PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PENYELENGGARAAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM) TAHUN 2019
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan Dan Kesetaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan
KATA PENGATAR Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Pengembangan
program
pendidikan
keaksaraan
dan
kesetaraan
terus
dilakukan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat di jalur pendidikan
nonformal.
Melalui
progam
pengembangan
budaya
baca,
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan melaksanakan kebijakan
dengan
memperluas
keragaman
layanan
sebagai
terobosan
program, yaitu program Gerakan Indonesia Membaca (GIM), Kampung Literasi (KL), dan Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang meliputi Rintisan TBM, Penguatan TBM, dan Sarana TBM Berbasi IT dalam upaya meningkatkan minat dan budaya baca untuk mendukung Gerakan Literasi Nasional. Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun 2019 memfasilitasi dukungan program dalam
bentuk
Kabupaten/Kota,
dana
bantuan
Satuan
sebagai
Pendidikan
stimulan
NonFormal,
kepada TBM
Pemerintah
Mandiri,
dan
Organisasi Masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan. Kami berharap partisipasi dan kolaborasi dari semua pihak dalam mendukung kegiatan ini demi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak telah memberikan kontribusi dalam penyusunan petunjuk teknis dan prosedur pengajuan bantuan pemerintah tahun 2019. Semoga bermanfaat, dan Allah selalu memberkahi apa yang kita kerjakan serta menjadi amal baik untuk kita semua. Aamiin. Jakarta, Direktur,
Januari 2019
Dr. Abdul Kahar, M.Pd NIP 196402071985031005 i
DAFTAR ISI Kata Pengantar ........................................................... ............................. i Daftar Isi ................................................................................................. ii Bab I Pendahuluan .............................................................. ................... 1 A. Latar Belakang ............................................................ ................... 1 B. Dasar Hukum ................................................................................ 3 C. Tujuan Petunjuk Teknis ................................................................ 4 Bab II Penyelenggaraan TBM .................................... ............................... 5 A. Pengertian ..................................................................................... 5 B. Tujuan ............................................................. ............................. 5 C. Penyelenggara ............................................................................... 5 D. Sasaran ......................................................................................... 6 E. Kriteria Penerima Bantuan Penyelenggaraan TBM .......................... 6 1. Bantuan Rintisan Pembentukan TBM ........................................ 6 2. Bantuan Penguatan TBM ............................................................ 6 3. Bantuan Sarana TBM berbasis IT ............................................... 7 F. Pelaksanaan ................................................................ ................... 8 G. Indikator Keberhasilan ............................................................ ....... 8 H. Alokasi Bantuan ............................................................................ 9 Bab III Tata Cara Penyaluran dan Pelaporan ........................................... 13 A. Pengajuan Dana Bantuan .............................................................. 13 B. Penyaluran Bantuan ...................................................................... 13 C. Pelaporan ...................................................................................... 14 Bab IV Perpajakan dan Tata Cara Pengembalian Dana Bantuan ............. 15 A. Ketentuan Perpajakan ................................................................... 15 B. Ketentuan Pengembalian Dana ...................................................... 15 C. Mekanisme Pengembalian Dana .................................................... 15 Bab V Supervisi, Pengawasan, dan Sanksi .............................................. 17 A. Supervisi ....................................................................................... 17 B. Pengawasan ................................................................................... 17 C. Sanksi ........................................................................................... 18 Bab VI Penutup ....................................................... ............................... 