Perkembangan Pemungutan Pajak

PERKEMBANGAN PEMUNGUTAN PAJAK

SEJARAH PEMUNGUTAN PAJAK
Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai dan lain. Bagi penduduk yang tidak melakukan penyetoran dalam bentuk natura maka ia diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan umum untuk beberapa hari lamanya dalam satu tahun. Orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi termasuk orang-orang yang kaya, dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum tadi, dangan cara membayar uang ganti rugi. Besarnya pembayaran ganti rugi ini ditetapkan sesuai dengan jumlah uang yang diperlukan untuk membayar orang lain yang menggantikan melakukan pekerjaan itu, yang seharusnya dilakukan sendiri oleh orang yang memiliki status sosial yang tinggi dan orang yang kaya tadi.
Pajak mulai menjadi pungutan sejak zaman Romawi, pada awal Republik Roma (509-27 SM) sudah mulai dikenal beberapa jenis pungutan pajak, seperti censor, questor dan beberapa lainnya. Pajak zaman Roma tidak disebut pajak seperti zaman sekarang tetapi disebut publican trubutum, dan pajak pada zaman tersebut merupakan pajak langsung atas kepala negara. Pada zaman kaisar terkenal Jullius Caesar, pajak dikenal dengan nama centesima rerum venalium, yaiut sejenis pajak penjualan yang besarnya sebesar 1% dari omset penjualan. Di daerah lain Italia dikenal dengan nama decumae, yaitu pungutan yang besarnya 10% dari para petani atau penguasa tanah.
Di Indonesia sendiri, pajak sudah mulai ada sejak Belanda masuk ke Indonesia terutama setelah berdirinya VOC, pungutan bisa berupa kerja paksa atau upeti.Setelah terbentuknya negara-negara nasional dan tercapainya pemisahan antara rumah tangga negara dan rumah tangga pribadi raja pada akhir abad pertengahan, pajak mendapat tempat yang lebih mantap di antara berbagai pendapatan negara. Dengan bertambah luasnya tugas-tugas negara, maka dengan sendirinya negara memerlukan biaya yang cukup besar. Sehubungan dengan itu maka pembayaran pajak yang tadinya bersifat sukarela berubah menjadi pembayaran yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk undang-undang dan dapat dipaksakan.

PERKEMBANGAN PEMUNGUTAN PAJAK
Pajak pada mulanya dibayar secara natura, yaitu hasil pertanian, hasil hutan dan hasil perkebunan serta barang tambang mulia seperti emas dan perak.Selain itu juga pajak dapat dibayar dengan tenaga, yaitu dengan melakukan pekerjaantanpa diberi imbalan. Kemudian sejalan dengan perkembangan waktu pajak dibayar dengan uang.Di seluruh dunia telah mengakui bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan sebagai alat mencapai tujuannya, walaupun tidak seluruh negara di dunia mengandalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Ada beberapa Negara yang memiliki potensi sumber daya alam negaranya sebagai penerimaan Negara yang utama.Sejak zaman sebelum masehi pajak telah dipungut oleh penguasa suatu daerah, untuk kepentingan penguasa. Maka bentuk iuran kepada penguasa tersebut merupakan suatu paksaan, yang tentunya ada yang pro ada yang kontra.Penentuan siapa yang harus membayar pajak, bagaimana dasar pengenaan pajaknya,dan berapa besar tarif pajak yang dikenakan, ditentukan oleh keinginan penguasa semata. Pada akhirnya beban pajak yang harus dipikul jadi lebih berat, penguasa dengan kesewenangannya menentukan jumlah pajak sesuai kebutuhan penguasa bahkan melebihi yang dibutuhkan.

