainase di sepanjang jalan lokal sebagai jaringan tersier yang merupakan, direncanakan 1 m di kiri kanan jalan dengan sistem terbuka
Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Utilitas No 3
Jenis Prasarana Penunjang Air Limbah dan Sanitasi
Arahan Rencana Berdasarkan karakter atau kondisi wilayah WP IV saat ini, pola yang diterapkan di wilayah Babelan dan Tarumajaya bisa diterapkan secara umum diseluruh WP IV, yakni: 1) Pengelolaan limbah padat rumah tangga dengan sistem individual (on site sanitation) 2) Pengelolaan limbah cair rumah tangga, dengan penampungan resapan atau disalurkan ke saluran drainase 3) Pengelolaan limbah padat pada kawasan permukiman padat direncanakan dengan sistem komunal dan perpipaan 4) Saluran pengumpul limbah padat dibuat terpisah dengan saluran drainase dengan sistem perpipaan 5) Pengolahan limbah industri, mengantisapasi WP IV sebagai salah satu pusat industri di Kabupaten Bekasi, pengelola kawasan industri diwajibkan membuat IPAL industri, dengan memisahkan industri yang mempunyai limbah industri 6) Industri dengan limbah khusus, diwajibkan membuat IPAL tersendiri
Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Utilitas
4
Jenis Prasarana Penunjang Persampahan
5
Listrik
No
Arahan Rencana Pengelolaan sampah dalam RDTR Kecamatan Babelan dan Tarumajay sudah cukup komprehensif, dan bias diterapkan sebagai salah satu strategi pengolahan sampah di wilayah WP IV. Untuk itu mengadopsi kebijakan dari RDTR kecamatan Tarumajaya kedepannya WP IV bisa menerapkan strategi: 1. Pengolahan sampah secara off site, terutama sampah perkotaan, 2. Menuju zero waste 3. Penyediaan fasilitas pembuangan samaph dan operasional pembuangan sampah yang terpadu 4. Pengawasan terhadap sampah rumah sakit dan rumah sakit bersalin serta sampah di daerah industri 5. Sosialisasi penanganan sampah skala kecil, on site sanitation terutama sampah organik 1) Wilayah WP IV termasuk wilayah yang terlewati oleh Jaringan SUTET cukup banyak, untuk itu sepanjang jalur SUTT dan SUTET direncanakan sebagai jalur hijau 2) Pengembangan jaringan listrik diarahkan pada kawasan permukiman baru dan juga digunakan sebagai insentif atau pengarah dalam pengembangan kawasan, atau wilayah prioritas pengembangan
6
Telekomunikasi
3) Perencanaan jaringan listrik (hirarki jaringan) yang terintegrasi seluruh wilayah WP IV Peningkatan jaringan telekomunikasi terutama pada kawasan-kawasan prioritas pengembangan dan daerah rencana pengembangan industri, pelabuhan dan perumahan, sebagai salah satu daya tarik investasi.
Rencana Blok Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung
Mencakup hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, sempadan pantai, & sempadan sungai.
Hutan Lindung terdapat di 3 kecamatan: Muaragembong, Babelan, & Tarumajaya.
Sempadan pantai dibangun di Muaragembong, Babelan, & Tarumajaya
Sempadan sungai dibangun di seluruh kecamatan WP IV.
Rencana Blok Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya
1. Perumahan: perumahan nelayan, perumahan perdesaan, & perumahan perkotaan 2. Industri: wilayah sekitar pelabuhan, arteri utara, & rencana jalan tol di Tarumajaya & Babelan dgn pengembangan pergudangan & industri non polutif 3. Perdagangan & Jasa: diarahkan pd skala WP di pusat primer; skala kecamatan utk skala BWK; skala kelurahan utk pusat-pusat tersier.
