Makalah BUMDes

MAKALAH HUKUM PERUSAHAAN

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

1

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan otonomi daerah telah mengalami kemajuan signifikan terutama  peningkatan standar ekonomi daerah yang mengarah ke modernisasi. Perkembangan tersebut memunculkan berbagai rekayasa sosial. Menurut Roscou Pound, Hukum tidak boleh dibiarkan mengawang dalam konsep-konsep logis analitis ataupun tenggelam dalam ungkapan-ungkapan teknis yuridis yuridis yang terlampau eksklusif. Sebaliknya, hukum itu mesti didaratkan didunia nyata, yaitu dunia sosial yang penuh sesak dengan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang saling  1

 berkaitan.

Pada dasarnya, ‘kondisi awal’struktur suatu masyarakat selalu berada dalam kondisi yang kurang imbang. Ada yang terlalu dominan, dan adapula yang terpinggirkan. Untuk menciptakan dunia yang beradap, ketimpangan structural itu perlu ditata ulang dalam pola keseimbangan yang  proporsional.2  Konsep otonomi daerah merupakan salah satu upaya untuk menata ulang sistim struktur dalam masyarakat terutama ketimpangan yang ada antara hubungan pemerintah pusat dengan daerah yang bersifat sentralistik. Sentralisasi kekuatan ekonomi pada kota-kota besar mengakibatkan terjadinya laju urbanisasi dan sekaligus menciptakan jurang yang besar antara kemajuan kota dan kemisikinan masyarakat pedesaan. Padahal secara factual, eksistensi desa sebagai poros utama pertanian  justru harus dimaksimalkan.kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata d itata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Manfaatnya adalah terbangunnya suatu struktur masyarakat sedemikian rupa hingga secara maksimum mencapai kepuasan akan kebutuhan 3

dengan seminimum mungkin menghindari benturan dan pemborosan.

1

  Bernard L. Tanya,Dkk,Teori Tanya,Dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi(Yogyakarta: Generasi (Yogyakarta: Genta Publishing), 2010, Hal.154 2  Ibid .,Hal.155 .,Hal.155 3   Satjipto Rahardjo,  Ilmu Hukum(Bandung: Hukum(Bandung: Citra Aditya Bakti),2000 Sebagaimana Dikutip Oleh Bernard L. Tanya,Dkk., Ibid  Tanya,Dkk., Ibid . 2

Diundangkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menimbulkan harapan kepada kemajuan Desa untuk meningkatkan peranannya dalam sistim perekonomian. Undang-Undang ini menjadi tonggak revitalisasi eksistensi Desa sebagai satu kekuatan ekonomi dalam aspek  pertanian dan juga sebagai tonggak pergeseran konsentrasi kemajuan ekonomi dari Kota ke Desa. Dahulu, jauh sebelum pengaturan otonomi mencapai bentuknya seperti saat ini,  pengelolaan daerah dipimpin oleh raja-raja dan juga pejabat-pejabat daerah yang ditunjuk oleh  pemerintah colonial kedalam bentuk daerah-daerah swapraja. Dalam Pasal 67 RR(Regelings Reglement) disebutkan:” Sepanjang keadaan mengijinkan, maka rakyat Bumiputera dibiarkan  berada dibawah pimpinan langsung kepala-kepalanya baik yang diangkat oleh Pemerintah maupun yang diakui, berada dibawah pengawasan sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum atau khusus yang telah ditetapkan atau yang akan ditetapkan oleh Gubernur Jenderal.4 Jadi, sejak jaman colonial Belanda memerintah di Tanah Air, upaya me-revitalisasi fungsi daerah-daerah swapraja telah dilakukan. Bentuk Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintahan Desa yang ada saat ini merupakan cerminan dari bentuk upaya peningkatan fungsi daerah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kolonial. Hanya saja masa ini bentuk Pemerintahan Desa telah mulai mengadopsi semangat kekeluargaan yang menjadi cirri khas masyarakat Indonesia. Salah satu upaya untuk revitalisasi peranan Desa dalam sistim perekonomian adalah dimasukkannya Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) kedalam materi muatan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini menjadi dasar kearah pemikiran untuk memajukan Desa sebagai  basis baru kekuatan ekonomi. Akan tetapi keberadaan BUMDes baik dari pengaturan UU maupun dalam aturan pelaksanaannya masih terdapat kekurangan terutama karakternya sebagai  bentuk Badan Usaha. Hal ini dapat dimaklumi karena BUMDes ini masih mencari jati dirinya sebagai salah satu entitas dan corong dari perekonomian masyarakat desa.

