PROPOSAL PERMOHONAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA
BUMDES PATENGAN (BADAN USAHA MILIK DESA)
Alamat : Jl. Raya Situ Patenggang KM I Nomor 83 Rancabali 40973
Desa Patengan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung
BUMDES
(BADAN USAHA MILIK DESA) Alamat : Jl. Raya Situ Patenggang KM I Nomor 83 Rancabali 40973 Desa Patengan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat
Nomor : ..../BUMDES/XII/2014 Bandung, .. Desember 2014 Lampiran : Satu (1) berkas Perihal : PERMOHONAN PINJAMAN MODAL KERJA Kepada : Yth. Bapak Direktur Utama LPDB – KUMKM Jl. MT. Haryono Kav. 52-53 Di Jakarta Dalam rangka pengembangan usaha Badan Usaha, kami Pengurus BUMDES bermaksud mengajukan pinjaman modal kerja. Adapun besar pinjaman sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) untuk Pengembangan Usaha Jasa Wisata Situ Patenggang dengan masa angsuran selama 60 bulan ( 5 Tahun ). Untuk bahan pertimbangan Bapak, dengan ini kami lampirkan antara lain : 1. Proposal Permohonan Pinjaman BUMDES 2. Daftar Susunan Pengurus dan Pengawas Periode 2013 – 2018 3. Laporan Rugi Laba dan Neraca Saldo Tahun Buku 2014 4. Surat Perijinan BUMDES 5. SK dan Akta Pendirian BUMDES Demikian permohonan ini kami buat dengan benar, dengan harapan permohonan ini dapat dikabulkan. Atas perhatiannya tidak lupa sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Ketua BUMDES (BADAN USAHA MILIK DESA)
EDI SURYADI Tembusan kepada yth : 1. Bapak Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat di Bandung 2. Bapak Bupati Kabupaten Bandung di Soreang 3. Bapak Kadis Diskoperindag Kabupaten Bandung di Soreang
PROFIL BUMDES PATENGAN
PENDAHULUAN Pariwisata dewasa ini menjadi salah satu andalan pemacu pertumbuhan ekonomi, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke satu lokasi, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di lokasi yang bersangkutan. Melalui pariwisata, masyarakat secara langsung terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas maupun atraksi wisata. Sebagai Negara berkembang, Indonesia terus aktif mengembangkan diri dalam segala bidang. Diantaranya pengembangan pada sektor pariwisata terus dioptimalkan. Dalam penyusunan kebijakan meskipun sektor ini sering dirumuskan, namun ternyata dalam praktiknya masih mengalami kendala. Sektor pariwisata dikembangkan tidak semata-mata untuk pariwisata itu sendiri, namun diselaraskan dan disesuaikan dengan tujuan pembangunan nasional. Untuk memudahkan pengembangan pariwisata nasional lebih lanjut, maka pemerintah mengambil langkah strategis dengan menyerahkan pembinaannya pada pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini dianggap akan lebih memudahkan pengembangannya dan koordinasi pembangunan daerah. Di sisi lain pariwisata merupakan sektor dinamik dan banyak dipengaruhi oleh eksternalitas. Oleh karena itu pengembangan memang mengacu pada visi kedepan. Sedangkan pengembangan yang ditempuh, adalah optimalisasi sumber daya alam. Bila dikaitkan dengan Undang-undang No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004 yang antara lain ditetapkan, “Basis pengembangan pariwisata adalah potensi sumber daya keragaman budaya, seni dan alam (pesona alam). Pengembangan sumberdaya tersebut dikelola melalui peningkatan
nilai tambah sumberdaya secara terpadu antara
pengembangan produk pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan (community-based tourism development)” Pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan di daerah pesisir merupakan hal relatif baru. Khususnya dibidang pariwisata Indonesia yang selama ini ditangani pusat, dan sekarang harus ditangani oleh daerah, padahal daerah sendiri belum siap untuk tujuan tersebut. Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Patengan
sangatlah berperan untuk membantu
Masyarakat,pemerintah terutama pelaku jasa wisata dan pelaku usaha Pariwisata, dimana BUMDES tersebut haruslah ada satu ikatan atau jenis usaha yang legal.
Dasar Hukum
a. Undang-undang No. 9 Tahun 1990, tentang Kepariwisataan (Lembaaran Negara Tahun 1990 No. 78 tambahan Lembaran Negara No. 3427) b. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
c. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah d. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa e. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1995, tentang Pemeliharaan dan pemanfaaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Tahun 1995 No. 35 tambahan Lembaran Negara No. 3599) f.
Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
g. Peraturan Daerah No 8 tahun 2008 tentang Kegiatan Penyelenggaraan Pariwisata di Jawa Barat. h. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15 Tahun 1997 tentang Badan Usaha Milik Desa i.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 18 tahun 2010 tentang pedoman Badan Usaha Milik Desa.
j.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 tahun 2004 tentang Transfaransi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung (lembaran derah Kabupaten bandung tahun 2004 nomor 29 seri D)
k. Peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 tahun 2010 tentang tata cara pembentukan Peraturan daerah (lembaran daerah kabupaten bandung tahun 2010 nomor 8) l.
Keputusan Bupati Bandung No IA Tahun 1999 tentang Badan Usaha Milik Desa
m. Paraturan Desa Patengan nomor 4 tahun 2013 tentang BUMDES n. Paeraturan Desa Patengan Nomor 5 tahun 2013 tentang PAD Desa. o. PeraturanDesanomor 3 tahun 2013 tentang
Maksud dan Tujuan Tujuan untuk memberikan wawasan pengetahuan,meningkatkan kesejahteraa.dan koordinasi dalam upaya: a.
Meningkatkan peran serta pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam menata pelayanan dan kebutuhan persinggahan wisatawan pada suatu lokasi/daerah pariwisata di Desa Patengan
b.
Menggalakan pemeliharaan segi-segi positif yang berupa kegiatan sifat atau sikap masyarakat yang langsung atau tidak langsung bermanfaat bagi pengembangan kepariwisataan, lingkungan maupun dirinya, dimana yang bersangkutan berada serta masyarakat sekelilingnya
c.
Menggalakan pemeliharaan segi-segi positif yang berupa kegiatan sipat atau sikap masyarakat yang langsungatau tidak langsung bermanpaat bagi pengembangan kepariwisataan,Lingkungan maupun dirinya dimana yang bersangkutan berada disekitar masyarakat sekelilingnya.
d.
Menggalakan usaha-usaha pencegahan pengaruh buruk yang mungkin timbul sebagai akibat pengembangan pariwisata atau setidak –tidaknya membatasi pengaruh tersebut sekecil-kecilnya dan meningkatkan daya tahan masyarakat untuk menghadapi akibat negatif pariwisata.
e.
Memanfatkan dan meningkatkan potensi objek wisata yang ada sekaligus didalamnya peningkatan mutu pelayanan jasa.
f.
Menjadi Patner kerja dari pemerintah Desa Patengan terutama yang bergerak pada bidang yang sesuai dengan proporsi BUMDES
g.
Menjalin Komunikasi yang sinergio antara seluruh Kompepar unit yang berada didaerah sewilayah Desa Patengan
h.
Ikut andil dan berperan dalam memajukan kepariwisataan Desa Patengan
melalui
penerapan SAPTA PESONA ditiap objek masing-masing. i.
Meningkatkan kebersihan, ketertiban lingkungan menuju peningkatan kapada para pengunjung dan wisatawan
j.
Memanfaatkan dan meningkatkan potensi obyek wisata yang ada sekaligus didalamnya peningkatan mutu pelayanan jasa.
Sasaran Adapun sasarannya adalah : a.
Tumbuhnya rasa kekeluargaan antara anggota dan pengurus BUMDES
b.
Tumbuhnya kesadaran dan kebutuhan Bumdes sebagai wadah pemersatu dan sebagai wahana kebersamaan langkah dan gerak pelaksanaan Pemberdayaan di Desa Patengan
c.
Membantu Pemerintahan Desa Patengan yang sesuai dengan lingkungan
sehingga terciptanya citra kepariwisataan
d.
Tumbuhnya sadar wisata dikalangan masyarakat sehingga timbul rasa memiliki,rasa turut bertanggung jawab dan rasa turut serta terhadap pengembangan pariwisata.
e.
Tumbuhnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan dan meningkatkan kesadaran opara pengusaha jasa usaha pariwisata untuk meningkatkan pelayanan kepada pengunjung dan wisatawan.
f.
Tersedianya prasarana dan sarana kepariwisataan yang memadai sesuai dengan upaya peningkatan kegiatan kepariwisataan .
g.
Terciptanya citra kepariwisataan yang serasi dengan pelestarian lingkungan
h.
Peningkatan arus kunjungan wisatawan ketiap objek
i.
Adanya hubungan Take and Give antara pelaku kompepar dan pemerintahan daerah sehingga diharapkan pada akhirnya tercipta hubungan yang harmonis.
Pengertian Badan Usaha Milik Desa BUMDES Patengan adalah merupakan badan yang bertindak sebagai motifator ,Komunikator dan Fasilitator dalam upaya bagaimana bekerjasama dengan semua Stkeholders yang terlibat dalam kepariwisataan demi kemajuan objek pariwisata diDesa Patengan .
