Sejarah ApproweB
Kewajiban Profile Lata Latarr
bela belaka kang ng
munc muncul ulny nya a
apli aplika kasi si
appr approw oweb eb
adal adalah ah
adan adanya ya
kewa kewaji jiba ban n
pembuatan profile wajib pajak. Kantor Pusat mewajibkan untuk membuat profile wajib wajib pajak pajak terten tertentu tu teruta terutama ma wajib wajib pajak pajak besar besar penentu penentu penerim penerimaan aan KPP. KPP. Namun, waktu itu belum ada petunjuk/pedoman bentuk baku profile wajib pajak. Maka bermunculah berbagai macam bentuk profile wajib pajak. Ada yang dibuat menggunakan MS Word, MS Excel. MS Publisher, MS PowerPoint, dsb. Bahkan ada yang sudah menggunakan menggunakan metode client-server. client-server. Tidak ada keseragaman bentuk profile. Akibatnya banyak bentuk profile yang muncul. Ada yang lengkap dan bagus; bagus; ada juga juga yang yang ala kadarny kadarnya. a. Untuk Untuk memacu memacu pembua pembuatan tan profile profile dengan dengan baik, baik, beberap beberapa a kali kali dilakuk dilakukan an lomba lomba pembuat pembuatan an profile profile wp dengan dengan format yang belum standar itu. Beberapa waktu kemudian, terbit surat S-142 yang berisi petunjuk pembuatan profile wp badan. Surat ini menjadi rujukan pembuatan profile wajib pajak badan karena sudah memberikan detil apa saja yang harus diisi dalam sebuah profile. Lampiran surat tersebut sudah memberikan petunjuk dan contoh point apa saja yang yang harus harus dibuat dibuat dalam dalam sebuah sebuah profil profile. e. Diserta Disertakan kan pula pula file file profile profile dalam dalam bentuk MS Excel. Isi file tersebut terdiri dari banyak sheets MS Excel yang harus diisi. Sheet-sheet tersebut merupakan bagian dari profile WP. Para AR mengisi manu manual al mas masing2 ing2 sheet heet ters ersebut ebut..
Sumbe umberr
data data yang ang
dipa dipaka kaii
AR untu untuk k
menda mendapa patk tkan an info inform rmas asii dan dan data data wajib wajib paja pajak k bera berasa sall dari dari bany banyak ak su sumb mber, er, misalnya dari SIDJP dan SIP. Sejak saat itu, file MS Excel tersebut menjadi format standar dalam pembuatan profile wajib pajak badan.
Kendala Data Dalam pengisian profile banyak sekali kendala yang ditemukan ditemukan oleh AR. Kendala utama adalah masalah data wajib pajak. Untuk mengisi profile, diperlukan data
seperti data master file wajib pajak, data penerimaan, data pelaporan, data pemeriksaan, data tunggakan pajak, dsb. Data-data tersebut tidak mudah diperoleh AR karena data tersebut kadang-kadang tidak tersedia dengan mudah. KPP yang telah menggunakan aplikasi SIDJP sangat sulit mendapatkan data wajib pajak terutama data penerimaan. Hal ini karena SIDJP belum memberikan data yang dibutuhkan dalam pembuatan profile secara lengkap. Banyak data dan informasi yang dibutuhkan tidak muncul di dalam SIDJP. Kalaupun ada, AR harus melakukan copy paste data tersebut ke dalam file profile satu demi satu. Masalah lainnya adalah akses SIDJP yang lambat dan kadang2 error. Perlu waktu menunggu yang lumayan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Hal ini sangat menyita waktu dan energi AR. AR mengalami dilema, AR diwajibkan untuk menyelesaikan banyak profile WP sedangakan AR juga harus melaksankan tugas rutin yang menjadi tanggung jawab AR juga. Resiko kesalahan pengisian data ke profile dapat terjadi jika pengisian dilakukan secara manual. Integritas data dalam profile akan diragukan. Hal ini dapat membuat profile yang dibuat menjadi tidak handal. Kenapa harus bersusah payah mengisi profile dengan data padahal sebenarnya kalau data yang ada di dalam database DJP bisa diberikan dan diisi langsung ke dalam profile. Hal ini dapat menghemat waktu AR yang berharga untuk lebih fokus ke tugas yang diembannya terutama penerimaan pajak. Jika data tersedia otomatis, maka profile bukan lagi dianggap momok oleh AR tapi justru menjadi alat untuk lebih mengenal wajib pajaknya karena datadata wajib pajak dapat dilihat di dalam profile.