4

  B.N Marbun, Otonomi Daerah 1945-2010 Proses&Realita Perkembangan Otda, Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat Ini(Jakarta: Sinar Harapan),2010.,Hal.29 3

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, Penulis merumuskan 3(tiga) Permasalahan utama kedalam suatu Rumusan Masalah yaitu: 1. Bagaimana Pengaturan BUMDes kedalam Peraturan Perundang-Undangan? 2. Bagaimana

bentuk

pertanggungjawaban

Pengurus

BUMDes

dalam

Pengelolaan

BUMDes? 3. Bagaimana Peranan BUMDes dalam sistem perekonomian nasional?

4

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa(BUMDes)

Pasal 213 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan: Ayat (1):” Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan  potensi desa Ayat(2):”Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berpedoman pada  peraturan perundang-undangan Ayat(3):” Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat melakukan  pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan –   pengertian Badan Usaha Milik Desa yaitu:”Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah Lembaga usaha desa yang dikelola oleh mayarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk 5

 berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Lebih lanjut, pengaturan tentang BUMDes diatur dalam Pasal 87 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Yaitu: Ayat(1):” Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes Ayat (2):”BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan Ayat(3):”BUM Desa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5

 Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa(Bumdes)(Departemen Pendidikan Nasional: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembanguna(Pkdsp) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya), 2007.,Hal.4 5

Pasal 88 Ayat(1) Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa Ayat(2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Peraturan Desa 2.2 Badan Hukum

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengenai istilah badan hukum itu  berpendapat sebagai berikut: “ Dalam menerjemahkan zadelijk lichaam menjadi badan hukum, maka lichaam itu benar terjemahannya badan, tetapi hukum sebagai terjemahan  zadelijk   itu salah, karena arti sebenarnya susila. Oleh karena itu istilah  zadelijk lichaam  dewasa ini sinonim dengan rechtsperson, maka lebih baik kita gunakan pengertian itu dengan terjemahan pribadi hukum”.6 Lebih lanjut Tri Budiyono menerangkan…Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang7

Undang ini serta pelaksanaannya.

Utrecht menjelaskan bahwa Badan Hukum(rechtspersoon),  yaitu badan yang menurut hukum berkuasa(berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan, bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta  benar-benar, dalam pergaulan hukum, biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu, dan sebagainya. Yang menjadi penting bagi pergaulan hukum ialah hal badan hukum itu mempunyai kekayaan (vermogen) yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya, yaitu dalam hal badan hukum itu berupa korporasi. Hak-kewajiban badan hukum sama sekali terpisah dari hak-kewajiban anggotanya. Bagi bidang perekonomian, terutama 8

lapangan perdagangan, gejala ini sangat penting.

6

 Chidir Ali, Badan Hukum(Bandung: Alumni),2005.,Hal.17  Tri Budiyono, Hukum Perusahaan(Salatiga: Griya Media),2011.,Hal.57 8  Chidir Ali.,Op.Cit.,Hal.18-19 7

6

BAB III PEMBAHASAN 3.1 Pengaturan BUMDes kedalam Peraturan Perundang-Undangan

Munculnya BUM Des tidak lepas dari semangat otonomi daerah yang muncul pasca reformasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 108 menyebutkan: Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai Badan Usaha sebagaimana diamanatkan pasal 108 ini tidak diperinci secara lebih spesifik dan gaungnya pun tidak semenarik program otonominya. Bahkan hampir ketentuan pasal ini tidak terlaksana. Hal ini dapat dipahami bahwa pasca reformasi,  pemerintah transisi terfokus pada penguatan sistim desentralisasi kedalam wadah otonomi. Fase transisi politik dan periode desentralisasi ekonomi saat ini memang tidak terlalu  jelas bagi segenap pelaku ekonomi di Indonesia. Paket kebijakan desentralisasi ekonomi(dan  politik) yang tertuang dalam undang-undang(UU) Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25/1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah masih menjadi teka teki  besar bagi pertanian Indonesia. Ketika kewenangan telah menjadi demikian besar, ketika masyarakat madani didaerah masih mencari bentuk untuk lebih berperan dalam seluruh tatanan kehidupan ekonomi dan politik, dan ketika sistem control belum terbangun secara baik, 9

kewenangan tidak jarang menjelma menjadi kekuasaan.