Organisasi Dan Keanggotaan Badan Usaha Milik Desa BUMDES Patengan adalah lembaga yang tumbuh dari bawah dengan dasar keinginan kuat untuk dapat bersama-sama maju dalam pemberdayaan Masyarakat dengan mengedepankan daya dukung sosial,Budaya dan kearifan lokal masyarakat yang berada ditiap objek wisata serta sebesar-besarnya masyarakat menjadi penerima manfaat dari keberadaan Pariwisata di Desa Patengan.
Ruang lingkup Kegiatan Dalam kaitan dengan kegiatan Badan Usaha Milik Desa BUMDES Patengan terdapat dua fungsi yang berbeda tetapi mempunyai hubungan timbal balik yang erat seperti: 1.
Mengadakan penyuluhan kepada unsur-unsur terkait dalam kepariwisataan maupun unsur masyarakat lainnya.
2.
Mengadakan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan bagi anggota dan Masyarakat agar menjadi Sumber Daya Manusia yang selalu siap pakai guna menunjang kemajuan pariwisata di Desa Patengan .
3.
Menyebarluaskan Informasi tentang kepariwisataan dilingkungan komunitas masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung
4.
Meningkatkan komunikasi dan kordinasi dengan berbagai unssur yang terlibat pada pariwisata terutama pihak pengelola wisata ditiap objek yang berada diwilayah Desa Patengan .
5.
Menginisiasi serta menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan upaya mendorong kemajuan objek wisata dengan mengedepankan partisifasi lokal
6.
Mengadvokasi kebijakan-kebijakan pemerintah dan pihak pengelola pariwisata yang tidak berpihak kepada upaya pelestarian Budaya,Lingkungan dan Aset Pariwisata.
7.
Mengadvokasi pihak-pihak penyelenggara Pariwisata yang tidak mengedepankan Partisifatif ,Transfaran dalam melakukan pengelolaan pariwisata yang berakibat pada menurunnya daya dukung Lingkungan dan menurunnya kesejahteraan Masyarakat sekitar kawasan wisata.
8.
Membuka akses kerjasama dengan pihak sponsor ( Swasta ) dalam penyelenggaran pariwisarta dalam upaya menunjang kemajuan pariwisat.
9.
Membuka jaringan dengan berbagai sektor yang akan dapat menguntungkan pariwisata dengan dasar peraturan desa.
KELEMBAGAAN
Nama Lembaga
: Badan Usaha Milik Desa Patengan
Nama Singkat
: BUMDES PATENGAN
Tanggal Berdiri
:
Alamat
: Jl. Raya Situ Patenggang KM I Nomor 83 Rancabali 40973
Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat a.
Telepon
: (022) ................
b.
HP
:
c.
Fax
:-
ii. Nomor Akta Pendirian
:
b.
Tanggal
: ..... ........................ 2013
Kepengurusan BUMDES Periode 2013-2018 Unsur Pengurus Harian 1.
Ketua
: Edi Suryadi
2.
Sekretaris
: Dadang Rukmana
3.
keuangan
: Rahayu Diana Santi
4.
Kepala Unit Usaha Pariwisata
: Tato .............., ST
5.
Kepala Unit Usaha Pernakan
:
6.
Kepala Unit Usaha Perdagangan Umum
:
7.
Kepala Biro Penanaman Modal (PNM)
: Ayep
Dan secara struktur untuk epektifitas kepengurusan dilapangan dapat dilakukan penambahan unsur Seksi-seksi lain yang dirasakan perlu
Keterangan :
Garis Koordinasi dan Pembinaan Garis Tanggung Jawab
VISI DAN MISI BADAN USAHA MILIK DESA VISI Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Patengan
dengan pemberdayaaan sektor
Pariwisata.
MISI
Membina, Melestarikan dan Mengembangkan asset Kepariwisataan yang ada di seluruh Desa Patengan
Membina dan memotivasi masyarakat penggiat pariwisata serta pelaku usaha Pariwisata
Membina dan meningkatkan Perfesionalitas Sumber Daya Manusia di bidang Pariwisata.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergerak dalam usaha Jasa Wisata melalui berbagai pelatihan maupun kerjasama dengan instansi / organisasi lain.
JENIS USAHA DAN UNIT-UNIT USAHA BUMDES 1.
Unit Usaha Pariwisata
2.
Unit Usaha Perdagangan Umum
3.
Unit Usaha Pertanian, Peternakan dan Perkebukan
4.
Unit Usaha Jasa Biro Wisata
5.
Kemitraan usaha dengan BUMN, BUMD dan BUMS serta Badan Usaha Lainnya lainnya
MISI KERJASAMA DENGAN INSTANSI LAIN YANG SEDANG DILAKUKAN -
Usaha kerjasama, Usaha Pengelolaan Objek Wisata Alam Situ Patenggang yang berada di Desa Patengan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung dengan BBKSDA Provinsi Jawa Barat Resort wilayah X Situ Patenggang.
