“.......................................................”
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Topik Khusus
Dosen : Arie Pratama, S.E., M.Ak.,CPSAK., CPMA., CertIFR., Cert.IPSAS., CPA. Disusun Oleh : Indra Komara
(120110150003)
Lailatur Rahmi
(120110150008)
Marthalini Piscesa
(120110150018)
Rifqi Subhanullah
(120110150020)
Dedi Sutrisna Syah Putra
(120110150046)
Pingkan Klara
(120110150110)
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PADJAJARAN BANDUNG, 2017
KATA PENGANTAR Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, penulis panjatkan puji syukur atas kehadirat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah tentang PSAK 70 – Akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak Makalah ini disusun untuk melengkapi tugas mata kuliah Akuntansi Topik Khusus dalam penyusunan makalah tidak bermaksud untuk mengubah materi yang sudah tersusun. Namun, hanya memberikan perbandingan dari beberapa sudut pandang referensi. Pada kesempatan ini tak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Arie Pratama, S.E., M.Ak.,CPSAK., CPMA., CertIFR., Cert.IPSAS., CPA. selaku dosen mata kuliah Akuntansi Topik Khusus. 2. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dari makalah yang penulis susun. Oleh karena itu penulis sangat menerima saran dan kritik yang bersifat membangun guna sempurnanya makalah ini. Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.
Bandung, 22 November2017
Penulis
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................... 2 DAFTAR ISI .............................................................................................................................. 3 PENDAHULUAN ..................................................................................................................... 5 1.1.
Latar Belakang .......................................................................................................... 5
1.2.
Rumusan Masalah ..................................................................................................... 6
1.3.
Kegunaan Penulisan Makalah ................................................................................. 6
1.4.
Metode Penulisan ...................................................................................................... 6
TINJAUAN PUSTAKA .......................................................... Error! Bookmark not defined. 2.1
Pendahuluan ............................................................ Error! Bookmark not defined.
2.1.1
Tujuan..................................................................................................................... 8
2.1.2
Ruang Lingkup ...................................................................................................... 8
2.1.3
Definisi .................................................................................................................... 8
2.2
Kebijakan Akuntansi ................................................................................................ 9
3
2.3
Pengakuan dan Pengukuran Terkait PSAK 70 ...................................................... 9
2.3.1
Pengukuran Saat Pengakuan Awal...................................................................... 9
2.3.2
Pengukuran Setelah Pengakuan Awal............................................................... 10
2.4
Penghentian Pengakuan Terkait PSAK 70 ........................................................... 11
2.5
Penyajian Terkait PSAK 70 ................................................................................... 11
2.6
Pengungkapan Terkait PSAK 70 ........................................................................... 11
2.7
Ketentuan Transisi .................................................................................................. 11
2.8
Perbedaan XXXXX ................................................................................................. 11
PENUTUPAN ............................................................................................................................ 3 3.1
Kesimpulan ................................................................................................................ 3
3.2
Saran........................................................................................................................... 3
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................ 4
4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Negara Indonesia memiliki berbagai potensi sumber pendapatan negara untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga negara, salah satunya sumber pendapatan negara Indonesia adalah sektor perpajakan. Menurut APBN Tahun 2016, pendapatan negara adalah sebesar Rp.1.822.500.000.000.000 yang terbesar adalah sektor pajak dimana sekitar 75% sumber pendapatan negara indonesia berasal dari pajak. Melihat persentase diatas maka wajar pemerintah memaksimalkan sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak. Untuk memaksimalkan sumber pendapatan negara Indonesia yang berasal dari pajak, maka pada pertengahan tahun 2016 pemerintah menggeluarkan kebijakan baru yakni memberikan pengampunan pajak kepada masyarakat Indonesia yang memiliki asset dan liabilitas tapi belum dilaporkan, baik yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri, terhitung dari tahun 1985 hingga tahun 2015 hal tersebut dikenal dengan istilah Tax Amnesty. Tax Amnesty adalah kemajuan di dalam transparansi dan akuntabilitas. sebab semakin transparan dan akuntabel maka dapat meningkatkan tingkat kepercayaan di masyarakat terhadap informasi laporan keuangan. Sehingga semakin besar minat masyarakat menginvestasikan dananya kepada perusahaan. Program Tax Amnesty atau bisa dibilang Pengampunan Pajak atas Aset dan Liabilitas disikapi oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dengan mengeluarkan PSAK 70 untuk Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak. Penyajian Aset dan Liabilities setelah Tax Amnesty diatur dalam PSAK 70, dan bagaimana dampaknya terhadap Ekuitas. PSAK 70 mengatur bahwa selisih asset dengan liabilities tersebut dicatat sebagai tambahan modal disetor. Kemudian dari penyajian didalam Laporan Keuangan tersebut, tentu bisa dihitung atau diperkirakan berapa nilai perusahaan setelah dilakukan Tax Amnesty. 5
PSAK 70 memberikan pilihan kebijakan akuntansi untuk entitas yang mengakui aset dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty. PSAK 70 memberikan panduan bagi entitas untuk menyusun pelaporannya pasca pemberlakuan Undang-Undang Tax Amnesty agar terhindar dari berbagai kesalahan akuntansi dan pelaporan keuangan yang mungkin timbul di kemudian hari.Selain itu juga, PSAK 70 memberikan pilihan akuntansi alternatif yaitu dengan Menggunakan standar yang berlaku di bawah Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (SAK) atau menggunakan ketentuan khusus dalam paragraf 10-23 dari PSAK 70. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai Perlakuan Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak serta Bagaimana penerapannya pada PT................tbk
1.2. Rumusan Masalah 1. Apa tujuan dan ruang lingkup akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak? 2. Definisi terkait aset dan liabilitas pengampunan pajak? 3. Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak? 4. Bagaimana penerapan PSAK 70 terhadap aset dan liabilitas pengampunan pajak PT.......... ?
