PLKH PERDATA
Legal Opinion Bank BNI Cabang Purwokerto Oleh : Riyan Adiputra E1A113007 D
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS HUKUM PURWOKERTO 2016
Tinjauan Yuridis terhadap Kredit Macet Bank BNI
MEMORANDUM HUKUM
Kepada
: BNI Cabang Purwokerto
Dari
: Riyan Adiputra, S.H
Perihal
: Pendapat Hukum atas penyelesaian Kredit Macet yang dilakukan oleh Ahmad Daroji terhadap Bank BNI.
Kasus Posisi (Brief) Ahmad Daroji mengajukan kredit ke BNI Cabang Purwokerto untuk usaha bahan
bangunan). Pada tanggal 24 September 2007 dilakukan perjanjian kredit, BNI meminjamkan uang sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta) kepada Ahmad Daroji, jangka waktu pelunasan satu tahun sejak 24 September 2007 - 23 September 2008. Sebagai jaminan adalah dua kavling beserta bangunan toko yang ada diatasnya yang akan dibeli Ahmad Daroji dan telah disetujui BNI. Dengan uang pinjaman dan tambahan uang pribadi, Ahmad Daroji membeli dua kavling milik Darmanto yang terletak di jalan Manggis No. 25-26 Purwokerto tepat dibelakang Klinik Bersalin milik PEMDA setempat, dengan rincian sebagai berikut : 1. Tanah seluas 50 m2 dengan hak milik beserta bangunan diatasnya senilai Rp 75.000.000, 2. Tanah seluas 100 m2 dengan hak milik beserta bangunan diatasnya senilai Rp 100.000.000,Kedua bidang kavling tersebut kemudian diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan (sekaligus dijadikan jaminan) jangka waktu berakhir Ahmad Daroji belum dapat mengembalikan pinjaman tersebut.Sebagai jalan keluar BNI bersedia memberikan kredit kedua sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam jangka waktu pelunasan 1 tahun, yaitu 24 September 2008 – 23 September 2009 yang langsung dipotong Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta),
beserta bunga 1,5% setiap bulan, untuk melunasi kredit yang pertama dan
diletakkan pula
Sertifikat Hak Tanggungan diatasnya. Perjanjian
kredit
kedua
berakhir
Ahmad
Daroji
belum
juga
dapat
melunasi
hutangnya.Dengan mengingat nilai kedua tanah dan bangunan yang ada, pihak BNI masih memberikan kelonggaran waktu pelunasan dengan memperpanjang kredit satu tahun berikutnya, 23 September 2010.Berdasarkan rencana tata ruang PEMDA ternyata tanah milik Ahmad Daroji termasuk kawasan pengembangan Rumah Sakit. Selanjutnya tanggal 17 Mei 2010 Panitia Pengadaan Tanah beserta aparat Pemda memberikan ganti rugi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Panitia Pengadaan tanah kesulitan menemukan Ahmad Daroji, sehingga uang dititpkan ke Pengadilan Negri Purwokerto. Mengetahui uang ganti rugi dititipkan di Pengadilan Negeri. Ahmad Daroji menghubungi BNI dan menyatakan bahwa tanah dan bangunan dibebaskan dan berubah dalam bentuk uang. Ahmad Daroji menyatakan pula kepada BNI bahwa uang yang dititipkan itu adalah untuk pelunasan hutangnya, dan sejak saat itu Ahmad Daroji tidak mau lagi membayar hutangnya lagi dan meminta BNI mengeluarkan surat pelunasan hutang.
Legal Question
1. Dapatkah Panitia Pengadaan Tanah menitipkan uang pembebasan tanah ke PN? 2. Dengan dititipkan uang tersebut di PN, dapatkah ganti kerugian itu dijadikan pelunasan utang Ahmad Daroji walaupun nilai kredit lebih kecil? 3. Dapatkah BNI menyatakan bahwa Ahmad Daroji telah melakukan wanprestasi apabila Ahmad tidak mau lagi membayar hutangnya kepada BNI, karena tanah beserta bangunannya yang ada diatasnya telah dibebaskan? 4. Sejak kapan Ahmad Daroji dapat diaktakan melakukan wanprestasi? 5. Bagaimana kedudukan pemegang Hak Tanggungan terhadap objek Hak Tanggungan dengan dibebaskannya tanah tersebut?