19 Lampiran ................................................................................................ 21 ii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2006 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia berumur di atas 15 tahun yang membaca koran hanya 55,11%. Masyarakat yang membaca majalah atau tabloid hanya 29,22%, buku cerita 16,72%, buku pelajaran sekolah 44,28% dan yang membaca buku ilmu pengetahuan lainnya hanya 21,07%. Hasil survey UNESCO tahun 2011 menunjukkan bahwa minat baca bangsa Indonesia adalah paling rendah dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ditemukan bahwa index membaca masyarakat Indonesia mencapai 0,001 yang berarti dari 1000 orang Indonesia 1 orang yang memiliki minat membaca, dan angka ini sangat jauh dibandingkan dengan angka minat baca negara Singapura yang mencapai index membaca 0,45. Hasil PISA tahun 2015 untuk literasi sain, membaca dan matematika Indonesia menempati peringkat 64 dari 72 negara. Sedangkan Singapura, Jepang, Estonia, Taiwan, Finlandia berurutan menjadi 5 negara literasi tertinggi dan Republik Dominika menempati posisi paling akhir peringkat literasinya, Sedangkan hasil studi WMLN Tahun 2016 yang paling banyak dipelajari di Dunia, orang pertama yang menganalisis kecenderungan skala besar dalam perilaku melek huruf dan melek huruf di lebih dari 60 negara, menemukan
negara-negara
Nordik
(Finlandia,
Norwegia,
Islandia,
Denmark, dan Swedia, ) adalah salah satu lima negara yang paling melek di dunia, sementara Indonesia menempati peringkat 60 dari 61 negara, posisi paling akhir peringkat ditempati oleh Negara Botswana. Bahwa perilaku melek huruf semacam ini sangat penting bagi keberhasilan individu dan negara di mana ekonomi berbasis pengetahuan yang menentukan masa depan global kita. Rendahnya minat baca ini akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, menumbuhkan
sehingga dan
diperlukan
meningkatkan
upaya-upaya minat
baca
strategis
untuk
masyarakat
secara
1
berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah secara lintas sektoral, lembaga swasta dan masyarakat. Taman Bacaan Masyarakat dilaksanakan melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM). TBM sebagai sarana pendidikan bertujuan untuk menumbuh kembangkan minat/kegemaran membaca guna mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Untuk itu perlu perluasan akses TBM dan penguatan kelembagaannya, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih luas dan berkualitas. Bantuan TBM merupakan salah satu strategi yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka mendorong masyarakat untuk gemar membaca. Melalui
program
aksarawan
cerdas,
meningkatkan
Bantuan kreatif
kemampuan
TBM, dan
masyarakat produktif
membaca,
diharapkan
serta
menulis
menjadi
melestarikan
dan
berhitung
dan bagi
masyarakat program pasca keaksaraan. Selain itu, program Bantuan TBM ini juga untuk membangkitkan dan meningkatkan minat baca masyarakat sebagai tahapan terwujudnya budaya baca sehingga mendorong terciptanya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Dengan demikian program Bantuan TBM akan mampu memunculkan prakarsa dan partisipasi masyarakat bersama-sama pemerintah secara kolaboratif membangun budaya baca masyarakat dengan cara menyediakan berbagai macam sarana dan prasarana serta media yang diperlukan untuk membangun masyarakat pembelajar. Dalam rangka mengimplementasikan program peningkatan minat baca dan penyelenggaraan literasi, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas tahun 2019 memberikan bantuan stimulasi kepada TBM, PKBM, dan Satuan Pendidikan Non Formal lainnya dalam bentuk bantuan pemerintah, antara lain: 1) Rintisan TBM, 2) Penguatan TBM, 3) Sarana TBM berbasis IT, Kemudian agar kegiatan tersebut dapat terselenggara secara efektif dan efisien maka diperlukan petunjuk teknis dalam bentuk norma, standar, prosedur dan kriteria yang harus diikuti oleh penyelenggara program.
2
B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA). 7. Peraturan
Presiden
Nomor
2
Tahun
2015
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. 9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 Nomor SP DIPA-023.05.1.666866/2019 tanggal 05 Desember 2018
3
C. Tujuan Petunjuk Teknis Petunjuk teknis ini bertujuan sebagai: 1. Acuan
bagi
lembaga
yang
mengusulkan
bantuan
pemerintah
dalam
memberikan
penyelenggaraan TBM. 2. Acuan
Dinas
pendidikan
kabupaten/kota
rekomendasi kepada lembaga pengusul dana bantuan. 3. Acuan tim verifikasi dalam memverifikasi proposal dari lembaga. 4. Acuan bagi auditor dalam melakukan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan TBM tahun 2019.