Lebih lanjut Bustanul Arifin menjelaskan bahwa selama tiga tahun perjalanan otonomi daerah, pejabat, politisi, dan para elit pelaku ekonomi pusat terus saja melemparkan berita-berita miring tentang ketidaksiapan para pelaku dan perangkat institusi didaerah. Apabila terdapat dialog antara pusat dan daerah(dalam arti sebenarnya, bukan sekedar basa basi) hal itupun tidak lebih dari sekadar tindakan ad hoc  penyelesaian masalah sesaat alias”pemadam kebakaran” ditingkat permukaan tanpa menyentuh esensi akar masalahnya yang sebenarnya. Akibatnya

9

 Bustanul Arifin, Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia(Jakarta: Kompas),2004.,Hal.11-12

7

adalah terlalu banyak penyimpangan administrative(baca:korupsi) yang terjadi didaerah dan 10

terakselerasi pada masa transisi pelaksanaan otonomi daerah selama tiga tahun t erakhir. Uraian

diatas sedikit banyak menguak beberapa aspek kegagalan pelaksanaan UU

 Nomor 22 Tahun 1999. Kegagalan tersebut berakibat langsung te rhadap pelaksanaan amanat UU  No.22 Tahun 1999 terutama sebagaimana dalam pembahasan makalah ini adalah pelaksanaan  badan usaha milik desa. Sukses atau tidaknya pelaksaan suatu undang-undang sedikit banyak dipengaruhi kondisi  perpolitikan. Semakin tidak pasti kondisi perpolitikan maka efektivitas pelaksanaan suatu aturan kemungkinan besar akan berkurang. Hal ini dapat dimengerti karena pasca reformasi, kondisi  perpolitikan kita carut marut. Efek ini juga berimbas pada tertatih-tatihnya upaya pembentukan  badan usaha milik desa secara nyata. Sebelum diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, Pembentukan badan usaha milik desa ini juga berdasarkan pada Permendagri nomor 39 tahun 2010 pada bab II Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pe-ngelolaan bumdes. Selanjutnya pemerintah desa membentuk bumdes dengan peraturan desa yang berpedoman pada 11

 peraturan daerah.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

10

 Ibid .,Hal.12  Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang) Oleh Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo  Jurnal  Administrasi Publik (Jap), Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076 | 1069 11

8

Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.12 Saat ini dengan diundangkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa, diharapkan pelaksanaan dan pembentukan BUMDes semakin menemukan coraknya dan eksistensinya. Jika diperhatikan, karena UU ini masih baru, kemungkinan besar akan membutuhkan waktu untuk pelaksanaannya. Tetapi karena sejak lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dimana telah dilakukan kajian-kajian mengenai badan usaha milik desa ini maka sejak diundangkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 ini pendirian BUMDes akan semakin nyata.

3.2

Bentuk Pertanggungjawaban Pengurus BUMDes Dalam Pengelolaan BUMDes

Membicarakan masalah aspek pertanggungjawaban tidak dapat dipisahkan dari sifat atau natur dari suatu subjek hukum. Sedangkan pembahasan subjek hukum harus dilihat dari 2 macam subjek hukum yaitu manusia pribadi dan badan hukum. Dengan mengetahui macam subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban tersebut, kita dapat menganalisa mengenai bagaimana  bentuk pertanggungjawaban subjek hukum tersebut. Sebagai suatu badan usaha, perlu mengetahui bagaimana sifat dan karakter dari BUMDes tersebut. Dalam UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 213 ayat(1) disebutkan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuia dengan kebutuhan dan  potensi desa. Substansi UU ini menegaskan tentang janji pemenuhan permintaan(demand compliance scenario) dalam konteks pembangunan tingkat desa. Logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan

dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif (user owned, user benefited and user controlled), transparansi, emansipatif, akuntabel, dan susitanabel dengan mekanisme member-base  dan  self-help. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa 13

 pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara professional dan mandiri.

