Flaw is Perfect Just A Mind Share
Rangkuman UUD 1945 Amandemen IV This entry was posted on August 25, 2013, in My Study and tagged Rangkuman, UUD. Bookmark the permalink. 4 Comments Rangkuman UUD 1945 Amandemen IV oleh Fachri Reza Kusuma Pembukaan Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bab
Tentang
Pasal
Ayat
I – Bentuk dan Kedaulatan
Bentuk
1
1
Inti Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Bentuk = Republik
Kedaulatan
2
Kedaulatan di tangan rakyat Kedaulatan berdasarkan UU
Negara Hukum II – MPR
Anggota MPR
2
3
Negara Indonesia -> Negara Hukum
1
MPR = DPR + DPD DPR + DPD dipilih melalui Pemilu Pemilu DPR + DPD berdasarkan UU
Sidang MPR
2
Sidang MPR minimal 1x 5 tahun Sidang MPR di Ibukota Negara
Putusan MPR
3
Putusan MPR berdasarkan voting
Wewenang MPR
III – Kekuasan Pemerintahan Negara
Wewenang Utama Presiden
3
4
5
Syarat Presiden/Wapres
6
1
Wewenang MPR = Mengubah dan Menetapkan UUD
2
Wewenang MPR = Melantik Presiden + Wapres
3
Wewenang MPR = Memberhentikan Presiden + Wapres menurut UUD
1
Wewenang Presiden = Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
2
Presiden dibantu 1 orang Wapres
1
Wewenang Presiden = Mengajukan RUU pada DPR
2
Wewenang Presiden = Mengajukan PP
1
Syarat Utama menjadi Presiden/Wapres: a. WNI sejak lahir b. tidak pernah menerima WN lain karena kemauan sendiri c. tidak pernah mengkhianati negara d. mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas
Pemilihan Presiden/Wapres
6A
2
Syarat menjadi Presiden/Wapres diatur UU
1
Presiden/Wapres dipilih satu pasangan Presiden/Wapres dipilih langsung oleh rakyat
2
Capres/Cawapres diusulkan Parpol/gabungan Parpol sebelum Pemilu
3
Syarat Pemilu 1 Putaran: a. >50% dari total suara b. Minimal 20% suara di setiap provinsi dari >50% total provinsi
4
Jika tidak memenuhi Syarat Pemilu 1 Putaran: 2 pasang Capres-Cawapres yang memperoleh suara terbanyak dipilih untuk menentukan pemenang (2 Putaran)
5
Tata Cara Pemilihan Presiden/Wapres diatur UU
Masa Jabatan Presiden/Wapres
7
Presiden/Wapres menjabat selama 5 tahun, setelah itu Presiden/Wapres dapat dipilih lagi untuk 1x masa jabatan.
Pemberhentian Presiden/Wapres
7A
Presiden/Wapres dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila: a. melakukan pelanggaran hukum (pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela) b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wapres
Mekanisme Pemberhentian Presiden/Wapres
7B
1
Usul pemberhentian Presiden/Wapres hanya dapat dilakukan setelah mengajukan permintaan kepada MK
2
Usul tersebut dalam rangka fungsi pengawasan DPR
3
Pengajuan permintaan kepada MK hanya dapat dilakukan jika: a. Sidang Paripurna dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota DPR
b. Disetujui oleh minimal 2/3 jumlah anggota DPR yang hadir 4
MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan permintaan tersebut maksimal 90 hari sejak diterimanya permintaan oleh MK
5
Jika MK menyetujui, DPR mengadakan sidang paripurna untuk memberikan usul pemberhentian Presiden/Wapres kepada MPR
6
MPR wajib mengadakan sidang untuk memutuskan usul pemberhentian Presiden/Wapres maksimal 30 hari sejak diterimanya usul tersebut oleh MPR
7
Keputusan MPR tersebut harus diambil jika: a. Sidang Paripurna dihadiri minimal ¾ jumlah anggota MPR b. Disetujui oleh minimal 2/3 jumlah anggota MPR yang hadir c. Setelah Presiden/Wapres diberi kesempatan menyampaikan penjelasan
Pembekuan/ Pembubaran DPR
7C
Kekosongan Kekuasaan Eksekutif
8
Presiden tidak berwenang membekukan/membubarkan DPR
1
Jika terjadi kekosongan Presiden, kekuasaan eksekutif digantikan oleh Wapres
2
Jika terjadi kekosongan Wapres: a. Presiden mengajukan 2 calon b. MPR mengadakan sidang untuk menentukan Wapres maksimal 60 hari
3
Jika terjadi kekosongan Presiden dan Wapres dalam waktu bersamaan:
a. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh Menlu, Mendagri, dan Menhan secara bersama-sama b. MPR mengadakan sidang untuk menentukan Presiden dan Wapres dari dua Parpol peraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilu sebelumnya Sumpah – Janji Presiden/Wapres
9
Kekuasaan Tertinggi TNI
10
Perjanjian Internasional
11
1
Sebelum menjabat, Presiden/Wapres bersumpah atau berjanji di hadapan MPR/DPR
2
Jika MPR/DPR tidak dapat mengadakan sidang, Presiden/Wapres bersumpah atau berjanji di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan pimpinan MA Wewenang Presiden = Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU
1
Wewenang Presiden = Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan mengadakan perjanjian dengan negara lain
2
