DAFTAR TABEL PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009
TABEL 1
Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Rasio Beban Tanggungan, Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 4
Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berusia 10 Tahun Ke Atas Diperinci Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 5
Persentase Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Melek Huruf Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 6
Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi dan Balita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 7
Jumlah Kematian Ibu Maternal Menurut Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 8
Jumlah Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas dan Rasio Korban Luka dan Meninggal Terhadap Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 9
AFP Rate, % TB Paru Sembuh, Se mbuh, dan Pneumonia Pn eumonia Balita B alita di Tangani Tang ani Provinsi Jawa J awa Tengah Tahun 2009
TABEL 10
HIV/AIDS HIV/AIDS Ditangani, Infeksi Menular Seksual Diobati, dan DBD Ditangani Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 11
Persentase Penderita Malaria Diobati Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 12
Persentase Persentase Penderita Kusta Selesai Berobat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 13
Kasus Penyakit Filaria Ditangani Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 14
Jumlah Kasus dan Angka Kesakitan Penyakit Menular Yang Dapat D icegah Dengan Imunisasi (PD3I) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 15
Cakupan Kunjungan Neonatus, Bayi dan Bayi BBLR Yang Ditangani Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 16
Jumlah Kecamatan Rawan Gizi dan Status Gizi Bayi dan B alita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 17
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4, Ibu Hamil Risti dan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan dan Ibu Nifas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 18
Cakupan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Balita, Pemeriksaan Kesehatan Siswa SD/SMP/SMU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 19
Jumlah PUS, Peserta KB, Peserta KB Baru, dan KB Aktif, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 20
Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi Kontrasepsi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 21
Pelayanan KB Baru Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 22
Persentase Cakupan Desa/Kelurahan UCI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 23
Persentase Cakupan Imunisasi Bayi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 24
Cakupan Bayi, Balita, dan Bumil Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 25
Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Fe 1, Fe 3, dan Ibu Nifas mendapat vitamin A Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 26
Jumlah WUS dengan Status Imunisasi TT Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007
TABEL 27
% Akses Ketersediaan Darah untuk Ibu Hamil dan Neonatus yang dirujuk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 28
Jumlah dan Persentase Ibu Hamil dan Neonatus Risiko Tinggi/Komplikasi Ditangani Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 29
Persentase Sarana Kesehatan Dengan Kemampuan Gawat Darurat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 30
Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Terkena KLB Yang Ditangani < 24 Jam Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 31
Jumlah Penderita dan Kematian, CFR, KLB menurut jenis KLB, Jumlah Kecamatan, dan Jumlah Desa Yang Terserang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 32
Jumlah Bayi Yang Diberi ASI Eksklusif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 33
Persentase Desa/Kelurahan Dengan Garam Beryodium Yang Baik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 34
Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 35
Jumlah Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 36
Penduduk Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 37
Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan JPKMM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 38
Persentase Pelayanan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Formal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 39
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra Usila dan Usila Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 40
Cakupan Wanita Usia Subur Mendapat Kapsul Yodium Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 41
Persentase Darah Donor Diskrining terhadap HIV-AIDS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 42
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan, Rawat Inap, Pelayanan Gangguan Jiwa di Sarana Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 43
Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Menurut Kemampuan Labkes dan Memiliki 4 Spesialis Dasar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 44
Ketersediaan Obat sesuai dengan Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Dasar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 45
Persentase Rumah Tangga Sehat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 46
Jumlah dan Persentase Posyandu Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 47
Persentase Rumah sehat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 48
Persentase Keluarga Memiliki Akses Air Bersih Provinsi Jawa Tengah tahun 2009
TABEL 49
Keluarga Dengan Kepemilikan Sarana Sanitasi Dasar Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa
TABEL 21
Pelayanan KB Baru Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 22
Persentase Cakupan Desa/Kelurahan UCI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 23
Persentase Cakupan Imunisasi Bayi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 24
Cakupan Bayi, Balita, dan Bumil Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 25
Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Fe 1, Fe 3, dan Ibu Nifas mendapat vitamin A Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 26
Jumlah WUS dengan Status Imunisasi TT Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007
TABEL 27
% Akses Ketersediaan Darah untuk Ibu Hamil dan Neonatus yang dirujuk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 28
Jumlah dan Persentase Ibu Hamil dan Neonatus Risiko Tinggi/Komplikasi Ditangani Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 29
Persentase Sarana Kesehatan Dengan Kemampuan Gawat Darurat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 30
Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Terkena KLB Yang Ditangani < 24 Jam Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 31
Jumlah Penderita dan Kematian, CFR, KLB menurut jenis KLB, Jumlah Kecamatan, dan Jumlah Desa Yang Terserang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 32
Jumlah Bayi Yang Diberi ASI Eksklusif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 33
Persentase Desa/Kelurahan Dengan Garam Beryodium Yang Baik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 34
Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 35
Jumlah Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 36
Penduduk Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 37
Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan JPKMM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 38
Persentase Pelayanan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Formal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 39
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra Usila dan Usila Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 40
Cakupan Wanita Usia Subur Mendapat Kapsul Yodium Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 41
Persentase Darah Donor Diskrining terhadap HIV-AIDS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 42
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan, Rawat Inap, Pelayanan Gangguan Jiwa di Sarana Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 43
Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Menurut Kemampuan Labkes dan Memiliki 4 Spesialis Dasar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 44
Ketersediaan Obat sesuai dengan Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Dasar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 45
Persentase Rumah Tangga Sehat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 46
Jumlah dan Persentase Posyandu Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 47
Persentase Rumah sehat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 48
Persentase Keluarga Memiliki Akses Air Bersih Provinsi Jawa Tengah tahun 2009
TABEL 49
Keluarga Dengan Kepemilikan Sarana Sanitasi Dasar Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa
Tengah tahun 2009 TABEL 50
Persentase Persentase Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan (TUPM) S ehat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 51
Persentase Persentase Institusi Dibina Kesehatan Lingkungannya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 52
Persentase Rumah/Bangunan Yang Diperiksa Jentik Nyamuk Aedes dan Persentase Rumah/Bangunan Bebas Jentik Nyamuk Aedes Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 53
Persebaran Persebaran Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja P rovinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 54
Jumlah Tenaga Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 55
Jumlah Tenaga Medis di Sarana Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 56
Jumlah Tenaga Kefarmasian Kefarmasian di Sarana Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 57
Jumlah Tenaga Keperawatan Keperawatan di Sarana Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 58
Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat Masyarakat Provinsi Jawa Tengah tahun 2009
TABEL 59
Jumlah Tenaga Teknisi Medis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 60
Anggaran Kesehatan Keseha tan Kabupaten/Kota Kabupaten/K ota Provinsi Jawa Jaw a Tengah Tahun 2009
TABEL 61
Jumlah sarana Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 62
Upaya Kesehatan Bersumberdaya Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 63
Indikator Indikator Pelayanan Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 64
Kasus Penyakit Tidak Menular Menular di P uskesmas dan Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 65
Penyuluhan Penyuluhan Pencegahan, Penaggulangan, dan Penyalahgunaan Penyalahgunaan NAPZA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 66
Persentase Persentase Penulisan Resep Obat Generik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 67
Jumlah dan Persentase Ibu Hamil Risiko Tinggi Dirujuk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 68
Jumlah Keluarga Sadar Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 69
Kebutuhan, Kebutuhan, Pengadaan, Ketersediaan Obat Esensial dan Obat Generik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 70
Kebutuhan, Kebutuhan, Pengadaan, Ketersediaan Obat Narkotika dan Psikotropika Psikotropika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
TABEL 71
Pemeriksaan Kesehatan Siswa TK, SLTP, SLTA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
A. LATAR BELAKANG alam mewujudkan Jawa Tengah Sehat 2010, Pembangunan Kesehatan di Jawa Tengah tidak dapat dilakukan sendiri oleh aparat pemerintah di sektor kesehatan, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama melibatkan peran serta swasta dan masyarakat. Segala upaya kesehatan yang dilakukan baik oleh sektor kesehatan dan non kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan upaya mengatasi masalah kesehatan perlu dicatat dan dikelola dengan baik dalam suatu system informasi kesehatan. Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang evidence based diarahkan untuk penyediaan data dan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, untuk itu peran data dan informasi kesehatan menjadi sangat penting dan makin terasa dibutuhkan dalam manajemen kesehatan yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan di semua tingkat administrasi pelayanan kesehatan. Kebutuhan data dan informasi kesehatan dari hari ke hari semakin meningkat. Masyarakat semakin peduli dengan situasi kesehatan dan hasil pembangunan kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah terutama terhadap masalah-masalah kesehatan yang berhubungan langsung dengan kesehatan mereka, sebab kesehatan menyangkut hajat hidup masyarakat luas dan semua orang butuh untuk sehat. Kepedulian masyarakat akan informasi kesehatan ini memberikan nilai positif bagi pembangunan kesehatan itu sendiri. Untuk itu pihak pengelola program harus bisa menyediakan dan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat yang dikemas secara baik, sederhana, informatif, dan tepat waktu. Profil kesehatan hanyalah salah satu produk dari Sistem Informasi Kesehatan yang penyusunan dan penyajiannya dibuat sesederhana mungkin tetapi informative, untuk dipakai sebagai alat tolok ukur kemajuan pembangunan kesehatan di Jawa Tengah sekaligus juga sebagai bahan evaluasi program-program kesehatan dalam upaya mewujudkan Jawa Tengah Sehat 2010 . Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah adalah
gambaran situasi kesehatan yang memuat berbagai data tentang situasi dan hasil pembangunan kesehatan selama satu tahun. Data dan informasi Buku Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah merupakan buku statistik kesehatan untuk menggambarkan situasi dan kondisi kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Profil Kesehatan Provinsi ini berisi data/informasi yang menggambarkan derajat kesehatan, sumber daya kesehatan, dan capaian indikator hasil pembangunan kesehatan di Provinsii Jawa Tengah selama satu tahun.
B.
SISTEMATIKA PENYAJIAN Adapun sistematika penyajian Profil Kesehatan adalah sebagai berikut : BAB 1: PENDAHULUAN Bab ini berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan Profil Kesehatan dan sistematika dari penyajiannya. BAB 2: GAMBARAN UMUM Bab ini menyajikan tentang gambaran umum kabupaten/kota. Selain uraian tentang letak geografis, administratif, dan informasi umum lainnya, bab ini juga mengulas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan dan faktor-faktor lainnya misal kependudukan, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan lingkungan. BAB 3: SITUASI DERAJAT KESEHATAN Bab ini berisi uraian tentang indikator mengenai angka kematian, angka kesakitan, dan angka status gizi masyarakat. BAB 4: SITUASI UPAYA KESEHATAN Bab ini menguraikan tentang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang, pemberantasan penyakit menular, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, perbaikan gizi masyarakat, pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan, pelayanan kesehatan dalam situasi bencana. Upaya pelayanan kesehatan yang diuraikan dalam bab ini juga mengakomodir indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM-BK) serta upaya pelayanan kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota. BAB 5: SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN Bab ini menguraikan tentang sarana kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan kesehatan dan sumber daya kesehatan lainnya.
BAB 6: KESIMPULAN Bab ini diisi dengan sajian tentang hal-hal penting yang perlu disimak dan ditelaah lebih lanjut dari profil kesehatan kabupaten/kota di tahun yang bersangkutan. Selain keberhasilan-keberhasilan yang perlu dicatat, bab ini juga mengemukakan hal-hal yang dianggap masih kurang dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan. LAMPIRAN Pada lampiran ini berisi resume/angka pencapaian kabupaten/kota dan 71 tabel data yang merupakan gabungan Tabel Indikator Kabupaten Sehat dan Indikator pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Profil Kesehatan dapat disajikan dalam bentuk tercetak (berupa buku) atau dalam bentuk lain (disket, cd-rom, tampilan di situs internet, dan lain-lain).
A. KEADAAN GEOGRAFI rovinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak cukup strategis karena berada diantara dua provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Provinsi Jawa Tengah sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur, sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Letaknya antara 5 °40' 8°30' lintang selatan dan antara 108 °30' - 111°30' bujur timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar 32.544,12 km², secara administratif terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota, yang tersebar menjadi 573 kecamatan dan 8.576 desa/kelurahan. Wilayah terluas adalah Kabupaten Cilacap dengan luas 2.138,51 km², atau sekitar 6,57% dari luas total Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Kota Magelang merupakan wilayah yang luasnya paling kecil di Jawa Tengah, yaitu seluas 18,12 km². Secara topografi, wilayah di Jawa Tengah terdiri dari wilayah daratan yang dapat dibagi menjadi 4 (empat) kriteria : Ketinggian antara 0 - 100 m dari permukaan air laut, seluas 53,3%, yang daerahnya berada di sepanjang pantai utara dan pantai selatan. - Ketinggian antara 100 - 500 m dari permukaan air laut seluas 27,4%. - Ketinggian antara 500 - 1.000 m dari permukaan air laut seluas 14,7%. - Ketinggian diatas 1.000 m dari permukaan air laut seluas 4,6%.
B. KEADAAN PENDUDUK 1. Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk Jumlah Penduduk Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 32.864.563 jiwa. Dengan luas wilayah sebesar 32.544,12 km², maka rata-rata kepadatan penduduk di Jawa Tengah sebesar 1.010 jiwa untuk setiap kilometer persegii (km²). Wilayah terpadat adalah Kota Surakarta, dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 11.996 jiwa per kilometer persegi (km²). Wilayah terlapang di Jawa Tengah adalah Kabupaten Wonogiri, dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 541 jiwa per kilometer persegi (km²). Dengan demikian dapat dilihat bahwa persebaran penduduk di Jawa Tengah belum merata. Dengan jumlah rumah tangga sebesar 8.900.367 rumah tangga, maka rata-rata jumlah anggota rumah tangga di Jawa Tengah adalah 3,69 jiwa untuk setiap rumah tangga. Jumlah penduduk tertinggi berada di Kabupaten Brebes sebesar 1.800.958 jiwa (5,48% dari jumlah penduduk Jawa tengah) dan terendah di Kota Magelang sebesar 137.055 jiwa (0,42% dari jumlah penduduk Jawa Tengah). Data mengenai kependudukan dapat dilihat pada lampiran Tabel 1. 2. Rasio Jenis Kelamin Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat dari rasio jenis kelamin, yaitu perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Berdasarkan hasil Proyeksi Supas tahun 2005 oleh Badan Pusat Statistik, didapatkan jumlah penduduk laki-laki di Jawa Tengah 16.331.511 jiwa (49,69%) dan jumlah penduduk perempuan di Jawa Tengah 16.533.052 jiwa (50,31%). Sehingga didapat rasio jenis kelamin sebesar 98,78. Dengan demikian di Jawa Tengah, tiap-tiap 100 penduduk perempuan ada sekitar 98 atau 99 penduduk laki-laki. Data mengenai Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) dapat dilihat pada lampiran Tabel 2. 3. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Struktur/komposisi penduduk Jawa Tengah menurut kelompok umur dan jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk laki-laki maupun perempuan mempunyai proporsi
terbesar pada kelompok umur 15 - 19 tahun dan 20 - 24 tahun. Gambaran komposisii penduduk secara lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Tabel 3. Adapun perbandingan komposisi proporsi penduduk Provin si Jawa Tengah menurut usia produktif dari tahun 2004 sampai tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.1 Persentase Kelompok Usia Produktif Jawa Tengah tahun 2005 - 2009 Kelompok Usia (Tahun) 0 - 14 15 - 64 65 +
2005 27,07 % 66,16 % 6,77 %
2006 25,98 % 66,92 % 7,10 %
TAHUN 2007 27,02 % 65,21 % 7,77 %
2008
2009
26,57 % 65,66 % 7,77 %
25,03 % 67,87 % 7,11 %
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (Susenas 2008)
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa proporsi penduduk tahun 2009 bila dibandingk an dengan tahun 2008, pada kelompok usia produktif (15 - 64 tahun) mengalami peningkatan, sedangkan pada kelompok usia belum produktif (0 - 14 tahun) mengalami penurunan. Hal ini berarti bahwa angka beban tanggungan menjadi berkurang. 4. Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate) Angka Fertilitas Total adalah rata-rata anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama masa usia produktif (15 - 49 tahun). Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2002- 2003 diperoleh angka fertilitas total di Jawa Tengah adalah 2,1 yang artinya rata-rata anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama masa usia produktif adalah 2 anak. Pada tahun 2007 Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia kembalii dilaksanakan dan didapatkan hasil bahwa angka fertilitas total di Jawa Tengah adalah 2,3. Berarti ada kenaikan jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita. C. KEADAAN EKONOMI 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi yang diperlukan untuk evaluasi dan perencanaan ekonomi makro, biasanya dilihat dari pertumbuhan angka Produk Domestik Regional Bruto, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Dari publikasi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 2009 ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2008 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000, lebih lambat
dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,46% (2007 = 5,59%). Hal tersebut cukup beralasan mengingat kondisi perekonomian tahun ini cukup bergejolak dengan adanya krisis moneter yang melanda seluruh negara di dunia.
Pertumbuhan riil sektoral tahun 2008 mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 7,81%, meskipun peranannya terhadap PDRB hanya sekitar 3,48%. Sektor pertambangan dan penggalian ternyata mengalami pertumbuhan yang paling rendah selama tahun 2008, yaitu sebesar 3,83%. Sektor industri pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Jawa Tengah yaitu sebesar 33,08%, dengan laju pertumbuhan sebesar 4,50%. Sektor pertanian yang juga merupakan sektor dominan memberikan sumbangan berarti bagi perekonomian Jawa Tengah sebesar 19,60% dengan pertumbuhan riil sebesar 5,09%. Sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami pertumbuhan sebesar 5,10%, masih mempunyai peranan yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi, karena mampu memberi andil sebesar 19,73%. Dari angka-angka indeks implisit PDRB dapat diketahui kenaikan harga dari waktu ke waktu baik secara agregat maupun secara sektoral. Secara agregat indeks implisit di Jawa Tengah tahun 2008 sebesar 216,30. Sedangkan secara sektoral, pertumbuhan indeks implisit yang paling cepat atau di atas angka rata-rata indeks implisit Jawa Tengah pada tahun 2008 terjadi pada sektor listrik dan air bersih sebesar 266,14%. Sektor lain yang perkembangan indeks implisitnya paling lamban adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 189,85%. Pada tahun 2008, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku mencapai 11,1 juta rupiah, naik 15,29% dari tahun sebelumnya. Sementara untuk PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 mencapai 5,1 jua rupiah atau meningkat 4,66%.
Tabel 2.2 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Di Jawa Tengah Tahun 2004 - 2008 (Juta rupiah) Tahun
PDRB atas dasar harga berlaku
PDRB atas dasar harga konstan
2004
193.435.263,05
135.789.872,31
2005
234.435.325,31
143.051.213,88
2006
281.996.709,11
150.682.654,74
2007
312.428.807,09
159.110.253,77
2008
362.938.708,25
167.790.369,85
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2009)
2. Angka Beban Tanggungan Berdasarkan jumlah penduduk menurut kelompok umur, maka angka beban tanggungan (dependency ratio) penduduk Provinsi JawaTengah tahun 2008 sebesar 52,29, dan pada tahun 2009 angka tersebut mengalami penurunan menjadi 51,43 yang artinya dari setiap 100 penduduk usia produktif (usia 15 - 64 tahun) harus menanggung beban hidup sekitar 51 penduduk usia belum produktif (0 - 14 tahun) dan usia tidak produktif (65 tahun ke atas).
D. KEADAAN PENDIDIKAN Tingkat pendidikan dapat berkaitan dengan kemampuan menyerap dan menerima informasi kesehatan serta kemampuan dalam berperan serta dalam pembangunan kesehatan. Masyarakat yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi, pada umumnya mempunyaii pengetahuan dan wawasan yang lebih luas sehingga lebih mudah menyerap dan menerima informasi, serta dapat ikut berperan serta aktif dalam mengatasi masalah kesehatan dirinya dan keluarganya. Dibandingkan dengan tahun 2008 secara umum telah terjadi peningkatan di bidang pendidikan. Peningkatan terjadi pada tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMU. Hal ini wajar terjadi mengingat semakin digalakkannya program sekolah gratis bagi jenjang SD dan SMP dan program-program pendidikan lainnya. Berikut ini disajikan tabel persentase jumlah penduduk yang berusia 10 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007, 2008 dan 2009.
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Usia 10 tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007, 2008 dan 2009
Tahun
Blm/Tdk Pernh Seklh
Tdk punya Ijazah SD/MI
SD/MI
SMP
SMU/SMK
DIPL/AK/ PT
Total
2007
7,84
26,46
31,74
15,58
12,45
5,93
100,00
2008
9,33
23,03
32,01
16,58
14,64
4,41
100,00
2009
8,42
22,16
32,50
17,22
15,21
4,48
100,00
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah
Peningkatan tersebut berimbas pada kemampuan baca tulis penduduk yang tercermin dari angka melek huruf. Persentase penduduk yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya pada tahun 2009 sebesar 90,58%, sedangkan yang buta huruf sebesar 9,42%. Bila dilihat dari jenis kelaminnya, maka penduduk laki-laki lebih banyak yang melek huruf dibandingkan dengan penduduk perempuan, angka melek penduduk lakilaki sebesar 94,61% dan perempuan sebesar 86,67%. Data mengenai angka melek huruf dapat dilihat pada lampiran Tabel 5. Demikian gambaran umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 secara ringkas dengan penyajian tentang kependudukan, perekonomian, dan pendidikan. Faktor perekonomian dan pendidikan secara bersama-sama dengan kesehatan digunakan untuk menentukan indeks pembangunan manusia.
ambaran masyarakat Provinsi Jawa Tengah masa depan yang ingin dicapaii oleh segenap komponen masyarakat melalui pembangunan kesehatan Provinsi Jawa Tengah adalah Jawa Tengah Sehat 2010 yang mandiri dan bertumpu pada potensi daerah. Untuk mewujudkan visi tersebut ada empat misi yang diemban oleh seluruh jajaran petugas kesehatan di masing-masing jenjang administrasi pemerintahan, yaitu menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dengan bertumpu pada potensi daerah, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah, dan mendorong pemeliharaan dan peningkatan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya. Guna mempertegas rumusan Visi Jawa Tengah Sehat itu, telah ditetapkan indikatorindikatornya secara lebih terinci yang mengacu pada Indikator Indonesia Sehat 2010, yang terdiri atas indikator derajat kesehatan sebagai hasil akhir yang terdiri atas indikator-indikator untuk mortalitas, morbiditas, dan status gizi; indikator hasil antara, yang terdiri atas indikatorindikator untuk keadaaan lingkungan, perilaku hidup, akses dan mutu pelayanan kesehatan; serta indikator proses dan masukan yang terdiri atas indikator-indikator untuk pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, manajemen kesehatan, dan kontribusi sektor terkait. Adapun situasi derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaii berikut : A. ANGKA KEMATIAN Kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu dapat menggambarkan status kesehatan masyarakat secara kasar, kondisi atau tingkat permasalahan kesehatan, kondisi lingkungan fisik dan biologik secara tidak langsung. Disamping itu dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan.
1. Angka Kematian Bayi Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi ( 0-12 bulan ) per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB dapat menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Bila AKB di suatu wilayah tinggi, berarti status kesehatan di wilayah tersebut rendah. AKB di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 10,25/1.000 kelahiran hidup, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 9,17/1.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi tertinggi adalah di Kota Semarang sebesar 18,59/1.000 kelahiran hidup, sedang terendah adalah di Kab. Demak sebesar 4,42/1.000 kelahiran hidup. Apabila dibandingkan dengan target dalam Indikator Indonesia Sehat tahun 2010 sebesar 40/1.000 kelahiran hidup, maka AKB di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sudah melampaui target, demikian juga bila dibandingkan dengan cakupan yang diharapkan dalam MDG ( Millenium Development Goals ) ke - 4 tahun 2015 yaitu 17/1.000 kelahiran hidup. Gambar 3.1 Angka Kematian Bayi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2009
Peningkatan AKB di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 dapat memberi gambaran adanya penurunan kualitas hidup dan pelayanan kesehatan masyarakat. Sebagai contoh, pelayanan kesehatan antenatal yang menurun ditunjukkan oleh
cakupan kunjungan K4 serta pemberian tablet Fe 90 yang pada tahun 2009 juga mengalami penurunan.
2. Angka Kematian Balita
Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian balita ( 1 th - 5 th ) per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKABA dapat menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak balita, tingkat pelayanan KIA/Posyandu, tingkat keberhasilan program KIA/Posyandu, dan kondisi sanitasi lingkungan. AKABA di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 11,60/1.000 kelahiran hidup, cenderung meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 10,12/ 1.000 kelahiran hidup. AKABA tertinggi adalah di Kota Semarang sebesar 23,50/1.000 kelahiran hidup, sedang yang terendah adalah di Kabupaten Demak sebesar 4,98/1.000 kelahiran hidup. Apabila dibandingkan dengan target dalam Indikator Indonesia Sehat tahun 2010 sebesar 58/1.000 kelahiran hidup, maka AKABA di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sudah melampaui target, demikian juga bila dibandingkan dengan cakupan yang diharapkan dalam MDG ( Millenium Development Goals ) ke - 4 tahun 2015 yaitu 23/1.000 kelahiran hidup. Gambar 3.2 Angka Kematian Balita di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2009
3. Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan ternasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Tingginya angka kematian ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri yang rendah pula. Kematian ibu biasanya terjadi karena tidak mempunyai akses ke pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, terutama pelayanan kegawatdaruratan tepat waktu yang dilatarbelakangi oleh terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan, serta terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Selain itu penyebab kematian maternal juga tidak terlepas dari kondisii ibu itu sendiri dan merupakan salah satu dari kriteria 4 “terlalu”, yaitu terlalu tua pada saat melahirkan (> 35 tahun), terlalu muda pada saat melahirkan (< 20 tahun), terlalu banyak anak (> 4 anak), terlalu rapat jarak kelahiran/paritas (< 2 tahun). Angka kematian ibu di Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2009 berdasarkan laporan dari kabupaten/kota sebesar 117,02/100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut telah memenuhi target dalam Indikator Indonesia Sehat 2010 sebesar 150/100.000 dan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan AKI pada tahun 2008 sebesar 114,42/100.000 kelahiran hidup. AKI tertinggi adalah di Kabupaten Pemalang sebesar 201,50/1.000 kelahiran hidup. Sedang yang terrendah adalah di Kota Tegal yaitu sebesar 38,97/1.000 kelahiran hidup. Kejadian kematian maternal paling banyak adalah pada waktu nifas sebesar 49,12%, disusul kemudian pada waktu bersalin sebesar 26,99%, dan pada waktu hamil
sebesar 23,89%. Penyebab kematian adalah perdarahan sebesar 22,42%, eklamsii sebesar 28,76%, infeksi sebesar 3,54%, dan lain-lain sebesar 45,28%. Gambar 3.3 Angka Kematian Ibu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2009
4. Angka Kecelakaan Lalu-lintas
Kasus kecelakaan lalu lintas adalah jumlah korban (meninggal dunia, cedera berat, cedera sedang, dan cedera ringan) sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas. Kabupaten/kota yang melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas sebanyak 25 kabupaten/kota, sedang 10 kabupaten/kota tidak melaporkan. Angka kecelakaan lalu lintas per 100.000 penduduk di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 112,67 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 73,75. Angka tersebut sangat tinggi bila dibandingkan dengan target Indonesia Sehat tahun 2010 sebesar 10/100.000 penduduk. Angka kecelakaan lalu lintas ini dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat, sedang kuantitas jalan relatif tetap atau kecil sekali perkembangannya. Angka Kecelakaan tertinggi terjadi di Kota Tegal yaitu sebesar 3.211/100.000 penduduk. Kota Tegal merupakan daerah dengan kepadatan penduduk 6.990 per km 2 yang merupakan daerah perbatasan antara Jawa Tengah dengan Kota Jakarta dan merupakan jalur lalu lintas
menuju Kota Jakarta sehingga sangat rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Proporsii kematian pada kasus kecelakaan lalu lintas tahun 2009 cukup besar sebanyak 923 (2,8 %) kasus kematian akibat kecelakaan. Gambar 3.4 Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
B. ANGKA KESAKITAN 1. Angka “Acute Flaccid Paralysis” (AFP) Dalam upaya untuk membebaskan Indonesia dari penyakit Polio, maka pemerintah telah melaksanakan Program Eradikasi Polio (ERAPO) yang terdiri dari pemberian imunisasi polio rutin, pemberian imunisasi masal pada anak balita melalui PIN (Pekan Imunisasi Nasional) dan surveilans AFP. Surveilans AFP adalah pengamatan dan penjaringan semua kelumpuhan yang terjadi secara mendadak dan sifatnya flaccid (layuh), seperti sifat kelumpuhan pada poliomyelitis. Prosedur pembuktian penderita AFP terserang virus polio liar atau tidak adalah sebagai berikut : -
Melakukan pelacakan terhadap anak usia < 15 tahun yang mengalami kelumpuhan mendadak (<14 hari) dan menentukan diagnosa awal.
-
Mengambil specimen tinja penderita tidak lebih dari 14 hari sejak kelumpuhan, sebanyak dua kali selang waktu pengambilan I dan II > 24 jam.