Rencana Blok Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya 4. Pariwisata: kawasan yg terintegrasi dgn Kec. Muaragembong konsep Waterfront City dilengkapi dgn sarana pariwisata air. 5. Pertambangan: dikelilingi oleh kawasan penyangga (buffer zone) 6. Pusat Pemerintahan: Tarumajaya melayani seluruh WP IV; Babelan, Muaragembong, Tambun Utara melayani kecamatan masing-masing 7. Pusat Pendidikan: pengembangan pusat-pusat pendidikan dasar & menengah
Rencana Pola Ruang
Rencana Pola Ruang
Rencana Pola Ruang
Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan Arahan Kepadatan Bangunan & Ketinggian Bangunan No
Sub BWK
1.
A.1
Nama Desa
Peruntukan
1. Pantai Bahagia
Permukiman
2. Pantai Bakti
Fasilitas Sosial dan Umum
2.
A.2
A.3
KDB (%)
KLB
2
30
0,6
2
30
0,6
Pemerintahan
2
40
1,2
Jasa Pariwisata
2
40
1,2
RTH
0
0
0
1. Pantai Sederhana
Permukiman
2
30
0,6
2. Pantai Mekar
Jasa Pariwisata
2
40
1,2
3. Sebagian Desa Harapan
Pemerintahan
2
40
1,2
RTH
0
0
0
1. Jaya Sakti
Permukiman
2
30
0,6
2. Sebagian Desa Harapan
Fasilitas Sosial dan
2
30
0,6
Jaya 3.
Ketinggian Bangunan Maksimal (lantai)
Jaya
Umum
Pemerintahan
2
40
1,2
RTH
0
0
0
Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan Arahan Kepadatan Bangunan & Ketinggian Bangunan No
Sub BWK
4.
B.1
5.
6.
B.2
B.3
Nama Desa
Peruntukan
Ketinggian Bangunan Maksimal (lantai)
KDB (%)
KLB
1.
Hurip Jaya
Permukiman
2
60
1,5
2.
Pantai Hurip
Perdagangan dan Jasa
4
70
3,2
Fasilitas Sosial dan Umum
2
50
0,8
Pemerintahan
2
40
0,8
Industri & Pertambangan
1
40
0,8
RTH
0
0
0
1.
Muarabakti
Permukiman
2
60
1,5
2.
Bunibakti
Fasilitas Sosial dan Umum
2
40
0,8
Industri & Pertambangan
2
40
0,8
Pemerintahan
2
40
0,8
RTH
0
10
0
1.
Kedungjaya
Permukiman
2
60
1,5
2.
Kedungpengawas
Perdagangan dan Jasa
4
70
3,2
3.
Babelan Kota
Fasilitas Sosial dan Umum
2
40
0,8
Pemerintahan
2
40
0,8
Pertambangan
2
40
0,8
RTH
0
0
0
Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan Arahan Kepadatan Bangunan & Ketinggian Bangunan No
Sub BWK
7.
B.4
8.
9.
C.1
C.2
Nama Desa
1. Bahagia 2. Kebalen
1. Segara Makmur 2. Pantai Makmur 3. Segara Jaya 4. Samudera Jaya
1. 2.
Setia Mulya Pusaka Rakyat
Peruntukan
Permukiman Perdagangan dan Jasa
Fasilitas Sosial dan Umum Pemerintahan
RTH Permukiman Perdagangan dan Jasa
Fasilitas Sosial dan Umum Pemerintahan Industri RTH Permukiman Perdagangan dan Jasa
Fasilitas Sosial dan Umum
Ketinggian Bangunan Maksimal (lantai) 2
KDB (%)
KLB
60
1,5
2
60
0,9
2
50
1,0
2
40
0,8
0 2
10 60
0 1,5
4
70
3,2
2
50
0,8
2 1 0 2
40 40 0 60
0,8 0,8 0 1,5
4
70
3,2
2
40
0,8
Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan Arahan Kepadatan Bangunan & Ketinggian Bangunan No
Sub BWK
10.
C.3
11.