Jika Perjanjian Internasional tersebut: a. berdampak signifikan pada beban keuangan negara b. mengharuskan perubahan/pembentukan UU Maka Perjanjian Internasional tersebut harus dengan persetujuan DPR
3 Pernyataan Keadaan Bahaya
12
Ketentuan Perjanjian Internasional diatur UU Wewenang Presiden = Menyatakan keadaan bahaya
Hal ini diatur UU Duta dan Konsul
Grasi, Rehabilitasi Amnesti, dan Abolisi
13
14
1
Wewenang Presiden = Mengangkat duta dan konsul
2
Pengangkatan duta dan konsul, memperhatikan pertimbangan DPR
3
Penerimaan duta negara lain, memperhatikan pertimbangan DPR
1
Wewenang Presiden = Memberikan grasi dan rehabilitasi Pemberian grasi dan rehabilitasi, memperhatikan pertimbangan MA
2
Wewenang Presiden = Memberikan amnesti dan abolisi Pemberian amnesti dan abolisi, memperhatikan pertimbangan DPR
Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
15
Dewan Pertimbangan
16
Kementerian Negara
17
Wewenang Presiden = Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan diatur UU Wewenang Presiden = Membentuk dewan pertimbangan yang betugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden
IV – Dewan Perimbangan Agung V – Kementerian Negara
1
Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara
2
Wewenang Presiden = Mengangkat dan memberhentikan menteri
VI – Pemerintah Daerah
Pemerintahan Daerah
18
3
Setiap menteri membidangi urusan tertentu
4
Pembentukan, pengubahan, dan pengubahan kementerian negara diatur UU
1
NKRI terdiri dari provinsi-provinsi Provinsi dibagi atas kabupaten dan kota Tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemeintahan daerah yang diatur dengan UU
Otonomi Daerah
18A
2
Pemerintahan daerah mengatur urusan pemerintahan sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
3
Pemerintahan daerah memiliki DPRD yang anggotanya dipillih melalui pemilu
4
Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis
5
Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintah Pusat yang ditentukan UU
6
Pemerintahan daerah berhak menetapkan perda dan peraturan lain
7
Susunan dan tata cara pemerintahan daerah diatur UU
1
Hubungan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta antar Pemerintah Daerah, diatur UU dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah
2 Hubungan keuangan, pelayanan umun, SDA, dan sumber daya lainnya
Hubungan keuangan, pelayanan umun, SDA, dan sumber daya lainnya diatur UU Otonomi Khusus
VII – DPR
1
Negara mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur UU
2
Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur UU
1
Anggota DPR dipilih melalui Pemilu
Susunan DPR
2
Susunan DPR diatur UU
Sidang DPR
3
DPR bersidang minimal 1x setahun
1
Wewenang DPR = Membentuk UU
2
RUU dibahas DPR dan Presiden untuk persetujuan bersama
3
Jika tidak mendapat persetujuan bersama, RUU tidak boleh diajukan lagi dalam sidang DPR masa itu
4
Presiden mengesahkan RUU yang disetujui bersama untuk menjadi UU
5
Apabila RUU tersebut tidak disahkan dalam waktu 30 hari sejak disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi UU
1
DPR memiliki fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan
Anggota DPR
Wewenang Utama DPR
Fungsi DPR dan Hak DPR
18B
19
20
20A
VIIA – DPD
Pengajuan RUU oleh Anggota DPR
21
Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu)
22
2
Wewenang DPR = Dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat
3
Wewenang DPR = DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, dan hak imunitas
4
Ketentuan mengenai hak DPR dan anggota DPR diatur UU Anggota DPR berhak mengajukan RUU
1
Wewenang Presiden = Dalam keadaan genting, Presiden berhak menetapkan Perpu
2
Perpu tersebut harus mendapatkan persetujuan DPR dalam sidang berikutnya
3
Jika tidak mendapat persetujuan, Perpu harus dicabut
Pembentukan UU
22A
Ketentuan Pembentukan UU diatur UU
Pemberhentian Anggota DPR
22B
Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, diatur UU
Anggota DPD
22C
1
Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu
Jumlah Angota DPD
2
Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama
Sidang DPD
3
Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR DPD bersidang minimal 1x setahun
Susunan DPD Wewenang DPD
22D
4
Susunan dan kedudukan DPD diatur UU
1
Wewenang DPD = Mengajukan RUU kepada DPR berkaitan dengan: a. otonomi daerah b. hubungan pusat-daerah c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah d. pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi e. perimbangan keuangan pusat-daerah
2
Wewenang DPD = Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan: a. otonomi daerah b. hubungan pusat-daerah c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah d. pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi e. perimbangan keuangan pusat-daerah Wewenang DPD = Memberikan pertimbangan atas: a. RUU APBN b. RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama
3
Wewenang DPD = Melakukan pengawasan dan menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR atas pelaksanaan UU mengenai:
a. otonomi daerah b. hubungan pusat-daerah c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah d. pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi e. pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama Pemberhentian Anggota DPD VIIB – Pemilihan Umum
Asas Pemilu dan Waktu Pemilu Tujuan Pemilu
22E
4
Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, diatur UU
1
Pemilu dilaksakanan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali
2
Pemilu dilaksanakan untuk memilih: a. Anggota DPR b. Anggota DPD c. Presiden dan Wakil Presiden d. Anggota DPRD
Peserta Pemilu
Penyelenggara Pemilu
3
Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik
4
Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan
5
Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri
Ketentuan Pemilu VIII – Hal Keuangan
VIIIA – Badan Pemeriksa Keuangan
APBN
23
6
Ketentuan mengenai Pemilu diatur UU
1
APBN ditetapkan setiap tahun dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
2
RUU APBN diajukan Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
3
Apabila RUU APBN tidak disetujui DPR, Pemerintah menjalankan APBN tahun lalu
Pajak
23A
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur UU
Mata Uang
23B
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan UU
Hal-hal Lain Mengenai Keuangan Negara
23C
Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur UU
Bank Sentral
23D
Negara memiliki bank sentral yang ketentuannya diatur UU
Fungsi BPK
23E
1
BPK dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara BPK bebas dan mandiri
Hasil Pemeriksaan BPK
2
Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya
Anggota BPK
23F
3
Hasil pemeriksaan BPK tersebut ditindaklanjuti sesuai UU
1
Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD Anggota BPK diresmikan oleh Presiden
Pimpinan BPK Kedudukan BPK
23G
2
Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK
1
BPK berkedudukan di Ibukota Negara BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi
Ketentuan BPK IX – Kekuasaan Kehakiman
Fungsi Kekuasaan Kehakiman MA dan MK
24
2
Ketentuan mengenai BPK diatur UU
1
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan
2
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan yang berada di bawahnya, yaitu lingkungan: a. peradilan umum b. peradilan agama c. peradilan militer d. peradilan tata usaha negara Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MK
Ketentuan Kekuasaan Kehakiman
3
Badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur UU
Wewenang MA
24A
1
Wewenang MA = Mengadili tingkat kasasi Wewenang MA = Menguji peraturan di bawah UU dengan UU Wewenang MA = Diatur UU
Syarat Hakim Agung
2
Syarat Hakim Agung: a. memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela b. adil c. profesional d. berpengalaman di bidang hukum
Mekanisme Hakim Agung
3
Setelah disetujui DPR, ditetapkan oleh Presiden
Ketentuan MA Wewenang KY
Calon Hakim Agung diusulkan KY kepada DPR
24B
4
Ketua dan wakil ketua MA dipilih oleh Hakim Agung
5
Ketentuan MA diatur UU
1
KY bersifat mandiri Wewenang KY = Mengusulkan Calon Hakim Agung Wewenang KY = Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim
Syarat Anggota KY
2
Syarat Anggota KY:
a. mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum b. memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela Mekanisme Anggota KY
3
Anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR
Ketentuan KY
4
Ketentuan KY diatur UU
1
Wewenang MK = Mengadili tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD
Wewenang MK
24C
Wewenang MK = Memutuskan sengketa kewenangan lembaga yang diberikan oleh UUD Wewenang MK = Memutuskan pembubaran Parpol Wewenang MK = Memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilu Wewenang MK atas Usul Pemberhentian Presiden/Wapres
2
Wewenang MK = Memberikan keputusan atas usul dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden menurut UUD
Anggota MK dan Mekanisme Anggota MK
3
Anggota MK terdiri dari 9 orang yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan: a. 3 orang oleh MA b. 3 orang oleh DPR c. 3 orang oleh Presiden
Syarat Hakim Konstitusi
4
Ketua dan wakil ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi
5
Syarat Hakim Konstitusi: a. memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela b. adil c. menguasai konstitusi dan ketatanegaraan d. tidak merangkap sebagai pejabat negara
