Proses Pembentukan Bangsa - Negara
Makalah disusun untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah PPKN
Oleh: Astrid Widiastuti (P17331111009) (P17331111009) Intan Oky Fathonah (P17331111015) 3A
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG JURUSAN GIZI 2013
KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah swt. pemilik segala yang bernyawa dan penguasa segala keteraturan, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah PPKN dengan harapan dapat menambah wawasan bagi kami khususnya dan para pembaca makalah ini. Makalah ini memuat tentang proses pembentukan bangsa - negara. Kami menyadari bahwa makalah ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan baik ditinjau dari isi maupun dari segi penyajiannya. Oleh karena itu, kami senantiasa mengharapkan kontribusi pemikiran dari
pembaca
sehingga makalah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.
Bandung, 22 September 2013
Penulis
ii
Daftar Isi Contents KATA PENGANTAR ............................................................................................................................ ii Daftar Isi ................................................................................................................................................ 3 BAB I ...................................................................................................................................................... 4 Pendahuluan ......................................................................................................................................... 4 1.1 Latar Belakang ......................................................................................................................... 4 1.3 Tujuan ......................................................................................................................................... 5 1.3.1 Tujuan umum: ..................................................................................................................... 5 1.3.2 Tujuan khusus: ................................................................................................................... 5 BAB II ISI ............................................................................................................................................... 6 2.1 Pengertian Proses Pembentukan Negara ......................................................................... 6 2.2 Peristiwa Pembentukan Negara .......................................................................................... 8 2.3 Unsur-Unsur Pembentuk Negara ...................................................................................... 11 2.4 Proses Pembentukan Negara ............................................................................................. 15 2.5 Sebab-Sebab Pembentukan Negara ................................................................................. 18 BAB III .................................................................................................................................................. 20 Penutupan ........................................................................................................................................... 20 3.1 Kesimpulan ............................................................................................................................. 20 3.2 Saran ......................................................................................................................................... 20 Daftar Pustaka .................................................................................................................................... 21
3
BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Manusia
dikelompokkan
menjadi
berbagai
macam.
Yang
pertama
pengelompokan manusia berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Berdasarkan adat istiadat bahasa suku bangsa dikenal dengan contoh Mandar, Jawa, Arab, Rusia dan lain-lain. Berdasarkan cirri fisik ada Mongoloid, Eropa, Melayu dan Melanesia. Menurut Iman ada Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Sinto. Seluruh kategori tersebut dipelajari berdasarkan Bangsa dan Negara. Ada dua konsep apabila permasalahan bangsa dan negara dibahas, masalah suku bangsa dan negara. Pusat ilmu politik ada pada bangsa dan negara. Suatu suku bangsa dapat memiliki lebih dari satu negara contoh bangsa arab. Suatu ras terdiri atas lebih dari satu negara bukan lagi menjadi suatu persoalan contoh Amerika dan Indonesia. Negara tidak dilihat dari kesamaan kultural dan biologis melainkan Negara digambarkan adanya satu struktur kekuasaan monopoli dan penggunaan fisik terhadap batas batas wilayah yang jelas. Jadi negara berdasarkan atas persamaan struktur kekuasaan yang memerintahnya. Suatu negara itu terbentuk karena adanya pengelompokkan masyarakat atas dasar kesamaan, dan juga adanya struktur kekuasaan yang memerintahnya, semua itu dilakukan agar dapat bertahan lama dan mampu mencapai tujuan yang telah disepakati dalam suatu ideologi negara tersebut. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana proses terbentuknya Negara perlu dilakukan penjelasan kembali. Makalah ini disusun untuk menjelaskan selukbeluk proses pembentukan Negara.
4
1.2 Rumusan Masalah
Apa yang dimaksud dengan pembentukan Negara?
Kapan terjadinya pembentukan Negara?
Siapa yang membentuk Negara?
Bagaimana proses pembentukan Negara?
Mengapa terjadi proses pembentukan Negara?