4
BAB II PENYELENGGARAAN TBM
A. Pengertian 1. TBM adalah tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan minat baca serta mengembangan literasi masyarakat dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. 2. Bantuan penyelenggaraan TBM adalah dana bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN tahun 2019 yang diberikan kepada lembaga untuk membiayai kegiatan TBM. Jenis bantuan TBM terdiri dari: a. Bantuan Rintisan Pembentukan TBM, b. Bantuan Penguatan TBM, c. Bantuan Sarana TBM berbasis IT. 3. Penyaluran
dana
bantuan
Rintisan
Pembentukan
TBM
bersifat
penunjukan (top down) , sedangkan dana bantuan penguatan TBM dan bantuan Sarana TBM berbasis IT bersifat kompetisi.
B. Tujuan 1. Meningkatkan keberaksaraan warga belajar pasca Keaksaraan Dasar agar tidak buta huruf kembali. 2. Mendorong berdirinya TBM baru. 3. Meningkatkan sarana TBM melalui informasi tekhnologi (IT) 4. Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat yang meliputi 6 literasi dasar (baca tulis, numerik, sains, finansial, digital, dan budaya dan kewargaan)
C. Penyelenggara Penerima dana bantuan penyelenggara TBM adalah: 1. Bantuan Rintisan Pembentukan TBM Bantuan Rintisan Pembentukan TBM adalah Forum TBM tingkat kabupaten/kota. 5
2. Bantuan Penguatan TBM Bantuan Penguatan TBM dapat diakses oleh TBM mandiri dan Satuan Pendidikan Nonformal (PKBM dan SKB) dan yayasan/organisasi lain yang bergerak dibidang pendidikan yang memiliki TBM. 3. Bantuan Sarana TBM berbasis IT Bantuan Sarana Baca TBM berbasis IT dapat diakses oleh TBM mandiri dan Satuan Pendidikan Nonformal (PKBM dan SKB) dan yayasan/ organisasi lain yang bergerak dibidang pendidikan yang memiliki layanan TBM IT.
D. Sasaran Bantuan Penyelenggaraan TBM Sasaran/penerima manfaat penyelenggaraan program TBM adalah anak usia dini, orang dewasa dan orang tua, profesi, dan forum-forum yang menjadi mitra dinas, masyarakat lain yang ingin meningkatkan minat baca dalam mendukung literasi masyarakat yang meliputi 6 literasi dasar (baca tulis, numerik, sains, finansial, digital, dan budaya dan kewargaan)
E. Kriteria Penerima Bantuan Penyelenggaraan TBM 1. Bantuan Rintisan Pembentukan TBM
a. Kriteria 1) Terdapat Forum TBM di kab./kota,atau Forum TBM Tingkat Provinsi 2) Memiliki Legalitas Forum TBM; 3) Memiliki program kerja ; b. Persyaratan 1) Menyampaikan proposal 2) Memiliki rekening bank atas nama Forum TBM 3) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Forum TBM. 2. Bantuan Penguatan TBM
a. Kriteria 1) Terdaftar di donasi buku daring kemdikbud 2) TBM Mandiri atau Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF); 3) Memiliki legalitas berupa akte notaris pendirian lembaga atau izin operasional dari instansi pemerintah yang berwenang; 6
4) TBM sudah berdiri minimal 2 tahun; 5) Memiliki koleksi buku minimal 1000 judul 6) Menyelenggarakan kegiatan literasi berkesinambungan
b. Persyaratan 1) Mengajukan proposal 2) Memiliki rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif; 3) Memiliki NPWP atas nama lembaga; 4) Mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota setempat.
3. Bantuan Sarana TBM berbasis IT a. Kriteria 1) Terdaftar di donasi buku daring kemdikbud 2) TBM Mandiri atau SPNF 3) Memiliki legalitas berupa akte notaris pendirian lembaga atau izin operasional dari instansi pemerintah yang berwenang; 4) TBM Sudah berdiri minimal 2 tahun 5) Memiliki koleksi buku minimal 1000 judul 6) Menyelenggarakan kegiatan literasi berkesinambungan
b. Persyaratan 1) Mengajukan proposal 2) Memiliki rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif; 3) Memiliki NPWP atas nama lembaga; 4) Mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota setempat.
