Amdal, UKL dan UPL sama-sama berkontribusi pada lingkungan. Dan sama-sama bertujuan mengendalikan dan mengelola lingkungan hidup.
1.
›
PP No.27 thn 2012 pasal 3
2. Amdal, UKL dan UPL sama-sama dibuat oleh “Pemrakarsa” yakni setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. AMDAL Penyusunan dokumen Amdal adalah kegiatan menuangkan kajian dampak lingkungan ke dalam dokumen Amdal yang dilakukan oleh Pemrakarsa (Pasal 1 Ayat 7, PERMEN LH No.16 thn 2012) ooo.. Yang bikin Pemrakarsa ya? Baru ngerti saya
UKL dan UPL Penyusunan UKL-UPL adalah kegiatan pengisian formulir UKLUPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa (Pasal 1 ayat 9, PERMEN LH No.16 thn 2012)
3. Amdal, UKL dan UPL sama-sama dibuat sebelum dilakukan kegiatan atau usaha
U always in my hearth 13-09-2013
?
4. Dokumen Amdal dan formulir UKL-UPL merupakan persyaratan mengajukan permohonan izin lingkungan
PERMEN LH No.16 Tahun 2012, pasal 3 ayat 1 PP No.27 thn 2012 , pasal 2
Akhirnya aku paham juga. Kemarenkemaren gak mudeng-mudeng. Hikz… terharu..
5. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup pusat, provoinsi atau kabupaten/kota dilarang menjadi penyusun AMDAL, UKL dan UPL › PP No.27 thn 2012 pasal, 12 ayat 1 › PP No.27 thn 2012 pasal,19 ayat 1 PNS-LH DILARANG !!!
1. Pengertian Amdal, UKL-UPL Amdal
UKL-UPL
Analisis dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (PERMEN LH No.16 thn 2012, pasal 1 ayat 1)
Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (PERMEN LH No.16 thn 2012, pasal 1 ayat 2)
2. Tidak semua kegiatan atau badan usaha diwajibkan membuat AMDAL . Tapi didalam Amdal sudah mencakup UKL-UPL KEPMEN LH No. 86 thn 2002, pasal 1 ayat 1 PP No.27 tahun 2012, pasal 3 ayat 1 dan 2
Yang tidak diwajibkan membuat amdal harus membuat UKL-UPL
3. Perbedaan pada isi AMDAL
UKL-UPL
Dokumen AMDAL terdiri dari : Kerangka Acuan, ANDAL, RKL-RPL (PERMEN LH No.16 thn 2012, pasal 4) Kemudian pada pasal 5,6 dan 7 menjelaskan secara terperinci isi dari kerangka acuan, ANDAL, dan RKLRPL (PP No.27 thn 2012, pasal 5) Isi AMDAL lebih komplit
Memuat : identitas pemrakarsa, rencana usaha dan atau kegiatan,dampak lingkungan yang akan terjadi dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan, jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan, pernyataan komitmen pemrakarsa, daftar pustaka, dan lampiran. (PERMEN LH No.16 thn 2012, pasal 8) (PP No.27 thn2012, pasal 15 ayat 2)
AMDAL
UKL-UPL
Kerangka Acuan pada AMDAL diajukan kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota (PP No.27 Tahun 2012, pasal 20)
UKL-UPL diajukan kepada Menteri dan guberbur hanya bila berlokasi: -Lebih dari 1 wilayah -Pada daerah sengketa -diwilayah laut >12 mil -Batas negara (menteri), batas kabupaten/kota (gubernur).
UKL-UPL cukup diajukan ke Bupati/Walikota saja
Untuk yang berlokasi pada satu wilayah kabupaten/kota , dan wilayah laut 1/3 dari wilayah laut provinsi disampaikan kepada Bupati/walikota (PP No.27 tahun 2012, pasal 36)
AMDAL
UKL-UPL
Amdal harus disusun oleh orang yang memiliki sertifikat kompetensi AMDAL (PP No.27 thn 2012, pasal 11 ayat 1)
Tidak jelaskan secara rinci, tapi dari PP No.27 thn 2012 ayat 1 bisa dismpulkan tidak memerlukan tenaga ahli hanya cukup mengisi formulir yang telah ditentukan oleh menteri
AMDAL Perlu orang yang bersetifikat, UKL-UPL tidak
AMDAL
UKL-UPL
-Kerangka acuan selambatlambatnya 3o hari (PP 27 thn 2012 pasal 23) -ANDAL (?) -RKL-RPL selambat-lambatnya 75 hari (PP 27 thn 2012 pasal 31)
Selambat-lambatnya 14 hari kerja (PP 27 thn 2012 pasal 36 ayat 5)
UKL-UPL Cuma perlu waktu 2 minggu, AMDAL bisa sampai 2 tahun
1. Pengertian AMDAL PP No.27 Thn 2012
PERMEN LH No.16 Thn 2012
KEPMEN LH No.86 Thn 2002
Pasal 1 Ayat 2
Pasal 1 ayat 1
Tidak membahas
Ayo semangat
PP No.27 Thn 2012
PERMEN LH No.16 Thn 2012
KEPMEN LH No.86 Thn 2002
Pasal 3 ayat 2
Tidak membahas
Pasal 2 ayat 1
CILUK….. Baa….
