Permenkes 21 Tahun 2016 Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk FKTP.pdf

http://puskesmasgempolcirebon.b http://puskesmasg empolcirebon.blogspot.com logspot.com follow: https://twitter.com/ https://twitter.com/PkmGempolCrb PkmGempolCrb https://www.facebo https://www.facebook.com/puskesma ok.com/puskesmas.gempol s.gempol

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


-2-

perkembangan kebutuhan implementasi penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional sehingga perlu diganti; c.

bahwa

berdasarkan

dimaksud menetapkan

dalam

pertimbangan huruf

Peraturan

sebagaimana

a dan huruf b, perlu

Menteri

Kesehatan

tentang

Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

Mengingat

: 1.

Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2003

tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2.

Undang-Undang

Nomor

Perbendaharaan

Negara

1

Tahun

(Lembaran

2004

tentang

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


-3-

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan

Kesehatan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 62); 6.

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

7.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

1400)

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada

Jaminan

Kesehatan

Nasional

(Berita

Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15); 8.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014


-4-

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL

PADA

FASILITAS

KESEHATAN

TINGKAT

PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.

Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.


-5-

Pasal 2 Pengaturan penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada FKTP milik pemerintah daerah ditujukan bagi FKTP milik pemerintah daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB II PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 3 (1)

Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:

(2)

a.

pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan

b.

dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap


-6-

(5)

Format Keputusan Kepala Daerah mengenai penetapan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Formulir 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4 (1)

Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dimanfaatkan kesehatan

bagi

untuk

pembayaran

tenaga

kesehatan

jasa dan

pelayanan tenaga

non

kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP. (2) Tenaga

kesehatan

dan

tenaga

non

kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan pegawai tidak tetap, yang ditetapkan sesuai dengan


-7-

f.

tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).

(5) Tenaga

sebagaimana

merangkap

tugas

dimaksud

administratif,

pada

ayat

diberi

nilai

(4)

yang

sebagai

berikut: a.

tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;

b.

tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan

c.

tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.

(6) Tenaga

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(4)

yang

merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara. (7)

Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang


-8-

(9)

Ketidakhadiran

karena

sakit

dan/atau

penugasan

kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga)

hari

kerja

tetap

diberikan

nilai

sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) huruf a. (10) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masingmasing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

(11) Contoh perhitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non


-9-

2.

pelayanan kesehatan luar gedung;

3.

operasional

dan

pemeliharaan

kendaraan

puskesmas keliling; 4.

bahan cetak atau alat tulis kantor;

5.

administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;

6.

peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau

7. b.

pemeliharaan sarana dan prasarana.

belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan

biaya

operasional

pelayanan

kesehatan

lainnya dapat dilakukan oleh SKPD dinas kesehatan kabupaten/kota

sesuai

perundang-undangan.

dengan

ketentuan

peraturan


-10-

Pasal 6 Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI

Pasal 7 (1)

Pendapatan

Dana

Kapitasi

yang

tidak

digunakan

seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi

dimanfaatkan

untuk

tahun

anggaran

berikutnya. (2)

Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1)

berasal

dari

dana

dukungan

biaya

operasional pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya

dapat

digunakan

untuk

operasional pelayanan kesehatan.

dukungan

biaya


-11-

Kabupaten/Kota dan Kepala FKTP secara berjenjang dan secara

fungsional

Pemerintah

oleh

Aparatur

Kabupaten/Kota

sesuai

Pengawas dengan

Instansi ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri

Kesehatan

Nomor

19

Tahun

2014

tentang

Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11


-12-

Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2016

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2016


-13-

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PENGGUNAAN KESEHATAN

DANA

KAPITASI

NASIONAL

JAMINAN

UNTUK

JASA

PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA

OPERASIONAL

KESEHATAN

TINGKAT

PADA

FASILITAS

PERTAMA

PEMERINTAH DAERAH

PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI

No A.

PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI BELANJA BARANG OPERASIONAL

MILIK


-14-

PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN

No 3.

DARI DANA KAPITASI Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan medis habis

pakai

yang

berkaitan

langsung

dengan

pelayanan

kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Kasa pembalut/perban, reagen, dan lain-lain. 4.

Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta pertemuan,

narasumber),

uang

harian

bagi

narasumber,


-15-


No

DARI DANA KAPITASI Contoh belanja: Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, service berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, dan lain-lain.

7.

Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP Milik Pemerintah Daerah

dalam

memberikan

pelayanan

kesehatan

bagi

masyarakat Contoh belanja: Cetak family folder , belanja alat tulis kantor, computer supplies , tinta printer, cetak leaflet , brosur, poster, dan lain-lain. 8.

Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan sistem informasi dalam


-16-


No 10.

DARI DANA KAPITASI Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan

prasarana

memberikan

FKTP

pelayanan

milik

pemerintah

kesehatan

yang

daerah lebih

baik

untuk pada

masyarakat termasuk peserta JKN. Contoh belanja: Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecetan FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, dan lain-lain. B. 1.

BELANJA MODAL Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung Dengan Pelayanan Kesehatan Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan

http://puskesmasgempolcirebon.blogspot.com http://puskesmasgempolcir ebon.blogspot.com follow: https://twitter.com/PkmGempo https://twitter.com/PkmGempolCrb lCrb https://www.facebook.com/pusk https://www.facebook.com/puskesmas.gempol esmas.gempol

FORMULIR 1

FORMULIR CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

BUPATI/WALIKOTA ..... (nama kabupaten/kota)

KEPUTUSAN KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA BUPATI/WALIKOTA ... (nama kabupaten/kota) NOMOR ... TENTANG ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS


BUPATI/WALIKOTA BUPATI/WALIKOTA ..... (nama kabupaten/kota)

2.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Republik

Jaminan

Indonesia

Tambahan

Lembaran

Sosial

Tahun

(Lembaran 2011

Negara

Negara

Nomor

Republik

116,

Indonesia

Nomor 5256); 3.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan

Kesehatan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah

beberapa

kali

terakhir

dengan

Peraturan

Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan


BUPATI/WALIKOTA BUPATI/WALIKOTA ..... (nama kabupaten/kota)

KESATU

: Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran pembayara n jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kabupaten/Kota ..... (nama kabupaten/kota) ditetapkan sebesar ...% (... persen).

KEDUA

: Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional

pelayanan

Kabupaten/Kota ...

kesehatan

(nama

pada

kabupaten/kota)

Puskesmas ditetapkan

sebagai berikut: a.

obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebesar ...% (... persen); dan

b.

kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya

http://puskesmasgempolcirebon http://puskesma sgempolcirebon.blogspot.com .blogspot.com follow: https://twitter.com/PkmG https://twitter.com/PkmGempolCrb empolCrb https://www.face https://www.facebook.com/pusk book.com/puskesmas.gempol esmas.gempol

FORMULIR 2

CONTOH PERHITUNGAN JASA PELAYANAN

Nama Puskesmas : Gunung Sari, Cirebon , uma ese esert rta a : 6000 Jumlah Besaran Kapitasi : 48,702,000.00 Jumlah Kapitasi :

KEHADIRAN

No .

Nam a Peg aw ai

J ab at an

Pendidikan

JENIS KETENAGAAN

MASA KERJA

RANGKAP TUGAS ADMINISTRATIF Jumlah Hari Masuk Kerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

drg. Andy Benjamin Setiadi Haff andi, SE dr. Luthfa Mudrika drg. Putri Adhisty F. N dr. Hj. Ajizah Pessy Dedy Mulyadi, S.K ep Yudhi Kusmayanto, A.Md. Farm

Kepala Puskesmas KTU Dokter Umum Dokter Gigi Dokter Umum Perawat Asisten Apoteker Pelaksana Asisten Apoteker Ida Fitriyani Penyelia Heti Herawati, S.K ep Perawat/ Surveilance Asep Sof wan Cholid Perawat Gigi Urita Administrasi Umum Indra Gunawan, A MK Perawat Entin Ayatin, Amd.Keb Bidan Bidan/Koordinator Nuraeni, SST, M.Kes Poned Weti Mulyawati Bidan Dede Hindasah Bidan AdministrasiUmum/ Ratu Yulia Gunawan RM Yonnick Hwan Hendriana, S.F A poteker Tomi Maringgi, A MKG Perawat Gigi Diana Rahayu, S.Kep Perawat Siti Mardiani, A md.AK Pranata Laboratorium Sri Wahyuni EkoRahayu Bidan Djaman, SAP Administrasi Umum Vivin Firliani, Amd.Keb Bidan Hayati Nuur Bidan Yeni Murniharini, Am.Keb Bidan/Promkes Anri Mei Rahayu, SS T Bidan drg. Sri Darmayanti Dokter Madya dr. Rian Dewi Auriani Dokter Umum Hanifah, AMG Nutrisionis Tuti Tri Wahyuni, SK SKM Promosi Kesehatan Wirda Juanita, AMKL K esling Suryani, AM. Keb Bidan