SEJARAH KESEWENANGAN PENGUASA DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BAGI RAKYAT
Raja Lodwik XIV raja Perancis dan istrinya Marie Antoinette tinggal di Istana Versailles adalah penguasa Perancis yang pada pertengahan abad XVIII secara semena-mena memungut pajak dari penduduknya. Pajak yang dipungut dari rakyatnya hanya untuk kepentingan Lodwik XIV beserta istrinya semata. Karena pemberontakan rakyatnya maka timbul Revolusi Perancis (1778)
Di Inggris kesewenangan penguasa dalam memungut pajak kepada penduduknya dilakukan oleh Raja John (King John of England). Kemudian karena merasa beban semakin berat atas kesewenangan raja Pimpinan perwakilan (Baron) memaksakan piagam Magna Charta (1215) kepada rajanya.
Salah satu pernyataan yang penting dalam piagam tersebut yang berhubungan dengan masalah perpajakan adalah "taxes should not be imposed without the consent of the Common Council of the realm". Pajak tidak seharusnya dibebankan kepada rakyat tanpa adanya izin dari Dewan Majelis perwakilan dari kerajaan.
Piagam ini merupakan tonggak pembatasan secara bertahap terhadap kekuasaan absolute monarki di Inggris.
Di Indonesia tidak luput juga kesewenang-wenangan dari penjajah. Pemerintah kolonial Inggris yang menjajah Indonesia dibawah Thomas Stamford Raffles menerapkan kesewenangan pemungutan pajak dengan Land rent (1813).
Pemerintahan kolonial Belanda juga melanjutkan kesewenangan dalam pemungutan pajak sehingga makin menyebabkan kesengsaraan rakyat Indonesia. Pajak yang dipungut dari rakyat Indonesia benar-benar hanya digunakan untuk mengisi kas pemerintahan kolonial.


AHLI PEMIKIRAN DIBEBERAPA NEGARA YANG MEMPERHATIKAN MASALAH PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMERINTAH
Oliver Wendell Colmes, (Amerika Serikat) berpendapat bahwa taxes are the price we pay for civilization, bahwa pajak merupakan harga yang dibayar untuk suatu peradaban. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa Oliver membenarkan adanya pungutan pajak sebagai suatu yang harus dilakukan untuk memajukan suatu Negara.
Benyamin Franklin dengan adanya ungkapan nothing is certain but tax and Benyamin Franklin dengan adanya ungkapan nothing is certain but tax and dead, bahwa tidak ada seorang pun yang tidak akan tersentuh oleh pajak dan kematian.
F.D. Roosevelt untuk memotivasi warga Amerika Serikat memenuhi kewajiban perpajakannya berhubung peningkatan kebutuhan dana Negara dalam menghadapi Perang Dunia II. Slogan lain yang menjadi pendorong perjuangan rakyat untuk ikut serta dalam penentuan peraturan perpajakan di Amerika Serikat adalah No taxation without representation, Taxation without representation is tyranny, Taxation without representation is robbery