PP No.27 Thn 2012 Pasal 1 ayat 12
PERMEN LH No.16 Thn 2012 Pasal 1 ayat 7
KEPMEN LH No.86 Thn 2002 Pasal 1 ayat 2
PP No.27 Thn 2012 Yang disusun oleh pemrakarsa: -AMDAL (Pasal 4 ayat 1) -UKL-UPL (Pasal 14 ayat 1)
PERMEN LH No.16 Thn 2012
KEPMEN LH No.86 Thn 2002
Yang disusun oleh pemrakarsa: -UKL-UPL -SPPL (Pasal 1 ayat 9,10)
Yang disusun oleh pemrakarsa: -UKL-UPL (pasal 2 ayat 2)
Ya Allah, lindungilah aku dari ujian undang-undang kayak gini. Amien
PP No.27 Thn 2012
PERMEN LH No.16 Thn 2012
KEPMEN LH No.86 Thn 2002
Pasal 12 ayat 1 dan pasal,19 ayat 1
Tidak membahas
Tidak membahas
Kalau raja boleh gak ya?
PP No.27 Thn 2012 Tidak membahas
PERMEN LH No.16 Thn 2012 Pasal 3 ayat 2 Pasal 9 ayat 1,2
KEPMEN LH No.86 Thn 2002 Tidak membahas
SPPL itu disusun untuk usaha yang tidak wajib AMDAL, dan/atau UKL-UPL
PP No.27 Thn 2012 Pasal 5 ayat 1
PERMEN LH No.16 Thn 2012 Pasal 4
Minum ini ! Biar makin pintar
KEPMEN LH No.86 Thn 2002 Tidak membahas
PP No.27 Thn 2012 Pasal 20 s/d 26
PERMEN LH No.16 Thn 2012 Pasal 5 ayat 1,2
Hehe… deket-deket cewek aaah.. biar ngapal undangundangnya gampang. Hehehe…
KEPMEN LH No.86 Thn 2002 Tidak adda
PP No.27 Thn 2012 Pasal 27 s/d 35
PERMEN LH No.16 Thn 2012 Pasal 6 ayat 1,2
KEPMEN LH No.86 Thn 2002 Tidak membahas
PP No.27 lebih rinci menjelaskan Pendoman Pengisian AMDAL, UKL-UPL
PP No.27 Thn 2012 Pasal 28 s/d 35
PERMEN LH No.16 Thn 2012 Pasal 7 ayat 1,2
KEPMEN LH No.86 Thn 2002 Tidak membahas
Masih bisa mikir? Sini Bu dokter periksa
PP No.27 Thn 2012 Pasal 15 ayat 2
PERMEN LH No.16 Thn 2012 Pasal 8 ayat 1,2
ooo… gitu ya.. Itu masalah gampang nanti biar saya lobikan
KEPMEN LH No.86 Thn 2002 Pasal 3 (isi berbeda dengan yang lain)
Cuma PP No.27 yang ngasi tau pengajuannya kemana
PP No.27 Thn 2012 -Pasal 20 ayat 2 (pengajuan Kerangka acuan) -Pasal 28 ayat I (pengajuan ANDAL, RPL-RKL) -Pasal 36 ayat 1 (Pengajuan UKL UPL)
PERMEN LH No.16 Thn 2012 Tidak membahas
KEPMEN LH No.86 Thn 2002 Tidak Membahas
PP No.27 Thn 2012 Tidak ada
PERMEN LH No.16 Thn 2012 Tidak ada
Kalau tidak ada contohnya kita jadi sulit bikinnya
KEPMEN LH No.86 Thn 2002 Ada
Sampai Jumpa Lagi BYE-BYE