6. Dapatkah pihak Bank BNI meminta sisa pelunasan hutang Ahmad Daroji kepada Pemerintah Daerah?
Ringkasan Jawaban
1. Panitia Pengadaan Tanah tidak dapat menitipkan uang ganti rugi tanah milik Ahmad Daroji
kepada PN, dengan alasan pemegang hak sulit ditemukan, namun demikian Ahmad Daroji berhak atas uang ganti rugi karena Ahmad Daroji telah melepaskan hubungan hukum tanahnya secara sukarela kepada Pemerintah Daerah. 2. Ahmad Daroji tidak dapat menyatakan uang ganti kerugian itu sebagai pelunasan utang dan
minta pelunasan utang kepada BNI, akan tetapi uang ganti rugi tersebut hanya dapat dipergunakan pembayaran sebagian utang yang timbul dari perjanjian kredit antara BNI dan Ahmad Daroji. 3. Ketika Ahmad Daroji tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian yang telah
dibuatnya, BNI harus segera memperingatkan Ahmad Daroji agar melunasi utangnya, dengan memberikan surat peringatan. Apabila Ahmad Daroji tidak memenuhi kewajibannya, maka Ahmad Daroji dalam keadaan wanprestasi. 4. Ahmad Daroji dinyatakan wanprestasi apabila telah melewati batas waktu yang telah
diperjanjikan, dalam posisi kasus Ahmad Daroji tidak dapat melunasi hutangnya sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan dan apabila telah diterbitkan somasi maka Ahmad Daroji dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi, berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata. 5. Kedudukan
pemegang
hak
tanggungan
terhadap
objek
hak
tanggungan
dengan
dibebaskannya tanah milik debitur menjadi hapus tetapi hal tersebut tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan tersebut. . Kreditur menjadi kreditur konkuren yang hanya dijamin dengan SKMHT. Alasan hapusnya Hak Tanggungan yang disebabkan karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan meliputi keberadaan dari bidang tanah tertentu yang dijaminkan. Selain itu, mengenai hapusnnya Hak Tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan adalah logis, karena keberadaan suatu Hak Tanggungan hanya mungkin bila telah atau masih ada objek yang dibebani dengan Hak Tanggungan itu.
6. Pihak BNI tidak dapat meminta sisa pelunasan hutang Ahmad Daroji kepada Pemerintah
Daerah karena pihak yang berhutang adalah Ahmad Daroji dengan pihak BNI Cabang Purwokerto. Sisa hutang tersebut hanya dapat dimintakan atau ditagih kepada Ahmad Daroji terhadap harta miliknya baik yang ada maupun harta yang aka nada dikemudian hari.
Legal Audit
Peraturan perundang-undangan yang berhubungan untuk diterapkan dalam kasus ini adalah : 1. Pengaturan tentang Panitia Pengadaan Tanah yang telah menitipkan uang pembebasan tanah ke PN.
Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 Pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 Pasal 16 ayat 1 : “Ganti rugi diserahkan langsung kepada:pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau nadzir bagi tanah wakaf “ Pasal 16 ayat 2 : “ Dalam hal tanah, bangunan, tanaman, atau benda yang berkaitan dengan tanah dimiliki bersama-sama oleh beberapa orang, sedangkan satu atau beberapa orang pemegang hak atas tanah tidak dapat ditemukan, maka ganti rugi yang menjadi hak orang yang tidak dapat ditemukan tersebut .”
Pasal 1393 KUHPerdata “ Pembayaran harus dilakukan di tempat yang ditetapkan dalam perjanjian, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan suatu tempat, maka pembayaran mengenai suatu barang yang sudah ditentukan, harus terjadi di tempat barang itu berada sewaktuperjanjian dibuat .”
2. Pengaturan tentang dapatkah ganti kerugian itu dijadikan pelunasan utang oleh Ahmad Daroji walaupun ganti kerugian lebih kecil dari kredit.
Pasal 1131 KUHPerdata Pasal ini relevan dengan sejauh mana harta debitur dapat diambil untuk menjadi jaminan pelunasan hutang. Apabila pada saat iniahad daroji belum memiliki uang
untuk mebayar hutangnya, maka ketika Ahmad daroji memiliki uang dikemudian hari, uang tersebut akan dijadikan dalam pelunasan hutangnya.