12 13

 Penjelasan Umum UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  Panduan BUMDes Depdiknas, Op.Cit. 9

Sementara timbul pertanyaan, bagaimana bentuk badan usaha milik desa ini, apakah  berbentuk Perseroan Terbatas, yayasan atau koperasi(badan hukum) atau CV, Firma(Bukan  badan hukum). Pertanyaan ini perlu ditelusuri asal muasal munculnya BUMDes ini. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan –   pengertian Badan Usaha Milik Desa yaitu:”Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) adalah Lembaga usaha desa yang dikelola oleh mayarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk 14

 berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Lebih lanjut, pengaturan tentang BUMDes diatur dalam Pasal 87 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Yaitu: Ayat(1):” Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes Ayat (2):”BUM Desa dikelola dengan semangat keke luargaan dan kegotongroyongan Ayat(3):”BUM Desa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 88 Ayat(1) Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa Ayat(2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Peraturan Desa Menurut ketentuan undang-undang, eksistensi badan hukum di Indonesia diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu: a. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah(penguasa Negara) Untuk kepentingan Negara dalam menjalankan pemerintahan 14

 Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa(Bumdes)(Departemen Pendidikan Nasional: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembanguna(Pkdsp) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya), 2007.,Hal.4 10

 b. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah(penguasa Negara) Umumnya bertujuan memperoleh keuntungan atau kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha tertentu, seperti perseroan terbatas dan koperasi. c. Badn hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal Badan hukum tersebut, seperti yayasan pendidikan, yayasan sosial, yayasan 15

keagamaan, dan yayasan kemanusiaan(pasal 1653 KUHPerdata).

Berdasarkan klasifikasi tersebut, tampaknya BUMDes berada pada klasifikasi pertama yaitu Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah(penguasa Negara) Untuk kepentingan  Negara dalam menjalankan pemerintahan. Jika diurut dari proses lahirnya BUMDes dapat diketahui bahwa terakhir BUMDes diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Sebagai amanat UU, maka BUMDes ini memiliki payung hukum berdasarkan UU. Chidir Ali mengatakan bahwa Badan Hukum yang dibentuk oleh pemerintah(penguasa  Negara) adalah badan hukum publik yang sengaja diadakan o leh pemerintah untuk kepentingan  Negara, seperti lembaga-lembaga Negara, Departemen Pemerintahan, Daerah Otonom, Badan Usaha Milik Negara(BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah(BUMD). Badan hukum ini lazim disebut badan hukum publik. Badan hukum publik dibentuk oleh pemerintah melalui undangundang, atau peraturan pemerintah.

16

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa BUMDes merupakan badan hukum  publik. Keberadaannya lahir lewat peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, dalam aspek  pertanggungjawaban pengurusnya semestinya lebih mendekati pada sistem pertanggungjawaban direksi dalam suatu perseroan terbatas. Hanya saja, identitas dari BUMDes ini masih bias. Dalam penjelasan Pasal 87 ayat(1) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa disebutkan”BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV,atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Des merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk

15 16

 Chidir Ali.,Op.Cit .,Hal.24-25  Ibid .,hal.25 11

memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Des juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan  jasa, perdagangan, dan pengembangan ekono mi lainnya. Untuk lebih spesifik, perlu diketahui karakteristik dari BUMDes terhadap lembaga ekonomi lainnya. Perbedaan itu antara lain: 1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan d ikelola secara bersama 2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat(49%)melalui penyertaan modal (saham atau andil) 3. Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dar i budaya local (local wisdom) 4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar 5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota(penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa(village policy) 6. Difasilitasi oleh pemerintah, pemprov, pemkab, dan pemdes 17

7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama(pemdes, BPD, anggota).

Jika dilihat dari karakteristik ini, sistem pertanggungjawaban pengurus BUMDes hampir menyerupai sistem pertanggungjawaban pengurus dalam suatu koperasi. Akan tetapi mekanismenya tetap memiliki karakteristik tersendiri yang tidak dapat dipersamakan dengan koperasi. Dilihat dari alurnya: PemDes, BPD dan Anggota bertindak seolah-olah sebagai Dewan Komisaris yang melakukan fungsi pengawasan terhadap operasionalisasi BUMDes. Sebagai salah satu badan usaha, pada BUMDes ada Desa dan masyarakat yang bertindak sebagai pemegang saham. Desa sebagai pemegang saham mayoritas. Dengan saham 51% tersebut desa memiliki hak control dan hak suara lebih besar dari pemegang saham lain yaitu masyarakat. Hal ini dimungkinkan supaya desa tetap memiliki kekuatan atau posisi tawar dalam mengarahkan usaha

BUMDes sesuai dengan jiwa kegotongroyongan dan semangat

kekeluargaan. Pertanggungjawaban pengurus BUMdes dilakukan dalam wadah rapat permusyawaratan yang dihadiri oleh Pemerintah desa, BPD dan anggota. Keterangan mengenai siapa yang dimaksud anggota disini tidak jelas. Tetapi jika mengikuti ketentuan besaran kepemilikan saham atau andil dimana 49% saham atau andil dapat dipegang oleh masyarakat, maka kemungkinan