-
Mengirim kedua specimen tinja ke laboratorium dengan pengemasan khusus (untuk Jawa Tengah dikirim ke laboratorium Bio Farma Bandung)
-
Hasil pemeriksaan specimen tinja akan menjadi bukti virologi adanya virus polio liar didalamnya.
-
Diagnosa akhir ditentukan pada 60 hari sejak kelumpuhan. Pemeriksaan klinis ini dilakukan oleh dokter spesialis anak atau syaraf untuk menentukan apakah masih ada kelumpuhan atau tidak.
Hasil pemeriksaan virologis dan klinis akan menjadi bukti yang syah dan meyakinkan apakah semua kasus AFP yang terjaring termasuk kasus polio atau tidak sehingga dapat diketahui apakah masih ada polio liar di masyarakat. Secara statistik jumlah penderita kelumpuhan AFP diperkirakan 2 diantara 100.000 anak usia < 15 tahun. Di Jawa Tengah setiap tahun minimal harus menemukan 184 penderita AFP. Pada tahun 2009 Jawa Tengah menemukan 193 penderita AFP, sehingga telah melampaui target yang harus ditemukan yaitu 184 kasus.. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, dari 193 kasus yang diperiksa semua menunjukan negatif polio (berarti tidak ditemukan virus polio liar). Gambar 3.5 Penemuan Kasus AFP di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004
-
2009
2. Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA (+)
TB merupakan salah satu kedaruratan global (global emergency). Kegagalan pengobatan TB sebagian besar karena pasien berobat secara tidak teratur, sehingga menimbulkan kasus-kasus MDR maupun XDR. WHO telah menyusun strategi yang dianggap paling cost efektif untuk mengatasi permasalahan kegagalan pengobatan TB, yaitu dengan strategi DOTS (Directly Observed Treatment, Short Course ) yang telah dimulai sejak tahun 1995.
Cakupan penemuan kasus TB baru BTA (+) atau case detection rate di Jawa Tengah tahun 2005 s/d 2008 masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 70%. Meskipun masih dibawah target yang ditentukan, capaian Case Detection Rate tahun 2009 48,15 % meningkat dibanding tahun 2008 sebesar 45,16%, dengan angka kesembuhan 83,92% Untuk meningkatkan cakupan CDR dan angka kesembuhan, pada tahun 2009 telah dilakukan berbagai upaya yaitu SDM baik tenaga medis, paramedis dan laboratorium, pertemuan jejaring antar unit pelayanan kesehatan, assistensi ke rumah Sakit. Kegiatan-kegiatan tersebut perlu dievaluasi untuk menilai apakah hasil kegiatan sesuai dengan tujuan yang diharapkan sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan untuk selanjutnya disusun rencana tindak lanjut perbaikan. Dengan angka insiden penderita baru BTA (+) sebesar 107/100.000 penduduk, maka diperkirakan pada tahun 2009 di Provinsi Jawa Tengah terdapat 35.165 penderita baru BTA (+). Dengan target penemuan penderita baru BTA (+) atau Case Detection Rate (CDR) > 70%, maka diharapkan minimal 24.615 penderita baru BTA (+) dapat ditemukan untuk selanjutnya diobati dan disembuhkan.
Penemuan penderita baru BTA (+) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebanyak 16.716 penderita atau 48,15%, meningkat bila dibandingkan dengan CDR tahun 2008 sebesar 45,16%. CDR tertinggi adalah di Kota Pekalongan sebesar 96,09% dan yang terendah adalah di Kabupaten Grobogan sebesar 24,20%. Terdapat empat kabupaten/kota yang sudah melampaui target 70% yaitu Kota Pekalongan (96,09%), Kota Surakarta (92,12%), Kabupaten Pekalongan (89,76%) dan Kabupaten Batang (80,92%). Gambar 3.6 Angka Penemuan TB Paru Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
Evaluasi pengobatan pada penderita TB paru BTA (+) dilakukan melaluii pemeriksaan dahak mikroskopis pada akhir fase intensif satu bulan sebelum akhir pengobatan dan pada akhir pengobatan dengan hasil pemeriksaan negatif. Dinyatakan sembuh bila hasil pemeriksaan dahak pada akhir pengobatan ditambah minimal satu kali pemeriksaan sebelumnya (sesudah fase awal atau satu bulan sebelum akhir pengobatan) hasilnya negatif. Bila pemeriksaan follow up tidak dilakukan, namun pasien telah menyelesaikan pengobatan, maka evaluasi pengobatan pasien dinyatakan sebagai pengobatan lengkap. Evaluasi jumlah pasien dinyatakan sembuh dan pasien pengobatan lengkap dibandingkan jumlah pasien BTA (+) yang diobati disebut dengan keberhasilan pengobatan (Succes Rate) Angka kesembuhan (Cure Rate) TB paru di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 83,92%, mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2008 yang mencapaii 88,45%. Angka ini masih dibawah target nasional sebesar 85%. Angka kesembuhan tertinggi adalah di Kabupaten Batang sebesar 95,70%, sedang yang terendah adalah di Kabupaten Blora sebesar 56,22%. Penyebab belum terpenuhinya target cure rate diantaranya karena lemahnya case holding khususnya di BBKPB/BKPM/BP4 dan rumah sakit yang berakibat tingginya kasus mangkir/ default . Untuk meningkatkan case holding perlu dibentuk jejaring antar unit pelayanan kesehatan dengan koordinator petugas kabupaten/kota. Gambar 3.7 Angka Kesembuhan TB Paru Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
3. Persentase Balita Dengan Pneumonia Ditangani
ISPA baik pada anak maupun dewasa adalah salah satu penyakit yang mempunyai keterkaitan dengan beberapa penyakit lain yang mempunyai gejala awal dan faktor risiko yang hampir sama. Beberapa penyakit tersebut antara lain TB pada anak maupun dewasa, Asma, ILI, Flu Baru/H1N1, Flu Burung, dll. Dengan adanya keterkaitan beberapa penyakit yang dapat menyebabkan kematian, maka perlu adanya upaya-upaya baik berupa kebijakan maupun strategi untuk dapat menekan angka kesakitan dan kematian. Selain itu kita juga perlu mewaspadai dan memahami dengan adanya sinyal-sinyal epidemiologi. Upaya-upaya yang dilakukan akan menghadapi masalah dan tidak akan menyelesaikan masalah apabila hanya dilakukan dari sektor kesehatan saja, oleh karena itu perlu adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik dari lintas sektor maupun lintas program. Berdasarkan survei kematian balita tahun 2005 kematian pada balita sebagian besar disebabkan karena pneumonia (23,6%). Kematian Ibu, Bayi dan Balita merupakan salah satu parameter derajat kesehatan suatu negara. MDGs dalam goals 4 dan 5 mengamanatkan bahwa angka kematian balita harus mampu diturunkan 2/3 dan kematian ibu turun ¾ pada tahun 2015. Sehingga tahun 2015 angka kematian bayi menjadi 17/1000 kelahiran hidup (KH), balita menjadi 23/1000 KH dan angka kematian ibu turun menjadi 125/100.000 KH. Untuk mencapai angka-angka tesebut sangatlah tidak mudah mengingat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Berdasarkan SKRT 2001 angka kematian < 1 th disebabkan karena saluran nafas (28%) dan Perinatal (36%). Penyebab kematian anak 1 - 4 tahun adalah dikarenakan saluran nafas 23%. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) adalah penyebab kematian anak yang paling umum di negara berkembang. Hampir semua kematian karena ISPA pada anak adalah akibat ISPA bagian bawah terutama Penumonia. Walaupun demikian tidak semua ISPA bagian bawah serius, bronkhitis relatif sering terjadi pada anak akan tetapi jarang menyebabkan fatal. ISPA bagian atas hanya sedikit mengakibatkan kematian akan tetapi dapat mengakibatkan sejumlah kecacatan. Otitis media merupakan penyebab utama ketulian di negara berkembang dan sangat berperan dalam timbulnya gangguan perkembangan dan gangguan belajar pada anak-anak.
Indikator nasional cakupan penemuan penderita pneumonia tahun 2009 sebesar 86%. Kondisi di Jawa Tengah pada tahun 2009 cakupan penemuan pneumonia mencapaii 26,76%. Perkiraan jumlah balita tahun 2009 sebanyak 4.423.370 balita, dengan jumlah pneumonia 69.619. Persentase sasaran balita pneumonia yang harus ditemukan dan di tatalaksana sesuai standart disuatu daerah dalam setahun yaitu:
Tahun
Target % penemuan pneumonia balita
2005
46
2006
56
2007
66
2008
76
2009
86
Gambar 3.8 Cakupan Penanganan Kasus Pnemonia Balita Di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 - 2009
Cakupan penemuan penderita Pneumonia Balita adalah penemuan dan tatalaksana penderita Pneumonia Balita yang mendapat antibiotik sesuai standar atau pneumonia berat dirujuk ke rumah sakit di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Cakupan penemuan penderita Pneumonia Balita di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 25,96% mengalami peningkatan bila dibanding cakupan tahun 2008 yang mencapai 23,63%. Angka ini masih sangat jauh dari target SPM tahun 2010 sebesar 100%.
4. Prevalensi HIV (Persentase kasus terhadap penduduk berisiko)
Jumlah infeksi HIV yang dilaporkan tahun 2009 sebanyak 138 sebagian besar didapat dari hasil konseling dan testing HIV sukarela (VCT/Voluntary Counselling and Testing) di rumah sakit. Untuk kasus AIDS sebanyak 421 kasus dari laporan VCT rumah sakit, laporan rutin AIDS kab/kota serta BP4. Peningkatan infeksi HIV dan kasus AIDS ini dikarenakan upaya penemuan atau pencarian kasus yang semakin intensif melalui VCT di rumah sakit dan upaya penjangkauan oleh LSM peduli AIDS di kelompok risiko tinggi. Kasus HIV/AIDS merupakan fenomena gunung es artinya kasus yang dilaporkan hanya sebagian kecil yang ada di masyarakat. Berdasarkan hasil estimasi Depkes tahun 2006 diperkirakan ada sekitar 8.506 ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) di Jawa Tengah, angka ini yang sebenarnya harus dicari. Sementara jumlah kumulatif HIV/AIDS di Jawa Tengah sampai dengan 2009 sebanyak 2.488 dengan rincian 1.518 infeksi HIV dan 970 kasus AIDS. Gambar 3.9 Kasus HIV/AIDS di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 - 2009
Dari grafik di atas menunjukan bahwa kecenderungan (trend) kasus HIV maupun AIDS selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan secara signifikan terjadii mulai tahun 2001 (82 HIV/AIDS), hampir dua kali tahun 2000 (43
HIV/AIDS). Penemuan kasus AIDS tahun 2009 meningkat sangat tajam 2 kali lipat lebih dibanding tahun 2008. Jumlah kasus tertinggi adalah di Kota Surakarta sebanyak 53 kasus. Kabupaten yang tidak ada kasus HIV/AIDS adalah Kabupaten Sragen. Selain melakukan kegiatan serosurvei HIV dan surveilans/pengamatan kasus AIDS, Dinas Kesehatan juga melakukan pengamatan terhadap hasil skrining/penapisan darah donor melalui UTDD PMI Jawa Tengah. Tujuan skrining ini adalah untuk mengamankan darah donor supaya bebas dari beberapa penyakit seperti Hepatitis C, Sifilis, Malaria, DBD termasuk juga bebas dari virus HIV. Dari tabel di bawah menunjukan bahwa dari jumlah sample darah yang diperiksa setiap tahun selalu ditemukan hasil reaktif HIV. Pada tahun 2008 hasil skrining menunjukan jumlah reaktif HIV yang paling tinggi yaitu sebesar 520 dari 348.795 jumlah sample yang diperiksa (1.49). Sedangkan tahun 2009 terjadi penurunan hasil reaktif yang cukup besar yaitu 275 dari 312.793 jumlah sample yang diperiksa (0.88). Dibawah ini nampak terlihat perkembangan jumlah sample yang diperiksa dan hasil yang reaktif HIV dari tahun 2002 sampai dengan 2009.
Tabel Hasil Skrining Darah Donor di UTDD PMI Jawa Tengah Tahun 2002-2009 Tahun
Jumlah Sample Diperiksa
Jumlah
% Reaktif HIV (1/1000)
Reaktif HIV 2002
215.526
45
0.21
2003
243.448
92
0.38
2004
267.850
219
0.82
2005
282.213
336
1.19
2006
300.410
392
1.30
2007
337.031
271
0.80
2008
348.795
520
1.49
2009
312.793
275
0.88
Dari tabel di atas diketahui bahwa dari tahun 2004-2009 prevalensi pada screening darah donor di PMI cenderung meningkat setiap tahun dari 0.21 tahun 2002 menjadi 0.88 di tahun 2009. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 1.49. Semua darah donoh yang reaktif HIV sudah langsung dimusnahkan dan tidak diberikan kepada recipient (penerima), sehingga keamanan penerima darah terjamin. Gambar 3.10 Grafik Trend Prevalensi HIV pada Skrining Darah Donor di Jawa Tengah Tahun 2002-2009
5. Persentase HIV/AIDS Ditangani
Sesuai kebijakan program pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV/AIDS, seluruh penderita HIV/AIDS harus mendapatkan pelayanan sesuai standar. Tatalaksanaan penderita HIV/AIDS meliputi Voluntary Counseling Testing (VCT) yaitu tes konseling secara sukarela, perawatan orang sakit dengan HIV/AIDS, pengobatan Anti Retroviral (ARV), pengobatan infeksi oportunistik, dan rujukan kasus spesifik. Di Provinsi Jawa Tengah kasus AIDS pertama kali ditemukan pada tahun 1993. Sejak pertama kali ditemukan sampai dengan Bulan Desember 2009 secara kumulatif jumlah kasus HIV/AIDS sebanyak 2.488 kasus dengan rincian infeksi HIV sebanyak 1.518 kasus, sedang kasus AIDS sebanyak 970 kasus dan 319 orang diantaranya sudah meninggal. Keseluruhan (100%) kasus HIV/AIDS yang ditemukan tersebut sudah
mendapat penanganan sesuai standar. Ini berarti sudah mencapai target SPM 2010 sebesar 100%. 6. Persentase Infeksi Menular Seksual Diobati
Penyakit Menular Seksual (PMS) atau biasa disebut penyakit kelamin adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Yang termasuk PMS adalah Syphilis, Gonorhoe, Bubo, Jengger ayam, Herpes, dan lain-lain. Infeksi Menular Seksual (IMS) yang diobati adalah kasus infeksi menular seksual yang ditemukan berdasarkan syndrome dan etiologi serta diobati sesuai standar. Jumlah kasus infeksi menular seksual di Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Peningkatan kasus ini dikarenakan pencatatan dan pelaporan yang semakin baik. Meskipun demikian kemungkinan kasus yang sebenarnya di populasi masih banyak yang belum terdeteksi. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Seksual mempunyai target bahwa seluruh kasus IMS yang ditemukan harus diobati sesuai standar. Di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009, kasus IMS diobati sebesar 77,80%, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 sebesar 98,14%. Ini berarti belum seluruh kasus IMS yang ditemukan diobati atau belum mencapai target yaitu 100%. Gambar 3.11 Cakupan Penanganan Kasus Infeksi Menular Seksual Di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 - 2009
7. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)
Penyakit Demam Berdarah Dengue masih merupakan permasalahan serius di Provinsi Jawa Tengah terbukti 35 kabupaten/kota sudah pernah terjangkit penyakit DBD. Angka kesakitan / Incidence Rate (IR) DBD di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 5,74/10.000 penduduk. Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 5,92/10.000 penduduk. Meskipun demikian, angka tersebut masih jauh di atas target nasional yaitu < 2/10.000 penduduk. Angka kesakitan tertinggi adalah di Kota Semarang yaitu sebesar 23,79/100.000 penduduk, terendah adalah di Kabupaten Brebes yaitu sebesar 1,14/10.000 penduduk . Setiap penderita DBD yang dilaporkan dilakukan tindakan perawatan penderita, penyelidikan epidemiologi di lapangan serta upaya pengendalian. Tingginya angka kesakitan DBD di Provinsi Jawa Tengah ini disebabkan karena adanya iklim yang tidak stabil dan curah hujan yang cukup banyak pada musim penghujan yang merupakan sarana perkembangbiakan nyamuk Aedes Aegipty yang cukup potensial, juga didukung dengan tidak maksimalnya kegitan PSN di masyarakat sehingga menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit DBD di beberapa kabupaten bahkan di beberapa provinsi. Gambar 3.12 Angka Kesakitan dan Kematian DBD Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 - 2009
Angka kematian / Case Fatality Rate (CFR) DBD pada tahun 2009 adalah sebesar 1.42%, lebih tinggi bila dibandingkan CFR tahun 2008 sebesar 1,19%. Begitu juga bila dibandingkan dengan target nasional (<1%), angka ini juga masih berada diatasnya. Angka kematian tertinggi adalah di Kota Pekalongan yaitu sebesar 18,00% dan yang terendah atau tidak ada kematian adalah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Banyumas. Angka kesakitan DBD di Kabupaten/Kota hampir
semuanya lebih dari 2 per 10.000 10.000 penduduk. Hanya Hanya ada 4 Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dengan angka kesakitan kurang dari 2 per 10.000 penduduk yaitu Kabupaten Kebumen, Pemalang, Brebes dan Kota Pekalongan. Kabupaten/Kota yang tidak terjadi kematian karena DBD sebanyak 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan angka kematian lebih dari 1 % sebanyak 20 Kabupaten/Kota. 8.
Penanganan Kasus DBD
Penderita DBD yang ditangani adalah penderita DBD yang penanganannya sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan penderita DBD yang ditangani di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 100%, berarti sudah mencapai target SPM tahun 2010 sebesar 100%. Demikian juga dengan tahuntahun sebelumnya, cakupan penderita DBD yang ditangani selalu mencapai 100%, artinya seluruh penderita DBD yang ada semuanya ditangani sesuai standar. Cakupan penanganan penderita DBD yang sudah 100% ini berdampak pada penurunan angka kematian penyakit DBD yang cenderung menurun dari tahun ke tahun yaitu dari 2,53 pada tahun 2005, menjadi menjadi 2,01 pada tahun 2006, 1,6 pada tahun tahun 2007, dan 1,19 pada tahun 2008. Tetapi pada tahun 2009 mengalami peningkatan angka kematian (CFR) sebesar 1,42 yang disebabkan adanya keterlambatan deteksi dini oleh masyarakat sehingga mengakibatkan terlambatnya penanganan kasus DBD pada pelayanan kesehatan.
9.
9. Penanganan Diare pada Balita
Cakupan penemuan diare di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 48,5%, mengalami peningkatan bila dibandingkan cakupan tahun 2008 sebesar 47,8%. Data selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa cakupan penemuan diare masih sangat jauh di bawah target yang diharapkan diharapk an yaitu sebesar 80%. Hal ini disebabkan disebabka n oleh belum maksimalnya penemuan penderita diare baik oleh kader, puskesmas, RS swasta maupun pemerintah. Gambar 3.13 Cakupan Penemuan Penderita Diare Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
Adanya peningkatan pening katan cakupan penemuan pene muan penderita pend erita diare disebabkan diseba bkan adanya peningkatan pengiriman laporan dari kabupaten/kota dibandingkan tahun sebelumnya.
Gambar 3.14 Grafik Kasus diare berdasarkan kelompok umur Di Jawa Tengah tahun 2005 - 2009
Kasus penyakit diare per golongan umur dari tahun 2005 sampai tahun 2009 juga mengalami mengala mi kenailkan, kenailkan , tetapi pada tahun 2009 mengalami mengala mi penurunan penurun an untuk k asus yang dewasa meskipun untuk kasus balita juga mengalami kenaikan
Gambar 3.15 Grafik CFR Diare di Jawa Tengah Tengah Tahun 2005 - 2009
Dari gambar 3.16 terlihat bahwa angka kematian diare (CFR) di Jawa Tengah tahun 2006 mengalami penurunan, tetapi tahun 2007 sampai tahun 2009 mengalami kenaikan, hal ini dapat dinilai bahwa tatalaksana diare yang belum sesuai dengan standar SOP, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan diare dan pengetahuan petugas tentang upaya penanggulangan diare. Incidence Rate diare di Provinsi Jawa tengah pada tahun 2009 sebesar 1,95%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 1,86%. Incidence Rate tertinggi adalah di Kota Tegal yaitu sebesar 4,02% dan yang terendah adalah di Kabupaten Pati sebesar 0,59%. Sedangkan Case Fatality Rate diare pada tahun 2009 ini sebesar 0.021%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan CFR tahun 2008 sebesar 0.006%. CFR tertinggi adalah di Kabupaten Cilacap yaitu sebesar 0.36%, dan yang terendah atau tidak ada kasus kematian yang disebabkan diare terjadi di 20 kabupaten/kota. Jumlah kasus diare pada Balita setiap tahunnya rata-rata di atas 40%. Ini menunjukkan bahwa kasus diare pada Balita masih tetap tinggi dibandingkan golongan umur lainnya. Berdasarkan tujuan dari program P2 diare episode yang diharapkan adalah 1-2 kali/tahun, artinya maksimal balita boleh terkena diare tidak lebih dari dua kali dalam setahun. Cakupan penanganan Balita dengan diare di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 100%, berarti sudah mencapai target. Demikian juga pencapaian tahun 2008 sudah mencapai 100%. 10. Angka Kesakitan Malaria
Penyakit Malaria masih menjadi permasalahan Kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Saat ini tidak ditemukan baik kabupaten maupun kecamatan High Case Incidence ( HCI ) namun masih ditemukan desa High Case Incidence ( HCI )sebanyak 16 desa yang tersebar di 5 Kabupaten yaitu Purworejo, Kebumen, Purbalingga, Banyumas dan Jepara. Secara umum di Jawa Tengah kasus malaria pada tahun 2009 mengalami penurunan meskipun sangat kecil persentasenya. Peta endemisitas Kabupaten yang mempunyai desa HCI Malaria di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 3.16 Peta Endemisitas Malaria di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
Annual Parasite Incidence
( API ) merupakan indikator untuk memantau
perkembangan penyakit Malaria di wilayah Jawa - Bali. Dengan API sebesar 0.04 %o pada tahun 2009, ini berarti sama dibandingkan tahun 2008 ( API mencapai 0.04 %o). Perkembangan insidens malaria di Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2005 dilihat pada gambar berikut.
Gambar 3.17 Annual Parasite Incidence Malaria (‰) Di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 - 2009
Pada tahun 2009 API Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,044 ‰ terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun 2008 sebesar 0,049 ‰. Demikian jugaterjadi penurunan jumlah kasus pada tahun 2009 (1529 kasus) dibandingkan tahun 2008 ( 1602 kasus). Penurunan insidens Malaria ini sebagai langkah awal menuju Jawa Tengah bebas Malaria (eliminasi malaria ) pada tahun 2015.
11. Persentase Penderita Malaria Diobati
Persentase penderita Malaria yang diobati di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 secara rata-rata adalah 100%, ini berarti sudah mencapai target SPM 2010 sebesar 100%. Sebanyak 15 kabupaten/kota tidak ditemukan kasus Malaria yaitu : Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Blora, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Batang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kota Tegal. 12. Persentase Penderita Kusta Selesai Berobat
Penyakit kusta merupakan salah satu penyakit menular, yang dapat menimbulkan masalah sangat komplek. Bukan hanya segi medis tetapi meluas sampai masalah sosial, ekonomi. Stigmatisasi di masyarakat hingga kini masih menjadi ganjalan utama dalam upaya memutus rantai penularan kusta. Akibatnya, meski secara signifikan terjadi penurunan angka prevalensi, namun kasus-kasus baru masih selalu bermunculan. Dengan kemajuan teknologi pengobatan, melalui MDT (Multy Drug Therapy ) dan kemajuan teknologi komunikasi untuk promotif dan pencegahan seharusnya penyakit kusta sudah dapat diatasi dan tidak menjadi masalah lagi Meskipun terdapat Unit Pelayanan Kesehatan yang cukup banyak namun tidak semua UPK menemukan dan mengobati penderita kusta. Di Jawa Tengah hanya ada 2 Rumah Sakit yang memberikan pelayanan khusus kepada penderita kusta yaitu RSU Tugurejo di Semarang, RS Kelet Donorejo di Jepara. Hal tersebut disebabkan penyakit kusta tidak tersebar di semua daerah. Tahun 1991 WHO mengeluarkan resolusi eliminasi kusta tahun 2000. Eliminasi adalah menekan angka kusta sampai kusta tidak menjasi masalah kesehatan. Menurut WHO, angka eliminasi kusta prevalensi <1/ 10.000 penduduk. Indonesia tahun 2000
sudah capai eliminasi kusta (prev <1/10.000 penduduk dan CDR < 0,5/ penduduk.
10.000
Provinsi Jawa Tengah tahun 2000 sudah capai eliminasi kusta. Tetapi kalau dilihat per kab/ kota masih ada yang endemis. Ada 8 kabupaten/ kota hight endemis kusta yang berada di pantai utara Jawa (pantura) Kabupaten Blora, Rembang, Kudus, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Kota Pekalongan, dengan prevalensi >1/ 10.000 penduduk dan angka penemuan penderita baru tiap tahun >5/ 100.000 penduduk. Ada 6 kabupaten/ kota termasuk sustained endemis kusta yang juga ada di sekitar pantura, kabupaten Pati, Grobogan, Demak, Jepara, Batang dan kota Tegal dimana prevalensi penderita kusta < 1/ 10.000 penduduk tetapi angka penemuan penderita baru tiap tahun >5/ 100.000 penduduk. Penemuan penderita kusta baru di Jawa Tengah tiap tahun sekitar 1500 samapai dengan 1700 kasus, 80% berasal dari 9 kabupaten/ kota hihg endemis dan 5 sustained endemic. Setelah dicermati data penderita kusta dari tahun ke tahun tidak menunjukkan penurunan yang bermakna. Penderita baru ditemukan (CDR) sekitar 1.500 per tahun - Penderita anak 9% - Penderita cacat tk.2 mencapai 11% (200 orang) Gambar 3.18 -
Kab/Kota dengan kasus kusta tinggi Di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009
Cakupan program kusta diukur berdasarkan angka penderita kusta type PB dan MB selesai berobat. Cakupan program kusta type MB tahun 2009 berdasarkan jumlah penderita baru tahun 2007 yang selesai berobat sampai dengan tahun 2009 hanya 87% lebih rendah dari target 95%. Sedangkan kusta type PB diambil dari data penderita baru tahun 2008 yang selesai berobat ada 85% lebih rendah dari target 90%. Cakupan selama 3 tahun terakhir kusta type PB cenderung menurun, sedangkan type MB cenderung naik sedikit. Cakupan kusta tidak bisa tercapai dikarenakan masih banyak penderita yang tidak berobat teratur atau penderita yang seharusnya sudah selesai berobat (Release From Treatment/ RFT) tetapi belum dicatat sudah RFT. Rendahnya cakupan penderita kusta yang RFT juga dikarenakan adanya ketentuan baru pengobatan untuk penderita default. Penderita PB tidak minum obat lebih dari 3 bulan dalam jangka waktu 9 bulan sudah dianggap default. Ketentuan lama penderita disebut default kalau 3 bulan berturut-turut tidak minum obat. Penderita MB tidak minum obat lebih dari 6 bulan dalam jangka wakti 18 bulan sudah disebut default. Ketentuan lama penderita MB berturut-turut 6 bulan tidak berobat baru dikatakan default. Gambar 3.19 Peta Endemisitas Kusta di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
13. Kasus Penyakit Filariasis Ditangani
Jumlah kasus Filariasis di Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun semakin bertambah. Secara kumulatif, jumlah kasus Filariasis pada tahun 2009 sebanyak 356 penderita. Untuk tahun 2009 kabupaten/kota yang melaporkan adanya penderita sebanyak 24 kabupaten/kota. Pada tahun 2009 terdapat 2 (dua) kabupaten/kota yang endemis Filariasis yaitu : Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Gambar 3.20 Penemuan Penderita Filariasis di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
Kasus Filariasis yang ditangani di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 adalah 100%. Ini berarti sudah mencapai target SPM 2010 sebesar ≥ 90%. Sebagaimana tahun 2008, penanganan kasus Filariasis pada tahun - tahun sebelumnya juga sudah mencapaii 100% atau semua kasus yang ada mendapatkan penanganan sesuai standar. Sebanyak 10 kabupaten/kota tidak ditemukan kasus Filariasis yaitu : Kabupaten Magelang, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, Grobogan, Rembang, Jepara, Kota Magelang, Kota Surakarta dan Kota Semarang.
14. Jumlah Kasus dan Angka Kesakitan Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)
Yang termasuk dalam PD3I yaitu Polio, Campak, Difteri, dan Tetanus Neonatorum. Dalam upaya untuk membebaskan Indonesia dari penyakit tersebut, diperlukan komitmen global untuk menekan turunnya angka kesakitan dan kematian yang lebih banyak dikenal dengan Eradikasi Polio (ERAPO), Reduksi Campak (Redcam) dan Eliminasi Tetanus Neonatorum (ETN).