SEJARAH PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA
Secara umum pemungutan pajak yang teratur dan permanen telah dikenakan pada masa kolonial. Tetapi pada masa kerajaan dahulu juga telah ada pungutan seperti pajak, pungutan seperti itu dipersembahkan kepada raja sebagai wujud rasa hormat dan upeti kepada raja, yang disampaikan rakyat di wilayah kerajaan maupun di wilayah jajahan, figur raja dalam hal ini dapat dipandang sebagi manifestasi dari kekuasaan tunggal kerajaan (negara).
Pada awal kemerdekaan pernah dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 yang menjadi dasar bagi pajak peredaran (barang), yang dalam tahun 1951 diganti dengan pajak penjualan(PPn) 1951 Pengenaan pajak secara sitematis dan permanen, dimulai dengan pengenaan pajak terhadap tanah, hal ini telah ada pada zaman kolonial. Pajak ini disebut "Landrent" (sewa tanah) oleh Gubernur Jenderal Raffles dari Inggris. Pada masa penjajahan Belanda disebut "Landrente". Peraturan tentang Landrente dikeluarkan tahun 1907 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Ordonansi Landrente. Pada tahun 1932, dikeluarkan Ordonansi Pajak Kekayaan (PKk) yang beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun1964.
Pada tahun 1960 dikeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1960 yang mengemukakan bahwa hukum atas tanah berlaku atas semua tanah di Indonesia, ditegaskan lagi dengan Keputusan Presidium Kabinet Tanggal 10 Februari Tahun 1967 Nomor 87/Kep/U/4/1967. dengan pemberian otonomi dan desentralisasi kepada pemerintah Daerah, Pajak Hasil Bumi kemudian namanya diubah menjadi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Iuran Negara No.PM.PPU 1-1-3 Tanggal 29 November 1965 yang berlaku mulai 1 November 1965. 
Pengenaan pajak langsung sebagai cikal bakal dari pajak penghasilan sudah terdapat pada zaman Romawi Kuno, antara lain dengan adanya pungutan yang bernama tributum yang berlaku sampai dengan tahun 167 Sebelum Masehi. Pengenaan pajak pajak penghasilan secara eksplisit yang diatur dalam suatu Undang-undang sebagai Income Tax baru dapat ditemukan di Inggris pada tahun 1799. Di Amerika Serikat, pajak penghasilan untuk pertama kali dikenal di New Plymouth pada tahun 1643, dimana dasar pengenaan pajak adalah " a person's faculty, personal faculties and abilitites", 
Pada tahun 1646 di Massachusett dasar pengenaan pajak didasarkan pada "returns and gain". "Tersonal faculty and abilities" secara implisit adalah pengenaan pajak pengahasilan atas orang pribadi, sedangkan "Returns and gain" berkonotasi pada pajak penghasilan badan. Tonggak-tonggak penting dalam sejarah pajak di Amerika Serikat adalah Undang-Undang Pajak Federal tahun 1861 yang selanjutnya telah beberapa kali mengalami tax reform, terakhir dengan Tax Reform Act tahun 1986. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (tax return) yang dibuat pada tahun 1860-an berdasarkan Undang-Undang Pajak Federal tersebut telah dipergunakan sampai dengan tahun 1962.

SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARA
Sumber-sumber penerimaan negara dapat dikelompokkan menjadi 8 penerimaan dari beberapa sektor mengenai pemungutan:
PAJAK
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapatdipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasakolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.
Menurut Rochmat Sumitro " Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus -nya digunakan untuk simpanan publik (public saving) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik(public investment)."
KEKAYAAN ALAM
Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar- besarnya." Hal ini juga ditegaskan dalm Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Pokok Argaria.
Sudargo Gautama, dalam buku Tafsir Undang-undang Pokok Argaria menjelaskan bahwayang termasuk dalam pengertian menguasai ialah: mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya, menentukan dan mengatur yangdapat dipunyai atas bagian dari bumi, air, dan ruang angkasa, menentukan dan mengaturhubungan hukum antara orang-orang (subjek hukum) dan pembuatan-pembuatan hukumyang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
BEA DAN CUKAI
Bea dan cukai merupakan pungutan negara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea danCukai berdasarkan undang-undang yang berlaku Bea masuk diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan.Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pungutan bea masuk.Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi ekslusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang pabean. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkanUndang-undang Pabean yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap narang-barang tertentu yangmempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 11Tahun 1995 tentang cukai. Contoh barang yang dikenakan cukai antara lain tembakau danminuman keras.
RETRIBUSI
Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa- jasa yang disediakan oleh negara. Di sini nyata bahwa para pembayar mendapat jasa langsung (kontraprestasi langsung) dari negara. Orang-orang yang tidak menggunakan jasa yang telahdissediakan, tidak diwajibkan membayar retribusi. Unsur yang melekat pada retribusi adalah:
 
Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang
Sifat pungutan dapat dipaksakan
Pemungutan dilakukan oleh Negara
Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum
Kontraprestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

Retribusi yang dipungut oleh pemerintahan Indonesia sekarang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Dalam undang-undang ini yangdimaksud dengan retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakanoleh Pemerintahan daerah dengan onjek sebagai berikut:

Jasa umum, yaitu jasa untuk kepentingan dan pemanfaatan umum,,
Jasa usaha, yaitu jasa yang menganut prinsip komersial.
Perizinan tertentu, yaitu kegiatan pemda dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