1.3 Tujuan 1.3.1 Tujuan umum: Mengetahui proses pembentukan Negara. 1.3.2 Tujuan khusus: Mengetahui pengertian pembentukan Negara.
Mengetahui kapan terjadinya proses pembentukan Negara.
Mengetahui unsu-unsur pembentuk Negara.
Mengetahui proses pembentukan Negara.
Mengetahui sebab-sebab terbentuknya Negara.
5
BAB II ISI
2.1 Pengertian Pembentukan Negara Beberapa teori tentang terbentuknya suatu Negara yakni sebagai berikut. 1.
Teori kontrak sosial (social contract )/ Teori Perjanjian Masyarakat Teori ini beranggapan bahwa Negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat. Beberapa pakar penganut teori kontrak sosial yang menjelaskan teori asal-mula Negara, diantaranya:
a. Thomas Hobbes (1588-1679) Menurutnya
syarat
membentuk
Negara
adalah
dengan
mengadakan perjanjian bersama individu-individu yang tadinya dalam keadaan alamiah berjanji akan menyerahkan semua hakhak kodrat yang dimilikinya kepada seseorang atau sebuah badan. Teknik perjanjian masyarakat yang dibuat Hobbes sebagai berikut setiap individu mengatakan kepada individu lainnya bahwa “Saya memberikan kekuasaan dan menyerahkan hak memerintah kepada orang ini atau kepada orang-orang yang ada di dalam dewan ini dengan syarat bahwa saya memberikan hak kepadanya dan memberikan keabsahan seluruh tindakan dalam suatu cara tertentu.
b. John locke (1632-1704) Dasar kontraktual dan Negara dikemukakan Locke sebagai peringatan bahwa kekuasaan penguasa tidak pernah mutlak tetapi selalu terbatas, sebab dalam mengadakan perjanjian dengan seseorang
atau
sekelompok
orang,
individu-individu
menyerahkan seluruh hak-hak alamiah mereka.
6
tidak
c. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Keadaan alamiah diumapamakannya sebagai keadaan alamiah, hidup individu bebas dan sederajat, semuanya dihasilkan sendiri oleh individu dan individu itu puas. Menurut “Negara” atau “badan korporatif” dibentuk untuk menyatakan “kemauan umumnya” (general will ) dan ditujukan pada kebahagiaan besama. Selain itu Negara juga memperhatikan kepentingan-kepentingan individual (particular interest). Kedaulatannya berada dalam tangan rakyat melalui kemauan umumnya.
2.
Teori Ketuhanan Negara dibentuk oleh Tuhan dan pemimpin-pemimpin Negara ditunjuk oleh Tuhan Raja dan pemimpin-pemimpin Negara hanya bertanggung jawab pada Tuhan dan tidak pada siapapun. Penganut teori ini adalah Agustinus, Yulius Stahi, Haller, Kranenburg dan Thomas Aquinas.
3.
Teori kekuatan Negara yang pertama adalah hasil dominasi dari komunikasi yang kuat terhadap kelompok yang lemah, Negara terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan. Dengan penaklukan dan pendudukan dari suatu kelompok etnis yang lebih kuat atas kelompok etnis yang lebih lemah, dimulailah proses pembentukan Negara. Penganut teori ini adalah H.J. Laski, L. Duguit, Karl Marx, Oppenheimer dan Kollikles.
4.
Teori Organis Menurut Dede Rosyada, dkk (2005: 54) mengemukakan konsepsi organis tentang hakikat dan asal mula negara adalah suatu konsep bilogis yang melukiskan negara dengan istilah-istilah ilmu alam. Negara dianggap atau disamakan dengan makhluk hidup, manusia atau binatang individu yang merupakan komponen-komponen Negara dianggap sebagai sel-sel dari makhluk hidup itu. Kehidupan corporal dari Negara dapat disamakan sebagai tulang belulang manusia, 7
undang-undang sebagai urat syaraf, raja (kaisar) sebagai kepala dan para individu sebagai daging makhluk itu.
5.