7
F. Pelaksanaan 1. Bantuan Rintisan Pembentukan TBM Tahapan Rintisan Pembentukan TBM: a. Indentifikasi lokasi b. Indentifikasi sarana dan prasarana c. Indentifikasi calon pengelola d. Mempersiapkan kelengkapan lembaga yang meliputi pembentukan
pengurus, ijin domisili, dan ijin operasional TBM e. Penyusunan rencana kegiatan f. Pengadaan Sarana Pendukung TBM g. Pelaksanaan Kegiatan h. Pendampingan Rintisan TBM i. Pelaporan
2. Bantuan penguatan TBM Tahapan penguatan TBM adalah: a. Identifikasi kebutuhan sarana bahan bacaan, perlengkapan TBM; b. Merencanakan kegiatan literasi; c. Pengadaan kebutuhan sarana TBM; d. Inventarisasi/labelisasi sarana TBM; e. Pelaksanaan kegiatan literasi f. Pelaporan. 3. Bantuan sarana TBM berbasis IT Tahapan Sarana TBM berbasis IT a. Indentifikasi kebutuhan sarana IT b. Pengadaan sarana IT c. Inventarisasi dan labelisasi sarana IT; d. Pelaporan
G. Indikator Keberhasilan 1. Rintisan pembentukan TBM a. Terbentuknya TBM baru b. Terdapat akitivitasi literasi di TBM c. Bertambahnya jumlah TBM di masyarakat 8
2. Penguatan TBM a. Bertambahnya sarana TBM b. Peningkatan kualitas layanan TBM c. Bertambahnya aktivitas literasi di TBM d. Bertambahnya koleksi bahan bacaan di TNM 3. Bantuan Sarana TBM Berbasis IT a. Tersedianya akses/ layanan jaringan internet b. Bertambahnnya sarana IT di TBM c. Meningkatnya kualitas layanan TBM
H. Alokasi Bantuan 1. Bantuan Rintisan Pembentukan TBM Besaran dana Rintisan Pembentukan TBM sebesar Rp 30.000.000 untuk setiap lembaga, dengan rincian penggunaan sebagai berikut: No.
Uraian
Rincian Penggunaan
Proporsi biaya
Biaya 1.
2.
Manajemen
Kelembagaan
transport pengelola
ATK
Pelaporan
Rapat koordinasi
pembentukan
Maksimal 10%
Maksimal 10%
organisasi TBM
perijinan kelembagaan TBM
3.
4.
Pengadaan bahan
Buku Bacaan
bacaan
Majalah
Koran
CD pembelajaran
Pengadaan sarana
Papan Nama
pendukung
Rak Buku
Minimal 40%
Minimal 20%
9
No.
Uraian
Rincian Penggunaan
Proporsi biaya
Biaya
5.
Pendampingan
Meja/tikar
Peningkatan kapasitas
Maksimal 20%
pengelolaan TBM
Melaksanakan bimbingan teknis secara berkala dan berkelanjutan
2. Bantuan Penguatan TBM Besaran dana bantuan penguatan TBM sebesar Rp20.000.000,- untuk setiap lembaga, dengan rincian penggunaan sebagai berikut: No 1.
Uraian
Rincian Penggunaan
Proporsi Biaya
Biaya
(%)
Administrasi /
Sosialisasi program
Manajemen
Inventarisasi
Maksimal 10% dan
labelisasi sarana
2.
3.
Pelaporan
Pengadaan sarana
Contoh:
pendukung
Komputer PC/laptop
Rak buku
Meja baca
kursi/tikar
Pengadaan
Bahan Bacaan
buku/bahan
bacaan
Kebutuhan
maksimal 20%
Maksimal 20% bahan
bacaan
disesuaikan
dengan
karakteristik
lokal
10
No
Uraian
Rincian Penggunaan
Proporsi Biaya
Biaya
(%)
Setiap judul buku yang
dibeli
maksimal
10
eksemplar Klasifikasi
buku
yang
dibeli adalah non-buku pelajaran: Contoh:
Buku populer
Buku fiksi
Buku keterampilan
Buku agama
4.