12.
D.1
D.2
Nama Desa
1. Pahlawan Setia 2. Setia Asih
1. Sriamur 2. Srimukti
1. Satriamekar 2. Satriajaya 3. Karangsatria
Peruntukan
Permukiman Perdagangan dan Jasa
Fasilitas Sosial dan Umum Pemerintahan
RTH Permukiman Pemerintahan
Fasilitas Sosial dan Umum RTH Permukiman Perdagangan dan Jasa
Fasilitas Sosial dan Umum Pemerintahan RTH
Ketinggian Bangunan Maksimal (lantai) 2
KDB (%)
KLB
60
1,5
4
70
3,2
2
40
0,8
2
40
0,8
0 2
10 50
0 0,7
2
60
0,9
2
60
0,9
0 2
10 50
0 0,7
2
60
0,9
2
60
0,9
2 0
60 10
0,9 0
Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan Arahan Kepadatan Bangunan & Ketinggian Bangunan No
Sub BWK
13.
D.3
Nama Desa
Peruntukan
Ketinggian Bangunan Maksimal (lantai)
KDB (%)
KLB
1. Srijaya
Permukiman
2
50
0,7
2. Srimahi
Pemerintahan
2
60
0,9
3. Jejalenjaya
Fasilitas Sosial dan
2
60
0,9
0
0
0
Umum
RTH
Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan Arahan Garis Sempadan Bangunan (Perda No.9/ 2002)
Kolektor Primer Lebar: > 7 m, Bahu jalan: 2 x 1,75 m, kecepatan minimal: 40 km/jam
Kolektor Sekunder Lebar: > 7 m, bahu jalan: 2 x 1,5 m, kecepatan minimal: 20 km/jam
Lokal Primer Lebar: > 5 m, bahu jalan: 2 x 1,5 m, kecepatan minimal: 20 km/jam
Lokal Sekunder Lebar: > 3,5 m, bahu jalan: 2 x 1,0 m, kecepatan minimal: 20 km/jam
Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan Arahan Garis Sempadan Bangunan (Kawasan Perkotaan)
Garis Sempadan Muka Bangunan & Sempadan Samping yg menghadap jalan ½ dari DAMIJA ditambah 1,0 meter.
Garis Sempadan Samping Bangunan berjarak minimum 1,0 meter dari dinding bangunan
Garis Sempadan Belakang Bangunan berjarakan minimum 1,5 meter dari dinding bangunan
Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan Arahan Garis Sempadan Sungai (PP 26/2008)
GSS bertanggul di kawasan perkotaan: minimal 3 m utk sungai kecil & 5 m utk sungai besar
GSS bertanggul di luar kawasan perkotaan: minimal 3 m utk sungai kecil & 10 m utk sungai besar
Minimal 100 m di kanan-kiri sungai besar & 50 m di kanan-kiri sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan
Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan Arahan Garis Sempadan Sungai (PP 26/2008) GSS tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan:
Sungai dgn kedalaman < 3 m GSS: 10 meter
Sungai dgn kedalaman: 3 m – 20 m GSS: 15 meter
Sungai dgn kedalaman: < 20 m GSS: 30 meter
Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan Arahan Garis Sempadan Pantai
Terdapat di sepanjang pantai di WP IV meliputi Sub BWK A1, Sub BWK A2, Sub BWK B1, Sub BWK C1 berkisar antara 30 meter sampai 75 meter
Program Prioritas Pembangunan
Pembangunan jalan tol Cikarang – JORR 2 yang melewati kecamatan Babelan dan Tarumajaya (sesuai dengan RTRW Kabupaten Bekasi) Pembangunan Jalan Tol JORR 2 – Tarumajaya –Setu (sesuai dengan RTRW Kabupaten Bekasi) Pembangunan interchange tol di desa Makmur Jaya dan Srijaya Pembangunan jalan kolektor primer Babelan – Muaragembong, sebagai pembuka akses ke Muaragembong Pembangunan pelabuhan nelayan dan rehabilitasi kampong nelayan di Muara Bendera Pembangunan pariwisata di Pantai Sederhana dan Pantai Bahagia sebagai ecotourisme (Waterfront City)