1.3. Kegunaan Penulisan Makalah 1.
Untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Topik Khusus.
2.
Untuk menambah referensi pengetahuan tentang Akutansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak .
1.4. Metode Penulisan Dalam pembuatan makalah ini kami menggunakan metode data sekunder dan/atau studi pustaka, mencari semua informasi dari buku, PSAK dan internet tentangAkuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak. 6
7
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pembahasan Teori 2.1.1
Tujuan PSAK 70 mengatur perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas yang timbul dari pengampunan pajak sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 11Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (“UU Pengampunan Pajak”) 2.1.2
Ruang Lingkup Entitas menerapkan persyaratan Pernyataan ini dalam laporan keuangannya jika entitas mengakui aset (liabilitas) yang timbul dari
pengampunan pajak. 2.1.3
Definisi a. Aset (liabilitas) pengampunan pajak adalah aset (liabilitas) yang timbul dari pengampunan pajak berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak. b. Biaya perolehan aset pengampunan pajak adalah nilai aset berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak. c. Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap aset dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.
8
d. Surat Keterangan Pengampunan Pajak (Surat Keterangan)adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukti pemberian pengampunan pajak. Dalam hal Otoritas Pajak belum menerbitkan Surat Keterangan, maka Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang disampaikan Entitas dianggap diterima sebagai Surat Keterangan. e. Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (Surat Pernyataan) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan aset, liabilitas, nilai aset neto, serta penghitungan dan pembayaran uang tebusan. f. Uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak.
2.2 Kebijakan Akuntansi Pada saat diterbitkannya Surat Keterangan, entitas dalam laporan posisi keuangannya: a. mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak jika pengakuan atas aset atau liabilitas tersebut disyaratkan oleh SAK; b. tidak mengakui suatu item sebagai aset dan liabilitas jika SAK tidak memperbolehkan pengakuan atas item tersebut; dan c. mengukur, menyajikan, serta mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan SAK yang relevan. Terlepas dari ketentuan diatas, Pernyataan ini memberikan opsi bagi entitas pada saat pengakuan awal untuk mengukur aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan dalam paragraf 06-14.
2.3 Pengakuan dan Pengukuran Terkait PSAK 70 2.3.1
Pengukuran Saat Pengakuan Awal Aset pengampunan pajak diakui sebesar biaya perolehan( Deemed Cost ) aset pengampunan Pajak dengan berapapun nilai yang tertera dalam SKPP ( Surat Keterangan Pengampunan Pajak). Namun mengingat bahwa tidak ada persyaratan nilai wajar sesuai dengan SAK dalam surat pernyataan harta, maka ada kemungkinan entitas berusaha mengecilkan nilai wajar harta untuk 9
mengecilkan uang tebusan. Oleh sebab itu maka penyajian Aset pengampunan pajak pada PSAK 70 dipisahkan dengan Aset yang lainnya. Liabilitas pengampunan pajak diakui sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. Entitas mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak sebagai bagian dari tambahan modal disetor di ekuitas.Jumlah tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba Entitas mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam laba rugi pada periode Surat Pernyataan disampaikan. Entitas mungkin saja sedang memiliki saldo klaim, sengketa pajak, dan memiliki provisi atau aset pajak tangguhan, apabila wajib pajak ikut program pengampunan pajak ( Tax Amnesty) maka semua pemeriksaan dan penyidikan pajak dihentikan. Dalam Hal ini, Entitas tidak memiliki dasar untuk tetap mengharapkan manfaat ekonomi dari aset tersebut sehingga entitas melakukan penyesuaian atas saldo klaim, aset pajak tangguhan, dan provisi dalam laba rugi pada periode surat keterangan disampaikan sesuai dengan UU Pengampunan Pajak sebagai akibat dari hilangnya hak yang telak di akui sebagai klaim atas kelebihan pembayaran pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi pajak belum di kompensasi, dan provisi pajak sebelum menerapkan pernyataan ini 2.3.2
Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Pengukuran setelah pengakuan awal aset dan liabilitas pengampunan pajak mengacu pada SAK yang relevan, antara lain: a. Properti investasi, sesuai dengan PSAK 13: Properti Investasi b. Persediaan, sesuai dengan PSAK 14: Persediaan c. Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, sesuai dengan PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama d. Aset tetap, sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap e. Aset tak berwujud, sesuai dengan PSAK 19: Aset Takberwujud 10
f. Aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih yang timbul dari kombinasi bisnis, sesuai dengan PSAK 22: Kombinasi Bisnis g. Instrumen keuangan, sesuai dengan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
2.4 Penghentian Pengakuan Terkait PSAK 70 Entitas menerapkan kriteria penghentian pengakuan atas masing-masing aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan dalam SAK lain yang relevan untuk masing-masing jenis aset dan liabilitas tersebut.