Teori Historis Teori ini menyatakan bahwa lembaga-lambaga sosial tidak dibuat, tetapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia.
6.
Teori kedaulatan hukum Teori kedaulatan hukum (Rechts souvereiniteit) (Mienu, 2010) menyatakan semua kekuasaan dalam negara berdasar atas hukum. Pelopor teori ini adalah H. Krabbe dalam buku Die Moderne Staats Idee.
7.
Teori Hukum Alam Filsufgaul (2012) menuliskan teori hukum alam yakni negara terjadi karena kehendak alam yang merupakan lembaga alamiah yang diperlukan manusia untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Penganut teori ini adalah Plato, Aristoteles, Agustinus, dan Thomas Aquino.
2.2 Peristiwa Pembentukan Negara Suatu negara yang memiliki berbagai suku bangsa dan ras berupaya keras membentuk suatu bangsa baru dengan identitas kultural yang baru pula. Hal itu dimaksudkan agar dapat bertahan lama dan mampu m encapai tujuan. Proses terbentuknya suatu negara terpusat modern yang penduduknya meliputi satu nasionalitas (suatu bangsa) merupakan proses pembentukan bangsa – negara. Pengertian bangsa dalam istilah satu bangsa berbeda dengan pengertian bangsa dalam istilah bangsa – negara. Bangsa dalam bangsa – negara mencakup jumlah kelompok masyarakat (berbagai suku bangsa dan ras) yang lebih luas daripada bangsa dalam suku
8
bangsa. Kesamaan identitas kultural dalam suku bangsa lebih sempit cakupannya daripada identitas kultural dalam bangsa – negara. Lau Ben Anderson, seorang ilmuwan politik dari Universitas Cornell merumuskan pengertian bangsa secara unik. Menurut pengamatannya, bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat. Dikatakan sebagai komunitas politik yang dibayangkan karena bangsa yang paling kecil sekalipun para anggotanya tidak kenal satu sama lain. Dibayangkan secara terbatas karena bangsa yang paling besar sekalipun – yang penduduknya ratusan juta jiwa – mempunyai batas wilayah yang relatif jelas. Dibayangkan sebagai berdaulat karena bangsa ini berada di bawah suatu negara mempunyai kekuasaan atas seluruh wilayah dan bangsa tersebut. Akhirnya, disebut sebagai komunitas yang dibayangkan karena terlepas dari adanya kesenjangan dan penindasan, para anggota bangsa itu selalu memandang satu sama lain sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perasaan sebangsa inilah yang menyebabkan berjuta-juta orang bersedia mati bagi komunitas yang dibayangkan itu. Sementara itu, secara umum dikenal adanya dua model proses pembentukan bangsa – negara, yaitu model ortodoks dan model mutakhir, (Ramlan Surbakti, 1999). Yaitu : 1. Model ortodoks yang bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian bangsa itu membentuk satu negara tersendiri. Sebagai contohnya, bangsa Yahudi yang berupaya mendirikan negara Israel untuk satu bangsa Yahudi 2. Model mutakhir yang berawal dari adanya negara terlebih dahulu, yang terbentuk merupakan
melalui
proses
sekumpulan
tersendiri,
suku
bangsa
sedangkan dan
ras.