Pasal 1320 KUHPerdata Pasal ini relevan untuk apakah perjanjian antara BNI dan Ahmad Daroji memenuhi syarat-syarat untuk sahnya perjanjian.
Pasal 1321 KUHPerdata Perjanjian pokok peminjaman uang tersebut tidak sah apabila dilakukan dengan kekhilafan, penpuan atau bahkan dengan paksaan.
Pasal 1338 KUHPerdata Tentang akibat dari sahnya suatu perjanjian,sahnya perjanjian yang dibuat oleh ahmad daroji dan pihak BNI, mengakibatkan perjanjian yang dibuat berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.
Pasal 1393 KUHPerdata Pasal ini menerangkan tentang tempat pembayaran mana yang harus ditentukan dalam pembayaran hutang.Tempat pembayaran hutang seharusnya dapat dilakukan di tempat perjanjian hutang tersebut dilakukan atau apabila kreditur masih diam dalam keadaanya maka dapat dilakukan di tempat kreditur.
Pasal 1397 KUHPerdata Relevansi dengan pembayaran bunga.Apabila pembayaran yang dilakukan tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya maka pembayaran dilakukan untuk melunasi bunganya terlebih dahulu.
Pasal 1 angka 11 UU No. 10 tahun 1998 Menjelaskan tentang pengertian Kredit. Di dalam perjanjian kredit tersebut dijelaskan bahwa kredit merupakan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain. Yang mewajibkan debitur melunasi hutangnya tersebut dalama jangka waktu yang telah ditentukan.
Pasal 8 UU No. 8 tahun 1998 Pasal ini relevan dengan Bank dalam memberikan kredit itu sudah mengetahui bahwa
debitur
tersebut
membayarkan hutangnya.
Pasal 1765 KUHPerdata
beritikad
baik
dan
memiliki
kewajiban
untuk
Pasal ini menjelaskan bahwa boleh diadakannya suatu buanga terhadap perjanjian pinjam-meminjam.
Pasal 1767 KUHPerdata Bunga itu dapat ditentukan oleh UU maupun sudah ditentukan secra atertulis didalam suatu perjanjian tersebut.
3. Pengaturan tentang BNI menyatakan bahwa Ahmad Daroji telah melakukan wanprestasi
Pasal 1 UU No. 1 tahun 1960 Bahwa dijelaskan Hak Milik dapat dijadikan sebagai jamian pelunasan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan
Pasal 1 UU Hak Tanggungan “ Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitandengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yangdibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.”
Pasal 10 UU Hak Tanggungan Hak tanggungan dijaminkan untuk pelunasan hutang.Dan Hak Tanggungan tersebut harus di daftarkan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk dibuatkan sertifikat Hak Tanggungan.
Pasal 18 ayat 4 UU Hak Tanggungan Hapusnya hak tanggungan karna hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.
Pasal 1234 KUHPerdata Tiap-tiap perikatan yang dibuat itu untuk memeri sesuatu, berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu.
Pasal 1238 KUHPerdata
Pernyataan lalai bagi Debitur apabila, ketika dia sudah diberikan suatu surat perintah telah dinyatakan lalai berdasarkan lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan. Yang menyatakan bahwa Debitur wanprestasi.
Pasal 1239 KUHPerdata Ketika
debitur
dinyataan
wanprestasi
maka
debitur
harus
memberikan
penggantian biaya, rugi dan bunga.
Pasal 1243 KUHPerdata Penggantian biaya, rugi dan bunga karna debitur wanprestasi baru dapat dilakukan apabila dalam jangka waktu yang telah di lampauinya.
Pasal 1267 KUHPerdata Memperkuat tanggung jawab debitur, apabila debitur wanprestasi.
4. Pengaturan tentang kedudukan pemegang Hak Tanggungan terhadap objek Hak Tanggungan dengan dibebaskannya tanah tersebut.