DRAFT RANCANGAN PERDA TENTANG RENCANA DETIL TATA RUANG WP IV KAB. BEKASI Mengingat :
RDTR WP IV Kab. Bekasi secara menyeluruh perlu disusun untuk pengembangan wilayah secara terpadu; Penataan ruang di WP IV Kabupaten Bekasi perlu disinergikan dengan kerangka dasar dan pertimbangan perencanaan Kabupaten Bekasi dan wilayah yang ada di sekitarnya (Kota Bekasi-DKI Jakarta); Pemanfaatan ruang WP IV Kabupaten Bekasi dimaksudkan sebagai perwujudan rencana tata ruang mencakup berbagi kegiatan pembangunan fisik, sosial, ekonomi dan budaya yang secara visual, historis atau fisik sebagai bagian ruang yang dipengaruhi oleh darat, sungai, dan laut; Pengelolaan WP IV Kabupaten Bekasi membutuhkan suatu program pengelolaan pembangunan yang terintegrasi; Perlu membentuk RDTR WP IV tahun 2025 dengan peraturan daerah.
DRAFT RANCANGAN PERDA TENTANG RENCANA DETIL TATA RUANG WP IV KAB. BEKASI Menimbang : • Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penataan ruang WP IV Kabupaten Bekasi; • RTRW Kabupaten Bekasi (2009-2029)
SISTEMATIKA DRAFT RANCANGAN PERDA TENTANG RDTR WP IV
Terdiri dari 11 bab 79 pasal Bab I: Ketentuan Umum, berisikan tentang definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam RDTR WP IV. Hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi pengertian dari istilah yang digunakan dalam RDTR WP IV Bab II : Maksud, Tujuan, dan Kedudukan, berisikan maksud, tujuan dan sasaran dari RDTR WP IV Kabupaten Bekasi Bab III : Rencana Struktur dan Pola Ruang WP IV Kabupaten Bekasi, memuat tentang : Rencana struktur ruang mencakup hirarki pelayanan kegiatan, rencana infrastruktur Rencana pola ruang, mencakup rencana pemanfaatan ruang WP IV tahun 2025 yang terdiri dari pemanfaatan untuk kawasan lindung/yang berfungsi lindung dan pemanfaatan untuk kawasan budidaya Bab IV : Arahan pemanfaatan ruang WP IV Kabupaten Bekasi, yang berisikan prioritas pemanfaatan ruang yang akan dilaksanakan di WP IV Kabupaten Bekasi Bab V : Arahan pengendalian pemanfaatan ruang, berisikan tentang aturan intensitas pemanfaatan ruang WP IV (KDB, KLB, KDH), arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi pemanfaatan ruang Bab VI : Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat, mencakup arahan hak dan kewajiban masyarakat terhadap pemanfaatan ruang di WP IV Kabupaten Bekasi, serta mengatur tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang WP IV Kabupaten Bekasi mencakup tahap perencanaaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang) Bab VII : Penyidikan Bab VIII : Jangka Waktu dan Peninjauan Kembali, mengatur tentang jangka waktu berlakunya dan peninjauan kembali dari RDTR WP IV Bab IX : Ketentuan lain, membahas tentang arahan produk rencana tata ruang yang mendukung untuk implementasi dari RDTR WP IV Kabupaten Bekasi Bab X : Ketentuan peralihan, mengatur tentang pemberlakukan dari RDTR WP IV kabupaten Bekasi Bab XI : Ketentuan penutup.