Saat ini telah dilaksanakan Program Surveilans Integrasi PD3I, yaitu pengamatan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (Difteri, Tetanus Neonatorum, dan Campak). Dalam waktu 5 tahun terakhir jumlah kasus PD3I yang dilaporkan adalah sebagi berikut:
a. Difteri Jumlah kasus Difteri di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebanyak 30 kasus yang tersebar di 9 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang, Kabupaten Brebes, Kota Semarang dan Kota Surakarta. Sedangkan 26 kabupaten/kota yang lain tidak ada kasus. Jumlah kasus Difteri pada tahun 2009 ini lebih banyak bila dibandingkan dengan tahun 2008 tetapi lebih sedikit bila dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena pencapaian cakupan imunisasi yang meningkat (> 85%). Penemuan kasus selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 3.21 Penemuan Kasus Difteri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
b. Tetanus Neonatorum Jumlah kasus Tetanus Neonatorum di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebanyak 15 kasus yang tersebar di 7 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. Sedangkan 28 kabupaten/kota lainnya tidak ada kasus. Kasus tertinggi adalah di Kabupaten Rembang sebanyak 5 kasus dan Kabupaten Brebes sebanyak 4 kasus, sedangkan 5 kabupaten lainnya masingmasing
1 - 2 kasus. Penemuan kasus Tetanus Neonatorum selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 3.22 Penemuan Kasus Tetanus Neonatorum di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 2009
c. Campak Jumlah kasus Campak di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebanyak 3.614 kasus. Kasus terbanyak terdapat di Kabupaten Banjarnegara sebesar 659 kasus. Ada 4 Kabupaten yang tidak terdapat kasus yaitu Kab. Sragen, Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, dan Kota Pekalongan. Jumlah kasus Campak tahun 2009 ini mengalami kenaikan yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2008. Hal ini dimungkinkan karena pencapaian cakupan imunisasi yang menurun dari 99,18% menjadi 96,595. Penemuan kasus campak selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada g ambar berikut.
Gambar 3.23 Kasus Campak Yang Dilaporkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 2009
15.
Penyakit Tidak Menular
Penyakit tidak menular (PTM) yang diintervensi meliputi jantung koroner, dekompensasio kordis, hipertensi, stroke, diabetes mellitus, kanker serviks, kanker payudara, kanker hati, kanker paru, penyakit paru obstruktif kronis, asma bronkiale, dan kecelakaan lalu lintas. Penyakit tidak menular seperti penyakit kardiovaskular, stroke, diabetes mellitus, penyakit paru obstruktif kronis dan kanker tertentu, dalam kesehatan masyarakat sebenarnya dapat digolongkan sebagai satu kelompok PTM utama yang mempunyai faktor risiko sama (common underlying risk factor). Faktor risiko tersebut antara lain faktor genetik merupakan faktor yang tidak dapat diubah ( unchanged risk factor), dan sebagian besar berkaitan dengan faktor risiko yang dapat diubah (change risk factor ) antara lain konsumsi rokok, pola makan yang tidak seimbang, makanan yang mengandung zat aditif, kurang berolah raga dan adanya kondisi lingkungan yang tidak kondusif terhadap kesehatan. Penyakit tidak menular mempunyai dampak negatif sangat besar karena merupakan penyakit kronis. Apabila seseorang menderita penyakit tidak menular, berbagai tingkatan produktivitas menjadi terganggu. Penderita ini menjadi serba terbatas aktivitasnya, karena menyesuaikan diri dengan jenis dan gradasi dari penyakit tidak menular yang dideritanya. Hal ini berlangsung dalam waktu yang relatif lama dan tidak diketahui kapan sembuhnya karena memang secara medis penyakit tidak menular tidak bisa disembuhkan tetapi hanya bisa dikendalikan. Yang harus mendapatkan perhatian lebih adalah bahwa penyakit tidak menular merupakan penyebab kematian tertinggi dibanding dengan penyakit menular. a. Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Penyakit jantung dan pembuluh darah adalah penyakit yang mengganggu jantung dan sistem pembuluh darah seperti penyakit jantung koroner (angina pektoris, akut miokard infark), dekompensasio kordis, hipertensi, stroke, penyakit jantung rematik, dan lain-lain. Penyakit Tidak Menular di Jawa Tengah Tahun 2009 hanya sebesar 91 % karena masih ada 3 Kab/kota yang belum ada datanya. Ada penurunan kasus yang cukup tajam pada tahun 2009 dibandingkan tahun 2008 sebesar 640.195 kasus atau sebesar 29,45 %. Hampir semua kelompok Penyakit Tidak Menular mengalami penurunan jumlah kasus, kecuali kasus penyakit psikosis yang justru mengalami peningkatan sebesar 137 % dari tahun 2008. Artinya jumlah kasus Psikosis pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebanyak 1,37 kali dibanding tahun 2008. Kasus tertinggi Penyakit Tidak Menular pada tahun 2009
adalah kelompok penyakit jantung dan pembuluh darah. Ada sebanyak 833.094 kasus penyakit jantung dan pembuluh darah (54,33 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini. Gambar 3.24 Kasus Penyakit Tidak Menular di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
Adapun kasus tertinggi Penyakit Tidak Menular Tahun 2009 pada kelompok penyakit jantung dan pembuluh darah adalah penyakit Hipertensi Esensial, yaitu sebanyak 698.816 kasus (83,88 %). Adapun jumlah kasus tertinggi ada di Kabupaten Klaten sebanyak 56.404 kasus (8,07 %). Disamping itu, penyakit Hipertensi Essensial dalam 3 tahun terakhir ini menunjukkan adanya peningkatan kasus yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini. Gambar 3.25 Tren Peningkatan Kasus Hipertensi Essensial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 -
1) Hipertensi Hipertensi atau sering disebut dengan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah yang memberi gejalaberlanjut pada suatu target organ tubuh sehingga timbul kerusakan lebih berat seperti stroke (terjadi pada otak dan berdampak pada kematian yang tinggi), penyakit jantung koroner (terjadi pada kerusakan pembuluh darah jantung) serta penyempitan ventrikel kiri / bilik kiri (terjadi pada otot jantung). Hipertensi merupakan penyakit yang sering dijumpai diantara penyakit tidak menular lainnya. Hipertensi dibedakan menjadi hipertensi primer yaitu hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya dan hipertensi sekunder yaitu hipertensi yang muncul akibat adanya penyakit lain seperti hipertensi ginjal, hipertensi kehamilan, dll. Prevalensi kasus hipertensi essensial di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 2,13% menurun bila dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 2,65%. Terdapat dua kabupaten/kota dengan prevalensi sangat tinggi di atas 10% yaitu Kota Magelang sebesar 14,08% dan Kota Tegal sebesar 10,38%.
Gambar 3.26 Prevalensi Kasus Hipertensi Essensial Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 - 2009
2) Stroke Stroke adalah suatu penyakit menurunnya fungsi syaraf secara akut yang disebabkan oleh gangguan pembuluh darah otak, terjadi secara mendadak dan cepat yang menimbulkan gejala dan tanda sesuai dengan daerah otak yang terganggu. Stroke disebabkan oleh kurangnya aliran darah yang mengalir ke otak, atau terkadang menyebabkan pendarahan di otak. Stroke dibedakan menjadi stroke hemoragik yaitu adanya perdarahan otak karena pembuluh darah yang pecah dan stroke non hemoragik yaitu lebih karena adanya sumbatan pada pembuluh darah otak. Prevalensi stroke hemoragik di Jawa Tengah tahun 2009 adalah 0,05% lebih tinggi dibandingkan dengan angka tahun 2008 sebesar 0.03. Prevalensi tertinggi tahun 2009 adalah di Kab. Kebumen sebesar 0,29%. Sedang prevalensi stroke non hemorargik pada tahun 2009 sebesar 0,09%, mengalami penurunan bila dibandingkan prevalensii tahun 2008 sebesar 0,11%. Prevalensi tertinggi adalah di Kota Surakarta sebesar 0,75%. Gambar 3.27 Prevalensi Penyakit Stroke Hemoragik & Non Hemoragik Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2009
3) Dekompensasio Kordis Dekompensasio kordis merupakan kegagalan jantung dalam memompa darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh atau istilah lain adalah payah jantung. Gambaran klinis dekompensasio kordis kiri adalah sesak
nafas: dyspnoe d’effort dan ortopne, pernafasan cheynes stokes, batuk-batuk mungkin hemoptu, sianosis, suara serak, ronchi basah halus tidak nyaring, tekanan vena jugularis masih normal. Sedangkan gambaran klinis dekompensasio kordis kanan adalah gangguan gantrointestinal seperti anoreksia, mual, muntah, meteorismus dan rasa kembung di epigastrum. Selain itu terjadi pembesaran hati yang mula-mula lunak, tepi tajam, nyeri tekan, lama kelamaan menjadi keras, tumpul dan tidak nyeri. Dapat juga terjadi edema pretibial, edema presakral, asites dan hidrotoraks, tekanan jugularis meningkat. Prevalensi kasus dekompensasio kordis tahun 2009 sebesar 0,14% artinya dari 10.000 orang terdapat 14 orang yang menderita penyakit ini, mengalami penurunan bila dibandingkan prevalensi tahun 2008 sebesar 0,18%. Prevalensi tertinggi adalah di Kota Magelang sebesar 1,10%. Gambar 3.28 Prevalensi Dekompensasio Kordis Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
b. Diabetes Melitus Diabetes Mellitus (DM) atau kencing manis adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang karena adanya peningkatan kadar gula dalam darah akibat kekurangan insulin, baik absolut maupun relatif. Absolut artinya pankreas sama sekali tidak bisa menghasilkan insulin sehingga harus mendapatkan insulin dari luar (melalui suntikan) dan relatif artinya pankreas masih bisa menghasilkan insulin yang kadarnya berbeda pada setiap orang. (Perkeni 2002)
WHO (1985) mengklasifikasikan penderita DM dalam lima golongan klinis, yaitu DM tergantung insulin (DMTI), DM tidak tergantung insulin (DMTTI), DM berkaitan dengan malnutrisi (MRDM), DM karena toleransi glukosa terganggu (IGT), dan DM karena kehamilan (GDM). Di Indonesia, yang terbanyak adalah DM tidak tergantung insulin. DM jenis ini baru muncul pada usia di atas 40 tahun. DM dapat menjadi penyebab aneka penyakit seperti hipertensi, stroke, jantung koroner, gagal ginjal, katarak, glaukoma, kerusakan retina mata yang dapat membuat buta, impotensi, gangguan fungsi hati, luka yang lama sembuh mengakibatkan infeksi hingga akhirnya harus diamputasi terutama pada kaki. DM merupakan penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan tetapi dapat dikendalikan, artinya sekali didiagnosa DM seumur hidup bergaul dengannya. Penderita mampu hidup sehat bersama DM, asalkan mau patuh dan kontrol teratur. Gejala khas berupa Polyuri (sering kencing), Polydipsi (sering haus), Polyfagi (sering lapar). Sedangkan gejala lain seperti Lelah/lemah, berat badan menurun drastis, kesemutan/gringgingan, gatal/bisul, mata kabur, impotensi pada pria, pruritis vulva hingga keputihan pada wanita, luka tdk sembuh-sembuh, dll. Kelompok Faktor Risiko Tinggi antara lain pola makan yang tidak seimbang, riwayat Keluarga/ada keturunan, kurang olah raga, umur Lebih dari 40th, obesitas, hipertensi, kehamilan dengan berat bayi lahir > 4 kg, kehamilan dengan hiperglikemi, gangguan toleransi glukosa, lemak dalam darah tinggi, abortus, keracunan kehamilan, bayi lahir mati, berat badan turun drastis, mata kabur, keputihan, gatal daerah genital, dan lain-lain. Prevalensi diabetes mellitus tergantung insulin (DM TI) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 0,19%, mengalami peningkatan bila dibandingkan prevalensi tahun 2008 sebesar 0,16%. Prevalensi tertinggi adalah di Kota Semarang sebesar 1,15%. Sedang prevalensi kasus DM tidak tergantung insulin lebih dikenal dengan DM tipe II, mengalami penurunan dari 1,25% menjadi 0,62% pada tahun 2009. Prevalensi tertinggi adalah di Kota Surakarta sebesar 5,11%.
Gambar 3.29 Prevalensi Penyakit Diabetes Mellitus Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2009
c. Neoplasma
Neoplasma atau kanker adalah tumor ganas yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan abnormal dari sel-sel tubuh, yang tumbuh tanpa kontrol dan tujuan yang jelas, mendesak dan merusak jaringan normal. Di Indonesia terdapat lima jenis kanker yang banyak diderita penduduk yakni kanker rahim, kanker payudara, kanker kelenjar getah bening, kanker kulit, dan kanker rektum. Kasus penyakit kanker yang ditemukan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 24.204 kasus lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2008 sebanyak 27.125 kasus, terdiri dari Ca. servik 9.113 kasus (37,65%), Ca. mamae 12.281 kasus (50,74%), Ca. hepar 2.026 (8,37%), dan Ca. paru 784 kasus (3,24%). Prevalensi kanker di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 adalah sebagaii berikut : kanker serviks sebesar 0,028% dan tertinggi di Kota Semarang sebesar 0,382%; kanker payudara sebesar 0,037% dan tertinggi di Kota Surakarta sebesar 0,637%; kanker hati sebesar 0,006% dan tertinggi di Kota Surakarta sebesar 0,034%; kanker paru 0,002% dan tertinggi di Kota Surakarta sebesar 0,027%.
Gambar 3.30 Prevalensi Penyakit Kanker Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
d. Penyakit Paru Obstruktif Kronis Penyakit Paru Obtruktif Kronis (PPOK) adalah penyakit yang ditandai adanya hambatan aliran pernafasan bersifat reversible sebagian dan progresif yang berhubungan dengan respon inflamsi abnormal dari paru terhadap paparan partikel atau gas berbahaya. (Global Obstructive Lung Disease 2003).Faktor risiko pencetus terjadinya PPOK adalah perokok aktif/pasif, debu dan bahan kimia, polusi udara di dalam atau di luar ruangan, infeksi saluran nafas terutama waktu anak-anak, usia, genetik, jenis kelamin, ras, defisiensi alpha-1 antitripsin, alergi dan autoimunitas. Prevalensi kasus PPOK di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan yaitu dari 0,20% pada tahun 2008 menjadi 0.12% pada tahun 2009 dan tertinggi di Kota Tegal sebesar 0,83%.
Gambar 3.31 Prevalensi PPOK Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
e. Asma Bronkial Asma Bronkial terjadi akibat penyempitan jalan napas yang reversibel dalam waktu singkat oleh karena mukus kental, spasme, dan edema mukosa serta deskuamasi epitel bronkus / bronkeolus, akibat inflamasi eosinofilik dengan kepekaan yang berlebihan. Serangan asma bronkhiale sering dicetuskan oleh ISPA, merokok, tekanan emosi, aktivitas fisik, dan rangsangan yang bersifat antigen/allergen antara lain : -
Inhalan yang masuk ketubuh melalui alat pernafasan misalnya debu rumah, serpih kulit dari binatang piaraan, spora jamur dll.
-
Ingestan yang masuk badan melalui mulut biasanya berupa makanan seperti susu, telur, ikan-ikanan, obat-obatan dll.
-
Kontaktan yang masuk badan melalui kontak kulit seperti obat-obatan dalam bentuk salep, berbagai logam dalam bentuk perhiasan, jam tangan dll.
Prevalensi kasus asma di Jawa Tengah pada tahun 0.66% mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 1,07% dan prevalensi tertinggi di Kota Surakarta sebesar 2,42%.
2009 sebesar 2008 sebesar
Gambar 3.32 Prevalensi Asma Bronkial Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
C. ANGKA STATUS GIZI MASYARAKAT
1. Persentase Kunjungan Neonatus Kunjungan neonatus (KN) adalah kunjungan yang dilakukan oleh petugas kesehatan ke rumah ibu bersalin, untuk memantau dan memberi pelayanan kesehatan untuk ibu dan bayinya. Pada Permenkes 741/ th. 2008, Standar Pelayanan Minimal (SPM), KN dibagi menjadi 3, yaitu KN 1 adalah kunjungan pada 0-2 hari ,KN 2 adalah kunjungan 2-7 hari dan KN 3 adalah kunjungan setelah 7- 28 hari. Cakupan kunjungan neonatus di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 99,37%, terjadi kenaikan bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 94,66. Dari 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah, rata-rata KN-1 sudah lebih dari 90 %, bahkan beberapa Kabupaten/Kota ada yang mencapai 100%. Adapun KN-1 Jawa Tengah tahun 2009 yang masih kurang dari 90 % adalah Kab Tegal (83,69). Untuk meningkatkan Kunjungan Neonatus di Kabupaten/Kota, pemerintah telah mengupayakan alokasi dana diantaranya melalui dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) disamping pendanaan lainnya baik dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selain itu perlu dilakukan analisis apakah jumlah tenaga kesehatan yang ada telah mencukupi kebutuhan pelayanan kesehatan tersebut serta tenaga kesehatan yang bertugas apakah telah melakukan pelayanan kesehatan secara optimal.
Untuk lebih jelasnya kunjungan neonatal di Jawa Tengah pada tahun 2009 adalah sebagai berikut : Gambar 3.33 Cakupan Kunjungan Neonatus Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
Secara keseluruhan di tingkat Provinsi Jawa Tengah cakupan kunjungan neonatus sudah memenuhi target yaitu lebih dari 90%, . Hal ini dimungkinkan adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui bidan, bertambahnya tenaga bidan desa dan penempatan bidan di desa. Selain itu juga upaya peningkatan pelayanan tenaga kesehatan melalui pelatihan Manajemen Terpadu bayi Muda ( MTBM) dan penyuluhan perawatan neonatus di rumah dengan menggunakan buku KIA dan meningkatnya pengetahuan ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan untuk bayinya.
2. Persentase Kunjungan Bayi Kunjungan bayi adalah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan, paling sedikit 4 kali, di luar kunjungan neonatus. Setelah umur 28 hari. Setiap bayi berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan memantau pertumbuhan dan perkembangannya secara teratur setiap bulan di sarana pelayanan kesehatan. Cakupan kunjungan bayi tingkat
Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 95,12%, menurun bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 96,44%. Bila merujuk pada target cakupan kunjungan bayi tahun 2009 dalam Renstra Dinas Kesehatan provinsi Jawa Tengah, yaitu minimal 50%, maka cakupan kunjungan bayi tahun 2009 telah tercapai. Artinya Kabupaten/Kota dengan cakupan kunjungan bayi mencapai 90% sudah lebih dari 50%. Namun demikian upaya peningkatan secara kuantitas dan kualitas terus dilakukan mengingat sistem pencatatan dan pelaporan di setiap jenjang masih perlu ditingkatkan. Cakupan kunjungan bayi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2009 yang cakupannya masih dibawah 90 % yaitu Kabupaten Batang (24,10%), Kabupaten Sragen (83,27%),Kabupaten Pemalang (84,12%) dan Kabupaten Cilacap (86,21%). Sedangkan Kabupaten/Kota yang telah mencapai 100% yaitu KabupatenKota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kab. Banjarnegara, Kab. Banyumas, dan Kabupaten Sukoharjo. Cakupan kunjungan bayi di Jawa Tengah dari tahun 2005 sampai tahun 2009 dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Gambar 3.34 Cakupan Kunjungan Bayi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
Perlu diwaspadai, mengingat cakupan Kunjungan Bayi tahun 2009 menurun dibandingkan tahun 2008. Selain itu perlu dilakukan kajian apakah kunjungan bayi sudah memenuhi kualitas kunjungan yang baik, yaitu sudah memberikan pelayanan kesehatan bagi bayi, pemantauan pertumbuhan dengan penimbangan dan
pengukuran tinggi badan untuk mengetahui status gizi bayi, pemantauan perkembangan melalui Stimulasi, Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) serta pemberian imunisasi dasar lengkap . 3. Persentase BBLR Ditangani Bayi berat badan lahir rendah adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram. Penyebab terjadinya BBLR antara lain karena ibu hamil mengalami anemia, kurang suply gizi waktu dalam kandungan, ataupun lahir kurang bulan. Bayi yang lahir lahir dengan berat berat badan rendah perlu penanganan penanganan yang serius, karena pada kondisi tersebut bayi mudah sekali mengalami hipotermi dan belum sempurnanya pembentukan organ-organ tubuhnya yang biasanya akan menjadi penyebab utama kematian bayi. Jumlah bayi berat lahir rendah ( BBLR) di Jawa Tengah pada tahun 2009 sebanyak 16.303 meningkat meningkat bila dibandingan tahun tahun 2008 sebesar sebesar 11.865. Adapun persentase bayi dengan berat lahir rendah di Provinsi Jawa Tengah tahun tahun 2009 sebesar 2,81% meningkat bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 2.08,%. Bayi dengan berat badan lahir rendah yang ditangani oleh tenaga kesehatan secara keseluruhan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, cakupannya tidak selalu mengalami peningkatan. Tahun 2009 bayi BBLR yang ditangani sebesar 96,67% menurun bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 99,67 % meningkat bila dibandingkan tahun 2007 sebesar sebesar 92,77%. Kenaikan cakupan ini dimungkinkan karena penanganan BBLR yang banyak ditangani oleh petugas kesehatan di tempat pelayanan kesehatan pemerintah, swasta dan penanganan penanganan lain. Kemungkinan Kemungkin an peningkatan lain juga karena mulai dikembangkan dikembangkan dan sosialisasi sosialisasi pelatihan mengenai manajemen asfekia, dan manajemen BBLR, penerapan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) pada petugas kesehatan baik di tingkat kabupaten sampai ke Puskesmas, yang salah satu metode di dalamnya adalah metode kanguru (menghangatkan bayi dengan sentuhan kulit bayi dan ibu/ pengasuhnya secara langsung ) diharapkan dapat mengurangi kematian bayi BBLR dan pengobatan secara dini bagi bayi melalui MTBM dan MTBS. Cakupan BBLR yang ditangani di Jawa Tengah tahun 2009 sudah memenuhi target dalam Renstra Dinas Kesehatan provinsi Jawa Tengah sebesar 70 %. Namun apabila dilihat per Kabupaten/Kota, masih ada yang belum mencapai target yaitu Kabupaten Banjarnegara (42,01%).
4. Balita Dengan Gizi Buruk Kejadian gizi buruk perlu dideteksi secara dini melalui intensifikasi pemantauan tumbuh kembang Balita di Posyandu, dilanjutkan dengan penentuan status gizi oleh bidan di desa atau petugas kesehatan lainnya. Penemuan kasus gizi buruk harus segera ditindak lanjuti dengan rencana tindak yang jelas, sehingga penanggulangan gizi buruk memberikan hasil yang optimal. Pendataan gizi buruk di Jawa Tengah didasarkan pada 2 kategori yaitu dengan indikator membandingkan berat badan dengan umur (BB/U) dan kategori kedua adalah membandingkan berat badan dengan tinggi badan (BB/TB). Skrining pertama dilakukan di posyandu dengan membandingkan berat badan dengan umur melalui kegiatan penimbangan, jika ditemukan balita yang berada di bawah garis merah (BGM) atau dua kali tidak naik (2T), maka dilakukan konfirmasi status gizi dengan menggunakan indikator berat berat badan menurut tinggi badan. Jika ternyata ternyata balita tersebut merupakan kasus buruk, maka segera dilakukan perawatan gizi buruk sesuai pedoman di Posyandu dan Puskesmas. Jika ternyata terdapat penyakit penyerta yang berat dan tidak dapat ditangani di Puskesmas maka segera dirujuk ke rumah sakit. Berdasarkan hasil penimbangan pada tahun 2009 jumlah gizi buruk dengan indikator berat badan menurut tinggi badan sebanyak 4.908 balita (0,26%) lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2008 sebanyak 5.598 balita (0,28%), angka ini masih lebih rendah dari target nasional sebesar 3%. Angka tertinggi di Kab. Cilacap sebesar 3,56% dan terendah di Kabupaten Sragen 0,00%.
5. Kecamatan Bebas Rawan Gizi Hasil pemantauan kerawanan pangan dan gizi di wilayah kecamatan di Jawa Tengah memberikan gambaran bahwa sebagian besar wilayah kecamatan di Jawa Tengah sudah bebas dari rawan pangan dan gizi. Hanya beberapa daerah Kabupaten yang masih mempunyai wilayah kecamatan yang masih rawan pangan dan gizi. Dari 573 kecamatan di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2009 terdapat 534 diantaranya sudah bebas dari rawan pangan dan gizi hanya 39 kecamatan yang masih mengalami kerawanan pangan dan gizi. Kecamatan tersebut berada pada 8 kabupaten yaitu 4 kecamatan di Kabupaten Kabupaten Cilacap, 4 kecamatan di Kabupaten Banyumas, 2 kecamatan kecamat an di Kabupaten Kabupaten Purworejo, Purworejo, 4 kecamatan di Kabupaten Rembang, 9 kecamatan di Kabupaten Demak, 11 kecamatan di kabupaten Temanggung, 2 kecamatan di Kabupaten Batang, dan 1 kecamatan di Kota Semarang. Semarang . Untuk dapat melihat lebih jelas jumlah kecamatan rawan di 35 kabupaten/kota dapat dilihat tabel dibawah ini. Gambar 3.35 Kecamatan Rawan Gizi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
BAB 4
A. PELAYANAN KESEHATAN DASAR 1. Pelayanan Kesehatan Ibu a. Cakupan Kunjungan Ibu hamil elayanan kesehatan ibu meliputi pelayanan kesehatan antenatal, pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan nifas. Cakupan pelayanan antenatal dapat dipantau melalui pelayanan kunjungan baru ibu hamil (K1) untuk melihat akses dan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar paling sedikit empat kali (K4) dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah
minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan ketiga umur kehamilan. Kunjungan ibu hamil sesuai standar adalah pelayanan yang mencakup minimal : (1) Timbang badan dan ukur tinggi badan, (2) ukur tekanan darah, (3) skrining status imunisasi tetanus (dan pemberian Tetanus Toxoid), (4) (ukur) tinggi fundus uteri, (5) Pemberian tablet besi (90 tablet selama kehamilan), (6) temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling), (7) Test laboratorium sederhana (Hb, protein urin) dan atau berdasarkan indikasi (HbsAG, Sifilis, HIV, Malaria, TBC) Cakupan pelayanan lengkap ibu hamil (K4) di Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 93,39% dengan cakupan tertinggi Kota Surakarta (122,19%) dan cakupan terendah Kabupaten Rembang (84,06%). Cakupan K4 tahun 2009 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 (90,14%) dan dibawah target SPM 2015 sebesar 95%. Dari 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah baru 10 kabupaten/ kota yang sudah melampaui target cakupan K4 yaitu Kabupaten Banyumas (96,33%), Kabupaten Purbalingga (97,00%), kabupaten Wonogiri (101,25%), Kabupaten Karanganyar (96,05%), Kabupaten Pati (99,99%), Kabupaten Demak (97,72%), Kabupaten Batang (100,22%), kabupaten Pekalongan (99,41%), Kota Magelang (97,09%) dan Kota Surakarta (122,19%).
Gambar 4.1 Cakupan Pelayanan Antenatal K4 di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
b. Persalinan Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 93,03%, mengalami kenaikan dibandingkan dengan pencapaian tahun 2008 sebesar 90,98%. Angka tersebut sudah melampaui target SPM 2015 sebesar 90%. Gambar 4.2 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2009
Cakupan tertinggi adalah di Kabupaten Grobogan (100,04%) dan terendah adalah Kabupaten Tegal (73,90%). Dari 35 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 28 kabupaten/kota sudah melampaui target SPM 2010 (90%). Secara keseluruhan di Provinsi Jawa Tengah, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan mengalami kenaikan mulai dari tahun 2005 sebesar 81,36%, kemudian 86.09% pada tahun 2006, 86.60% pada tahun 2007, 90,98% pada tahun 2008 dan 93,03% pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan adanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan, adanya perencanaan persalinan yang baik dari ibu, suami maupun dukungan keluarga.
c. Pelayanan Ibu Nifas Paska persalinan (masa nifas) berpeluang untuk terjadinya kematian ibu maternal, sehingga perlu mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas dengan dikunjungi oleh tenaga kesehatan minimal 3 (tiga) kali sejak persalinan. Pelayanan Ibu Nifas meliputi pemberian Vitamin A dosis tinggi ibu nifas yang kedua dan pemeriksaan kesehatan paska persalinan untuk mengetahui apakan terjadi perdarahan paska persalinan, keluar cairan berbau dari jalan lahir, demam lebih dari 2 (dua) hari, payudara bengkak kemerahan disertai rasa sakit dan lain-lain. Kunjungan terhadap ibu nifas yang dilakukan petugas kesehatan biasanya bersamaan dengan kunjungan neonatus. Cakupan pelayanan pada ibu nifas tahun 2009 yaitu 80,29% menurun bila dibandingkan pencapaian cakupan tahun 2008 (92,94%) dan dibawah target SPM tahun 2015 (90%). Cakupan tertinggi adalah Kabupaten Grobogan (102,79%) dan
terendah Kabupaten Tegal (25,34%). Dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masih ada 18 kabupaten/kota yang belum mencapai target.
d. Ibu Hamil Mendapat Tablet Fe Program penanggulangan anemia yang dilakukan adalah memberikan tablet tambah darah yaitu preparat Fe yang bertujuan untuk menurunkan angka anemia pada balita, ibu hamill, ibu nifas, remaja putri, dan WUS ( Wanita Usia Subur ). Hasil survey anemi ibu hamil pada 15 kabupaten/kota pada tahun 2007 menunjukkan bahwa prevalensi anemi di Jawa Tengah adalah 57,7%, angka ini masih lebih tinggi dari angka nasional yakni 50,9%. Penanggulangan anemi pada ibu hamil dilaksanakan dengan memberikan 90 tablet Fe kepada ibu hamil selama periode kehamilannya. Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 85,62%, lebih rendah bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2008 sebesar 87, 06% dan masih di bawah target SPM 2010 sebesar 90%. Cakupan tertinggi adalah di Kabupaten Wonogiri (104,68%) dan yang terendah adalah di Kabupaten Kebumen sebesar 7,37%. Gambar 4.3 Persentase Pemberian Tablet Fe Pada Ibu Hamil di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
Dari grafik di atas dapat diihat bahwa cakupan Fe 1 sudah cukup baik, namun cakupan Fe 3 masih belum memadai. Masih ada sekitar 6,97% ibu hamil tidak meneruskan konsumsi Fe sampai pada Fe 3. Hal ini amat mungkin berkaitan dengan masih tingginya prevalensi anemi pada ibu hamil.
2. Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia Sekolah
a. Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Balita dan Prasekolah
Deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah yang dimaksudkan adalah anak umur 1 - 6 tahun yang dideteksi dini pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan dan dideteksi sesuai jadwalnya. Standart Pelayanan Minimal (SPM) menargetkan paling sedikit 2 kali per tahun balita dan pra sekolah mendapatkan pemantauan perkembangan setiap tahunnya. Upaya pemantauan perkembangan kesehatan anak diarahkan untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak dengan perhatian khusus pada kelompok balita yang merupakan masa krisis atau periode emas tumbuh kembang anak. Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 50,29%, meningkat bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 sebesar 44,76%. Ada 3 kabupaten yang mempunyai cakupan tertinggi (100%) yaitu Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo dan kabupaten Pati. Sementara masih ada 4 kabupaten yang tidak tersedia datanya yaitu Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Magelang, Kabupaten Blora dan Kabupaten Kendal. Cakupan tersebut ini masih jauh dibawah target SPM 2010 sebesar 95%. Gambar 4.4 Cakupan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Balita dan Pra Sekolah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
Upaya peningkatan ketrampilan petugas kesehatan dalam upaya Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang anak (SDIDTK) telah dilakukan dengan pelatihan standarisasi SDIDTK di semua kabupaten/kota baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten. Untuk pengembangan program SDIDTK maka ketrampilan bisa diperoleh tidak hanya melalui pelatihan formal tetapi juga bisa on the job training baik di puskesmas maupun di Rumah Sakit. Kementerian yang bertanggung jawab langsung terhadap program pengembangan anak usia dini yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Departemen Agama, Kementerian Sosial dan BKKBN telah mendukung pengembangan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan pra sekolah melalui integrasi kegiatan posyandu, PAUD dan BKB. Diharapkan melalui integrasi tersebut, semua balita dan anak pra sekolah akan mendapatkan stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang yang akan mamacu pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal sesuai tahap perkembangannya. Untuk implementasi pelaksanaan SDIDTK di lapangan maka Pemerintah bersama semua unsur terkait baik swasta, organisasi profesi, LSM dan masyarakat perlu mendukung baik sarana prasarana, pendanaan dan sumber daya manusianya.
b. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan terhadap murid baru kelas 1 SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, pemeriksaan ketajaman mata, ketajaman pendengaran, kesehatan gigi, kelainan mental emosional dan kebugaran
jasmani. Pelaksanaan penjaringan kesehatan ini dikoordinir oleh puskesmas bersama dengan guru sekolah dan kader kesehatan/konselor kesehatan. Setiap puskesmas mempunyai tugas melakukan penjaringan kesehatan siswa SD?MI di wilayah kerjanya dan dilakukan satu kali pada setiap awal tahun ajaran baru sekolah. Untuk siswa SD dan setingkat ditargetkan 100 % mendapatkan pemantauan kesehatan melalui penjaringan kesehatan. Dengan melakukan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat diharapkan dapat menapis / menjaring anak yang sakit dan melakukan tindakan intervensi secara dini sehingga anak yang sakit menjadi sembuh dan anak yang sehat tidak tertular menjadi sakit. Gambar 4.5 Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Siswa SD/MI Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 - 2009
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan/guru UKS/kader kesehatan sekolah pada tahun 2009 sebesar 43,80%, sedikit meningkat dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 sebesar 43,77%. Nilai cakupan terendah di Kabupaten Purworejo sebesar 5,13% dan tertinggi (100%) dicapai oleh 4 kabupaten yaitu Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Pati dan Kabupaten Tegal. Selain itu ada 3 kabupaten yang tidak masuk datanya yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Blora.
c. Pelayanan Kesehatan Remaja Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa dan terjadi perubahan fisik yang cepat menyamai orang dewasa, tetapi
emosinya belum dapat mengikuti perkembangan jasmaninya, hal ini sering menimbulkan gejolak sehingga masa ini perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah pendidikan dan perhatian agar anak berperilaku hidup sehat, baik secara fisik maupun mental. Pemeriksaan kesehatan remaja adalah pemeriksaan kesehatan siswa kelas 1 SLTP dan setingkat, kelas 1 SMU dan setingkat melalui penjaringan kesehatan terhadap murid kelas 1 SLTP dan Madrasah Tsanawiyah, kelas 1 SMU/SMK dan Madrasah Aliyah yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama dengan guru UKS terlatih dan kader kesehatan remaja secara berjenjang. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa Remaja oleh tenaga kesehatan/Guru UKS/kader kesehatan remaja di Provinsi JawaTengah tahun 2009 sebesar 29,21%, menurun dibandingkan cakupan tahun 2008 yang sebesar 35,47%. Cakupan terendah adalah di Kabupaten Kebumen (5,08%) dan tertinggi (100%) adalah di Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Batang. Sementara itu ada 8 kabupaten/kota yang tidak ada datanya yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara dan Kota Tegal. Gambar 4.6 Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Remaja di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 - 2009
3. Pelayanan Keluarga Berencana
a. Peserta KB Baru Peserta KB Baru adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang baru pertaman kali menggunakan salah satu cara/alat dan/atau PUS yang menggunakan kembali salah satu cara/alat kontrasepsi setelah mereka berakhir masa kehamilannya.
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebanyak 6.483.189 meningkat sebanyak 125.353 dibanding tahun 2008. Jumlah peserta KB baru pada tahun 2009 sebanyak 870.891 atau 13,43% dari jumlah PUS yang ada. Peserta KB baru tersebut menggunakan kontrasepsi sebagai berikut :
-
MKJP : IUD (3,73%), MOP/MOW (2,22%) dan Implant (10,61%)
-
NON MKJP : Suntik (60,91%), PIL (17,31%) dan Kondom (5,23%)
Gambar 4.7 Persentase Pemakaian Kontrasepsi Peserta KB Baru di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar peserta KB baru mempergunakan kontrasepsi NON MKJP (83,44%). Peserta KB baru tersebut membutuhkan pembinaan secara rutin dan berkelanjutan untuk menjaga kelangsungan pemakaian kontrasepsi.
b. Peserta KB Aktif Peserta KB aktif adalah akseptor yang pada saat ini memakai kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan. Cakupan peserta KB aktif adalah perbandingan antara jumlah peserta KB aktif dengan Pasangan Usia Subur si satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara Pasangan Usia Subur.
Cakupan peserta KB aktif di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 78,37%, mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan pencapaian tahun 2008 sebesar 78,09%. Angka ini masih di bawah target tahun 2010 sebesar 80%. Cakupan tertinggi adalah di Kabupaten Semarangsebesar 83,60% dan terendah adalah di Kota Tegal sebesar 71,46%. Sebanyak 10 kabupaten/kota telah melampaui target tahun 2010 yaitu Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Brebes.
Gambar 4.8 Cakupan Peserta KB Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
Adapun jenis kontrasepsi yang digunakan para peserta KB aktif adalah sebagai berikut :
-
MKJP : IUD (8,77%), MOP/MOW (7,02%) dan Implant (9,61%)
-
NON MKJP : Suntik (55,80%), PIL (17,09%) dan Kondom (1,71%)
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar peserta KB baru mempergunakan kontrasepsi NON MKJP (74,60%). Gambar 4.9 Persentase Pemakaian Kontrasepsi Peserta KB Aktif Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
Peserta KB hormonal tersebut membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan untuk menjaga kelangsungan pemakaian kontrasepsi. Secara khusus, proporsi pemakai kontrasepsi suntikan sangat besar yaitu 55,80%, hal tersebut dapat difahami karena akses untuk memperoleh pelayanan suntikan relatif lebih mudah, sebagai akibat tersedianya jaringan pelayanan sampai di tingkat desa/kelurahan sehingga dekat dengan tempat tinggal peserta KB. Sementara itu partisipasi pria (bapak) untuk menjadi peserta KB aktif dengan mempergunakan kontrasepsi MOP dan kondom sangat kecil, karena terbatasnya pilihan kontrasepsi yang disediakan bagi pria, dan sebagian pria masih beranggapan bahwa KB merupakan urusan ibu (istri), sehingga ibu (istri) yang menjadi sasaran.
4. Pelayanan Imunisasi
a. Persentase Desa yang Mencapai “Universal Child Immunization” (UCI) Strategi operasional pencapaian cakupan tinggi dan merata berupa pencapaian Universal Child Immunization (UCI) yang berdasarkan indikator cakupan DPT-HB 3, Polio 4 dan Campak dengan cakupan minimal 80% dari jumlah sasaran bayi di desa. Pencapaian UCI desa di Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, kecuali tahun 2005 mengalami penurunan karena ketersediaan vaksin tidak mencukupi. Hasil UCI desa tahun 2003 (82,08%), 2004 (83,51%), 2005 (77,06%), 2006 (84,42%), 2007 (83,64%) , 2008 (86,83%) dan 2009 (91,95%). Dari hasil pencapaian UCI desa tahun 2009 kabupaten/kota yang sudah mencapai target UCI desa tahun 2009 (98%) adalah Kabupaten Magelang (100%), Kabupaten Sragen (100%), Kabupaten Kudus (100%), Kabupaten Demak (100%), Kabupaten Temanggung (100%), Kota Surakarta (100%), Kabupaten Banyumas
(99,40%), Kota Semarang (98,87%) dan Kabupaten Kendal (98,60%). Sedangkan yang pencapaian UCI desa terendah adalah di Kabupaten Brebes (71,72%). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tidak pencapaian UCI desa di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah pada umumnya disebabkan karena penghitungan sasaran (denominator) yang melebihi dengan kondisi riil jumlah sasaran di lapangan.
Gambar 4.10 Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
Kabupaten/kota yang belum mencapai target imunisasi dasar lengkap pada bayi disebabkan antara lain :
- Adanya perbedaan jumlah sasaran pada perencanaan dibandingkan dengan sasaran yang ada, hal ini dikarenakan penentuan jumlah sasaran masih berdasarkan angka estimasi jumlah penduduk bukan dari hasil pendataan.
-
Belum semua Puskesmas membuat Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) imunisasi secara rutin (bulanan, tribulanan) dikarenakan banyak petugas imunisasi yang merangkap dengan tugas lain.
-
Belum dilakukan pelaksanaan sweeping atau kunjungan rumah untuk melengkapi status imunisasi pada daerah-daerah yang cakupan imunisasinya masih rendah, pada umumnya disebabkan keterbatasan sumber daya atau tenaga banyak yang merangkap dengan tugas lain.
-
Masih ada sebagian kecil orang tua yang menolak ana knya untuk diimunisasi dikarenakan keyakinan/kepercayaan agama, dan lain-lain.
b. Cakupan Imunisasi bayi Upaya untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian bayi serta anak balita dilaksanakan program imunisasi baik program rutin maupun program tambahan/suplemen untuk penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti TBC, Difteri, Pertusis, Tetanus, Polio, Hepatitis B, dan Campak. Bayi seharusnya mendapat imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari BCG 1 kali, DPT-HB 3 kali, Polio 4 kali, HB Uniject 1 kali dan campak 1 kali. Sebagai indikator kelengkapan status imunisasi dasar lengkap bagi bayi dapat dilihat dari hasil cakupan imunisasi campak, karena imunisasi campak merupakan imunisasi yang terakhir yang diberikan pada bayi umur 9 (sembilan) bulan dengan harapan imunisasi sebelumnya sudah diberikan dengan lengkap (BCG, DPT-HB, Polio, dan HB). Selain pemberian imunisasi rutin, program imunisasi juga melaksanakan program imunisasi tambahan/suplemen yaitu Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) DT, BIAS Campak yang diberikan pada semua usia kelas I SD/MI/SDLB/SLB, sedangkan BIAS TT diberikan pada semua anak usia kelas II dan III SD/MI/SDLB/SLB, Backlog Fighting (melengkapi status imunisasi). Cakupan imunisasi dasar lengkap bayi di Jawa Tengah dari semua antigen sudah mencapai target minimal nasional (85%), pencapaian tiap tahun mengalami peningkatan. Jumlah sasaran bayi pada tahun 2009 adalah 577.750. Sedang cakupan masing-masing jenis imunisasi adalah sebagai berikut: BCG (102,05%), DPT+HB 1 (100,89%), DPT+HB 3 (99,04%), Polio 4 (99,14%), Campak (96,59%). Gambar 4.11 Cakupan Imunisasi Bayi di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2007 - 2009
c. Drop Out Imunisasi DPT1-Campak Dalam rangka mencapai dan mempertahankan UCI desa, analisis PWS harus diikuti dengan tindak lanjut. Dengan grafik PWS akan terlihat dan dapat dianalisis cakupan dan kecenderungan setiap bulan, maka dapat segera diketahui kekurangan cakupan dan beban yang harus dicapai setiap bulan pada periode berikutnya. Untuk kecenderungan cakupan setiap bulan dapat diketahui dengan indikator Drop Out (DO). Sesuai kesepakatan dengan kabupaten/kota indikator DO di Jawa Tengah maksimal 5% atau (-5%). Pada tahun 2009 untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah mencapai 4,19%. Sedangkan dilihat per kabupaten/kota yang DO-nya lebih dari 5% atau (-5%) sebanyak 9 kabupaten/kota (25,71%) yaitu Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Brebes dan Kota Salatiga.
d. WUS Mendapat Imunisasi TT Imunisasi TT Wanita usia Subur adalah pemberian imunisasi TT pada Wanita Usia Subur (15-39 th) sebanyak 5 dosis dengan interval tertentu yang berguna bagi kekebalan seumur hidup. Data kegiatan imunisasi TT WUS saat ini
akurasinya masih sangat kurang sehingga belum dapat dinalisis. Hal ini disebabkan :
-
Pencatatan dan pelaporan status imunisasi 5 dosis belum berjalan dengan baik karena pelaksanaan skrining status TT belum optimal.
-
Penggunaan format pelaporan yang berbeda anta ra kabupaten/kota ke provinsi dan puskesmas ke kabupaten/kota terutama untuk TT ibu hamil dan non ibu hamil.
5. Pelayanan Kesehatan Gigi
a. Rasio Tambal Cabut Gigi Tetap
Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas meliputi kegiatan pelayanan dasar gigi dan upaya kesehatan gigi sekolah. Kegiatan pelayanan dasar gigi adalah tumpatan (penambalan) gigi tetap dan pencabutan gigi tetap. Indikasi dari perhatian masyarakat adalah bila tumpatan gigi tetap semakin bertambah banyak berarti masyarakat lebih memperhatikan kesehatan gigi yang merupakan tindakan preventif sebelum gigi tetap betul betul rusak dan harus dicabut. Sedang pencabutan gigi tetap adalah tindakan kuratif dan rehabilitatif yang merupakan tindakan terakhir yang harus diambil oleh seorang pasien. Di tahun 2009 pelayanan dasar gigi mengalami penurunan sebesar 0,27% dibandingkan dengan tahun 2008. Jumlah tumpatan gigi tetap di tahun 2009 juga turun sebesar 0,26% bila dibandingkan dengan tahun 2008, sementara jumlah pencabutan gigi tetap juga mengalami penurunan yang hampir sama yaitu sebesar 0,27%. Hal ini menandakan bahwa motivasi masyarakat dalam mempertahankan gigi geliginya sudah baik, maka fungsi kunyah akan tetap baik sehingga sistim pencernaan semakin bagus akibatnya kesehatan secara umum akan meningkat dan diharapkan di tahun-tahun mendatang jumlah pencabutan gigi tetap trennya semakin menurun. Dilihat dari rasio tumpatan dan pencabutan gigi tetap tahun 2009 ini sama dengan rasio tahun 2008 yaitu 0,71, hal ini berarti bahwa masih banyak masyarakat yang melakukan pencabutan gigi dibandingkan melakukan tumpatan gigi tetap. Ada beberapa Kabupaten/Kota yang pencabutan giginya jauh lebih banyak dibandingkan tumpatan giginya (rasio rendah), hal ini menandakan bahwa
masyarakat di kabupaten yang bersangkutan masih kurang memperhatikan kesehatan gigi & mulut dan kemungkinan frekuensi penyuluhan kesehatan gigi & mulut yang dilakukan oleh petugas kesehatan di setiap lini baik yang dilakukan didalam maupun diluar gedung, masih sangat minim. 3 Kabupaten dengan rasio terendah adalah : Kabupaten Rembang 0,04 (tumpatan 222, pencabutan 5.012), Kabupaten Purworejo 0,10 (tumpatan 441, pencabutan 4.473) dan Kabupaten Klaten 0.27 (tumpatan 3.685, pencabutan 13.525). Sementara beberapa Kabupaten/Kota yang rasionya tinggi (penumpatan lebih banyak dibandingkan dengan pencabutan) antara lain Kota Tegal (2,57), Kabupaten Kendal (1.83) dan Kabupaten Kudus (1.77). Namun dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah masih ada 1 kabupaten yang belum melaporkan pelayanan kesehatan gigi yaitu Kabupaten Pati.
Gambar 4.12 Rasio Tumpatan dan Pencabutan Gigi Tetap di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
b. Murid SD/MI Mendapat Pemeriksaan Gigi dan Mulut Kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut lainnya adalah Upaya Kesehatan Gigi Sekolah yang merupakan upaya promotif dan preventif kesehatan gigi khususnya untuk anak sekolah. Kegiatan UKGS meliputi pemeriksaan gigi pada
seluruh murid untuk mendapatkan murid yang perlu perawatan gigi, kemudian melakukan perawatan pada murid yang memerlukan. Prosentasi jumlah murid yang diperiksa untuk tahun 2009 (36,31%) lebih tinggi dibandingkan pencapaian tahun 2008 (33,22%). Beberapa kabupaten memang mempunyai cakupan sangat rendah seperti Kabupaten Cilacap (1.94%), Kabupaten Wonosobo (2.45%) dan Kabupaten Purworejo (2.67%). Sementara kabupaten yang mempunyai cakupan di atas 100% adalah Kabupaten Sragen (167,88%), meskipun cakupan tersebut tinggi tetapi terlihat tidak masuk akal, hal ini kemungkinan besar karena kesalahan dalam menyerahkan data yang diberikan ke Dinas Kesehatan Provinsi.
Gambar 4.13 Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gigi Murid SD Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
c. Murid SD/MI Mendapat Perawatan Gigi dan Mulut Cakupan perawatan gigi dan mulut murid SD/MI di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 mengalami penurunan dari 62,95% di tahun 2008 menjadi 54,75%, dimana masih ada 3 kabupaten/ kota yang tidak ada datanya. Kabupaten/Kota yang sudah bisa merawat seluruh murid yang memerlukan perawatan gigi adalah
Kabupaten Purworejo dan Kota Salatiga (100%). Gambar 4.14 Cakupan Perawatan Gigi Murid SD Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
6. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
Pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut yang dimaksudkan adalah penduduk usia 45 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan, baik di Puskesmas maupun di Posyandu/Kelompok Usia Lanjut . Yang termasuk dalam kelompok pra usia lanjut adalah kelompok umur 45 - 59 tahun, sedangkan usia lanjut adalah kelompok umur lebih atau sama dengan 60 tahun. Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 42,27% meningkat bila dibandingkan cakupan pada tahun 2008 yang hanya sebesar 29,36%, tetapi masih jauh dibawah target cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut tahun 2010 (70%). Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan cakupan tertinggi adalah Kota Magelang (132,49%) dan terendah adalah Kabupaten Wonosobo (2,84%). Sementara masih ada 1 kabupaten yang tidak ada data pelayanan kesehatan baik bagi pra usila maupun usila yaitu Kabupaten Klaten.
Gambar 4.15 Pelayanan Kesehatan Pra Usila dan Usila Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
Masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan pra usila dan usila dan sedikitnya kabupaten/kota yang mencapai target pelayanan kesehatan pra usila dan usila tahun 2010, menggambarkan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah belum memperhatikan pelayanan kesehatan untuk kelompok pra usila dan usila yang merupakan kelompok usia berisiko. Upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan pra usila dan usila adalah sbb :
-
Pertemuan Koordinasi Program Kesehatan Usila Provinsi Jawa Tengah, dengan kesepakatan identifikasi kelompok pra usila di masing-masing SKPD kabupaten/ kota dan memberikan dukungan kegiatan dan pelayanan kesehatan.
- Advokasi ke SKPD provinsi dengan pengembangan model kelompok pra usila percontohan dan fasilitasi pelayanan kesehatan
7. Pelayanan Kesehatan Kerja
Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang lebih bermutu dan merata untuk seluruh masyarakat merupakan keinginan yang menjadi landasan pelaksanaan pembangunan kesehatan di Indonesia. Pembangunan kesehatan di Indonesia selama beberapa dekade yang lalu harus diakui relatif berhasil, terutama pembangunan infra struktur pelayanan kesehatan yang telah menyentuh sebagian besar wilayah kecamatan dan pedesaan.
Namun keberhasilan yang sudah dicapai belum dapat menuntaskan problem kesehatan masyarakat secara menyeluruh, bahkan sebaliknya tantangan sektor baik formal maupun informal kesehatan cenderung semakin meningkat. Tantangan lainnya yang harus ditanggulangi antara lain adalah meningkatnya masalah kesehatan kerja, serta dampak globalisasi yang akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan keadaan kesehatan masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas sangat diperlukan upaya agar masalah kesehatan di masa depan dapat ditanggulangi sehingga mencapai kualitas kesehatan masyarakat senantiasa terjaga baik. Beberapa upaya pelayanan kesehatan kerja yang dilakukan di Jawa Tengah adalah pembinaan upaya pengembangan pelayanan kesehatan kerja pada puskesmas di kawasan/sentra industri. Peningkatan kapasitas dokter puskesmas dan dokter klinik perusahaan tentang pelayanan kesehatan kerja dan deteksi dini penyakit akibat kerja, serta peningkatan kerja sama lintas sektor dan lintas program dalam pengembangan pelayanan kesehatan kerja baik di Puskesmas maupun di masyarakat. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang letaknya cukup strategis karena berada di daratan padat Pulau Jawa, diapit oleh dua Provinsi besar Jawa Barat dan Jawa Timur, dan satu Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, jumlah Penduduk di Jawa Tengah tahun 2006 (hasil SUSENAS 2006) adalah 32.908.850 jiwa dan lebih dari 60% penduduknya merupakan usia kerja. Sebagian besar diantara usia kerja ini (sekitar 70%) merupakan pekerja pada sektor informal dan selebihnya merupakan pekerja sektor formal. Pekerja sektor informal adalah mereka yang bekerja dengan modal skala kecil dengan ciri-ciri antara lain : bekerja dalam jam kerja yang tidak tetap dan umumnya mempergunakan tenaga kerja dari lingkungan keluarga sendiri, risiko bahaya pekerjaan tinggi, keterbatasan sumber daya dalam mengubah lingkungan kerja, kesadaran tentang risiko bahaya pekerjaan rendah, kondisi pekerjaan tidak ergonomis, keluarga banyak yang terpajan, kurangnya pemeliharaan kesehatan (M. Mikhew (ICHOIS 1997)) Sedang pekerja sektor formal adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan, instansi instansi pemerintah dimana dalam menjalankan pekerjaannya pekerja tersebut mendapat perlindungan dari undang- undang yang ada, baik untuk kesejahteraannya maupun untuk kesehatannya. Namun begitu untuk lebih melindungi pekerja pada sektor formal ini kegiatan pencegahan penyakit akibat kerja perlu lebih dilaksanakan.
Pekerja sektor formal maupun informal memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu sudah sepatutnya para pekerja ini mendapatkan perhatian dari pemerintah. Salah satunya adalah dalam bidang peningkatan derajat kesehatan. Gambar 4.16 Pelayanan Kesehatan Kerja Sektor Informal Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009
Pada tahun 2009, cakupan pelayanan kesehatan kerja sektor informal sebesar 54.89%. Dibandingkan tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 3.96%. Ada beberapa kabupaten yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan kerja sektor informal dengan cukup baik (>100%) antara lain Kota Semarang (143,19%), Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Sukoharjo, Kota Tegal, Kabupaten Blora dan Kota Salatiga (100%). Namun dari kabupaten yang mempunyai cakupan 100% itu kemungkinan belum seluruh kelompok kerja didata, jumlah pekerja yang di data kurang dari 1000 orang maka pendataan perlu ditinjau kembali. Disamping itu ada beberapa kabupaten yang telah mengisi jumlah pekerja informal yang didata namun belum mengisi jumlah pekerja yang dilayani yaitu Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Kendal. Cakupan pelayanan kesehatan kerja sektor formal yang mendapat pelayanan kesehatan tahun 2009 sebesar 61.31% mengalami peningkatan dibandingkan pencapaian tahun 2008 (56,49%) namun tetap lebih rendah bila dibandingkan tahun 2007 (63,26%), hal ini disebabkan karena kurang lancarnya pelaporan dari kabupaten/kota. Dari 35 kabupaten/kota masih ada 6 kabupaten/kota yang tidak ada datanya. Agar lebih meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bagi pekerja sektor formal maka koordinasi lebih ditingkatkan baik dengan lintas sektor maupun dengan pengelola poliklinik perusahaan.
Secara keseluruhan cakupan pelayanan kesehatan kerja sektor formal lebih tinggi daripada sektor informal. Hal ini dikarenakan pendataan dan pembinaan sektor formal memang lebih bagus dibandingkan dengan sektor informal.
8. Upaya Penyuluhan Kesehatan
Kesehatan sebagai hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang menjadi tanggung jawab setiap orang, keluarga dan masyarakat serta didukung oleh pemerintah. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan Pembangunan Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk itu upaya kesehatan harus ditingkatkan secara terus menerus untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, lingkungan yang sehat dan informasi serta edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Setiap orang juga berkewajiban berperilaku Hidup Bersih dan Sehat seta menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Promosi kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Kegiatan promosi kesehatan yang diselenggarakan di Pusat dan Daerah mencakup diantaranya penyebarluasan informasi termasuk penyuluhan kesehatan. Upaya penyuluhan adalah semua usaha secara sadar dan berencana yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia sesuai prinsip-prinsip pendidikan dalam bidang kesehatan. Penyuluhan kelompok adalah penyuluhan yang dilakukan pada kelompok sasaran tertentu, misalnya : kelompok siswa sekolah, kelompok ibu-ibu PKK dan lain sebagainya. Sedangkan penyuluhan massa adalah penyuluhan yang dilakukan
dengan sasaran massa seperti : pameran, pemutaran film, melalui media massa, cetak dan elektronik Dari data yang masuk pada tahun 2009 di wilayah Provinsi Jawa Tengah, jumlah kegiatan penyuluhan kesehatan berjumlah 381.857 kegiatan, terbagi menjadi penyuluhan kelompok sebanyak 339.399 kegiatan dan penyuluhan massa sebanyak 42.458 kegiatan. Bila dibanding data 2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2008 dan 2007, jumlah kegiatan penyuluhan kesehatan semakin meningkat. Tahun 2008, kegiatan penyuluhan kesehatan sebanyak 165.287 kegiatan, terdiri dari 144.770 kegiatan penyuluhan kelompok dan 20.517 kegiatan penyuluhan massa. Sedangkan pada tahun 2007 kegiatan penyuluhan kesehatan sebanyak 91.975 terdiri dari 87.595 kegiatan penyuluhan kelompok dan 4.380 kegiatan penyuluhan massa. Dari data tersebut menunjukkan bahwa upaya promosi kesehatan dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran, kemampuan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Kegiatan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA/NARKOBA (P3 NAPZA/NARKOBA) oleh tenaga kesehatan adalah semua usaha secara sadar dan berencana yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia sesuai prinsip-prinsip pendidikan yakni pada tingkat sebelum seseorang menggunakan NAPZA/NARKOBA. Gambar 4.17 Cakupan Upaya P3 NAPZA/NARKOBA Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2009
Adapun data cakupan penyuluhan P3 NAPZA/NARKOBA di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 19,96%, mengalami sedikit peningkatan dibandingkan
dengan cakupan tahun 2008 sebesar 19,07% dan tahun 2007 sebesar 12,05%. Namun cakupan ini masih dibawah target Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2010 sebesar 30%. Hal ini kemungkinan karena masih ada kabupaten/kota yang belum melaporkan,atau karena minimnya pencatatan dan pelaporan terkait kegiatan penyuluhan termasuk penyuluhan P3 NAPZA/NARKOBA. Tetapi persentase cakupan cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2006 sampai 2009, yang kemungkinan juga perilaku masyarakat sasaran, lambat laun semakin sadar untuk menerima informasi kesehatan.
B. PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAN PENUNJANG 1. Akses Ketersediaan Darah Untuk Ibu Hamil dan Neonatus Dirujuk
Dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, hanya 16 kabupaten/kota yang sudah masuk datanya untuk indikator akses ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan bumil dan neonatus. Hal ini disebabkan belum semua rumah sakit memiliki pencatatan dan pelaporan untuk indikator ini. Sedikitnya data yang masuk menyebabkan angka cakupan yang diperoleh belum menggambarkan cakupan yang sebenarnya. Sehingga ke depan perlu perbaikan dalam sistem pencatatan dan pelaporannya.
Dari data yang masuk diperoleh cakupan akses ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan bumil dan neonatus di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 97,77%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 sebesar 89,00%. Dari 16 kabupaten/kota, 12 diantaranya sudah melampaui target 2010 sebesar 80% yaitu Kabupaten Cilacap (100%), Kabupaten Banjarnegara (100%), Kabupaten Kebumen (100%), Kabupaten Sukoharjo (100%), Kabupaten Blora (100%), Kabupaten Demak (100%), Kabupaten Pekalongan (100%), Kabupaten Pemalang (99,06%), Kabupaten Tegal (100%), Kota Surakarta (100%), Kota Pekalongan (100%) dan Kota Tegal (100%).
Gambar 4.18 Akses Ketersediaan Darah Untuk Menangani Rujukan Bumil dan Neonatus Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
2. Komplikasi kebidanan yang ditangani
Komplikasi kebidanan yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Komplikasi dalam kehamilan diantaranya : a) Abortus, b) Hiperemesis Gravidarum, c) perdarahan per vaginam, d) Hipertensi dalam kehamilan (preeklampsia, eklampsia), e) kehamilan lewat waktu, f) ketuban pecah dini. Komplikasi dalam persalinan diantaranya : a) Kelainan letak/presentasi janin, b) Partus macet/distosia, c) Hipertensi dalam kehamilan (preeklampsia, eklampsia) d) perdarahan pasca persalinan, e) Infeksi berat/sepsis, f) kontraksi dini/persalinan premature, g) kehamilan ganda. Komplikasi dalam nifas diantaranya : a) Hipertensi dalam kehamilan (preeklampsia, eklampsia), b) Infeksi nifas, c) perdarahan nifas. Ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas dengan komplikasi yang ditangani adalah ibu hamil, bersalin dan nifas dengan komplikasi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK). Jumlah ibu hamil risiko tinggi/komplikasi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 adalah sebanyak 125.841 ibu hamil atau sebesar 99,46 dari target ibu hamil risti (20% ibu hamil). Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani tahun 2009 adalah 57,78%. Untuk tahun-tahun sebelumnya yang dihitung hanya cakupan komplikasi pada ibu hamil yang ditangani. Pencapaian cakupan tahun ini masih dibawah target SPM tahun 2015 (80%), tetapi diharapkan target tercebut bias tercapai sebelum tahun 2015.
3. Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani
Menurut definisi operasionalnya, neonatus dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan dan kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR (berat badan lahir rendah < 2500 gr), sindroma gangguan pernafasan dan kelainan congenital maupun yang termasuk klasifikasi kuning pada MTBS. Neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus komplikasi yang mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, dokter dan bidan di sarana pelayanan kesehatan. Perhitungan sasaran neonatus dengan komplikasi adalah dihitung berdasarkan 15% dari jumlah bayi baru lahir. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada neonatus dengan komplikasi. Tahun 2009 perkiraan bayi dengan komplikasi bila dihitung dari banyaknya sasaran bayi, maka jumlahnya sebesar 86.896 bayi. Dari jumlah perkiraan tersebut, yang mendapat penanganan oleh tenaga kesehatan di tiap jenjang pelayanan kesehatan sebesar 21.652 bayi (24,92%). Cakupan Neonatus Risiko Tinggi/komplikasi yang ditangani tersebut masih jauh dari target cakupan sebesar 80%, yaitu setiap Kabupaten/Kota seharusnya mencapai target minimal 80%. Masih rendahnya Neonatus risiko tinggi yang mendapatkan pelayanan kesehatan kemungkinan belum ada keseragaman mengenai definisi operasional mengenai neonatal yang termasuk dalam risiko tinggi, sehingga belum semua neonatus dengan risiko tinggi/komplikasi dicatat dan dilaporkan. Selain hal tersebut, target neonatus komplikasi yang ditangani untuk neonatal resiko tinggi seharusnya 15 % dari jumlah sasaran bayi pertahun, namun belum semua Kabupaten Kota mempunyai persepsi / pemahaman yang sama.
4. Pelayanan Gawat Darurat
a.
Sarana Kesehatan Dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat Yang Dapat Diakses Masyarakat Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat adalah sarana kesehatan yang telah mempunyai kemampuan
untuk melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar dan dapat diakses oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Kemampuan pelayanan gawat darurat yang dimaksud adalah upaya cepat dan tepat untuk segera mengatasi puncak kegawatan yaitu henti jantung dengan Resusitasi Jantung Paru Otak (CardioPulmonary-Cebral-Resucitation) agar kerusakan organ yang terjadi dapat dihindarkan atau ditekan sampai minimal dengan menggunakan Bantuan Hidup Dasar (Basic Life Support ) dan Bantuan Hidup Lanjut (ALS). Sedang yang dimaksud sarana kesehatan adalah rumah bersalin, Puskesmas, dan rumah sakit baik rumah sakit umum, jiwa maupun khusus. Gambar 4.19 Sarana Kesehatan (RS, Pusk, RB) Dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat Yang Dapat Diakses Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2009
Puskesmas dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebanyak 538 dari 853 Puskesmas yang ada di Jawa Tengah (63,07%). Dari jumlah puskesmas yang mempunyai kemampuan kegawatdaruratan mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2008 (51,57%) demikian juga untuk Rumah Sakit (RSU, RSJ & RSK)) mengalami peningkatan dari 93,01% pada tahun 2008 menjadi 96,79% pada tahun 2009. Sementara untuk Rumah Bersalin hanya 31,51% dari 365 rumah bersalin yang ada, melaporkan mampu menangani kegawatdaruratan. Secara keseluruhan, sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 60.94%, mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 62,37%.
b. Pemenuhan Darah di Rumah Sakit Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Tranfusi Darah adalah upaya kesehatan berupa segala tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memungkinkan penggunaan darah bagi keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan yang mencakup kegiatan-kegiatan pengerahan penyumbangan darah, pengambilan, pengamanan, pengolahan, penyimpanan dan penyampaian darah kepada pasien melalui sarana pelayanan kesehatan. Berdasarkan data dari PMI Provinsi Jawa Tengah bahwa Jumlah Pendonor Darah di UTD PMI se Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebanyak 315.216 orang dimana persentase darah yang periksa sebesar 99,23%. Jumlah ini lebih rendah bila dibandingkan tahun 2008 yang sebanyak 348.795 pendonor dengan persentase pemeriksaan mencapai 100%. Target program upaya kesehatan di bidang transfusi darah adalah 95% permintaan darah oleh RSU maupun RSK (pemerintah dan swasta) mampu dipenuhi oleh Unit Transfusi Darah (UTD). Sebagian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tidak mempunyai data permintaan dan penerimaan darah oleh rumah sakit. Pada tahun 2009 ini, data yang masuk sangat sedikit sehingga tidak bisa dianalisis karena tidak bisa menggambarkan kondisi yang sebenarnya tentang pemenuhan darah di rumah sakit. Berdasarkan data yang dilaporkan, diketahui kebutuhan darah di Rumah Sakit tahun 2009 sebanyak 132.196 kantong dan dapat dipenuhi 98,51% atau sebanyak 130,221 kantong. Permasalahan yang dihadapi dalam program pelayanan darah di Rumah Sakit di Provinsi Jawa Tengah saat ini adalah : -
Tidak ada kesamaan dalam menentukan kriteria Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) dalam pelayanan bank darah di Rumah Sakit. Misalnya standar ketersediaan blood bank , standar ketersediaan ruangan dan standar ketersediaan tenaga yang melayani.
-
Pelayanan darah dengan ketersediaan bank darah di RS menjadi beban bagi RS baik dari biaya operasional dan biaya pengadaan sarana prasarana. Hal ini disebabkan beberapa rumah sakit berdekatan lokasi atau masih satu area lokasi dengan UTD setempat, sehingga tidak ada kendala transportasi dalam pengiriman darah.
C. AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN 1. Cakupan Rawat Jalan Cakupan rawat jalan adalah cakupan kunjungan rawat jalan baru di sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan kunjungan rawat jalan di sarana kesehatan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 45,01% lebih tinggi dibanding cakupan tahun 2008 (36,90%), yang tertinggi adalah di Kota Magelang (123,40%), terendah di Kabupaten Klaten (4,75%). Target SPM tahun 2010 untuk cakupan rawat jalan adalah 15%. Cakupan yang sangat tinggi tersebut mengisyaratkan bahwa pencatatan dan pelaporan di sarana pelayanan kesehatan masih belum benar, disamping pemahaman terhadap definisi operasional suatu variabel yang belum benar pula. Berdasarkan definisi operasional yang ada, seharusnya seorang yang berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan, dalam satu tahun hanya dihitung satu kali meskipun ia datang berkali kali dalam tahun tersebut.
2. Cakupan Rawat Inap Cakupan rawat inap adalah cakupan kunjungan rawat inap baru di sarana pelayanan kesehatan swasta dan pemerintah di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan rawat inap di sarana kesehatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 4,09%, sedikit lebih tinggi dibanding cakupan tahun 2008 sebesar 3,09%. Ini berarti sudah melampaui target 2010 sebesar 1,5%. Cakupan terendah adalah Kabupaten Purbalingga sebesar 0,32%, sedangkan tertinggi di Kota Tegal sebesar 33,54%.
3. Pelayanan Kesehatan Jiwa Pelayanan gangguan jiwa adalah pelayanan pada pasien yang mengalami gangguan kejiwaan, yang meliputi gangguan pada perasaan, proses pikir, dan perilaku yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya.
Tahun 2009 ini, sudah semua kabupaten/kota melaporkan hasil pelayanan kesehatan jiwa, hal ini dapat dilihat dari hasil cakupan pelayanan kesehatan jiwa di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 yaitu sebesar 1,41% meningkat dibandingkan cakupan tahun 2008 yang hanya 0,36%. Cakupan ini masih jauh dibawah target SPM 2010 yang sebesar 15%. Hanya ada satu kabupaten yang mencapai target SPM 2010 yaitu Kabupaten Purbalingga (20,26%). Data yang masuk untuk pelayanan kesehatan jiwa di RS berasal dari Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Umum yang mempunyai klinik jiwa. Permasalahan yang ada saat ini adalah tidak semua Rumah Sakit Umum mempunyai pelayanan klinik jiwa karena belum tersedia tenaga medis jiwa dan tidak banyak kasus jiwa di masyarakat yang berobat di sarana pelayanan kesehatan. Dari permasalahan tersebut, upaya yang perlu dilakukan adalah peningkatan pembinaan program kesehatan jiwa di sarana kesehatan pemerintah dan swasta, pelatihan/refreshing bagi dokter dan paramedis Puskesmas terutama upaya promotif dan preventif, serta meningkatkan pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi pencatatan dan pelaporan program kesehatan jiwa.
4. Sarana Kesehatan Dengan Kemampuan Laboratorium Kesehatan Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan laboratorium kesehatan yang dapat diakses masyarakat adalah cakupan sarana kesehatan yang telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan sesuai standar dan dapat diakses oleh masyarakat dalam waktu tertentu. Kemampuan pelayanan laboratorium kesehatan yang dimaksud adalah upaya pelayanan penunjang medik untuk mendukung dalam pelayanan medik, dimana untuk menegakkan diagnosis dokter di rumah sakit.
Gambar 4.20 Sarana Kesehatan Dengan Kemampuan Labkes Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 - 2009
Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan laboratorium yang dapat diakses masyarakat di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 94,41% dengan perincian untuk RSU 97,69%, RS Jiwa 100%, RS Khusus 95,0%, dan Puskesmas 93,67%. 5. Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan 4 Pelayanan Kesehatan Spesialis Dasar Target Penyelenggaraan empat pelayanan kesehatan spesialis dasar dalam Indikator Indonesia Sehat 2010 sebesar 100%. Dari 173 Rumah Sakit Umum di Provinsi Jawa Tengah baik pemerintah maupun swasta, baru 84,39% atau 146 RSU yang memiliki minimal 4 spesialis dasar. Hal ini berkaitan dengan disyaratkannya penyelenggaraan 4 pelayanan kesehatan spesialis dasar pada perizinan pendirian sebuah rumah sakit.
6. Ketersediaan Obat Esensial dan Generik Sesuai Kebutuhan Ketersediaan obat sesuai kebutuhan adalah ketersedian obat pelayanan kesehatan dasar di unit pengelola obat dan perbekalan kesehatan kabupaten/kota. Ada 33 jenis obat yang wajib dilaporkan ketersediaannya berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Depkes RI Nomor : IR.01.02.112 tanggal 13 Mei 2004.
Jumlah kebutuhan 33 jenis obat yang wajib dilaporkan tingkat kebutuhannya oleh kabupaten/kota adalah 217.408.106 satuan kemasan. Sementara jumlah ketersediaan 33 jenis obat yang wajib dilaporkan tingkat ketersediaannya oleh kabupaten/kota adalah 300.149.886 satuan kemasan. Persentase ketersediaan 33 jenis obat yang wajib dilaporkan tingkat ketersediaannya oleh Kabupaten/kota adalah 138,06%, artinya kebutuhan 33 jenis obat yang wajib dilaporkan tingkat ketersediaannya oleh Kabupaten/kota sudah dapat tersedia seluruhnya. Terdapat 3 (tiga) jenis obat yang persentase tingkat ketersediaannya <100%, yang artinya belum dapat tersedia dengan cukup yaitu : Dexamethasone injeksi 5 mg/ml-2 ml (86,1%), Kotrimoksazol suspensi (95,8%) dan OAT kategori 3 (81,4%). Sementara 30 (tiga puluh) jenis obat yang lain, persentase tingkat ketersediaannya >100%. Dari 33 jenis obat yang wajib dilaporkan tingkat ketersediaannya oleh Kabupaten/kota, jenis obat yang persentase ketersediaannya paling tinggi yaitu Kloroquin tablet 150 mg (13.208%), sebenarnya hanya 12 kabupaten/kota yang melaporkan kebutuhan dan ketersediaannya dan yang membuat tingkat ketersediaannya tinggi adalah karena tingkat ketersediaan yang tinggi di Kabupaten Purworejo (19.416%) dan kabupaten Sragen (6.532%). Sedang jenis obat yang persentase ketersediaannya paling rendah adalah OAT kategori 3 (81,4%). Rata-rata item obat esensial yang dibutuhkan kabupaten/kota tahun 2009 adalah sebanyak 110 item, sementara rata-rata item obat esensial yang tersedia di Kabupaten/kota sebanyak 109 item. Sehingga persentase ketersediaan obat esensial Kabupaten/kota adalah 99,66%, artinya kebutuhan obat esensial di Kabupaten/kota hampir dapat tersedia seluruhnya. Kabupaten/kota dengan persentase ketersediaan obat esensial >100% ada 12 Kabupaten/kota, artinya kebutuhan obat esensial di Kabupaten/kota tersebut telah dapat tersedia semuanya, sedangkan Kabupaten/kota dengan persentase ketersediaan obat esensial <100% ada 19 Kabupaten/kota, artinya kebutuhan obat esensial Kabupaten/kota tersebut belum dapat tersedia semuanya. Sementara masih ada 4 kabupaten/kota yang tidak tersedia datanya. Kabupaten dengan persentase ketersediaan obat esensial paling tinggi adalah Kabupaten Kudus (182,24%), sedang Kabupaten dengan persentase ketersediaan obat esensial paling rendah adalah Kabupaten Rembang (72,22%).
Rata-rata item obat generik yang dibutuhkan Kabupaten/kota pada tahun 2009 adalah sebanyak 118 item, sedangkan rata-rata yang tersedia sebanyak 121 item (102,67%), artinya kebutuhan obat generik Kabupaten/kota dapat tersedia seluruhnya. Kabupaten/kota dengan persentase ketersediaan obat generik >100% ada 12 Kabupaten/kota, artinya kebutuhan obat generik Kabupaten/kota tersebut telah dapat tersedia semuanya, sedangkan Kabupaten/kota dengan persentase ketersediaan obat generik <100% ada 19 Kabupaten/kota, artinya kebutuhan obat generik Kabupaten/kota tersebut belum dapat tersedia semuanya. Sementara masih ada 4 kabupaten/kota yang tidak tersedia datanya. Kabupaten dengan persentase ketersediaan obat generik paling tinggi adalah Kabupaten Boyolali (190,75%), sedangkan terendah adalah Kabupaten Wonogiri (71,35%). Trend persentase ketersediaan obat esensial maupun obat generik dalam 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini. Gambar 4.21 Ketersediaan Obat Esensial dan Obat Generik Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2009
7. Ketersediaan Obat Narkotika dan Psikotropika Rata-rata jumlah kebutuhan item obat Narkotika dan Psikotropika di kabupaten/kota tahun 2009 adalah sebanyak 4 item, sedangkan rata-rata jumlah ketersediaannya sebanyak 4 item juga. Sementara persentase ketersediaan obat Narkotika dan Psikotropika Kabupaten/kota adalah 111,66%, artinya seluruh kebutuhan obat Narkotika dan Psikotropika Kabupaten/kota telah tersedia semuanya.
Kabupaten/kota dengan persentase ketersediaan obat Narkotika dan Psikotropika >100% ada 20 Kabupaten/kota, artinya kebutuhan obat Narkotika dan Psikotropika Kabupaten/kota tersebut telah dapat tersedia semua, sedangkan kabupaten/kota dengan persentase ketersediaan obat Narkotika dan Psikotropika <100% ada 12 kabupaten/kota, artinya kebutuhan obat Narkotika dan Psikotropika Kabupaten/kota tersebut belum dapat tersedia semua. Kabupaten dengan persentase ketersediaan obat Narkotika dan Psikotropika paling tinggi adalah Kabupaten Kudus (367,74%) dan yang terendah adalah Kabupaten Wonosobo (71,43%). Sementara masih ada 3 kabupaten/kota yang tidak tersedia datanya.
8. Penulisan Resep Obat generik Jumlah penulisan resep di RSU dan RSK pemerintah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 adalah sebanyak 18.461.163 lembar, sedangkan jumlah resep (yang mengandung) obat generik di RSU dan RSK pemerintah sebanyak 11.695.202 lembar. Persentase penulisan resep obat generik di RSU dan RSK milik pemerintah adalah 63,35%, artinya resep yang isinya (mengandung) obat generik adalah lebih dari separuh/setengah dari total resep yang diterima RSU dan RSK milik pemerintah. Kabupaten dengan RSU dan RSK milik pemerintah yang memiliki persentase penulisan resep obat generik 100% adalah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Batang (100%), sedang Kabupaten dengan RSU dan RSK milik pemerintah yang memiliki persentase penulisan resep obat generik paling rendah adalah Kabupaten Jepara (6,22%). Sementara itu masih ada 5 kabupaten/kota yang tidak tersedia datanya.
D. PEMBINAAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN SANITASI DASAR Lingkungan sehat merupakan salah satu pilar utama dalam pencapaian Indonesia Sehat 2010. Lingkungan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan, disamping perilaku dan pelayanan kesehatan. Program Lingkungan Sehat bertujuan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat melalui pengembangan sistem kesehatan kewilayahan untuk menggerakkan pembangunan lintas sektor berwawasan kesehatan. Adapun kegiatan
pokok untuk mencapai tujuan tersebut meliputi : (1). Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar (2). Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan (3). Pengendalian Dampak Risiko Lingkungan (4). Pengembangan Wilayah Sehat. Pencapaian tujuan penyehatan lingkungan merupakan akumulasi berbagai pelaksanaan kegiatan dari berbagai lintas sektor, peran swasta dan masyarakat. Pengelolaan kesehatan lingkungan merupakan penanganan yang paling kompleks, kegiatan tersebut sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya, berbagai lintas sektor ikut serta berperan (Bappeda, Bapermas, Perindustrian, Lingkungan Hidup, Pertanian, Cipta Karya dan Dinas Kesehatan). 1.
Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
Adanya perubahan paradigma dalam pembangunan sektor air minum dan penyehatan lingkungan dalam penggunaan prasarana dan sarana yang dibangun, melalui kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang ditandatangani oleh Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pekerjaan Umum cukup signifikan terhadap penyelenggaraan kegiatan penyediaan air bersih dan sanitasi khususnya di daerah. Strategi pelaksanaan diantaranya, meliputi penerapan pendekatan tanggap kebutuhan, peningkatan sumber daya manusia, kampanye kesadaran masyarakat, upaya peningkatan penyehatan lingkungan, pengembangan kelembagaan dan penguatan sistem monitoring serta evaluasi pada semua tingkatan proses pelaksanaan menjadi acuan pola pendekatan kegiatan penyediaan Air Bersih dan Sanitasi. Pada dasarnya negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari - hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif (UU No. 7 Tahun 2004, pasal 10). Namun pada kenyataannya persentase penduduk miskin masih tinggi, sehingga kemampuan untuk mendapat akses ke sarana penyediaan air minum yang memenuhi syarat masih terbatas. Masyarakat berpenghasilan rendah, ternyata membayar lebih besar untuk memperoleh air daripada masyarakat berpenghasilan tinggi, hal ini menunjukkan ketidakadilan dalam mendapatkan akses pada air minum. Walaupun terdapat program - program air minum dan sanitasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, namun akses terhadap air minum belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Perlu dukungan kebijakan yang lebih fokus untuk penyediaan sanitasi dan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
a. Akses Sarana Air Bersih Jumlah keluarga yang diperiksa akses air bersih sebanyak 3.814.389 (42,86%) dari 8.900.367 KK dan yang telah memiliki akses sarana air bersih sebanyak 3.142.157 (82,38%). Keluarga yang telah akses air bersih tersebut, terbanyak memanfaatkan Sumur gali (45,58 %). Gambar 4.22 Akses Air Bersih Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
b. Sarana Sanitasi Dasar Kepemilikan sarana sanitasi dasar yang dimiliki oleh keluarga meliputi persediaan air bersih, jamban, tempat sampah, dan pengelolaan air limbah. Jumlah KK yang telah memiliki Persediaan Air Bersih (PAB) 2.969.747 (77,86%), Jamban 2.629.797 (68,95 %), Tempat Sampah 2.781.564 (72,93%) dan Jumlah KK yang telah memiliki pengelolaan air limbah : 2.117.447 (55,51 %).
Gambar 4.23 Cakupan Kepemilikan Sarana Sanitasi Dasar Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 - 2009
Dalam mendukung perubahan sanitasi total khususnya buang air besar di sembarang tempat, telah dilakukan pemicuan Community Led Total Sanitation (CLTS ) di 30 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk mendukung pencapaian wilayah stop buang air besar di sembarang tempat dan penurunan penyakit berbasis lingkungan, khususnya Diare. Melalui CLTS terjadi perubahan perilaku tidak buang air besar di sembarang tempat tanpa ada stimulan, pembiayaan tidak ada subsidi dan jamban adalah private good .
2. Pengawasan dan Pemeliharaan Kualitas Lingkungan a. Pengawasan Institusi Kondisi kesehatan lingkungan pada institusi meliputi institusi pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, kantor dan sarana lain dititikberatkan pada aspek hygiene sarana sanitasi yang erat kaitannya dengan kondisi fisik bangunan institusi tersebut.
Gambar 4.24 Cakupan Institusi Dibina Kesehatan Lingkungannya Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 - 2009
Pada Tahun 2009 pencapaian cakupan institusi yang dibina yaitu sarana kesehatan 81,90%, pendidikan 71,48%, tempat ibadah 57,49%, kantor 70,81% dan sarana lainnya 59,75%. Kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan kesehatan lingkungan di insitusi adalah: Pengendalian faktor risiko lingkungan institusi terhadap penyakit berbasis lingkungan. Pembinaan kesehatan lingkungan di institusi sekolah dan pondok pesantren.
b. Rumah Sehat Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah haruslah sehat dan nyaman agar penghuninya dapat berkarya untuk meningkatkan produktivitas. Konstruksi rumah dan lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan merupakan faktor risiko penularan berbagai jenis penyakit khususnya penyakit berbasis lingkungan seperti Demam Berdarah Dengue, Malaria, Flu Burung, TBC, ISPA dan lain - lain.
Pada Tahun 2009 sebanyak 41,18% (3.314.318 buah) rumah telah diperiksa kondisi kesehatan lingkungannya secara sampling dan yang memenuhi syarat rumah sehat sebesar 65,12%. Gambar 4.25 Cakupan Rumah Sehat Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 - 2009
Jumlah rumah yang bebas jentik nyamuk Aedes aegypti tahun 2009 sebanyak 2.330.525 rumah atau 79,38% (Pemantauan jentik di 2.935.764 rumah dari 7.773.432 rumah yang ada). Cakupan angka bebas jentik ini masih dibawah target 95 %. Oleh karena itu gerakan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3 M Plus (Menguras, Menutup, Mengubur dan Plusnya adalah Mencegah Gigitan Nyamuk), bila memungkinkan pemakaian ulang kaleng, ban untuk pot dan lain lain harus selalu digerakkan secara optimal, mengingat kasus Demam Berdarah yang cenderung meningkat dan bertambah luasnya wilayah yang terjangkit.
c. Pengawasan Tempat - Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan Tempat - tempat umum adalah kegiatan bagi umum yang dilakukan oleh badan pemerintah, swasta atau perorangan yang langsung digunakan oleh masyarakat yang mempunyai tempat dan kegiatan tetap serta memiliki fasilitas. Pengawasan sanitasi tempat umum bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang memenuhi syarat kesehatan agar masyarakat pengunjung terhindar dari kemungkinan bahaya penularan penyakit serta tidak menyebabkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat di sekitarnya. Risiko dari pengelolaan makanan mempunyai peluang yang besar dalam penularan penyakit karena jumlah konsumen relatif banyak dalam waktu yang bersamaan.
Cakupan pengawasan sanitasi tempat - tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan Tahun 2009 meliputi Hotel 88,87%, Restoran 75,38%, Pasar 61,78% dan TUPM lainnya (73.59%). Pada Tempat Umum Pengelolaan Makanan, jumlah diperiksa sebanyak 48.694 buah dan yang memenuhi syarat kesehatan 35.826 (73.57%) Beberapa hambatan dalam pelaksanaan program penyehatan lingkungan antara lain, yaitu : Tenaga Pengelola Penyehatan Lingkungan di Puskesmas sebagian besar merangkap tugas lain dan sangat terbatas untuk memperoleh pelatihan tentang penyehatan lingkungan. Anggaran kegiatan penyehatan lingkungan di Puskesmas sangat terbatas,karena belum menjadi prioritas. Anggaran di Kabupaten/Kota masih berorientasi kepada pemberian bantuan sarana air bersih dan jamban keluarga karena masyarakat maupun stakeholder masih berorientasi/menginginkan stimulan tersebut. Hal ini berdampak pula pada kegiatan pemicuan stop buang air besar sembarangan di masyarakat masih lamban. Kebiasaan Buang Air Besar di sembarang tempat masih cukup besar karena berkaitan dengan budaya dan ekonomi. Pedoman/instrumen dan media promosi tentang lingkungan terbatas di Puskesmas dan Kabupaten/Kota.
penyehatan
Data cakupan program Penyehatan Lingkungan merupakan sampling bukan total populasi dan setiap tahunnya dilakukan sampling yang berbeda. Peralatan penunjang kegiatan penyehatan lingkungan sangat terbatas di Puskesmas. Hal ini menjadikan petugas Puskesmas kurang percaya diri ketika bertugas di masyarakat/lapangan. Belum optimalnya sinkronisasi pembangunan di bidang air minum dan penyehatan lingkungan (Bapermas, Cipta Karya, Kesehatan dan Swasta). Kondisi sanitasi masih buruk disamping belum adanya dukungan perilaku hidup bersih dan sehat sehingga masih terjadi penyakit dan kejadian luar biasa yang berhubungan dengan sanitasi lingkungan.