Pasal 18 UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
(1). HakTanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut: a. hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan; b. dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan; c. pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri; d. hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. (2). Hapusnya Hak Tanggungan karena dilepaskan oleh pemegangnya dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis mengenai dilepaskannya Hak Tanggungan tersebut oleh pemegang Hak Tanggungan kepada pemberi Hak Tanggungan. (3). Hapusnya Hak Tanggungan karena pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri terjadi karenapermohonan pembeli hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan tersebut agarhak atas tanah yang dibelinya itu dibersihkan dari beban Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 19. (4). Hapusnya Hak Tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang dibeban Hak Tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijamin.
5. Pengaturan tentang pihak Bank BNI meminta sisa pelunasan hutang Ahmad Daroji kepada Pemerintah Daerah
Pasal 1131 KUHPerdata Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.
Pasal 1404 KUHPerdata Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangnya, dan jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada Pengadilan. Penawaran yang sedemikian, diikuti dengan penitipan, membebaskan si berutang, dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut undang-undang; sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungan si berpiutang.
Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Ayat 1 : Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Ayat 2 : Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan dengan jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Legal Opinion
1. Panitia Pengadaan Tanah tidak dapat menitipkan uang pembebasan tanah ke PN Purwokerto Karena terjadinya perluasan Rumah Sakit tersebut, PEMDA memberikan ganti rugi atas pembebasan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit karena Ahmad Daroji tidak diketemukan kemudian uang tersebut dititipkan di Pengadilan Negeri Purwokerto. Seharusnya Panitia Pengadaan Tanah tidak dapat menitipkan uang ganti rugi tanah milik Ahmad Daroji kepada PN, dengan alasan pemegang hak sulit ditemukan, berdasarkan pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 PP No.36 tahun 2005 yang menyatakan bahwa ganti rugi tersebut harus diserahkan langsung oleh pemegang hak atas tanah tersebut. Ketika pemegang hak atas tanah tersebut terdiri lebih dari satu orang dan satu orang atau beberapa anggotanya tidak dapat diketemukan maka hal ganti rugi tersebut boleh dititipkan kepada PN.Sedangkan berdasarkan kasus diatas ini, pemegang hak atas tanah tersebut hanya terdiri dari satu orang saja maka seharusnya ganti rugi tersebut langsung diberikan kepada Ahmad Daroji.Hal tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan, penggantian pembebasan tanah tersebut harusnya diberikan langsung kepada pemiliknya, bukan dititipkan kepada Pengadilan Negeri Purwokerto atas alasan apapun.Demikian Ahmad Daroji berhak atas uang ganti rugi karena Ahmad Daroji telah melepaskan hubungan hukum tanahnya secara sukarela kepada PEMDA. 2. Ganti kerugian itu dapat dijadikan sebagai pelunasan hutang Ahmad Daroji walaupun nilai kredit lebih kecil Ahmad Daroji meminjam uang kepada BNI karna ingin membangun usaha. Perjanjian antara kedua belah pihak antara BNI dengan Ahmad Daroji, sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata adalah perjanjian tersebut adalah perjanjian yang sah sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang ada didalam pasal tersebut, yaitu : 1. Sepakat Bertemunya kedua kehendak yang diucapkan.Ahmad Daroji meminta pinjaman kredit kepada Bank dan kemudian BNI mengkendaki untuk memberikan kredit kepada Ahmad Daroji. 2. Cakap