Terima kasih PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN & SOSIALISASI RDTR WP IV (ZONA UTARA), KAB. BEKASI
DRAFT RANCANGAN PERDA TENTANG RENCANA DETIL TATA RUANG WP IV KAB. BEKASI Mengingat :
RDTR WP IV Kab. Bekasi secara menyeluruh perlu disusun untuk pengembangan wilayah secara terpadu; Penataan ruang di WP IV Kabupaten Bekasi perlu disinergikan dengan kerangka dasar dan pertimbangan perencanaan Kabupaten Bekasi dan wilayah yang ada di sekitarnya (Kota Bekasi-DKI Jakarta); Pemanfaatan ruang WP IV Kabupaten Bekasi dimaksudkan sebagai perwujudan rencana tata ruang mencakup berbagi kegiatan pembangunan fisik, sosial, ekonomi dan budaya yang secara visual, historis atau fisik sebagai bagian ruang yang dipengaruhi oleh darat, sungai, dan laut; Pengelolaan WP IV Kabupaten Bekasi membutuhkan suatu program pengelolaan pembangunan yang terintegrasi; Perlu membentuk RDTR WP IV tahun 2025 dengan peraturan daerah.
DRAFT RANCANGAN PERDA TENTANG RENCANA DETIL TATA RUANG WP IV KAB. BEKASI Menimbang : • Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penataan ruang WP IV Kabupaten Bekasi; • RTRW Kabupaten Bekasi (2009-2029)
SISTEMATIKA DRAFT RANCANGAN PERDA TENTANG RDTR WP IV
Terdiri dari 11 bab 79 pasal Bab I: Ketentuan Umum, berisikan tentang definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam RDTR WP IV. Hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi pengertian dari istilah yang digunakan dalam RDTR WP IV Bab II : Maksud, Tujuan, dan Kedudukan, berisikan maksud, tujuan dan sasaran dari RDTR WP IV Kabupaten Bekasi Bab III : Rencana Struktur dan Pola Ruang WP IV Kabupaten Bekasi, memuat tentang : Rencana struktur ruang mencakup hirarki pelayanan kegiatan, rencana infrastruktur Rencana pola ruang, mencakup rencana pemanfaatan ruang WP IV tahun 2025 yang terdiri dari pemanfaatan untuk kawasan lindung/yang berfungsi lindung dan pemanfaatan untuk kawasan budidaya Bab IV : Arahan pemanfaatan ruang WP IV Kabupaten Bekasi, yang berisikan prioritas pemanfaatan ruang yang akan dilaksanakan di WP IV Kabupaten Bekasi Bab V : Arahan pengendalian pemanfaatan ruang, berisikan tentang aturan intensitas pemanfaatan ruang WP IV (KDB, KLB, KDH), arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi pemanfaatan ruang Bab VI : Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat, mencakup arahan hak dan kewajiban masyarakat terhadap pemanfaatan ruang di WP IV Kabupaten Bekasi, serta mengatur tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang WP IV Kabupaten Bekasi mencakup tahap perencanaaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang) Bab VII : Penyidikan Bab VIII : Jangka Waktu dan Peninjauan Kembali, mengatur tentang jangka waktu berlakunya dan peninjauan kembali dari RDTR WP IV Bab IX : Ketentuan lain, membahas tentang arahan produk rencana tata ruang yang mendukung untuk implementasi dari RDTR WP IV Kabupaten Bekasi Bab X : Ketentuan peralihan, mengatur tentang pemberlakukan dari RDTR WP IV kabupaten Bekasi Bab XI : Ketentuan penutup.
MAKSUD DAN TUJUAN RDTR WP IV Maksud : Mewujudkan rencana detail tata ruang yang mendukung terciptanya kawasan strategis maupun kawasan fungsional secara aman, produktif dan berkelanjutan.
Tujuan : • Sebagai arahan bagi masyarakat dalam pengisian pembangunan fisik kawasan, • Sebagai pedoman bagi instansi dalam menyusun zonasi, dan pemberian periIzinan kesesuaian pemanfaatan bangunan dengan peruntukan lahan.