17

  Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa(Bumdes)(Departemen Pendidikan  Nasional.,Op.Cit .,Hal.4-5 12

 besar anggota disini ditujukan kepada masyarakat yang mengambil saham atau andil pada BUMDes ini. Karakteristik BUMDes yang berbeda dengan bentuk badan usaha lain dipertegas dalam  penjelasan Pasal 87 ayat(1)

UU Nomor 6 Tahun 2014

yang menyatakan bahwa:

“BUMDes dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi  juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUMDes mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.(garis bawah dari Penulis). Penjelasan Pasal 87 diatas menjelaskan bagaimana status atau bentuk dari BUMDes tersebut. Penulis berpendapat bahwa kalimat:” Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUMDes mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”  menunjukkan bahwa BUMDes merupakan

badan usaha yang sifat dan karakteristiknya masih mengadopsi sifat-sifat dari

 beberapa bentuk badan usaha yang berbadan hukum yang telah eksis sebelumnya dalam  peraturan perundang-undangan seperti Perseroan Terbatas, yayasan dan koperasi. Ketika BUMDes telah beroperasi dan mengalami kestabilan usaha maka bentuknya dapat mengalami perubahan dengan mengikuti dari bentuk-bentuk badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini pula yang membuat sifat atau natur dari BUMDes ini menjadi bias(banci) karena karakteristiknya mengikuti sifat dan karakteristik dari beberapa bentuk badan usaha yang berbadan hukum.

3.3 Peranan BUMDes dalam sistem perekonomian nasional

Sejak Jeremy Bentham mengukuhkan teori individualisme utilitarian yang menekankan  pentingnya kebahagiaan terbesar bagi umat manusia, arah pemikiran ini mengalami pergerakan yang fenomenal dimana arah dan orientasi umat manusia untuk mencari kesenangan diri semakin

13

 besar. Menurut Bentham, tiap manusia sibuk dengan suka duka sendiri, atau dengan kepentingannya sendiri.18 S. Prakash Sinha sebagaimana dikutip oleh Bernard L. Tanya, dkk   menegaskan kembali filsafat Jeremy Bentham dengan mengatakan:”Hukum harus mengusahakan kebahagiaan maksimum bagi tiap-tiap orang. Inilah standar etik dan yuridis dalam kehidupan sosial. Hak-hak 19

individu harus dilindungi dalam kerangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Kebebasan yang dharapkan Bentham dalam upaya mengupayakan pencapaian dalam rangka kemakmuran diri dinyatakan dalam postulatnya berikut ini: 1. Pertama, setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan bertindak sesuai dengan nilainilai yang diperlukan untuk dapat tetap bertahan hidup(survive); 2. Kedua, setiap orang mempunyai hak untuk dengan sebebas-bebasnya berpikir dan  bertindak sesuai dengan apa yang dianggapnya terbaik untuk survive; 3. Ketiga, setiap orang berhak untuk bekerja keras sesuai dengan nilai-nilai yang dipilihnya sendiri dan memiliki serta menikmati hasil-hasilnya; 4. Ke-empat, setiap orang berhak untuk hidup bagi kepentingan dirinya sendiri dan 20

 berupaya untuk mewujudkan cita-citanya sendiri.

Apa yang dirumuskan oleh Bentham dalam teorinya tersebut merupakan himbauan kepada umat manusia untuk mengejar kepuasan diri dan kemampanan atau dengan kata lain usaha untuk memperbaiki taraf kehidupan setiap individu. Apabila ditarik kedalam lingkup keadaan perkonomian pedesaan yang mengalami ketertinggalan dibanding kemajuan kota yang begitu pesat, tampaknya pandangan Bentham ini dapat dijadikan satu dasar filosofis untuk melakukan suatu gerakan untuk memajukan desa kearah yang lebih baik dengan peningkatan standar kehidupan masyarakat desa kearah yang lebih baik. Ekonomi pedesaan adalah ekonomi rakyat kecil yang sumber dayanya masih rendah dan kegiatan ekonominya tidak terorganisasi dan lebih bersifat perorangan atau per keluarga dan