penduduk
negara
Contohnya
adalah
kemunculan negara Amerika Serikat pada tahun 1776. Kesadaran politik mulai muncul dikalangan kelompok suku bangsa untuk berpartisipasi dalam proses yang akan membawa mereka pada pertanyaan yang lebih mendasar. Pertanyaan ini berkaitan dengan pilihan rezim politik. Suatu bangsa akan terbentuk apabila masalah masalah politik disepakati 9
jawabannya. Proses politisasi yang dilakukan secara memadai, memungkinkan akan terdapatnya satu atau lebih kelompok atau suku bangsa yang tidak bersedia ikut serta dalam bangsa yang dibangun bisa saja disebabkan oleh ketidak setujuan mereka terhadap pilihan bentuk partisipasi rezim politik. Hal inilah juga yang menyebabkan beberapa suku bangsa menginginkan adanya kompromi atau daerah istimewa dengan aturan khusus. Kedua model tadi berbeda dalam empat hal berikut: 1. Ada tidaknya perubahan unsur dalam masyarakat Model ortodok tidak mengalami perubahan unsur karena satu bangsa membentuk satu negara, sedangkan model mutakhir mengalami perubahan unsur karena dari banyak kelompok suku bangsa menjadi satu bangsa. 2. Lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pembentukan bangsa-negara Model ortodoks membutuhkan waktu yang singkat, yaitu hanya membentuk struktur pemerintahan, sedangkan model mutakhir memerlukan waktu yang lama karena harus mencapai kesepakatan tentang identitas kultural yang baru. 3. Kesadaran politik Kesadaran politik masyarakat pada model ortodoks muncul setelah terbentuknya bangsa-negara, sedangkan dalam model mutakhir kesadaran politik warga muncul mendahului bahkan menjadi kondisi awal terbentuknya bangsa-negara. 4. Derajat partisipasi dan rezim politik Pada model ortodoks, partisipasi politik dan rezim politik dianggap sebagai bagian terpisah dari proses integrasi nasional. Pada model mutakhir, partisipasi politik dan rezim politik merupakan hal yang tak terpisah dari proses integrasi nasional.
Model diatas sangat berguna dalam menggambarkan secara sederhana proses pembentukan bangsa-negara yang dalam kenyataan bersifat rumit. Namun mengandung tiga kekurangan pokok: 1. Memandang proses pemebentukan bangsa-negara yang bersifat rumit.
10
2. Faktor historis khususnya hal ihwal yang berkaitan dengan pengalaman penjajahan tidak dimasukkan dalam model tersebut. 3. Dalam kenyataan tidak hanya dua model pembentukan bangsa-negara.
2.3 Unsur-Unsur Pembentuk Negara Berdasarkan Konvensi Montevideo tahun 1933 (Fakultas Hukum Universitas Andalas: 2010), ada 5 unsur yang harus dipenuhi untuk terbentuknya sebuah negara, yaitu : a. Penghuni (penduduk/rakyat). b. Wilayah. c. Kekuasaan tertinggi (pemerintah yang berdaulat). d. Kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain e. Pengakuan dari negara lain. Keempat unsur pertama disebut unsur konstitutif atau unsur pembentuk yang harus terpenuhi agar terbentuk negara, sedangkan unsur yang kelima disebut unsur deklaratif yakni unsur yang sifatnya menyatakan, bukan unsur mutlak.
a. Penduduk/rakyat Penduduk suatu negara adalah semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara. Mereka itu secara sosiologis lazim disebut rakyat dari negara itu. Rakyat dalam hubungan ini diartikan sebagai sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan mendiami suatu wilayah yang sama. Ditinjau dari segi hukum, rakyat merupakan warga negara suatu negara. Warga negara adalah seluruh individu yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara tertentu. Setiap negara mempunyai sejumlah individu yang menyebut dirinya warga negara (rakyat) dari negara itu. Berdasarkan hukum internasional, tiap-tiap negara berhak untuk menetapkan sendiri siapa yang akan menjadi warga negaranya. Ada dua asas yang dipakai dalam pembentukan kewarganegaraan, yaitu asas ius soli dan asasius sanguinis. Asas ius soli (law of the soil), menentukan warga 11
negaranya berdasarkan tempat tinggal. Artinya, siapa pun yang bertempat tinggal
di
suatu
negara
Asas ius sanguinis (law
of
adalah
the
blood)
warga
negara
menentukan
tersebut.