Buku cerita
Penumbuhan
Minimal 50%
minat dan budaya baca (6 literasi dasar)
3. Bantuan Sarana TBM Berbasis IT Besaran
dana
bantuan
Sarana
TBM
Berbasis
IT
sebesar
Rp20.000.000,- untuk setiap lembaga, dengan rincian penggunaan sebagai berikut: No 1.
2.
Uraian Administrasi /
Manajemen
Pengadaan
jaringan dan sarana IT
Rincian Penggunaan
Proporsi Biaya
Biaya
(%)
Sosialisasi program
Maksimal 10%
Transport pengelola IT Pemeliharaan
jaringan
Minimal 90%
internet
Pemasangan
jaringan
internet
Buku digital/e-book
11
No
Uraian
Rincian Penggunaan
Proporsi Biaya
Biaya
(%)
Komputer/laptop
Proyektor/LCD
Layar
12
BAB III TATA CARA PENYALURAN DAN PELAPORAN
A. Pengajuan Dana Bantuan Prosedur pengajuan dana bantuan Penyelenggaraan TBM sebagai berikut: 1. Dit.Bindiktara menyosialisasikan Penyelenggaraan program TBM kepada pemerintah kab./kota; 2. Lembaga
mengajukan
proposal
kepada
Direktur
Pembinaan
Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; Ditjen PAUD dan Dikmas, Kemdikbud
melalui
laman
https://app.paud-
dikmas.kemdikbud.go.id/eproposalbindiktara/ 3. Dinas
pendidikan
kabupaten/kota
memberikan
rekomendasi
lembaga pengusul.
B. Penyaluran Bantuan 1. Dit.Bindiktara
melakukan
verifikasi/penilaian
proposal
bantuan
penyelenggaraan TBM. 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dit. Bindiktara menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang penerima bantuan penyelenggaraan program TBM dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 3. TBM/lembaga/Forum
yang
telah
ditetapkan
dan
disahkan,
selanjutnya menandatangani perjanjian kerja sama dengan PPK. 4. Prosedur Pencairan Dana Bantuan; a. Pengajuan
Surat
Bendahara
Perintah
Pengeluaran
Pembayaran
Direktorat
(SPP)
untuk
yang
disetujui
penerbitan
Surat
Perintah Membayar (SPM). b. SPM diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III. c. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). d. Berdasarkan
SP2D,
Direktorat
mengajukan
pencairan
dana
penyelenggaraan TBM ke Bank penampung.
13
e. Bank penampung menyalurkan dana penyelenggaraan program TBM kepada lembaga penyelenggara. C. Pelaporan 1. Laporan Pelaksanaan Kegaiatan meliputi: a) Persiapan kegiatan (jelaskan) b) Pelaksanaan kegiatan (jelaskan) 2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan: a) Daftar perhitungan dana awal, penggunaan, dan sisa dana; b) Pernyataan pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; c) Bukti surat setoran sisa dana ke rekening kas negara (jika terdapat sisa dana). 3. Penyampaian Laporan Laporan
tertulis
pertanggungjawaban Bindiktara
pelaksanaan bantuan
melalui
kegiatan
dan
laporan
disampaikan
kepada
Direktur
laman
https://app.paud-
dikmas.kemdikbud.go.id/eproposalbindiktara/
paling
lambat
1
(satu) minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
14
BAB IV PERPAJAKAN DAN TATACARA PENGEMBALIAN DANA BANTUAN
A.
Ketentuan Perpajakan 1. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan dana bantuan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh: Pembelanjaan barang sampai Rp1.000.000,- tidak dikenakan pajak, pembelanjaanbarang di atas Rp1.000.000,- dikenakan PPN 10%, sedangkan pembelanjaan barang di atas Rp2.000.000,- dikenakan PPN 10% dan PPh pasal 22 sebesar 1,5%, jika penjual atau lembaga tidak ada NPWP maka pajak yang dibayarkan sebesar 3%. 2. Lembaga berkewajiban untuk: a. Menyetorkan
hasil
pungutan
pajak
kepada
Kas
Negara
(terkecuali jika toko tersebut memiliki NPWP toko), b. Menyimpan semua bukti setor pajak tersebut
B. Ketentuan pengembalian dana Lembaga penyebab
penerima
dana
mengembalikan
bantuan sejumlah
pemerintah dana
karena
kepada
Kas
berbagai Negara.