Kedua belah pihak merupakan pihakpihak yang sudah cakap menurut ketentuan yang ditentukan oleh UU. 3. Hal tertentu Hal tertentu yang dimaksud adalah pinjaman sejumlah uang kepada BNI untuk membangun usaha. 4. Causa yang halal Causa yang ditentukan dalam perjanjian tersebut adalah tidak bertentangan dengan UU dan ketertiban hukum. Karena terpenuhinya semua unsur-unsur dalam perjanjian, maka perjanjian antara Ahmad Daroji dengan BNI adalah perjanjian yang sah.Ketika perjanjian tersebut sah maka kekuatan dari perjanjian tersebut adalah berlaku seperti Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.Artinya munculah hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Dan tidak dapat dibatalkannya surat perjanjian terseut kecuali dikehendaki oleh kedua belah pihak tersebut, dan harus adanya itikad baik dari kedua belah pihak terhadap perjajian tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata. Kredit itu merupakan pinjaman yang diberikan oleh bank, yang dibayarkan berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan. Ketika memberikan kredit BNI biasanya wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan, sehingga ketika memberikan kredit kepada Ahmad Daroji berarti BNI sudah yakin bahwa Ahmad Daroji memiliki itikad baik dan sudah yakin bahwa debitur tersebut dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Hal ini dijelaskan dalam pasal 8 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Toko yang merupakan milik Ahmad Daroji dapat dijadikan sebagai Hak Tanggunggan sesuai dengan pasal 1 UUPA.Hak tanggungan merupakan hak jaminan yang digunakan sebagai pelunasan hutang.Ketika suatu hak milik diletakkan suatu Hak Tanggungan maka Hak tanggungan tersebut harus dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk dibuatkan suatu Sertifikat Hak Tanggungan. Namun pada waktu yang telah ditentukan tersebut Ahmad Daroji belum dapat melunasi hutang-hutangnya, hingga diberikan lagi pinjaman yang berikutnya. Berarti ketika diberikannya pinjaman yang kedua maka BNI juga meyakini bahwa Ahmad Daroji dapat
mengembalikan pinjaman tersebut.Sampai pada toko milik Ahmad Daroji ingin dijadikan sebagai perluasan Rumah sakit.Namun Ahmad pun belum dapat melunasi hutangnya pula.Ketika sudah dilakukan pembebasan tanah terhadap hak milik Ahmad Daroji.Maka Ahmad Daroji berhak atas uang ganti rugi karena Ahmad Daroji telah melepaskan hubungan hukum tanahnya secara sukarela kepada PEMDA. Dengan hapusnya hak atas tanah tersebut maka hapuslah objek hak tanggunggan tersebut sesuai dengan pasal 18 ayat 4 UUHT.Tetapi hapusnya objek hak tanggungan tersebut
tidak
menghapuskan
kewajiban
debitur
untuk
melunasi
pembayaran
hutangnya.Perjanjian pelunasan hutang tersebut tetap melekat pada diri si Debitur. Berdasarkan pasal 1131 KUHPerdata, harta debitur yang ada dan yang akan ada dapat menjadi pelunasan hutang tersebut. Sehingga ketika muncul uang sebagai penggatian pembebasan tanah milik Ahmad Daroji maka uang tersebut dapat dijadikan sebagai pelunasan hutang kepada BNI. Ahmad Daroji menyatakan ketika uang pembebasan tanah yang ada di Pengadilan Negeri, akan dia jadikan sebagai pelunasan hutangnya dan tidak mau membayarkan hutangnya lagi karena objek jaminannya telah musnah. Berdasarkan hal tersebut, artinya maksud dari Ahmad Daroji adalah pembayaran hutang tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri, hal tersebut tidak boleh dilakukan karena sesuai dengan pasal 1393 KUHPerdata, pembayaran hutang itu dilakukan di tempat perjanjian tersebut dibuat. Perjanjian pinjammeminjam itu terjadi di kantor Bank BNI, maka dalam hal pembayaran hutangnya pun harus dilakukan di Bank BNI. Diluar tempat tersebut boleh dilakukan dan itu hanya dapat dilakukan di kediaman debitur.Maka apabila pembayaran tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri itu tidak sah, karena tidak diperbolehkan di dalam UU. 3. BNI dapat menyatakan bahwa Ahmad Daroji telah melakukan wanprestasi Ahmad Daroji menyatakan bahwa uang penggantian tersebut dibayarkan sebagai pelunasan hutang tersebut dan tidak mau membayarkan hutangnya lagi. Uang penggantian pembebasan tanah milik Ahmad Daroji hanya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan hutangnya mencapai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dihitung sejak diberikannya kredit pertama hingga kredit kedua, dan belum termasuk
bunganya. Maka ketika pembayaran yang dilakukan tidak mencukupi untuk melunasi hutang maka pembayaran dilakukan untuk melunasi bunganya terlebih dahulu, sesuai yang diatur dalam pasal 1397 KUHPerdata.Boleh diberlakukannnya bunga atas suatu pinjaman terhadap barang yang habis karna pemakaiannya dan bunga tersebut sudah ditetukan didalam UU dan ditentukan
didalam
perjanjian
tersebut.Diatur
didalam
pasal
1765
dan
1767