warga
negara
berdasarkan pertalian darah, dalam arti siapa pun seorang anak kandung (yang sedarah seketurunan) dilahirkan oleh seorang warga negara tertentu, maka anak tersebut juga dianggap warga negara yang bersangkutan. Berikut perbedaan antara penduduk, bukan penduduk, warga Negara dan bukan warga Negara sebagai berikut Penduduk
Bukan Penduduk
Warga Negara
Bukan Warga Negara
Penduduk adalah Bukan mereka
yang adalah
bertempat tinggal yang tetap
Penduduk Warga
Negara Bukan
Warga
mereka Negara
adalah
di yang berdasarkan mereka
yang
mereka adalah berada
atau dalam
wilayah hukum merupakan mengakui Negara
berdomisili tetap di Negara, tetapi tidak anggota dalam
wilayah bermaksud
Negara
Negara (menetap). bertempat di
itu. diakui
Misalnya
yang
sebagai
(menurut negaranya
tinggal undang-undang
Negara
wisatawan
dari lain
sebagai
warga negara). Asing sedang
melakukan perjalanan wisata.
b. Wilayah Wilayah adalah landasan materiil atau landasan fisik suatu negara. Luas wilayah negara ditentukan oleh perbatasan-perbatasan. Negara menjalankan yurisdiksi teritorial atas orang dan benda yang berada di dalam batas-batas wilayah itu, kecuali beberapa golongan orang dan benda yang dibebaskan dari yurisdiksi itu. Wilayah yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah bukan hanya wilayah geografis atau wilayah dalam arti sempit, melainkan dalam 12
arti luas. Wilayah dalam arti luas ini merupakan wilayah dilaksanakannya yurisdiksi negara. Wilayah ini meliputi wilayah daratan dan udara di atasnya, serta laut di sekitar pantai negara itu, yaitu apa yang disebut laut teritorial . Batas-batas wilayah dalam arti luas ini berarti negara berwenang
untuk menjalankan kedaulatan teritorialnya. Sekelompok manusia dengan pemerintahannya tidak dapat menciptakan negara tanpa adanya suatu wilayah. 1. Daratan Batas wilayah darat suatu Negara biasanya ditentukan dengan perjanjian antara suatu Negara dengan Negara lain dalam bentuk traktat. Perbatasan antara Negara dapat berupa: a. Batas alam, misalnya: sungai, danau, pegunungan, atau lembah. b. Batas buatan, misalnya: pagar tembok, pagar kawat berduri. c. Batas menurut geofisika, misalnya: lintang utara/selatan, bujur timur/barat. 2. Lautan Berdasarkan Konferensi Hukum Laut internasional III pada 10 Desember 1982 yang diselenggrakan oleh PBB di Montego Bay, Jamaica, menghasilkan batas wilayah Negara sebagai berikut: a. Laut Teritorial Setiap negara mempunyai kedaulatan atas laut territorial selebar 12 mil laut, yang diukur berdasarkan garis lurus yang ditarik dari garis dasar (base line) garis pantai kearah laut bebas. b. Zona Bersebelahan Zona bersebelahan merupakan batas laut selebar 12 mil laut dari garis batas laut territorial atau batas laut selebar 24 mil laut dari garis dasar. c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Zona Ekonomi Eksklusif merupakan batas lautan suatu negara pantai lebarnya 200 mil laut dari garis dasar. Dalam batas ini, negara pantai berhak menggali kekayaan alam yang ada dan menangkap
para
nelayan
melakukan penangkapan ikan. 13
asing
yang
kedapatan
sedang
d. Landas Benua Landas benua adalah wilayah daratan negara pantai yang berada di bawah lautan di laut ZEE, selebar lebih kurang 200 mil di lautan bebas. e. Landas Kontinen Landas kontinen merupakan daratan yang berada di bawah permukaan air di luar laut territorial sampai kedalaman 200 m. Bagi negara pantai, landas kontinen dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah daratan. 3. Udara Wilayah udara suatu negara ada di atas wilayah daratan dan wilayah lautan Negara itu. Pembatasan wilayah suatu negara sangat penting sekali karena menyangkut pelaksanaan kedaulatan suatu negara dalam segala bentuk, seperti hal-hal berikut : a. Berkuasa penuh terhadap kekayaan yang ada di dalamnya. b. Berkuasa mengusir orang-orang yang bukan warga negaranya dalam wilayah tersebut bila tidak memiliki izin dari negara itu. c. Pemerintah yang Berdaulat.