Ketentuan MK
6
Syarat Menjadi dan Diberhentikan sebagai Hakim
25
IXA – Wilayah Negara
Wilayah NKRI
25A
X – Warga Negara dan Penduduk
Warga Negara
Ketentuan mengenai Hakim Konstitusi dan MK diatur UU Syarat menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim diatur UU
NKRI adalah negara kepulauan NKRI berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan UU
26
1
WN = a. bangsa Indonesia asli b. bangsa lain yang disahkan UU
Penduduk
2
Penduduk = WN dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
Ketentuan WN dan Penduduk Hak dan Kewajiban WN dalam Hukum
27
3
Ketentuan mengenai WN dan penduduk diatur UU
1
Semua WN sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan Semua WN wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
Hak WN atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak
2
Setiap WN berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
Hak dan Kewajiban WN dalam Upaya Bela Negara
3
Setiap WN berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
Hak Berserikat, Berkumpul, dan Berpendapat
28
a. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul b. Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan Keduanya ditetapkan dengan UU
XA – Hak Asasi Manusia
Hak Hidup
28A
Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
28B
Hak Anak
28C Hak
Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup 1
Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
2
Anak berhak untuk melangsungkan hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
1
Hak untuk:
Hak Pengembangan Diri dan Pendidikan
a. mengembangkan diri b. mendapatkan pendidikan c. memperoleh manfaat dari pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya d. meningkatkan kualitas hidup
Hak Memajukan Pembangunan Hak dalam Hukum
28D
2
Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara
1
Hak atas: a. pengakuan hukum b. jaminan hukum c. perlindungan hukum d. kepastian hukum
Hak dalam Pekerjaan
2
Hak untuk: a. bekerja b. mendapat imbalan kerja c. mendapat perlakukan yang adil dan layak dalam pekerjaan
Hak dalam Pemerintahan
3
Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
Hak atas KeWNan Hak untuk Memilih
28E
4
Hak atas status kewarganegaraan
1
Hak untuk memilih: a. agama dan beribadah b. pendidikan dan pengajaran c. pekerjaan d. kewarganegaraan e. tempat tinggal f. meninggalkan tempat tinggal g. kembali ke tempat tinggal
Hak dalam Keyakinan Hati Nurani
2
Hak untuk: a. meyakini kepercayaan b. menyatakan pikiran dan sikap keduanya sesuai hati nurani
Hak Berserikat, Berkumpul, dan Berpendapat Hak dalam Komunikasi dan Memperoleh Informasi
3
28F
Hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan berbagai media
Hak Perlindungan dan Rasa Aman
28G
1
Hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda miliknya Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
2
Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia Hak memperoleh suaka politik dari negara lain
Hak Hidup Layak
1
Hak untuk hidup sejahtera lahir batin bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Hak Perlakuan Khusus
2
Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
Hak Jaminan Sosial
3
Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
Hak Kepemilikan
4
Hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
1
a. hak untuk hidup
Hak yang Tidak Dapat Dikurangi
28H
28I
b. hak untuk tidak disiksa c. hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani d. hak beragama
e. hak untuk tidak diperbudak f. hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum g. hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut Hak untuk Bebas dari Perlakuan Diskriminatif
2
Hak Kebudayaan
3
Identitas kebudayaan dan hak tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman
Tanggungjawab Negara atas HAM
4
Negara, khususnya Pemerintah, bertanggungjawab atas pemenuhan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM
Ketentuan UU
5
HAM diatur UU
1
Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain
2
Setiap orang wajib tunduk pada batasan HAM yang diatur UU
1
Negara berdasarkan Ketuhanan YME
2
Negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya
1
Tiap WN berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
Kewajiban atas HAM
XI – Agama
Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa
Hak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif
28J
29
Kebebasan Beragama dan Beribadah 30 XII – Pertahanan
Hak dan Kewajiban
Hak untuk bebas atas perlakuan diskriminatif
XII – Pertahanan dan Keamanan Negara
Hak dan Kewajiban WN dalam HANKAM Sistem HANKAMRATA
2
Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem HANKAMRATA oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung
TNI
3
TNI terdiri atas AD, AL, dan AU sebagai alat negara Tugas TNI adalah mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara
POLRI
4
POLRI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Tugas POLRI adalah melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum
Ketentuan HANKAM XIII – Pendidikan dan Kebudayaan
5
Ketentuan mengenai TNI, POLRI, hubungan keduanya, serta keikutsertaan WN dalam pertahanan dan keamanan negara diatur UU
1
Setiap WN berhak mendapat pendidikan
Pendidikan Dasar
2
Setiap WN berhak mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
Sistem Pendidikan Nasional
3
Pemerintah mengusahakan sistem pendidikan nasional yang diatur UU
Hak WN atas Pendidikan
31
4 Anggaran
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan
Anggaran Pendidikan dalam APBN dan APBD
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD
IPTEK
5
Pemerintah memajukan IPTEK dengan menjunjung nilai agama dan persatuan bangsa
1
Negara memajukan kebudayaan nasional dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam mengembangkan dan memelihara kebudayaannya
2
Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional
1
Perekonomian disusun atas usaha bersama atas asas kekeluargaan
Bidang Produksi Vital
2
Cabang-cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara
Bumi dan Kekayaan Alam
3
Bumi dan kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan untuk sebensarbesarnya kemakmuran rakyat
Prinsip Perekonomian Nasional
4
Perekonomian nasional disusun berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip:
Kebebasan Berbudaya
32
Bahasa Daerah
XIV – Perekonomian Nasional & Kesejahteraan Sosial
Asas Perekonomian Nasional
33
a. kebersamaan b. efisiensi berkeadilan c. berkelanjutan d. berwawasan lingkungan
e. kemandirian f. menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional Ketentuan Perekonomian Nasional
5
Ketentuan Perekonomian Nasional diatur UU
1
Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara
Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat
Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Umum
3
Negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak
Ketentuan Kesejahteraan Sosial
4
Ketentuan Kesejahteraan Sosial diatur UU
Fakir Miskin dan Anak Terlantar
XV – Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
34
Negara memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
Bendera Negara
35
Bendera Negara Indonesia = Sang Merah Putih
Bahasa Negara
36
Bahasa Negara = Bahasa Indonesia
Lambang Negara
36A
Lambang Negara = Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika
XVI – Perubahan UUD
Lagu Kebangsaan
36B
Lagu Kebangsaan = Indonesia Raya
Ketentuan Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
36C
Ketentuan mengenai Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur UU
Syarat dan Mekanisme Perubahan UUD
37
1
Usul perubahan UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR jika: Diajukan minimal 1/3 jumlah anggota MPR
2
Usul perubahan UUD diajukan tertulis dan dijelaskan bagian yang diusulkan untuk diubah serta alasannya
3
Syarat mengubah UUD: Sidang MPR dihadiri 2/3 jumlah anggota MPR
4
Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan jika: Disetujui minimal 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR
5 Aturan Peralihan
Khusus mengenai bentuk NKRI tidak bisa dilakukan perubahan
I
Semua peraturan perundangan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD
II
Semua lembaga negara yang ada tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan UUD dan belum diadakan baru menurut UUD
III
MK dibentuk selambat-lambatnya 17 Agustus 2003
Sebelum dibentuk, kewenangannya dilakukan oleh MA Aturan Tambahan
I
MPR melakukan peninjauan materi dan status hukum TAP MPRS dan TAP MPR untuk diambil putusan pada sidang MPR tahun 2003
II
Dengan ditetapkannya UUD ini, UUD Negara RI Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal
About these ads (http://wordpress.com/aboutthese-ads/)
4 thoughts on “Rangkuman UUD 1945 Amandemen IV” 1. Nadhira Matantya Rahmi says: June 21, 2014 at 9:37 AM terimaakasih.. postingan nya berguna sekali.. untuk materi saya belajar tes cpns.. Reply flawisperfect says: June 22, 2014 at 11:29 AM Alhamdulillah bermanfaat, ini waktu itu juga hasil rangkuman saya untuk tes kemampuan dasar cpns. Reply 2. MY says: September 11, 2014 at 12:54 PM ijin di copas ya, buat bljr2 thx Reply flawisperfect says: September 11, 2014 at 1:35 PM Silakan…
Reply
Create a free website or blog at WordPress.com. The Fresh & Clean Theme. Follow
Follow “Flaw is Perfect” Build a website with WordPress.com