-
Kerjasama Usaha Biro Wisata dengan beberapa Perusahaan Tour ‘n Travel Jakarta
PROSPEK PENGEMBANGAN USAHA
Mengembangkan dan meningkatkan Sarana dan Prasarana Usaha Pengelolaan Pariwisata Situ Patenggang yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam upaya mendongkrak PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari sektor Kehutanan dan Pariwisata.
Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan DTW TWA Kawah Cibuni yang masih berada di Desa Patengan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung.
MISI PERSAINGAN USAHA DAN KENDALA YANG DIHADAPI Selain kendala dari sisi kebutuhan dana untuk permodalan yang cukup besar bagi pengembangan Situ Patenggang, ada juga mengenai persaingan pemenuhan fasilitas dengan pihak pengelola lain baik BUMN maupun Swasta yang saat ini sudah mulai bermunculan di wilayah Bandung Selatan khususnya ODTW di Kecamatan Rancabali yang saat ini sudah menjadi Daily visit wisatawan baik Domestik maupun Mancanegara.
MISI POTENSI DAERAH DIMANA BUMDES BERADA DAN PERANAN BUMDES DI MASYARAKAT -
Wilayah Kerja BUMDES Patengan mempunyai potensi daerah yang sangat strategis dan luasnya Usaha Pariwisata (Pengelolaan dan Pengembangan) yang mana Desa Patengan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung merupakan salah satu Desa yang memiliki Objek Wisata Alam dan buatan terbanyak diantara Desa-Desa lainnya yang berada di Kabupaten Bandung.
-
Keberadaan BUMDES Patengan mempunyai peranan penting bagi masyarakat sebagai developer dan katalisator, baik bagi masyarakat pelaku jasa usaha wisata dan Pemangku Kepentingan. Semuanya mengharapkan kedepan BUMDES Patengan untuk lebih berperan dapat membantu untuk menanggulangi semua kebutuhan
masyarakat pelaku jasa usaha
wisata selain dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke ODTW Situ Patenggang melalui upaya-upaya Promosi baik offline dan Online juga terlengkapinya sarana dan fasilitas penunjang wisata lainnya di dalam kawasan. Tidak hanya itu, masyarakat pelaku usaha jasa wisata situ Patenggang mengharapkan agar BUMDES Patengan menjadi Suplier bagi kebutuhan produk barang Yan biasa ditransaksikan dengan wisatawan di Kios-Kios wisata, termasuk kebutuhan lainnya yaitu Sembilan Bahan Pokok (SEMBAKO) murah dan adanya BUMDES Patengan dapat membantu dari berbagai manfaat dapat menunjang pembangunan tatanan perekonomian nasional sesuai dengan tujuan Pemerintah
PERIJINAN YANG DIMILIKI 1.
Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
2.
Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
3.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
PERMODALAN Guna kelancaran dan berjalannya organisasi BUMDES PATENGAN maka ada beberapa kegiatan usaha yang dilakukan dalam menghimpun dana bagi kegiatan diantaranya: 1.
Membentuk dan mendirikan Unit Usaha
2.
Sumber dana APBDes dan ABPD Kabupaten Bandung
3. Profit Usaha dari Pengelolaan TWA Situ Patenggang
PERMODALAN ASPEK MODAL PENYERTAAN : a.
Jumlah modal penyertaan tercantum pada laporan neraca.
b.
Surat kesepakatan kerjasama Pengelolaan dengan BBKSDA Jawa Barat Resort Wilayah X Situ Patenggang.
PERMOHONAN PINJAMAN a.
Jumlah pinjaman yang diminta
: Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah)
b.
Jangka waktu
: 60 bulan ( 5 tahun )
c.
Penggunaan Pinjaman
: - Untuk modal kerja pengembangan usaha jasa wisata di lokasi DTW TWA Situ Patenggang - Untuk modal Promosi Kawasan DTW TWA Situ Patenggang dan Kawah Cibuni
RENCANA PENGEMBALIAN a.
Jumlah pinjaman uang
: Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh Milyar Rupiah)
b.
Jangka waktu
: 60 bulan ( 5 tahun )
c.
Rencana pengembalian kredit
: Dapat dilihat pada Cash Flow dan Proyeksi Rugi Laba Usaha BUMDES Patengan.
SURAT KETERANGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini kami : 1.
Pengurus -
Ketua
: EDI SURYADI
-
Sekretaris
:
-
Bendahara
:
2.
Komisaris
3.
Pengawas
: ASEP KURNIADI
-
Ketua
:
-
Anggota
: 1. ............................... 2. ...............................
Berdasarkan hasil Rapat Pengurus, Komisaris dan Pengawas pada hari .........., tanggal
....
Desember 2014 telah sepakat menyetujui untuk mengajukan Permohonan Pinjaman Dana kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta sebesar Rp. 10.000.000.000.00 ( Sepuluh Milyar Rupiah ).