KUHPerdata.Berdasarkan hal tersebut, uang milik Ahmad Daroji hanya dapat dibayarkan sebagai pelunasan bunganya dulu dan masih menyisakan hutang pokoknya karna uang miliknya tidak mencukupi untuk membayarkan hutang secara keseluruhan. Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Ahmad Daroji maka hal tersebut sangat merugikan pihak BNI yang berlaku sebagai Kreditur.Ahmad Daroji sudah telat dalam membayarkan hutangnya dan ketika membayar pun juga masih belum cukup untuk melunasi seluruh hutangnya sehingga masih ada sisa hutangnya.Maka untuk menjerat Ahmad Daroji agar tetap melaksanakan kewajibannya. Hal pertama yang seharusnya dilakukan oleh BNI memperingatkan kepada debitur bahwa debitur lalai dengan memberikan surat peritah atau akta sejenis tersebut. Maka dengan munculnya surat tersebut, pada saat itu juga Debitur dinyatakan wanprestasi, sesuai yang dijelaskan dalam pasal 1238 KUHPerdata. Ahmad Daroji dinyatakan wanprestasi karna berdasarkan kasus diatas, Ahmad Daroji sudah telat dan tidak membayarkan hutangnya sampai jangka waktu yang telah ditentukan hingga objek Hak Tanggungan tersebut musnah.Sesuai yang ditentukan dalam hukum perdata ketika seseorang dalam hal ini Ahmad Daroji tidak berprestasi dan bahkan telat berprestasi maka Ahmad Daroji dapat dinyatakan sebagai wanprestasi. Konsekuensi dari seseorang yang wanprestasi dalam penyelesaiannya adalah Ahmad Daroji tetap harus membayarkan kewajibannya yaitu melunasi hutangnya. Apabila dia tetap menyangkal, tidak memiliki harta benda lagi untuk membayarkan hutangnya maka berdasarkan pasal 1131 KUHPerdata, harta debitur yang ada dan yang akan ada dapat menjadi pelunasan hutang tersebut, dan kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi beserta bunganya, hal tersebut baru dapat dilakukan apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan si debitur tetap tidak berprestasi. Sesuai yang diatur dalam pasal 1239 dan 1234 KUHPerdata.
Berdasarkan ketentuan pasal 1131 KUHPerdata, maka untuk pelunasan hutangnya bisa sampai mengambil harta pribadinya debitur.Kreditur dapat melakukan hal tersebut dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.Sehingga ketika kreditur sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap eksekusi dapat segera dilakukan.Berdasarkan pasal 1267 KUHPerdata, yaitu untuk memperkuat tanggung jawab Debitur apabila Debitur wanprestasi. 4. Kedudukan Pemegang Hak Tanggungan terhadap Objek Hak Tanggungan dengan dibebaskan Tanahnya Berdasarkan Pasal 18 Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah , kedudukan pemegang hak
tanggungan terhadap objek hak tanggungan dengan dibebaskannya tanah milik debitur menjadi hapus tetapi hal tersebut tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan tersebut. Kreditur menjadi kreditur konkuren yang hanya dijamin dengan SKMHT, yang artinya pelunasan sisa hutang debitur kepada BNI sama dengan kreditur lainnya, jadi apabila ada penjualan benda- benda debitur dari harta yang akan ada dikemudian hari tidak harus mendahulukan pelunasan sisa hutang kepada BNI. Alasan hapusnya Hak Tanggungan yang disebabkan karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai akibat tidak terpenuhinya syarat objektif sahnya perjanjian, khususnya yang berhubungan dengan kewajiban adanya objek tertentu, yang salah satunya meliputi keberadaan dari bidang tanah tertentu yang dijaminkan. Selain itu, mengenai hapusnnya Hak Tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan adalah logis, karena keberadaan suatu Hak Tanggungan hanya mungkin bila telah atau masih ada objek yang dibebani dengan Hak Tanggungan itu. Objek dari Hak Tanggungan adalah hak-hak atas tanah yang berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah negara. Karena itu Hak Tanggungan akan hapus apabila hak-hak atas tanah itu hapus atau berakhir. 5. Bank BNI tidak dapat meminta sisa pelunasan hutang Ahmad Daroji kepada Pemerintah Daerah Pihak Bank tidak dapat meminta pelunasan hutang ke Pemerintah, melainkan ke Ahmad Daroji dikarenakan sesuai dengan Pasal 1131 KUHPerdata yang menyebutkan
“segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan” yang berarti Ahmad Daroji tidak dapat melepaskan kewajibannya untuk membayar sisa pelunasan utangnya kepada pihak BNI hanya karena yang menjadi objek tanggungan telah ilang, dan wajib membayar dengar harta yang akan ada dikemudian hari. Selain itu, berdasarkan pasal 1404 KUHPerdata juga pembayaran hutang akan lunas jika pihak BNI yang menjadi pihak yang berpiutang tidak menyetujui pembayaran dititipkan di Pengadilan Negeri akan tetapi jumlahnya sesuai. Sedangkan pada kasus ini, jumlah biaya hutang yang dibayarkan kurang dari total hutang yang dibayarkan. Berdasarkan pasal 2 ayat (1 dan 2 ) Perpres Nomor 65 tahun 2006 yang menyebutkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dilakukan pemerintah dengan cara peralihan hak yaitu melalui jual beli antara pihak yang mempunyai tanah dengan hak yang membutuhkan tanah.
