PRE TEST PELATIHAN PROGRAM KOTAKU NAMA KELAS JABATAN KOTA/KABUPATEN PROVINSI
: : : : :
1. Apa yang dimaksud dengan Permukiman Kumuh menurut UU No. 1 tahun 2011 ? a. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat b. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan saja c. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena tingkat kepadatan bangunan saja yang tinggi d. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena sarana dan prasarana saja yang tidak memenuhi syarat 2. Urbanisasi terjadi karena berbagai faktor, salah satu penyebab adalah perkembangan daerah perkotaan melalui sektor industri dan perdagangan serta keinginan untuk memperoleh penghasilan yang meningkat. Urbanisasi mempunyai dampak negative dan positif. Salah satu cara mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari urbanisasi tersebut dibawah ini kecuali : a. Memperkecil disparitas pembangunan wilayah antar daerah terutama daerah perkotaan dan perdesaan b. Menyusun kebijakan yang orientasinya adalah membangun daerah pedesaan dengan menciptakan lapangan kerja serta mendorong perputaran ekonomi yang tinggi di perdesaan c. Pemerataan pembangunan di daerah perdesaan dan perkotaan dengan mengintensifkan berbagai program yang memprioritaskan pembangunan kewirausahaan dan ekonomi jangka panjang d. Merancanakan, membangun dan mengelola kota menjadi kota yang layak huni dan berkelanjutan dengan memprioritaskan kepentingan kelompok masyarakat tertentu dan pemilik modal 3. Pola penangan kumuh untuk pencegahan berdasarkan Undang – Undang No. 1 tahun 2011 a. Pemberdayaan masyarakat b. Pemugaran c. Pemukiman kembali d. Peremajaan 4. Pola penanganan kumuh untuk peningkatan kualitas berdasarkan UU No. 1 tahun 2011 terdiri dari, kecuali: a. Pemugaran b. Penataan sungai c. Pemukiman kembali d. Peremajaan 5. Berikut adalah termasuk Indikator kumuh, kecuali : a. Keteraturan bangunan b. Ruang Terbuka hijau c. Jalan lingkungan d. Drainase lingkungan 6. Apa yang dimaksud dengan Perumahan Kumuh menurut UU No. 1 tahun 2011 ? a. Perumahan kumuh adalah perumahan yang tidak layak huni b. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian c. Perumahan kumuh adalah perumahan yang dihuni oleh MBR
1
d. Perumahan kumuh adalah perumahan yang berada di kawasan ilegal 7.
Pembangunan kota yang berkelanjutan adalah membangun kota yang baik untuk semua dengan mewujudkan kawasan permukiman kota dan kehidupan masyarakat yang lebih baik menuju pengembangan kota yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa konsep pembangunan kota yang berkelanjutan, kecuali : a. membangun Kota yang ramah lingkungan dan efisiensi karbon dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan melalui lingkungan binaan efisiensi karbon, menyiapkan RTH 30%, efisiensi sumber daya dan prolingkungan b. Kota yang disiapkan untuk mampu beradaptasi menghadapi tantangan jaman, dan dikelola dalam keberagaman, berketahanan, dan bertindak mengurangi risiko c. Kota yang dibangun dan dikelola dengan mengutamakan permukiman yang lebih aman, modern sehingga bisa di akses oleh masyarakat menengah ke atas serta pemilik modal d. Membangun Kawasan permukiman /Kota yang inklusif secara social, aksesibel, propoor dan sensitive gender
8. Berikut ini yang bukan merupakan peran dari Pokja PKP dalam Kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Kabupaten/Kota adalah: a. Memfasilitasi forum konsultasi antara masyarakat, perguruan tinggi, kelompok peduli dan pemerintah daerah. b. Memberikan masukan kepada Walikota/Bupati dan SKPD terkait keterpaduan pencapaian 100 0 100 (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian) c. Pengambilan keputusan dalam penetapan alokasi anggaran penanganan kumuh d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaankegiatan penanganan kumuh. 