SASARAN DAN KEDUDUKAN RDTR WP IV Sasaran :
Menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan permukiman dalam kawasan. Mewujudkan keterpaduan program pembangunan antar kawasan maupun dalam kawasan. Terkendalinya pembangunan kawasan strategis dan fungsional kabupaten, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat/ swasta. Mendorongnya investasi masyarakat di dalam kawasan. Terkoordinasinya pembangunan kawasan antara pemerintah dan masyarakat/ swasta.
Kedudukan : • Rencana operasional arahan pembangunan kawasan (operasional action plan); • Rencana pengembangan dan peruntukan kawasan (area development plan); • Panduan untuk rencana aksi dan panduan rancang bangun (urban design guidelines).
BLOK PERENCANAAN
WP IV dibagi dalam 4 blok perencanaan (BWK) : BWK A meliputi Kecamatan Muaragembong BWK B meliputi Kecamatan Babelan BWK C meliputi Kecamatan Tarumajaya BWK D meliputi Kecamatan Tambun Utara
FUNGSI BWK Fungsi BWK A
Kawasan lindung dan penyangga Perumahan kepadatan rendah Permukiman Nelayan CBD skala lokal (sentra sekunder) Pendidikan skala lokal Kawasan budidaya pertanian Pendidikan skala lokal Kawasan budidaya perikanan Kawasan Pariwisata
Fungsi Fungsi BWK B
Kawasan lindung dan penyangga Perumahan kepadatan rendah sampai tinggi CBD skala lokal dan antar BWK Pendidikan, pemerintahan, kesehatan skala lokal Industri dan Pergudangan Pelabuhan Bongkar Muat Barang
FUNGSI BWK Fungsi BWK C
Pemerintahan, kesehatan, pendidikan skala lokal Perumahan kepadatan rendah sampai tinggi CBD Skala Regional (sentra primer) Kawasan Pelabuhan Bongkar Muat Industri dan Pergudangan Kawasan lindung/ yang berfungsi lindung
Fungsi Fungsi BWK D
Permukiman Skala Sedang – Tinggi Industri Skala Sedang Pendidikan & Kesehatan Skala Lokal CBD Skala Lokal (Sentra Sekunder)
RENCANA KEPADATAN PENDUDUK
Rencana Pengembangan penduduk perkotaan (kepadatan tinggi), diarahkan di BWK B (Kecamatan Babelan), BWK C (Kecamatan Tarumajaya), dan BWK D (Kecamatan Tambun Utara) Rencana pengembangan penduduk perdesaan termasuk pengembangan penduduk sebagai nelayan (kepadatan rendah), diarahkan di BWK A (Kecamatan Muaragembong),
RENCANA STRUKTUR RUANG
Sentra Primer, pusat kegiatan di Sub BWK C.1→berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi berskala regional, pusat kegiatan pemerintahan dan skala sarana wilayah (daerah).
Sentra Sekunder, pusat kegiatan di Sub BWK A.2, B.3 dan D.1→ berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan dan sarana daerah skala sub wilayah, dengan jangkauan pelayanan beberapa kecamatan. Corak pelayanan mengarah kepada kegiatan perdagangan eceran, kegiatan jasa pribadi dan jasa perdagangan.
Sentra tersier/lokal, pusat kegiatan pada masing-masing sub BWK lainnya → berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan dan sarana daerah berskala lingkungan, dengan jangkauan pelayanan kelurahan/desa atau beberapa RW. Corak pelayanan perdagangan eceran.