Beberapa penyebab pengembalian antara lain: 1. Pembatalan dilakukan oleh pihak penerima bantuan; 2. Pembayaran belanja jasa dan atau pembayaran pembelian barang melebihi PAGU yang telah disepakati dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB); 3. Terdapat temuan oleh aparat pemeriksa/auditor
C. Mekanisme pengembalian dana Mekanisme pengembalian dana bantuan diatur sebagai berikut: 1. Pengembalian belanja menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) melalui aplikasi Simponi-PNBP/ e-billing .
15
2. Pengembalian
belanja
yang
disetor
melewati
tahun
anggaran
menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui aplikasi Simponi-PNBP/e-billing . 3. Input data di aplikasi Simponi/e-billing , lalu dicetak dan ditunjukkan ke Bank (BRI, Mandiri dan BNI) atau kantor pos. 4. Masa aktif Simponi/e-billing adalah 7 hari kerja.
16
BAB V SUPERVISI, PENGAWASAN, DAN SANKSI
Pelaksanaan supervisi dan pengawasan dapat digambarkan dalam chart berikut: 6
1
Dana Bantuan diterima lewat rekening Penerima Bantuan
2
Pengawasan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), BPK, BPKP, Itjen Kemendikbud dan Aparat Pengawas lainnya, serta Masyarakat
Penerima Bantuan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerja sama dan petunjuk teknis
3
Penerima Bantuan menyimpan dokumen dan administrasi kegiatan
4
Penerima Bantuan menyampaikan laporan sesuai juknis kepada Diektorat Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan
Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi oleh Unsur Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas
5
A. Supervisi Supervisi merupakan upaya pembinaan kepada penyelenggara untuk menjamin keberhasilan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar. Supervisi dapat dilakukan oleh: 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; 2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan 3. Penilik/Pengawas Pendidikan Masyarakat
B. Pengawasan Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan atau pemantauan program pendidikan keaksaraan dasar dilakukan oleh Dit.Bindiktara, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta instansi lain seperti: Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPKP/BPK/KPK dan masyarakat. Aspek-aspek penting dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah: 17
1. Program dan proses Kegiatan 2. Kemampuan pengelola dan penggiat 3. Dukungan manajerial 4. Dukungan pemerintah daerah setempat dan masyarakat
C. Sanksi Penerima dana bantuan yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pedoman maka dapat diberikan sanksi tidak akan diberikan dana bantuan pada tahun berikutnya dan dapat diajukan ke jalur hukum.
18
BAB VI PENUTUP
Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan dana Bantuan TBM tahun 2018. Kami sampaikan kepada semua pengelola lembaga agar TIDAK tergiur
oleh
berbagai
rayuan
yang
modusnya
penipuan
untuk
memperoleh dana bantuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh dalam bentuk iming-iming dan surat permintaan dana kepada lembaga. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan menyalurkan dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis secara profesional dan transparan. Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi langsung ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan
nomor
telepon
:
021-5725715,
Email
:
[email protected] Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan ditindaklanjuti
dengan
surat
edaran
atau
surat
resmi
Direktur
Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Lapor Kasus Pungli. Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan lapor dengan menghubungi: Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110
Email Call Center SMS Telp No Fax Website
: : : : : :
[email protected] 0821 1213 1323 1193 0856 8880 881 / 0821 1213 1323 021-3453085 www.saberpungli.id
Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.
19
DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN BACAAN MASYARAKAT
20
LAMPIRAN
1. Format Proposal Bantuan Penyelenggaraan TBM a. Halaman Sampul
Proposal Bantuan *(Rintisan Pembentukan TBM/ Penguatan TBM/ Sarana TBM Berbasis IT) Tahun 2019
Diajukan Oleh Nama Lembaga : ……………………………………………………… Alamat Lembaga • Jalan : • Nomor : • Desa/Kel : • RT/RW : • Kecamatan : • Kab/Kota : • Provinsi : • Alamat email : • Telp/HP :
Disampaikan Kepada DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN U.p KASUBDIT KEAKSARAAN DAN BUDAYA BACA Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat Ket. *) Sesuaikan jenis bantuan
b. Deskripsi Singkat Rencana Kegiatan c. RAB d. Jadwal Kegiatan
21
2.
Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan a. Cover Laporan
KOP LEMBAGA
LAPORAN BANTUAN PEMERINTAH *(RINTISAN PEMBENTUKAN TBM/ PENGUATAN TBM/ SARANA TBM BERBASIS IT) TAHUN 2019
NAMA LEMBAGA ALAMAT LEMBAGA
Ket. *) Sesuaikan jenis bantuan
b. Penjelasan Singkat tentang Pelaksanaan Kegiatan c. Dokumentasi Kegiatan d. Lampiran-lampiran: 1) Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah 2) Daftar Perhitungan Dana Awal, Penggunaan, dan Sisa Dana 3) Surat Pernyataan bahwa Pekerjaan Telah Selesai Dilaksanakan 22
3. Format Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah KOP LEMBAGA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH *(RINTISAN PEMBENTUKAN TBM/ PENGUATAN TBM/ SARANA TBM BERBASIS IT) Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Lembaga : .............................................................. 2. Nama Ketua : ............................................................... 3. Alamat Lembaga : .............................................................. 4. Nama Bantuan : *(Rintisan Pembentukan TBM/ Penguatan TBM/Sarana TBM Berbasis IT ) Berdasarkan Surat Keputusan Nomor........... dan Perjanjian Kerja Sama Nomor..........., telah menerima Bantuan .......... dengan nilai nominal sebesar Rp............... (......................). Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut: 1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana a. Jumlah total dana yang diterima : ................. (.....................) b. Jumlah total dana yang dipergunakan : ................. (.....................) c. Jumlah total sisa dana : ................. (.....................) 2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) Bantuan Operasional ............. berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas. Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa: 1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan............sebesar Rp.................. (...................) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. 2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp.............. (...................) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir*) 3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional......... mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia dituntut pergantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan Operasional ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuhtanggung jawab. ..............................., 2019 Pimpinan/KetuaLembaga Materai Rp. 6.000,-
....................................... Ket. *) Sesuaikan jenis bantuan
23
4. Format Daftar Perhitungan Dana Awal, Penggunaan, dan Sisa Dana No
Uraian
Volume
Perhitungan awal
Jumlah Rp. ............
Realisasi
Rp. ...........
Sisa
Rp. ...........
..............,.........2019
Mengetahui, Ketua Lembaga
Bendahara
......................
....................
24
5. Format surat pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan (KOP SURAT LEMBAGA) BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN Nomor : ......................... Tanggal : ................................ Tentang : Penyelesaian Pekerjaan Bantuan *(Rintisan Pembentukan TBM/Penguatan TBM/Sarana TBM Berbasis IT) Pada hari ini. …… tanggal ……… bulan ........... tahun dua ribu sembilan belas telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan penyediaan pengadaaan program Bantuan *(Rintisan Pembentukan TBM/Penguatan TBM/Sarana TBM Berbasis IT) yang dilaksanakan dari tanggal ........ s.d ......bulan ......... 2019. 1. Dasar perjanjian kerja sama nomor: .............. tanggal ........... bulan .................. tahun ………… 2. Pelaksanaan: Kegiatan program Bantuan *(Rintisan Pembentukan TBM/Penguatan TBM/Sarana TBM Berbasis IT) dilaksanakan pada tanggal ...... s.d. ....... bulan ........... tahun…….. 3. Kesimpulan hasil pelaksanaan pekerjaan: Pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi yang ditetapkan yaitu: Besaran No Penggunaan Keterangan Alokasi
1. .
………..%
2.
………..%
3.
………..%
4.
………..%
Demikian berita acara sebagaimana mestinya.
Jumlah
100 %
ini
untuk
dibuat
dipergunakan
Ketua,
.............................. Saksi 1
Saksi 2
...................
................... 25