c. Pemerintah yang berdaulat Sekalipun telah ada sekelompok individu yang mendiami suatu wilayah, tetapi belum juga dapat diwujudkan suatu negara, jika tidak ada segelintir orang yang berwenang mengatur dan menyusun kehidupan bersama. Pemerintah adalah organisasi yang mengatur dan memimpin negara. Tanpa pemerintah tidak mungkin negara itu berjalan secara baik. Pemerintah yang berdaulat mempunyai kekuasaan sebagai berikut : 1. Kedaulatan ke dalam, artinya wibawa, berwenang menentukan dan menegakkan hukum atas warga dan wilayah negaranya. 2. Kedaulatan keluar adalah mempunyai kedudukan yang sederajat dengan negara lain, sehingga bebas untuk menentukan hubungan diplomatik dengan negara lain.
14
Pemerintah menegakkan hukum dan memberantas kekacauan, mengadakan perdamaian, dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Oleh karena itu, sungguh mustahil ada masyarakat tanpa pemerintahan. Pemerintah yang menetapkan, menyatakan, dan menjalankan kemauan individu-individu yang tergabung dalam organisasi politik yang disebut negara. Pemerintah melaksanakan tujuan-tujuan negara dan menjalankan fungsi-fungsi kesejahteraan bersama. Untuk dapat menjalankan fungsifungsinya dengan baik dan efektif, kedaulatan sebagai atribut negara diwujudkan. Kekuasaan pemerintah biasanya dibagi atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
d. Kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain Kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain, yaitu ketika negara itu dapat melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya.
e. Pengakuan dari negara lain Negara yang bersangkutan, keberadaannya secara diplomatik diakui oleh Negara-negara yang lebih dahulu ada. Hal ini ditunjukkan dengan dibukanya hubungan diplomatik antara suatu negara dengan negara tersebut.
2.4 Proses Pembentukan Negara Adapun proses terbentuknya Negara yakni sebagai berikut. 1. Terjadinya negara secara primer Yang dimaksud dengan terjadinya negara secara primer adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara yang tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Ada 4 fase terjadinya negara yakni sebagai berikut. a. Fase genootschap 15
Pada fase ini merupakan pengelompokan dari orang-orang yang menggabungkan dirinya untuk kepentingan bersama dan disandarkan pada persamaan. Mereka menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan kepemimpinan disini dipilih secara primus interpares atau yang terkemuka diantara yang sama. Jadi yang penting disini adalah unsur bangsa. b. Fase rijk Pada fase ini kelompok orang-orang yang menggabungkan diri tadi telah sadar akan hak milik atas tanah hingga muncullah tuan yang berkuasa atas tanah dan orang-orang yang menyewa tanah. Sehingga timbul sistem feodalisme. Jadi yang penting pada masa ini adalah unsur wilayah. c. Fase staat Pada fase ini masyarakat telah sadar dari tidak bernegara menjadi bernegara dan mereka dan mereka telah sadar bahwa mereka berada pada satu kelompok. Jadi yang penting pada masa ini adalah bahwa ketiga unsur dari negara yaitu bangsa, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat telah terpenuhi. d. Fase democratische natie (negara demokrasi) Fase ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari fase staat, dimana democratische natie ini terbentuk atas dasar kesadaran demokrasi nasional, kesadaran akan adanya kedaulatan ditangan rakyat.
2. Terjadinya negara secara sekunder Yang dimaksud dengan terjadinya negara secara sekunder adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara yang dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Fase terjadinya Negara yakni. a. Occupatie (pendudukan) Terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai, kemudian diduduki dan dikuasai oleh suku atau kelompok tertentu. Contohnya Liberia. b. Fusi (peleburan) 16
Terjadi ketika negara-negara kecil mendiami suatu wilayah, mengadakan perjanjian untuk saling melebur menjadi negara baru atau dapat dikatakan suatu penggabungan dua atau lebih Negara menjadi Negara baru. Misalnya Jerman Barat dan Jerman Timur bergabung menjadi Negara Jerman. c. Cessie (penyerahan) Terjadi ketika suatu wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian tertentu. Penyerahan ini juga dapat diikatakan pemberian kemerdekakaan kepada suatu koloni oleh Negara lain yang
umumnya
adalah
bekas
jajahannya.