Ketidakefisienan Pembuatan profile dengan cara manual sangat membuang waktu dan energi. Baik dari sisi AR sebagai pembuat profile maupun pihak2 yang memanfaatkan profile. AR memerlukan waktu dan energi yang tidak sedikit untuk membuat profile, pengguna profile juga akan kesulitan mendapatkan profile dalam bentuk file karena profile tersebut hanya dimiliki oleh AR. Untuk memperoleh profile
suatu wajib pajak, mereka harus minta ke KPP lalu ke AR untuk memperolehnya. Akses untuk file profile akan menyita waktu.
Client Server Dengan dasar pemikiran itu, saya berusaha membuat aplikasi client-server berbasis web di KPP Madya Jakarta Barat. Aplikasi client-server maksudnya adalah ada satu komputer (server) yang menjadi penyedia data dan antar muka. Data yang diperlukan dalam penyajian profile maupun penyimpanan data profile terdapat di dalam komputer server ini. Code aplikasi juga ada di komputer server ini. Client menggunakan browser melalui jaringan LAN untuk berinteraksi dengan server dalam proses pembuatan profile. Jadi segala data profile akan tersimpan dengan aman di dalam server. Manfaat utama yang dapat diperoleh dengan menggunakan aplikasi clinet-server berbasis web antara lain adalah kemudahan akses. Dengan web, aplikasi ini dapat diakses dari komputer mana saja dalam jaringan LAN. Tidak terbatas pada komputer pemilik profile itu saja. Tidak ada yang perlu diinstal di komputer client/pengguna, cukup web browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, dll). Tiap profile dapat dengan seketika di-edit oleh AR; dilihat dan dimanfaatkan oleh pengguna Profile sesuai otoritasnya dari komputer mana pun yang tersambung ke server. Hal ini memutus kesulitan akses ke profile jika masih menggunakan profile berbasis file.
SIPPWP Beberapa bulan setelah penempatan AR di KPP Madya Jakbar, sekitar akhir tahun 2008, muncul ide pembuatan aplikasi web ini. Awalnya aplikasi ini tidak ditujukan untuk pembuatan profile tapi untuk menyajikan data wajib pajak yang dimiliki KPP Madya Jakbar yang ada di seksi PDI karena selama ini kurang dimanfaatkan. Berawal dari informasi dari OC tentang adanya data-data wajib pajak di KPP Madya Jakbar di seksi PDI, saya coba minta data tersebut untuk dikonversi ke dalam database yang akan saya gunakan (MySQL). Lalu saya buat
aplikasi kecil berbasis web di komputer yang dipakai sehari-hari di kantor. Aplikasi ini menggunakan webserver Apache, script PHP dan database MySQL. Komputer server awalnya menggunakan komputer yang saya pakai untuk bekerja sehari-hari. Aplikasi tersebut baru menampilkan informasi dari data-data yang ada dalam kategori-kategori dan menu-menu yang informatif. Aplikasi ini ditujukan untuk teman-teman AR untuk bisa memperoleh beberapa informasi wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu memberikan data dalam pengisian profile yang selama ini masih menggunakan file excel. Kemudian aplikasi tersebut dikembangkan lagi dengan data penerimaan yang bersumber dari MPN. Data penerimaan yang masih berupa penerimaan per-SSP masih merupakan data mentah. Data tersebut diolah lagi dengan script menjadi informasi penerimaan. Informasi penerimaan dikelompokan dalam penerimaan per bulan, per jenis pajak, pembandingan dengan rencana (pencapaian) dan penerimaan tahun lalu (pertumbuhan), dsb. Diharapkan profile pemerimaan ini dapat membantu teman-teman AR dalam memahami profile penerimaan WP yang menjadi tanggung jawabnya. Aplikasi ini mendapat tanggapan yang positif dari teman-teman AR dan Kepala Kantor. Dengan aplikasi ini, AR dan Kepala Kantor dapat memperoleh informasi yang berguna terutama penerimaan dan data SPT WP. Dengan dukungan Kepala Kantor dan teman2 AR, aplikasi ini berkembang ke arah
pembuatan
profile
wajib
pajak
berbasis
website
dengan
tetap
menggunakan struktur profile wajib pajak badan sesuai dengan S-142. Dengan adanya modul profile wajib pajak, maka aplikasi ini sekarang memiliki 2 modul yaitu Modul Penerimaan dan Modul Profile WP. Itulah asal nama dari Aplikasi ini yaitu Sistem Informasi Penerimaan dan Profile Wajib Pajak (SIPPWP). Awalnya, modul profile WP dipakai untuk membuat profile dengan cara mengisi profile secara online dengan data yang bersumber dari pencarian AR sendiri, baik ke
SIDJP maupun sumber lain sebagaimana biasa dalam pencarian data dalam pengisian profile dalam bentuk file. Muncul pemikiran untuk memperoleh data yang diperlukan dalam pembuatan profile ke pihak2 yang memiliki data tersebut. Data-data tersebut kemudian akan dimasukkan ke dalam database untuk kemudian ditampilkan secara otomatis ke tiap2 bagian2 profile. Dengan demikian, AR tidak perlu mencari data yang kemudian diisikan secara manual ke dalam aplikasi. Dengan demikian akan mengurangi kegiatan AR dalam pengumpulan data sehingga waktu tersebut dapat digunakan untuk kegiatan AR yang lain. Saya mengetahui bahwa Kanwil Jakarta Barat mempunya beberapa data di dalam databasenya yang dapat dimanfaatkan untuk pengisian profile. Data itu misalnya data master file wajib pajak (mfwp), sebagian data SPT dalam lingkup Kanwil DJP Jakarta Barat. Pada Maret 2010 kami meminta data secara resmi ke Kanwil Jakarta Barat. Selain itu, pada akhir bulan yang sama, kami juga meminta data secara resmi ke Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (TIP). Setelah beberapa waktu, data tersebut kami peroleh walaupun tidak selengkap yang kami harapkan. Paling tidak kami sudah mempunyai data yang cukup untuk melengkapi isi profile. Bagian profile yang belum didukung data, akan diisi sendiri oleh AR masing2 dengan mencari ke berbagai sumber.