RENCANA POLA RUANG
Kawasan Lindung
Kawasan Budidaya (permukiman, pertanian, industri, pariwisata, perikanan)
ARAHAN PEMANFAATAN LAHAN A. Prioritas pemanfaatan ruang WP IV adalah : Pengembangan jaringan jalan untuk membuka akses di BWK Muaragembong Rehabilitasi permukiman nelayan di BWK Muaragembong B. Indikasi program pembangunan WP IV dicantumkan pada Tabel 1 yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini
INTENSITAS PEMANFAATAN LAHAN
KDB yang diarahkan di WP IV adalah sebagai berikut : a. Lahan yang diperuntukkan sebagai Kawasan Permukiman, KDB: 30 % - 60 % b. Lahan yang diperuntukkan sebagai Kawasan Perdagangan dan Jasa, KDB: 40 % - 70 % c. Lahan yang diperuntukkan sebagai Kawasan Pusat Pemerintahan, KDB: 40 % - 60 % d. Lahan yang diperuntukkan bagi Fasilitas Sosial dan Umum, KDB: 30 % – 60 % e. Lahan yang diperuntukkan Industri dan Pertambangan, KDB: 40 % f. Lahan yang diperuntukkan bagi Ruang Terbuka Hijau: KDB: 0
KLB yang diarahkan di WP IV adalah sebagai berikut : a. Lahan yang diperuntukkan sebagai Kawasan Permukiman, KLB: 0,6 – 1,5 b. Lahan yang diperuntukkan sebagai Kawasan Perdagangan dan Jasa, KLB: 0,9 – 3,2 c. Lahan yang diperuntukkan sebagai Kawasan Pusat Pemerintahan, KLB: 0,6 – 1,2 d. Lahan yang diperuntukkan bagi Fasilitas Sosial dan Umum, KLB: 0,8 – 1,0 e. Lahan yang diperuntukkan Industri dan Pertambangan, KLB: 0,8 f. Lahan yang diperuntukkan bagi Ruang Terbuka Hijau: KLB: 0
ARAHAN GARIS SEMPADAN
Garis Sempadan Bangungan pada Jalan Kolektor Primer dengan lebar jalan > 7 meter dengan bahu jalan 2 x 1,75 m, kecepatan paling rendah 40 km/jam dan mempunyai kapasitas yang sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Garis Sempadan Bangungan pada Jalan Kolektor Sekunder dengan lebar jalan > 7 meter dengan bahu jalan 2 x 1,50 m, kecepatan paling rendah 20 km/jam. Garis Sempadan Bangungan pada Jalan Lokal Primer dengan lebar jalan > 5 meter dengan bahu jalan 2 x 1,50 m, kecepatan paling rendah 20 km/jam. Garis Sempadan Bangungan pada Jalan Lokal Sekunder dengan lebar jalan > 3,5 meter dengan bahu jalan 2 x 1,00 m, kecepatan paling rendah 20 km/jam. Garis Sempadan Muka Bangunan dan sempadan samping yang menghadap jalan ditetapkan ½ dari daerah milik jalan (Damija) ditambah 1 (satu) meter. Garis Sempadan Samping bangunan berjarak minimum 1 meter dari dinding bangunan. Garis Sempadan Belakang bangunan berjarak minimum 1.5 meter dari dinding bangunan.
ARAHAN GARIS SEMPADAN
Penetapan Garis Sempadan Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul untuk sungai kecil dan 5 (lima) meter untuk sungai besar seperti Sungai Citarum, Sungai CBL, dan Sungai Bekasi Penetapan Garis Sempadan Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sisi luar kaki tanggul untuk sungai kecil dan 10 (sepuluh) meter untuk sungai besar. Sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan. Penetapan Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggul di luar kawasan perkotaan yaitu: Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter, Garis Sempadan Sungai ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (duapuluh) meter, garis sempadan sungai ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. Garis Sempadan Pantai meliputi Sub BWK A.1, Sub BWK A.2, Sub BWK B.1, dan Sub BWK C1 berkisar antara 30 meter – 75 meter.
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan arahan intensitas pemanfaatan ruang Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam rencana ini. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang WP IV dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada kecamatan dan kepada masyarakat. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai ketentuan peraturan yang berlaku oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya dan dikoordinasikan dengan Bupati.