Contohnya
Kongo
dimerdekakan oleh Francis. d. Acessie (penarikan) Awalnya suatu wilayah terbentuk akibat naiknya lumpur sungai/ timbul dari dasar laut (delta). Wilayah tersebut kemudian dihuni oleh sekelompok orang sehingga akhirnya membentuk negara. Contohnya Mesir yang terbentuk dari delta Sungai Nil. e. Anexatie (pencaplokan/ penguasaan) Suatu negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai bangsa lain tanpa reaksi berarti. Contohnya Israel mencaplok Palestina. f. Proklamasi Terjadi ketika penduduk pribumi dari suatu wilayah yang diduduki oleh bangsa lain mengadakan perjuangan (perlawanan) sehingga berhasil merebut kembali wilayahnya dan menyatakan kemerdekaan. Contohnya Indonesia merdeka dari Jepang dan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945. g. Innovation (pembentukan baru) Suatu negara baru muncul di atas suatu negara yang pecah karena suatu hal dan kemudian lenyap. Contohnya Columbia lenyap, kemudian menjadi Venezuela dan Columbia yang baru. h. Separatis (pemisahan) Suatu wilayah negara yang memisahkan diri dari negara yang semula
menguasainya
kemudian
17
menyatakan
kemerdekaan.
Contohnya Belgia memisahkan diri dari Belanda pada t ahun 1939 dan menyatakan kemerdekaan. i.
Pendudukan
Atas
Wilayah
yang
Belum
Ada
Pemerintahan
Sebelumnya. Pendudukan terjadi terhadap wilayah yang ada penduduknya, tetapi tidak berpemerintahan. Misalnya Australia merupakan daerah baru yang ditemukan Inggris meskipun di sana terdapat suku Aborigin. Daerah Australia selanjutnya dibuat koloni-koloni di mana penduduknya
didatangkan
dari
daratan
Eropa.
Australia
dimerdekakan tahun 1901.
2.5 Sebab-Sebab Pembentukan Negara
Faktor faktor pembentuk identitas bersama dipengaruhi oleh pembentukan bangsa-negara untuk menyatukan masyarakat ada enam faktor yang pertama secara Primodial. Ikatan kekerabatan kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, adat istiadat adalah faktor faktor primordial yang membentuk suatu negara, hal diatasa juga tidak menjamin terbentuknya suatu bangsa karena kemajemukan suatu negara menyulitkan pemebentukan nasionalitas baru. Kedua, tokoh yang kepemimpinann yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat banyak dapat pula menjadi faktor yang berpengaruh. Tokoh yang dapat memeberikan jalan keluar bagi bangsa yang tengah berjuang diri untuk membebaskan diri dari belenggu penjajah. Pemimpin juga tidak dapat menjamin karena kepemimpinan bersifat sementara, ada dua penyebab yang pertama adalah karena faktor usia dan yang kedua kepemimpinan berkaitan dengan perkembangan masyarakat. Masyarakat yang berubah juga
inigin
memiliki tipe pemimpin yang berubah juga. Ketiga faktor pembentukan identitas juga dipengaruhi oleh sejarahnya persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu seperti penderitaan yang disebabkan oleh penjajahan dan tekad dan tujuan yang sama. Hal diataslah yang menjadi tekad untuk menjadikan mereka suatu bangsa karena itu dapat membentuk rasa kekitaan. 18
Bhineka tunggal ika atau “berbeda tapi tetap satu jua” juga menjadi identitas pembentuk suatu bangsa yang menjadi prinsip pemersatu diantara perbedaan yang ada, juga dapat menumbuhkan kesetiaan ganda walaupun tetap memiliki identitas kelompok yang berbeda satu sama lainnya. Kesakralan dalam hal ini kesamaan agama juga menjadi faktor terbentuknya bangsa yang menjadi ideologi droktiner. Agama dan ideologi droktiner tidak semata mata bagaimana seharusnya hidup karena yang menggambarkan hidup seharusnya dengan tujuan suci. Walaupun hal ini tidak menjamin dapat suatu negara dan bangsa tapi hal ini dapat menumbuhkan rasa nasionalis. Perkembangan ekonomi hal yang juga dapat menjadi faktor pembentuk suatu bangsa dan negara yang mana hal ini dapat melahirkan pekerjaan yang beraneka ragam yang dapat melahirkan juga rasa saling membutuhkan dalam berbagai jenis pekerjaan, semakin kuat rasa ketergantungan inilah yang dapat membentuk suatu bangsa hal ini disebut sebagai solidaritas ekonomi oleh Durkheim. Faktor yang terkahir adalah kelembagaan. Inilah faktor lain yang membentuk bangsa yang berupa lembaga lembaga pemerintahan dan politik, seperti birokrasi, angkatan bersenjata, dan partai politik.