9. Pemerintah mempunyai tugas utama yaitu mengarahkan dan bukan memberi atau menyediakan pelayanan. Untuk itu pemerintah di ibaratkan sebagai nakhoda yaitu mempunyai tata pemerintahan yang baik dengan ciri ciri diantaranya sebagai berikut, kecuali : a. Pemerintahan berorientasi pasar komersial yang mengabaikan kepentingan pasar sosial dan aturan dibuat agar tunduk pada pasar dan pemangku kepentingan b. Pemerintahan berbasis masyarakat, yaitu masyarakat sebagai pelaku utama/subyek yangberdaulat dimana keputusan akhir ada di tangan mereka c. Pemerintah katalis, pemerintah yang mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi seluruh warganya untuk tumbuh dan berkembang secara dinamik dan sehat d. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi, seperti aturan dibuat untuk mensukseskan misi bukan terbalik misi tidak dapat dilakukan oleh sebab hambatan aturan 10. Tujuan dari program KOTAKU adalah : a. Meningkatkan kapasitas stake holder agar mampu mendukung secar aktif seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dankeerlanjutan progam b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan di seluruh tataran pelaku di dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan keberlanjutan secara kolaborasi c. Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan d. Mewujudkan Pelembagaan kolaborasi dan pencapaian percepatan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman 11. Pendekatan Pembangunan Kota yang berkelanjutan sangat penting memperhatikan sektor pengembangan permukiman secara efektif dengan memberi solusi bagi percepatan pembangunan, mobilisasi sumberdaya dan upaya sinergi sebagai tanggungjawab bersama melalui semangat kolaborasi. Beberapa alasan mengapa perlu kolaborasi salah satu diantaranya adalah : a. Kota sebagai tempat yang mempunyai banyak masalah, sehingga hanya akan membebani pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan
2
b. Jumlah penduduk yang lebih banyak tinggal didesa, maka pembangunan lebih difokuskan pada perdesaan saja c. Permukiman /Kota tidak dirancang untuk penduduk muda yang realitasnya terus tumbuh dan jumlahnya besar, karena generasi muda hanya akan menjadi beban kota. d. Mewujudkan Kota yang bebas kumuh dan membangun Kota kreatif dan produktif sehingga terjadi peningkatan peluang untuk pertumbuhan kehidupan diseluruh strata social ekonomi 12. Komponen program KOTAKU, kecuali : a. Pengembangan kelembagaan dan kebijakan b. Mewujudkan Pelembagaan kolaborasi dan pencapaian percepatan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman c. Peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh d. Integrasi perencanaan dan pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan masyarakat. 13. Berikut adalah kegiatan kegiatan yang masuk dalam kegiatan pencegahan, kecuali : a. pengembangan aturan bersama b. sosialisasi semua peraturan yang berlaku dalam pembangunan hunian (mis. tata ruang, IMB, garis sempadan sungai) c. peningkatan kapasitas pelaku pembangunan d. Peremajaan permukiman 14. Peran pendamping terhadap kegiatan program KOTAKU adalah kecuali : a. Melakukan advokasi kepada Lurah/Kepala Desa untuk mengintegrasikan perencanaan kumuh kedalam RPJMD/RKP b. Melakukan advokasi kepada pemda dan multi pihak untuk pengalokasian anggaran kumuh sesuai dokumen RP2KPKP c. Melakukan penguatan kapasitas kepada pelaku di tingkat kota dan masyarakat d. Membuat keputusan mengenai program penanganan kumuh di Desa/Kelurahan 15. Dibawah ini yang termasuk revitalisasi peran BKM/LKM, kecuali : a. Menyusun Baseline dan profil Permukiman Kumuh b. Pemasaran program RPLP/RTPLP melalui channeling/Kemitraan program c. Penyusunan RPLP/RTPLP dan mensinergikan dengan RP2KP-KP (SIAP) di tingkat Kota d. Menentukan keputusan alokasi anggaran penanganan kumuh ditingkat Desa/kelurahan
3