Kesimpulan Berdasarkan uraian kasus di atas kedudukan
kurang
berhati-hati
dalam
memberikan
kredit
BNI sebagai kreditur dapat dikatakan
karena
nilai
jamnian
debitur
sebesar
Rp.175.000.000,- sedangkan nilai kredit yang diberikan adalah Rp. 200.000.000,- beserta bunga, berarti pihak BNI kurang memeperhatikan pasal 8 UU No.7 tahun 1992 yang merumuskan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan bank dalam memberi kredit salah satunya adalah nilai agunan. Panitia Pengadaan Tanah tidak dapat menitipkan uang ganti rugi tanah milik Ahmad Daroji kepada PN, dengan alasan pemegang hak sulit ditemukan. Berdasarkan pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 PP No.36 tahun 2005 yang menyatakan bahwa ganti rugi tersebut harus diserahkan langsung oleh pemegang hak atas tanah tersebut. Ketika pemegang hak atas tanah tersebut terdiri lebih dari satu orang dan satu orang atau beberapa anggotanya tidak dapat diketemukan maka hal ganti rugi tersebut boleh dititipkan kepada PN. Namun dalam kasus ini tanah tersebut hanya dimiliki oleh satu orang yaitu Ahmad Daroji, maka tidaklah sah apabila uang tersebut dititipkan ke Pengadilan Negeri dengan alasan Ahmad Daroji tidak dapat ditemui.
Dengan dititipkannya uang tersebut ke PN, maka uang tersebut dapat dijadikan pelunasan hutang kepada pihak BNI namun hanya untuk hutang yang sebagian saja karena hutang kepada pihak BNI lebih besar Rp. 200.000.000,- + bunga dibandingkan dengan uang yang dititipkan Panitia Pengadaan Tanah pada BNI atas ganti kerugian kepada Ahmad Daroji sebesar Rp. 200.000.000,-. Namun pelunasan hutang tersebut akan sah apabila dilakukan di tempat dimana perjanjian kredit tersebut diperjanjikan yaitu di BNI Cabang Purwokerto. Pihak BNI dapat menyatakan Ahmad Daroji telah melakukan Wanprestasi apabila Ahmad Daroji sebagai Debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman sejumlah yang sama apabila sudah melebihi jatuh tempo pelunasan. Dengan adanya Wanprestasi tersebut maka timbullah hak Kreditur (Pihak BNI) untuk menagih atau menuntut pelunasan hutang kepada Debitur.Diatur juga didalam UU maka debitur harus membayarkan ganti rugi tersebut yang berupa biaya, bunga dan kerugian. Dengan adanya kekurangan atas hutang Ahmad Daroji tersebut, maka pihak BNI dapat meminta kekurangan hutang tersebut kepada Ahmad Daroji terhadap harta yang ada dan yang akan ada milik Debitur. Namun apabila masih kurang, maka pihak Kreditur dapat mengajukan ke Pengadilan atau mengadakan perjanjian lagi dengan Debitur untuk melunasi hutang tersebut.
Purwokerto, 10 Oktober 2015 Advokat dan Penasehat Hukum,
Riyan Adiputra, S.H