Upaya yang telah dilakukan antara lain : Pembahasan kegiatan dan monitoring evaluasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) oleh Kelompok Kerja AMPL Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sinkronisasi kegiatan Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Pengembangan Community Led Total Sanitation (CLTS) dalam memicu perubahan perilaku buang air besar di sembarang tempat dan penurunan penularan penyakit Dare dan Polio serta pengembangan hygiene dan sanitasi sekolah. Pengembangan kabupaten/kota sehat dalam mendukung kawasan sehat dan penggerakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Pemberian stimulan dan penggerakan masyarakat dalam akses sanitasi (stimulan rumah sehat untuk penderita TBC dan ISPA). Pendidikan dan pelatihan tenaga penyehatan lingkungan Puskesmas melalui dana APBD Provinsi melalui kerjasama antara Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Fasilitasi perencanaan dan evaluasi serta data/indikator penyehatan lingkungan dengan mengacu rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi dan data di Kabupaten/Kota. Pengembangan MPA - PHAST (Methodology For Participatory Assesment dan Participatory Hygiene and Sanitation Transformation ) untuk memicu perubahan perilaku yang berkaitan dengan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
E. PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1. Pemantauan Pertumbuhan Balita a. Partisipasi Masyarakat Dalam Penimbangan Salah satu upaya untuk meningkatkan keadaan gizi masyarakat adalah melalui Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) yang sebagian kegiatannya dilaksanakan di Posyandu. Penimbangan terhadap bayi dan balita yang dilakukan di
posyandu merupakan upaya masyarakat memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita yang dintegrasikan dengan pelayanan kesehatan dasar lain (KIA, Imunisasi, Pemberantasan Penyakit). Partisipasi masyarakat dalam penimbangan di posyandu tersebut digambarkan dalam perbandingan jumlah balita yang ditimbang (D) dengan jumlah balita seluruhnya (S). Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam penimbangan di posyandu maka semakin baik pula data yang dapat menggambarkan status gizi balita. Partisipasi masyarakat dalam penimbangan di posyandu Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 75,89%, lebih rendah bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2008 yang sebesar 76,47%. Cakupan tertinggi adalah di Kabupaten Pati yakni sebesar 97,64% dan terendah adalah di Kabupaten Cilacap yakni sebesar 32,39%. Gambar 4.26 Cakupan Balita Yang Datang Dan Ditimbang (D/S) Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2009
Kabupaten/kota yang belum dapat mencapai target partisipasi masyarakat sebesar 80% sebanyak 23 kabupaten/kota. Banyak hal dapat mampengaruhi tingkat pencapaian partisipasi masyarakat dalam penimbangan di posyandu antara lain tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan gizi, faktor ekonomi dan sosial budaya. Dari data yang ada menggambarkan bahwa pedesaan dan perkotaan tidak memperlihatkan perbedaan yang menyolok dalam partisipasi masyarakat tetapi yang sangat berpengaruh adalah faktor ekonomi dan sosial budaya.
b. Balita Yang Naik Berat Badannya Keberhasilan kader posyandu dalam memberikan penyuluhan gizi kepada masyarakat di desanya sehingga orang tua dapat memberikan makanan yang cukup gizi kepada anaknya dapat tergambar dari jumlah balita yang naik timbangannya. Anak sehat bertambah umur akan bertambah berat badannya dan persentase Balita yang naik timbangannya dapat menggambarkan tingkat kesehatan balita di wilayah kerja Posyandu. Beberapa hal yang mungkin mempengaruhi tingkat pencapaian Balita yang naik timbangannya antara lain pengetahuan keluarga tentang kebutuhan gizi Balita, penyuluhan gizi masyarakat dan ketersediaan pangan di tingkat keluarga.
Gambar 4.27 Cakupan Balita Yang Naik Berat Badannya (N/D) Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2009
Cakupan Balita yang naik timbangannya di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 75,93%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 (74,95%). Cakupan tertinggi adalah di Kabupaten Cilacap sebesar 87,94% dan terendah adalah di Kota Magelang sebesar 57,45%. Cakupan Balita yang naik timbangannya selama 4 tahun terakhir berfluktuasi, dimana mengalami penurunan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, tetapi meningkat lagi pada tahun 2009 ini.
c. Balita Bawah Garis Merah (BGM) Hasil penimbangan bayi dan balita di posyandu disamping tergambar balita yang naik timbangannya juga diperoleh data balita BGM. BGM adalah merupakan hasil penimbangan dimana berat badan balita berada di bawah garis merah pada KMS. Tidak semua BGM dapat menggambarkan gizi buruk pada balita, hal ini masih harus dilihat tinggi badannya, jika tinggi badan sesuai umur maka keadaan ini merupakan titik waspada bagi orang tua untuk tidak terlanjur menjadi lebih buruk lagi, namun jika balita ternyata pendek maka belum tentu anak tersebut berstatus gizi buruk. Target yang ingin dicapai secara nasional untuk BGM adalah kurang dari 5%. Persentase balita BGM Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 2,82%, ini merupakan angka yang cukup rendah jika dibandingkan dengan target nasional. Persentase BGM di kabupaten/kota sangat bervariasi yaitu persentase terendah di Kabupaten Pati yaitu sebesar 0,61 % dan tertinggi di Kabupaten Cilacap sebesar 29,06%. Kabupaten yang persentase BGM-nya masih belum mencapai target (> 5%) adalah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Batang (6,8%). Gambar 4.28 Balita Bawah Garis Merah (BGM) Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2009
Intervensi terhadap balita BGM antara lain adalah dengan pemberian MP ASI untuk balita berumur 6-24 bulan. Pada tahun 2009 jumlah anak BGM (6-24 bulan) sebanyak 127.145 anak dan yang mendapatkan penanganan berupa pemberian MP-ASI adalah sebanyak 49.322 anak (38,79%). Pemberian MP-ASI pada anak BGM adalah salah satu intervensi yang diambil dalam menangani masalah anak BGM agar tidak jatuh pada kondisi yang lebih buruk lagi (Gizi Buruk).
Secara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah Cakupan Balita Garis Merah (BGM) mengalami fluktuatif dari tahun 2006 sebesar 1,97%, turun menjadi 1,52% di tahun 2007, naik lagi menjadi 2,99% tahun 2008 dan tahun 2009 turun lagi menjadi 2,82%.
2. Pelayanan Gizi a. Bayi dan Balita Mendapat Kapsul Vitamin A Kurang Vitamin A (KVA) masih merupakan masalah yang tersebar diseluruh dunia terutama di negara berkembang dan dapat terjadi pada semua umur terutama pada masa pertumbuhan. KVA dalam tubuh dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit yang merupakan “Nutrition Related Diseases” yang dapat mengenai berbagai macam anatomi dan fungsi dari organ tubuh seperti menurunkan sistem kekebalan tubuh dan menurunkan epitelisme sel-sel kulit. Salah satu dampak kurang Vitamin A adalah kelainan pada mata yang umumnya terjadi pada anak usia 6 bulan - 4 tahun yang menjadi penyebab utama kebutaan di negara berkembang. Salah satu program penanggulangan KVA yang telah dijalankan adalah dengan suplementasi kapsul Vitamin A dosis tinggi 2 kali pertahun pada Balita dan ibu nifas untuk mempertahankan bebas buta karena KVA dan mencegah berkembangnya kembali masalah Xerofthalmia dengan segala manifestasinya (gangguan penglihatan, buta senja dan bahkan kebutaan sampai kematian). Disamping itu pemantapan program distribusi kapsul Vitamin A dosis tinggi juga dapat mendorong tumbuh kembang anak serta meningkatkan daya tahan anak terhadap penyakit infeksi, sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian pada bayi dan anak. Balita yang dimaksud dalam program distribusi kapsul Vitamin A adalah bayi yang berumur mulai umur 6-11 bulan dan anak umur 12 - 59 bulan yang mendapat kapsul vitamin A dosis tinggi. Kapsul Vitamin A dosis tinggi terdiri dari kapsul Vitamin A biru dengan dosis 100.000 SI yang diberikan pada bayi berumur 6-11 bulan dan kapsul vitamin A berwarna merah dengan dosis 200.000 SI yang diberikan pada anak umur 12-59 bulan dan diberikan pada bulan Pebruari dan Agustus setiap tahunnya.
Berdasarkan data yang yang diperoleh dari profil kesehatan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2009, cakupan pemberian kapsul Vitamin A dosis tinggi pada bayi sebesar 98,11%, mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 yang sebesar 98,57%. Ini berarti sudah melampaui target SPM sebesar 95%. Sebagian besar kabupaten/kota telah melampaui target, hanya ada 3 kabupaten/kota yang masih di bawah target yaitu Kabupaten Cilacap (80,51%), Kabupaten Jepara (93,79%) dan Kabupaten Pemalang (91,04%). Gambar 4.29 Cakupan Suplementasi Kapsul Vit. A Pada Bayi dan Balita di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2009
Cakupan pemberian kapsul vitamin A pada Balita tahun 2009 sebesar 83,31%, mengalami banyak penurunan dibandingkan cakupan tahun 2008 yang mencapai 95,14%. Cakupan ini masih di bawah target SPM sebesar 95%. Cakupan tertinggi (>100%) sudah dapat dicapai oleh 4 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Pati dan Kota Surakarta. Cakupan terendah adalah di Kabupaten Blora sebesar 14,41%. Cakupan pemberian kapsul vitamin A pada bayi dan Balita selama 4 tahun terakhir (2006-2009) dapat dilihat dalam gambar berikut ini :
b. Ibu Nifas Mendapat Kapsul Vitamin A Ibu nifas adalah ibu yang baru melahirkan bayinya yang dilaksanakan di rumah dan atau rumah bersalin dengan pertolongan dukun bayi dan atau tenaga
kesehatan. Suplementasi vitamin A pada ibu nifas merupakan salah satu program penanggulangan kekurangan vitamin A. Cakupan ibu nifas mendapat kapsul vitamin A adalah cakupan ibu nifas yang mendapat kapsul vitamin A dosis tinggi (200.000 SI) pada periode sebelum 40 hari setelah melahirkan. Cakupan ibu nifas mendapat kapsul vitamin A di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 87,31%, mengalami penurunan dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 yang mencapai 92,94%. Cakupan tertinggi (>100%) dicapai oleh Kabupaten Banyumas dan Kota Semarang. Sementara cakupan terendah adalah di Kabupaten Cilacap sebesar 50,18%. Beberapa hal yang mempengaruhi fluktuasi angka cakupan pemberian vitamin A pada bayi, balita, dan bufas diantaranya adalah : -
Advokasi, Advok asi, pendekat pend ekatan, an, dan lain-lai lain -lain n bentuk bent uk yang penyebarluasan informasi.
disertai disert ai dengan deng an
-
Forum komunikasi, yang bermanfaat sebagai wahana yang mendukung terlaksananya kegiatan KIE di berbagai sektor terkait.
-
Sosialisasi pemberian kapsul Vitamin A terhadap petugas kesehatan di Puskesmas, rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan lainnya.
-
Kegiatan konseling/konsultasi gizi dilakukan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit pada sasaran ibu anak.
-
Tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang terjangkau.
-
Lintas program/ lintas sektor terkait (Promosi Kesehatan, Imunisasi, dll)
-
Adanya sweeping dari kader kesehatan kesehat an dengan denga n sasaran ibu anak yang belum mendapatkan kapsul Vitamin A pada bulan kapsul.
c. Bayi BGM Gakin Mendapat MP ASI Bayi Bawah Garis Merah (BGM) keluarga miskin adalah bayi usia 6 - 11 bulan yang berat badannya berada pada garis merah atau di bawah garis merah pada KMS. Keluarga miskin adalah keluarga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui Tim Koordinasi Kabupaten/Kota (TKK) dengan
melibatkan Tim Desa dalam mengidentifikasi nama dan alamat gakin secara tepat sesuai dengan Gakin yang disepakati. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada pa da bayi ba yi usia 6 - 11 bulan bula n BGM dari keluarga keluarg a miskin adalah pemberian pemb erian MPASI MP ASI dengan porsi 100 gram per hari selama 90 hari. Cakupan bayi BGM Gakin yang mendapat MP-ASI di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 26,62%, mengalami penurunan bila dibandingkan cakupan tahun 2008 yang mencapai 32,49%. Sementara cakupan tahun 2007 sangat tinggi yaitu mencapai 95,72%. Cakupan yang sangat fluktuatif tersebut menunjukkan kurangnya validitas data tersebut. Kurangnya validitas data tersebut disebabkan banyaknya kabupaten/kota yang tidak masuk datanya untuk indikator ini. Data tidak masuk disebabkan memang kesulitan untuk mendapatkan data tersebut. Kesulitan itu disebabkan pencatatan pelaporan yang ada saat ini belum memisahkan bayi BGM dari maskin dan non maskin. Untuk itu perlu adanya perbaikan pencatatan, sehingga ke depan akan didapatkan data yang lengkap dan benar untuk indikator ini.
d. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita dengan gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan dan atau di rumah oleh tenaga kesehatan sesuai tata laksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Sedang gizi buruk adalah status gizi menurut berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z score < -3 SD, dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwasiorkor, dan marasmus-kwasiorkor).
Gambar 4.30 Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2009
Jumlah Balita gizi buruk yang ditemukan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebanyak 4.696 balita. Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan sesuai standar sebanyak 3.404 kasus atau sebesar 72,49%. Persentase ini in i menurun jika dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai 80,97%. Hal ini ada kaitannya dengan partisipasi masyarakat dan fihak-fihak lain dalam perawatan gizi buruk. Sebanyak 28 kabupaten/kota sudah memenuhi target 100%. Satu kabupaten tidak masuk datanya yaitu Kabupaten Sragen. Enam kabupaten/kota mempunyai cakupan yang rendah (< 100%). Untuk kabupaten/kota yang cakupannya sangat rendah ini kemungkinan terjadi karena kesalahan persepsi dan kurangnya pemahaman terhadap definisi operasional variabel.
e. Wanita Usia Subur Yang Mendapat Kapsul Yodium Pemberian kapsul yodium kepada sasaran wanita usia subur di daerah endemik berat dan sedang dimaksudkan untuk mencegah kretinisme pada bayi. Daerah-daerah endemik GAKY yang memerlukan intervensi kapsul yodium meliputi 11 kabupaten, yaitu Cilacap, Banjarnegara, Wonosobo, Magelang, Wonogiri, Karanganyar, Pati, Temanggung, Kendal, Tegal dan Brebes. Berdasarkan laporan yang masuk dari 9 kabupaten tampak bahwa cakupan WUS yang mendapat kapsul yodium baru mencapai 52,66%. Cakupan ini cukup rendah dibandingkan dengan target sebesar 90%, walaupun masih lebih tinggi tajam dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 yang sebesar 49.91%. Dari 9 kabupaten/kota yang mempunyai cakupan tertinggi adalah Kabupaten Magelang (98,84%). Sementara cakupan terendah adalah Kabupaten Wonogiri yang hanya sebesar 1,47%. Hal ini perlu mendapatkan perhatian untuk dilakukan validasi data dan apabila ternyata memang cakupannya sangat rendah, perlu dilakukan kajian untuk menemukan masalah dan merumuskan upaya peningkatan cakupan WUS yang mendapatkan kapsul Yodium. Gambar 4.31 Cakupan WUS Mendapat Kapsul Yodium Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2009
F. PERILAKU HIDUP MASYARAKAT 1. Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di rumah tangga merupakan upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar sadar, mau dan mampu melakukan
PHBS dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya, mencegah risiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Yang dimaksud rumah tangga sehat adalah proporsi rumah tangga yang memenuhi minimal 11 indikator dari 16 indikator PHBS tatanan rumah tangga. Adapun 16 indikator PHBS tatanan Rumah tangga Provinsi Jawa Tengah meliputi : a.
Variabel KIA dan GIZI : Persalinan Nakes; ASI Eksklusif; Penimbangan Balita; Gizi seimbang
b. Variabel KESLING : Air bersih; Jamban; Sampah;Kepadatan hunian;lantai rumah. c.
Variabel GAYA HIDUP : Aktifitas fisik; Tidak merokok; Cuci tangan;Kesehatan gigi dan mulut; Miras/Narkoba
d.
Variabel UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT : Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).
Berdasarkan data hasil pengkajian PHBS Tatanan Rumah Tangga yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2009, dapat diketahui bahwa dari sejumlah 8.885.675 rumah tangga yang ada di Jawa Tengah, yang dilakukan pengkajian baru sejumlah 2.085.999 rumah tangga atau baru mencapai 23% atau terjadi kenaikan sebesar 9% apabila dibandingkan dengan hasil pengakajian tahun 2008 dimana dari 8.771.411 Rumah Tangga yang ada baru sebesar 14% yang telah dilakukan pengkajian (1.185.571 Rumah Tangga), akan tetapi mengalami penurunan sebesar 10% apabila dibandingkan dengan hasil pengkajian tahun 2007 yang telah mencapai 33% Rumah Tangga. Hal ini disebabkan karena belum semua Kabupaten/Kota secara rutin mengalokasikan dukungan dana dari APBD II untuk kegiatan pemetaan PHBS.
Gambar 4.32 Grafik Persentase Rumah Tangga Sehat Berdasarkan Strata Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 s/d 2009
Apabila dilihat dari pencapaian persentase rumah tangga sehat yaitu yang diwakili oleh rumah tangga yang mencapai strata sehat utama dan sehat paripurna telah mencapai 63,68% dengan cakupan tertinggi di Kabupaten Wonogiri (92%), sedangkan cakupan rumah tangga sehat terendah adalah Kabupaten Kendal dan Kabupaten Wonosobo yaitu masing-masing sebesar (49%). Terjadi peningkatan dibandingkan dengan cakupan rumah tangga sehat pada tahun 2008 yang mencapai 57,91% demikian juga apabila dibandingkan dengan cakupan tahun 2007 yang mencapai 43.79%. Sebanyak 20 Kabupaten/Kota telah mencapai target rumah tangga sehat melebihi 65% (target SPM tahun 2010), mengalami penurunan apabila dibanding Tahun 2008 yang telah mencapai 22 Kabupaten/kota. Dan apabila dibandingkan dengan target pencapaian Renstra tahun 2008-2013 yaitu Kabupaten/Kota mencapai rumah tangga sehat 75%, pencapaian Jawa Tengah belum berhasil, karena baru mencapai 63,68 %. Hal tersebut dapat terjadi karena perubahan perilaku tidak dapat terjadi dalam waktu singkat, tetapi memerlukan proses yang sangat panjang termasuk didalamnya perlu upaya pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan. Berikut ini adalah Grafik persentase rumah tangga sehat berdasarkan strata Utama dan Paripurna di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 s/d 2009.
Gambar 4.33 Grafik Persentase Rumah Tangga Sehat (Strata Utama dan Strata Paripurna) Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 s/d 2009
Berdasarkan hasil pemetaan PHBS tatanan Rumah Tangga Kabupaten/Kota tahun 2009, diperoleh 5 (lima) urutan prioritas masalah berdasarkan 16 indikator PHBS sebagai berikut : o
Perilaku anggota rumah tangga tidak merokok baru mencapai 33%, sehingga masih ada sebesar 67% Rumah tangga yang belum bebas rokok (variabel gaya hidup)
o
o
Perilaku Rumah Tangga yang memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya mencapai 50%, sehingga masih ada sebesar 50% rumah tangga yang belum memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya ( variabel KIA/Gizi) Rumah tangga yang menjadi anggota JPK mencapai 55%, sehingga masih ada 45% Rumah tangga yang belum menjadi anggota JPK ( variabel UKM)
o
o
Perilaku anggota rumah tangga melakukan aktifitas fisik mencapai 65%, sehingga masih ada 35% Rumah Tangga yang belum melakukan aktifitas fisik secara rutin (variabel gaya hidup) Rumah tangga yang menggunakan lantai rumah kedap air mencapai
67%,
sehingga masih ada 33% rumah tangga yang menggunakan lantai tidak kedap air (Variabel kesling) Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 5 urutan prioritas masalah tersebut, diperlukan kegiatan intervensi yang melibatkan lintas program/sektor terkait, mengingat kelima urutan prioritas masalah tersebut mewakili variabel yang beragam, sehingga
koordinasi dengan program dan sektor terkait diharapkan dapat mendukung peningkatan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.
2. Persentase Posyandu Aktif Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya 5 program prioritas yang meliputi (KB; KIA; Gizi; Imunisasi dan penanggulangan diare dan ISPA) dengan tujuan mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Gambar 4.34 Persentase Posyandu Berdasarkan Strata Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 s/d 2009
Dasar penghitungan Strata/penilaian tingkat perkembangan posyandu yang selama ini digunakan adalah : a. Manajemen ARRIF dengan 8 indikator yang meliputi : Frekuensi penimbangan; Rerata kader bertugas pada hari buka Posyandu; Rerata cakupan D/S; Cakupan kumulatif KB; Cakupan kumulatif KIA; Cakupan kumulatif imunisasi; Ada tidaknya program tambahan dan Cakupan dana sehat
b. Penghitungan strata Posyandu secara kuantitatif berdasar Surat Gubernur Jawa Tengah nomor 411.4/05768, tanggal 20 Februari 2007 tentang Pedoman teknis penghitungan strata Posyandu secara kuantitatif di Jawa Tengah yang dinilai meliputi : Variabel Input : kepengurusan, kader,sarana, prasarana dan dana Variabel Proses : pelaksanaan program pokok, program pengembangan dan administrasi Variable Output : D/S; N/S; K/S; cakupan K4; pertolongan persalinan oleh nakes; Cakupan peserta KB, Imunisasi; dana sehat; Fe; Vit A; pemberian ASI eksklusif dan frekuensi penimbangan.
Berdasarkan laporan Kabupaten/kota, jumlah posyandu di Jawa Tengah dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Data Posyandu di Jawa Tengah pada tahun 2009 sebanyak 48.096 buah, mengalami kenaikan sebesar 811 buah apabila dibandingkan dengan jumlah Posyandu Tahun 2008 sebanyak 47.285 buah, serta mengalami kenaikan sebesar 1.273 posyandu apabila dibandingkan dengan jumlah Posyandu tahun 2007 yaitu sejumlah 46.823 buah. Gambar 4.35 Jumlah Posyandu Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 s/d 2009
Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa Posyandu secara kuantitatif maupun kualitatif dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan. Meskipun kenaikan secara kualitatif (strata purnama dan strata mandiri) relatif kecil. a. Posyandu Purnama Posyandu Purnama adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih terbatas yakni kurang dari 50% KK di wilayah kerja Posyandu. Posyandu yang mencapai Strata Purnama pada tahun 2009 sebanyak 15.770 (32,79%), dengan nilai tertinggi di Kabupaten Karanganyar (52,24%) dan terendah di Kabupaten Blora (13,92%). Cakupan tersebut mengalami penurunan apabila dibanding tahun 2008 yang mencapai 33,85%. Sebanyak 8 kabupaten/kota (22,86%) telah berhasil mencapai target SPM 2010 (40%). Angka tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2009 ”bahwa sebanyak 80% Kabupaten/Kota telah mengembangkan Posyandu Purnama 40%” masih jauh tertinggal, karena pencapaian di Jawa Tengah tahun 2009 baru mencapai 22,86%. Gambar 4.36 Cakupan Posyandu Purnama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2009
Belum tercapainya target sesuai Renstra dapat disebabkan kegiatan revitalisasi posyandu yang sudah dilaksanakan selama ini belum optimal, yang dipengaruhi beberapa kendala antara lain : Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi lintas program/sektoral belum optimal, Dukungan lintas sektor belum terlihat nyata/masih sepotong-potong Kelengkapan sarana prasarana maupun ketrampilan kader yang masih perlu ditingkatkan.
Melihat kondisi tersebut, kegiatan revitalisasi posyandu masih perlu mendapat perhatian dari semua sektor/pihak terkait. Termasuk didalamnya adalah dengan mengoptimalkan fungsi Posyandu maupun pokjanal Posyandu yang sudah terbentuk baik di tingkat Provinsi,Kabupaten/Kota maupun Kecamatan serta pokja Posyandu di tingkat desa/kelurahan. b. Posyandu Mandiri Posyandu Mandiri adalah Posyandu sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya lebih dari 50% KK di wilayah kerja Posyandu. Posyandu yang mencapai Strata Mandiri tahun 2009 sejumlah 6.051 buah (12,58%), dengan nilai tertinggi di Kota Surakarta (50,34%) dan terendah di Kabupaten Rembang (0,16%). Pencapaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,53% dibanding tahun 2008 yang mencapai 10,05% dan terjadi peningkatan sebesar 3,82% dibanding tahun 2007 yang mencapai 8,76%. Pencapaian Cakupan tersebut sudah melampaui target SPM 2010 (> 2%), hanya masih tersisa satu Kabupaten (2,86%) yang belum mencapai target posyandu mandiri 2 % yaitu Kabupaten Rembang yang baru mencapai strata mandiri 0,16 %. Gambar 4.37 Cakupan Posyandu Mandiri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2009
Apabila dilihat dari gambar 4.38, terlihat bahwa terjadi kenaikan persentase pencapaian strata mandiri. Pada tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 1,29% dari tahun 2007, dan pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 2,53% dari tahun 2008. Berdasarkan data di atas, dan hasil pemantauan di lapangan, hal tersebut dapat terjadi seiring dengan dikembangkannya Posyandu Model (Kegiatan Posyandu yang sudah diintegrasikan dengan minimal satu kelompok kegiatan yang sesuai dengan karakteristik daerah, misal kegiatan BKB, PAUD, UP2K). Sehingga secara tidak langsung kegiatan integrasi tersebut dapat mempengaruhi pencapaian indicator proses maupun indicator output posyandu.
3. Bayi Yang Mendapat ASI Eksklusif Air Susu Ibu (ASI) merupakan satu-satunya makanan yang sempurna dan terbaik bagi bayi karena mengandung unsur-unsur gizi yang dibutuhkan oleh bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi guna mencapai pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal. ASI adalah hadiah yang sangat berharga yang dapat diberikan kepada bayi, dalam keadaan miskin mungkin merupakan hadiah satu-satunya, dalam keadaan sakit mungkin merupakan hadiah yang menyelamatkan jiwanya (UNICEF). Oleh sebab itu pemberian ASI perlu diberikan secara eksklusif sampai umur 6 (enam) bulan dan tetap mempertahankan pemberian ASI dilanjutkan bersama makanan pendamping sampai usia 2 (dua) tahun. Kebijakan Nasional untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan telah ditetapkan dalam SK Menteri Kesehatan No. 450/Menkes/SK/IV/2004. ASI eksklusif adalah Air Susu Ibu yang diberikan kepada bayi sampai bayi berusia 6 bulan tanpa diberikan makanan dan minuman, kecuali obat dan vitamin. Bayi yang mendapat ASI eksklusif adalah bayi yang hanya mendapat ASI saja sejak lahir sampai usia 6 bulan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pemberian ASI eksklusif bukan hanya isu nasional namun juga merupakan isu global. Pernyataan bahwa dengan pemberian susu formula kepada bayi dapat menjamin bayi tumbuh sehat dan kuat, ternyata menurut laporan mutakhir UNICEF (Fact About Breast Feeding ) merupakan kekeliruan yang fatal, karena meskipun insiden diare rendah pada bayi yang diberi susu formula, namun pada masa pertumbuhan
berikutnya bayi yang tidak diberi ASI ternyata memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk menderita hipertensi, jantung, kanker, obesitas, diabetes dll. Berdasarkan data yang diperoleh dari profil kesehatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 menunjukkan cakupan pemberian ASI eksklusif hanya sekitar 40,21%, terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2008 (28,96%), tetapi dirasakan masih sangat rendah bila dibandingkan dengan target pencapaian ASI eksklusif tahun 2010 sebesar 80%. Cakupan tertinggi adalah di Kabupaten Banyumas yaitu sebesar 87,99%. Sedangkan yang terendah adalah di Kabupaten Kudus sebesar 4,77%. Hanya 4 kabupaten/kota saja yang telah mencapai pemberian ASI eksklusif di atas 60% yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Blora. Gambar 4.38 Cakupan Pemberian ASI Eksklusif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2009
Beberapa hal yang menghambat pemberian ASI eksklusif diantaranya adalah : 1). Rendahnya pengetahuan ibu dan keluarga lainnya mengenai manfaat ASI dan cara menyusui yang benar. 2). Kurangnya pelayanan konseling laktasi dan dukungan dari petugas kesehatan. 3). Faktor sosial budaya. 4). Kondisi yang kurang memadai bagi para ibu yang bekerja.
5). Gencarnya pemasaran susu formula. Upaya- upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif tetap berpedoman pada Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui yaitu ; 1) Sarana Pelayanan Kesehatan mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas. 2)
Melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan ketrampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut.
3) Menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui. 4) Membantu ibu mulai menyusui bayinya dalam 30 menit setelah melahirkan yang dilakukan di ruang bersalin (inisiasi dini). Apabila ibu mendapat operasi caesar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar. 5)
Membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis.