2.5 Penyajian Terkait PSAK 70 2.6 Pengungkapan Terkait PSAK 70 2.7 Ketentuan Transisi 2.8 Perbedaan XXXXX
11
Pembahasan Praktek / Laporan Keuangan 12
Contoh 1: Wajib Pajak A hanya memiliki Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 (SPT PPh Terakhir) Wajib Pajak melaporkan: a .
Nilai Harta
Rp15.000.000.000,00
Nilai Utang
Rp5.000.000.000,00 _
Nilai Harta bersih
Rp10.000.000.000,00
b . c .
Dalam Surat Pernyataan yang disampaikan pada periode bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak UndangUndang ini mulai berlaku, diketahui bahwa: a .
Nilai Harta
Rp20.000.000.000,00
b .
Nilai Utang
Rp6.000.000.000,00 _
13
c .
Nilai Harta bersih
Rp14.000.000.000,00
Dengan demikian dasar pengenaan Uang Tebusan adalah: Rp14.000.000.000,00 - Rp10.000.000.000,00 = Rp4.000.000.000,00. Penghitungan Uang Tebusan: Tarif pada periode bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku adalah 2% (dua persen); Dasar pengenaan Uang Tebusan adalah Rp4.000.000.000,00; Uang Tebusan yang harus dibayar: 2% x Rp4.000.000.000,00 = Rp80.000.000,00. Contoh 2: Wajib Pajak B mengikuti program Pengampunan Pajak bermaksud mengalihkan sebagian Harta dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia namun dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 (SPT PPh Terakhir) Wajib Pajak B hanya melaporkan Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut:
a
Nilai Harta
Rp15.000.000.000,00
14
. b .
c
Nilai Utang
Nilai Harta bersih
Rp 5.000.000.000,00 _
Rp10.000.000.000,00
Dalam Surat Pernyataan yang disampaikan pada periode bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak UndangUndang ini mulai berlaku, diungkapkan bahwa: a.
Total nilai Harta Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp50.000.000.000,00 terdiri atas: 1.
Nilai Harta dalam SPT PPh Terakhir sebesar Rp15.000.000.000,00;
2.
Nilai Harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir sebesar Rp35.000.000.000,00, terdiri atas:
a) Nilai Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar Rp12.000.000.000,00;
b) Nilai Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar Rp23.000.000.000,00;
15
b.
Total nilai Utang Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp14.000.000.000,00 terdiri atas:
1.
Nilai Utang dalam SPT PPh Terakhir sebesar Rp5.000.000.000,00;
2.
Nilai Utang yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir sebesar Rp9.000.000.000,00, terdiri atas:
a) Nilai Utang yang berkaitan dengan Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar Rp3.000.000.000,00;
b) Nilai Utang yang berkaitan dengan Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar Rp6.000.000.000,00;
c.
1.
Nilai Harta bersih pada saat penyampaian Surat Pernyataan:
Nilai Harta bersih yang berkaitan dengan Harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah:
Rp12.000.000.000,00 - Rp3.000.000.000,00 = Rp9.000.000.000,00; 2.
Nilai Harta bersih yang berkaitan dengan Harta di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak akan dialihkan ke
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah: Rp23.000.000.000,00 - Rp6.000.000.000,00 = Rp17.000.000.000,00. Dengan demikian dasar pengenaan Uang Tebusan untuk: 1. Harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar: Rp9.000.000.000,00 – 0 = Rp9.000.000.000,00 16
2. Harta yang tidak akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar: Rp17.000.000.000,00 – 0 = Rp17.000.000.000,00 Penghitungan Uang Tebusan: Tarif pada periode penyampaian Surat Pernyataan bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku adalah: a. 2% (dua persen) untuk Harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan b. 4% (empat persen) untuk Harta yang tidak akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga perhitungan Uang Tebusan adalah sebagai berikut:
1. untuk Harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia: 2% x Rp9.000.000.000,00= Rp180.000.000,00. 2. untuk Harta yang tidak akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia: 4% x Rp17.000.000.000,00= Rp680.000.000,00. Dengan demikian, total Uang Tebusan yang dibayar oleh Wajib Pajak adalah: Rp180.000.000,00 + Rp680.000.000,00 = Rp860.000.000,00
17
Contoh Implementasi PSAK 70 pada PT Graha Layar Prima Tbk. a. Change in Equity Statement
18
b. Notes to Financial Statement
1
2
c. Statement of Financial Position
BAB 3
PENUTUPAN
3.1 Kesimpulan
3.2 Saran
3
DAFTAR PUSTAKA
4