Kanwil Jakarta Barat SIPPWP akhirnya terdengar juga sampai ke tingkat Kepala Kanwil. Setelah diminta untuk melakukan demonstrasi, Kanwil sangat terkesan dengan aplikasi yang ada di KPP Madya Jakarta Barat ini. Dengan cepat kanwil mengharapkan aplikasi ini bisa disempurnakan dan bisa dipakai di seluruh KPP yang ada di Kanwil Jakarta Barat. Begitu terkesannya Kepala Kanwil, dalam Rapim DJP yang dihadiri Dirjen Pajak dan Kepala Kanwil lainnya, beliau memperkenalkan aplikasi ini. Dan berharap aplikasi ini dapat membantu dalam usaha mengumpulkan penerimaan yang
menjadi tugas utama DJP. Kepala Kanwil dan Dirjen ternyata cukup terkesan juga dan berharap aplikasi ini bisa dipakai di tempat mereka. Pertengahan April 2010, Kanwil menyediakan Server untuk dijadikan server SIPPWP dan dilakukan instalasi dan konfigurasinya. Namun tidak serta merta hal ini bisa diimplementasikan dalam satu kanwil. Data-data yang diperlukan harus tersedia untuk seluruh KPP yang ada di Kanwil Jakarta Barat dan SIPPWP perlu penyesuaian untuk bisa jalan dalam banyak KPP. Maka dibentuklan Tim yang terdiri dari orang2 yang dianggap mengerti IT untuk membantu pengembangan SIPPWP ini di Kanwil Jakarta Barat. Tim inti ini terdiri dari Kepala Kantor KPP Madya Jakarta Barat, Kasi Duktekon Kanwil Jakarta Barat, dua orang OC KPP Madya Jakarta Barat, satu OC KPP Pratama Tambora, satu AR KPP Pratama Grogol Petamburan dan satu orang dari DPC, dua orang AR dari KPP Jakarta Koja. Aplikasi ini berawal dari KPP Madya Jakbar yang semua WP adalah WP Badan. Untuk bisa digunakan di KPP Pratama, Aplikasi ini juga harus mendukung WP Orang Pribadi dan WP Pemungut (Bendahara). Maka dimulailah pengembangan lebih
lanjut
dengan
mendukung
jenis
Wajib
Pajak
lain.
Disamping
itu
dikembangkan juga Modul baru yaitu modul Analisis yang berisi hasil analisa dari data-data yang ada di server untuk dimanfaatkan dalam proses penggalian potensi. Kelak Modul Potensi juga dikembangkan di dalam SIPPWP. Setelah beberapa waktu, SIPPWP telah dapat digunakan di seluruh KPP di Kanwil Jakbar.
ApproweB ApproweB singkatan dari Aplikasi Profile berbasis Web. Asal nama ApproweB berasal dari kesepakan tim karena Kepala Kanwil Jakbar sepertinya kurang sreg jika nama aplikasi ini mengandung kata-kata ‘Sistem Informasi’ (SI) karena tidak ingin aplikasi ini disamakan dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada yang mengandung kata-kata tersebut. Sejak itu, nama aplikasi ini diubah dari SIPPWP menjadi ApproweB.