S1 S1 S1 S1 S2 SI D3 D3 S1 D3 SMA D3 D3 S2 S1 D3 SMA S1 D3 S1 D3 D3 D3 D3 D3 D3 S1 S2 S1 D3 S1 D3 D3

1

2

3

4

5

5

25

25

100 30

Persentase Kehadiran

Jumlah Total Seluruh Point

(= Kolom 1 + 2 + 5 + 6)

(% Pembagian Kolom 3 dibagi kolom 4)

(Perkalian Kolom 8 x Kolom 7)

PENERIMAAN KAPITASI DENGAN JUMLAH PESERTA 8.176

JASA PELAYANAN YANG DITERIMA DENGAN PESERTA 8.117

TANGGUNG JAWAB PROGRAM

Jumlah Hari Kerja

150

Jumlah Point Variabel Ketenagaan

Jasa Pelayanan (60%)

Biaya Operasional (40%)

(Kolom 9 dikali Kolom 10 dibagi jumlah Kolom 9)

50

5

25

25

150

5

20

25

165

80%

132

29,221,200.00

19,480,800.00

150

5

25

25

155

100%

155

29,221,200.00

19,480,800.00

150

5

25

25

155

100%

155

29,221,200.00

19,480,800.00

100

5

25

25

105

100%

105

29,221,200.00

19,480,800.00

12 2,356,548.39 785,516.13 1,219,860.34 1,432,411.76 1,432,411.76 970,343.45

60

5

25

25

65

100%

65

29,221,200.00

19,480,800.00

600,688.80

60

5

25

25

65

100%

65

29,221,200.00

19,480,800.00

600,688.80

80

5

25

25

95

100%

95

29,221,200.00

19,480,800.00

60

5

25

25

65

100%

65

29,221,200.00

19,480,800.00

25

10

25

25

35

100%

60

10

25

25

60

10

25

25

80

10

25

80

10

60

6

10

7

8

9

255

100%

255

29,221,200.00

10

19,480,800.00

11

85

100%

85

29,221,200.00

19,480,800.00

35

29,221,200.00

19,480,800.00

80

100%

80

29,221,200.00

19,480,800.00

120

100%

120

29,221,200.00

19,480,800.00

877,929.79 600,688.80 323,447.82 739,309.30 1,108,963.95

25

90

100%

90

29,221,200.00

19,480,800.00

831,722.96

25

25

90

100%

90

29,221,200.00

19,480,800.00

10

25

25

70

100%

70

29,221,200.00

19,480,800.00

831,722.96 646,895.64

35

100%

35

29,221,200.00

19,480,800.00

323,447.82

120

100%

120

29,221,200.00

19,480,800.00

1,108,963.95 739,309.30 1,108,963.95 646,895.64 646,895.64 554,481.97 646,895.64 646,895.64 739,309.30 831,722.96 1,478,618.60 1,478,618.60 739,309.30 877,929.79 693,102.47 600,688.80 29,221,200.00

10

10 50

25

10

25

25

100

10

25

25

10

60

10

25

25

10

80

100%

80

100

10

25

25

10

120

100%

120

29,221,200.00

19,480,800.00

60

10

25

25

70

100%

70

29,221,200.00

19,480,800.00

60

10

25

25

70

100%

70

29,221,200.00

19,480,800.00

50

10

25

25

60

100%

60

29,221,200.00

19,480,800.00

60

10

25

25

70

100%

70

29,221,200.00

19,480,800.00

60

10

25

25

70

100%

70

29,221,200.00

19,480,800.00

60

10

25

25

80

100%

80

29,221,200.00

19,480,800.00

80

10

25

25

90

100%

90

29,221,200.00

19,480,800.00

160

150

10

25

10

25

29,221,200.00

29,221,200.00

19,480,800.00

100%

160

150

10

25

25

160

100%

160

29,221,200.00

19,480,800.00

60

10

25

25

10

80

100%

80

29,221,200.00

19,480,800.00

19,480,800.00

80

5

25

25

10

95

100%

95

29,221,200.00

19,480,800.00

60

5

25

25

10

75

100%

75

29,221,200.00

19,480,800.00

60

5

25

25

65

100%

65

29,221,200.00

19,480,800.00

3 16 16 2

2 9, 9, 22 22 1, 1, 20 20 0. 0. 00 00

1 9, 9, 48 48 0, 0, 80 80 0. 0. 00 00

Permenkes 21 Tahun 2016 Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk FKTP.pdf

Recommend Documents