19
BAB III Penutupan 3.1 Kesimpulan Teori pembentukan Negara ada tujuh yaitu teori kontrak sosial, teori ketuhanan, teori kekuatan, teori organis, teori historis, teori kedaulatan hukum dan teori hukum alam.suatu Negara tidak akan terbentuk bila tidak ada bangsa. Unsureunsur pembentuk Negara ada ima, yaitu penghuni (penduduk/rakyat), wilayah, kekuasaan tertinggi (pemerintah yang berdaulat), kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain dan pengakuan dari negara lain. Proses pembentukan Negara ada dua yaitu secara primer dan sekunder. Proses pembentukan Negara secara primer adalah pembentukan Negara tidak dihubungkan dengan Negara yang telah ada sebelumnya. Sebaliknya, pembentukan Negara secara sekunder adalah pembentukan Negara yang dihubungkan dengan egara yang telah ada sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan Negara yaitu primodial, tokoh, persepsi, bhineka tunggal ika, kesakralan, perkembangan ekonomi dan kelembagaan.
3.2 Saran Sebagai bangsa yang baik seharusnya kita tidak melupakan proses pembentukan Negara sendiri. Dengan mengingat terus proses pembentukan Negara maka akan meningkatkan rasa nasionalis dan cinta tanah air. Sehingga hasil akhirnya kita akan menjadi bangsa yang kuat dan tidak mudah dijajah oleh bangsa lain.
20
Daftar Pustaka Anonim. 2012. Pengertian Bangsa dan Unsur Terbentuknya Bangsa. Dikutip dari http://blog.ideguru.com/2012/10/pengertian-bangsa-dan-unsur.html
tanggal
18
September 2013. Kaelan. 2002. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma. Pandoyo, Toto. 1994 Wawasan Nusantara. Jakarta: Rineka Cipta. Sari, Deni Elyana. 2013. Proses Pembentukan Bangsa-Negara dan Faktor pembentukan
Identitas
Bersama.
Dikutip
dari
http://blog.ub.ac.id/denielyana/2013/02/26/proses-pembentukan-identitasbersama.html pada tanggal 18 September 2013. Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta. Touwe,
Indra.
2011.
Bangsa
dan
Negara.
Dikutip
dari
http://indratouwe.blogspot.com/2011/10/bangsa-dan-negara.html pada tanggal 18 September 2013. Viekke, Bernard H. M. 1961. Berakhirnya Suatu Koloni, Lahirnya Suatu Bangsa. Nusantara: Sejarah Indonesia, Jakarta: Kepustakaan populer Gramedia, pp. 380425. Wibowo, Dwi Cahyadi. Konsep, Teori dan Proses Terbentuknya Negara. Dikutip dari http://dwicahyadiwibowo.blogspot.com/2013/02/konsep-teori-dan-prosesterbentuknya.html pada tanggal 18 September 2013.
21