IURAN
Iuran adalah pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa-jasaatau fasilitas yang disediakan oleh negara untuk sekelompok orang. Di sini nyata bahwakelompok pembayar mendapat jasa langsung (kontraprestasi langsung) dari negara.Contoh: iuran televisi, air, listrik, telepon, dll
SUMBANGAN
Istilah Sumbangan ini mengandung pikiran, bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk prestasi pemerintah tertentu, tidak boleh dikeluarkan dari kas umum, karena prestasi itu tidakditujukan kepada penduduk seluruhnya, melainkan hanya golongan tertentu dari penduduk inisajalah yang diwajibkan membayar sumbangan ini. Apabila pajak dan retribusi pungutanharus berlandaskan undang-undang, maka dalam sumbangan pungutannya tidak berdasarkanundang-undang tetapi lebih bersifat pada gotong-royong masyarakat setempat. Padasumbangan tidak ada sifat paksaan tetapi unsur sukarela, pemberi sumbangan dapat merasakan imbalan langsung atas hasil sumbangannya, tetapi juga pemberi sumbangan dapattidak merasakannya sama sekali jika pemberi sumbangan tersebut tidak pernah bertempat disuatu wilayah di mana jalan atau tempat ibadah yang dibangun sebagian merupakan hasilsumbangannya.
LABA DARI BADAN USAHA MILIK NEGARA
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang sebagian besar modalnyamerupakan kekayaan negara. Badan Usaha Milik Negara dapat berbentuk PERSERO,PERUM, dan PERJAN. Laba yang diperoleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)adalah pendapatan negara yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN).
SUMBER-SUMBER LAIN
Yang termasuk dalam sumber-sumber lain misalnya pencetakan uang (deficit spending) dan pinjaman. Pencetakan uang sering dilakukan oleh beberapa negara. Pemerintahn Indonesia pernah melaksanakannya dalam rangka memenuhi kebutuhan akan investasi negara untukmembiayai pembangunan yang tercermin dalam Anggaran Belanja Pembangunan. Secarateoritis sebenarnya dapat saja dilakukan oleh pemerintah kapan saja melalui deficit spendingatau uang muka pemerintah melalui bank sentral untuk menyediakan dana (melalui pencetakan uang) sebanyak mungkin untuk digunakan dalam tahun anggaran yang akandilaksanakan. Apabila dalam suatu tahun anggaran mengalami defisit maka pemerintah bisasaja menutup defisit tersebut dengan cara mencetak uang. Tetapi cara ini tidaklah populerkarena membawa akibat yang sangat mendalam di bidang ekonomi. Oleh karena itu, defisittersebut ditutup melalui pinjaman atau kredit luar negeri.

DASAR HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK
Dalam pemungutan pajak harus berdasarkan dasar pengenaan pajak sesuai peraturan yang ada di Indonesia dimana dasar pengenaan pajak tersebut ada yang ditentukan oleh Negara dan juga ada yang ditentukan oleh pemerintahan daerah baik Profinsi maupun Kabupaten. Berikut merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang pengenaan pajak di Negara:
Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan/UUKUTp" Undang-undang No. 6/1983, diganti dengan Undang-undang no.16/2000;
Undang-undang Pajak Penghasilan/UU PPh: Undang-undang No.7/1983, diubah dengan Undang-undang No. 17/2000;
Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah/UU PPN/PPn BM: Undang-undang No. 8/1983, diubah dengan Undang-undang No. 18/2000;
Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan - UU PBB: Undang-undang No. 12/1985 diubah dengan Undang-undang No. 12/1994;
Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa/UU PPSP Undang-undang No. 19/1997, diubah dengan Undang-undang No. 19/2000;
Undang-undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/UU BPHTB Undang-undang No. 21/1997 diubah dengan Undang-undang No. 20/2000;
Undang-undang Pengadilan Pajak/UU PP: Undang-undang No. 14/2002;
Undang-undang Bea Meterai/UU BM pendek kata: Undang-undang No. 13 of 1985.
Berikut merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang pengenaan pajak di daerah:
Dasar hukum pajak daerah dan retribusi UU Nomor 18 Tahun 1997, Diubah menjadi UU Nomor. 34 Tahun 2000
Dalam pemungutan pajak juga diperlukan tata cara dalam pemungutannya, sebagai berikut:
Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :
Stelsel pajak nyata
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah diketahui penghasilan yang sesungguhnya. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kebaikan stelsel nyata ini ialah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahan stelsel pajak ini adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan sesungguhnya telah diketahui).
Stelsel pajak anggapan
Pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Contohnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada waktu awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel pajak anggapan ialah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahan stelsel pajak anggapan adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
Stelsel pajak campuran
Pengenaan pajak campuran ini merupakan kombinasi antara stelsel pajak nyata dengan stelsel pajak anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun bersarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jika besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka si wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