Hasil Rapim Pada pertengahan Juni 2009, keluar Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-71/PJ/2009 tentang Pembentukan Tim Pembakuan Design dan Sistem Aplikasi Mapping, Profiling, Benchmarking dan Pertukaran Data. Semua anggota Tim ApproweB yang selama ini mengerjakan ApproweB di lingkungan Kanwil Jakbar masuk dalam Tim besar profiling. Dengan demikian, Tim besar ini mengemban tugas untuk melanjutkan pengembangan ApproweB untuk dijadikan bentuk baku profile secara nasional. Anggota Tim Besar ini cukup banyak, namun dalam proses pengembangan ApproweB, anggota tim lama saja yang berperan langsung dalam pengembangan lebih lanjut. Pengambangan yang dilakukan terutama adalah untuk memperbaiki bugs, menambahkan permintaan features, dan menyempurnakan modul2 yang belum lengkap.
Implementasi terbatas Akhir Juli 2010, ApproweB diharapkan sudah dapat diimplementasikan di Kanwil selain Kanwil Jakarta Barat. Tanggal 31 Juli 2009, dilaksanakan Rapat Persiapan Implementasi di Kanwil Jakarta Selatan, Kanwil Jakarta Barat dan Kanwil Jakarta Timur. Kemudian dilanjutkan dengan instalasi dan implementasi di Kanwil2 tersebut. Tanggal 19-20 Agustus 2009, Implementasi di perluas ke Kanwil Jawa Barat I, Kanwil Jawa Tengah I, Kanwil Jawa Tengah II, dan Kanwil Yogyakarta.
Implementasi Nasional Bulan Februari 2010 mulai disiapkan untuk implementasi secara nasional. Bulan Maret 2010 terbit Surat Edaran tentang kewajiban penggunaan ApproweB, yaitu SE-41/PJ/2010 tanggal 24 Maret 2010. Tanggal 5-22 April 2010 dilakukan Implementasi ApproweB secara nasional.
Aplikasi pertama kali dirancang untuk memantau penerimaan kantor yang bersumber dari MPN dan untuk pembuatan profile Wajib Pajak. Aplikasi ini saya beri nama Sistem Informasi Penerimaan dan Profile Wajib Pajak (SIPPWP). Ada dua modul utama yaitu Penerimaan MPN dan Profile WP. Penerimaan MPN merupakan informasi penerimaan pajak yang diterima oleh KPP yang berasal dari data MPN yang diambil dari SIDJP yang lalu dimasukkan ke database di server secara otomatis. Dari data MPN itu kemudian dibuat informasi berupa summary penerimaan dilihat dari berbagai sisi, misalnya pencapaian dan pertumbuhan penerimaan, penerimaan per jenis pajak, per AR, dsb. Modul Profile WP dibuat mengacu pada struktur profile yang ada pada S-142 dengan penyesuaian di tampilan karena berbasis web. Data yang dibutuhkan berupa data Master file Wajib Pajak, sebagian data SPT dan data lain diperoleh dari Kanwil DJP Jakarta Barat. Data yang diperoleh memiliki format data Oracle, untuk itu data tersebut dikonversi ke dalam MySQL dan dimasukkan ke dalam database. Setelah beberapa waktu melakukan coding, akhirnya aplikasi ini sudah mulai kelihatan bentuknya walaupun masih belum sempurna. Data yang dipakai dalam pembuata profile juga masih belum lengkap. Data yang tidak ada di server, harus diisi manual oleh AR. Namun demikian, profile dalam bentuk client-server sudah dapat digunakan. Kepala Kantor merasa senang karena mudah dalam memantau penerimaan dan mengakses profile dan memutuskan bahwa bentuk profile yang akan dipakai di KPP Madya adalah aplikasi ini. Aplikasi ini membantu Kepala Kantor untuk menganalisa penerimaan. Jika ada rapat yang dilakukan di Kanwil mengenai penerimaan, profile penerimaan dapat dijelaskan dengan baik dan mendetil. Hal ini membuat kagum Kepala Kanwil Jakarta Barat.
Syarat utama dalam approweb adalah Data, sebagian data yang diperlukan dalam pengisian profile telah disediakan di dalam server approweb. Sehingga AR tidak perlu mencari, melakukan copy paste ke dalam profile. Justru AR mendapatkan data dan informasi terhadap wajib pajak di dalam profile approweb. Bahkan dapat dibilang, sebenarnya approweb itu sendiri adalah profile wajib pajak yang sudah jadi. AR tinggal melengkapi data yang tidak ada di dalam database DJP, misalnya kontak person, foto produk dan lokasi, dll. Memang kelengkapan data mutlak menjadi syarat kelengkapan profile. Saat ini yang bertugas menyediakan data adalah Direktorat TIP. Kalau ketersediaan data dalam approweb lengkap, maka makin lengkap profile dalam approweb itu.