6)
Tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir.
7)
Melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari.
8)
Membantu ibu menyusui semau bayi semau ibu, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui.
9) Tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI. 10) Mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari rumah sakit, rumah bersalin atau sarana pelayanan kesehatan.
4. Desa Dengan Garam Beryodium yang Baik
Persentase desa/kelurahan dengan garam beryodium yang baik, menggambarkan identitas mutu garam beryodium yang dikonsumsi penduduk di suatu desa/kelurahan. Pada tahun 2009 di Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 48,81% dari desa/kelurahan yang disurvey, masyarakatnya telah mengkonsumsi garam beryodium yang memenuhi syarat (mengandung KJO3 30-80 ppm). Gambar 4.39 Persentase Desa/Kelurahan dengan Garam Beryodium Baik Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2009
Berdasarkan laporan yang masuk dari 31 kabupaten/kota, diantaranya yang tertinggi adalah Kabupaten Sragen dengan 100% penduduknya telah mengkonsumsi garam beryodium. Sedangkan kabupaten dengan konsumsi garam beryodium terendah adalah Kabupaten Wonosobo (4,91%). Target cakupan untuk indikator ini adalah 90%, sesuai dengan sasaran Garam Beryodium untuk Semua pada tahun 2010. Hal ini berarti bahwa belum ada kemajuan yang berarti selama 4 tahun terakhir. Sejak tahun 2006 - 2009 berturut-turut tampak kecenderungan yang stagnan seperti dapat dilihat pada gambar berikut. 5. Keluarga Sadar Gizi (Belum) Keluarga sadar gizi adalah keluarga yang seluruh anggota keluarganya melakukan perilaku gizi seimbang yang mencakup 5 indikator yaitu : biasa mengkonsumsi aneka ragam makanan, selalu memantau kesehatan dan pertumbuhan anggota keluarganya, khususnya balita dan ibu hamil, hanya menggunakan garam beryodium untuk memasak makanannya, memberi dukungan pada ibu melahirkan untuk memberikan ASI eksklusif dan biasa sarapan/makan pagi.
Cakupan keluarga sadar gizi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 adalah 41,24%, ada peningkatan dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 sebesar 35,26%. Cakupan terendah adalah Kabupaten Cilacap (14,15%) dan tertinggi di Kota Surakarta (94,79%). Cakupan yang naik atau turun sangat mencolok tersebut mengindikasikan kurang akuratnya data yang ada. Hal ini salah satunya disebabkan banyaknya kabupaten/kota yang tidak ada datanya. Pada tahun 2009 ini, sebanyak 11 kabupaten/kota datanya tidak masuk. Sedangkan pada tahun 2008 sebanyak 9 kabupaten/kota tidak tersedia data. Tidak tersedianya data tersebut dikarenakan tidak semua kabupaten/kota melaksanakan kegiatan pemantauan keluarga sadar gizi. Tidak adanya kegiatan berkaitan dengan tidak adanya pendanaan untuk kegiatan tersebut.
G. PELAYANAN KESEHATAN DALAM SITUASI BENCANA Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan keracunan masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Jawa Tengah. Tingginya frekuensi KLB seperti Demam Berdarah Dengue (DBD), Chikungunya, AFP (Acute Flacid Paralisys), Keracunan Makanan, Difteri, Campak, Diare, bencana serta munculnya penyakit baru seperti Avian Influenza (Flu Burung), disamping menimbulkan korban kesakitan dan kematian juga berdampak pada situasi sosial ekonomi masyarakat secara umum (keresahan masyarakat, produktivitas menurun). Kondisi tersebut menuntut adanya upaya/tindakan secara cepat dan tepat (kurang dari 24 jam) untuk menanggulangi setiap KLB serta melaporkan kepada tingkat administrasi kesehatan di atasnya. Data frekuensi KLB penyakit menular, keracunan makanan, dan bencana selama tahun 2008 sebanyak 536 kejadian tersebar di 35 kabupaten/kota. Dari 536 desa/kelurahan yang terkena KLB, seluruhnya (100%) telah mendapatkan penanganan kurang dari 24 jam oleh Puskesmas bersama Dinas Kesehatan kabupaten/kota.
Gambar 4.40 Distribusi Frekuensi KLB menurut Jumlah Desa Yang Terserang di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009
Dari grafik di atas diketahui bahwa jumlah desa/kelurahan yang terkena KLB di Provinsi Jawa Tengah tahun 2006-2009 mengalami fluktuasi yaitu dari 567 desa/kelurahan pada tahun 2006 meningkat menjadi 1023 desa/kelurahan pada tahun 2007, tetapi tahun 2008 dan 2009 terus mengalami penurunan yaitu sebanyak 543 dan 536 desa/kelurahan. Gambar 4.41 Distribusi Frekuensi Persentase Desa/Kelurahan Terkena KLB Yang Ditangani Kurang Dari 24 jam di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009
Dari grafik di atas diketahui bahwa persentase desa/kelurahan tekena KLB yang ditangani kurang dari 24 jam di Jawa Tengah Tahun 2006 - 2009 mengalami fluktuasi yaitu dari 99,65% pada tahun 2006 meningkat menjadi 99,84% pada tahun 2007 kemudian turun menjadi 99,63% dan meningkat lagi tahun 2009 menjadi 100% atau semua desa/kelurahan yang terkena KLB mendapatkan penanganan kurang dari 24 jam. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu desa/kelurahan dalam jangka waktu tertentu. Sebaran Kejadian Luar Biasa menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 menunjukkan bahwa 3 kabupaten/kota dengan frekuensi KLB terbanyak adalah Kabupaten Cilacap (63 kejadian), Kabupaten Sukoharjo (56 kejadian) dan Kabupaten Wonogiri (50 kejadian). Gambar 4.42 Jenis Kejadian Luar Biasa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
Dari 536 desa/kelurahan yang terkena KLB di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009, jenis KLB dengan frekuensi kejadian tertinggi adalah KLB DBD (95 desa/kelurahan) tersebar di 13 kabupaten/kota pada 55 kecamatan. Angka serangan (Attack Rate) KLB DBD pada tahun 2009 sebesar 0,15%, mengalami sedikit kenaikan bila dibandingkan
dengan attack rate tahun 2008 yang sebesar 0,10%, sedangkan angka kematian (Case Fatality Rate) akibat KLB DBD pada tahun 2009 sebesar 2,81%, mengalami kenaikan bila dibandingkan CFR tahun 2008 sebesar 2,58%. Kejadian Luar Biasa chikungunya yang ditemukan di 81 desa/kelurahan merupakan KLB dengan frekuensi tertinggi kedua dengan angka serangan kasus ( AR =1,63%) dan angka kematian kasus (CFR =0,00%). Kondisi tersebut mengalami penurunan bila dibanding tahun 2008 dimana frekuensi KLB chikungunya sebanyak 98 kejadian, dengan angka serangan ( AR =1,46%) dan angka kematian kasus (CFR =0,00%). Meskipun ada penurunan jumlah desa/kelurahan, tetapi ada peningkatan di Attack Rate-nya, sehingga tetap diperlukan adanya upaya peningkatan program, terutama kegiatan bidang promosi (melalui penyuluhan) dan preventif (pemberantasan sarang nyamuk) Berdasarkan Case Fatality Rate, KLB Tetanus Neonatorum merupakan kasus KLB dengan Case Fatality Rate tertinggi (44,44%). Urutan selanjutnya adalah KLB H1N1 (37,50%), HIV/AIDS (33,33%) dan KIPI (25%).
A. SARANA KESEHATAN 1. Data Dasar Puskesmas
usat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah merupakan sarana pelayanan masyarakat di tingkat dasar. Puskesmas terdiri dari Puskesmas Perawatan, Puskesmas Non Perawatan, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling. Jumlah Puskesmas di Jawa Tengah pada tahun 2009 sebanyak 853 (termasuk 303 Puskesmas Rawat Inap).. Bila dibandingkan dengan konsep wilayah kerja Puskesmas, dengan sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah Puskesmas rata-rata 30.000 penduduk per Puskesmas, maka rasio jumlah Puskesmas per 30.000 penduduk di Provinsi Jawa Tengah tahun tahun 2 009 sebesar 0,78 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 0,79. Ini berarti bahwa di Provinsi Jawa
Tengah jumlah Puskesmas masih kurang. Rasio tertinggi di Kabupaten Banjarnegara (1,20) dan Rasio Terendah di Kabupaten Sukoharjo (0,43). Kekurangan jumlah Puskesmas ini diupayakan agar dapat terpenuhi dengan adanya Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling. Jumlah Puskesmas Pembantu mengalami sedikit kenaikan dari 1.846 pada tahun 2008 menjadi 1.850 pada tahun 2009. Dengan adanya Puskesmas Pembantu diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2009 jumlah Puskesmas Keliling di Provinsi Jawa Tengah adalah 1.130 unit, bertambah bila dibandingkan tahun 2008 yang hanya berjumlah 1.020 unit. Rasio Puskesmas Keliling terhadap Puskesmas pada tahun 2009 adalah 1,32. Ini berarti semua Puskesmas telah memiliki Puskesmas Keliling, bahkan ada yang memiliki lebih dari satu. Puskesmas Perawatan juga bertambah dari 267 buah pada tahun 2008 menjadi 303 pada tahun 2009. Jumlah Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling dapat dilihat pada gambar di bawah. Gambar 5.1 Jumlah Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2009
2. Indikator Pelayanan Rumah Sakit
Indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan sarana rumah sakit antara lain dengan melihat perkembangan fasilitas perawatan yang biasanya diukur dengan jumlah rumah sakit dan tempat tidurnya serta rasionya terhadap jumlah penduduk. Pada tahun 2009 jumlah rumah sakit di Provinsi Jawa Tengah menurut jenis dan kepemilikannya adalah sebagai berikut : Tabel Jumlah Rumah Sakit di Provinsi Jawa Tengah menurut jenis dan pemilikan Tahun 2009
Pemilikan/Pengelola Pem Pusat
Pem Prov
Pem Kab/Kota
TNI/Polri
BUMN
Swasta
Jml
RSU
2
4
42
11
1
113
173
RSJ
1
3
0
0
0
2
6
RSB RSK lainnya JML :
0
0
0
0
0
10
10
2
0
0
0
0
48
50
5
7
42
11
1
173
239
a. Pemakaian Tempat Tidur/Bed Occupancy Rate (BOR) Merupakan prosentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Indikator ini dipergunakan untuk menilai suatu kinerja rumah sakit dengan melihat persentase pemanfaatan tempat tidur rumah sakit atau Bed Occupation Rate (BOR). Angka BOR yang rendah menunjukkan kurangnya pemanfaatan fasilitas perawatan rumah sakit oleh masyarakat. Angka BOR yang tinggi (>85%) menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur yang tinggi, sehingga perlu pengembangan rumah sakit atau penambahan tempat tidur. BOR yang ideal untuk suatu rumah sakit adalah antara 60% sampai dengan 80%. Dari 239 Rumah Sakit di Jawa Tengah tahun 2009 yang terdiri dari 11 RS (4,51%) mempunyai tingkat pemanfaatan sangat tinggi diatas maksimal occupancy rate, 74 RS (30,32%) mempunyai BOR yang dianggap cukup ideal. Tetapi masih terdapat 75 RS (34,83) tingkat pemanfaatannya masih kurang, bahkan ada 40 RS (18,85%) yang tingkat pemanfaatannya masih sangat rendah b. Rata-rata Lama Rawat Seorang Pasien / Average Length of Stay (ALOS) Rata-rata lama rawat seorang pasien yang secara umum/ Average Length of Stay (ALOS) yang ideal adalah antara 6 - 9 hari. Rata-rata lama rawat seorang pasien di RS se Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 3,87, mengalami peningkatan bila dibandingkan nilai ALOS tahun 2008 sebesar 3,61. Angka tersebut masih berada dibawah nilai ALOS yang ideal. Dari 198 RS yang melapor, hanya 13 rumah sakit yang mempunyai nilai ALOS ideal yaitu RSUD Banyumas, RSIA Amelia Banyumas, RSIA Aisyiyah Purworejo, RS Cakra Husada Klaten, RS Wira Husada Blora, RSUD Kudus, RSUD Kraton Kab. Pekalongan, RSJ Prof dr. Soerojo Kota Magelang, RSUD dr. Moewardi Surakarta, RSJ Daerah Surakarta, RSJ &
Syaraf Puri Waluyo Surakarta, RS Sejahtera Bakti & Holistik Salatiga dan RSUP Dr. Kariadi Semarang. Sedangkan 185 rumah sakit lainnya masih mempunyai nilai ALOS di bawah 6. a. Rata-rata Hari Tempat Tidur Tidak Ditempati / Turn Of Interval (TOI) TOI bersama dengan ALOS merupakan indikator tentang efisiensi penggunaan tempat tidur. Semakin besar TOI maka efisiensi penggunaan tempat tidur semakin jelek. Angka ideal untuk TOI adalah 1 - 3 hari. Rata-rata TOI di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 5,90. Ini berarti nilai TOI di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 belum masuk di angka ideal. Dari 198 RS yang melapor, ada 94 rumah sakit yang mempunyai nilai TOI di atas 3. b. Angka Kematian Umum Penderita Yang Dirawat di RS / Gross Death Rate (GDR) Angka GDR adalah untuk mengetahui mutu pelayanan atau perawatan rumah sakit. Semakin rendah GDR, berarti mutu pelayanan rumah sakit semakin baik. Angka GDR yang dapat ditolerir maksimum 45. Rata-rata angka GDR di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 18,66, berarti masih berada dalam kisaran yang bisa ditolerir. Dari 198 RS yang melapor, sebanyak 21 rumah sakit mempunyai nilai GDR melebihi angka yang dapat ditolerir. c. Angka Kematian Penderita Yang Dirawat < 48 Jam / Net Death Rate (NDR) Angka NDR adalah untuk mengetahui mutu pelayanan atau perawatan rumah sakit. Nilai NDR yang dapat ditolerir adalah 25 per 1.000 penderita keluar. Rata-rata NDR di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 8,47, berarti masih berada dalam kisaran yang bisa ditolerir. Dari 198 RS yang melapor, sebanyak 13 rumah sakit mempunyai nilai NDR melebihi angka yang dapat ditolerir. Dari data NDR dan GDR di Provinsi Jawa Tengah tersebut, masih diperlukan tindak lanjut dengan upaya baru dalam pelayanan kesehatan agar seluruh RS mempunyai NDR dan GDR di bawah angka yang dapat ditolerir. 3. Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Menurut Kepemilikan/Pengelola
Sarana Pelayanan Kesehatan terdiri dari RSU, RSJ, RSB, RS Khusus lainnya, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Non Perawatan, Pustu, Puskesling, RB, BP/Klinik, Praktek Dokter Bersama, Praktek Dokter Perorangan dan Praktek Pengobatan Tradisional. Jumlah sarana pelayanan kesehatan pada tahun 2009 sebanyak 15.129
unit, yang terbagi dalam 6 (enam) kepemilikan yaitu : Pemerintah Pusat sebanyak 5 (0,03%), Pemerintah Provinsi sebanyak 8 (0,05%), Pemerintah kabupaten/kota sebanyak 4.102 (0,67%), TNI/POLRI sebanyak 21 (0,14%), BUMN sebanyak 5 (0,03%), Swasta sebanyak 10.988 (72,63%). 4. Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta
Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta terdiri dari RSU, RSJ, RSB, RS Khusus lainnya, Puskesmas, Posyandu, Polindes, PKD, RB, BP/Klinik, Apotek, Toko Obat,GFK, Industri Obat Tradisional, Industri Kecil Obat Tradisional, Praktek Dok ter Bersama, Praktek Dokter Perorangan dan Praktek Pengobatan Tradisional. Pada tahun 2009 jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta sebesar 10.362 buah. Persentase tertinggi adalah Praktek Dokter Perorangan (60,02%), terendah adalah Rumah Sakit Jiwa (0,02%). 5. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat terdiri atas Desa Siaga, Forum Kesehatan Desa, Poskesdes, Polindes, dan Posyandu. Total UKBM tahun 2009 adalah 70.740 buah, lebih banyak daripada tahun 2008. UKBM terbanyak adalah Posyandu sebesar 48.096 (67,99%). Poliklinik Kesehatan Desa adalah wujud upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang merupakan Program Unggulan di Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan desa siaga. PKD merupakan pengembangan dari Pondok Bersalin Desa. Dengan dikembangkannya Polindes menjadi PKD maka fungsinya menjadi bertambah yaitu sebagai tempat untuk memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan masyarakat, sebagai tempat untuk melakukan pembinaan kader/pemberdayaan masyarakat serta forum komunikasi pembangunan kesehatan di desa, dan sebagai tempat memberikan pelayanan kesehatan dasar termasuk kefarmasian sederhana serta untuk deteksi dini dan penanggulangan pertama kasus gawat darurat. Pengembangan PKD dimulai sejak tahun 2004. Jumlah PKD pada tahun 2009 sebanyak 5.552 buah. Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana, dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Sebuah desa dikatakan menjadi desa siaga apabila desa tersebut telah memiliki sekurang-kurangnya sebuah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Jumlah Desa Siaga pada tahun 2009
adalah 8.128 buah, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan jumlah Poskesdes tahun 2008 sebanyak 7.419. B. TENAGA KESEHATAN 1. Persebaran Tenaga Kesehatan Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dilakukan melalui perbaikan fisik dan penambahan sarana prasarana, penambahan peralatan dan ketenagaan serta pemberian biaya operasional dan pemeliharaan. Namun dengan semakin tingginya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan semakin meningkat. Untuk itu dibutuhkan penambahan tenaga kesehatan yang terampil dan siap pakai sesuai dengan karateristik dan fungsi tenaganya. Sampai saat ini kebutuhan tenaga kesehatan masih belum sepenuhnya terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat dari usulan permintaan kebutuhan tenaga kesehatan baik di pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang sulit terpenuhi akibat belum tertatanya data-data serta belum siapnya anggaran untuk perekrutan pegawai. Kekurangan lain disebabkan belum tergantinya tenaga kesehatan yang sudah pensiun, dan makin kompleksnya masalah-masalah kesehatan yang ditangani oleh tenaga tersebut. Untuk mencukupi kebutuhan tenaga kesehatan tersebut ditangani dengan membuka penerimaan CPNS baru baik secara swakelola maupun tenaga pusat yang ditempatkan di daerah. Usulan lain dalam mencukupi kekurangan tenaga juga dilakukan pengangkatan Dokter Tidak Tetap, Bidan Tidak Tetap yang kedepannya mengangkat tenaga kesehatan lain sebagai pegawai tidak tetap disamping sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL). Dalam pengangkatan PTT tersebut dilakukan masa bakti selama 3 (tiga) tahun baik dengan dana Pemerintah Pusat maupun dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing kabupaten/kota. Jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebanyak 50.392 pegawai. Penempatan tenaga kesehatan tersebut tersebar belum merata pada masing-masing pelayanan kesehatan. Secara berurutan persentase penempatan tenaga kesehatan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 adalah sebagai berikut : Rumah Sakit sebesar 51,80 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 50,26% , Puskesmas sebesar 40,85% lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 42,75%, Dinas Kesehatan kabupaten/kota sebesar 2,88% lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 3,02%, sarana kesehatan lain sebesar 3,08% lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 2,74%, Institusi Diklat/Diknakes sebesar 1,40% lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar
1,22%, dan Dinas Kesehatan Provinsi sebesar 0,41 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 0,47%.
2. Rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk a. Rasio Tenaga Dokter Spesialis Rasio Dokter Ahli per 100.000 penduduk di provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 8,00, mengalami peningkatan bila dibandingkan rasio tahun 2008 sebesar 5,25. Rasio tersebut berada diatas target Indonesia Sehat 2010 dan standar dari WHO sebesar 6 per 100.000 penduduk. Rasio dokter ahli per 100.000 penduduk yang tertinggi adalah di Kota Surakarta sebesar 69,61 dan rasio terendah adalah di Kabupaten Klaten dan Kota Salatiga sebesar 0,00 per 100.000 penduduk karena tidak ada dokter spesialis. Gambar 5.2 Rasio Dr. Spesialis di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
b. Rasio Tenaga Dokter Umum Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk tahun 2009 sebesar 11,35, mengalami peningkatan dibanding tahun 2008 yang mencapai 10,41. Rasio tersebut masih di bawah target Indonesia Sehat 2010 sebesar 40 per 100.000 penduduk. Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk yang terbesar adalah Kota Surakarta sebesar 52,78 dan rasio terendah adalah Kabupaten Brebes sebesar 5,42.
Gambar 5.3 Rasio Dr. Umum di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
c. Rasio Tenaga Dokter Gigi Rasio Dokter Gigi di Provinsi Jawa Tengah per 100.000 penduduk tahun 2009 sebesar 3,14 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan rasio tahun 2008 sebesar 2,72. Hal ini berarti masih di bawah target Indonesia Sehat 2010 sebesar 11 per 100.000 penduduk. Rasio terendah di Kabupaten Batang sebesar 0,88 dan tertinggi di Kota Tegal sebesar 13,31. Gambar 5.4 Rasio Dr. Gigi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
d. Tenaga Kefarmasian Tenaga Kefarmasian terdiri dari Apoteker, S-1 Farmasi, D-III Farmasi, dan Asisten Apoteker. Jumlah tenaga kefarmasian di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 adalah 2.948. Rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk tahun 2009 sebesar 8.97, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan rasio tahun 2008 sebesar 9,13. Rasio tertinggi adalah di Kota Semarang sebesar 22,46, diikuti Kota Surakarta sebesar 20,92. Rasio terendah adalah di Kota Salatiga (1,47).
Sedangkan khusus untuk tenaga apoteker per 100.000 penduduk sebesar 2,07, mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan dengan rasio tahun 2008 sebesar 2,37. Angka tersebut masih jauh dibawah target Indonesia Sehat 2010 sebesar 10 per 100.000 penduduk. Gambar 5.5 Rasio Tenaga Farmasi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
e. Rasio Tenaga Gizi Tenaga Gizi terdiri dari D-IV/S-1 Gizi, D-III Gizi, dan D-1 Gizi. Jumlah Tenaga Gizi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 adalah 1.248 orang. Rasio Tenaga Gizi per 100.000 penduduk sebesar 3,80, mengalami peningkatan bila dibandingkan rasio tahun 2008 sebesar 3,56. Angka tersebut masih di bawah target Indonesia Sehat 2010 sebesar 22 per 100.000 penduduk. Rasio tertinggi adalah di Kota Magelang yaitu sebesar 27,24 dan terendah adalah di Kabupaten Kudus sebesar 1,16. Gambar 5.6 Rasio Tenaga Gizi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
f.
Rasio Tenaga Keperawatan Jumlah Tenaga Keperawatan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 adalah 21.612 orang. Rasio Tenaga Keperawatan per 100.000 penduduk sebesar 65,76, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan rasio tahun 2008 sebesar 60,43 per 100.000 penduduk. Angka tersebut masih di bawah target Indonesia Sehat 2010 dan standar dari WHO sebesar 117.5 per 100.000 penduduk. Rasio tertinggi adalah di Kota Magelang sebesar 650,00, disusul kemudian oleh Kota Surakarta sebesar 387,62, Kota Tegal sebesar 210,36, Kota Semarang sebesar 189,18 dan Kota Pekalongan sebesar 171,12. Lima Kota tersebut telah melampaui standar Indonesia Sehat 2010. Rasio yang tinggi tersebut disebabkan di kota-kota tersebut terdapat rumah sakit rujukan yang cukup besar sehingga memerlukan tenaga perawat yang banyak pula. Sedangkan rasio terendah adalah di Kabupaten Klaten yaitu sebesar 16,50. Gambar 5.7 Rasio Tenaga Perawat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
g. Rasio Tenaga Bidan Jumlah Tenaga Bidan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 adalah 11.971 orang. Rasio Tenaga Bidan per 100.000 penduduk sebesar 36,69, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan rasio tahun 2008 sebesar 34.43. Rasio tersebut masih di bawah target Indonesia Sehat 2010 sebesar 100 per 100.000 penduduk. Rasio tertinggi adalah di Kota Magelang sebesar 71,31 dan yang terendah adalah di Kota Salatiga sebesar 16,25. Belum ada satu kabupaten/kotapun yang memenuhi target Indonesia sehat 2010.
Gambar 5.8 Rasio Tenaga Bidan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
h. Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 adalah 1.351 orang. Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat per 100.000 penduduk sebesar 4,14, sedikit meningkat bila dibandingkan dengan rasio tahun 2008 sebesar 3.61. Rasio tersebut masih di bawah target Indonesia Sehat 2010 sebesar 40 per 100.000 penduduk. Rasio tertinggi adalah di Kota Salatiga sebesar 23,54, disusul kemudian oleh Kota Magelang sebesar 15,60. Rasio terendah adalah di Kabupaten Kebumen yaitu sebesar 0,41. Belum ada satu kabupaten/kotapun yang memenuhi target Indonesia Sehat 2010. Gambar 5.9 Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
i.
Rasio Tenaga Sanitasi Tenaga sanitasi terdiri dari D-III sanitasi dan D-I sanitasi. Jumlah Tenaga Sanitasi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 adalah 1.125 orang. Rasio Tenaga Sanitasi per 100.000 penduduk sebesar 3,45, mengalami penurunan bila dibandingkan rasio tahun 2008 sebesar 3,59. Rasio tersebut masih sangat jauh di bawah target Indonesia Sehat 2010 sebesar 40 per 100.000 penduduk. Rasio tertinggi adalah di Kota Magelang sebesar 15,60 dan terendah adalah di Kabupaten Kebumen sebesar 1,15. Rasio tenaga sanitasi dapat dilihat pada gambar dibawah. Gambar 5.10 Rasio Tenaga Sanitasi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
j.
Rasio Tenaga Teknisi Medis Tenaga Teknisi Medis terdiri atas analis laboratorium, teknik elektromedik, penata rontgent, penata anestesi, dan fisioterapi. Jumlah Tenaga Teknisi Medis di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 adalah 2.954 orang. Rasio Tenaga Teknisi Medis per 100.000 penduduk sebesar 8.99, mengalami sedikit kenaikan bila dibandingkan dengan rasio tahun 2008 sebesar 8,86. Rasio tertinggi adalah di Kota Magelang yaitu sebesar 60,91, dan yang terendah adalah di Kabupaten Demak sebesar 2,42.
Gambar 5.11 Rasio Tenaga Tehnisi Medis di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
Secara umum jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Jawa Tengah masih belum tercukupi sesuai dengan indikator Indonesia Sehat 2010. Namun Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) telah berusaha mencukupi kebutuhan tenaganya. Usaha yang dilakukan berupa pengangkatan tenaga baru seperti CPNS, PHL maupun PTT. Pemerataan tenaga kesehatan yang tersebar di wilayah pelayanan kesehatan diupayakan dengan peningkatan sarana-sarana kesehatan yang ada seperti peningkatan akreditasi rumah sakit serta peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap dan peningkatan pemberian Insentif oleh Departemen Kesehatan bagi Tenaga Medis yang mau melaksanakan masa bakti di daerah terpencil maupun sangat terpencil. C. PEMBIAYAAN KESEHATAN 1. Persentase Anggaran Kesehatan Dalam APBD Kabupaten/Kota
Pada tahun 2009 jumlah total anggaran kesehatan di 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah Rp.2.121.096.713.805 dengan kontribusi terbesar sebesar 73,25% berasal dari APBD Kab/kota. Kontibusi terendah adalah sumber biaya PHLN yaitu 0,19%. Persentase kontibusi anggaran kesehatan APBD Kab/kota tahun 2009 ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2008 (78,70%). APBD Provinsi yang dialokasikan untuk pembiayaan kesehatan di kab/kota tahun 2009 adalah sebesar 0,57 %, jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2008 yaitu sebesar 0,95%. Kontribusi persentase DAK Bidang Kesehatan di kabupaten/kota tahun 2009, baik yankes dasar maupun yankes rujukan (non Provinsi) lebih besar jika dibandingkan dengan DAK Bidang Kesehatan tahun 2008 (12,07%). Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah/desentralisasi, terdapat pembagian peran dan wewenang antara
pemerintah pusat dan daerah. Dalam pembangunan kesehatan, pemerintah pusat dan daerah menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas. Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), pemerintah pusat memberikan anggaran pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan prioritas nasional. DAK Bidang Kesehatan terdiri dari 2 (dua) pelayanan, yaitu: a. Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar jumlah anggaran Rp.258.389.000.000,tersebar di 35 kabupaten/kota, jumlah terbesar di Kab. Klaten yaitu sebesar Rp.9.257.000.000,- dan yang terkecil di Kota Salatiga yaitu Rp.5.614.000.000,- . DAK pelayanan kesehatan dasar tahun 2009 dimanfaatkan untuk pembangunan, peningkatan, perbaikan dan pengadaan sarana prasarana serta peralatan kesehatan Puskesmas dan jaringannya, Poskesdes serta penyediaan sarana/prasarana penunjang pelayanan kesehatan di Kabupaten/Kota. b. Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS Kab/kota jumlah anggaran sebesar Rp.30.347.000.000,- tersebar di 20 Rumah sakit kabupaten/kota, jumlah terbesar di RSUD Ashari Pemalang (Rp.3.017.000.000,-) dan yang terkecil di BLUD RSU Banyumas (Rp. 662.000.000,-). DAK pelayanan kesehatan rujukan dimanfaatkan untuk pembangunan, peningkatan, perbaikan dan pengadaan sarana prasarana serta peralatan kesehatan RS Provinsi/Kabupaten/Kota serta Unit Transfusi Darah. Jumlah anggaran ASKESKIN tahun 2009 mengalami peningkatan dari tahun 2008 sebesar 6,55% menjadi 11,03% pada tahun 2009. Anggaran kesehatan bersumber PHLN tahun 2009 yang mencapai 0,19% dari keseluruhan anggaran kesehatan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2008 (0,21%).Kontribusi anggaran kesehatan bersumber dana lain tahun 2009 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2008 yaitu dari 0,07% menjadi 1,35%. Anggaran belanja bersumber APBD Kab./kota yang dialokasikan untuk pembiayaan kesehatan di kabupaten/kota tahun 2009 sebesar 9,15% dari total jumlah APBD kabupaten/kota, Mengalami kenaikan 3,11% dibandingkan tahun 2008 yaitu 6,04%. Hal ini merupakan respon pemerintah yang positif terhadap pembangunan bidang kesehatan di kab./kota. Total angaran kesehatan di kab/kota tahun 2009 adalah sebesar Rp.2.121.096.713.805,- mengalami kenaikan sebesar 33,32% dibandingkan dengan tahun 2008 (Rp.1.590.940.254.847,-) Untuk anggaran kesehatan perkapita mengalami kenaikan dari Rp.63.958,- pada tahun 2008 menjadi Rp.64.541,- pada tahun 2009.