ASAS PEMUNGUTAN PAJAK DIINDONESIA
Indonesia memiliki 7 asas yang digunakan dalam proses pemungutan pajak. Pajak merupakan bagian yang penting dalam proses ekonomi di Indonesia.Banyak pembangunan dan pengembangan yang berhasil dilakukan dengan sumber dari pemungutan pajak. Contohnya adalah untuk penerangan jalan dan pembangunan daerah tertinggal. Di Indonesia yang merupakan negara demokrasi, pajak sudah ditentukan jumlahnya bagi seluruh orang dan perusahaan yang sudah menjadi wajib pajak. Uang pajak yang diambil dari wajib pajak selanjutnya akan disalurkan untuk pembangunan guna peningkatan sarana dan pra sarana demi perbaikan untuk masa depan.
Di Indonesia sendiri, ada yang dinamakan asas pemungutan pajak. Hal ini harus diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia agar lebih memahami tentang dasar pemungutan pajak, dan bagaimana selanjutnya pajak tersebut disalurkan. Berikut ini 7 asas pemungutan pajak di Indonesia.
Asas Finansial
Asas pemungutan pajak di Indonesia adalah asas finansial. Asas finansial dalam pemungutan pajak ini menjelaskan tentang penetapan biaya pajak harus lebih kecil dari besarnya pendapatan yang diterima wajib pajak.
Asas Ekonomis
Pada asas ekonomis pemungutan pajak di Indonesia menjelaskan tentang penggunaan dana pajak harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia atau umum. Pajak tidak boleh menjadi penyebab melorotnya perekonomian masyarakat.
Asas Yuridis
Asas yuridis pemungutan pajak di Indonesia memberi penegasan bahwa pada hukum pajak sendiri harus memberikan berbagai jaminan hukum yang didasari pada pasal 23 ayat 2 UUD 1945.
Asas Umum
Asas umum pada pemungutan pajak di Indonesia berdasar pada keadilan terhadap pemungutan dan juga pengaplikasian pajak dari dan untuk masyarakat Indonesia.
Asas Sumber
Asas sumber merupakan asas dasar bahwa pemungutan pajak berdasarkan pada dimana tempat perusahaan atau orang tersebut berada. Pajak yang dipungut di Indonesia adalah pajak bagi perusahaan atau orang yang ada di Indonesia.
Asas Kebangsaan atau Nasionalitas
Menurut asas kebangsaan atau nasionalitas, setiap orang yang berada pada wilayah atau negara tertentu maka mempunyai kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan negara tersebut.
Asas Wilayah atau Teritorial
Asas ini bermaksud mengambil pajak menurut tempat seseorang tinggal. Contohnya jika ada orang luar negeri tinggal di Indonesia.ia tepat mendapat tanggungan pajak karena tinggal di Indonesia.

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
Official Assessment System
Pengertian Official Assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Fiskus adalah perbendaharaan pajak.ciri-cirinya :
Wewenang untuk menentukan berapa besar pajak terutang yang ada pada fiskus.
Wajib pajak bersifat pasif.
Utang pajak akan timbul pada saat dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.