BENTUK INSENTIF Insentif pada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk : Pemberian kompensasi Urusan saham Pembangunan serta pengadaan insfrastruktur Penghargaan Insentif kepada masyarakat diberikan antara lain dalam bentuk: Keringanan pajak Pemberian kompensasi Imbalan Sewa ruang Penyediaan infrastruktur Kemudahan prosedur Perizinan penghargaan
BENTUK DISINSENTIF Disinsentif kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk antara lain:
Pembatasan penyediaan infrastruktur Pengenaan kompensasi Penalti
Disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat diberikan dalam bentuk antara lain: Pengenaan pajak tinggi Pembatasan penyediaan infrastruktur Pengenaan kompensasi Penalti
ARAHAN SANKSI
Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang RDTR WP IV; Pelanggaran ketentuan arahan pemanfaatan ruang WP IV; Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR WP IV; Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR WP IV; Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR WP IV; Pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam pengendalian lingkungan hidup
SANKSI
Penerapan Sanksi
Peringatan tertulis Penghentian sementara kegiatan Penghentian sementara pelayanan umum Penutupan lokasi Pencabutan izin Pembatalan izin Pembongkaran bangunan Pemulihan fungsi ruang Denda administrasi
Jenis Sanksi
Sanksi Perdata Sanksi Pidana
SANKSI Sanksi Pidana
Sanksi Perdata
Sanksi Perdata, dapat berupa tindakan pengenaan denda atau pengenaan ganti rugi. Sanksi ini dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang, atau badan hukum. Sanksi perdata dapat berupa ganti rugi, pemulihan keadaan atau perintah dan pelarangan melakukan suatu perbuatan.
Kegiatan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang; Kegiatan yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; Kegiatan yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan Kegiatan yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda setinggi-tingginya Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Jika pelanggaran terhadap ketentuan rencana tata ruang wilayah yang mengakibatkan tindak pidana yang lainnya, maka pelaku akan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana pelanggaran terhadap rencana tata ruang wilayah seperti dimaksud di atas, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Ruang
Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang yang menyimpang dari rencana dilakukan dengan kegiatan penertiban, dilakukan dengan :
Pengawasan umum terhadap pemanfaatan ruang dan penyimpangan/ pelanggaran RDTR WP IV harus dilakukan oleh aparat pada unit terkecil, yaitu kecamatan, kelurahan, RT dan RW, serta oleh masyarakat umum; dan Pengawasan khusus terhadap penyimpangan/pelanggaran RDTR WP IV harus dilakukan oleh instansi pemberi izin dan instansi lain yang terkait.
Penertiban oleh Bupati dengan menugaskan unit kerja yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku→ Penertiban pemanfaatan ruang dilakukan sebagai upaya untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud sesuai rencana tata ruang yang ada.
Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian
Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
Untuk pelaksanaan koordinasi penataan ruang yang bersifat teknis akan dilakukan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN TATA RUANG
Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah; Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah dan termasuk pula pelaksanaan tata ruang WP IV; Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah provinsi; Pengajuan usulan keberatan dan perubahan rencana terhadap rancangan RTRW Kabupaen Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau bantuan tenaga ahli; dan Terjaminnya usulan masyarakat dalam rencana tata ruang.
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PEMANFAATAN RUANG
Pemantauan terhadap pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara serta ruang bawah tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan,agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku; Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah Kota administrasi; Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR WP IV yang telah ditetapkan; Bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan dan/atau; dan Kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang skala kecamatan dan WP, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud dan/atau sumberdaya tanah, air, udara, dan sumberdaya lainnya; dan
Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.
Ketentuan Peralihan dan Penutup
Untuk operasionalisasi RDTR WP IV, disusun rencana rinci tata ruang yang meliputi:
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; Zoning Regulation Rencana DED;
Jangka waktu RDTR WP IV adalah 15 (lima belas) tahun. RDTR WP IV dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