18

 Bernard L. Tanya, dkk.,Op.Cit .,hal.91  Ibid. 20  Ibid .,hal.92-93 19

14

tidak terikat dengan berbagai peraturan, seperti peraturan perburuhan, jam kerja, dan sebagainya. Begitu juga pelakunya bisa pria, wanita, bisa orang tua, orang muda, dan anak-anak sekalipun.21 Lebih lanjut Jusuf Suit, dkk  mengatakan:” Ibarat berpacu lari, Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang telah jauh tertinggal dibidang industri, jadi kurang bijaksana rasanya kalau kita langsung terjun ke industrialisasi dalam membangun Negara ini karena sector yang akan dikejar itu tidak sedang berhenti, tetapi semakin kencang berlari. Oleh karena itu, lebih baik kita memilih sector lain yang lebih strategis, yaitu sektor pertanian dan pertambangan Karena Indonesia memiliki tanah yang cukup luas dan subur, disamping memiliki kekayaan alam berupa  barang-barang tambang dan sumber daya alam lainnya. Sektor strategis Indonesia adalah sektor  pertanian terutama beras dan bahan-bahan pangan lainnya, yaitu tergolong sektor yang menguntungkan, pemberian alam, dan tidak terlalu banyak membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas.22 Kondisi dan fakta-fakta yang digambarkan dalam uraian diatas merupakan kondisi atau gambaran secara garis besar betapa keadaan perekonomian kita mengalami keterlambatan untuk mengejar kemajuan kearah industrialisasi. Sementara Indonesia masih memiliki begitu banyak sektor strategis yang bisa dibidik dan dikembangkan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat banyak. Upaya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan itu disambut oleh Pemerintah dengan melakukan pembenahan-pembenahan yang salah satunya adalah melakukan de-regulasi untuk menguatkan payung hukum dalam mencapai kemajuan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat khususnya masyarakat desa. Salah satu upaya de-regulasi tersebut adalah diundangkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa sebagai upaya untuk menjemput bola. Diundangkannya UU ini semakin mengukuhkan kembali posisi BUMDes yang dalam peraturan-peraturan perundangundangan sebelumnya mengalami mati suri dan hampir dikatakan gagal. Tentunya dengan 21

  Jusuf Suit, Almasdi&Yudefri Yusuf,  Pemberdayaan Potensi Ekonomi Pedesaan Dalam Pembangunan  Nasional (Bogor: IPB Press),2012.,hal.25. senada dengan pemikiran Jusuf Suit dkk, Prof Sumitro Djojohadikoesoemo sebagaimana dikutip oleh S.M.P Tjondronegoro”  Desa Restrospeksi ke -1800 Menuju Prospek 2030 dalam kumpulan makalah yang berjudul  Menuju Desa 2030(Bogor:CrestPent Press), 2011.,hal.39 mengatakan:”Dalam merencanakan program industrialisasi, masih juga bertumpuan pada hasil sector pertanian dan untuk menunjang sector pertanian secara mandiri.  Lebih lanjut   S.M.P Tjondronegoro mengatakan:”Prospek untuk desa-desa kita yang beraneka ragam dan pada umumnya masih dirundung kemiskinan, karena sector pertanian dengan berbagai masalah agrarian tidak dipahami sebagai sector mendasar untuk menuju kemandirian bangsa dan negara. Op.Cit .,hal.41 22  Ibid ..hal.36 15

 pengaturan yang baru ini, BUMDes dapat memperlihatkan peranannya dalam mengupayakan  peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Usaha de-regulasi ini dapat dikatakan sebagai respon terhadap kekurangan dan bahkan kegagalan pelaksanaan BUMDes pada masa-masa lalu. Philippe Nonet dan Philip Selznick mengatakan bahwa:”Teori hukum tidaklah buta terhadap konsekuensi sosial dan tidak pula kebal dari pengaruh sosial. Dimana kita mencari landasan-landasan hukum, pengertian yang kita buat tentang proses hukum, pengertian yang kita buat tentang proses hukum, dan dimana kita menempatkan hukum dalam masyarakat-semuanya sangat mempengaruhi bentuk komunitas 23

 politik dan jangkauan aspirasi-aspirasi sosial.

Lebih lanjut Philippe Nonet dan Philip Selznick menegaskan bahwa…dampak jangka  panjangnya adalah untuk membangun didalam tertib hukum sebuah dinamika perubahan, dan untuk membangkitkan harapan-harapan bahwa hukum merespon secara fleksibel masalahmasalah dan tuntutan-tuntutan baru. Muncullah sebuah visi, dan suatu kemungkinan dirasakan, akan sebuah tertib hukum yang responsive, yang lebih terbuka terhadap pengaruh sosial dan 24

yang lebih efektif dalam menangani permasalahan sosial.