2. Pembiayaan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Perorangan
a.
Cakupan Penduduk Yang Menjadi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pra Bayar Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah telah berupaya mengembangkan berbagai upaya kesehatan, salah satunya adalah dengan mengembangkan suatu upaya kesehatan melalui program jaminan kesehatan. Program ini dikembangkan dengan tujuan merubah pola pembayaran yang biasanya dibayar setelah pelayanan diberikan dan pelayanan kesehatan yang diterima secara komprehensif. Namun disadari sampai saat ini perkembangan peserta jaminan kesehatan sangat kurang menggembirakan. Data terakhir di Provinsi Jawa Tengah menggambarkan perkembangan kepesertaan jaminan kesehatan saat ini baru mencapai 19,37% dari total penduduk non maskin, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 sebesar 18,09%. Angka ini masih sangat jauh di bawah target SPM 2010 sebesar 80%, bahkan dari target SPM 2005 sebesar 30% sekalipun. Sementara yang belum terjamin dengan pelayanan kesehatan sebesar 80,63%. Perkembangan kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan mengalami peningkatan yang menggembirakan sampai tahun 2006, pada tahun 2007 merupakan titik antiklimak kepesertaan Jaminan Kesehatan. Dua tahun terakhir peserta Jaminan Kesehatan kembali mengalami peningkatan sedikit demi sedikit. Bila dikaitkan dengan Program Jamkesmas, kemungkinan Program Jamkesmas memberikan dampak negatif pada kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pra Bayar. Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dengan Premi/Pra Bayar banyak yang mengundurkan diri dengan adanya program Jamkesmas yang membebaskan anggotanya dari segala beban iur biaya. Penurunan jumlah penduduk yang masuk dalam katagori non masyarakat miskin ditengarahi akibat dampak negatif Program Jamkesmas. Masyarakat yang dulunya merasa non miskin berramai-ramai mengaku miskin supaya dapat masuk dalam Program Jamkesmas.
Gambar 5.12 Cakupan Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penduduk Non Maskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
Kepesertaan program jaminan kesehatan penduduk non maskin yang diperinci menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan angka yang bervariasi mulai dari cakupan 3,52% (Kabupaten Brebes) hingga 100% (Kabupaten Rembang). Kepesertaan program jaminan kesehatan masyarakat non maskin di Kabupaten Jepara hanya pada Askes PNS. Sedangkan di Kabupaten Rembang dengan cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan masyarakat non maskin mencapai 100% karena menerapkan Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS). Sebanyak 10 kabupaten/kota mempunyai cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan penduduk non maskin <10%. 11 kabupaten/kota mempunyai cakupan 10% hingga 20%. Dan 12 kabupaten/kota mempunyai cakupan > 20%. Sementara masih terdapat dua kabupaten yang belum lengkap datanya, yaitu Kabupaten Klaten dan Kota Salatiga. Kepesertaan jaminan kesehatan tersebut diperinci; Askes (40,84%), Bapel/Pra Bapel (14,31%), Jamsostek (18,98%), Dana Sehat (8,44%), dan lain-lain (17,43%).
Gambar 5.13 Cakupan Kepesertaan Program JPK Pra Bayar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia telah mencanangan
“Universal
Coverage”
kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan pada tahun 2014 yang berarti bahwa seluruh penduduk di Indonesia pada tahun 2014 harus memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Saat ini kabupaten yang sudah mencapai cakupan 100% adalah Kabupaten Rembang meskipun masih pada Pelayanan Kesehatan Dasar.
b.
Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin dan Masyarakat Rentan Kesehatan bagi fakir miskin atau masyarakat tidak mampu merupakan aset satu-satunya. Oleh karena itu apabila sakit akan mengakibatkan keterpurukan terutama untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar dan kelangsungan kehidupan bagi diri dan keluarganya. Berbagai upaya dan terobosan telah dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin. Hal ini menjadi sangat fenomenal bagi wujud tanggung jawab negara untuk memenuhi hak sehat bagi setiap penduduk sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945. Bagi kelompok ini telah diimplementasikan melalui pengembangan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu atau lebih dikenal dengan ”Jamkesmas”. Sasaran dari program Jamkesmas ini adalah masyarakat miskin dan tidak mampu yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikenal dengan kuota. Kuota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah sebesar 11.715.881 jiwa atau sekitar 33% dari total penduduk. Cakupan kepesertaan program Jamkesmas tahun 2009 sebesar 90,55% yang berarti bahwa masih terdapat masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak tercakup Jamkesmas sebesar 9,45%. Cakupan tersebut meningkat bila
dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 sebesar 90,12%. Meskipun demikian angka tersebut masih belum mencapai target SPM sebesar 100%. Gambar 5.14 Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2009
Pelayanan kesehatan yang diberikan bagi pasien masyarakat miskin dan tidak mampu meliputi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan di rumah sakit. Pelayanan kesehatan di Puskesmas meliputi rawat jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama, persalinan normal di Puskesmas dan jaringannya, pelayanan gawat darurat, dan pelayanan transport untuk rujukan bagi pasien. Sedang pelayanan di rumah sakit meliputi rawat jalan tingkat lanjut, rawat inap tingkat lanjut, pelayanan obat dan bahan habis pakai, pelayanan penunjang medik, serta pelayanan tindakan dan operasi. Gambar 5.15 Cakupan Pelayanan Peserta Jamkesmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
A. Derajat Kesehatan 1. Mortalitas/Angka Kematian a. AKB di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 10,25/1.000 kelahiran hidup, sudah melampaui target Indonesia Sehat 2010 sebesar 40/1.000 kelahiran hidup dan juga sudah melampaui target MDG ( Millenium Development Goals ) ke - 4 tahun 2015 yaitu 17/1.000 kelahiran hidup. b. AKABA di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 11,60/1.000 kelahiran hidup, sudah melampaui target Indikator Indonesia Sehat tahun 2010 seb esar 58/1.000 kelahiran hidup dan juga sudah melampaui target MDG ( Millenium Development Goals ) ke - 4 tahun 2015 yaitu 23/1.000 kelahiran hidup. c. Angka kematian ibu di Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2009 sebesar 117,02/100.000 kelahiran hidup, telah memenuhi target dalam Indikator Indonesia Sehat 2010 sebesar 150/100.000 kelahiran hidup. 2. Morbiditas/Angka Kesakitan a. Pada tahun 2009 di Provinsi Jawa Tengah ditemukan 193 penderita AFP, sehingga telah melampaui target yang harus ditemukan yaitu 184 kasus. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, dari 193 kasus yang diperiksa semua menunjukan negatif polio (berarti tidak ditemukan virus polio liar). b. Case Detection Rate (CDR) atau angka penemuan penderita TB paru BTA (+) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 48,15%, lebih rendah daripada target SPM sebesar 70%. Sedang angka kesembuhan TB Paru (Cure Rate) sebesar 83,92%, masih dibawah target nasional sebesar 85%. c. Cakupan penemuan penderita Pneumonia Balita di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 25,96%, masih sangat jauh dari target SPM tahun 2010 sebesar 100%. d. Jumlah kasus baru HIV dan AIDS dari Januari - Desember 2009 sebanyak 559 terdiri dari 138 infeksi HIV dan 421 kasus AIDS. Sejak pertama kali ditemukan sampai dengan Bulan Desember 2009 secara komulatif jumlah kasus HIV/AIDS
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
sebanyak 2.488 kasus dengan rincian infeksi HIV sebanyak 1.518 kasus, sedang kasus AIDS sebanyak 970 kasus dan 319 orang diantaranya sudah meninggal. Keseluruhan (100%) kasus HIV/AIDS yang ditemukan tersebut sudah mendapat penanganan sesuai standar. Ini berarti sudah mencapai target SPM 2010 sebesar 100%. Sedang penanganan Infeksi Menular Seksual (IMS) baru mencapai 77,80%, berarti masih dibawah target sebesar 100%. Angka kesakitan (IR) penyakit DBD di Provinsi Ja wa Tengah Tahun 2009 sebesar 5,74/10.000 penduduk dan angka kematian (CFR) sebesar 1,42%. Angka kesakitan tersebut masih lebih tinggi dari target nasional yaitu < 2/10.000 penduduk. Demikian juga dengan angka kematian, masih lebih tinggi dari dari ta rget nasional yaitu < 1%. Cakupan penemuan penderita diare di Provinsi Jawa tengah tahun 2009 sebesar 50,66%, masih jauh di bawah target sebesar 80%. Akan tetapi semua penderita diare yang ditemukan seluruhnya (100%) mendapatkan penanganan sesuai standar. Annual Parasite Incidence (API) penyakit Malaria di Provinsi Jawa tengah tahun 2009 sebesar 0,047‰ , ini berarti terjadi penurunan kasus malaria dibanding tahun 2008 (API mencapai 0,049‰). Seluruh penderita Malaria Positif ya ng ditemukan mendapatkan penanganan sesuai standar. Angka Penemuan kasus baru (CDR) Kusta di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 4,18/100.000 penduduk dengan prevalensi 0,66/10.000 penduduk, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan CDR tahun 2008 sebesar 4,96/100.000 penduduk dengan prevalensi 0,56/10.000 penduduk. Kasus Filariasis di provinsi Jawa Tengah yang ditemukan sampai tahun 2009 sebanyak 353 kasus tersebar di 24 kabupaten/kota dan kesemuanya (100%) sudah ditangani sesuai standar. Ini berarti sudah mencapai target SPM 2010 sebesar ≥ 90%. Kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti Polio, Campak, Difteri dan Tetanus Neonatorum, cenderung mangalami peningkatan. Hal ini dimungkinkan karena pencapaian cakupan imunisasi yang menurun bila dibandingkan dengan tahun 2008. Kejadian penyakit tidak menular cenderung menurun pada tahun 2009 . Prevalensi kasus hipertensi essensial di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 2,13% menurun bila dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 2,65%. Hipertensi lain menurun dari 0,98% pada tahun 2008 menjadi 0,21% pada tahun 2009. Prevalensi stroke hemoragik di Jawa Tengah tahun 2009 adalah 0,05% lebih tinggi dibandingkan dengan angka tahun 2008 sebesar 0.03%. Stroke non hemoragik
menurun dari 0,13% pada tahun 2008 menjadi 0,09% pada tahun 2009. Dekompensasi kordis meningkat dari 0,23% pada tahun 2008 menjadi 0,14% pada tahun 2009. Diabetes Mellitus tidak tergantung insulin menurun dari 1,25% pada tahun 2008 menjadi 0,58% pada tahun 2009. Diabetes Mellitus tergantung insulin meningkat dari 0,16% pada tahun 2008 menjadi 0,18% pada tahun 2009. Kanker Leher Rahim tidak mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,03%. Kanker Payudara tidak mengalami peningkatan sebesar 0,04%. Kanker hati menurun dari 0,18% pada tahun 2008 menjadi 0,01% pada tahun 2009. Kanker paru menurun dari 0,005% pada tahun 2008 menjadi 0,002% pada tahun 2009. PPOK menurun dari 0,20% pada tahun 2008 menjadi 0,12% pada tahun 2009. Asma Bronkial menurun dari 1,07% pada tahun 2008 menjadi 0,66% pada tahun 2009. 3. Status Gizi a. Cakupan kunjungan neonatus di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 99,37%,mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2008 sebesar 94,66%. Angka tersebut sudah melampaui target SPM 2010 sebesar 90%. b. Cakupan kunjungan bayi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 95,07%, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 yaitu 96,04%. Angka tersebut sudah melampaui target SPM 2010 sebesar 90%. c. Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 2,81%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan persentase tahun 2008 sebesar 2,08%. Sedangkan berat bayi dengan berat badan lahir rendah yang berhasil ditangani di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 96,67%, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 sebesar 99,67% dan masih lebih rendah dari target SPM 2010 sebesar 100%. d. Jumlah balita gizi buruk dengan indikator berat badan menurut tinggi badan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebanyak 4.696 Balita atau 0,24%, angka ini masih lebih rendah dari target nasional sebesar 3%. e. Dari 573 kecamatan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2009 terdapat 534 diantaranya sudah bebas rawan pangan dan gizi. Hanya 39 Kecamatan yang masih mengalami kerawanan pangan dan gizi. B. Upaya Kesehatan 1. Pelayanan Kesehatan Dasar a. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 sebesar 93,39%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan cakupan tahun
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h. i.
j.
k.
2008 sebesar 90,14%, dan hampir mendekati target pencapaian tahun 2010 yaitu 95%. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 93,03%, mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 sebesar 90,98%., angka tersebut sudah mencapai target SPM 2010 sebesar 90%. Cakupan pelayanan pada ibu nifas di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 80,29%, menurun bila dibandingkan cakupan tahun 2008 sebesar 92,94% dan sudah dan angka tersebut masih dibawah target tahun 2009 sebesar 90%. Cakupan pemberian Fe 3 pada ibu hamil di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 85,62%, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2009 sebesar 87,06%. Angka tersebut masih di bawah target SPM sebesar 90%. Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 50,30%, meningkat bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 sebesar 44,76%. Cakupan tersebut ini masih jauh dibawah target SPM tahun 2005 sebesar 65% apalagi bila dibandingkan dengan target SPM 2010 sebesar 95%. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD/MI oleh tenaga kesehatan/guru UKS/kader kesehatan sekolah pada tahun 2009 sebesar 37,82%, lebih rendah dibandingkan tahun 2008 sebesar 43,77%. Cakupan tersebut masih jauh di bawah target SPM 2010 sebesar 80%. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa remaja oleh tenaga kesehatan/Guru UKS/kader kesehatan remaja di Provinsi JawaTengah tahun 2009 sebesar 30,91%, lebih rendah bila dibandingkan cakupan tahun 2008 sebesar 34,49%. Cakupan tersebut masih jauh di bawah target SPM tahun 2010 sebesar 80%. Jumlah peserta KB baru pada tahun 2009 sebanyak 870.891 atau 13,43% dari jumlah PUS yang ada. Cakupan peserta KB aktif di Provinsi Jawa Tengah pada tahu n 2009 sebesar 78,37%, mengalami peningkatan bila dibandingkan cakupan tahun 2008 sebesar 78,09%. Angka ini masih di bawah target tahun 2010 sebesar 80%. Hasil UCI desa di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 91, 95%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2008 sebesar 86,83%, angka tersebut sudah melampaui target tahun 2008 sebesar 90%. Cakupan masing-masing jenis imunisasi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009; BCG (101,96%), DPT-HB 1 (100,80%), DPT-HB 3 (98,95%), Polio 4 (99,05%),
Campak (96,59%), kesemuanya sudah di atas target minimal nasional sebesar 85%. l. Angka Drop Out (DO), sesuai kesepakatan dengan kabupaten/kota indikator DO dii Jawa Tengah maksimal 5% atau (-5%). Pada tahun 2009 untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,19%. m. Rasio tumpatan dan pencabutan gigi tetap di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 0,71, mengalami penurunan bila dibandingkan rasio tahun 2008 sebesar 0.73. n. Cakupan pemeriksaan gigi murid SD di Provinsi Jawa Tengah tahu 2009 sebesar 33,20%, mengalami penurunan bila dibandingkan cakupan tahun 2008 sebesar 33,22%. Cakupan perawatan gigi murid SD yang perlu mendapatkan perawatan pada tahun 2009 sebesar 54,71%, mengalami penurunan bila dibandingkan cakupan tahun 2008 sebesar 62,95%. o. Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 42,27%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 sebesar 29.36%, dan masih di bawah target SPM 2010 sebesar 70%. p. Cakupan pekerja pada industri informal yang mendapat pelayanan kesehatan kerja di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 54,89%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 sebesar 50,92%. Ini berarti sudah melampaui target SPM 2010 sebesar 40%. q. Cakupan pelayanan kesehatan pada pekerja di sektor formal di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 61,31%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 yang mencapai 56,49% dan masih di bawah target SPM 2010 sebesar 80%. 2. Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Penunjang a. Cakupan akses ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan bumil dan neonatus di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 97,77%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 sebesar 89,00%. Angka tersebut sudah melampaui target 2010 sebesar 80%. b. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani tahun 2009 sebesar 57,78%. Angka tersebut sudah melampaui target Nasional tahun 2009 sebesar 55%. c. Cakupan neonatal risti tertangani Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 24,92%. d. Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 65,34%,
mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 62,37%. Angka ini masih di bawah target SPM 2010 sebesar 80%. 3. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan a. Cakupan kunjungan rawat jalan di sarana kesehatan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 42,34%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 36,90%. Target SPM tahun 2010 untuk cakupan rawat jalan adalah 15%. b. Cakupan rawat inap di sarana kesehatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 3,53%. Ini berarti telah melampaui target 2005 (1%), bahkan juga target tahun 2010 (1,5%). c. Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan laboratorium di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 99,36%, lebih rendah dibandingkan dengan kondisi tahun 2008. Cakupan ini masih di bawah target Indonesia Sehat 2010 sebesar 100%. d. Keseluruhan rumah sakit yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 hanya 84,39% sudah menyelenggarakan empat pelayanan kesehatan spesialis dasar. Ini berarti belum mencapai target Indonesia Sehat 2010. e. Ketersediaan 33 jenis obat yang wajib dilaporkan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 138,06%. Ini berarti sudah melampaui target SPM 2010 sebesar 90%. f. Persentase rata-rata item obat esensial tersedia di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 99,66%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 sebesar 99,56%. Ini berarti secara umum kebutuhan obat esensial kabupaten/kota hampir dapat tersedia seluruhnya dan hampir mencapai target SPM 2010 sebesar 100% g. Persentase rata-rata item obat generik yang tersedia di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 102,67%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 sebesar 95,25% dan sudah melampaui target SPM 2010 sebesar 100%. h. Persentase rata-rata item obat Narkotika dan Psikotropika tersedia di kabupaten/kota sebesar 111,66%. Ini berarti secara umum kebutuhan obat Narkotika dan Psikotropika kabupaten/kota sudah dapat tersedia seluruhnya dan sudah mencapai target SPM 2010 sebesar 100%. i. Cakupan penulisan resep obat generik di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 63,35%,. Mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 sebesar 46,71%. Cakupan tersebut masih jauh dari target SPM 2010 sebesar 90%. 4. Pembinaan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar
a.
Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 65,12%. Angka ini mengalami peningkatan peningkatan bila dibandingkan dibandingkan dengan pencapaian tahun 2008 yang mencapai 58,83%. Cakupan rumah sehat tersebut masih di bawah target Indonesia Indonesia Sehat 2010 sebesar 80%. b. Cakupan keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih sebesar 82,38%, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 sebesar 83,23%. Penurunan ini terjadi karena adanya perbaikan data dan pemahaman yang lebih baik terhadap definisi operasional variabel. Cakupan tersebut masih di bawah target Indonesia Sehat 2010 sebesar 85%. c. Cakupan keluarga yang memiliki jamban yang memenuhi m emenuhi syarat kesehatan di Provinsii Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 72,22%, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 yang mencapai 71,08%. d. Cakupan keluarga yang memiliki tempat sampah memenuhi syarat kesehatan di Provinsi Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 65,87%. 6 5,87%. Sedangkan cakupan keluarga memiliki sarana sarana pengelolaan air limbah yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 56,82%. e. Hotel yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 88,87%. Restoran yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 75,38%. Pasar yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 61,78%. 61,78%. Tempat pengelolaan pengelolaan makanan yang memenuhi memenuhi syarat kesehatan sebesar 73,59%. f. Cakupan pembinaan kesehatan lingkungan di institusi di Provinsi JawaTengah tahun 2009 untuk sarana kesehatan adalah 81,90%. Cakupan sarana pendidikan yang dibina kesehatan lingkungannya sebesar 71,48%. Cakupan sarana ibadah yang dibina kesehatan lingkungannya sebesar 57,49%. Cakupan perkantoran yang dibina kesehatan lingkungannya sebesar 70,81. Sedang sarana lain yang dibina kesehatan lingkungannya sebesar 59,75%. g. Cakupan rumah bebas jentik nyamuk Aedes nyamuk Aedes Aegypti di di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 79,34%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 yang mencapai 73,57%. Angka ini masih di bawah target SPM tahun 2010 sebesar > 95%, bahkan masih di bawah target SPM tahun 2005 sebesar 95%. 5. Perbaikan Gizi Masyarakat a. Partisipasi masyarakat dalam penimbangan di Posyandu Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 75,89%, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 sebesar 76,47%. Angka ini hampir mencapai target tahun 2008 sebesar 76%.
b. Balita yang naik timbangannya di Provinsi Jawa tengah tahun 2009 sebesar 75,93%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2008 yang mencapai 74,95% dan sudah melampaui target tahun 2008 sebesar 75%. c. Jumlah Balita BGM di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebanyak 54.196 kasus atau 2,82%, menurun bila dibandingkan persentase tahun 2007 sebesar 2,99%. Akan tetapi ini merupakan angka yang cukup rendah jika dibandingkan dengan target nasional sebesar ≤ 5%. d. Cakupan pemberian kapsul ka psul Vitamin A dosis tinggi pada bayi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 98,11%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 yang hanya mencapai 98,53%. Angka tersebut sudah melampaui target SPM sebesar 95%. e. Cakupan pemberian kapsul vitamin vitamin A pada Balita Balita di Provinsi Jawa Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 81,59%, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 yang hanya mencapai 95,14%. Angka tersebut masih dibawah target SPM sebesar 95%. f. Cakupan ibu nifas nifas mendapat kapsul vitamin A di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 87,31%, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 yang mencapai 92,94%. Angka ini hampir mendekati target SPM tahun 2008 sebesar 88%. g. Cakupan ibu hamil yang mendapat Fe 90 di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 85,62%, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 yang mencapai 87,06%. Angka ini masih di bawah target SPM tahun 2010 sebesar 90%. h. Cakupan bayi BGM Gakin yang mendapat MP -ASI di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 26,62%, mengalami penurunan bila dibandingkan cakupan tahun 2008 yang mencapai 32,49%. Angka tersebut masih sangat jauh di bawah target SPM tahun 2010 sebesar 100%. i. Cakupan pemberian ASI eksklusif hanya sekitar 40,21%, terjadi peningkatan yang tajam bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 sebesar 28,96% , tetapi angka ini masih sangat sangat rendah bila dibandingkan dengan target tahun tahun 2010 sebesar 80%. j. Persentase desa/kelurahan de sa/kelurahan dengan de ngan garam beryodium b eryodium yang yan g baik di Provinsi Provin si Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 48,81%. Angka ini masih jauh di bawah target SPM 2010 sebesar 90%. k. Cakupan keluarga sadar gizi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 adalah 41,24%, 41,24% , masih sangat jauh di bawah target SPM 2010 sebesar 80%.
6. Perilaku Hidup Masyarakat a. Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat yaitu yang diwakili oleh rumah tangga yang mencapai strata sehat utama dan sehat paripurna sebesar 63,68%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 sebesar 62,45%. Angka tersebut masih dibawah target SPM tahun 2010 seb esar 65% dan juga masih di bawah target Renstra Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 sebesar 95%. b. Posyandu yang mencapai strata purnama pada tahun 2009 sebesar 32,79%, mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2008 sebesar 33,85%. Cakupan tersebut masih di bawah target SPM 2010 sebesar 40%. c. Posyandu yang mencapai strata mandiri sebesar 12,58%, mengalami peningkatan bila dibandingkan pencapaian tahun 2008 sebesar 1 0,05%. Cakupan tersebut juga sudah melampaui target SPM 2010 sebesar > 2%. 7. Pelayanan Kesehatan Dalam Situasi Bencana Frekuensi KLB penyakit menular, keracunan makanan, dan bencana selama tahun 2009 sebanyak 536 kejadian tersebar di 35 kabupaten/kota. Dari 536 desa/kelurahan yang terkena KLB, sebanyak 536 desa/kelurahan (100%) telah ditangani kurang dari 24 jam oleh Puskesmas bersama Dinas Kesehatan kabupaten/kota. C. Sumber Daya Kesehatan 1. Tenaga Kesehatan a. Rasio dokter ahli per 100.000 penduduk di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 8,00 sudah melampaui melampaui target Indonesia Sehat 2010 sebesar 6 per 100.000 penduduk. b. Rasio tenaga dokter umum per 100.0000 penduduk di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 11,35 masih jauh di bawah target Indonesia Sehat 2010 sebesar 40 per 100.000 penduduk. c. Rasio tenaga dokter gigi per 100.000 penduduk di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 3,14 masih jauh di bawah target Indonesia Indonesia Sehat 2010 sebesar sebesar 11 per 100.000 penduduk. d. Rasio tenaga farmasi per 100.000 penduduk p enduduk sebesar 8,97. Sedang khusus untuk tenaga Apoteker per 100.000 penduduk sebesar 2,07 masih jauh di bawah target Indonesia Sehat 2010 sebesar 10 per 100.000 penduduk. e. Rasio tenaga gizi per 100.000 penduduk tahun 2009 sebesar 3,80 masih jauh di bawah target Indonesia Sehat 2010 sebesar 22 per 100.000 penduduk.
f.
Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 65,76 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 60,43 dan masih jauh di bawah target Indonesia Sehat 2010 sebesar 117,5 per 100.000 penduduk. g. Rasio Bidan per 100.000 penduduk di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 36,43 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 34,43 d an masih jauh di bawah target Indonesia Sehat 2010 sebesar 100 per 100.0000 penduduk. h. Rasio tenaga kesehatan masyarakat per 100.000 penduduk di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 4,11 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 3,61 dan masih jauh di bawah target Indonesia Sehat 2010 sebesar 40 per 100.000 penduduk. i. Rasio tenaga sanitasi per 100.000 penduduk di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 3,42 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 3,59 dan masih jauh di bawah target Indonesia Sehat 2010 sebesar 40 per 100.000 penduduk. j. Rasio tenaga teknisi medis per 100.000 penduduk di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 8,99 lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 8,86. 2. Sarana Kesehatan a. Pada tahun 2009 jumlah Puskesmas di Provinsi Jawa Tengah adalah 853 buah. Bila dibandingkan dengan konsep wilayah kerja Puskesmas, dengan sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah Puskesmas rata-rata 30.000 penduduk per Puskesmas, maka jumlah Puskesmas per 30.000 penduduk pada tahun 2009 adalah 0,78. Ini berarti bahwa di Provinsi Jawa Tengah jumlah Puskesmas masih kurang. Akan tetapi kekurangan ini dapat dipenuhi dengan bertambahnya Puskesmas Perawatan dari 267 buah pada tahun 2008 menjadi 303 pada tahun 2009 dan adanya Puskesmas Pembantu (1850 unit) dan Puskesmas Keliling (1.130 unit) terlebih lagi dengan dikembangkannya Poliklinik Kesehatan Desa (5.552 unit). b. Jumlah Rumah Sakit Umum di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 berjumlah 173 buah yang terdiri dari RSU Pemerintah sebanyak 48 buah ( 2 RSU milik Departemen Kesehatan, 4 RSU milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan 42 milik Pemerintah Kabupaten/Kota), RSU milik TNI/POLRI sebanyak 11 RS, RSU milik Departemen lain sebanyak 1 buah, dan RSU milik Swasta sebanyak 113 buah. c. Jumlah Rumah Sakit Khusus Pemerintah dan Swasta di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 adalah 66 buah, terdiri dari 6 Rumah Sakit Khusus milik Pemerintah dan 60 milik Swasta.