Self Assessment System
Pengertian Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang ciri-cirinya :
Wewengan untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
Dalam hal ini wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
Fiskus tidak ikut campur, akan tetapi hanya mengawasi.
With Holding System
Pengertian With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.
Dalam tata cara pemungutan pajak, pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undanga perpajakan. Wajibpajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
Sekian pembahan mengenai pengertian pajak, fungsi pajak, syarat pemungutan pajak dan tata cara pemungutan pajak, semoga tulisan saya mengenai pengertian pajak, fungsi pajak, syarat pemungutan pajak dan tata cara pemungutan pajak dapat bermanfaat.

HAK NEGARA PEMUNGUT PAJAK
Hak negara untuk memungut pajak didasari oleh beberapa hal antara lain:
Teori Asuransi
Teori ini mempersamakan negara dengan perusahaan asuransi di mana rakyatmembayar sejumlah premi tertentu untuk mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan pada saat-saat tertentu. Teori ini sudah tidak sesuai karena pajak tidak bisa disamakandengan premi asuransi karena negara tidak menanggung kerugian rakyat secaralangsung dan tidak ada hubungan langsung (kontraprestasi).
Teori Kepentingan
Berdasarkan teori kepentingan, pemungutan pajak didasari atas kepentingan masing-masing pembayar pajak kepada negaranya. Orang-orang yang memiliki kepentinganlebih harus membayar pajak lebih besar dari yang tidak memiliki kepentingan atautuntutan dari negaranya. Teori yang sudah tidak diterima ini tidak tepat karena padakenyataannya tidak demikian karena efek pembayaran pajak tidak dapat langsungdirasakan oleh wajib pajak.
Teori Gaya Pikul
Teori ini manganggap bahwa dibutuhkan suatu layanan perlindungan masyarakat darinegara yang biayanya dipikul bersama-sama dalam bentuk pajak. Pada dasarnyasetiap warga negara seharusnya membayar jumlah pajak yang sama, namun padakenyataannya ditentukan oleh faktor kekayaan dan kebutuhan materiil seseorang berdasarkan jumlah tanggungan hidup.
Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)
Teori ini menganggap bahwa kepentingan negara lebih penting dibandingkan dengankepentingan warganya sehingga menimbulkan hak mutlak pemungutan pajak olehnegara kepada rakyat negaranya. Rakyat memberi baktinya kepada negara dan negaraakan memberi rakyatnya perlindungan, pelayanan, dan sebagainya.
Teori Asas Gaya Beli
Menurut teori asas gaya beli, pajak dipungut dari rakyat akan menimbulkan dampakyang baik kepada kedua belah pihak. Negar menyedot uang rakyat dari pajak dannegara juga menyalurkan kembali uang pajak kepada masyarakat secara tidaklangsung. Alasan kesejahteraan rakyat dijadikan daasar pemungutan pajak.

SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK
Pajak harus adil, Pajak adalah produk hukum dan semua produk hokum diguankan untuk mencapai dan menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Keadilan ini dijamin dan diatur oleh Undang
Pengaturan pajak harus adil, Sesuai dengan pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi : pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu : pemungutan pajak dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya dan jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperkarakan secara umum dan terdapat jaminan hukum atas rahasia para wajib pajak,
Pungutan pajak tidak menganggu perekonomian: Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak menganggu kondisi perekonomian, baik kregaitan produksi, perdagangan maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masayarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat.
Pemungutan pajak harus efisien: Biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak. Oleh Karena itu pemungutan pajak harus sederhana dan efisien dalam hal waktu




DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, 2011. Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2011). Penerbit CV Andi offset: Yogyakarta.
http://effendi-dmth.blogspot.co.id/2012/07/dasar-dasar-pemungutan-pajak.html#.V KHzvl97IU
o http://hukum-pajak.blogspot.co.id/2010/04/tata-cara-pemungutan-pajak.html
Brotodihardjo, R.Santoso,Pengantar Ilmu Hukum Pajak,Jakarta: PT.ERESCO,2000