 Nonet dan Selznick memiliki alasan karena kondisi hukum dan politik akan  berkonsekuensi logis terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil dalam merespon suatu keadaan hukum yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Hal ini akan menjadikan hukum eksis untuk dirinya sendiri dan tidak memiliki pengaruh apapun dalam merespon permasalahan yang muncul ditengah kehidupan sosial. Hal ini membuat hukum menjadi mandul. Hukum tidak lagi bisa diandalkan sebagai alat perubahan dan sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif.25  Atas alasan tersebut, Satjipto Rahardjo membuat satu kritik terhadap hukum dengan satu kalimatnya yang menarik yaitu:”Pemikiran hukum perlu kembali  pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia.26

23

 Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif (Bandung: Nusa Media),2011.,hal.3  Ibid .,hal.81-82 25  Philipe Nonet dan Philip Selznick dalam Bernard L. Tanya, dkk, Op.Cit .hal.204. Pendapat Nonet dan Selznick ini hampir sama dengan pendapat Llewellin sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah dalam bukunya  Filsafat, Teori&Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan  Bermartabat (Jakarta: RajaGrafindo),2012.,hal. 126 mengatakan bahwa:”Tujuan hukum harus senantiasa dikaitkan dengan tujuan masyarakat dimana hukum itu berada. Masyarakat merupakan proses yang terus menerus berubah secara berkesinambungan, dan olehnya itu perubahan hukum pun merupakan suatu hal yang esensial. 26  Ibid .,hal.212 24

16

Pendapat para pakar hukum tersebut menjadi dasar pijakan bagaimana membuat hukum itu benar-benar memiliki kiprah dalam menjawab perubahan-perubahan sosial dimasyarakat atau dengan meminjam istilah Roscou Pound dengan cara “merekayasa”(engineering) kondisi sosial yang amburadul dengan menghadirkan hukum sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial tersebut. sehingga peranan hukum semakin dirasakan kehadirannya oleh manusia sebagai  pengguna hukum itu sendiri bukan hukum yang harus menjadi majikan tetapi manusia dapat menggunakan hukum itu untuk mencapai standar kehidupannya yang lebih baik. Sebagai gambaran mengenai kondisi perekonomian desa yang mengalami ketidakpastian, 27

Sjamsoe’oed Sadjad mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: “Petani dengan mentalitas industrial mengelola usahanya saya harapkan bisa merombak  pemikiran petani yang saat ini berproduksi tanpa target yang jelas, tanpa berorientasi pada kontinuitas produk, tanpa berorientasi pada kualitas, dan target yang dihasilkan. Mentalitas”apa adanya, terserah nanti” harus bisa dirombak menjadi industri. Semua produk apa itu padi, sayuran, buah-buahan, palawija, coklat, kopi harus masuk pasar. Proses industri itu mencakup dua alternative ialah” processing”,  dan conditioning . Disebut processing kalau produk akhir industri berbeda dari bahan mentahnya, sedangkan disebut conditioning kalau produk akhirnya tidak berubah. Benih adalah contoh industrial conditioning demikian juga sayuran yang dibersihkan, dipilah, dikemas, disimpan untuk dipasarkan. Tidak seperti saat ini apa yang dilakukan petani terhadap produk usahataninya sama sekali tidak mengundang unsur industrial. Proses industri itu harus menjadi target petani dan industr i itu harus ada di pedesaan. O leh karena itu desa juga harus menjadi desa industri. Kalau pemerintah memiliki “commitment”  untuk membangun desa”political will”-nya harus difokuskan pada pembangunan agropolitik yang membawa desa menjadi desa industri  berbasis pertanian industri. Mentalitas industri juga harus dididikkan pada segenap warga desa. Dengan demikian ada univalensi antara desa dan pertanian. Keduanya agar bereaksi dan menghasilkan produk maka harus bervalensi sama. Membangun desa juga berarti membangun  pertanian, begitu sebaliknya. Produk dari reaksi itu ialah desa industri yang akan menghasilkan nilai tambah bagi desa dan warganya. Dengan sendirinya, bagi petaninya. Dengan orientasi pada

27

“Menuju Desa 2030”Sjamsoe’oed Sadjad,Pembangunan Desa Industri Bebasis Pertanian Industri Sampai Tahun 2030 17

menghasilkan nilai tambah itu, warga akan menjadi lebih progresif, kreatif, dinamis semua dimanfaatkan didesa.28 Kondisi-kondisi dan peluang bisnis untuk mencapai industrialisasi dikawasan pedesaan ini menjadi peluang terbesar yang dapat diakomodasi oleh BUMDes. Sehingga dengan keberadaan BUMDes, semua potensi bisnis yang tidak tergarap yang berbasis industri pertanian dapat ditangkap dan dijadikan peluang bisnis oleh BUMDes. Kapasitasnya sebagai badan usaha yang dapat bergerak di segmen pertanian dimana mata pencaharian masyarakat desa adalah  petani adalah satu modal besar yang akan menentukan arah perkonomian desa kearah yang lebih  baik. Meminjam istilah Roscou Pound, dengan hadirnya BUMDes, diharapkan perekonomian desa dapat direkayasa sedemikian rupa untuk menjadi trend setter perekonomian nasional  berbasis pertanian. Hal ini dimungkinkan apabila BUMDes ini benar-benar diberikan tempat untuk melakukan kiprahnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

28

 Ibid 18

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

1. Berdasarkan uraian dan analisa diatas, Penulis menarik kesimpulan, sebagai berikut: a. Pengaturan BUMDes telah ada sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, kemudian berturut-turut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan

di

Daerah,

Undang-Undang

Nomor

5

Tahun

1979

tentang

Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan secara tersendiri dilakukan melalui diundangkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.  b. Berdasarkan

karakteristiknya

sistem

pertanggungjawaban

pengurus

BUMDes

menyerupai sistem pertanggungjawaban pengurus dalam suatu koperasi. Akan tetapi mekanismenya tetap memiliki karakteristik tersendiri yang tidak dapat dipersamakan dengan koperasi. Berdasarkan alurnya, pertanggungjawaban pengurus BUMDes dilakukan kepada PemDes, BPD dan Anggota dalam wadah rapat permusyawaratan dimana ketigannya bertindak seolah-olah sebagai Dewan Komisaris yang melakukan fungsi pengawasan terhadap operasionalisasi BUMDes. c. Sebagai salah satu badan usaha, BUMDes berperan penting terhadap perkembangan dan kemajuan perekonomian ditingkat desa sebagai basis industri pertanian. Kehadiran BUMDes dapat menjadi alat rekayasa sosial bidang kesejahteraan yang akan berfungsi untuk merekayasa taraf kehidupan masyarakat desa yang mengalami stagnasi kearah progress kesejahteraan masyarakatnya yang lebih baik. 2. Berdasarkan

kesimpulan

diatas,

Penulis

menyarankan

supaya

standar

bentuk

 pertanggungjawaban Pengurus BUMDes harus ditetapkan secara detail dan terstruktur untuk menghindari penyalahgunaan bahkan kekosongan hukum yang akan membuka peluang terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pengurus BUMDes 19

DAFTAR PUSTAKA BUKU

Ali, Chidir, Badan Hukum(Bandung: Alumni),2005 Arifin, Bustanul, Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia(Jakarta: Kompas),2004 Budiyono, Tri, Hukum Perusahaan(Salatiga: Griya Media),2011 Marbun, B.N, Otonomi Daerah 1945-2010 Proses&Realita Perkembangan Otda, Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat Ini(Jakarta: Sinar Harapan),2010  Nonet, Philippe dan Philip Selznick, Hukum Responsif (Bandung: Nusa Media),2011 Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah dalam bukunya  Filsafat, Teori&Ilmu Hukum  Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat (Jakarta: RajaGrafindo),2012 Suit, Jusuf, Almasdi&Yudefri Yusuf,  Pemberdayaan Potensi Ekonomi Pedesaan Dalam  Pembangunan Nasional (Bogor: IPB Press),2012 Tanya,

Bernard L.,Dkk,Teori Hukum Strategi Tertib Generasi(Yogyakarta: Genta Publishing), 2010

Manusia

Lintas

Ruang

Dan

Tjondronegoro, S.M.P”  Desa Restrospeksi ke-1800 Menuju Prospek 2030 kumpulan makalah  Menuju Desa 2030(Bogor:CrestPent Press), 2011

JURNAL

Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa(Bumdes)(Departemen Pendidikan Nasional: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembanguna(PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya), 2007 Ramadana, Coristya Berlian, Heru Ribawanto, Suwondo,”Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)”, Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 1, No. 6, Hal. 10681076 | 1069 UNDANG-UNDANG

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

20